UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENANGGULANGAN SAMPAH VISUAL DI KABUPATEN SLEMAN

1

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum 2016

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENANGGULANGAN SAMPAH VISUAL DI KABUPATEN SLEMAN Oleh: Aprilia Normasari dan Iffah Nurhayati, M.Hum./ Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta [email protected] ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penanggulangan “sampah visual” dan untuk mengetahui hambatanhambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya penanggulangan “sampah visual” di Kabupaten Sleman. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik cross check. Analisis data yang digunakan adalah analisis data induktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penanggulangan “sampah visual” di Kabupaten Sleman meliputi: (1) optimalisasi perizinan reklame, (2) sosialisasi terhadap penyelenggaraan reklame, (3) pengelolaan titik lokasi reklame, (4) pengawasan dan pembinaan di lapangan, (5) pemberian sanksi administratif, dan (6) pembongkaran reklame. Hambatan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya penanggulangan “sampah visual” di Kabupaten Sleman diantaranya adalah: (1) lemahnya penegakan hukum, (2) kecepatan mobilitas para penyelenggara reklame, (3) kurangnya koordinasi antar instansi, (4) kurangnya sumber daya manusia (SDM) Satpol PP, dan (5) kurangnya sarana dan prasarana pembongkaran reklame. Kata kunci : Pemerintah Kabupaten Sleman, Penanggulangan, “Sampah Visual”

2


THE EFFORTS OF SLEMAN GOVERNMENT IN TACKLING “VISUAL TRASH” IN SLEMAN Oleh: Aprilia Normasari dan Iffah Nurhayati, M.Hum./ Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta [email protected]

ABSTRACK

The objectives of this research were to describe the efforts of Sleman Government in tackling “visual trash” and also to know the obstacles that Sleman Government faced in tackling “visual trash” in Sleman. This study was descriptivequalitative research. The research subjects were determined by purposive technique. The data were collected by conducting interviews and document study. Then to get the validitation of the data, the researcher used cross check technique. The data analysis was carried out inductively through data reduction, data display, and conclusion. The results showed that the efforts of Sleman Government in tackling “visual trash” in Sleman includes: (1) optimizing of licensing billboard, (2) socialiszation of the implementation of billboard, (3) managing the point of the billboard locations, (4) supervision and guidance in the field, (5) giving an administrative sanctions, and (6) the demolition billboard. The obstacles that faced by Sleman Government in the efforts to tackling “visual trash” in Sleman were: (1) the weakness in law enforcement, (2) the speed of the mobility of the organizers of the billboard, (3) the lack of coordination among the institutions, (4) the lack of human resources (HR) in municipal police, and (5) the lack of facilities and infrastructure to demolition billboard. Keywords: Sleman Government, Tackling, “Visual Trash”

3


PENDAHULUAN Pembangunan menurut Harysakti (2013: 1) diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia, disediakan oleh pemerintah guna menjamin kesejahteraan rakyatnya. Salah satu area pembangunan yang paling cepat pertumbuhannya adalah advertising luar ruang, seperti papan pengumuman di sepanjang jalan tol atau perkotaan, dan poster-poster di lokasi publik (Moriarty, dkk, 2011: 298). Menurut Hamid dan Budianto (2011:11) pembangunan kota yang begitu pesat justru dibarengi dengan pemasangan reklame yang semrawut dan berpotensi merusak lingkungan, tidak jarang pemasangan reklame cenderung mengorbankan ruang terbuka hijau. Istilah “sampah visual” pertama kali dipopulerkan oleh Jean Baudrillard. Menurut Baudrillard “sampah visual” merupakan “kebiasaan” para kapitalis yang tanpa jeda menawarkan beragam produknya melalui berbagai spanduk dan banner di pinggiran jalan, maupun penayangan iklan di televisi yang dapat menimbulkan “kelelahan” berikut “ketertindasan” psikologis bagi mereka yang melihatnya (Harysakti, 2013: 1-2). “Sampah visual” oleh Tinarbuko (2012: 1) dipahami sebagai aktivitas pemasangan iklan luar ruang berjenis kelamin komersial, sosial, maupun iklan politik yang penempatannya tidak sesuai dengan peruntukkannya. “Sampah visual” yang tidak segera diatasi dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat serta dapat menurunkan nilai estetika yang dimiliki oleh kota tersebut. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud “sampah visual” adalah segala bentuk aktivitas pemasangan iklan luar ruang yang bersifat komersial, sosial, maupun politik yang penempatannya tidak sesuai dengan

