UPAYA NORWEGIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS DI SRILANKA ANASTASIA HIYANG 1 NIM Abstract:

eJournalIlmuHubunganInternasional, 2013, 1 (2): 299-310 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2013

UPAYA NORWEGIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS DI SRILANKA 2000-2003 ANASTASIA HIYANG1 NIM. 0702045151

Abstract: Ethnic conflict happened in Srilanka caused of given different right form Tamil ethnic and Sinhalee ethnic on this country. This conflict has been happened since 1947 until 2003. Were Tamil ethnic is an party whose want to separate from Srilanka government. It happened because Srilanka government doesn’t give equal right to Tamil ethnic. Tamil ethnic claim that the government just gived the right just for Sinhalee ethnic. Tamil ethnic through LTTE does many ways to get the equal right from Srilanka government including doing demonstration, kipnap, robbing, gun attacks etc. Srilanka government ever do some intern peace negotiation to both party but they cannot find resolution to resolve the conflict. Finally both party intioted Norwey government to become mediator to help resolve the confict. Norwey successfully resolve the conflict by sustaining the peace process via economic immediate assistance and joint taks force. Keywords: Ethnic conflict, Srilanka government, Tamil Tiger. Pendahuluan Konflik etnik yang terjadi di Srilanka merupakan konflik yang melibatkan etnik Sinhala dan etnik Tamil. Dimasa penjajahan Inggris etnis Tamil merupakan etnis yang mendapatkan keistimewaan hak dari penjajah Inggris. Hak yang diperoleh oleh etnis tamil karena pemerintah kolonial menilai etnis ini lebih rajin daripada etnis Sinhala yang cenderung lebih malas, namun sejak memperoleh kemerdekaan dari penjajahan Inggris pada tahun 1947, etnis Sinhala mengambil alih sistem pemerintahan Srilanka dan menghapuskan semua hak yang dimiliki oleh etnis Tamil ketika masa penjajahan Inggris. Karena merasa termajinalakan etnis Tamil mendirikan sebuah gerakan pemberontakan yaitu Macan Tamil. Gerakan separatis ini menginginkan pemisahan diri dari pemerintahan Srilanka. Banyaknya serangan yang disebabkan oleh usaha Tamil untuk memisahkan diri membuat pemerintah Srilanka memutuskan untuk melakukan perdamaian dengan pihak Macan Tamil namun selalu mengalami kegagalan. Akhirnya pemerintah Srilanka meminta 1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman ( [email protected], 2013 ).

eJournalIlmuHubunganInternasional, Volume 1, Nomor 2, 2013: 299-310

negara Norwegia. Untuk menjadi mediator dalam proses perundingan damai antara pihak pemerintah Srilaka dengan pemberontak Macan Tamil. Pemerintah Norwegia melalui beberapa perwakilannya melakukan beberapa langkah untuk membantu kedua belah pihak yang berkonflik untuk melakukan perundingan damai hingga tercapai kesapakatan damai antara pihak pemerintah Srilanka dan Macan Tamil. Pertanyaan Penelitian ini yaitu Bagaimana upaya Norwegia dalam penyelesaian konflik etnis di Srilanka? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dan langkah-langkah mediasi yang diambil oleh Norwegia dalam menyelesaikan konflik etnis Srilanka selama tahun 2000-2003. Landasan Teori dan Konseptual 1. Konsep Mediasi Definisi mediasi menurut John Burthon and Frank Dukes, menyatakan bahwa “Mediasi adalah intervensi dalam suatu perselisihan, atau suatu bentuk negosiasi yang bisa diterima, tidak berat sebelah dan pihak ketiga netral yang mempunyai kekuasaan dalam mengambil keputusan untuk membantu menyelesaikan perdebatan dengan sukarela hingga mencapai penyelesaian yang bisa diterima oleh pihak yang sedang berselisih”. (John Burthon and Frank Dukes: 1) Mediasi yang dilakukan oleh Norwegia merupakan intervensi Norwegia dalam menyelesaikan konflik internal antara pihak Sinhala dan Tamil di Sri Lanka, Dimana Norwegia menjadi pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi antara kedua belah pihak. Negara tersebut berperan untuk membantu pihak Sinhala dan Tamil dalam proses kesepakatan damai. Menurut Blake dan Mounton: “mediasi meliputi intervensi pihak ketiga dimana awalnya menyelidiki dan menegaskan masalah, biasanya dengan melakukan pendekatan kepada kelompok secara terpisah dengan bentuk rekomendasi yakni menyediakan solusi yang terbaik yang bisa diterima”.( Blake dan Mounton: 1) Mediasi bukanlah proses tunggal, melainkan jenis intervensi dari pihak ketiga. Sejumlah peneliti telah berusaha untuk memahami berbagai proses mediasi oleh mediator mengkategorikan peran. Kolb menyatakan bahwa mediator mendukung pada dua pemahaman yang berbeda dari praktek mereka. Beberapa peneliti melihatnya sebagai sebuah ilmu. Sebagian besar melihat mediasi harus merasakan. Jatuhnya jalan melalui rintangan yang ditimbulkan oleh kepribadian, isu – isu politik dan ekonomi dan keterbatasan. Mediasi oleh negara juga digunakan sebagai suatu instrument kebijakan luar negeri. Intervensi negara sebagai mediator adalah melegitimasi dengan tujuan mereduksi konflik, yang menetapkan dengan khas mereka. Keinginan untuk membuat perdamaian yang meyeluruh dengan motif terbaik lainnya yang digambarkan dalam konteks kekuatan politik.

