UPAYA PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI KHUSUSNYA PASAR RAKYAT

MORES: Jurnal Pendidikan (Hukum, Politik, dan Kewarganegaraan), Vol. I, No.2 (Agustus 2014)

UPAYA PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI KHUSUSNYA PASAR RAKYAT Meiwatizal Trihastuti1 ABSTRAK Perdagangan sudah menjadi isu penting sejak zaman dahulu kala, kini dengan banyaknya bermunculan pasar modern seperti minimarket, supermarket dan bahkan hypermarket telah menimbulkan kekhawatiran dimasyarakat akan berakibat mematikan keberlangsungan pasar tradisional/rakyat di Indonesia.Ini ditandai dengan pertumbuhan pasar tradisional yang negatif -8,1% sementara pertumbuhan pasar modern/termasuk hypermarket 31,4%(sumber data : APRINDO). Metode penelitian ini adalah metode deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa usaha kecil akan menentukan sekali masa depan pasar tradisional, untuk itu usaha kecil harus benar-benar diberdayakan dan dikelola dengan baik dengan memperkuat kemitraan yang kokoh antara usaha kecil dan usaha besar, khususnya yang tergabung dalam suatu asosiasi pedagang di lingkungan pasar melalui pembentukan koperasi. Berdasarkan hasil pengamatan, pelaksanaan koperasi pasar hanya sebagai lembaga pembiayaan untuk itu harus meningkatkan kembali fungsi-fungsi koperasi berkaitan dengan pengembangan pasar. Diharapkan dengan adanya kemitraan atau bentuk kerjasama antara para pedagang dengan pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pengembangan pasar akan menciptakan lingkungan usaha pasar yang kondusifyang sehat dan kompetitif.

Kata Kunci : Undang Undang, Pasar Tradisional. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Perdagangan sudah menjadi isu penting sejak zaman dahulu kala ketika para filsuf mempermasalahkan apakah perdagangan itu secara moral diterima atau tidak oleh masyarakat. Kini dengan banyaknya bermunculan pasar modern seperti minimarket, supermarket dan bahkan hypermarket telah menimbulkan kekhawatiran dimasyarakat akan berakibat mematikan keberlangsungan

pasar tradisional/rakyat di Indonesia. Ini ditandai dengan pertumbuhan pasar tradisional yang negatif -8,1% sementara pertumbuhan pasar modern/ termasuk hypermarket 31,4%(sumber data : APRINDO) alamat website Padahal pasar tradisional/rakyat telah menjadi harapan bagi Unit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), unit usaha UMKM ini telah berkontribusi sebesar 99,99 persen sedangkan unit usaha besar atau pasar modern hanya berkontribusi 0,01 persen saja.Tapi kenyataanya pasar

1 Meiwatizal Trihastuti adalah Dosen Jurusan Pendidikan IPS, Prodi. PPKn Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Pasundan, Cimahi.

223

MEIWATIZAL TRIHASTUTI Upaya Pembangunan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perdagangan dalam Negeri Khususnya Pasar Rakyat

tradisional/rakyat identik dengan sebuah lokasi perdagangan yang kumuh, semrawut, kotor dan merupakan sumber kemacetan lalu lintas. Untuk itu Negara harus memberikan proteksi, menyelamatkan dan memajukan serta merawat pasar tradisional/rakyat. Maksud penulisan makalah ini memberikan gambaran tentang Perdagangan dalam negeri yang memfokuskan pada pasar rakyat terhadap kebijakan dan implementasinya di Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui tatanan kebijakan pemerintah dan implementasinya tentang Pasar rakyat. Metode Penelitian Metode penelitian ini adalah metode deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. Metode penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang dihadapi sekarang. Prosedur yang digunakan dalam pemilihan subjek penelitian adalah menggunakan metode purposive yaitu cara pemilihan subjek penelitian yang didasarkan atas adanya tujuan tertentu dan beberapa pertimbangan. Dimana pertimbanganpertimbangan tersebut dibuat oleh peneliti sendiri, Untuk penentuan area dengan resiko tinggi digunakan analisa kuantitatif yang didukung dengan kunjungan lapangan, gunaverifikasi. Adapun untuk langkahnya adalah sebagai berikut : 1) Persiapan. 2) Survei identifikasi pasar di Majalengka (identifikasi pasar modern dan pasar rakyat). 3) Analisis (dengan mencari referensi yang berkaitan dengan materi pembahasan, diantaranya dengan menggunakan berbagai media seperti,

