UPAYA UNTUK MENEROBOS HAMBATAN INVESTASI JALAN TOL

UPAYA UNTUK MENEROBOS HAMBATAN INVESTASI JALAN TOL Oleh FRANS S. SUNITO

)

DIREKTUR UTAMA PT JASA MARGA (PERSERO

KONFERENSI NASIONAL TEKNIK JALAN KE-8, HOTEL MERCURE ,JAKARTA, 4-5 SEPTEMBER 2007

DAFTAR ISI 1. 2. 3. 4.

Latar Belakang Konsep Tol Risiko Dalam Investasi Jalan Tol Kata Kunci agar Pembangunan Jalan Tol Berhasil Baik 5. Syarat Utama Kerjasama PemerintahSwasta Dibidang Jalan Tol Berhasil Baik 6. Kesimpulan

PT Jasa Marga(Persero) (Persero) PT JASA MARGA

1

LATAR BELAKANG SEJARAH PERKEMBANGAN JALAN TOL DI INDONESIA Industri Jalan Tol di Indonesia boleh dikatakan lahir secara “tidak sengaja”, ketika pemerintah memutuskan untuk menjadikan jalan bebas hambatan Jagorawi menjadi jalan tol. Jagorawi pertama kali dioperasikan pada tahun 1978 oleh Jasa Marga yang dibentuk sebagai perusahaan perseroan yang khusus bergerak di bidang penyelenggaraan jalan tol. Sampai dengan tahun 1987 seluruh jalan tol dibangun oleh Jasa Marga dengan dibiayai oleh pinjaman G to G dan dana obligasi Jasa Marga. Pada awalnya tarif tol hanya ditentukan berdasarkan perkiraan semata tanpa perhitungan pengembalian investasi yang sekarang ini lazim digunakan. Jasa Marga tidak memperolah masa konsesi, karena berdasar UU Jalan (no.13/1980) Jasa Marga adalah satu-satunya penyelenggara jalan tol bagi pemerintah. PT Jasa Marga(Persero) (Persero) PT JASA MARGA

2

LATAR BELAKANG (LANJUTAN) Investor swasta mulai diikutsertakan pada tahun 1987 melalui sistem BOT. Jalan tol swasta pertama adalah Harbour Road (ruas Cawang-Tanjung Priok) Jasa Marga sebagai pemegang otoritas tunggal jalan tol harus memberikan kuasa pada perusahaan jalan tol swasta sehingga Jasa Marga memainkan peran ganda sebagai operator jalan tol sekaligus sebagai lembaga otorisasi atas nama pemerintah, dua peran yang jelas-jelas “conflicting”. Risiko kegagalan investor sepenuhnya dibebankan kepada Jasa Marga yang selain harus menyelesaikan proyeknya juga harus meneruskan hutang investor yang telah digunakan untuk membangun proyek tersebut. Sebagian besar proyek jalan tol tertunda pembangunannya terkena krisis ekonomi tahun 1997, bahkan ada beberapa yang akhirnya diambil alih oleh pemerintah PT Jasa Marga(Persero) (Persero) PT JASA MARGA

3

LATAR BELAKANG (LANJUTAN) Tiga hal utama yang menjadi penyebab Investor swasta tidak mampu melanjutkan pembangunan jalan tol, yaitu : ● kemampuan pendanaan, dan ● regulasi yang tidak mendukung ● serta tingkat kelayakan finansial UU no 38 tentang Jalan diberlakukan sejak Oktober 2004 menggantikan UU no 13/1980, dan PP no 15/2005 tentang Jalan Tol menggantikan PP no 8/1990. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dibentuk Pemerintah untuk menggantikan peran Jasa Marga sebagai lembaga otorisasi bagi investor jalan tol swasta. Semua pengusaha jalan tol baik swasta maupun BUMN harus mendapatkan suatu Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dari BPJT.


