Upaya Menjawab Masalah Pendidikan Tinggi Di Indonesia

PESAN PIMPINAN

Upaya Menjawab Masalah Pendidikan Tinggi Di Indonesia Diskusi mengenai pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Indonesia, adalah diskusi yang tidak pernah selesai dibahas. Sebab, secara umum, masalah pendidikan adalah masalah yang amat mendasar dan berkait erat dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk sumberdaya manusia Indonesia seutuhnya. Diskusi mengenai pendidikan tinggi, saat ini juga cukup relevan, mengingat pada saat ini dunia pendidikan tinggi sedang menjadi “sasaran tembak” oleh para pakar, pengamat/pemerhati masalah pendidikan tinggi, mahasiswa, karena DPR segera menyelesaikan RUU tentang Pendidikan Tinggi (RUU-PT), yang merupakan RUU inisiatif DPR.

P Internet/fk-ui_rahmatfredy.blog.com

ada pembahasan RUU Pendidikan Tinggi, DPR sesuai kewenangannya, sudah melakukan pembahasan bersama Pemerintah dalam waktu yang cukup lama dengan melibatkan para pakar, tokoh pendidikan dan berbagai elemen masyarakat yang berkompetensi terhadap du-

| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |

nia pendidikan. Pembahasan RUU ini, bahkan sudah dibahas melebihi waktu pembahasan yaitu tiga kali masa sidang dan selesai pada akhir Masa Sidang III 2011-2012. Namun menjelang pengambilan keputusan tingkat I (di tingkat komisi), Pemerintah meminta untuk dilakukan penundaan, karena

berbagai pertimbangan. Pemerintah memandang perlu untuk betul-betul menyelaraskan RUU Pendidikan tinggi dengan berbagai perundang-undangan organik, ataupun lex-specialis yang telah ada saat ini. Pemerintah menganggap bahwa, kerangka penyelenggaraan pendidikan tinggi harus diletakkan dengan mengintegrasikan sistem dibawah tanggungjawab satu kementerian. Untuk menata dan mengharmonisasikan pendidikan tinggi tersebut ke dalam kesatuan sistem, Pemerintah masih memerlukan waktu untuk berkoordinasi. Pengaturan untuk hal itu akan diatur dengan Peraturan Pemerintah, tetapi rujukan dalam RUU ini perlu dirumuskan dengan baik. Permintaan penundaan dari Pemerintah ini mendapatkan persetujuan dengan catatan yang diberikan oleh Ketua Komisi X, yaitu pertama, adanya jaminan bahwa RUU tentang Pendidikan Tinggi tidak akan dilakukan pembatalan dan dapat diselesaikan pada satu kali masa sidang berikutnya, yaitu Masa Sidang IV tahun sidang 2011-2012. Kedua, dalam hal adanya penambahan substansi dari Pemerin-

yang belum menggembirakan. Pendidikan tinggi belum bisa menjadi faktor penting yang mampu melahirkan enterpreneur dengan orientasi job creating dan kemandirian. Pengangguran terdidik dari hasil pendidikan terus bertambah, problem pengabdian masyarakat dimana perguruan tinggi tersebut berada dirasa kurang responsif, dan berkontribusi terhadap problem masyarakat. Perguruan Tinggi juga belum sepenuhnya mampu melahirkan lulusan yang memiliki akhlak mulia dan karakter yang kuat. Anarkhisme intra dan inter-kampus seperti membentuk lingkaran kekerasan, banyak kita jumpai terjadinya demo-demo yang bersifat anarkhis yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa. Tentu banyak juga prestasi yang telah dicapai, akan tetapi gaung masalah ini lebih bergema dibanding deretan prestasi-prestasi. Melihat hal ini, kita selalu dituntut untuk mencari akar masalahnya. Apakah akar masalahnya berada pada kurikulum dan literatur yang diberikan yang tidak terkoordinasi, akreditasi kelembagaan yang tidak terukur, tenaga pendidik yang belum terakreditasi, atau masalah lainnya. Dalam hal ini, setidaknya kita mencatat berbagai kendala mendasar yang ada dalam dunia pendidikan tinggi yaitu: pertama, masih rendahnya kualitas pendidik. Masalah ini merupakan persoalan krusial yang harus

segera diatasi, karena akan berdampak signifikan terhadap lulusan yang dihasilkan. Salah satu yang akan terdampak adalah indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang selama ini dinilai masih rendah. Terkait dengan ini, dibutuhkan perhatian yang serius dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik. Para dosen harus secara berkelanjutan melakukan update kemampuan dan ilmunya, sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berjalan. Kedua, belum memadainya fasilitas pendidikan. Hingga kini masih banyak pendidikan tinggi yang belum memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap, sehingga proses pembelajaran dan hasil lulusan menjadi kurang optimal. Perlu diingat bahwa tanpa fasilitas yang memadai dan relevan dengan kebutuhan, maka hasil pendidikan tidak akan optimal. Hal ini pada umumnya terjadi di berbagai fakultas yang membutuhkan alat peraga dan alat praktek dalam proses pembelajaran seperti fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas peternakan, fakultas pertanian, dan lain sebagainya. Ketiga, masalah efektivitas pendidikan. Efektivitas pendidikan terkait erat dengan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi. Namun kenyataan yang sangat memprihatinkan adalah, bahwa di Indonesia, hingga kini masih banyak penyelenggaraan pendidikan Internet/kalbe.co.id

tah untuk penyempurnaan rumusan draft, tidak akan mengubah substansi RUU tentang Pendidikan Tinggi hasil Panitia Kerja 4 April 2012. Semenjak era kemerdekaan, pengalaman Indonesia dalam pengelolaan pendidikan tinggi terhitung baru berjalan sekitar 63 tahun, yaitu dimulai pada 1949-1950 dimana Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI) merupakan perguruan tinggi pertama di Indonesia. Universitas Gadjah Mada merupakan universitas negeri tertua di Indonesia, yang terletak di Yogyakarta, didirikan pada 19 Desember 1949 dan merupakan universitas pertama yang didirikan setelah Indonesia merdeka. Sedangkan Universitas Indonesia memiliki sejarah lebih panjang lagi, yaitu 1849 sebagai Dokter-Djawa School dan berubah sebagai Universiteit Indonesia pada tahun 1950. Pendidikan tinggi di Indonesia makin eksis dan berkembang, dimulai dari hanya memiliki 200 mahasiswa saja pada pasca Perang Dunia II, sampai sekarang berjumlah sekitar 4,3 juta mahasiswa dengan kurang lebih 155.000 dosen, tersebar pada 83 universitas negeri (2,7%) dan 2987 (97,3%) perguruan tinggi swasta. Dalam interval perjalanan panjang itu, perguruan tinggi menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang tidak sama dari masa ke masa. Setiap masa memiliki tantangan masing-masing yang harus disikapi dengan evaluasi kebijakan pendidikan tinggi yang dinamis dan kompeten. Namun, perjalanan dunia pendidikan tinggi dengan berbagai tantangannya tersebut memiliki satu pertanyaan mendasar, yang bisa juga dikatakan sebagai ekspektasi, yang selalu ditanyakan masyarakat yaitu: “apa yang telah dikontribusikan perguruan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa?”

Masalah Dunia Pendidikan

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi perguruan tinggi adalah problem relevansi dan mutu


Internet/commdept.fisip.ui.ac.id

PESAN PIMPINAN

Internet/ticmi.net

tinggi yang belum efektif, sehingga hanya sedikit pendidikan tinggi Indonesia yang masuk pada ranking atas pendidikan tinggi di tingkat dunia dan bahkan tingkat Asia. Kenyataan ini menunjukkan betapa parahnya kualitas pendidikan tinggi di kebanyakan pendidikan tinggi Indonesia, dan tentu saja hal ini berimplikasi pada sumber daya manusia yang dihasilkan. Keempat, mahalnya biaya pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bersama, hingga kini masyarakat masih harus menanggung banyak biaya, sehingga hanya golongan masyarakat mampu yang dapat membiayai pendidikan anaknya di jenjang pendidikan ini. Meskipun Pemerintah menyediakan beasiswa untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu, namun jumlahnya hanya sedikit. Dampak


akhir dari kenyataan ini adalah ketidakadilan dalam memperoleh hak atas pendidikan. Kelima, masalah pengangguran terdidik. Pengangguran terdidik terkait dengan kualitas pendidikan tinggi. Banyaknya lulusan pendidikan tinggi yang tidak dapat segera memasuki dunia kerja, apalagi menciptakan lapangan kerja sendiri, merupakan permasalahan krusial dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Berdasarkan pengamatan, pengangguran terdidik di Indonesia terus mengalami peningkatan sejak beberapa tahun terakhir, sementara jumlah penganggur tidak terdidik makin turun. Dengan melonjaknya jumlah pengangguran intelektual maka tugas pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja juga akan semakin susah.

Dan keenam, link and match antara pendidikan tinggi dan kebutuhan akan sumberdaya manusia di lapangan kerja. Pendidikan tinggi bagai berjalan dengan iramanya sendiri, sementara kondisi riil di lapangan kurang diperhatikan secara matang. Akhirnya pendidikan tinggi tidak mampu menjadi faktor yang penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan tinggi belum mampu sepenuhnya mampu melahirkan sumberdaya manusia yang layak diterima di lapangan kerja yang ada, dan pendidikan tinggi juga belum mampu menghasilkan entrepreneur yang memiliki keberanian dan kemandirian. Anggota Dewan mencatat bahwa permasalahan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, memang cukup banyak dan kompleks. Sehingga, dengan melihat berbagai permasalah pokok diatas, termasuk masalah legislasi dan implementasinya, Dewan mengusulkan upaya yang kuat untuk membentuk RUU tentang Pendidikan Tinggi. Dewan berpendapat bahwa, penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan nasional, tidak dapat dilepaskan dari amanat pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Pemerintah me-ngusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang”. Dengan adanya Undang-undang, tentu saja diharapkan bahwa dunia pendidikan tinggi dapat menghadapi perkembangan globalisasi yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan dan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Selain itu, dengan adanya UU Pendidikan Tinggi, diharapkan sejumlah persoalan yang menjadi kendala dalam mewujudkan pendidikan tinggi dapat terjawab.

Upaya Menjawab Resistensi Masyarakat Niat DPR untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan tinggi ternyata tidak berlangsung dengan mudah. Resistensi masyarakat, terutama kalangan dunia pendidikan tinggi terhadap hadirnya RUU PT yang diinisiasi DPR, banyak muncul, dan memerlukan jawaban dan kesungguhan dari kalangan legislatif dan eksekutif. Beberapa substansi RUU Pendidikan Tinggi sebenarnya telah menjawab berbagai resistensi yang muncul. Pertama, mengenai kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan. Kerjasama ini harus didasarkan pada prinsip bebas-aktif, solidaritas, toleransi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang saling memberi manfaat. Kerjasama internasional mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Juga dengan adanya kerjasama internasional ini dapat dilakukan pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri dan penyelenggraan pendidikan ilmiah yang bermutu. Dengan kerjasama internasional, tidak berarti dunia pendidikan tinggi di Indonesia bermental inlander, tetapi mampu justru mampu berfikir secara global dan bertindak lokal (think globally act localy). Kedua, mengenai akreditasi kelembagaan. Selama ini, akreditasi kelembagaan belum terukur. RUU ini mencoba mengaturnya. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi. Akreditasi dilakukan untuk melakukan kelayakan program studi perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi. Sebagai

bentuk akuntabilitas publik, akreditasi dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri. Dengan demikian, akreditasi ada dua, yaitu berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, kedua akreditasi mandiri, yang merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau bentukan masyarakat yang diakui Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi. Ketiga, mengenai otonomi perguruan tinggi. Hal ini sebenarnya telah diatur dalam RUU pada pasal 66. Bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridarma, dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi. Dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi dievaluasi oleh Menteri. Otonomi pengelolaan perguruan tinggi meliputi bidang akademik dan non-akademik. Bidang akdemik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridarma. Non-akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisiasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana. Semua ini didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, mutu, efektifitas dan efisiensi. Keempat, mengenai masalah organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan sebetulnya sudah diatur dengan baik dalam pasal 80. Undang-Undang ini, tidak ada maksud untuk memandulkan gerakan dan dayakritis mahasiswa. Didalam pasal ini disebutkan bahwa mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh, dari dan untuk mahasiswa, yang antara lain berfungsi mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat dan potensi mahasiswa. Mengembangkan kreatifitas, kepekaan, daya kritis keberanian dan kepemimpinan serta rasa kebangsaan. Juga dimungkinkan untuk mengembangkan tanggungjawab

sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk emndukung kegiatan organisasi kemahasiswaan. Selain menjawab berbagai resistensi tersebut, yang perlu dicermati dan kita sambut dengan baik dengan akan hadirnya RUU ini, adalah ketentuan pasal 77 yang menetapkan bahwa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) wajib mencari dan menyaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akandemik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi. Program studi yang menerima calon mahasiwa sebagaimana diatur dalam ketentuan ini dapat memeproleh bantuan biaya pendidikan dai pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan atau masyarakat. Meskipun DPR telah melakukan berbagai upaya dalam menjawab berbagai resistensi masyarakat, namun Dewan tetap memberikan apresiasi dan tindaklanjut terhadap berbagai usulan dan kritik dari masyarakat. Resistensi oleh kalangan pengamat atau mahasiswa terhadap berbagai hal tersebut, kiranya perlu didiskusikan dengan Komisi X atau disampaikan kepada pemerintah yang akan membahasnya dengan Komisi X DPR-RI.

Penutup

Demikian berbagai hal tentang pendidikan tinggi di Indonesia, yang membutuhkan perhatian dan perenungan kita bersama. Para peserta diskusi juga perlu mendalami substansi-substansi pokok dalam RUU yang menerima resistensi masyarakat. Diharapkan bahwa kedepan, kondisi pendidikan tinggi di Indonesia akan semakin baik. Pendidikan tinggi selayaknya benar-benar menjadi tempat pencetakan sumberdaya mansia yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kebaikan hidup manusia.*


DAFTAR ISI

Parlementaria Edisi 92 Tahun XLII 2012 PESAN PIMPINAN

> Upaya Menjawab Masalah Pendidikan Tinggi Di Indonesia

LAPORAN UTAMA

> Sesuaikan UN dengan Muatan Lokal

SUMBANG SARAN

> Menyoroti UN Tahun Pelajaran 2011/2012

PENGAWASAN

> Kartu Inafis Menuai Kontroversi

ANGGARAN

> Pemerintah Diminta Disiplin Kendalikan Konsumsi BBM

LEGISLASI

> RUU DIKTI > Perdebatan UU Pemilu Alot > Pimpinan DPR Terus Dorong Capaian Legislasi

PROFIL

> Syamsul Bachri.

2 10 19 21 23 28 31 34

41

KUNJUNGAN LAPANGAN DPR Laporan Utama

10 | Anggota Komisi X DPR Itet Tridjajati Sumarijanto: Sesuaikan UN dengan Muatan Lokal

“Mereka sadar tidak mampu berkompetisi dari bahan yang datang dari pusat dan kedepan mau seperti apa? Selain itu karena ada tekanan dari internal keluarga maupun lingkungan sehingga banyak yang mendukung terjadinya kompetisi yang tidak fair. Bahkan guru ada yang menelopon saya kalau tidak lulus akan dipecat oleh kepala dinasnya,”ungkapnya. Karena itu, lanjut Itet, mari kita cari solusi yang paling cocok bagi Indonesia. Selain itu, kita juga tidak bisa meniru konsep luar negeri karena negara mereka infrastrukturnya sudah merata. PROFIL

41 | Syamsul Bachri.

“Saya kira karakter-karakter itulah yang diperlukan seorang politisi, tegas, ada sifat pengabdiannya, sifat toleransi, saling menghargai, saling mendengar, itu yang paling pokok dan ada konsistensi sikap dalam menjalankan prinsip-prinsip hidup yang harus dijalani,” kata Syamsul me-ngagumi ajaran orang tuanya.

> Kunjungan Lapangan Komisi DPR Ke Berbagai Daerah di Indonesia

SOROTAN

> Pemerintah Tidak Serius Tangani Ketahanan Pangan

LIPUTAN KHUSUS

> Perlindungan Perokok Pasif

SELEBRITIS > Icuk Sugiarto

PERNIK

> Kita Badminton Yuuuu....

POJOK PARLE > Rumah Hantu DPR

Legislasi

28 | RUU DIKTI Menurut Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati ada kekhawatiran jika RUU Dikti disahkan maka biaya pendidikan akan semakin tinggi. Salah satu alasan mengapa RUU tersebut harus ditunda pengesahannya di DPR RI, kata Reni karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang RUU ini, terutama perubahan terakhir dari draft RUU tersebut. Sementara draft RUU yang beredar di masyarakat masih draft lama per bulan Desember. Sedangkan per bulan April perubahaannya sangat banyak. Dan itu tidak tersampaikan kepada masyarakat, Reni bisa memahami reaksi yang muncul di masyarakat.

46 57 60 64 66 68

SUSUNAN REDAKSI PARLEMENTARIA EDISI 92 TH.XLII 2012 Pengawas Umum Pimpinan DPR RI Penanggung Jawab/ Ketua Pengarah Dra. Nining Indra Shaleh, M.Si Wakil Ketua Pengarah Achmad Djuned SH, M.Hum Pimpinan Pelaksana Djaka Dwi Winarko Pimpinan Redaksi Dwi Maryanto, S.Sos Wakil Pimpinan Redaksi Dadang Prayitna, S.IP.,MH Mediantoro, SE

Anggota Redaksi Dra. Trihastuti

Nita Juwita, S.Sos, Sugeng Irianto, S.Sos M. Ibnur Khalid, Iwan Armanias, Suciati, S.Sos Agung Sulistiono, SH

Fotografer Eka Hindra, Rizka Arinindya Sirkulasi Supriyanto Alamat Redaksi/Tata Usaha Bagian Pemberitaan DPR RI Lt. II Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715350, Fax (021) 5715341 Email : [email protected] www.dpr.go.id/berita

!

LAPORAN PROLOG UTAMA

Sejatinya, Ujian Nasional Dorong Evaluasi Pendidikan

Kesepakatan terakhir antara pemerintah dan DPR adalah 60:40. Artinya nilai kelulusan seorang siswa didapat dari UN sebesar 60%, dan nilai ujian sekolah masing-masing sebesar 40%,”

P

elaksanaan Ujian Nasional selama ini menjadi perdebatan yang hangat di tengah masyarakat. Kita akui memang berbagai kalangan meragukan efektifitas penyelenggaraan Ujian Nasional bagi para pelajar. Seringkali kita lihat di berbagai media massa cetak maupun elektronik, peserta didik berusaha menghalalkan segala cara agar mendapatkan nilai bagus sehingga mereka tidak harus mengulang pelajaran UN tersebut. Bahkan cara-cara tersebutpun dilegalkan oleh oknum pengajar maupun orang tua mereka.


Sejatinya, Ujian Nasional merupakan proses system evaluasi standard pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Namun ternyata sistem evaluasi pendidikan tersebut tidak mampu menjawab dan mengevaluasi kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur mengatakan, persoalan UN memang selalu menjadi perdebatan yang hangat di Komisi X saat rapat

dengan Kementerian Pendidikan. “Kesepakatan terakhir antara pemerintah dan DPR adalah 60:40. Artinya nilai kelulusan seorang siswa didapat dari UN sebesar 60%, dan nilai ujian sekolah masing-masing sebesar 40%,” jelasnya kepada parle saat Kunjungan Kerja beberapa waktu lalu. Dia menjelaskan, selama ini UN menjadi momok bagi siswa dan orang tuanya. Bahkan kita dengar banyak sekali laporan mengenai kebocoran soal-soal UN ini di sejumlah daerah. Karena banyaknya persoalan dalam pelaksanaan UN ini, lanjutnya, ada se-

jumlah anggota dewan mengusulkan agar UN dihapus saja. Selama ini penentuan batas kelulusan ujian nasional ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengambil keputusan saja. Batas kelulusan itu ditentukan sama untuk setiap mata pelajaran. Padahal karakteristik mata pelajaran dan kemampuan peserta didik tidaklah sama. Hal itu tidak menjadi pertimbangan para pengambil keputusan pendidikan. Belum tentu dalam satu jenjang pendidikan tertentu, tiap mata pelajaran memiliki standar yang sama sebagai standar minimum pencapaian kompetensi. Ada mata pelajaran yang menuntut pencapaian kompetensi minimum yang tinggi, sementara mata pelajaran lain menentukan tidak setinggi itu. Keadaan ini menjadi tidak adil bagi peserta didik, karena dituntut melebihi kapasitas kemampuan maksimalnya. Pelaksanaan Ujian Nasional berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang secara menyeluruh, untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar. Penentuan standar yang terus meningkat diharapkan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan, yang dimaksud dengan penentuan standar pendidikan adalah penentuan nilai batas (cut off score). Pelaksanaan UN seyogyanya dibutuhkan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan di Indonesia. Saat ini sekolah di Indonesia tersebar di ber-

bagai wilayah dimana seharusnya dipetakan mutunya, namun sayangnya evaluasi hasil pelaksanaan UN yang bisa dipakai untuk memetakan mutu cenderung tidak ditindaklanjuti pemerintah daerah melalui dinas terkait. Evaluasi UN dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, misalnya apakah karena faktor guru atau ruang kelasnya yang kurang memadai untuk kegiatan pembelajaran. Akibat minimnya evaluasi dari daerah seringkali banyak protes yang muncul dari kalangan masyarakat padahal pelaksanaan UN memang perlu untuk memetakan kualitas pendidikan. Adanya usulan UN sebagai acuan masuk perguruan tinggi memang sempat mengemuka dan mendapat respon dari berbagai kalangan pemerhati pendidikan, namun semuanya dapat dijadikan acuan tergantung pada kebijakan setiap institusi pendidikan tinggi yang bersangkutan.