4


peruntukkannya, yang kesemuanya justru dapat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat dan pengguna jalan, serta dapat menurunkan nilai estetika yang dimiliki oleh kota tersebut. Pada saat ini pemasangan iklan berbagai macam produk melalui reklame sudah menjadi trend di kalangan pebisnis dan masyarakat umum. Menurut Tinarbuko (2012: 1) keberadaan iklan luar ruang ini justru menjadi tidak teratur dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Sasaran penempelan reklame ditujukan kepada ruang publik dan ruang terbuka hijau di sepanjang jalan yang dianggap strategis sehingga keberadaan ruang publik di sepanjang kota menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hal tersebut mengakibatkan “sampah visual” bertebaran di sepanjang taman kota, pagar, jembatan, pohon, atau bahkan di tembok bangunan sekalipun, dinding Fly Over, tiang listrik, dan telepon umum juga tidak lepas dari sasaran “sampah visual”. Hal tersebut diperparah dengan kelakuan menyimpang dari beberapa pihak yang tidak bersedia membayar pajak. Hak asasi warga negara harus dipenuhi oleh pemerintah daerah diantaranya adalah hak memilih untuk melihat atau tidak melihat suatu obyek yang dihadirkan dalam ruang publik. Pemerintah daerah memiliki peran dalam pemenuhan hak asasi warga negara tersebut. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pemanfaatan dan pengelolaan ruang publik serta tempat iklan, sehingga pemerintah daerah berperan dalam melakukan pembatasan-pembatasan periklanan (Hamid dan Budianto, 2011: 195). Hal tersebut sesuai amanat dari UUD 1945 Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

5


pelayanan kesehatan”. Selain itu dalam Pasal 28 I ayat 3, “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban” sehingga warga masyarakat berhak memperoleh pemandangan kota yang memiliki identitas budaya dan bernuansa tradisional di dalam kehidupan yang modern. Kabupaten Sleman dipilih sebagai tempat penelitian karena merupakan tempat yang strategis dalam melakukan promosi dan kegiatan periklanan dari seorang pengiklan dilihat dari banyaknya faktor seperti geografis maupun demografisnya. Kabupaten Sleman sebagai salah satu kabupaten di provinsi DIY secara geografis merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan kota Yogyakarta adalah wilayah yang menjadi sasaran penempatan media reklame. Hal tersebut mengakibatkan banyak sekali iklan dari berbagai produk maupun perusahaan yang ditempatkan di wilayah Kabupaten Sleman dalam bentuk reklame. Dengan banyaknya reklame yang terpasang di Kabupaten Sleman secara tidak teratur membuat pemandangan di Kabupaten Sleman menjadi tidak beraturan. Terlebih lagi banyaknya reklame yang terpasang tanpa izin, izin sudah habis, dan melanggar nilai dan norma kesopanan tetap terpasang di sepanjang jalan protokol sangat mengganggu tata ruang, keindahan, dan juga ketertiban masyarakat. Berdasarkan pemaparan diatas, permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini diantaranya adalah: 1) keberadaan iklan luar ruang yang terpasang tidak teratur dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat, 2) banyak pihak yang tidak bersedia membayar pajak reklame, 3) banyak reklame yang terpasang tanpa izin, izin sudah habis, dan melanggar nilai dan norma kesopanan, 4) belum

6


diketahui upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penanggulangan sampah visual di Kabupaten Sleman. Oleh karena itu rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penanggulangan “sampah visual” di Kabupaten Sleman serta hambatan apa yang dihadapi dalam penanggulangan “sampah visual”. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan upaya Pemerintah Kabupaten

Sleman

dalam

penaggulangan

“sampah

visual”

serta

dapat

mendeskripsikan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penanggulangan “sampah visual”. Selain itu juga diharapkan dapat memberi kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya bidang ilmu kebijakan publik serta dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membuat kebijakan yang terkait dengan penanggulangan “sampah visual.

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2006: 6). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang prosedur masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya

7


meliputi interpretasi data dan analisis data (Nawawi, 2000: 63). Sesuai dengan dasar tersebut, maka penelitian deskriptif kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran tentang upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penanggulangan sampah visual di Kabupaten Sleman beserta hambatannya. Waktu dan Tempat Penelitian Waktu penelitian berlangsung pada bulan Februari 2016 sampai dengan Mei 2016. Tempat penelitian ini adalah di Kabupaten Sleman karena di Kabupaten Sleman terdapat banyak iklan luar ruang yang terpasang tidak teratur sehingga mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Subjek Penelitian Subjek penelitian ini diambil secara purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2012: 53-54). Pertimbangan yang digunakan dalam penetuan subjek penelitian ini adalah orang yang memiliki kewenangan dalam merumuskan kebijakan mengenai penanggulangan sampah visual serta orang yang terlibat serta memiliki pengalaman dalam penanggulangan sampah visual di Kabupaten Sleman. Prosedur Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Menurut Mulyana (2004: 180) wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam. Wawancara ini mirip dengan percakapan informal