4

KONSEP TOL JALAN TOL adalah bagian dari jaringan jalan umum yang

perwujudannya adalah tanggung jawab Pemerintah JALAN TOL dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh pengguna jalan

melalui pengenaan tarif tol Untuk mewujudkan jalan tol tersebut pihak swasta membantu

Pemerintah dengan membiayainya terlebih dahulu dan selanjutnya investor swasta tersebut memperoleh pengembalian investasinya melalui hak penarikan tol selama masa konsesi (jadi perlu financially feasible) Jadi konsep tol adalah KONSEP PENDANAAN infrastruktur jalan

dengan sesedikit mungkin (tanpa ?) membebani APBN Apabila kelayakan finansial suatu jalan tol kurang baik, namun

dibutuhkan untuk pengembangan wilayah, maka konsep tol dapat dikombinasikan dengan APBN/D (konsep hybrid/subsidi) PT Jasa Marga(Persero) (Persero) PT JASA MARGA

6

KONSEP TOL

(lanjutan )

Sumber Dana Bagi Jaringan Jalan Pemerintah Membangun Jaringan Jalan

Jalan Tol (finansial – tidak layak)

Jalan Tol (finansial – layak) Dijembatani oleh Investor & Perbankan

su

bs

idi

Jalan Non Tol

Dana Pemakai Jalan Tol

APBN/D Pajak Umum

Masyarakat PT Jasa Marga(Persero) (Persero) PT JASA MARGA

Dana yang tersedia

Tol Sumber Dana 7

KARAKTERISTIK INVESTASI JALAN TOL ¾

Bersifat jangka panjang

¾

¾

Beban investasi terbesar (tanah, konstruksi dan peralatan) terjadi di awal masa konsesi, sementara pendapatan baru mulai tumbuh di awal operasi jalan tol Beberapa parameter pokok investasi berada di luar kendali investor

¾

Payback Period > 20 tahun Pengembalian hutang 15 s.d. 20 tahun Masa konsesi 35 s.d 40 tahun

Waktu dan biaya pembebasan lahan Penetapan tarif Perwujudan Rencana Induk Jaringan Jalan (terkait dengan prediksi volume lalu lintas)

Risiko investasi sangat besar PT Jasa Marga(Persero) (Persero) PT JASA MARGA

8

TINGKAT RISIKO DALAM MASA INVESTASI JALAN TOL

Tingkat Risiko

Tinggi

Rendah • Perencanaan

• Pembebasan Lahan • Konstruksi

• Operasi & Pemeliharaan

• Penyerahan Kembali

Tahap Investasi PT Jasa Marga(Persero) (Persero) PT JASA MARGA

11

Kendala Utama Pembebasan Lahan •

Memiliki tingkat risiko terbesar dalam investasi jalan tol

•

Pembebasan lahan dilakukan oleh Pemerintah dengan pendanaan dari Pemerintah dan/atau investor (UU 38/2004)

•

Lahan dan jalan tol adalah asset Pemerintah, Investor hanya memperoleh hak pengusahaan selama masa konsesi

•

Payung hukum pembebasan lahan oleh Pemerintah adalah UU no. 20/1961: ¾ Azas musyawarah ¾ Pencabutan hak kepemilikan lahan hanya mungkin oleh Presiden

•

Tingkat kepastian biaya & waktu pembebasan lahan relatif rendah → risiko cost over run dan keterlambatan pengoperasian PT Jasa Marga(Persero) (Persero) PT JASA MARGA

12

Langkah-langkah Konkrit Perbaikan Regulasi Pembebasan Lahan ¾ PERPRES NO. 36 TH. 2005 Jo NO. 65 TH. 2006 ttg Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ¾ Pemerintah telah mengambil kebijakan dana bergulir untuk membebaskan lahan melalui Badan Layanan Umum (BLU) di Departemen PU ¾ Kebijakan land capping


13

Dukungan Yang Masih Perlu Dilakukan Pemerintah

Mekanisme pembebasan lahan untuk kepentingan publik segera diperbaiki dengan tahapan pokok sbb : 1.

2. 3.

4.