Temuan UN 2012

Anggota Komisi X DPR RI Dedi S. Gumelar (F-PDIP) mengatakan, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan saat memantau UN di Sulsel, diantaranya guruguru pengawas dari satu sekolah yang mengawasi ujian di sekolah lain, belum mendapatkan biaya operasional pengawasan. Selain itu, kenyataan di lapangan menunjukan biaya operasional pengawasan dan pengawalan UN baik untuk guru-guru maupun aparat kepolisian masih dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) dan juga dari anggaran sekolah sendiri. Terkait pengamanan soal UN yg melibatkan tentara dan kepolisian Anggota komisi X DPR Nasruddin (FPG) mengatakan bahwa hal ini terlalu berlebihan dan perlu ditinjau ulang. “Soal UN yang melibatkan tentara dan kepolisian, menurut saya sangat berlebihan,ini ada apa? Masa pemerintah tidak percaya kepada aparat pendidik,seperti kepala sekolah,guru dan pengawas sekolah,”katanya Ia menambahkan, semestinya pemerintah dalam hal ini kementerian pendidikan harus percaya kepada aparat pendidiknya,karena mereka itu orang2 pilihan. “Tanamkan kejujuran dan rasa penuh tanggung jawab ke aparat pendidik atau mereka,maka pelaksanaan UN pasti akan berjalan dengan baik,bukan malah melibatkan aparat penegak hukum, yang akhirnya akan membuat siswa ketakutan”tegasnya. (si/sc)

pelaksanaan UN di sekolah-sekolah


LAPORAN UTAMA

Sesuaikan UN dengan Muatan lokal

U

jian Nasional harus disesuaikan dengan kearifan lokal setempat, selain juga diperlukan pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia. pasalnya, saat ini terkesan adanya pemaksaan bagi anak didik untuk menyelesaikan soal yang memiliki standar pusat atau Jakarta. Pendapat tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR Itet Tridjajati Sumarijanto kepada parlementaria, di ruang kerjanya beberapa waktu yang lalu. Menurutnya, uiian nasional harus memuat materi yang bersifat kearifan lokal sehingga dapat memberikan manfaat bagi pelajar di lingkungan tersebut. “jadi ada pemetaan kelas dengan grade A, B bahkan C. contoh saja daerah kawasan Timur apakah mungkin mereka mengikuti ujian nasional yang standarnya Jakarta,”ujarnya. Dia menambahkan, harus disusun ujian nasional standar daerah atau regional setempat. “Jadi kita bisa tahu persis ujian nasional sesuai kearifan lokal, misal di Palu ada sekolah setempat memfokuskan ilmu yang menunjang manajemen keahlian di bidang pertambangan, bahkan lulusan kejuruan itu sudah dipesan perushaan tambang di daerahnya,”ujarnya. Tujuan pendidikan, lanjutnya, bukan sekedar angka semata, esen-

10

sinya apabila mereka lulus mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai bidangnya. Sasarannya pendidikan tidak hanya membuat kurikulum jadwal, dan buku-buku karena itu harus bekerjasama dengan perusahaan yang membutuhkan SDM jadi harus ada informasi dengan daerah—daerah dan match dengan dunia kerja. “Silahkan dibuat pemetaan kebutuhan jurusannya, seperti desain graphis disini sebenarnya sangat kekurangan. Informasi penting untuk mereka yang akan belajar mulai dari SD, SMP dan seterusnya sehingga kita tahu Indonesia membutuhkan keahlian di bidang tertentu. Jadi harus sesuai dengan demografis, geografisnya dengan Indonesia juga,”paparnya. Menurut Itet, kombinasi penilaian kelulusan 40-60 memang prinsipnya tidak meniadakan sama sekali ujian nasional, maksudnya mengkombinasikan ujian nasional dengan ujian sekolah. Tujuan yang ingin dihasilkan ujian itu sendiri apa dan target yang dicapai. Itet menjelaskan, saat melakukan kunjungan spesifik ke Palu ada satu sekolah yang menyusun kurikulum sendiri yang sesuai dengan kearifan local. Di Palu itu sebagian besar merupakan daerah penghasil tambang, emas, dan sekolah itu menjuruskan siswanya agar ahli di bidang


tambang tersebut. “Kalau ujian nasional itu hanya formalitas dan dananya saja. Kalau kita mengarahkan ke ujian kearifan lokal itu lebih sesuai kebutuhan bagi daerah yang menghasilkan. Misal Dapil saya dilampung yaitu bagaimana mereka bisa menghasilkan lada-lada mulai dari pemasaran, bahkan ekspornya,”katanya.

Tolak UN

Itet mengatakan, prinsipnya dia tidak mendukung UN karena banyak sekali kasus yang muncul dan terkesan tidak irasional misalnya saja ada pelajar yang pergi kedukun minta diluluskan, bahkan sampai ada yang bunuh diri. “Mereka sadar tidak mampu berkompetisi dari bahan yang datang dari pusat dan kedepan mau seperti apa? Selain itu karena ada tekanan dari internal keluarga maupun lingkungan sehingga banyak yang mendukung terjadinya kompetisi yang tidak fair. Bahkan guru ada yang menelpon saya kalau tidak lulus akan dipecat oleh kepala dinasnya,”ungkapnya. Karena itu, lanjut Itet, mari kita cari solusi yang paling cocok bagi Indonesia. Selain itu, kita juga tidak bisa meniru konsep luar negeri karena negara mereka infrastrukturnya sudah merata. Pada kesempatan itu, Itet meng-

harapkan peran Balitbang semakin maksimal kedepannya guna menjawab tantangan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. “Mari kita duduk bersama dan mengadakan lokakarya, seminar dan mari kita dengarkan para guru dan pemangku kepentingan sehingga dapat menghasilkan pendekatan yang solution oriented,”ujarnya. Peran balitbang, lanjutnya, bukan sekedar survey semata. Tetapi bisa menjawab mengapa seseorang anak itu bisa putus sekolah, apakah karena kondisi ekonomi yang parah atau bukan. “Jika persoalan putus sekolah karena faktor ekonomi pemerintah harus merangkul kembali karena apabila tidak akan membawa dampak persoalan sosial seperti tawuran, kriminal dan sebagainya,”ujarnya. Menurut Itet, sangat memungkinkan kita dapat menyusun kurikulum sendiri karena itu, mari kita ambil sekolah yang sudah melakukan terobosan seperti ; SMK Solo, SMA 6 di Palu, dimana penjurusan lebih ditekankan bagi mereka yang ingin terjun di daerah pertambangan. Selain itu, Itet mengusulkan Balitbang meneliti dan mengembangkan potensinya membangun sekolah percontohan seperti SD Kejuruan. “Ini tugas Balitbang untuk meneliti dan mengembangkannya, misal bagi daerah pertanian kita bisa menunjukkan cara menanam yang benar, marketing, bisnis dan manajemennya. Sementara untuk daerah laut kita bisa mengajarkan kearifan lokal misalnya mengajarkan cara nelayan yang baik dan sebagainya,”ujarnya. Kemendikbud, tandas Itet, harus proaktif jangan terpaku pada kurikulum dan program yang normative justru tantangannya bagaimana menjawab lulusannya dapat bekerja setelah lulus.

mengedepankan kejujuran bahkan para pelajar memiliki pin kejujuran. “karena mereka tahu kualitasnya rendah akhirnya mereka memacu kembali kemampuannya, banyak hal yang bisa ditiru sebagai motivasi dan pengembangannya. Di Australia itu belajar untuk memahami apa yang dipelajari jadi buat apa untuk mencontek jadi diskusi dengan guru mendalam sangat memungkinkan, artinya siswa bebas memberikan pendapat apa saja,”paparnya. Dia mencontohkan di Australia itu terdapat pemetaan kualitas jadi ada kelas dengan grade tinggi seperti New South Wales, dan Sidney University jadi kalau tidak mampu dapat masuk di university yang lebih rendah kalau masih belum mampu bisa berkompetisi di tingkat college. “Kalau kita memiliki pemetaan kita lihat kalau bagus diberikan beasiswa dan pergi kedaerah yang memiliki kualitas pendidikan yang lebih bagus misal UI, ITB.UNPAD dan sebagainya,”katanya. Ujian nasional itu jangan didengungkan seolah-olah programnya sangat bagus, karena yang utama yaitu dapat menghasilkan lulusan yang laku

di dunia kerja. “ Pendidikan itu luas bukan sekedar memberikan pengajaran selesai dan selebihnya terserah kamu. Di luar negeri ada pusat informasi pencari kerja, pusat informasi bagi orang yang ingin menempuh studi. Ini kemendikbud harus mampu menghasilkan itu juga,”tandasnya. Itet mengharapkan, Kalau ada sesuatu pergantian sifatnya teknis itu dapat dibicarakan dulu, dan undang lokakarya misalnya undang guru, orang tua murid dan sebagainya, yang sekarang ini kurang berhasil dan menjadi momok bagi murid dan guru dan bagaimana supaya hasil program itu akan dibawa kemana atau implementatif,”ujarnya. Selain itu, Itet mengatakan, dengan diterapkannya kearifan lokal para lulusan dapat bekerja sesuai dengan bakat, dan kebutuhan dunia kerja daerah setempat. “Setelah itu mari lakukan metode dan lakukan pemetaan. Kita tentu punya frame timenya harus diatur jangan lokakarya semata saja,”ujarnya. (si/sc)

Pemetaan Kualitas

Belajar dari kasus Pelaksanaan UN di Yogya, Itet menceritakan di Yogya angka kelulusan mereka termasuk rendah karena pelajar Yogya lebih

Itet Tridjajati Sumarijanto, anggota Komisi X DPR RI


11

LAPORAN UTAMA

Segera Evaluasi Menyeluruh Ujian Nasional “Dari segi pelaksanaan memang ada perbaikan karena itu kedepan kita harus segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UN.”

orang tuapun harus dilibatkan dalam evaluasi itu. Berikut Tanya jawab parlementaria dengan Anggota DPR Zulfadli dari Fraksi Partai Golkar mengenai evaluasi Ujian nasional tahun 2012 ini.

Zulfadli, Anggota Komisi X DPR RI , Fraksi Partai Golkar

foto:doc.parle/iwan armanias

Parle (P) : Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2012?

P

elaksanaan Ujian Nasional selama ini selalu menjadi momok bagi peserta didik, guru bahkan orang tua murid, bahkan seringkali kita lihat di televisi maupun media cetak para pelajar bertindak irasional seperti minta kedukun agar lulus, berdoa di makam keramat dan sebagainya. Namun dibalik perilaku irasional tersebut secara

12

umum pelaksanaan UN di berbagai daerah lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, UN idealnya seharusnya mampu menjawab persoalan kualitas pendidikan Indonesia,karena itu pelaksanaan UN harus segera dievaluasi secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi pemangku kebijakan yang urung rembuk para murid, guru bahkan


Zulfadli (Z) : Terkait pelaksanaan UN di beberapa daerah kami menyimpulkan pelaksanaan UN 2012 lebih baik dibandingkan yang lalu, indikasinya sedikit masalah yang timbul antara lain isu kebocoran, maupun persoalan non teknis dan teknis seperti keterlambatan, kekurangan soal yang semakin berkurang walaupun masih ada yang terjadi tidak dapat kita pungkiri secara kualitatif jumlahnya lebih berkurang. Dari segi pelaksanaan memang ada perbaikan karena itu kedepan kita harus segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan UN, karena selain pemetaan, UN sekaligus dapat mendorong kualitas hasil proses belajar mengajar. Evaluasi ini akan dilakukan pasca UN ini nanti setelah UN SMA, SMP setelah diumumkan komisi X DPR akan menggelar Raker bersama dengan Kemendikbud dan merumuskan langkah-langkah kedepannya. Banyak kita soroti bahwa kehadiran aparat kepolisian di setiap pelaksanaan UN di sekolah memberikan dampak negatif secara psikologis terhadap siswa karena itu sebaiknya aparat kepolisian tidak berada di sekolah. Kita juga berupaya pelaksanaan UN ini betul betul meningkatkan kualitas kejujuran kalau bisa tidak terjadi kebocoran sama sekali.


Untuk temuan kasus UN, saat ini masih diproses bahkan ICW sudah melaporkan temuannya. Sementara bagi oknum yang terlibat harus diberikan sanksi yang tegas supaya menjadi shock terapi agar mereka tidak merugikan semua pihak. Kita perlu mendorong perbaikan kedepan bahkan kita harus melakukan evaluasi apakah UN tetap dengan pola seperti ini atau tidak karena kita memperoleh masukan atau usulan penggabungan UN sebagai bagian dari seleksi masuk perguruan tinggi agar UN ini memiliki kualitas yang baik bukan hanya seke-

dar pemetaan kelulusan. Bahkan secara ekstrem hanya menjadi pemetaan saja bukan kelulusan ini akan kita kaji dan berpulang tergantung hasil evaluasi Kemendikbud dan hasil UN sendiri terhadap dampaknya dikaitkan kualitas pendidikan di Indonesia. Jika tidak ada peningkatan lebih baik buat apa dilaksanakan UN. Ini harus dievaluasi tergantung pola seperti halnya UASBN soal standar kelulusan diserahkan kepada sekolah.

P : Maraknya kasus saat penyelenggaraan Ujian Nasional, Bagaimana kemungkinan nasib UN nanti? Pemerintah

berkeinginan

agar

kedudukannya tidak hanya sebagai pemetaan kelulusan tetapi seleksi masuk perguruan tinggi. Tetapi dari aspirasi yang berkembang tampaknya Komisi X DPR ingin UN ini tidak menjadi syarat kelulusan tetapi diserahkan pada satuan pendidikan. Karena dampak akibat UN ini telah menjadi momok dan ketakutan menjelang UN seperti istiqasah, bahkan ada yang pergi ke dukun. Hal ini harus dihindari dan sangat bahaya kedepannya karena orang akan melakukan berbagai cara agar lulus, dan ini sangat melenceng dari tujuan utama pendidikan DPR sendiri menginginkan agar UN tidak menjadi syarat kelulusan dan meniadakan rumus penilaian 40foto:doc.parle/iwan armanias

P : Tanggapan bapak mengenai tindak lanjut temuan saat UN 2012 ini?

pelaksanaan UN di sebuah Sekolah Menengah Atas di Jakarta

| PARLEMENTARIA | Edisi 92 90 TH. XLII, 2012 | 13


LAPORAN UTAMA

60 seperti halnya UASBN SD saja nanti. Yang utama pelaksanaannya sesuai dan hasilnya betul-betul menjadi pemetaan kualitas dan tidak menjadi syarat kelulusan karena tidak dapat mengukur kelulusan dengan beberapa mata pelajaran. Seharusnya semester 12 mereka itu belajar tetapi ternyata diisi dengan try out dan latihan soal sehingga kurikulum tidak sesuai dengan program ajarannya. Sekolah kalau melaksanakan kurikulum sesuai dengan programnya tinggal pemantapan saja. Meskipun 40 persen sudah diberikan kepada sekolah ternyata ketakutan masih tinggi di lingkungan sekolah.

P : Bagaimana pendapat bapak melihat pelaksanaan UN yang terkesan sebagai proyek Kemendikbud saja? Bisa saja ini hanya proyek karena anggarannya sebesar 500 miliar dan lebih besar daripada anggaran perpusnas ini juga harus kita evaluasi dengan anggaran lebih besar apakah efektif atau tidak. Ada yang menyebut ini menambah semangat siswa itu saya kurang sependapat karena ini hanya aspek kognitif saja. Jika diterapkan ujian kepada seko-

14


Zulfadli, Anggota komisi X DPR RI saat di wawancarai Parlementaria

nasional guru kita masih berada pada skors 42 dan dibawah 50. Hal ini menunjukkan kualitas guru kita masih rendah harus segera ditingkatkan kompetensi gurunya. Semestinya remunerasi itu signifikan dapat meningkatkan kualitas guru namun ternyata tidak signifikan karena itu pemerintah harus menyusun kegiatan guru harus mengikuti Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG). Kalau soal rasio kita masih hampir mencukupi yang jadi persoalan ini distribusi guru. Karena kita melihat dikota menumpuk sementara dipinggir kota kekurangan guru, persoalan lainnya yaitu kesesuaian potensi guru dengan materi yang dia ajarkan misalnya guru yang lulusan Matematika ternyata karena kekurangan guru IPS dia harus mengajar materi tersebut.

Persiapan pembagian dokumen UN

lah tentu sekolah dapat menerapkan 3 aspek kognitif, afektif bahkan konatif misalnya bahasa Indonesia bisa dinilai bagaimana siswa dalam bertutur kata.

P : Bagaimana kualitas kompetensi guru di Indonesia? Ada satu hal yang harus dievaluasi selain UN yaitu kompetensi guru. Kita melihat hasil uji kompetensi awal dari guru sebanyak 280 ribu guru seIndonesia menunjukkan hasil yang memprihatinkan bahkan rata-rata


Bagaimana harapan kedepan terhadap pelaksanaan UN ini?

Harapan kedepan pemerintah harus segera mengevaluasi menyeluruh jangan sampai menjadi polemik terus dimasyarakat seperti penyelenggaraannya dan membalikkan fungsi UN seperti tujuan utama, memang dikembalikan sebagai pemetaan saja pemerintah harus menerima. Memang bicara aturannya UN bukan amanah UU Sisdiknas ini tidak ada yang ada hanya Peraturan Pemerintah. (si/sc) ***

“Jauh-jauh hari saya sudah mengingatkan pemerintah untuk mengumumkan kepada murid-murid bahwa tidak mungkin ada kebocoran sehingga mereka harus siap-siap belajar untuk mempersiapkan ujian, jangan siap-siap cari bocoran.”