300

Penyelesaian Konflik Etnis Di Sri Lanka (Anastasia

Hiyang)

Adapun motif mediasi yakni antara lain : a. Mediasi oleh negara (mediation by state) b. Mediasi oleh negara berkekuatan kecil atau menengah (mediation by small and medium sized power) c. Mediasi oleh organisasi internasional dan NGO (mediation by international organization and NGOs). Mediasi Norwegia merupakan mediasi yang dilakukan oleh negara yang berkekuatan menengah dimana Norwegia termasuk dalam lembaga SLMM yang juga menjadi pihak ketiga yang mengawasi proses implementasi kesepakatan damai antara kedua belah pihak. 2. Teori Konflik Konflik didefinisikan sebagai kondisi adanya kerusakan dalam hubungan dan tantangan pada norma-norma dan penguasa-penguasa. Konflik itu terjadi disebabkan adanya penegasan individualisme. Konflik itu merupakan bentuk protes berbasis rasa frustasi terhadap kurangnya kesempatan untuk pembangunan dan terhadap kurangnya pengakuan identitas. Dan konflik berasal dari persoalan kelas, status, etnik, jender, agama, atau nasionalisme. Konflik dibedakan atas berbagai macam jenis. Beberapa pakar mengelompokkan konflik kedalam beberapa jenis diantaranya, Dahendorf membedakan konflik menjadi 4 macam yaitu: a. Konflik antara atau dalam peran sosial (antar pribadi), misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau profesi, b. Konflik antara kelompok-kelompok sosial (antar keluarga, antar gank), c. Konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir, d. Konflik antar satuan nasional (kampanye, perang saudara). Menurut Wese Becker “konflik merupakan proses sosial dimana orang atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi dengan jalan menentang pihak lain yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Selain itu KJ Holsti juga mengemukakam konflik yang dapat menimbulkan kekerasan yang terorganisir muncul dari suatu kombinasi khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isnhnu, bermusuhan, dan tipe-tipe tindakan diplomatik dan militer tertentu”.( Wese Becker: 1) Menurut teori diatas konflik yang terjadi antara etnis Sinhala dan Tamil merupakan konflik yang terjadi karena adanya kepentingan masing-masing pihak yang bertikai. Dimana pihak Tamil menginginkan posisi yang sama sebagai warga Srilanka sedangkan Sinhala menginginkan untuk tetap mempertahankan identitas Sinhala sebagai identitas negara. Menurut Paul Conn, situasi konflik pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