peraturan perundang-undangan, buku/ jurnal, dan media Internet). Review Literatur Perdagangan dalam negeri di bertujuan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa masyarakat dalam negeri dengan keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan Negara. Dasar Hukum Perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan memeratakan pendapatan serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri sebagaimana di amanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang Undang Perdagangan disini adalah UU RI Nomer 7 Tahun 2014. Asas dan Tujuan Perdagangan Kebijakan Perdagangan disusun berdasarkan asas kepentingan nasional, asas kepastian hukum, asas adil dan sehat, asas keamanan berusaha, asas akuntabel dan transfaran, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan, kesederhanaan, kebersamaan dan berwawasan lingkungan. UU Perdagangan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalm negeri; meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan; menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan; meningkatkan kemitraan antara usaha

224


besar dan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta Pemerintah dan swasta; meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional; meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar dan ekspor nasional; meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif; meningkatkan perlindungan konsumen; meningkatkan penggunaan SNI; meningkatkan perlindungan SDA dan meningkatkan pengawasan bang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 1. Pasar Rakyat Menurut Undang Undang pasar rakyat/ tradisonal adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli Barang melalui tawar menawar. Keberadaan pasar rakyat/tradisionl memberikan andil cukup besar dalam pembangunan struktur ekonomi perkotaan. Buktinya perputaran uang di seluruh pasar tradisional/rakyat di kota Malang mencapai Rp 40 milyar per hari. (liputan6.com) Selain itu pasar tradisional/rakyat masih merupakan wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala menengah kecil serta mikro. Mereka adalah para petani, nelayan, pengrajin dan industri rumah tangga. Pasar tradisional/rakyat juga masih menjadi indicator nasional dalam kaitannya dengan pergerakan tingkat kestabilan harga atau inflasi domestic. Dan pasar tradisional/rakyat mempunyai

peran yang sangat strategis dalam rangka peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Disini Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.Pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam bentuk : a. pembangunan dan / atau revitalisasi Pasar rakyat b. Imeplementasi manajemen pengelolaan yang profesional c. Fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing. d. Fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di pasar rakyat 2. Pengelolaan Pasar Rakyat Pengelolaan pasar rakyat/tradisional menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 adalah Bupati/Walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional. Pemerintah menyadari bahwa keberadaan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan ekonomi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Perhatian pemerintah tersebut dibuktikan dengan melakukan revitlisasi pasar tradisional/rakyat dengan cara mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur penataan dan pengelolaan pasar tradisional/rakyat dan pasar modern, diantaranya adalah : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan

225


dan Toko Modern, isi peraturannya adalah : Lokasi pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern;Jam kerja Hypermarket; Department Store dan Supermarket;Pemasok barang kepada Toko Modern;Perizinan Pasar Tradisional dan Pasar Modern 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/12/2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, isi peraturannya adalah : Lokasi pendirian Pasar Tradisional dan Pasar Modern;Kemitraan antara UMKM dengan Toko Modern;Batasan luas lantai penjualan Toko Modern;Jenis dan kewenangan penerbitan izin;Pemberdayaan Pasar Tradisional;Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional; Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, isi peraturannya adalah : Pengelolaan Pasar Tradisional;Kelembagaan Pengelola Pasar Tradisional;Persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha di Pasar Tradisional;Pengendalian; Evaluasi dan Pemberdayaan Pasar Tradisional 4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka No Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, isi peraturannya adalah : Lokasi pendirian Pasar Tradisional; Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Penataan fasilitas di Pasar Tradisional; Pusat Perbelanjaan dan