UN Percepat Pemetaan Kualitas Pendidikan

Rully Chairul Azwar ,

Anggota Komisi X DPR RI, Fraksi Partai Golkar

foto:internet/sman1tanjung.sch.id

S

ejauh ini pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2012 berjalan baik dibandingkan dengan tahuntahun sebelumnya. Namun Anggota Komisi X DPR RI Rully Chairul Azwar masih melihat sejauh ini adanya masalah-masalah yang berkaitan dengan kejujuran dan keadilan bagi peserta didik. Menurutnya kejujuran dan keadilan penting bagi integritas UN sendiri, karena UN selalu digugat. Pantauan yang dilakukan Komisi X ke beberapa daerah pada saat pelaksanaan UN kemarin bertujuan untuk melihat apakah masih terdapat kecurangan dan kebocoran. “Kita ingin melihat bagaimana pelaksanaannya apakah sudah bisa mencegah kecurangan secara massive”, kata Rully. Pasalnya pada pelaksanaan UN tahun-tahun lalu, kecurangan dibuat karena adanya kerjasama joki de-

ngan murid dan bocornya soal dari percetakan dan pada saat menginap di pemerintah daerah. “Hal ini karena adanya dorongan dari pemerintahpemerintah daerah untuk meningkatkan citranya melalui lulus 100% di

pelaksanaan UN di Sekolah Menengah Atas

sekolah-sekolah kabupaten atau di wilayahnya masing-masing,” imbuhnya. Menurut Rully paradigma ini harus coba dirubah, bahwa kecurangan tidak bisa dihilangkan tanpa dibangun

| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 | 15

LAPORAN UTAMA

sistem yang bisa mencegahnya. Salah satu system yang dibuat adalah dengan membuat lima paket soal dalam satu kelas. “Soal tersebut di acak, sehingga murid mana mendapatkan soal mana itu baru diketahui pada saat ujian pagi itu juga. Diperkirakan tidak akan ada hubungan antara murid dengan joky di luar. Walaupun ada bocoran-bocoran sulit untuk joky itu tahu bahwa kliennya atau murid dapat soal yang mana,” papar politisi dari Partai Golkar ini. “Jauh-jauh hari saya sudah mengingatkan pemerintah untuk mengumumkan kepada murid-murid bahwa tidak mungkin ada kebocoran sehingga mereka harus siap-siap belajar untuk mempersiapkan ujian, jangan siap-siap cari bocoran,” tambahnya. Namun Rully sejauh ini belum mengetahui bentuk kecurangan atau kebocoran yang terjadi pada pelaksaan UN 2012. Apakah masih ditemukan HP yang dibawa ke dalam

rarti ada indikasi dia mendapatkan bocoran yang keliru paketnya. “Alhamdulillah dari beberapa daerah yang dikunjungi, baru ada satu laporan murid membawa bocoran. Tetapi apakah bocoran itu tepat dengan apa yang dia punya di soalnya kita tidak tahu,” ungkapnya. Selain memantau apakah masih ada kecurangan dan kebocoran pada pelaksanaan UN 2012, Komisi X DPR RI juga ingin melihat sejauhmana pengawasan yang dilakukan, karena pengawasan yang terlalu ketat akan membuat murid secara psikologis tidak bisa tenang. Misalnya keberadaan aparat kepolisian ke dalam kelas atau di sekitar halaman sekolah. “Pengawas-pengawas itu janganlah kelihatan secara pandangan tidak bersahabat, walaupun dia harus menjaga. Yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat murid menjadi tenang, bagaimana agar tidak terjadi kecurangan,” papar Rully.

pelaksanaan UN di sebuah Sekolah Menengah Atas di Jakarta

kelas, apakah masih ada kasus-kasus murid mengerjakan dengan modal contekan tapi hasilnya salah semua. Menurut Rully jika hal ini terjadi be-

“Kehadiran aparat dari kepolisian boleh saja dalam mengawal soal sebagai dokumen negara sehingga mengurangi orang dengan mudah

16 | PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |

mendapatkan bocoran, akan tetapi sesampainya di sekolah tidak perlu ada lagi karena sudah ada pengawas,” tambahnya.

Tetap Dipertahankan

Mengapa UN dipertahankan dengan formula 60:40 menjadi nilai akhir. Rully mengatakan, saat ini murid tidak lagi ditentukan kelulusannya dari UN karena 40 persen ditentukan oleh sekolah. “Murid harus tahu hal ini. Kalau dia di sekolah belajar baik dia bisa lulus dengan nilai yang baik. Kedepan kita akan melakukan negosiasi menjadi 50 : 50,” kata Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Bengkulu. Rully menjelaskan, pemetaan kualitas pendidikan diperlukan agar nilai 7 (tujuh) misalnya di kota Padang dengan Jakarta sama, sehingga kalau dia pindah sekolah diantara kabupaten maupun dalam negeri Indonesia, evaluasinya jadi lebih mudah.


“Kami minta pemerintah lebih meningkatkan lagi kontribusi daripada hasil ini dalam melanjutkan ke pendidikan tinggi. Walaupun baru 25%

foto:doc.parle

yang baru diakomodasi secara langsung menjadi undangan,” katanya. Rully mengharapkan UN harus memiliki manfaat, selain untuk evaluasi belajar bagi si murid maupun sekolah juga diperlukan untuk pemetaan. Karena pemetaan ini menentukan sejauhmana pemerintah harus memberikan perhatian penuh pada sekolah-sekolah di daerah mana yang ketinggalan. “Justru yang ketinggalan itu harus diberikan dukungan yang lebih besar agar cepat mengurangi ketinggalannya, Namun kita kesulitan akan data tersebut,” ujarnya. Menurut Rully, kondisi psikologis siswa yang cenderung stres dan tegang menghadapi UN harus dikurangi. “Mereka kurang percaya diri padahal mereka belajar, namun ketika ada yang dapat contekan, akhirnya mereka berfikir buat apa belajar bawa contekan saja. Mereka merasa nasibnya itu tidak pasti. Ketidakpastian itu membuat mereka jadi panik,” imbuhnya. Ditegaskan Rully, murid harus membiasakan diri ketika dia naik ke jenjang berikutnya pasti ada ujian atau tes. Filosofi yang harus ditanamkan pada murid adalah dalam hidup kita selalu diuji untuk meningkatkan langkah kita. Jadi ujian itu hal yang biasa. Tidak boleh murid itu diberikan satu pemahaman atau satu sikap yang keliru bahwa ujian itu sesuatu yang membunuh dan bukan untuk mengevaluasi dirinya. “Kalau dia betul-betul belajar dengan baik dan mutu pendidikannya baik, dia tidak perlu takut dengan ujian. Dia harus percaya bahwa tidak ada murid-murid yang tanpa belajar bisa lulus,” tandasnya. Menurutnya, UN harus menunjukkan bahwa tidak ada lagi contekmencontek dan harus menjadi satu kenyataan murid harus belajar agar mereka lulus. “Harus dibiasakan dan diyakinkan kepada murid bahwa UN itu sudah tidak ada kecurangan lagi, artinya mereka tidak perlu repot-repot cari bocoran yang akhirnya membuat konsentrasi mereka tidak

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI saat meninjau SMA PGRI 3 Banjarmasin

belajar, konsentrasinya mencari bocoran yang belum tentu betul bocorannya,” tegas suami dari Lidya Fatimah Permananingrat. Kedepan Rully akan meminta pemerintah menerapkan satu kelas dengan 20 murid, sehingga akan ada 20 model atau paket soal. Materinya sama hanya soalnya diacak saja. “Kita harapkan tidak ada soal yang sama dalam satu kelas. Murid tidak bisa nyontek diantara mereka dan murid tidak bisa punya komunikasi dengan joki di luar. Dan buat jokipun sulit, jadi kalau ada bocoranpun joki akan membuat duapuluh macam lembar jawaban, serta tidak ada waktu lagi bagi joky untuk mengirim kedalam kelas,”terangnya. Karena itu Rully mengingatkan pemerintah untuk menginformasikan bahwa dengan visi yang sekarang yaitu paket lima soal dalam satu kelas itu sulit untuk membuat kecurangan mencontek. Apalagi tahun depan dibuat 20 paket soal dengan materi yang sama.

Pengawas dan Standar Mutu Pendidikan

Sekarang ini, lanjut Rully, yang menjadi kunci adalah pengawas, artinya jika pengawas melakukan tugas dengan baik tidak akan ada kesempatan lagi untuk menyontek. Apabila itu terjadi tentu semua murid tidak akan berpikiran untuk mencari bocoran dan mencontek dan dia terbiasa dengan belajar. “Itu yang akan kita terapkan, kita

berikan materi-materi dan pemerintah memberikan kisi-kisi, sehingga seluruh Indonesia tahu kisi-kisinya apa, jangan sampai ada guru mengajarkan sesuatu yang tidak pernah murid dapatkan pada ujian nasional itu,” terang Rully. Selain itu, lanjutnya, nilai standar UN 5,5 untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah melakukan intervensi dalam meningkatkan mutu standar sekolah di Indonesia. “Tetapi yang penting belum standar semua, kita berikan kelonggaran-kelonggaran dengan melalui penggabungan nilai sekolah dan nilai akhir, namun rupanya dalam dana alokasi khusus yang dijadikan instrument anggaran transfer daerah untuk perbaikan sekolah dan prasarana di daerah itu tidak mencantumkan formula UN. Dasar yang diberikan kepada daerah itu adalah jumlah penduduk, luas wilayah dan lain-lain,”ujarnya. Jadi sekarang DPR RI akan meminta pemerintah memberikan mekanisme lain yang tidak melalui transfer daerah, yaitu melalui anggaran yang terpusat dari kementerian tapi dialokasikan khusus untuk intervensi hasil UN. Ini sudah mulai dilakukan walaupun uangnya kurang. Menurut ayah dari tiga orang anak ini, pendidikan di Indonesia salah urus, 20% anggaran pendidikan dari APBN yang dianggap besar sekali tetapi tidak semuanya dipakai untuk perbaikan mutu pendidikan karena masih sebagian besar dana alokasi umum untuk PNS di daerah mengam-


LAPORAN UTAMA

bil dari anggaran pendidikan ini. “Jadi untuk diketahui bahwa untuk 2012 ada 300 Trilyun anggaran pendidikan, dan 35 Trilyun dipakai untuk DAU yang terdiri dari gaji PNS di daerah yatu guru,”ujarnya. Menurut Rully, semestinya betulnya DAU di daerah harusnya diambil dari komponen lain bukan dari pendidikan walaupun itu untuk gaji guru, itu harusnya diambil dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) sesuai UU Nomor 33 tentang Pemerintah Daerah. Tapi untuk menswitch dari anggaran pendidikan ke anggaran PDN, Lanjutnya, pemerintah tidak punya sekaligus kemampuan dana untuk itu. Akibatnya kita tidak punya sisa anggaran yang cukup untuk ang-

sar kita, bahwasannya kita ingin UN itu berjalan tanpa merugikan, tanpa mengusik keadilan karena mutu sekolah itu belum standar itu iya. Karena itu kita coba atasi dengan formula ini,” tandas Rully. Rully mengharapkan pemerintah memperhatikan sekolah-sekolah yang berada di luar Jawa yang mutunya memang masih rendah karena kekurangan guru dan sarana prasaranannya kurang sehingga mutu murid-muridnya rendah. “Bukan karena bodoh murid-murid itu tidak lulus, tapi karena memang dia tidak punya sekolah yang baik di daerahnya. Itu yang tidak adil,” ujar lulusan ITB Bandung tersebut. Rully menegaskan bahwa saat ini

Pelaksanaan UN di sebuah sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN)

garan pusat dalam hal ini untuk lebih banyak melakukan program-program yang sifatnya intervensi-intervensi yang sifatnya emergency. Karena banyak permasalahan-permasalahnan dan guru di daerah yang mutunya dibawah standar itu harus diperhatikan lebih daripada sekarang. “Ini yang menjadi persoalan be-

masih dibutuhkan UN, agar pemerintah tahu dengan pemetaan hasil UN dapat diketahui sekolah-sekolah mana yang perlu dibantu. Komisi X DPR RI telah meminta pemerintah untuk cepat memberikan intervensi bantuan yang lebih besar bagi sekolah-sekolah yang kekurangan guru dan sarana prasarana.


Sehingga tidak ada anak bangsa Indonesia yang berada di suatu daerah bersekolah di sekolah yang mutunya rendah. Pemerintah harus cepat melakukan perbaikan untuk membuat keadilan bagi peserta didik atau murid di semua daerah dengan UN. Saat ini yang menjadi kendala adalah pemerintah belum bisa melakukan intervensi terhadap hasil pemetaan tadi. Harapan Rully dengan anggaran UN yang cukup besar, penggunaannya betul-betul efektif. Karena setiap tahun penyelenggaraan UN selalu digugat, walaupun saat ini gugatannya semakin berkurang. Rully juga mengharapkan pemerintah memberikan penekanan pada sisi pengawasan. Pengawasan mulai


dari soal dibuat, dicetak dan didistribusikan. Pelaksanaannya bekerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi di daerah dan tidak memberikan peluang sedikitpun baik pada pimpinan di daerah-daerah, pada sekolah-sekolah, maupun joky-joky untuk melakukan kecurangan pada anak didik. (sc/si)

SUMBANG SARAN

MENYOROTI UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012

U

jian Nasional (UN) merupakan salah satu kegiatan evaluasi tingkat nasional yang dilaksanakan secara serentak di seluruh nusantara pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. UN sebagai evaluasi tahap akhir formal harus ditempuh oleh siswa didik untuk menentukan kelulusan guna melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. UN bertujuan menilai pencapaian kompentensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil UN juga digunakan sebagai bahan evaluasi pendidikan dan acuan dalam menyeleksi calon peserta didik yang baru. Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan UN selalu mengundang kontroversi, disatu sisi UN menimbulkan berbagai permasalahan mulai dari berbagai isu kebocoran, kecurangan, serta ketidakadilan terhadap peserta didik dan sekolah, sementara disisi lain UN justru memacu sekolah meningkatkan mutu, mendorong siswa, guru, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan di daerah untuk bekerja keras memperbaiki kualitas dalam rangka menumbuhkan kepercayaan terhadap masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan.

A. Dilema Ujian Nasional

Dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan UN menghadapi beberapa kendala. Misalnya saja pada tahun 2010 adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) atas perkara pelaksanaan UN. Berdasarkan putusan tersebut, MA melarang Pemerintah melaksanakan UN karena dinilai cacat hukum. Sebagai konsekuensinya pelaksanakan UN 2010 dapat dikatakan ilegal. MA memperbolehkan Kemendiknas

melaksanakan UN dengan tiga syarat. Pertama, harus melakukan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan serta meningkatkan kualitas guru terlebih dahulu. Kedua, harus membuat skema respon terhadap siswa yang gagal UN. Ketiga, melakukan perbaikan sistem pendidikan dasar secara umum. Selain masalah tersebut kriteria kelulusan dan pelaksanaan UN masih menjadi polemik di masyarakat. UN masih menggunakan naskah yang sama secara nasional, artinya kemampuan peserta didik di seluruh nusantara diukur dengan standar yang sama. Sementara tingkat keragaman siswa serta daya dukung sarana/prasarana setiap daerah dan sekolah sangat bervariasi. Masalah lain muncul ketika UN dikatakan sebagai salah satu, dan bukan satu–satunya alat untuk menyatakan lulus/tidak lulusnya siswa. Namun pada kenyataannya, putusan akhir tentang kelulusan siswa adalah merujuk kepada perolehan nilai mata pelajaran tertentu. Kondisi yang tidak konsisten seperti ini masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan para praktisi di sekolah. Bila begitu, UN telah mengabaikan proses pendidikan dan materi ajaran yang diberikan selama peserta didik mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Dari sisi materi, mata pelajaran yang diujikan yakni kelompok Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dianggap tidak mewakili kompetensi siswa secara menyeluruh. Hal ini mengindikasikan bahwa Pelaksanaan UN dan materi yang diujikan, tampak tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan perundangan menyangkut pendidikan nasional, karena hanya memerhatikan kecerdasan intelektual saja. Kemampuan intelektual saja jelas tidak

Faridah Alawiyah,

Peneliti Bidang Studi Pendidikan Setjen DPR RI

menjamin kualitas dan keberhasilan manusia.

B. DPR-RI dalam Mengawal Kebijakan Ujian Nasional

Pada tahun 2011 Komisi X DPR-RI yang membidangi pendidikan telah membentuk Panja UN yang menghasilkan formula baru kelulusan peserta didik. Penetapan dan pemberlakuan formula baru ini dimaksudkan agar UN tidak bersifat memveto kelulusan siswa, tetapi juga dengan mempertimbangkan komponen proses dan hasil penilaian guru serta mengembangkan suasana yang lebih kondusif bagi peserta didik dalam menghadapi ujian serta terwujudnya hasil UN yang kredibel dan objektif. Formula UN tersebut adalah dengan memberi pembobotan 40% untuk nilai sekolah/madrasah dan 60% untuk nilai UN. Adapun nilai sekolah/madrasah diperoleh dari gabungan antara nilai ujian sekolah/madrasah dan nilai rata-rata rapor dengan pembobotan 60% untuk nilai ujian sekolah/madrasah dan 40% untuk nilai rata-rata rapor. Dengan demikian kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang ditetapkan adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran, memperoleh nilai minimal


19

SUMBANG SARAN

baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus ujian nasional. Penerapan formula kelulusan peserta didik tersebut menggunakan dua pendekatan penilaian yaitu penilaian internal dan eksternal. Penilaian internal dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan satuan pendidikan. Sementara penilaian eksternal dilakukan oleh pihak lain di luar institusi penyelenggara, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Penilaian eksternal ini memiliki makna sangat penting karena menjadi alat untuk quality control dan quality assurance terhadap penyelenggaraan pendidikan secara nasional.

C. Pelaksanaan Ujian Nasional 2012

Meskipun formula baru telah dilaksanakan, namun pelaksanaan UN masih menuai sorotan tajam. Kebijakan UN dianggap telah membuat kekacauan sistem pembelajaran yang seharusnya berorientasi pada proses menjadi berorientasi pada hasil. Hasil penilaian UN yang sangat berpengaruh pada kelulusan siswa ini menjadi ketakutan tersendiri bagi sebagian sekolah/madrasah. Kekhawatiran sekolah/madrasah disebabkan timbulnya potensi ketidaklulusan siswa yang tinggi. Selain itu berbagai isu kecurangan, kunci jawaban palsu, dan spekulasi kebocoran naskah UN merupakan tiga jenis laporan yang paling banyak disampaikan masyarakat pada pelaksanaan UN tahun 2012. Setelah dilakukan evaluasi tahap awal, Kemendikbud menegas-

20

kan bahwa tidak ada kebocoran soal pada Ujian Nasional 2012, beberapa temuan di lapangan sejauh ini adalah kecurangan-kecurangan lain seperti mencontek, baik mencontek sesama peserta ujian, maupun mencontek buku selama ujian berlangsung. Selain itu berdasarkan hasil survey yang dilakukan Kemendikbud diperoleh 43,7 persen siswa merasa UN sangat mendorong minat belajar, 35,4 persen siswa mengaku UN mendorong minat belajar, 20,9 persen siswa mengaku UN tidak merasa terdorong niat belajar. UN juga memacu sekolah untuk berlomba-lomba meningkatkan mutunya. Hal ini menunjukan UN memiliki pengaruh dalam mendorong siswa untuk belajar. Pelaksanaan UN telah memaksa siswa, guru, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan di daerah untuk bekerja keras dalam meningkatkan kualitas pendidikannya. Orang tua siswa juga menjadi lebih peduli terhadap pendidikan anak-anaknya. Dengan demikian secara tidak langsung akan terjadi peningkatan mutu pendidikan.

D. Hasil Ujian Nasional Dijadikan Paspor PTN

Salah satu wacana menarik pada pelaksanaan UN tahun ini adalah kebijakan hasil UN yang akan dijadikan paspor masuk PTN. Tentu saja hal ini masih menjadi perdebatan, di satu sisi UN dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi baik internal maupun ekternal, sementara di sisi lain penerimaan masuk perguruan tinggi ditujukan melakukan pengukuran kemampuan lulusan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan hal tersebut dinilai sebagian PTN merupakan suatu hal yang berbeda. UN dianggap belum dapat menjadi paspor masuk PTN di-


karenakan pelibatan perguruan tinggi masih sangat kecil dalam penyelenggaraannya. Pada UN 2011 dan 2012, pelibatan perguruan tinggi hanya sebatas pada ikut melaksanakan kegiatan pengawasan UN saja. Terkait hal ini, Komisi X DPRRI dalam pelaksanaan pengawasan pelaksanaan UN akan melakukan pengawalan mengenai wacana kebijakan tersebut. Bila memang memungkinkan, kebijakan UN untuk menjadi paspor masuk Perguruan Tinggi negeri (PTN) baru dapat dilaksanakan pada tahun 2013 setelah melakukan evaluasi penyelenggaraan UN sebelumnya serta berdasarkan proses pengkajian yang lebih komprehensif.