301


a. Zero Sum Game (konflik menang kalah), merupakan konflk yang besifat antagonistik, sehingga tidak mungkin adanya kompromi maupun kerjasama antar pihak yang berkonflik. b. Non Zero Sum Game (konflik menang-menang), merupakan situasi konflik dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk melakukan kompromi dan kerjasama. 3. Teori Resolusi Konflik Resolusi konflik menurut Wallensteen adalah “Suatu situasi dimana pihak-pihak yang bertikai mencapai kesepakatan untuk mengatasi inti permasalahan yang ada diantara mereka, dan menerima kelanjutan eksistensi dari masing-msing pihak serta menghentikan semua aksi kekerasan”.( Wallensteen: 1) Resolusi konflik adalah suatu format penyelesaian konflik yang dipahami beberapa pihak yang bertikai sampai pada menetapkan kembali hubungan mereka sedemikian rupa agar salah satu diantara mereka merasa bahwa mereka dapat mewujudkan tujuan mereka tanpa konflik, atau mereka dapat menetapkan kembali hubungan mereka sedemikian rupa sehingga tujuan mereka tidak lagi konflik yang lebih lama. Menurut Simon Fisher, istilah resolusi konflik mengacu pada strategi strategi untuk menangani konflik terbuka dengan harapan tidak hanya mencapai suatu kesepakatan untuk mengakhiri kekerasan (penyelesaian konflik), tetapi juga mencapai suatu resolusi dari berbagai perbedaan sasaran yang menjadi penyebabnya. Ada tiga tahap penyelesaian konflik menurut John Galtung, yaitu: a. Peacekeeping merupakan proses penyelesaian konflik dengan cara mengurangi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral. b. Peacemaking merupakan pproses penyelesaian konflik yang tujuannya untuk mempertemukan atau merekonsiliasi pihak yang berkonflik melalui mediasi, negosiasi, arbitrasi terutama pada level elit atau pimpinan. c. Peacebuilding merupakan proses implementasi perubahan atau rekonsiliasi sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang bersifat selamanya. Melalui metode ini diharapkan negative peace (atau the obsence of violence) berubah menjadi positive peace dimana semua kalangan masyarakat merasakan adanya keadilan social, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif. Resolusi konflik yang terjadi di Srilanka adalah pengentian konflik dari berbagai pihak yang bertikai yaitu Pemerintah Srilanka dan pihak pemberontak Tamil, dimana dalam resolusi tersebut kedua belah pihak memilih untuk meminta Norwegia sebagai pihak yang memediasi penyelesaian konflik antara kedua belah pihak. Dalam menghadapi suatu konflik diperlukan adanya upaya penyelesaian agar konflik yang berlangsung tidak meluas dan sebaliknya dapat mengarah pada

302


Hiyang)

terciptanya proses perdamaian. Tujuan dari penyelesaian konflik itu sendiri adalah untuk mengubah konflik yang mengarah pada kekerasan menuju proses yang lebih damai. Oleh karena itu, terdapat cara-cara yang dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Berikut ini adalah bentuk-bentuk penyelesaian sengketa, yang secara umum dapat dilakukan oleh pihak ketiga, terhadap pihak-pihak yang bertikai: a. Konsiliasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau oleh suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak. b. Negosiasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah/perdamaian. Para pihak yang bersengketa mengadakan pertemuan-pertemaun dan pembicaraan dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa secara damai. c. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah/perdamaian. Para pihak yang berselisih dalam proses mediasi mengadakan pertemuanpertemuan dan pembicaraan-pembicaraan dengan tujuan untuk mengakhiri sengketa secara damai. Di dalam mediasi terdapat peran dari pihak ketiga yang disebut mediator atau juru runding. d. Pencarian fakta adalah campur tangan pihak ketiga untuk menyelidiki kedudukan fakta yang sebenarnya dari suatu sengketa dengan permintaan para pihak yang berselisih. Penyelesaian suatu sengketa biasanya menimbulkan perbedaan pandangan, oleh karena itu diperlukan peran pencari fakta untuk menguraikan fakta-fakta penyebab konflik. Cara penggunaan fakta-fakta di lapangan ini biasanya ditempuh manakala cara-cara konsultasi atau negosiasi telah dilakukan dan tidak menghasilkan suatu penyelesaian. Dengan cara ini, pihak ketiga akan berupaya melihat suatu permasalahan dari semua sudut guna memberikan penjelasan mengenai kedudukan masing-masing pihak. e. Jasa-jasa baik adalah cara penyelesaian sengketa melalui atau dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini berupaya agar para pihak menyelesaikan sengketanya dengan negosiasi. Jadi, fungsi utama dari jasa baik ini adalah mempertemukan para pihak sedemikian rupa sehingga mereka mau bertemu, duduk bersama dan bernegosiasi. Keikutsertaan pihak ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu atas permintaan para pihak atau inisiatif pihak ketiga itu sendiri yang menawarkan jasa-jasa baiknya guna menyelesaikan sengketa. Dalam kedua cara tersebut, syarat mutlak yang harus ada adalah kesepakatan para pihak. f. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan jasa pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud disebut juga dengan arbiter. Seorang arbiter mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa. Putusan dari arbiter sifatnya final dan mengikat. Para pihak yang berselisih tidak dapat menyerahkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase apabila tidak ada kesepekatan tertulis dari kedua belah pihak, artinya harus ada klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis. g. Litigasi adalah penyelesaian dengan menggunakan jasa pihak ketiga, yakni hakim. Dalam hal ini, tidak diperlukan kesepakatan, artinya salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat langsung mengajukan gugatan ke pengadilan tanpa harus ada persetujuan dari pihak yang lainnya. Dalam penyelesaian