Toko Modern;Waktu Pelayanan Pusat Perbelanjaan;Kewajiban dan Larangan bagi setiap penyelengaraan usaha Pasar Tradisional;Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;Tenaga Kerja bagi Pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;Perizinan bagi pelaku usaha di bidang Pasar Tradisional; Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;Kemitraan antara Pusat Perbelanjaan Toko Modern dengan UMKM PEMBAHASAN Revitalisasi Pasar Rakyat Karena ada tiga komponen pelaku yang terlibat dan berperan dalam implementasi lebih lanjut, baik dalam aspek manajerial maupun operasional, guna mewujudkan pasar sebagai tempat bertransaksi secara ideal. Pertama, pemerintah daerahmerupakan pihak yang paling berkompeten dalam implementasi peraturan perundang undangan di tingkat daerah, khususnya dalam aspek manajerial pengaturan perizinan pendirian pasar modern dan pengelolaan pasar tradisional, yang berorientasi pada perolehan Pendapatan Asli Daerah. Kedua, kelompok produsen yaitu para pemasok dan pedagang, dengan orientasi memperoleh keuntungan hasil penjualan yang tinggi. Ketiga, para konsumen pembeli dengan orientasi memperoleh barang yang dibutuhkan dengan harga miring dan kualitas baik. Dengan orientasi kepentingan yang berbeda-beda, maka kondisi ideal yang diharapkan adalah titik interferensidi mana semua kepentingan dapat terakomodasi dengan baik. Pasar merupakan tempat bertransaksi antara penjual dan pembeli. Pemasok dan pedagang (produsen) adalah pihak

226


yang memanfaatkan pasar untuk menjual produknya. Mereka mengharapkan biaya yang seminimal mungkin guna membayar fasilitas yang dipakai di pasar dengan keuntungan dan penjualan barang semaksimal mungkin. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa aspek kenyamanan bukan hal yang utama bagi pelaku produsen. Dengan revitalisasi akan berdampak meningkatnya retribusi sehingga akan mengurangi revenue produsen.Dan revitalisasi yang tidak ditunjang dengan profesionalisme perawatan bangunan dari stakeholder maka bangunan akan cepat kotor dan rusak. Peranan Pemerintah Diawali dengan perencanaan fisik dan perencanaan non fisik pasar rakyat/ tradisional. Perencanaan fisik pasar rakyat/ tradisional meliputi : a. Penentuan lokasi antara lain adalah: Mengacu pada RTRW Kabupaten/ kota; Dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota/kabupaten/ kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun. b. Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar, antara lain : Bangunan took/kios/los dibuat dengan ukuran standard ruang tertentu; Petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah; Pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup; Penataan took/ kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan Bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

c. Sarana pendukungnya antara lain: Kantor pengelola, areal parker, tempat pembuangan sampah sementara/ sarana pengelolaan sampah, air bersih, sanitasi/drainase, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah, hidran dan fasilitas pemadam kebakaran, penteraan, sarana komunikasi, area bongkar muat dagangan. Dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan di pasar tradisional maupun pasar modern, sebenarnya pihak yang paling berkompeten adalah pengelola pasar. Untuk pasar tradisional, pengelolaannya menjadi kompetensi pemerintah daerah (perusahaan milik daerah). Sedangkan untuk pasar modern, pada umumnya dikelola oleh swasta. Dari sisi kelembagaan, perbedaan karakteristik pengelolaan pasar tradisional, kelembagaan pengelola umumnya ditangani oleh Bidang Pasar yang merupakan bagian dari sistem birokrasi. Sementara pasar modern, umumnya dikelola oleh profesional dengan pendekatan bisnis. Selain itu, sistem pengelolaan pasar tradisional umumnya terdesentralisasi dimana setiap pedagang mengatur sistem bisnisnya masingmasing. Sedangkan pada pasar modern, sistem pengelolaan lebih terpusat yang memungkinkan pengelola untuk dapat mengatur standar pengelolaan bisnisnya. Sebagaimana diketahui masyarakat luas, selama ini masih terdapat dikotomi performance kualitas pelayanan oleh pemerintah (perusda) dan swasta. Manajemen di perusda yang pada umumnya belum profesional dan belum berorientasi pada pelayanan, menjadikan