E. Masukan terkait pelaksanaan UN

Evaluasi secara menyeluruh tidak dapat dilakukan dengan UN, hal ini dikarenakan UN hanya menjadi bagian kecil dari konsep evaluasi seutuhnya. UN dalam konteks evaluasi, UN dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk semua pihak. Bagi pihak sekolah, UN dapat berfungsi sebagai acuan selektif, diagostik, acuan perbaikan sistem, pertanggungjawaban sekolah kepada masyarakat, serta penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Sementara bagi pemerintah, UN dapat berfungsi sebagai salah satu ukuran dalam memetakan standar mutu pendidikan secara nasional dalam upaya perbaikan dan penentuan kebijakan selanjutnya. Prinsip keadilan, pendidikan, dan peningkatan mutu pendidikan harus tetap menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi tingkat nasional ini. Dalam rangka pengawasan terhadap kebijakan UN baik sebagai penentu kelulusan, pemetaan mutu pendidikan, maupun sebagai paspor masuk PTN harus terus dikawal DPRRI agar pendidikan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat berjalan sebagaimana mestinya.(*)

PENGAWASAN

Kartu Inafis

Menuai Kontroversi

G

ebrakan Polri untuk meluncurkan program kartu Inafis ternyata cukup menyentak banyak pihak. Anggota Komisi III yang nota bene partner kerja korps Bhayangkara ini banyak yang terkaget-kaget merasa tidak pernah menyetujui pelaksanaan proyek. Apalagi publik harus membayar Rp.35.000,untuk memperoleh kartu yang punya nama lengkap Indonesia Automatic Fingerprints Identification System (Inafis) ini. “Pada era Kapolri Bambang Hen-

darso Danuri memang pernah menyebut program Inafis ini dalam satu rapat tapi tidak pernah ditindaklanjuti sampai tuntas. Apalagi ini ada kebijakan pungutan dana masyarakat yang harus melalui persetujuan DPR,’’ kata anggota Komisi III Yahdil Abdi Harahap kepada Parle di Jakarta beberapa waktu lalu. Ia menyambut baik keputusan Kapolri yang segera menghentikan program Inafis, paling tidak untuk meredam kesimpangsiuran informasi dibalik pelaksanaan proyek ini.

Komisi III sendiri menurutnya perlu segera mengagendakan rapat kerja untuk mendalami silang sengkarut dibalik kebijakan ini. “Kita perlu dalami dulu dalam rapat kerja, kalau kurang transparan kita bahas supaya transparan, dengar input dan advis dari anggota Komisi lain yang pasti sudah menyerap aspirasi dari masyarakat,” lanjut politis PAN ini. Pada kesempatan berbeda, anggota Komisi III dari FPG Martin Hutabarat menyatakan kekagetannya terhadap proyek Inafis ini. ”Saya kaget


21

tahu-tahu Inafis sudah jadi berita,” jelasnya. Karena, dia merasa kebijakan kartu Inafis hanya akan memberatkan masyarakat. Kalau toh ada upaya mendata sidik jari kenapa harus membuat kartu baru. Pilihannya bisa mengintegrasikan data yang diperlukan pihak kepolisian pada SIM (Surat Izin Mengemudi). Kemungkinan lain pada program Kementerian Dalam Negeri yang juga sedang digalakkan yaitu eKTP atau ePaspor. Wakil rakyat dari dapil Sumut ini mengingatkan uang sebesar 35ribu untuk orang di kota mungkin tidak banyak, tetapi masyarakat pedesaan masih menganggap nilai rupiah sebanyak itu memberatkan. “Aparat jangan membebani rakyat dengan pungutan-pungutan lagi. Cobalah program-program negara itu harus saling terintegrasi, agar tidak mubazir.”jelasnya.

Dugaan Penyimpangan

Ketua Presidium Indonesia Police Watch – IPW Neta Pane, menyampaikan beberapa catatan soal dugaan penyimpangan dibalik lahirnya proyek Inafis. Ia menilai proyek yang menghabiskan anggaran Rp 43, 2 tersebut tidak transparan, walaupun diikuti oleh tidak kurang dari 29 perusahaan. “IPW mencatat Polri tidak mengumumkan pemenang tender, yang disampaikan hanya peserta lelang dengan kode 376044. Siapa nama perusahaannya tidak disebutkan,” tandasnya.

22

Ia juga mamaparkan sebenarnya Januari 2009 Direktorat Lalu Lintas Mabes Polri pernah meluncurkan SIM elektronik yang didukung chip yang dapat menampung cukup banyak data termasuk sidik jari. Tanpa alasan yang jelas program ini tiba-tiba menghilang kemudian muncul gagasan Inafis. Baginya ini seakan ada upaya bagi-bagi proyek antar direktorat di kepolisian, tanpa memikirkan rakyat akan direpotkan dengan kebijakan tersebut. “Petinggi kepolisian dalam meluncurkan proyek agar memikirkan matang-matang jangan hanya memikirkan komisi,” tandas Neta. Ia juga menyebut proyek lain yang terindikasi mengejar komisi, yaitu pengadaan mobil patroli 2500cc. Dengan kapasitas sebesar itu harusnya BBM yang digunakan adalah Pertamax plus tetapi anggaran yang disediakan adalah Premium 10 liter/hari. “Mobil bagus itu akhirnya 3 bulan kemudian rusak, patroli di wilayah rawan kriminal akhirnya tidak dapat dilakukan. Masyarakat juga yang terkena imbasnya.” “Mencermati ketidaktransparanan dibalik proyek Inafis, kami mendesak BPK dan KPK segera melakukan investigasi, jika ada indikasi korupsi KPK jangan sungkan-sungkan untuk membawa kasus proyek Inafis ini ke Pengadilan Tipikor,” demikian Neta. Sementara itu Kepala Pusat Inafis Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol. Bekti Suharsono membantah ada


foto:internet/satelit9.co

foto:internet/e-ktp.com

PENGAWASAN

penyimpangan dalam proyek Inafis. “Kita ada audit dari BPK dan juga dari auditor independen,” paparnya. Sesuai perintah Kapolri menurutnya program ini untuk sementara dihentikan sambil malakukan beberapa evaluasi. Baginya pendataan lewat kartu Inafis sangat mendukung kinerja Polri. Agar tidak memberatkan publik sedang dipertimbangkan untuk meniadakan pungutan sebesar 35ribu rupiah.

PNBP adalah APBN

Pada bagian lain anggota Komisi III DPR Yahdil Abdi Harahap mengkritisi pernyataan Mabes Polri yang menyebut proyek pengadaan Inafis diambil dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Saya kira itu persepsi yang salah dari kepolisian,” imbuhnya. Ia menekankan PNBP adalah APBN. Lebih jauh dijelaskannya, jangankan PNBP bahkan hutangpun dalam pengaturannya tetap menjadi bagian dari APBN. Pendapatan kepolisian seperti dari pembuatan SIM atau STNK termasuk ketegori PNPB. “Memang pada akhirnya 70 persen dari pendapatan yang telah masuk ke-kas negara tersebut tetap dikembalikan kepada kementerian dan lembaga terkait. Permasalahan soal sudut pandang ini lebih baik diselesaikan dalam rapat kerja dengan Kapolri,” demikian Yahdil. (iky) ***

Pemerintah Diminta Disiplin Kendalikan Konsumsi BBM

Persoalan Pembatasan Komsumsi BBM bersubsidi semakin tidak jelas, bahkan diawal sudah mulai terasa sejak beberapa bulan terakhir, ketika itu pemerintah mengeluarkan wacana pembatasan konsumsi mulai dari penggunaan stiker, plat nomor, tahun produksi kendaraan hingga kapasitas mesin, namun kebijakannya selalu berubah hingga akhirnya pemerintah mengeluarkan lima kebijakan untuk menghemat BBM bersubsidi.

foto:doc parle

P

rogram tersebut diantaranya Pembatasan penggunaan BBM subsidi untuk kendaraan dinas pemerintah, Kendaraan yang dipergunakan di kawasan pertambangan dan perkebunan dilarang menggunakan solar bersubsidi, Program konversi diversifikasi ke bahan bakar gas (BBG) tetap berjalan, PLN dilarang lagi membangun pembangkit listrik baru yang berbasis BBM terakhir yaitu, penghematan penggunaan listrik di gedung-gedung pemerintahan tidak terkecuali di rumah dinas pejabat pemerintah, seperti menteri, gubernur, bupati dan lain-lainya. Terkait program penghematan BBM bersubsidi tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainuddin Amali mendukung program tersebut, bahkan menegaskan kepada Pemerintah untuk disiplin mengendalikan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai kuota yang telah diputuskan sebesar 40 juta kiloliter, guna mengantisipasi terjadinya pembengkakan volume yang berujung pada penambahan kuota bahan bakar. Hal itu terkait dengan rencana pemerintah mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi kendati sudah ditetapkan sebesar 40 juta kiloliter sesuai APBN Perubahan 2012, serta permintaan penambahan jatah kuota BBM bersubsidi oleh sejumlah kepala daerah. Politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya Zainuddin Amali dalam wawancara dengan Parlementaria, mengatakan Pemerintah pernah me-

Zainuddin Amali, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

nyampaikan bahwa ada potensi untuk naik. Dijelaskannya, bahwa pada awal kepemimpinan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik telah menyampaikan ada potensi untuk naik. “Tetapi kalo itu yang diputuskan kita jalani dahulu. Karena beliau

beralasan saat ini ada perkembangan pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak terkendali,” kata Anggota DPR asal daerah Pemilihan ini. Jadi ini harus simultan, kita mengendalikan penggunaan konsumsi BBM bersubsidi, tetapi kita harus juga


23

PENGAWASAN

disalahkan kuotanya untuk bisa ditambah,” kritiknya. Kita tidak anti penambahan kuota, tetapi fungsi pengawasnya terhadap penggunaan BBM bersubsidi ini dapat kita lihat. Kalau pengawasan dan pengendalian sudah berjalan, dan penambahan kuota dipandang perlu yang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan BBM bersubsidi ini tepat sasaran. Pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat harus duduk bersama karena mereka merupakan bentuk sistem pemerintahan, yang harus mereka lakukan adalah benar-benar yakin bahwa penggunaan BBM bersubsidi tersebut dikonsumsi oleh orang yang harus mengkonsumsi barang bersubsidi itu. Artinya tidak disimpangkan, kalau seperti itu maka tidak alasan untuk menambah kuotanya. Tetapi harus juga diminta kepada pemerintah untuk diberikan batasan-batasan, misalnya di Kalimantan banyak tambang, seharusnya kendaraan tambang tersebut menggunaan BBM non-subsidi. foto:internet/berita8.com

berkoordinasi dengan pihak lain yang bisa mengendalikan pertumbuhan. Tetapi itu tidak mungkin sebeb pertumbuhan itu salah satu sinyal bahwa ekonomi kita sedang tumbuh, sehingga orang bisa beli mobil. Kalau pada sisi itu sulit untuk dikendalikan, maka kita minta pengawasannya diperketat, sebab sinyalemen saat ini sebenarnya kuota ini cukup, tetapi penggunaan atau konsumsi diluar yang ditentukan itu juga banyak. misalnya ada yang harusnya tidak mengkonsumsi BBM bersubsidi seperti kendaraan tambang dan perkebunan. Selanjutnya masih terjadi penyelundupan-penyelundupan yang hingga saat ini belum dapat teratasi secara tuntas, nah ini ada alasan yang munsuk dari situ karena disparitas harga yang jauh antara subsidi dan non-subsidi. Tetapi kita minta kepada pemerintah adalah memperlihatkan upaya pemerintah untuk pengendaliannya. Persoalan jika pemarintah telah melaksanakan pengendalian telah

Antrian kendaraan di salah satu SPBU

maksimal kemudian kuota tetap terlampaui. Hal itu kemudian akan bahas bersama Komisi VII dengan Pemerintah, “Ayo kita duduk, kita bahas bersama, jangan belum kerja apa-apa dan tidak adanya upaya kemudian

24

Pemerintah berfungsi melakukan untuk melakukan pengawasan. Demikian juga kendaraan perkebunan. Kalau sudah ada pengawasan dan memang terjadi kuota tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat


pengguna BBM bersubsidi, maka sudah selayaknya dilakukan penambahan kuota. Kalau pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya tapi minta tambah kuota, hal itu tidak dapat dibenarkan. “Selayaknya tidak ada suatu ancammengancam, tetapi lakukan tugasnya masing-masing untuk kepentingan masyarakat,”. Menurut Zainuddin Amali, yang paling berat pada BBM bersubdi adalah pada pengawasannya. Itulah sebabnya dia menjelaskan dibentuk suatu badan seperti Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) yang bertugas mengawasi pelaksanaan penyaluran dan penggunaan BBM bersubsidi. “Itu harus di optimalkan tugasnya, sebab jangan sampai si pengawasnya kalah dengan yang diawasi. Biasanya malingnya lebih jago dari yang mengawasi. Itu tidak boleh terjadi. BPH diberikan dari APBN, anggaran untuk pengawasan. Seperti apa pengendaliannya ?,”ucapnya. Mengenai Overkuota dibeberapa daerah karena banyaknya pertumbuhannya kendaraan, serta Mobil mewah dan beberapa jenis spesifikasi yang telah disarankan untuk menggunakan non-subsidi tapi masih menggunakan subsidi. Zainuddin Amali mengungkapkan, sekarang susah penerapannya jika hanya berupa saran dan himbauan. Sebenarnya ketika APBN 2011 yang lalu, ketika itu DPR telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menaikan harga BBM, Namun Pemerintah tidak menggunakan hal itu. Sebanarnya pangkal dari persoalan ini, sehingga terjadi lonjakan kuota kemudian ada keinginan untuk memotong subsidi atau menaikan harga BBM, yang dibahas bersama DPR. “Sekarang sudah terjadi lonjakan kuota maka mau tidak mau harus dipenuhi, jika tidak akan terjadi kelangkaan BBM di beberapa wilayah. Mau tidak mau kebutuhan kuota harus dipenuhi namun pembayarannya harus

foto:internet/kaltengpos.web.id

Antrian kendaraan di salah satu SPBU

diverifikasi dan diaudit, karena menkeu tidak mau sembarangan bayar tanpa diaudit,” jelasnya. Jika konsumsi BBM akan terus bertambah, dihadapkan antara kekuatan APBN dengan adanya penambahan kuota, Dia sudah memastikan akan terjadi bertambah beban APBN. Lanjutnya, sekarang ini di sektor migas diminta untuk menambah pemasukpemasukan untuk menutup kekurangan itu. “Evaluasi harga gas dan evaluasi harga gas yang bertujuan untuk menambah pemasukan, sebanarnya untuk menutup defisit yang muncul akibat membengkaknya kuota BBM,”ungkap Zainuddin. Sebenarnya tidak bisa terus menerus seperti ini, menurutnya, upaya yang paling bisa dilakukan adalah duduk bersama antara DPR dan Pemerintah, dan kita lihat subsidi BBM ini jangan dibawa dalam konteks politik. “Yang susah sekarang ini sudah dipolitisasi sehingga ini sudah jadi barang mainan politik, kita menghimbau semua pihak untuk menahan diri tidak membawa urusan subsidi BBM ke area politik. Kalau itu dilakukan pasti ada jalan keluar, karena kita semua duduk untuk mencari jalan keluar. Bukan memperulit antara satu dengan lainnya,”ujarnya. Dia menghimbau kepada seluruh anggota di DPR, untuk selesaikan persoalan ini, karena siapapun yang berkuasa di negeri ini pasti akan menemui masalah seperti ini, “Semua kita

ini bicara untuk kepentingan rakyat, APBN juga untuk kepentingan rakyat,” tegasnya. Terkait dengan penambahan kuota BBM tentu persoalan kedepan akan sama tapi apa ada solusi dari dewan, caranya supaya menekan kuota BBM bersubsidi sedangkan pertumbuhan kendaraan bermotor tetap meningkat. Yang harus segera dilakukan adalah disertifikasi energi. Menurutnya sekarang yang membuat APBN berat adalah masih besarnya penggunaan BBM bersubsidi. Maka segera Pemerintah mempercepat invrastruktur gas, dan kemudian kepada produsen segera untuk memproduksi kendaraan yang konsumsinya gas, bukan dipasang seperti sekarang converter, sebab itu masih menimbukan tanda Tanya yang berakibat pada garansi dan lain sebagainya. Dia menambahkan, DPR akan mendorong terciptanya Infrastruktur bagi energi alternatif. Disisi lain, Pemerintah juga harus memperhatikan pengembangan energi alternatif seperti dari jarak, Kalau setahun hingga dua tahun kita konsentrasi pembangunan BBG, stasiun Pengisian BBG di berbagai daerah, kendaraan yang diproduksi adalah berbahan bakar hybrid atau gas. Hal ini akan berdampak positif kedepannya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengaku optimistis bahwa program pembatasan kon-

sumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berdampak signifikan. Kuota BBM bersubsidi 2012 sebesar 40 juta kiloliter tak akan jebol. Menurutnya, tanpa program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi, konsumsi melambung hingga 47 juta kiloliter. “Dari lima langkah penghematan, kita bisa menghemat 5 juta kiloliter-6 juta kiloliter,” kata Jero kepada para wartawan di halaman Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu lalu. Kelima langkah itu adalah larangan kendaraan dinas pemerintah dan daerah menggunakan BBM bersubsidi di Jabodetabek, Jawa, dan Bali secara bertahap. Kedua, pelarangan bagi mobil barang yang digunakan bagi kegiatan perkebunan dan pertambangan untuk menggunakan jenis BBM bersubsidi berupa solar. Ketiga, percepatan program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang dimulai di Jawa. Keempat, pelarangan pembangunan pembangkit listrik tenaga BBM. Kelima, kampanye gerakan hemat energi dimulai dari gedung pemerintah. Pelarangan tersebut akan dikeluarkan melalui peraturan menteri (permen) ESDM. Menurutnya, permen akan diterbitkan pada bulan Mei 2012. Jero juga mengatakan, pemerintah akan mulai meresmikan program energi alternatif secara besar-besaran. Pada pekan depan, kata Jero, dia akan meresmikan pembangkit listrik bertenaga batu bara dan geotermal. (as)


25

ANGGARAN

Tambahan APBN-P Kemendikbud Untuk Program Prioritas

foto:doc parle

han anggaran tersebut akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan di kementerian ini. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah bantuan siswa miskin, afirmasi pelayanan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T), Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Klaster 4, NTT, Maluku dan Maluku Utara. Selain itu, juga untuk kegiatan menengah universal, peningkatan daya tampung dan daya saing pendidikan tinggi, peningkatan layanan pendidikan khusus, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan

Asman Abnur, Wakil Ketua Komisi X DPR RI

26


foto:internet/antarasumut.com

K

omisi X DPR RI menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebanyak Rp 1,600,8 T, sehingga total APBN-P Tahun 2012 di kementerian ini sebesar Rp 12,82 triliun. Penambahan anggaran ini sesuai dengan Keputusan rapat kerja tanggal 12 Maret 2012, dimana sebelumnya total APBN-P sebesar Rp 11.228,2 T. Dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 19 April lalu, Wakil Ketua Komisi X DPR H. Asman Abnur mengatakan, penamba-

warisan budaya, penguatan layanan bahasa dan penguatan tata kelola. Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar Ferdiansyah menambahkan, yang jelas penambahan APBN-P sebesar Rp 1,600,8 Triliun itu untuk program-program prioritas yang belum terpenuhi. Diantaranya untuk renovasi ruang belajar, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, akses Perguruan Tinggi, akses pendidikan menengah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan penambahan bantuan operasional untuk jenjang menengah (SMP/SMA). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menyampaikan, garis besar kebijakan prioritas APBN-P 2012 untuk percepatan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012. foto:doc parle

Anggota Komisi X dari Fraksi Partai Golkar Ferdiansyah menambahkan, yang jelas penambahan APBN-P sebesar Rp 1,600,8 Triliun itu untuk program-program prioritas yang belum terpenuhi.

Ferdiansyah, Anggota Komisi X DPR RI

foto:doc parle/tuti

Selain itu, kata Nuh, tambahan anggaran tersebut juga untuk mengantisipasi dampak penyesuaian harga BBM. Namun, katanya, kebijakan prioritas APBN-P 2012 tetap harus berpegang pada kesiapan implementasi yang menjadi syarat utama. Adapun anggaran bantuan untuk siswa miskin bertujuan untuk mencegah putus sekolah dan meningkatkan partisipasi bagi siswa pendidikan dasar. Selain itu, menjaga dan meningkatkan partisipasi dalam rangka persiapan Pendidikan Menengah Universal dan memberikan akses mahasiswa dari keluarga miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan tinggi. Bantuan siswa miskin ini diperuntukkan untuk siswa SD, SMP, SMA, SMK serta bidik misi PTN dan PTS guna penambahan unit cost dan penambahan sasaran selama 6 (enam) bulan. Mendikbud menambahkan, afirmasi pelayanan pendidikan di daerah 3T, UP4B dan lain-lain diprogramkan dengan tujuan untuk melakukan percepatan layanan pendidikan dengan meningkatkan akses dan mutu PAUD dan Pendidikan Dasar untuk memperkecil disparitas pembangunan pendidikan dengan daerah lain. Komponen afirmasi pelayanan pendidikan di daerah 3T, UP4B, klaster 4, NTT, Maluku dan Maluku Utara diperuntukkan untuk rehabilitasi ruang kelas rusak sedang SD, rehabilitasi ruang kelas rusak sedang SMP, pembangunan perpustakaan SD, laboratorium IPA SMP, perpustakaan SMP, bantuan pendidikan Paket B dan tambahan sasaran tunjangan khusus guru. Sementara Pendidikan Menengah Universal juga menjadi prioritas dalam kegiatan APBN-P 2012 dengan tujuan menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka persiapan Pendidikan Menengah Universal. APBN-P 2012 akan menyediakan tambahan daya tampung untuk 250 ribu siswa baru atau menambah 2,4% Angka Partisipasi Kasar (APK).