8


dimana metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari informan, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri tiap informan. Dokumentasi dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu menciptakan dan menjelaskan dimensi-dimensi yang ada dalam topik yang sedang dipersoalkan (Zuriah, 2007: 181). Data, Instrumen, Teknik Pengumpulan Data Instrumen dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi. Pedoman wawancara dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur. Wawancara ini mirip dengan percakapan informal yang bersifat luwes, dimana susunan pertanyaan dan susunan kata dalam setiap pertanyaannya dapat diubah pada saat wawancara disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan pada saat penelitian berlangsung. Data yang sudah diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dilakukan pemeriksaan data. Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah teknik cross check data, yang dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara dengan data dokumentasi (Bungin, 2001: 95-96). Teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis induktif. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut (Sugiyono: 2013: 334-343): 1. Reduksi Data (Data Reduction) Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya dan membuang data yang tidak perlu.

9


2. Penyajian Data (Data Display) Penyajian data dalam laporan penelitian ini menggunakan analisis secara deskriptif untuk

menggambarkan

upaya

Pemerintah

Kabupaten

Sleman

dalam

penanggulangan “sampah visual” di Kabupaten Sleman serta hambatan-hambatan yang dihadapi 3. Conclusion Drawing/ Verification Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Berdasarkan hasil penelitian pada SKPD Kabupaten Sleman yang terlibat secara langsung dalam penanggulangan “sampah visual” yakni Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan DPUP), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diketahui bahwa Pemerintah

Kabupaten

Sleman

telah

melakukan

berbagai

upaya

dalam

penanggulangan “sampah visual” di Kabupaten Sleman, hal ini ditunjukkan dengan sudah

dilakukannya

optimalisasi

perizinan

reklame,

sosialisasi

terhadap

penyelenggaraan reklame, pengelolaan titik lokasi reklame, pengawasan dan

10


pembinaan di lapangan oleh petugas, pemberian sanksi administratif, serta pembongkaran reklame. Hal tersebut tampak pada penjelasan dari SKPD terkait yang disampaikan pada saat wawancara. Selain itu juga tampak pada studi dokumentasi berupa data pemberian sanksi administatif oleh DPUP, data hasil penertiban oleh Satpol PP, serta data perizinan oleh BPMPPT yang menunjukkan bahwa SKPD terkait sudah berupaya dalam penanggulangan “sampah visual” di Kabupaten Sleman. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam mewujudkan Kabupaten Sleman yang bersih dan terbebas dari “sampah visual” tidak hanya dilakukan oleh instansi yang terlibat secara langsung yakni BPMPPT, DPUP, dan Satpol PP, namun juga dibantu instansi lain yang terlibat secara tidak langsung dalam upaya penanggulangan “sampah visual” di Kabupaten Sleman yakni Dipenda yang memiliki kewenangan dalam menarik pajak reklame, serta Dishubkominfo yang memiliki kewenangan atas ruang manfaat jalan. Wujud hasilnya berupa koordinasi antar instansi dalam penanggulangan “sampah visual”. Koordinasi meliputi koordinasi dalam hal pemberian izin reklame terkait lokasi reklame, konstruksi reklame dan IMB, pajak reklame, pembongkaran reklame maupun terkait pelaksanaan sosialisasi reklame. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil wawancara yang didukung dengan data dokumentasi. Hasil penelitian pada SKPD Kabupaten Sleman yang terlibat secara langsung dalam penanggulangan “sampah visual” yakni Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan DPUP), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diketahui bahwa Pemerintah

11


Kabupaten Sleman dalam penanggulangan “sampah visual” menghadapi beberapa hambatan. Hal ini ditunjukkan dengan masih lemahnya penegakan hukum, kecepatan mobilitas para penyelenggara reklame, kurangnya koordinasi antar instansi, kurangnya sumber daya manusia (SDM) Satpol PP, serta kurangnya sarana dan prasarana pembongkaran reklame. Hal tersebut tampak pada penjelasan dari SKPD terkait yang disampaikan pada saat wawancara. Selain itu juga tampak pada studi dokumentasi berupa data-data dari SKPD terkait yang menguatkan hasil wawancara Pengaturan mengenai penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sleman sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI), diantaranya adalah hanya dapat dipasang pada lokasi atau tempat yang telah memperoleh ijin dari pihak yang berwenang, wajib menghormati dan menjaga bangunan atau lingkungan yang dipelihara, dilindungi atau dilestarikan oleh pamong atau masyarakat, iklan luar griya tidak boleh ditempatkan sedemikian rupa sehingga menutupi sebagian atau seluruh iklan luar griya lain yang sudah lebih dulu ada di tempat itu dan tidak boleh ditempatkan bersebelahan atau amat berdekatan dengan iklan produk pesaing (Dewan Periklanan Indonesia: 2007). Selain itu, dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI) segi fondasi, konstruksi dan panel pada iklan luar griya yang berbentuk papan iklan harus didirikan sesuai dengan standar perhitungan sipil, dan mekanika yang menjamin keselamatan dan ketenteraman masyarakat di sekitarnya. Selain itu, konstruksi maupun bidang iklan harus tampil harmonis secara fisik maupun estetika, terhadap bangunan, lingkungan, atau kota, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dan tidak boleh didirikan di median, separator atau pulau jalan serta iklan luar griya tidak boleh menutupi