Land freezing dilakukan segera setelah koridor jalan ditetapkan Penaksiran harga oleh Appraisal independen Presiden langsung mencabut hak kepemilikan atas lahan melalui Keppres sekaligus menetapkan harga Pembebasan lahan dilakukan tanpa negosiasi harga. Dalam hal pemilik lahan tidak sepakat, maka dapat diajukan ke Pengadilan tanpa mengganggu pelaksanaan proyek .

Penyederhanaan mekanisme pembebasan tanah Konsistensi atas implementasi regulasi PT Jasa Marga(Persero) (Persero) PT JASA MARGA

14

Dukungan Yang Masih Perlu Dilakukan Pemerintah (lanjutan )

Pemerintah terlebih dahulu membiayai pembebasan lahan yang biayanya akan diganti oleh investor apabila layak. Dalam hal proyek tidak layak, maka biaya tersebut merupakan ongkos Pemerintah.


RISIKO KONSTRUKSI

Sepenuhnya merupakan risiko investor Risiko terbesar adalah akibat kondisi medan (geografis dan kondisi tanah (geologis) Perlu survey mendalam sebelum menghitung biaya konstruksi yang merupakan bagian terbesar dari biaya investasi → perlu menganggarkan biaya persiapan yang memadai Alokasi risiko pada pihak ketiga – – –

Melalui kontrak Design & Build Melalui kontrak Construction & Performance Based Maintenance Melalui asuransi Contractor’s all risk


15

RISIKO BUNGA UANG

Investasi jalan tol umumnya didanai dengan modal sendiri (equity) dan pinjaman (debt) dengan rasio sekitar 30 : 70 Masa pengembalian pinjaman sampai 20 tahun, berarti risiko fluktuasi bunga tinggi Prinsip pengendalian risiko bunga – –

Melalui berbagai mekanisme financial engineering seperti – – –

Sedapat mungkin memastikan besaran % bunga “Mendekatkan” masa pembayaran bunga dan pokok pinjaman dengan arus pendapatan Contractor Pre-Finance Modified Turn Key Obligasi dengan pembayaran bunga dibelakang yang telah dipastikan besarnya (zero coupon bonds)

Catatan : risiko valas tidak dibahas karena investor seyogyanya tidak menggunakan pinjaman dalam valas PT Jasa Marga(Persero) (Persero) PT JASA MARGA

16

RISIKO OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Dalam periode pengoperasian risiko terbesar terletak pada biaya pemeliharaan rutin & periodik yaitu apabila terjadi penyimpangan negatif terhadap rencana semula Mengendalikan kualitas pada masa konstruksi, terutama yang berkaitan dengan daya tahan (durability) adalah kunci untuk meminimalisir risiko ini Alokasi risiko kepada pihak ketiga : – – –

Kontrak Performance based Maintenance Kontrak Construction and Maintenance Asuransi terhadap kerusakan/kerugian akibat kesalahan pemakai jalan PT Jasa Marga(Persero) (Persero) PT JASA MARGA

17

RISIKO PERUBAHAN JARINGAN JALAN

Apabila Pemerintah membangun dan/atau meningkatkan kapasitas jalan yang tidak ada dalam rencana jaringan jalan berdampak langsung pada prediksi volume lalu lintas di jalan tol;

Program jaringan jalan yang ada belum dikukuhkan menjadi Undang-Undang

Usulan Pengamanan : –

–

Rencana Induk Jaringan Jalan disahkan menjadi UndangUndang sehingga Investor memiliki dasar yang pasti untuk memprediksi volume lalu lintas; Dimungkinkan suatu bentuk kompensasi dan atau me-review jadwal pembangunan apabila hal ini dilanggar.