Salahsatu Gedung Sekolah yang telah rusak parah dan sangat memerlukan perbaikan segera

Komponen anggaran yang akan ditambah diperuntukkan untuk penambahan unit cost BOS, unit sekolah baru, pembangunan ruang laboratorium IPA SMA, pembangunan ruang praktek SMK, pengadaan peralatan laboratorium IPA SMA, pengadaan peralatan praktik SMK, pembangunan perpustakaan SMA/SMK, rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMA dan rehabilitasi ruang kelas rusak berat SMK. Pada program peningkatan daya tampung dan daya saing Pendidikan Tinggi, tambahan anggaran ini diperuntukkan guna menambah sarana dan prasarana untuk meningkatkan daya tampung dan daya saing penididikan tinggi secara lebih merata di Indonesia. Selain itu, juga menyediakan Biaya operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOP-PTN) yang salah satunya untuk pengembangan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Penambahan APBN-P ini juga akan diperuntukkan menambah satuan biaya beasiswa pada semua anak berkebutuhan khusus, menambah cakupan

bantuan operasional penyelenggaraan SLB dan inklusif serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan khusus. M. Nuh menambahkan, tambahan APBN-P 2012 juga memberikan prioritas untuk perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. Integrasi kebudayaan ke dalam pendidikan memiliki konsekuensi bahwa fungsi kebudayaan harus lebih diperkuat untuk meningkatkan pendidikan karakter bangsa melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. Program ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan dan kebanggaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Ditambahkannya, APBN-P 2012 ini juga memasukkan penguatan layanan bahasa untuk meningkatkan layanan kebahasaan melalui perbaikan sarana dan prasarana yang saat ini masih sangat terbatas. Ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan badan/balai/kantor bahasa dan peningkatan sarana dan prasarana badan/balai/kantor bahasa. (tt)


27

LEGISLASI

Penundaan Pengesahan RUU DIKTI :

Muncul Kekhawatiran Biaya Pendidikan Semakin Tinggi

foto:doc parle

Internet/fk-ui_rahmatfredy.blog.com

Menurut Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati ada kekhawatiran jika RUU Dikti disahkan maka biaya pendidikan akan semakin tinggi. Salah satu alasan mengapa RUU tersebut harus ditunda pengesahannya di DPR RI, kata Reni karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang RUU ini, terutama perubahan terakhir dari draft RUU tersebut.

28


foto:doc parle

R

ancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU Dikti) batal disahkan DPR dalam rapat paripurna Rabu tanggal 11 April 2012. DPR menerima usulan pemerintah untuk menunda pengesahan RUU tersebut. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso yang memimpin paripurna saat itu membacakan surat dari Komisi X DPR RI. Surat tersebut berisi permintaan penambahan waktu pembahasan RUU Dikti hingga masa sidang berikutnya. Usulan tersebut sesuai permintaan pemerintah. Namun, dalam surat itu tak dijelaskan alasan permintaan penundaan pengesahan RUU Dikti. Ketua Komisi X Mahyudin dalam rapat paripurna tersebut menjelaskan, pemerintah yang diwakili lima kementerian meminta penundaan untuk melakukan konsolidasi internal di panja pemerintah. Alasannya, konsolidasi perlu dilakukan karena pendidikan dilaksanakan oleh 17 kementerian. Dijelaskan Mahyudin, Komisi X DPR RI dapat menerima usulan pemerintah tersebut namun dengan syarat pasal dalam undang-undang tidak dirubah substansinya, hanya melengkapi dan meminta panja pemerintah tidak membatalkan RUU itu. Akhirnya, Dewan sepakat menunda pengesahan. Kepada publik, Priyo menegaskan, “Penundaan ini atas permintaan pemerintah. Dewan ingin mengesahkan hari ini.” Menurut Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati ada kekhawatiran jika RUU Dikti disahkan maka biaya pendidikan akan semakin tinggi. Salah satu alasan mengapa RUU tersebut harus ditunda pengesahannya di DPR RI, kata Reni karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang RUU ini, terutama perubahan terakhir dari draft RUU tersebut. Sementara draft RUU yang beredar di masyarakat masih draft lama per bulan Desember. Sedangkan draf terakhir per bulan April perubahaannya sangat banyak. Dan itu tidak ters-

Tim kunjungan Kerja Komisi X DPR RI

ampaikan kepada masyarakat, Reni bisa memahami reaksi yang muncul di masyarakat. Namun setelah dirinya melakukan sosialisasi dengan forum masyarakat, akademisi dan mahasiswa, apa yang mereka harapkan telah diakomodir dalam RUU tersebut. Dijelaskan Reni bahwa ada tiga isu krusial yang menjadi pembahasan. Pertama, kemungkinan akan terjadinya kapitalisasi dan liberalisasi didalam pendidikan tinggi. Namun menurutnya hal itu telah dibentengi dan sangat tidak dimungkinkan terjadi. “Nanti bisa dilihat salah satunya tentang penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan tinggi negara lain. Menurut hemat saya RUU ini tidak ada pintu untuk terjadinya liberalisasi dan kapitalisasi,” terangnya. Kedua, telah menghilangkan keinginan masyarakat tentang kastanisasi atau strata pendidikan tinggi, yang semula masih terdapat pendidikan tinggi otonom, semi otonom, dan otonom terdaftar. Dan saat ini tidak terdapat klasifikasi di dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Beda lagi, hal yang dikaitkan dengan otonomi perguruan tinggi dalam bidang termonologi tentang pengelolaan. “Klasifikasi itu yang kemudian

menjadi kekhawatiran, kita sudah hilangkan itu,” terang politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Ketiga, pendidikan yang mahal dan tidak terjangkau. Menurut Reni telah diatur sedemikian rupa bagaimana RUU Dikti pro kepada masyarakat khususnya pada yang kurang mampu.

Seluruh Warga Negara Miliki Hak Sama

Jadi intinya melalui RUU Dikti, DPR ingin memastikan seluruh warga negara yang harus memperoleh haknya dalam bidang pendidikan perguruan tinggi. Sehingga salah satunya misalkan bagaimana orientasi perguruan tinggi sebaik apapun harus dihentikan. Kemudian mengusulkan pendaftaran untuk test masuk perguruan tinggi gratis, dan DPR mengusulkan untuk memberikan beasiswa dan bantuan-bantuan siswa miskin untuk masyarakat. Hal yang menarik jelas Reni, adalah pembebasan biaya untuk masuk test perguruan tinggi. Hal itu sangat menarik, karena masih banyak anak-anak lulusan pendidikan tingkat atas yang tidak mampu melanjutkan pendidikan perguruan tinggi dapat bersekolah di PT ternama. “Jangankan mereka bisa


29

LEGISLASI

foto:internet/ fani-meliana-p.blog.ugm.ac.id

didikan tinggi dengan sebaikbaiknya,”ujarnya Reni menambahkan bahwa cita-cita RUU Dikti ini bahwa test pendaftaran masuk perguruan tinggi bukan merupakan proses yang komersial, tetapi yang betul-betul proses penyaringan akademik. Artinya selama ini yang kita tahu ketika masuk perguruan tinggi adalah pendaftaran mahal dan biaya masuk mahal. “Jangankan perguruan tinggi, sekolah di semua tingkatan ketika tahun ajaran baru merupakan ajang pamer bagi lembaga-lembaga pendidikan. Kita telah ingatkan dan tegaskan bahwa ajang tersebut bukan untuk ajang komersialisasi, tetapi betul-betul harus merupakan bagian proses akademis. Jadi tidak boleh mahal,” tandas Ibu dari empat orang putra putri. Reni menerangkan bahwa jika mekanisme test gratis terealisasi, dirinya ingin bisa betul-betul melihat anak-anak yang berpotensi memperoleh haknya dengan baik. Sekarang banyak fasilitas beasiswa, tetapi misi tersebut tidak menjangkau anak yang berprestasi tetapi kurang mampu, pemerintah tidak cukup menjangkau semua anak seperti itu. Justru anakanak seperti itu akan terjaring melalui test tanpa pungutan biaya ini. Dalam RUU Dikti sudah mengatur dalam salah satu ayat, mengenai pelaksanaan lembaga lain, selain harus perguruan tinggi tersebut terakreditasi di negaranya, dan ada ketentuan, dia wajib memperoleh ijin dari pemerintah, kalau mau mendirikan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia, Kedua harus bersifat massa artinya, harus bekerja sama dengan

untuk memperoleh beasiswa, mereka untuk mengikuti test saja tidak mempunyai uang,”ujarnya. Maka dengan digratiskannya biaya test ini, paparnya, diharapkan seluruh siswa yang baru lulus pendidikan tingkat atas dan sederajat, memiliki kesempatan yang sama dengan siapapun untuk masuk ke perguruan tinggi. “Ketika misalkan dia lulus dan dia kurang mampu nanti pemerintah berkewajiban untuk membantu pembiayaannya atau meringankan pembiayaannya. Terlebih lagi, kalau dia kurang mampu, pemerintah harus memberikan fasilitas untuk memastikan dia harus kuliah, hal ini diakomodir dalam RUU Dikti,”papar Reni. Mengenai pembebasan biaya masuk perguruan tinggi ini mekanismenya akan diatur dalam Peraturan Menteri. Lebih jelasnya, DPR akan memastikan bahwa fenomena yang berkembang di masyarakat, anakanak yang baru lulus sekolah lanjutan tingkat atas ketika dia tidak memiliki uang untuk membeli formulir pendaftaran test, padahal dia memiliki potensi akademik yang tinggi mampu diakomodir oleh pemerintah. “Dengan digratiskannya masuk test ini, maka dipastikan anak-anak terutama yang kurang mampu disamping memiliki potensi akademik yang tinggi dipastikan dia akan memperoleh haknya untuk menikmati pen-

30


perguruan tinggi Indonesia atas ijin pemerintah, serta mengutamakan dosen dan tenaga pendidik Warga Negara Indonesia (WNI). Ada hal yang bahkan dicantumkan bahwa pemerintah menetapkan daerah, unit dan program studi yang dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi asing yang diselenggarakan di Indonesia. “Lembaga pendidikan bukan lembaga komersial sehingga kita harus memperbaiki sedemikian rupa. Kita merupakan bagian dari dunia internasional, kita membuka siapapun untuk masuk ke Indonesia, tetapi kita harus tetap melindungi dunia pendidikan Indonesia. Rumuskan pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia,” papar Reni. Terkait ideologi, Reni sepakat ideologi yang dijunjung tinggi adalah ideologi pancasila harus tetap dipertahankan, termasuk didalam proses pendidikan yang menjadi basis utama tegaknya ideologi dalam berbangsa dan bernegara, sehingga menurutnya bagaimana mempertahankan ideologi didalam penyelenggaraan pendidikan tinggi menjadi penting. Hal itulah yang kemudian mengapa ketika ada lembaga asing yang ingin mendirikan pendidikan tinggi di Indonesia, maka dia harus patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. “Kalau dia mau mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia maka dia harus tunduk dan patuh terhadap peraturan perundangan-undangan Indonesia. Tidak hanya di bidang pendidikan tetapi di semua dibidang,” kata Alumni Universitas Negeri Jakarta. Reni mendukung adanya bantuan pembangunan fasilitas dari lembaga tertentu. Karena memang sangat sulit jika mengandalkan APBN. “Jika biaya dari lembaga asing, boleh saja tapi mereka harus patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku dan harus mengutamakan dosen dan tenaga pendidikan WNI untuk mengawal nilai keindonesiaan dapat terimplementasi walapun pendidikian tinggi milik asing,”katanya. (sc/si)

Perdebatan UU Pemilu Alot

Rapat Paripurna DPR akhirnya bersepakat Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Umum 2014 disahkan menjadi undang-undang setelah dua dari empat hal krusial diputuskan melalui mekanisme voting di Gedung MPR /DPR/DPD RI, Jakarta, beberapa waktu yang lalu. foto:doc parle

W

akil Ketua DPR, Pramono Anung, yang memimpin Rapat Paripurna mengetukkan palu tanda menyetujui RUU itu menjadi UU Pemilu 2014 tanpa ada lagi interupsi dari anggota DPR. Setelah itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang merupakan perwakilan pemerintah menyampaikan pandangan pemerintah. Ada empat masalah krusial yang menjadi pembahasan alot, yakni soal ambang batas parlemen (parliamentary threshold), sistem terbuka atau tertutup, alokasi kursi, dan metode konversi suara. Masalah yang diselesaikan tanpa voting yakni soal sitem pemilu dan alokasi kursi. DPR akhirnya menyepakati sistem pemilu terbuka. Sistem ini sama dengan yang berlaku 2009, dimana pemenang didasarkan pada suara terbanyak. Sedangkan untuk alokasi kursi per daerah pemilihan disepakati untuk DPR antara 3-10 kursi dan 3-12 untuk DPRD. Dua hal di antaranya harus diputuskan melalui mekanisme voting. Hal pertama yang diputuskan melalui mekanisme voting adalah opsi cara penghitungan suara menjadi kursi parlemen. Vo-ting ini dengan memilih opsi, yakni opsi A, mendukung sistem kuota murni, serta opsi B, mendukung sistem devisor webster. Kuota murni artinya suara sisa akan ditarik ke provinsi. Sedangkan sistem devisor webster berarti suara habis di daerah pemilihan. Voting dilakukan de-ngan cara masing-masing anggota fraksi yang mendukung opsi A agar berdiri dan kemudian dihitung suaranya. Demikian juga masing-masing anggota fraksi

Pimpinan DPR RI saat Sidang Paripurna pengambilan keputusan RUU tentang Pemilu

yang mendukung opsi B agar berdiri dan dihitung suaranya. Dari penghitungan suara opsi ini, pendukung opsi A sebanyak 342 anggota dari enam fraksi yakni FPD, FPAN, FPPP, FPKB, FGerindra, dan Fraksi Hanura. Sedangkan opsi B, pendukungnya sebanyak 188 orang dari tiga fraksi yakni FPG, FPDIP, dan FPKS. Setelah voting mengenai cara penghitungan suara anggota dari tiga fraksi yang kalah masih mengajukan interupsi terutama mengenai pasal pasal 208 dan 209 mengenai besaran parliamentary threshold (PT) yang kemudian diputuskan lagi melalui mekanisme voting. Pada voting mengenai besaran parliamentary threshold memilih dua opsi. Sebagai opsi A yakni memberlakukan parliamentary threshold 3,5 persen merata secara nasional. Opsi B yakni memberlakukan parliamentary threshold secara berjenjang secara nasional, yakni 3,5 persen untuk DPR

serta lima persen untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Dari hasil voting mengenai besaran parliamentary threshold opsi A didukung oleh 343 anggota DPR RI dari FPD, FPG, FPPP, FPKB, FGerindra, dan FHanura. Kemudian, opsi B didukung 197 anggota DPR dari FPDIP, FPKS, dan FPAN. Dengan demikian opsi parliamentary threshold 3,5 persen merata secara nasional ditetapkan dalam UU Pemilu. Sementara itu, Ketua DPR, Marzuki Alie menyatakan UU Pemilu yang baru diharapkan Pemilu 2014 dapat berjalan dengan lebih baik yang akan menghasilkan anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan derajat keterwakilan yang tinggi. Pemilu 2014 juga diharapkan dapat berlangsung dengan lebih murah dari segi biaya, lebih mudah dalam pelaksanaannya, dan hasilnya lebih berkualitas. Marzuki Alie berpendapat perlu dipikirkan agar UU Pemilu sebaiknya dapat diberlakukan untuk jangka pan-


31

foto:doc parle

LEGISLASI

Suasana saat Sidang Paripurna pengambilan keputusan RUU tentang Pemilu

jang, setidaknya untuk tiga sampai empat kali Pemilu. Dalam kesempatan itu, Marzuki menyampaikan bahwa lebih dari 50 persen substansi Perubahan UU Pemilu telah dituntaskan. “Alhamdulillah, RUU Perubahan UU Pemilu, yang disepakati sebagai RUU pengganti karena substansi perubahannya lebih dari 50 persen, yang ditargetkan harus selesai dalam Masa Persidangan ini dapat dituntaskan,” katanya. Marzuki Alie menyebutkan empat materi krusial akhirnya dapat diambil keputusan setelah melalui perdebatan yang cukup panjang dan menguras energi. Dengan diselesaikannya RUU ini, Marzuki Alie berharap Komisi Pemilihan Umum segera bersiap melaksanakan tugas dalam menetapkan tahapan pemilu legislatif 2014. Sementara itu, Partai Golkar merasa kecewa dengan hasil paripurna RUU Pemilu. Pasalnya dari empat isu krusial yang dibahas, hanya satu usulan Partai Golkar yang disetujui yaitu menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Sisanya Partai Golkar kalah suara dengan partai lainnya. “Kecewa namun tidak menyesal. Kami Fraksi Partai Golkar (FPG) berkomitmen untuk terus membangun sistem politik yang lebih baik, yang sudah menjadi amanat konstitu-

32

si dengan sistem presidensial. Sistem ini akan lebih efektif jika jumlah partai sederhana. Optimalisasi dan efisiensi kinerja di parlemen menjadi keinginan utama dari Golkar,” kata Anggota Komisi II DPR dari FPG Nurul Arifin di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan dengan tujuan itu maka FPG memilih untuk konsisten dengan pilihannya yaitu sistem pemilu terbuka, alokasi kursi 3-8 per daerah pemilihan (dapil), ambang batas masuk parlemen (PT) 4 persen dan sisa suara dikonversi menjadi kursi dengan metode penghitungan Devinsor Webster. Nurul menjelaskan metode Webster adalah yang paling banyak digunakan di dunia karena dianggap paling adil. Dengan metode ini, perolehan suara banyak dipresentasikan dalam jumlah kursi yang sesuai. “Metode Quota adalah model ketidakadilan karena partai-partai menengah yang hanya dapat kursi dari suara yang tidak sebanding dengan kursi bilangan pembagi (BPP). Kami ingin berkontribusi terhadap pembangunan politik dan pendidikkan politik negeri ini,” ujar Nurul. Di tempat terpisah, Anggota Komisi II DPR dari FPDIP, Arif Wibowo mengaku kecewa berat atas hasil revisi Undang-undang Nomor 10 Ta-


hun 2008 tentang Pemilu. Selaku Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu ini, ia mengakui tak ada perubahan berarti dalam UU Pemilu hasil revisi. “Ada yang tak adil terkait verifikasi faktual,” katanya. Verifikasi, menurut dia, seharusnya diberlakukan untuk semua parpol peserta pemilu. Tapi, menurut dia, di dalam Pasal 8 pengaturannya sangat diskriminatif. “Hanya partai-partai baru yang perlu diverifikasi, sedangkan partai-partai yang sudah punya kursi di DPR tak perlu lagi,” katanya. Dalam pembahasan yang kerap berlangsung alot, FPDIP, tempatnya bernaung sempat mengusulkan agar forum meninjau kembali. Namun demikian, sebagian besar sudah menginginkan pengaturannya seperti itu. Demikian halnya dengan pengaturan biaya kampanye. Banyak fraksi yang tidak setuju pembahasan dana kampanye. Demokrat, Golkar, dan PAN tak setuju pembahasan dana kampanye. PDIP, PPP dan PKB sempat meminta untuk dilakukan pambahasan masalah ini, tapi ketiganya kalah suara. Sebenarnya banyak model untuk pengaturan biaya kampanye. Arif mengaku telah mengusulkan tiga model pengaturan. Pertama, besaran dana kampanye harus diatur. Kedua, sistem pelaporan dan transparansinya diatur berkala, setidaknya tiga bulan sekali. Ketiga, pengeluaran untuk caleg dalam belanja iklan di media elektronik dibatasi. Banyak tujuan-tujuan pemilu yang baik, kata Arif, tak terakomodasi dalam UU ini. Padahal banyak hal yang harus diperbaiki dalam sistem pemilu. Tak sekadar biaya kampanye, tapi sistem pemilunya. Sistem proporsional terbuka dengan suara terbanyak juga diakui memakan ongkos mahal. Belum lagi PT 3,5 persen yang dinilai tak adil bagi partai gurem karena berlaku secara nasional. Usai ditetapkan di rapat paripurna DPR, UU Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu akhirnya digugat. Sebanyak 22 partai nonparlemen resmi mengajukan per-