303


model ini, hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan putusan. Pihak yang kalah berhak untuk banding dan kasasi. Empat tahapan pertama dari tahapan-tahapan resolusi konflik ini merupakan tahapan yang menjadi perilaku utama yang dikembangkan oleh Menlu Helmut Vollebaek. Upaya ini dilakukan secara bertahap untuk kemudian dikonsiliasikan demi mencapai kata sepakat antara dua pihak yang bertikai sehingga kedamaian di Srilangka dapat dicapai. Dalam hal ini, mediasi menjadi pola dominan yang dikembangkan oleh Helmut Volleback, guna mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bertikai. Metodologi Penelitian 1. Jenis Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe eksplanatif, yaitu dengan menjelaskan objek penelitian melalui pengamatan dan analisa yang dilakukan terhadap semua sumber data yang diperoleh dari literatur yang digunakan dalam penelitian. 2. Jenis Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekundar adalah data yang diperoleh langsung dari studi telaah pustaka dan browsing di internet. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka (library research), yaitu mengumpulkan data-data mengenai objek penelitian yang terdapat dalam bahan bacaan yang baik dari buku, makalah, koran, internet, dan majalah lokal ataupun internasional 4. Teknik Analisa Data Teknik analisa data adalah teknik kualitatif, yaitu menganalisa semua data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber bacaan yang digunakan. Hasil Penelitian Konflik etnis yang terjadi di Srilanka merupakan konflik yang melibatkan etnis Tamil yang merupakan etnis pendatang dari India dan Etnis Sinhala yang merupakan etnis asli Srilanka. Konflik telah terjadi sejak sebelum masa penjajahan Inggris. Etnis Tamil merupakan etnis yang rajin dan tekun dalam bekerja sedangkan etnis Sinhala merupakan etnis yang malas dalam bekerja dimana mereka lebih banyak bekerja di sektor informal seperti menjadi buruh pertanian. Kedua belah pihak sering mengalami pertikaian mengenai lahan pertanian yang mereka kerjakan. Etnis Sinhala seringkali merasa iri dengan hasil kerja yang didapatkan oleh etnis Tamil. Ketika terjadi penjajahan bangsa Inggris di Srilanka, etnis Tamil lebih banyak bekerja di sektor-sektor penting termasuk dalam sistem pemerintahan penjajah Inggris. Hal tersebut mengakibatkan etnis Sinhala tersudutkan dan merasa termajinalkan karena mereka tidak memiliki

304


Hiyang)