227


kewajiban untuk mendukung pelayanan melalui pemeliharaan dan peningkatan fasilitas sarana prasarana di pasar tradisional kurang diperhatikan. Sumber daya pengelola pasar pun memiliki kompetensi yang sangat rendah mereka hanya berorientasi terhadap penarikan retribusi saja. Kesimpulan Usaha kecil disini disebut juga sebagai pelaku utama dalam pasar tradisional. Tumbuhkembangnya usaha kecil tersebut, akan menentukan sekali masa depan pasar tradisional. Agar tercipta suatu lingkungan yang kondusif, maka usaha kecil harus benar-benar diberdayakan dan dikelola dengan baik dengan memperkuat kemitraan yang kokoh antara usaha kecil dan usaha besar, khususnya yang tergabung dalam suatu asosiasi pedagang di lingkungan pasar melalui pembentukan koperasi. Berdasarkan hasil pengamatan, pelaksanaan koperasi pasar hanya sebagai lembaga pembiayaan. Pengembangan dan pembinaan terhadap usaha kecil sering diabaikan. Padahal peran dan fungsi koperasi dalam rangka mendukung pengembangan pasar tradisional sangat tinggi. Adapun beberapa fungsi koperasi berkaitan dengan pengembangan pasar adalah sebagai berikut : Pertama, Fasilitasi pembinaan/ edukasi kepada para pedagang yang tergabung dalam keanggotaan koperasi melalui : pembinaan disiplin para pedagang; edukasi penciptaan pasar yang bersih; peningkatan pengetahuan dasar bagi pedagang; membantu pedagang dalam memahami konsumen. Kedua, Membantu dalam pengelolaan pasar: Koperasi membantu menjalankan

manajemen pasar dengan visi dan misi yang jelas; Koperasi membantu perumusan ketentuan tentang sistem sewa lapak/ kios, sistem keamanan dan ketertiban; Koperasi membantu mengelola kebersihan, keamanan, perparkiran, fasilitas umum lainnya; Koperasi membantu melaksanakan kegiatan kolekting/ pemungut iuran pasar kepada para anggota/ pedagang; Harapannya dengan adanya kemitraan atau bentuk kerjasama antara para pedagang dengan pihak-pihak yang terlibat dalam rangka pengembangan pasar, selain akan terciptanya lingkungan usaha pasar yang kondusif, akan tercipta pula suatu sistem atau mekanisme yang dapat menciptakan praktek usaha yang sehat dan kompetitif. DAFTAR PUSTAKA Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Jakarta, 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Jakarta, 2012. Noor Kholis, Alifah Ratnawati, Sitty Yuwalliatin, Pengembangan pasar tradisional berbasis perilaku konsumenDinamika Sosial Ekonomi Volume 7 Nomor 1 Edisi Mei 2011 Popy Rufaidah, BCG Matriks Modifikasi sebagai Dasar Pemilihan Strategi Pengembangan Pasar Tradisional di Kota Bandung, Jurnal Bisnis & Manajemen Vol. VIII No.1, Bandung, 2007 Sunadi, Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam berbelanja dipusat perbelanjaan pantai Perlak Banda Aceh, 2000

228

UPAYA PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI KHUSUSNYA PASAR RAKYAT

Recommend Documents