32

kriminasi partai baru yang mengharuskan mengikuti verifikasi sebelum mengikuti Pemilu 2014. Sedangkan sembilan partai yang sudah memiliki kursi di DPR tidak diwajibkan (mengikuti verifikasi). “Ada kesan mau menang sendiri. Mereka kebetulan duduk di dewan. Jadi, (mereka) buat undang-undang seenaknya sendiri. Norma hukum yang tidak adil berpotensi dibatalkan MK,” tegasnya. Terkait dengan pasal 208, Yusril mengungkapkan, pasal yang menyebutkan PT alias ambang batas perolehan suara 3,5 persen itu juga tidak sesuai dengan asas kedaulatan rakyat dalam konstitusi. Sebab, ketentuan PT tersebut dihitung dari pusat sampai ke bawah. “Implikasinya, sebuah parpol yang tidak mencapai 3,5 persen di pusat, tapi di daerah mencapai 70 persen, tidak bisa dilantik. Ini bertentangan dengan asas kedaulatan rakyat, prinsip keadilan, dan persamaan dalam hukum,” jelas pengurus pusat Partai Bulan Bintang (PBB) itu. Karena itulah, Yusril dan pengurus 22 partai nonparlemen tersebut yakin gugatan mereka akan dikabulkan MK. Meskipun, gugatan uji materi atas ambang batas parlemen dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pernah ditolak MK. “Dulu memang pernah ditolak karena argumentasinya belum kuat. Tapi, sekarang didukung faktafakta empiris yang kuat. Jadi, kami optimistis akan dikabulkan,” tandasnya. Terkait adanya gugatan UU Pemilu tersebut, Arif Wibowo menegaskan

bahwa secara prinsip, FPDIP mendukung pengajuan uji materi terhadap UU Pemilu. Meski memastikan tidak akan bergabung dalam barisan penggugat, PDIP menganggap penerapan PT 3,5 persen secara nasional sangat berpotensi memunculkan konflik politik di daerah-daerah. Terutama, menurut dia, konflik berpotensi muncul di daerah-daerah yang parpol lokalnya berjaya atau memiliki suara pemilih besar. “Karena itu, jika ada pihak-pihak yang mengajukan uji materi atas ini ke MK, saya nyatakan sikap kami untuk mendukung,” ujar Arif. Di bagian lain, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Arwani Thomafi menanggapi biasa atas pengajuan uji materi UU Pemilu ke MK oleh sejumlah partai kecil tersebut. “Kami sepenuhnya menghormati, kita serahkan saja semuanya kepada MK,” ujar Arwani. Dia justru lebih menyoroti sikap sejumlah anggota DPR yang terkesan mendukung pengajuan uji materi itu. Menurut Arwani, sikap tersebut aneh. “Tidak elok rasanya jika ada yang seolah tidak tahu-menahu dengan ketentuan dalam sebuah UU produk DPR sendiri,” sindir Ketua DPP PPP tersebut. Sebab, lanjut Arwani, perdebatan tentang materi UU selama ini sudah melewati sejumlah tahap. Mulai pansus, panja, dan terakhir di sidang paripurna DPR. “Setelah diketok palu di paripurna, tentu seharusnya menjadi keputusan kita bersama,” tegasnya.(nt) foto:doc parle/iwan armanias

foto:doc parle

mohonan uji materi atas pasal 8 dan 208 UU Pemilu yang baru itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menilai UU Pemilu yang baru tersebut diwarnai diskriminasi dan bertentangan dengan konstitusi. Kamis (19/4), sejumlah perwakilan partai mendatangi gedung MK untuk mendaftarkan gugatan uji materi. Mereka meminta MK membatalkan dua pasal itu. Sebanyak 32 advokat, termasuk Yusril Ihza Mahendra, ditunjuk sebagai kuasa hukum dalam pengajuan gugatan tersebut. “Pasal 8 (UU Pemilu) mengatur tentang verifikasi parpol. Pasal ini kami tolak. Jadi, kalau mau ikut pemilu, (parpol) harus diverifikasi,” kata Yusril di Gedung MK, seperti dikutip dari laman Vivanews,com Pasal itu, kata Yusril, bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan menganut asas kedaulatan serta pasal 28 huruf d UUD 1945 yang menyangkut kepastian, keadilan, dan kebersamaan warga negara dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Menurut Yusril, pasal 8 mendis-

Ketua Pansus Pemilu , Arif Wibowo

Suasana pencoblosan pemilu


33

LEGISLASI

Pimpinan DPR Terus Dorong Capaian Legislasi

foto:doc parle

Tahun 2012 adalah tahun yang sangat ideal apabila DPR berkehendak memacu pelaksanaan fungsi legislasi, sehingga target prioritas yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Pimpinan DPR RI saat pembukaan masa persidangan ke-IV tahun sidang 2011-2012

P

rogram Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2012 ditetapkan sebanyak 64 RUU. Dari jumlah tersebut saat ini sebanyak 23 RUU dalam proses penyusunan oleh DPR RI dan 13 RUU dalam proses penyusunan oleh Pemerintah. RUU yang akan memasuki tahap Pembicaraan Tk. I sebanyak 11 RUU dan RUU yang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I sebanyak 17 RUU. Sedangkan RUU yang sudah disahkan menjadi undang-undang sebanyak 4 RUU. Diharapkan penyelesaian RUU dapat teracapai sesuai terget yang diinginkan. Hal ini juga sesuai harapan Ketua DPR RI Marzuki Alie. Ketua DPR RI mengakui masih banyak kekurangan yang harus dibenahi dalam kerangka pelaksanaan tugas konstitusional, khusunya pelaksanaan fungsi legislasi.

34

Dalam prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012, RUU yang sudah disahkan menjadi undang-undang adalah RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012, RUU tentang Penanganan Konflik Sosial, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya/RUU Migran. Sesuai dengan Pasal 16 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukann Peraturan Perundangundangan yang menyatakan bahwa perencanaan penyusunan undangundang dilakukan dalam Program


Legislasi Nasional atau disingkat Prolegnas. Dalam penyusunan Prolegnas pelaksanaannya dilakukan oleh DPR bersama Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1). Prolegnas itu sendiri ditetapkan untuk jangka waktu menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU yang penyusunannya dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Khusus untuk penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Alat kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi adalah Badan Legislasi sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib. Badan Legislasi ini yang mem-

Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2011-2012 dalam rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara II, Jakarta beberapa waktu lalu. Pimpinan Dewan sangat memahami, kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan fungsi legislasi, karena memang tidak semata-mata hanya dihadapi DPR saja, seperti rapatrapat yang berjalan bersamaan waktu dan sulitnya mempertemukan kata sepakat terhadap beberapa materi tertentu. Pemerintah pun mengadapi masalah yang sama antara lain perlunya pemantapan koordinasi dan konsolidasi internal Pemerintah. Pimpinan Dewan, selain memberikan dorongan bagi penyelesaiannya, juga bersiap membantu Alat kelengkapan Dewan, manakala dalam pembahasan RUU menemui kendala berkaitan dengan sulitnya mendapatkan titik temu dalam subtansi-subtansi strategis. Berbagai terobosan dan lengkah-langkah telah akan dilakukan, baik melalui konsultasi antar-fraksi maupun konsultasi dengan Presiden. Dengan melihat ke depan di Tahun 2013, diperkirakan, agenda kegiatan untuk penanganan fungsi legislasi akan berjalan sampai persidangan III dan IV (sampai pertengan Juli 2013). Karena untuk Masa Persidangan I Tahun 2013-2014, akan dititikberatkan kepada pembahasan anggaran, baik mengenai pembahasan RUU APBN maupun RUU APBN-Perubahan. Sedangkan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2013-2014 perpolitikan di tanah air akan diwarnai kegiatan kampanye mengahdapi Pemilu 2014. Dipastikan para anggota Dewan akan foto:doc parle

puyai tugas menyusun rancangan prolegnas, mengkoordinasikan penyusunan prolegnas antara DPR dengan Pemerintah. Badan Legislasi juga mempunyai tugas menyiapkan RUU usul DPR berdasarkan program prioritas dan melakukan pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang diajukan anggota, komisi, gabungan komisi atau DPD. Selain Badan Legislasi, Komisi juga mempunyai tugas dalam pembentukan undang-undang terkait dengan bidang tugas Komisi dengan mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib . Pimpinan DPR terus dorong dan tidak bosan-bosannya mengingatkan Alat Kelengakapan Dewan, baik Komisi, Panitia Khusus maupun Badan Legislasi, untuk benar-benar fokus menangani fungsi legislasi. Pimpinan Dewan mengajak Anggota Dewan agar mempunyai tekad dan semangat untuk mendekati target prioritas yang diinginkan. “Kita harus mempunyai tekad dan semangat untuk mendekati target prioritas yang telah ditetapkan” kata Ketua DPR R I Marzuki Alie saat menyampaikan pidato pembukaan

Ketua DPR RI Marzuki Alie saat membacakan pidato pembukaan masa persidangan ke-IV tahun sidang 2011-2012

mengambil bagian dalam Pemilu Legislastif 2014 tidak dapat sepenuhnya melakukan kegiatan kedewanan. Menurut Marzuki Alie, tahun 2012 adalah tahun yang sangat ideal apabila DPR berkehendak memacu pelaksanaan fungsi legislasi, sehingga target prioritas yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ketua DPR menjelaskan beberapa hal pelaksanaan fungsi legislasi terkait dengan proses pembahasan RUU, yaitu: Pertama, ada 2 (dua) RUU yang telah selesai dibahas oleh Panitia Kerja di Komisi X, menjelang pengambilan keputusan di tingkat Komisi (pembicaraan tingkat I) ditunda, karena Pemerintah meminta waktu untuk memantapkan koordinasinya di kalangan internal mereka. Pemerintah memandang perlu untuk menyelaraskan RUU tentang Pendidikan Tinggi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, atau peraturan lex-spesialis yang telah ada saat ini, dalam rangka mengharmonisasikan pendidikan tinggi ke dalam kesatuan sistem yang akan diatur oleh Peraturan Pemerintah dengan rujukan UU ini. Demikian pula dengan RUU tentang Pendidikan Kedokteran yang juga telah disetujui untuk ditunda. Kedua RUU ini dipastikan selesai pada Masa Sidang IV. Kedua, ada 7 (tujuh) RUU yang telah lama dibahas, bahkan telah mengalami perpanjangan waktu pembahasan melalui keputusan Rapat Paripurna, yaitu RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar. Ketiga, ada 7 (tujuh) RUU yang telah dan segera akan dibahas pada masa sidang sekarang ini dan berlanjut pada masa sidang yang akan datang. Antara lain; RUU tentang Organisasi Massa, RUU tentang Per-


35

LEGISLASI

DPR, menunggu Surat Presiden untuk penunjukan Menteri yang akan menanganinya bersama DPR. Keenam, RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang baru saja kita terima dari Presiden, kita yakini memerlukan prioritas penanganan karena sangat penting bagi dunia ekonomi. Ketujuh, ada 23 (dua puluh tiga) RUU yang dipersiapkan oleh Badan Legislasi dan Komisi-Komisi Dewan dalam bentuk Naskah Akademik yang apabila selesai maka segera menjadi RUU inisiatif DPR. Selain itu, ada 14 (empat belas) RUU yang disiapkan oleh Pemerintah. Delapan, 19 (sembilanbelas) RUU Pemekaran Daerah, yaitu RUU Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara dan 18 (delapanbelas) RUU pembentukan Kabupaten/Kota. foto:doc parle

lindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU tentang Pangan, RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan. Keempat, RUU yang sudah diputuskan penanganannya oleh Dewan, yaitu RUU tentang Perubahan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan RUU tentang Desa serta RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Kelima, ada 6 (enam) RUU yang telah disetujui menjadi RUU inisiatif

Ketua Baleg, Ignatius Mulyono

Ditargetkan 40 RUU Selesai Tahun ini

Sementara itu Ketua Badan Legislasi mengeluhkan jumlah Tenaga Ahli yang terbatas. Hal tersebut membuat Badan Legislasi sulit berjalan maksimal dalam perumusan dan perancangan undang-undang. Menurut Mulyono, sulit untuk maksimal karena terbatas tenaga ahli, Namun ia yakin dari 64 RUU yang masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2012, 40 diantaranya ditargetkan selesai dalam tahun ini. Jika dibadingkan dengan

tahun lalu, DPR hanya bisa menelurkan 25 UU dari 70 RUU Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2011. Menurut Ketua Badan Legisalsi, banyak masalah rangkap jabatan yang dipegang oleh anggota Dewan. Hal tersebut tentu akan membuat berbagai alat kelengkapan DPR tidak bisa berjalan maksimal, karena kesibukan anggota dewan yang mayoritas memprioritaskan fungsi DPR dalam pengawasan. Mulyono mengusulkan, setiap anggota hanya berada dalam satu fungsi di DPR agar fokus. Dirinya berpendapat 560 anggota yang ada bisa dipecah, 330 fungsi pengawasan, 80 untuk fungsi anggaran dan 150 fungsi legislasi. Kalau seperti itu tidak ada rangkap jabatan, karena dengan jabatan anggota DPR saja sangat sulit mengatur waktu. Dengan fokusnya anggota Dewan pada satu bidang, tanpa embel-embel jabatan lainnya, semua bisa berjalan secara profesional, pararel, dan bersamaan. Termasuk Baleg bisa secara maksimal, papar Mulyono. Anggota Badan Legisalsi yang berjumlah 150 orang bisa dibuat lima Pansus dan itu bisa langsung membahas 10 RUU secara bersamaan. Jika kondisi seperti itu, ia berkeyakinan 60 RUU bisa selesai dalam setahun. Berikut perkembangan pembahasan RUU Tahun 2012, pertanggal 12 April 2012 (sumber Sekretariat Badan Legislasi DPR RI)

I. RUU USUL DPR DALAM TAHAP PENYUSUNAN. NO.

36

JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG

PENGUSUL

KETERANGAN

1.

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi I

2.

RUU tentang Pertanahan.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi II

3.

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi III

4.

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IV


5.

RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V

6.

RUU tentang Pencarian dan Pertolongan.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi V

7.

RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VI

8.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VII

9.

RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VIII

10.

RUU tentang Kesetaraan Gender.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi VIII

11.

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX (Proses Harmonisasi di Baleg).

12.

RUU tentang Keperawatan.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX

13.

RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi IX

14.

RUU tentang Kawasan Pariwisata Khusus.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi X

15.

RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Komisi XI

16.

RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi

17.

RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan

DPR


18.

RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

DPR


19.

RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

DPR


20.

RUU tentang Lambang Palang Merah.

DPR


21.

RUU tentang Keinsinyuran.

DPR


22.

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

DPR


23.

RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.

DPR

RUU dan NA disiapkan oleh Badan Legislasi | PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |

37

LEGISLASI

II. RUU USUL PEMERINTAH DALAM TAHAP PENYUSUNAN NO.


PENGUSUL

KETERANGAN

1.

RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Agama

2.

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM

3.

RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PEMERINTAH


4.

RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

PEMERINTAH


5.

RUU tentang Tenaga Kesehatan.

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Kesehatan

6.

RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan

7.

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasurasian.

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Keuangan

8.

RUU tentang Administrasi Pemerintahan.

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian PAN dan RB

9.

RUU tentang Perdagangan.

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Perdagangan

10.

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Perindustrian

11.

RUU tentang Veteran.

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Pertahanan

12.

RUU tentang Rahasia Negara.

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Pertahanan/ Lamsaneg

13.

RUU tentang Keantariksaan.

PEMERINTAH

RUU dan NA disiapkan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/ LAPAN

III. RUU YANG AKAN MEMASUKI TAHAP PEMBICARAAN TK. I.

38

NO.


PENGUSUL

KETERANGAN

1.

RUU tentang Desa.

PEMERINTAH

Dibahas oleh Pansus.

2.

RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

PEMERINTAH

Dibahas oleh Pansus.

3.

RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah.

PEMERINTAH

Dibahas Komisi II.


5.

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

DPR

6.

19 RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru. (RUU Kumulatif Terbuka)

DPR

7.

RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia.

DPR

8.

RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

DPR

9.

RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

DPR

10.

RUU tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan.

DPR

11.

RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. (Belum masuk Prolegnas RUU Prioritas 2012)

PEMERINTAH

(menunggu Surpres).



Surpres No: R.32/Pres/03/2012 tgl 19 Maret 2012.



Dibentuk Pansus pd tgl 12 April 2012.

IV. RUU DALAM TAHAP PEMBICARAAN TK. I. NO.


PENGUSUL

KETERANGAN

1.

RUU tentang Organisasi Masyarakat.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Pansus

2.

RUU tentang Aparatur Sipil Negara.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi II

3.

RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi IV

4.

RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

DPR


5.

RUU tentang Pangan.

DPR


6.

RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VI

7.

RUU tentang Pendidikan Tinggi.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi X Pengambilan keputusan dalam Pembc. Tk. II ditunda tgl 11-4-2012.


39

LEGISLASI

8.

RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi X Pengambilan keputusan dalam Pembc. Tk. II ditunda tgl 11-4-2012.

9.

RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

PEMERINTAH

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi I

10.

RUU tentang Keamanan Nasional.

PEMERINTAH

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi I (akan dikembalikan ke PEMTH.)

11.

RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

PEMERINTAH

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi II

12.

RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PEMERINTAH

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi III

13.

RUU tentang Koperasi.

PEMERINTAH

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VI

14.

RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah.

PEMERINTAH

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi XI

15.

RUU tentang Industri Pertahanan dan Keamanan.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi I.

16.

RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Baleg

17.

RUU tentang Jaminan Produk Halal.

DPR

RUU dalam tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VIII.

PENGUSUL

KETERANGAN

V. RUU YANG SUDAH DISETUJUI MENJADI UU. NO.

40


1.

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012. (Kumulatif Terbuka).

PEMERINTAH

Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 30 Maret 2012.

2.

RUU tentang Penanganan Konflik Sosial.

DPR

Disetujui sebagai UU dalam Rapur DPR tgl 11 April 2012.

3.

RUU tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DPR


4.

RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya/ RUU Migran. (Kumulatif Terbuka).