kemampuan yang sama dengan etnis Tamil dan lebih memilih untuk tinggal di daerah-daerah terpencil yang jauh dari perkotaan. Namun sejak merdeka dari penjajahan kolonial Inggris tahun 1947, etnis Sinhala mengambil alih dan merebut kursi pemerintahan dari etnis Tamil. Mereka mencoba untuk meruntuhkan dominasi etnis Tamil. Etnis Sinhala selanjutnya menguasai seluruh sistem politik ekonomi dan sosial di Srilanka. Hal ini mereka lakukan sebagai wujud dari tindakan balasan semasa penjajahan Inggris terhadap etnis Tamil. Selanjutnya etnis Sinhala mengeluarkan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi mereka, misalnya dalam sistem pendidikan dimana etnis Tamil harus mendapatkan nilai lebih tinggi daripada etnis Sinhala jika ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu pula mereka tidak boleh bekerja di sektor-sektor formal seperti bekerja dalam sektor pemerintahan Srilanka. Etnis Tamil. Tindakan diskriminasi lain yang mereka dapatkan adalah etnis Tamil mendapatkan pengusiran dari tempat tinggal yang mereka tempati dan tinggal di daerah-daerah terpencil maupun daerah perbukitan. Etnis Tamil sering melakukan aksi protes terhadap pemerintah Srilanka mengenai tindakan diskriminasi yang mereka dapatkan tetapi hal tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari pemerintah Srilanka, melainkan mereka sering mendapatkan tindak kekerasan dari aparatur pemerintah yang berkuasa. Banyaknya aksi protes yang dilakukan tidak mendapatkan respon yang positif, etnis Tamil mengubah aksi protes mereka menjadi aksi kriminalitas terhadap pemerintah Srilanka. Pada 1976 etnis Tamil mendirikan sebuah gerakan pemberontakan yaitu LTTE (Liberation Tiger of Tamil Eelam). Gerakan ini sering melakukan teror terhadap warga Sinhala dan merekrut anak dibawah umur untuk menjadi tentara pemberontak. LTTE juga mencari dukungan di dunia internasional dengan mendirikan sebuah lembaga pemberontakan internasional di Inggris untuk mencari dukungan internasional. Karena banyaknya kasus teror dan korban pemerintah Srilanka berusaha untuk mengajak Macan Tamil untuk melakukan perundingan damai tetapi selalu mengalami kegagalan. Pada tahun 1985 pemerintah India berusaha untuk menawarkan perundingan damai dimana negara tersbut menjadi mediatornya, tetapi hal tersebut justru membuat pihak Macan Tamil memuntut pemisahan diri dari pemerintah Srilanka. Mereka melakukan aksi propaganda kemerdekaan. Untuk mengatasi tindakan tersebut pemerintah Srilanka mengeluarkan sebuah kebijakan Prevention of Terrorism Bill 1979. Dalam isi kebijakan tersebut pemerintah Srilanka memberikan wewenang kepada angkatan bersenjatanya untuk menangkap pihak yang dianggap dan dicurigai terlibat dalam gerakan separatis tersebut. Karena perundingan damai yang dilakukan kedua belah pihak tidak mendapatkan hasil yang diinginkan maka pada tahun 1999 pihak LTTE dan pemerintah Srilanka mengundang negara Norwegia sebagai mediator dan fasilitator dalam perundingan damai yang mereka lakukan. Norwegia dipilih karena negara ini merupakan

305


negara yang aktif dalam mempromosikan gerakan perdamaian dari PBB dan karena negara ini banyak menanamkan investasi di Srilanka serta karena Norwegia akan memberikan bantuan dana investasi yang tidak mengikat jika perdamaian dapat tercapai diSrilanka. Keterlibatan Norwegia dilakukan sejak tahun 2000 dimana negara ini melakukan pendekatan secara terpisah terhadap kedua belah pihak. Pada 22-23 Mei dan 26-29 Juni 2000 perwakilan Norwegia mengadakan pertemuan dengan presiden Chandrika Kumaratungga dan tokohtokoh politik lainnya. Norwegia melakukan pendekatan dengan kedua belah pihak selama dua tahun. Pada 22 Februari 2002 seara rresmi pihak Macan Tamil dan pemerintah Srilanka sepakat untuk melaksanakan genjatan senjata. Karena kesepakatan genjatan senjata telah tercapai kedua belah pihak dengan Norwegia sebagai mediator melakukan perundingan-perundingan tahap selanjutnya. Upaya yang dilakukan oleh Norwegia dalam proses perundingan dilakukan secara konsiliasi, negosiasi, dan mediasi. 1. Konsiliasi melalui pembentukan Sri Lanka Monitoring Mission Selama proses konsiliasi pemerintah Norwegia berusaha untuk mencari akar konflik dan mengurangi pertikaian guna menciptakan perundingan antara pihak Macan Tamil dengan pemerintah Srilanka. Hal ini ditegaskan dengan pembentukan SLMM (Srilanka Monitoring Mission) sebuah lembaga yang diketuai oleh Norwegia yang bertugas untuk memberikan laporan kepada negaranegara pendonor mengenai perkembangan proses perdamaian dan pelaksanaan kesepakatan genjatan senjata. Norwegia juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban. Bantuan tersebut berupa bantuan untuk membangun kembali pemukiman warga yang rusak selama masa konflik, memberikan pengobatan dan konseling untuk menghilangkan trauma di masyarakat. Bantuan ini diberikan agara dapat dibangun langkah confidence building antara kedua belah pihak yang bertikai 2. Negosiasi antara etnis Tamil dan etnis Sinhala Proses negosiasi pihak Macan Tamil dan pemerintah Srilanka dilakukan pada perundingan tahap ketiga. Dalam pihak pemerintah Srilanka menginginkan adanya kantor kepolisian dan pengadilan dimana keanggotaannya berasal dari kedua belah pihak diwilayah provinsi Timur yang banyak diduduki oleh pemberontak Macan Tamil, sedangkan pihak Macan Tamil menginginkan agar pihak pemerintah Srilanka selain anggota kepolisian dan militer agar tidak membawa senjata saat melaksanakan kegiatan politik agar tercipta suasana kondusif saat perundingan berlangsung. Agenda lain yang dibicarakan dalam perundingan tersebut adalah mengenai pemberian bantuan kemanusiaan kepada kedua belah pihak untuk menangani masalah HAM terutama mengenai masalah pembangunan pemukiman para korban konflik. Dalam proses ini baik pemerintah Srilanka maupun Macan Tamil sepakat untuk menunjuk Norwegia sebagai pihak koordinator dalam penanganan masalah HAM khususnya di wilayah Jaffna. Pada perundingan tahap kelima ditetapkan bahwa Norwergia menjadi penanggungjawab dalam menyusun agenda penanganan HAM. Pada perundingan tahap akhir yaitu perundingan ke tujuh LTTE