12


pandangan pengguna jalan, baik terhadap rambu dan marka lalu-lintas, maupun terhadap persimpangan jalan, lampu lalu-lintas, pelintasan kereta api, maupun segala jenis perangkat pengatur lalu-lintas lainnya (Dewan Periklanan Indonesia: 2007).

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Deskripsi hasil penelitian dan pembahasan mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penanggulangan “sampah visual” di Kabupaten Sleman dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan “sampah visual” dilakukan melalui enam cara, yaitu pertama, optimalisasi perizinan reklame. Kedua, sosialisasi terhadap penyelenggaraan reklame. Ketiga, pengelolaan titik lokasi reklame. Keempat, pengawasan dan pembinaan di lapangan oleh petugas. Kelima, pemberian sanksi administratif. Keenam, pembongkaran reklame. Pemerintah Kabupaten Sleman menghadapi hambatan dalam penanggulangan “sampah visual”. Hambatan tersebut dikarenakan lemahnya penegakan hukum, kecepatan mobilitas para penyelenggara reklame, kurangnya koordinasi antar instansi, kurangya sumber daya manusia (SDM) Satpol PP, dan kurangnya sarana dan prasarana pembongkaran reklame. Saran Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam penanggulangan “sampah visual” di Kabupaten Sleman, peneliti memiliki saran yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan yang membangun bagi beberapa pihak. Saran tersebut diantaranya adalah:

13


1. Untuk Pemerintah Kabupaten Sleman a. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Sleman segera melakukan pembentukan tim khusus yang bertugas untuk melakukan pendataan pada reklame liar dan segera dilakukan pembongkaan reklame. Hal ini karena hingga saat ini pembentukan tim khusus belum juga terrealisasikan sehingga harus segera dilakukan pembahasan serius agar tim khusus ini dapat segera terbentuk dan dapat melakukan tugas sesuai dengan kewenangannya. b. Perlu adanya ketegasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam memberikan sanksi administratif, terutama dalam memberikan sanksi penutupan/ pelepasan materi reklame. Pemberian sanksi secara tegas bertujuan untuk memberikan efek jera terutama bagi para penyelenggara reklame yang tidak teratur. 2. Untuk Masyarakat Dalam penanggulangan “sampah visual” di Kabupaten Sleman, masyarakat perlu berperan dalam melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, maupun pengaduan jika masyarakat menemukan pemasangan reklame yang tidak teratur dan dirasa mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok melalui penyampaian kritik dan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sleman baik secara langsung atau melalui website slemankab.go.id.

14


DAFTAR PUSTAKA Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Grafindo Persada. Dewan Periklanan Indonesia. 2007. Etika Pariwara Indonesia (Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia). Jakarta: Gedung Dewan Pers Hamid dan Budianto. 2011. Ilmu Komunikasi- Sekarang dan Tantangan Masa Depan. Jakarta: Kencana. Harysakti, Ave. 2013. “Perencanaan Pembangunan Media Ruang Luar Tanpa Sampah Visual Guna Menunjang Kesejahteraan Warga Kota Malang” diakses dari http://issuu.com/aveharysakti/docs/perencanaan_pembangunan_media_rua ng pada tanggal 1 Desember 2015 pukul 22.10 WIB. Moleong, Lexy. J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Rosda. Moriarty, dkk. 2011. Advertising. (Alih Bahasa: Triwibowo, R. S.). Jakarta: Kencana. Mulyana, Deddy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif: Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: Rosda. Nawawi, Hadari. 2000. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: UGM Press. Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta. Tinarbuko, Sumbo. 2012. “Analisis Sampah Visual Keistimewaan Yogyakarta”. Kedaulatan Rakyat, Sabtu 3 November 2012. Zuriah, Nurul. 2007. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori- Aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.

UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENANGGULANGAN SAMPAH VISUAL DI KABUPATEN SLEMAN

Recommend Documents