PEMERINTAH



PROFIL

Terobsesi Wajar

12 Tahun Gratis

Syamsul Bachri

foto:doc parle

P

olitisi yang satu ini sudah mulai aktif berorganisasi sejak dia duduk di bangku kuliah. Di Sekolah Tinggi Manajemen Industri Departemen Perindustrian, dia ditunjuk menjadi Ketua Senat Mahasiswa yang saat itu juga memimpin sebuah organanisasi mahasiswa Gerakan Mahasiswa Kosgoro, sebuah organisasi mahasiswa yang bernaung dalam Kosgoro. Syamsul Bachri yang sekarang menjadi Wakil Ketua Komisi X DPR RI menceritakan pengalamannya sebelum terjun ke dunia politik. Setelah menjadi Ketua Mahasiswa Kosgoro, politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya ini kemudian masuk ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KNPI dan kemudian dia masuk di DPP AMPI. Di DPP AMPI inilah Syamsul mulai bersinergi langsung dengan Partai berlambang beringin ini. Tahun 1994 Syamsul masuk di DPP AMPI Slipi dan pada saat itu dia juga menjadi pejabat di Departemen Perindustrian. Saat itu, kata Syamsul, PNS masih boleh b e r-

Syamsul Bachri


PROFIL

partai. Jadi pada saat yang bersamaan dia juga aktif di AMPI. Keaktifan Syamsul di AMPI ini membuahkan hasil, tidak lama kemudian dia ditarik menjadi Staf Khusus Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar. Bersama lima orang Staf Khusus lainnya, Syamsul membantu Sekjen untuk merumuskan kebijakan-kebijakan Partai, sebelum kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan ke publik. Ketika terjadi pencalonan pada tahun 1997, Syamsul mendapat peluang dari Sekjen DPP Partai Golkar untuk ikut terjun pada politik praktis. Syamsul yang masih duduk sebagai PNS harus menentukan pilihan meninggalkan jabatannya sebagai eselon III Kepala Bidang Pendidikan Struktural Departemen Perindustrian atau

milihan Sulawesi Selatan II yang merupakan basis Golkar. Sebagai anak pertama dari enam bersaudara, tiga laki-laki dan tiga perempuan, Syamsul dibesarkan dari keluarga pendidik. Meskipun orang tuanya seorang guru, tapi berhasil menghantarkan putra putrinya ke jenjang pendidikan Sarjana. Walaupun orang tuanya sudah berpulang, tapi menurut Syamsul, beliau cukup besar peranannya dalam membentuk karakternya sebagai karakter yang tegas, karakter yang kooperatif, karakter yang menghargai orang lain, dan karakter yang bisa berbagi. “Saya kira karakter-karakter itulah yang diperlukan seorang politisi, tegas, ada sifat pengabdiannya, sifat

tranya sebaiknya menjadi pegawai negeri sipil supaya bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Karena itu, katanya, ketika dia beralih terjun ke dunia politik, banyak orang yang menyesalkan keputusannya. Apalagi saat itu dia termasuk pejabat eselon III yang relatif muda. Termasuk Pak Sarwono (mentornya) yang menyayangkan dia terjun ke dunia politik, karena dianggap punya potensi di birokrat. Ketika itu Sarwono menganggap dia tidak punya bakat di politik, karena Syamsul dianggap orang yang tidak suka berbasa basi. “Terjun ke dunia politik itu harus pandai berbasa basi, sementara saya orangnya tidak suka berbasa basi, bersikap apa adanya. Saya terus terang nggak bisa seperti

memilih terjun ke dunia politik. Ketika itu dia bertanya kepada Menteri Perindustrian, apakah dia diijinkan mencalonkan sebagai anggota legislatif. Ternyata, kata Syamsul, Menteri Perindustrian Tungki Ariwibowo mengijinkan dia mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Disinilah karir politik Syamsul dimulai. Pada pemilu 1997 dia terpilih menjadi salah satu anggota DPR RI dari Daerah Pe-

toleransi, saling menghargai, saling mendengar, itu yang paling pokok dan ada konsistensi sikap dalam menjalankan prinsip-prinsip hidup yang harus dijalani,” kata Syamsul mengagumi ajaran orang tuanya. Syamsul menuturkan, awalnya, misi pribadinya ingin mengabdi kepada bangsa dan negara melalui birokrasi. Niat ini sesuai dengan pesan orang tuanya yang mengarahkan pu-

itu ya apa adanya saya mengatakan tidak ya tidak nggak ada istilah basa basi,” katanya. Tapi tanpa pandai berbasa basi, rupanya Syamsul sukses menjadi seorang politisi, terbukti dia sudah empat periode menjadi Anggota DPR RI. Syamsul tetap mempertahankan sikap elegant, bersikap tegas terhadap prinsip-prinsip yang diakui kebenarannya.

42


Pemilu 2009 Persaingan Internal

“Saya kira karakter-karakter itulah yang diperlukan seorang politisi, tegas, ada sifat pengabdiannya, sifat toleransi, saling menghargai, saling mendengar, itu yang paling pokok dan ada konsistensi sikap dalam menjalankan prinsip-prinsip hidup yang harus dijalani,” kata Syamsul mengagumi ajaran orang tuanya.

nomor urut ke dua. Namun dalam Pemilu 2009 ini tidak ditentukan oleh nomor urut tapi ditentukan oleh berapa besar suara yang masuk. Syamsul merasakan, Pemilu 2009 intensitas kompetisi itu lebih terasa di internal, dimana terjadi kompetisi antara sesama kader partai yang ada dalam daftar calon itu. Nomor satu sampai dengan nomor dua belas

kan pada nomor urut ke 16, itu bisa dikatakan hampir pasti jadi, jadi relatif tidak sulit. Kemudian periode ke dua dia ditempatkan di nomor urut satu lagi. Posisi Golkar cukup kuat dan itupun tidak ada kesulitan. Periode ke tiga tahun 2004 itu juga relatif mudah, dia ditempatkan lagi pada nomor urut satu. Beralih ke Pemilu 2009, ini menurutnya yang paling berat, dia ditempatkan pada

misalnya itu saling bersaing. Dia melihat persaingan eksternal antara partai dengan partai itu tidak terasa, tapi yang paling membuat kita memakan perhatian, energi dan pikiran itu adalah persaingan internal. Betul-betul seluruh kemampuan, strategi, taktik termasuk logistik harus dikeluarkan, kalau tidak ya mungkin sulit untuk mendapatkan dukungan. Syamsul beruntung karena se-

foto:doc parle

Ayah dari dua orang anak (satu orang putra dan satu orang putri) ini menceritakan pengalamannya pada Pemilu 2009 dimana tahun tersebut untuk pertama kalinya pemilihan anggota legislatif berdasarkan suara terbanyak. Selama menjadi Anggota Legislatif empat periode, menurutnya periode 2009 sangat berbeda dengan priode-periode sebelumnya. Periode pertama menurutnya relatif mudah karena dia ditempatkan pada nomor urut pertama, dan hampir dipastikan jadi. Di Sulawesi Selatan, Golkar mendapatkan sekitar 20-21 kursi. Kalau seorang calon legislasi ditempat-

lama tiga periode sebelumnya dia selalu menjaga hubungan dengan konstituen. Hubungan itu selalu dia jaga dengan baik, dipelihara, dan selalu melakukan komunikasi dengan mereka. “Saya kira itu yang paling penting bagaimana terus menjaga hubungan silaturahmi dengan konstituen, kita datang tidak saja ketika kita membutuhkan sesuatu dukungan, tetapi kita datang ketika kita ingin memberikan sesuatu yang kita anggap bisa kita berikan sebagai wakil rakyat. Apakah itu memperjuangkan sebuah kebutuhan di daerah itu, kebutuhan infrastruktur dan lain-lain, pokoknya kebutuhan apa saja yang dibutuhkan masyarakat kita bisa tampil sebagai mediator, kita bisa tampil sebagai pendorong sehingga masyarakat memahami makna, dan masyarakat merasakan manfaat kehadiran kita,” katanya berbagi pengalaman. Syamsul juga merasakan, Pemilu 2009 relatif mahal dan relatif sangat keras persaingan. Namun dia tidak mengkhawatirkan hal itu karena jauhjauh hari hubunganya dengan konstituen terus terjaga. “Saya kira saya bisa mendapatkan suara yang memungkinkan saya terpilih lagi dibanding dengan caloncalon lain yang mungkin mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar,” tuturnya. Karena dia juga mendengar beberapa calon legislatif lainnya banyak yang menghabiskan miliaran rupiah, tapi tidak jadi juga. Dan dia memprediksikan pada Pemilu 2014 nanti akan terjadi lagi pola Pemilu seperti tahun 2009, keras, butuh energi, butuh biaya besar dan


43

PROFIL

berbagai manuver-manuver yang tidak mudah dilakukan oleh para Caleg.

Sulit Bagi Waktu

negara bagaimana bisa membagi waktu yang tepat untuk keluarga, jabatan dan organisasi, “Bisa dibayangkan saya di DPP Partai Golkar sebagai Wakil Sekjen, di Kosgoro sebagai Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro, kemudian sebagai Pimpinan di Komisi, saya harus pandai-pandai mengatur waktu yang terbatas itu untuk jabatan yang kadang-kadang membutuhkan konsentrasi tertentu,” kata pria kelahiran Wajo, Sulawesi Selatan ini. Disinilah pentingnya memberikan pengertian kepada keluarga, beruntung putra putrinya sudah beranjak besar, sehingga lebih mudah memberikan pengertian. Bahwa tugas sebagai wakil rakyat itu amanah yang kita pegang dan harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan waktu yang terbatas itu, tapi kasih sayang dan perhatian kepada putra putrinya tidak pernah luput, meskipun singkat tapi kualitasnya yang menurutnya paling penting. Curahan kasih sayang kepada keluarga, kepada anak harus bisa diwujudkan secara lebih baik, secara iklas, dan apa adanya sehingga dengan demikian dia tidak pernah merasakan anak-

foto:doc parle

Pria yang menggemari olah raga renang dan jogging ini mengakui sulitnya membagi waktu untuk keluarga karena begitu padatnya jadwal sebagai anggota Dewan apalagi sebagai salah satu Pimpinan Komisi X. Menurutnya ini memang problem, namun dia selalu memberi pengertian kepada keluarganya termasuk putra putrinya bahwa sebagai wakil rakyat tidak semata- mata milik keluarga tapi juga milik masyarakat. Sebagai pejabat publik, pejabat negara, tentu sebagian waktunya bahkan sebagian besar waktunya dicurahkan untuk mengabdikan diri kepada publik, kepada masyarakat yang diwakilinya. Syamsul mengakui dia memang seringkali mengecewakan keluarga, terutama kalau sudah janji dan pada saat yang sama harus ada tugas-tugas yang lebih penting yang harus diselesaikan, terpaksa harus meninggalkan janji-janjji yang sudah dirancang oleh keluarga. Jadi ini memang problem untuk seorang politisi, seorang pejabat

Pria yang suka mengajak keluarga dan kawan-kawannya makan sambil ngobrol ini memiliki obsesi bagaimana pendidikan di Indonesia semakin terjangkau secara luas oleh masyarakat.

44


anak mengeluh keterbatasan waktu tersebut. Namun di saat-saat tertentu dimana anak-anak betul-betul membutuhkan kehadirannya, Syamsul akan berusaha semaksimal mungkin untuk berada ditengah-tengah mereka. Dia mencontohkan, ketika anak mau menghadapi ujian, mengurus anak sekolah, dia berusaha untuk mendampingi memberikan motivasi kepada mereka. Dalam hal pendidikan, Syamsul sangat memberikan perhatian yang besar terhadap putra putrinya, terbukti putri pertamanya telah berhasil lulus dari Institut Teknologi Bandung dan putra ke duanya baru selesai mengikuti UN. Dia berharap, putra ke duanya juga bisa masuk perguruan tinggi yang baik. Putra ke duanya inilah menurut Syamsul juga memiliki bakat mengikuti jejak ayahnya. Putranya ini suka berdebat mengkritisi kebijakan-kebijakan, baik kebijakan Pemerintah maupun kebijakan DPR. Meladeni debat putra ke duanya ini, Syamsul harus benar-benar menyediakan waktu untuk menjelaskan bagaimana duduk soal dari kebijakan-kebijakan tersebut. Contoh, ketika dia mengkritisi soal Bank Century, dan baru saja mengkritisi soal sikap Golkar yang dianggapnya ambivalent terhadap persoalan kenaikan BBM, dengan sabar Syamsul menjelaskan kepada putranya kenapa sikap Golkar seperti itu. Syamsul yang sebelumnya menjadi anggota Komisi VII, komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral dan lingkungan hidup ini tidak pernah mengharapkan menjadi salah satu Pimpinan di Komisi X, karena dia sudah sangat mendalami

bidang energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup. Namun tiba-tiba dia ditugaskan fraksinya menjadi salah satu Pimpinan Komisi X. Setelah terjun didalamnya, dia merasakan ternyata di Komisi X adalah komisi peradaban. Latar belakang orang tuanya yang seorang pendidik, dan dia pun juga seorang dosen menjadikan dia tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk belajar karena pengalaman-pengalaman yang ada sangat membantunya untuk dapat menjalankan tugas dengan baik. “Mudah-mudahan amanah yang diberikan oleh partai, fraksi mengabdi di Komisi X dapat ikut mendorong kemajuan pendidikan, mendorong kemajuan pembinaan kepemudaan maupun olah raga,” katanya. Sebagai aktifis pemuda sebelumnya, Syamsul mempunyai tanggung jawab moral bagaimana ikut mendorong lahirnya sebuah kebijakan, mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam menyiapkan kaderkader bangsa, dan menyiapkan kepemimpinan nasional di masa depan. Dan ini merupakan kesempatan buatnya untuk bisa ikut memberikan sumbangsih bagi kemajuan pendidikan nasional, pemuda dan olah raga.

Obsesi Syamsul

Pria yang suka mengajak keluarga dan kawan-kawannya makan sambil ngobrol ini memiliki obsesi bagaimana pendidikan di Indonesia semakin terjangkau secara luas oleh masyarakat. Dia membayangkan kalau sekarang pendidikan dasar sudah gratis wajib disediakan oleh pemerintah, sekarang beranjak ke pendidikan menengah yang perlu menjadi perhatian. Beberapa waktu lalu, katanya, dia termasuk yang menyuarakan secara lantang bahwa wajib belajar (wajar) harus diperjuangkan sampai 12 tahun. Ia berharap pada saatnya nanti, biaya di pendidikan menengah sudah tercover oleh pemerintah. Sebagai anggota Panja Pendidi-

kan Syamsul bersama-sama dengan Anggota Komisi X lainnya memperjuangkan biaya seleksi masuk perguruan tinggi akan bebas. Seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ditanggung oleh negara. Selain itu, anak-anak yang pandai dibuktikan oleh lolosnya dari seleksi akademik di SMPTN wajib hukumnya diterima oleh PTN, meskipun yang bersangkutan memiliki keterbatasan ekonomi. Jadi selain bebas seleksi, calon mahasiswa pandai yang kurang mampu tidak perlu khawatir tidak dapat meneruskan di PTN. Karena, katanya, haram hukumnya mereka dikeluarkan gara-gara tidak mampu membayar. Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi harus mencari cara bagaimana membantu mahasiswa itu bisa menyelesaikan studinya. Lebih jauh dia berobsesi, pada saatnya nanti semua biaya di pendidikan tinggi pun ditanggung oleh negara termasuk pendidikan kedokteran, pendidikan-pendidikan yang dibutuhkan oleh pembangunan nasional kita. Kenapa menurutnya ini penting, agar kita bisa lebih cepat mendorong kemajuan dengan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang kompeten, jadi kita tidak ingin ada hambatan mengenyam pendidikan tinggi akibat tidak adanya biaya. Negara harus turun tangan untuk membiayai itu semua, karena pendidikan adalah investasi negara, selain investasi keluarga dan investasi ini harus ditanggung, kalau masyarakat tidak mampu negara harus menanggungnya. Jadi itulah sebenarnya kenapa semangat waktu melakukan perubahan konstitusi, kita perdebatkan anggaran pendidikan diprioritaskan 20 persen. Sebenarnya itulah semangatnya , pada saatnya nanti dia berharap anggaran pendidikan yang 20 persen dalam APBN dan APBD itu harus dikeluarkan komponen gajinya, sehingga 20 persen itu murni untuk investasi

pendidikan, operasional pendidikan, pengembangan pendidikan tanpa di gerogoti oleh gaji sehingga anggaran 20 persen itu bisa mengcover seluruh proses pendidikan, mulai dari pendidikan usia dini sampai dengan tingkat sarjana.

Kesan-kesan

Malam semakin larut ketika Parlementaria bincang-bincang santai diseka-sela kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Provinsi Maluku. Di akhir perbincangannya Syamsul menyampaikan kesan-kesannya selama menjadi Anggota Legislatif. Untuk politisi, pertama yang paling pokok adalah bagaimana bisa menempatkan rasa tanggung jawab sebagai politisi, tanggung jawab sebagai pejabat publik. Yang kedua, konsistensi terhadap sikap, perjuangan yang gigih untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya, diyakini bahwa itu adalah memang dibutuhkan untuk publik dan tidak boleh ada rasa lelah untuk memperjuangkan sesuatu prinsip yang diyakini benar, yang diyakini itu adalah kepentingan masyarakat. Bagi masyarakat dia berpesan, berilah penilaian yang proporsional kepada pejabat, politisi, jangan digeneralisasi tapi berikanlah pandangan evaluasi secara obyektif berdasarkan kinerja anggota maupun kinerja lembaga-lembaga politik yang ada. Karena Syamsul merasakan, akhir-akhir ini, ada pandangan yang agak menurun, rasa kurang percaya kepada politisi, seolah-olah politisi itu hanya berpura-pura. “Saya kira ini harus diperbaiki baik oleh politisi itu sendiri maupun oleh masyarakat,” katanya bijak. Dia berharap, apa yang dilihat di publik tidak digeneralisasi, karena menurutnya hal itu berdampak tidak kondusif untuk menciptakan iklim yang lebih baik, lebih demokratis, dan lebih terbuka. Berilah kritik secara wajar, proporsional, baik kepada para politisi maupun para pejabat-pejabat publik agar bisa melakukan langkahlangkah perbaikan ke depan. (tt)


45

KUNJUNGAN LAPANGAN

Danau Maninjau Kondisinya Saat ini Sangat Memprihatinkan

Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR saat meninjau Danau Maninjau sumatera Barat

K

ebutuhan air bagi kehidupan merupakan sesuatu yang sangat mutlak, khususnya air tawar yang bersih tersimpan di danau atau waduk namun masalah Danau Maninjau hingga saat ini kondisinya

sudah sangat memprihatinkan serta mempunyai banyak masalah yang cukup serius. Hal ini terungkap dalam kunjungan lapangan Panitia Kerja danau, prioritas dari 15 danau Komisi VII DPR memprioritaskan ke Danau

Danau Maninjau sumatera Barat

46


Maninjau Sumatera Barat, Minggu (1/4) Siang. Sebagaimana diketahui bahwa 90% air tawar di permukaan bumi ini tersimpan di danau atau waduk, maka dari itu begitu pentingnya keberadaan danau atau waduk sebagai supply bagi kebutuhan air untuk kehidupan. Namun demikian, danau-danau di Indonesia saat ini mempunya kondisi yang sangat memprihatinkan dan mempunyai masalah yang cukup serius. Masalah-masalah tersebut, diantaranya adalah pencemaran dan kerusakan lingkungan yang cukup parah serta tingginya tingkat sedimentasi. Hal ini disebabkan karena pemanfaatan dan pengelolaan danau yang tidak memperhatikan faktor keberlanjutan lingkungan hidup, ungkap Azwir. Jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkan sumberdaya air tawar dan upaya-upaya serius untuk

konservasi danau, maka pada waktu yang akan datang kita akan mengalami kekurangan air bersih. Tentunya, hal ini adalah kondisi yang tidak kita harapkan bersama, jelas Azwir Ketua Tim Azwir Dainy Tara menambahkan, jika hal ini tidak segera ditangani bersama, maka tingkat kerusakan Danau Maninjau akan semakin parah dan justru akan merugikan masyarakat dalam jangka waktu panjang. Karena itu, melalui kunjungan Komisi VII DPR, diharapkan dapat mengurangi beban pemerintah setempat, semakin cepat ditangani maka akan semakin baik, jelas Dainy. Azwir Dainy Tara juga menambahkan, bahwa permasalah yang terjadi di kawasan Danau Maninjau dan sekitarnya akan menjadi kajian bagi anggota DPR lainnya, tentunya hal itu dilakukan untuk menyikapinya lebih lanjut, supaya kondisi danau yang sudah kritis seperti ini tidak berlarutlarut, serta demi kelangsungan hidup masyarakat dan sekitarnya. Dia mengemukakan bahwa hingga saat ini debit airnya sudah semakin menurun hingga mencapai 2 meter dalam beberapa minggu terakhir, sehingga berpotensi mengganggu ekosistem sekitar dan juga mengganggu pembangkit PLTA yang ada dilokasi tersebut. Ke depan, pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah pusat, agar segera mengantisapasi permasalahan danau, untuk menanggulangi masalah ini dipubuhkan dana ratusan miliar, dengan dana tersebut diharapkan dapat memperbaiki kondisi danau kembali seperti semula. Jika dibiarkan seperti saat ini akan terus membahayakan lingkungan hidup disekitar danau. Azwir Dainy Tara beserta rombongan lainnya juga berusaha akan mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera menangani masalah danau lainnya di seluruh Indonesia yang mencapai 15 danau, hal ini diperhitungkan dapat menghabiskan dana mencapai triliunan rupiah. Ketua Tim Rombongan Panja Da-

nau Azwir Dainy Tara juga mengatakan bahwa, supaya kondisi danau-danau yang sudah parah itu kembali menjadi baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara keseluruhan dalam jangka panjang. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Muslim Kasim menambahkan bahwa Danau Maninjau merupakan danau terbesar kedua di Propinsi Sumatera Barat dan terbesar kesebelas di Indonesia, merupakan aset ekonomi penting serta aset sosial budaya dareah, karena menyediakan sumber air bagi Sungai Batang Antokan yang digunakan untuk pertanian, perikanan dan air minum, juga sebagai menyediakan sumber daya air untuk pembangkit listrik bagi PLTA Maninjau. Muslim Kasim menambahkan, dengan kondisi Danau Maninjau yang semakin kompleks saat ini diperlukan adanya wadah koordinasi secara khusus terhadap danau apalagi sudah ada komitmen sembilan Kementerian untuk pengelolaan danau prioritas di Indonesia, kata Muslim. Muslim meminta komitmen tersebut perlu implementasinya secara nyata di lapangan, kita berharap ke depan akan lahir program atau kegiatan-kegiatan strategis untuk pemulihan danau tersebut. Persoalan masalah Danau Maninjau yang sedang dihadapi antara lain terjadinya penurunan kualitas ling-

kungan seperti banjir, longsor, dan degradasi kawasan perbukitan, juga adanya tarik menarik kepentingan antara ekonomi/jangka pendek dengan kelestarian lingkungan jangka panjang. Sementara Bupati Agam, Indra Catri berharap bahwa penanganan kawasan Danau Maninjau dilakukan secara bersama, karena keberadaan Danau Maninjau itu, tidak saja dimiliki oleh daerah, namun hal ini danau maninjau itu sudah menjadi miliknya pusat bahkan dunia, kata Bupati Agam indra Catri. Indra Catri juga menegaskan, bahwa kawasan tersebut sudah dinyatakan sebagai kawasan daerah tujuan wisata nasional dan internasional, diakuinya memang kondisi saat ini Danau Maninjau sudah sangat memprihatinkan, seperti pendangkalan karena material yang masuk ke danau, enceng gondok yang bertebaran dipermukaan danau, serta banyaknya kerambah yang mengakibatkan minimnya oksigen di danau dan lain sebagainya. Karena itu, kawasan danau harus disikapi dengan baik, optimal serta dilakukan sesegera mungkin. Potensi daerah milik dunia internasional itu patut menjadi perhatian banyak pihak, seperti pemerintah daerah, propinsi dan termasuk pemerintah pusat, kata Indra Catri. (Spy).