306


Hiyang)

mengeluarkan suatu rancangan untuk pengambil alihan kekuasaan dan fungsi pemerintahan pusat di wilayah utara dan timur Sri Lanka kepada pihak mediator yaitu Norwegia, tetapi hal tersebut tidak dapat diterima oleh pemerintah Sri Lanka. Sebagai bentuk aksi protes LTTE menyatakan mundur dari proses perundingan. 3. Mediasi Norwegia dalam Konflik etnis di Srilanka Dalam proses mediasi kedua belah pihak sepakat untuk membentuk Joint Task Force yang bertujuan untuk meningkatkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Karena hal inilah keberadaan lembaga SLMM dalam proses confidence building tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan pengawasan isi dari kesepakatan genjatan senjata dan mempermudah proses perundingan selanjutnya.Dalam menyelesaikan konflik etnis di Srilanka Norwegia terlibat dalam keanggotaan Sub-commite De-scalation and Normalisation. Satuan ini memiliki empat tugas pokok diantaranya untuk menciptakan high security zone di wilayah konflik dan banyak terdapat korban. Hal ini dilakukan karena sering terjadinya aksi teror yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang tidak menyetujui beberapa hasil dari proses perundingan yang berlangsung. Dalam perundingan tahap keempat kedua belah pihak sepakat membentuk NERF. The North East Reconstruction Fund merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan membantu merekonstruksi pemukiman warga yang menjadi korban selama konflik berlangsung. Lembaga tersebut didanai oleh World Bank, dimana perwakilan masing-masing piha menjadi anggota dan bertanggung jawab atas semua proyek yang dikerjakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kedua belah pihak dengan menempatkan kembali para korban ke pemukiman asal mereka. Pada perundingan akhir Norwegia berhasil membantu untuk mengeluarkan sebuah resolusi konflik selain sustaining the peace process via economic immediate assistance, yaitu disepakatinya pihak Macan Tamil dapat bergabung dalam sistem pemerintahan Srilanka untuk menghentikan keinginan pihak pemberontak untuk memisahkan diri dari Srilanka. Kesimpulan Konflik yang terjadi di Sri Lanka merupakan konflik etnis yang terjadi karena adanya tindakan diskriminasi etnis Tamil oleh etnis Sinhala dalam berbagai sektor. Selama berkonflik kedua belah pihak berusaha unuk menyelesaikan konflik secara internal namun selalu mengalami kegagalan, dan kedua belah pihak menunjuk Norwegia sebagai negara mediator dan fasilitator dalam proses perundingan damai antara kedua belah pihak yang bertikai. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Norwegia adalah 1. Melakukan konsiliasi yaitu melalui pembentukan Srilanka Monitoring Mission: a. Menentukan dimana perundingan damai tersebut dilaksanakan, b. Membangun situasi yang menuju kearah confidence building kepada kedun belah pihak.