18

RISIKO FORCE MAJEURE

Rentang waktu masa konsesi (30 – 40 tahun) sangat memungkinkan terjadinya perubahanperubahan sosial, politik dan juga kejadiankejadian alam

Perlu alokasi risiko yang jelas dan adil antara Pemerintah dan investor dalam PPJT, karena force majeure berada di luar kendali siapapun

Alokasi risiko kepada pihak ketiga (asuransi) terhadap risiko dengan batas-batas yang dapat diterima oleh industri asuransi PT Jasa Marga(Persero) (Persero) PT JASA MARGA

19

PRINSIP ALOKASI RISIKO

Risiko seyogyanya dipikul oleh pihak yang paling mungkin mengendalikan risiko tersebut Alokasi risiko dalam industri jalan tol

Alokasi

Jenis Risiko

Pemerintah

♦ Pengadaan lahan

Investor (pihak ketiga)

√

♦ Konstruksi

√

♦ Bunga Uang

√

♦ Operasi & Pemeliharaan

√

♦ Volume lalu lintas

√

♦ Perwujudan jaringan sesuai rencana induk

√

♦ Penetapan tarif

√

♦ Sosial/politik

√

♦ Bencana alam

√ PT Jasa Marga(Persero) (Persero) PT JASA MARGA

√ 20

KATA KUNCI AGAR PEMBANGUNAN JALAN TOL BERHASIL BAIK

Pemerintah harus membantu investor agar investor dapat membantu Pemerintah untuk merealisasikan jaringan jalan tol


SYARAT UTAMA AGAR PEMBANGUNAN JALAN TOL BERHASIL BAIK

Perlu ada kebijakan dan peraturan yang tegas dan langkah nyata mengenai alokasi risiko kepada Pemerintah, yaitu : – – – –

Risiko pembebasan lahan (lihat hal …..) Risiko Bank apabila Investor gagal (untuk memberikan jaminan bagi Bank) Risiko penetapan tarif yang terlambat Risiko apabila terjadi perubahan jaringan jalan (lihat hal ….)

Faktor-faktor di atas semuanya berada diluar kendali Invetor dan/atau Bank sehinga mutlak perlu dipikul oleh Pemerintah


29

SYARAT UTAMA AGAR PEMBANGUNAN JALAN TOL BERHASIL BAIK (lanjutan)

Pemilihan Investor yang Kompeten – – – – – –

Memiliki track record yang menyakinkan dalam investasi-investasi jangka panjang Memiliki modal (equity) yang memadai Memiliki dukungan dana perbankan Memiliki pemahaman yang baik (jelas dan lengkap) terhadap investasi jalan tol Pemilihan Investor ini hendaknya didasarkan pada azas keterbukaan transparan, kompetisi dan fairness (diatur dalam Perpres No. 67/2005)

Peraturan-Peraturan dan Perjanjian yang adil – – – –

Mencerminkan alokasi risiko yang baik antara Pemerintah dan Investor Memberikan kemudahan-kemudahan bagi pelaksanaan investasinya Memberikan rasa aman bagi Investor Memberikan kepastian terwujudnya proyek infrastruktur yang bersangkutan PT Jasa Marga(Persero) (Persero) PT JASA MARGA

30

KESIMPULAN

Investor jalan tol (yang profesional dan kompeten) adalah mitra Pemerintah untuk memujudkan infrastruktur jalan dalam keterbatasan dana APBN/D, Jadi Investor dan Pemerintah harus saling membantu untuk mencapai tujuan tersebut.

Investor harus memiliki kemampuan pendanaan dan kemampuan profesional serta keseriusan untuk melaksanakan proyek strategis tersebut secara tepat waktu dan tepat mutu.

Untuk membantu investor dalam membantu mendanai infrastruktur strategis ini, diperlukan kontrol pemerintah terhadap waktu dan harga lahan serta konsistensi penetapan tarif, sehingga investor dan lembaga-lembaga pendanaan terhindar dari risiko ini dan memiliki kepastian pengembalian investasinya.

Pemerintah harus membantu memikul risiko-risiko yang berada diluar kendali Investor, memberikan kemudahan-kemudahan secara adil dan transparan, serta menciptakan PPP sebagai suatu kemitraan yang mutually beneficial yang tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat luas melalui tersedianya infrastruktur jalan yang bermutu di seluruh negeri.


31


UPAYA UNTUK MENEROBOS HAMBATAN INVESTASI JALAN TOL

Recommend Documents