307


2. Melakukan negosiasi antara etnis Sinhala dan etni Tamil: a. Merumuskan isi kesepakatan damai antara Macan Tamil dengan pemerintah Srilanka, b. Membantu pihak Macan tamil untuk bergabung dengan sistem pemerintahan Srilanka sebagai suatu resolusi dari gagalnya pembagian kekuasaan yang diinginkan oleh pihak Tamil, c. Memberiakn himbauan agar kedua belah pihak tidask membawa senjata dalam melakukan aktifitas politik khususnya di provinsi utara dan selatan Srilanka, d. Norwergia hanya terlibat dalam proses perundingan dan memberikan pengawasan agar kesepakatan tersebut dapat dijalankan. 3. Melakukan mediasi, pemerintah Norwegia berhasil: a. Membantu merumuskan pembentukan joint taks, b. Norwegia memberikan bantuan baik bantuan kemanusiaan maupun bantuan finansial bagi kedua belah pihak melalui NERF, c. Membentuk High Security Zone dengan meminta pihak Macan Tamil untuk keluar dari sub-committee de scalation and normalization, d. Menentukan Sustaining the Peace Process Via Economic Immediate Assistance, dan e. Merumuskan Road Map of Human Righ Issue. Saran-saran Sebaiknya pemerintah Sri Lanka harus bersikap lebih tegas dan turut serta dalam mencari solusi untuk menyelesaikan konflik etnis yang terjadi di negara tersebut. Dan sebainya Norwegia selaku pihak mediator dan fasilitator mencari solusi lain dari hasil perundingan yang telah dilakukan pihak pemerintah Sri Lanka dan pihak Macan Tamil, misalnya masalah lembaga SLMM dimana lembaga tersebut tidak dapat bertindak tegas untuk memberikan sanksi kepada kedua belah pihak yang melanngar isi kesepakatan damai karena leambaga tersnut tidak memiliki landasan hokum yang kuat.

308


Hiyang)

Referensi Buku Becker, Wese dalam Soerjono Soekamto. 1990.Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta. KJ Holsti. 1983. International Politik tejemahan. M. Tahrir Azhary. Politik Internasonal untuk Analisis. Moonis Ahmar, ed.2005. Different Perceptions On Conflict Resolution: Need For An Alternate Approach. Karachi. Subakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana. Button, John yang dikutip dalam situs www.Scripps.ohio.edu/cmdd/partikel et.htm Kerangka Teoritis Penyelesaian Konflik, oleh El Fatih A. Abdel Salam Associate professor, Depatment of Political Sciences, kulliah of Islamic Kuala Lumpur, Malaysia. “Bantaun Norwegia Bagi Srilanka”, http://sinarharapan.co.id/berita/0305/26/lua02.html. Diakses pada tanggal 8 Januari 2012. “Pendidikan Bagi Etnis Tamil”. http://www.kompas.com/kompas cetak/0205/06/In/maca29html. Dikases pada tanggal 10 September 2011. “Rancangan Paket Politik Srilanka”, http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2007/04/29/brk,2007042999017,id.html. Dikases pada tanggal 13 Juli 2011. “Sejarah LTTE”, http://www.tempointeraktif.com/hg/luarnegeri/2006/10/13/brk,2006101385955,id.html. Diakses pada tanggal 10 September 2011. “History: The Internal Conflict”. Terdapat di http://www.fco.gov.uk/en/travel and-living-abroad/travel-advice-by-country/country-profile/asiaoceania/sri-lanka?profile=all. Diakses pada taggal 13 Februari 2012. “Konflik Ealam Tamil”. Terdapat di http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Srilanka/30_2006. tanggal 5 Juni 2011.

Diakses pada

“Norway Role in Sri Lanka Peace Plan”. Terdapat di http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/627281.stm. Diakses pada tanggal 13 Juli 2011.

309


“Peranan Norwegia dalam Konflik Separatis di Srilanka”. Terdapat di www.library.upnvj.ac.id/pdf/s1hi09/204613017/full.PDF. Diakses tanggal 13 Juli 2011.

pada

“SriLanka”. Terdapat di https://www.cia.gov/library/publications/the-world facebook/geos/ce.html#top. Diakses pada tanggal 13 Februari 2012. “SriLanka”.Terdapat di http://www.deplu.go.id/colombo/Pages/CountryProfile. aspx?=d. Diakses pada tanggal 13 Juli 2011.

310

UPAYA NORWEGIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS DI SRILANKA ANASTASIA HIYANG 1 NIM Abstract:

Recommend Documents