Azwir Dainy Tara beserta rombongan saat meninjau Danau Maninjau Sumatera Barat


47

KUNJUNGAN LAPANGAN

Tinjau Kesiapan Bengkulu Hadapi Gempa Mega thrust

Tim komisi VIII DPR saat kunjungan kerja ke Bengkulu

K

omisi VIII DPR mendesak pemerintah pusat mempersiapkan masyarakat yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, termasuk di Bengkulu dalam menghadapi potensi terburuk seperti munculnya gempa berkekuatan 8.9 SR yang diprediksi tsunami, yang disebut para peneliti sebagai Megathrust. Menurut Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah, DPR dengan fungsi pengawasannya berkepentingan memastikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPB) melaksanakan tugasnya mengedukasi masyarakat sesuai dengan program dan anggaran yang telah disetujui. “DPR yang menyiapkan anggaran untuk pelatihan menghadapi

48

bencana dan kami sekarang datang memastikan anggaran itu telah digunakan dengan baik oleh BNPB dan BPBD,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah saat bertemu masyarakat desa Teluk Sepang, di Kelurahan Teluk Sepang, Bengkulu, Selasa (17/4). Desa Teluk Sepang berpenduduk 800 KK, terletak hanya beberapa meter dari bibir pantai termasuk zona 1 kawasan siaga bencana gempa dan tsunami. Dalam pertemuan di balai desa Tim Kunker Komisi VIII berkesempatan berdialog langsung dengan masyarakat, menanyakan pemahaman mereka terhadap bencana sekaligus kesiapan mengadapinya. “Yang paling penting kita tahu kondisi wilayah kita rawan bencana gempa dan tsunami, warga harus siap dan sigap menghadapinya kalau


sewaktu-waktu terjadi,” lanjut politik FPKB ini. Ia juga meminta masyarakat menyampaikan permasalahan yang dihadapi agar upaya penyelamatan, mengurangi bahkan meniadakan korban pada saat bencana dapat dilakukan seoptimal mungkin. Lurah Teluk Sepang, April Tomasya melaporkan salah satu kendala yang dapat menghalangi kelancaran proses evakuasi adalah minimnya sarana prasarana transportasi. Ia sudah mengusulkan perbaikan namun sejauh ini belum ditanggapi oleh aparat terkait. Sementara itu Ketua Siaga Bencana Teluk Sepang Lopi menyampaikan ada 30 orang warga yang telah dilatih khusus memandu masyarakat dalam proses evakuasi. Beberapai kali simulasi bencana telah dilakukan untuk melatih kesigapan terutama menyelamatkan anggota masyarakat yang rentan seperti ibu hamil, lansia dan penyandang cacat. Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat adalah minimnya alat komunikasi. “Kami butuh radio komunikasi yang lebih baik apalagi hp disini tidak ada sinyal. 5 hari lalu terjadi gempa, kami kesulitan berkomunikasi,” paparnya. Sebagai nelayan ia juga berharap Komisi VIII DPR dapat memberikan dukungan kepada masyarakat Teluk Sepang. “Kami ingin membuat tangkapan di laut lebih bernilai secara ekonomi.” Anggota Komisi VIII dari FPAN Dewi Coryati meminta warga membuat kelompok usaha bersama sesuai profesi masing-masing. Kehadiran kelompok ini memudahkan dalam mem-

berikan bimbingan usaha termasuk modal kerja. “Kita akan mengarahkan Dinas Kessos Provinsi Bengkulu mendukung sehingga upaya masyarakat Teluk Sepang menjadi desa siaga sekaligus desa tangguh secara ekonomi bisa terwujud,” jelasnya.

Kunjungan ke MA Darussalam

Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah mengaku prihatin melihat Kondisi Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Darussalam. Pasalnya belum pernah sedikitpun tersentuh bantuan dari pemerintah sehingga terlihat kondisinya memprihatinkan dan tidak layak. “Saya sedih melihat kondisi kelas seperti ini, dan yang paling membuat saya prihatin para guru di ruangannya kekurangan kursi jadi kalau duduk bergantian,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziah saat meninjau sekolah yang terletak di pinggiran kota Bengkulu tersebut. Politisi Fraksi PKB ini menambahkan kondisi Madrasah mengingatkannya pada anak-anak dari sekolah rusak di Provinsi Babel dalam film Laskar Pelangi. Ia berharap para santri di madrasah ini tetap punya semangat belajar seperti anak-anak dari Belitong walaupun kelasnya belum dapat diperbaiki. “Tetap semangat...,”jawab para santri yang memenuhi ruang pertemuan. Sejak dibangun tahun 1980 Madrasah Aliyah (MA), Pondok Pesantren Darussalam, yang terletak di Desa Besar, Kota Bengkulu belum pernah memperoleh bantuan dari pemerintah. Kondisinya kelas bocor kalau hujan, plafon rusak sebagian ada yang ambruk, lubang besar diatas siswa dibiarkan menganga. Belajar pada saat hujan, para siswa harus pintar-pintar menyesuaikan posisi duduk agar tidak terkena tetesan air dari atap. Tim Kunker Komisi VIII diantaranya Oheo Sinapoy (FPG), Ledia Hanifa (FPKS), Dewi Coryati (FPAN), Rukmini Buchori (FPDIP) terlihat mengamati beberapa ruangan dan berdialog dengan para siswa yang sebagian sedang menghadapi Ujian Nasional.

Salah satu kondisi ruangan di Pondok Pesantren Darussalam yang sangat memprihatinkan

Dalam kesempatan itu diserahkan bantuan untuk perbaikan kelas, serta kitab suci Al Quran dari Kementrian Agama. Kepala Sekolah MA Darussalam Salikin Masud, mengatakan walaupun belajar dengan sarana yang terbatas, para santri tetap dapat meraih prestasi. Beberapa prestasi yang diraih sekolah dengan 191 murid ini diantaranya juara pidato bahasa Arab dan Inggeris se provinsi Bengkulu. Tingkat kelulusan UN 100 persen untuk jurusan IPA dalam 3 tahun terakhir, sedangkan jurusan IPS berkisar 95 – 97 persen. Sebagian alumni ada yang dapat melanjutkan pendidikan ke jengang perguruan tinggi negeri atau swasta di Bengkulu dan Lampung. Salah seorang santri ada yang berhasil memperoleh bea siswa dari UGM Yogyakarta. “50 persen dari para santri yang sekolah disini berasal dari keluarga miskin ini dibuktikan dari surat yang ditandatangani kepala desa tempat mereka berasal,” imbuhnya. Salikin berharap pemerintah dan DPR tetap dapat mendukung perbaikan sekolah yang dipimpinnya. Anggaran sangat diperlukan termasuk untuk memperbaiki kerusakan akibat gempa yang terjadi di Bengkulu tahun

2000 dan 2007 lalu.

Pengentasan Kemiskinan di Kepahiang

Tim kunjungan kerja Komisi VIII ke Provinsi Bengkulu juga menyempatkan mengunjungi Desa Kepahiang, untuk melihat program desa tersebut dalam mengentaskan kemiskinan, daerah yang memakan waktu 2 jam perjalanan darat dari ibukota Bumi Raflesia ini, dahulu masih masuk kategori tertinggal bahkan pernah mengalami busung lapar tahun 2003, namun saat ini kondisinya 180 derajat berbeda dibandingkan yang lalu. “Saya terkagum-kagum mendengar paparan dari Pak Bupati, kami doakan insyaAllah petani Kepahiang akan menjadi milyarder. Kami berbangga hati daerah ini terus berkembang dari daerah busung lapar, naik jadi daerah tertinggal, 5 tahun lagi ditargetkan jadi daerah milyarder,” kata Ketua Komisi VIII, Ida Fauziah dalam pertemuan di desa Kampung Bogor, Kepahiang, Bengkulu, Selasa (17/4/12). Bupati Kepahiang Bando Amin C. Kader dalam paparannya, menyebutkan bahwa daerahnya sebenarnya sangat subur namun ironinya


49

KUNJUNGAN LAPANGAN

Ketua Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah saat meninjau hasil bumi kabupaten Kepahiang

Ketua Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI Ida Fauziah saat dialog dengan akademisi di Stain Bengkulu

masyarakat terjebak dalam kemiskinan. Perjuangan untuk bangkit mendorong lahirnya program unggulan Siluna yaitu upaya budi daya pohon Singon, talas unggul dari Jepang satoimo atau disingkat Imo, kopi Luak dan buah Naga. Fakultas Pertanian, Universitas

50

Bengkulu yang sengaja dibangun di wilayah ini dilibatkan mendukung program Siluna, setiap desa rata-rata menyiapkan lahan 200 hektar dengan 3000 batang pohon Sengon/hektar. Diantara rimbunan pohon ditanam tumpang sari Talas Satoimo sebanyak 24 ribu rumpun/hektar. “Setiap desa


akan didukung tenaga penyuluh pertanian dan diproyeksikan pada tahun kelima lahan 1 hektar Sengon dan Talas Imo akan menghasilkan setidaknya Rp. 1,12milyar lebih. Bayangkan kalau setiap desa punya 200 hektar,” jelasnya disambut tepuk tangan masyarakat yang memenuhi ruang pertemuan. Untuk mendukung permodalan, lanjutnya, Pemkab Kepahiang membentuk koperasi yang bekerjasama dengan Koperasi Satmakura yang sukses dengan program yang sama di Bontang, Kaltim. Tidak seperti perkebunan swasta yang sering berkonflik dengan petani, ia meyakinkan dengan sistem koperasi masyarakat lebih diberdayakan dan tetap memiliki lahan mereka. Seperti kita ketahui, Kayu sengon cukup laris di pasaran, banyak digunakan untuk tiang bangunan rumah, papan peti kemas, peti kas, perabotan rumah tangga, pagar, tangkai dan kotak korek api, pulp, kertas dan lainlainnya. Tajuk tanaman sengon berbentuk menyerupai payung dengan rimbun daun yang tidak terlalu lebat. Ini ideal untuk tanaman tumpang sari dibawahnya. Dalam pertemuan tersebut Komisi VIII DPR menyerahkan bantuan melalui Kemensos senilai Rp.600 juta kepada 20 Kelompok Usaha Bersama (Kobe) di Kabupaten Kepahiang. “Untuk mengembangkan ekonomi produktif masyarakat yang saat ini sedang digalakkan Pak Bupati, semoga pada saatnya bisa terwujud,” imbuh Ida Fauziah yang juga politisi FPKB ini. Tim Kunker Komisi VIII diantaranya Sayed Fuad Zakaria, Oheo Sinapoy, Ledia Hanifa, Abdul Rozaq Raiz dan Dewi Coryati berkesempatan meninjau pameran produk pertanian. “Terasa segar tidak seperti buah supermarket di Jakarta,” kata Sayed Fuad Zakaria dari FPG, usai mencicipi buah naga hasil panen petani yang dipamerkan. Rombongan juga dipandu untuk melihat lahan perkebunan dan kebun pembibitan. (iky)

Prioritaskan Program PKH dan KUBE Gorontalo

Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Gorontalo

P

emerintah Provinsi Gorontalo meminta kepada Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI untuk memperjuangkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Gorontalo. Hal tersebut disampaikan Gubernur Gorontalo Ruslie Habibie saat pertemuan dengan Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII ke Provinsi Gorontalo yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro di Gedung Wanita Balelimbui, Gorontalo, Senin malam (16/4). “Kami harapkan saat pembahasan anggaran di pusat, Gorontalo mendapatkan prioritas untuk program tersebut,”kata Ruslie. Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Baihaki Natsir yang turut hadir pada pertemuan tersebut,

menjelaskan masih ada satu kabupaten yang belum mendapatkan program PKH yaitu Pohuwato. Untuk Program KUBE, dijelaskan bahwa masih banyak masyarakat Gorontalo yang tinggal di bukit-bukit, jika tidak di relokasi dikhawatirkan banyak terjadi penggundulan hutan akibat ladang berpindah sehingga dapat mengakibatkan longsor. “Kami juga telah mengusulkan 1000 rumah layak huni, karena faktanya masyarakat Gorontalo mayoritas memiliki rumah kurang layak, sementara setiap program telah kami usulkan dengan melampirkan proposal by name, by photo,”tambahnya. Ketua Tim Gondo Radityo Gambiro mengatakan, meskipun APBNP 2012 sudah diketok, namun Komisi

VIII berjanji akan memperjuangkan hal tersebut saat Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial. Anggota DPR dari PKS Jajuli Juwaeni menjelaskan bahwa dalam pembahasan APBNP tidak ada anggaran tambahan baik untuk PKH ataupun KUBE. Fokusnya kemarin untuk mengantisipasi jika BBM naik. Sedangkan untuk PKH ada tambahan, tapi hanya untuk menambah indeks. Namun demikian menurutnya berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi prioritas Komisi VIII. Saat kunjungan ke Ponpes Bubohu, tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro merasa Kagum pada Pondok Pesantren (Ponpes) bernuansa alam di


51

KUNJUNGAN LAPANGAN

Bubohu, Kabupaten Gorontalo.”Kami kagum dan bangga pada konsep alam dan religius yang diterapkan pada pondok pesantren Bubohu,” ujar Gondo saat berkunjung ke ponpes alam Bubohu pimpinan Yosef Ma’ruf , Selasa (17/4). Pada kesempatan tersebut Gondo juga meresmikan Kartu Pos Desa Wisata Bubohu yang diterbitkan Ponpes alam tersebut. Kartu pos yang merupakan photo-photo ponpes alam dan lingkungan alam sekitar dijadikan sebagai brosure atau promosi bagi ponpes alam.

Serahkan Bantuan

Pada kesempatan berbeda, Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan Pembangunan Ruang Kelas Baru bagi Madrasah Aliyah Muhammadiyah Molowahu Gorontalo. Bantuan sebesar Rp 197 juta dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam direktorat pendidikan madrasah Kementerian Agama diserahkan langsung Ketua Tim Gondo Radityo Gambiro saat meninjau Madrasah Aliyah Muhamadiyah di Molowahu Gorontalo, Senin (16/4). Madrasah Aliyah Molowahu Gorontalo ditetapkan sebagai penerima bantuan karena merupakan Madrasah yang didirkan atas dana masyarakat pada 2007 dan bangunan sekolahnya dibangun dari bantuan PNPM Mandiri pada 2010. Selain Madrasah, Tim kunjungan Komisi VIII DPR juga memberikan bantuan kepada Panti Sosial Tresna Werdha Ilomata Gorontalo. Panti sosial tersebut mendapatkan Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Tahun 2012 dari Kementerian Sosial. Bantuan sebesar Rp 38.325.000 bagi 35 orang penghuni panti werdha ilomata diserahkan langsung Wakil Ketua Komisi VIII Chairunnisa saat meninjau panti tersebut, Selasa (17/4). Chairunnisa meminta kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo dan pengurus panti untuk benarbenar memperhatikan Panti dan jika memang ada kekurangan dana harap

52

diinfokan kepada pemerintah daerah setempat. “Jika kita informasikan kepada Pemerintah daerah, saya yakin pemda akan memberikan perhatiannya, pemerintah melalui APBN hanya dapat membantu pada pemenuhan kebutuhan dasar,” kata Chairunnisa. Dia menambahkan, dibutuhkan keikhlasan dan waktu untuk mengurus panti, mengasuh manula merupakan amal ibadah yang akan mendapatkan pahala. “Kita anggap saja seperti mengurus ortu sendiri,”terangnya.

Jadi Embarkasi Haji Penuh

Gubernur Provinsi Gorontalo Ruslie Habibie mengharapkan kepastiannya agar Bandara Jalaluddin Gorontalo untuk ditingkatkan dari Embarkasi Haji Antara (EHA) menjadi Embarkasi penuh. Permintaan tersebut disampaikan oleh Ruslie saat Komisi VIII melakukan Kunjungan Kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro di Gedung Wanita Balelimbui,Gorontalo, Senin Malam (16/4). Ketua DPRD Gorontalo Marthen A Taha yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menerangkan bahwa sejak 2008 Bandara Jalaluddin sudah menjadi EHA. Seluruh pengurusan haji dan asramanya di urus di Gorontalo.


“Dengan adanya EHA waktu perjalanan menjadi sedikit. Hanya menginap semalam di asrama Gorontalo, keesokannya langsung berangkat ke Makasar. Di Makasar hanya pindah pesawat” papar Marthen. Menurutnya, berbagai persyaratan dari kementerian agama dan perhubungan belum bisa dipenuhi. “Bandara Jalaluddin belum bisa didarati pesawat berbadan besar, demikian pula dengan terminalnya masih sangat terbatas. Namun dari sisi pengurusan haji dan asrama Pemerintah Daerah telah berusaha memenuhi persyaratannya dengan membangun kamar sampai mencapai jumlah yang ditentukan dari anggaran APBD. Yang menjadi masalah saat ini adalah bandara ex bandara hasanuddin yang digunakan untuk jemaah haji sudah tidak bisa digunakan untuk haji, sedangkan bandara hasanudin baru tidak bisa digunakan untuk haji. Ketua Tim Komisi VIII Gondo Radityo Gambiro menjawab bahwa permintaan tersebut juga diminta oleh Bandara di Nusa Tenggara Barat. “Kami akan berusaha mempertanyakan hal tersebut, namun tidak hanya masalah bandara tapi juga dengan peningkatannya,” kata Gondo. (sc)

Bandara Jalaluddin Gorontalo

Jadikan Maluku Pusat Pariwisata Kawasan Timur

Wakil Ketua komisi X H. Asman Abnur saat kunjungan kerja ke Maluku

P

ada reses kali ini, Komisi X DPR RI menurunkan tiga timnya ke tiga provinsi yaitu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dipimpin Ketua Komisi X DPR H. Mahyuddin, Provinsi Riau dipimpin Wakil Ketua Komisi X Utut Adianto dan Provinsi Maluku dipimpin Wakil Ketua Komisi X H.Asman Abnur. Di Provinsi Maluku, Komisi X DPR mendukung Maluku menjadi Pusat Pariwisata Indonesia Bagian Timur. Sementara di Provinsi DIY, Komisi X DPR banyak menyoroti ekonomi kreatif yang sangat potensial dikembangkan di provinsi ini. Dan di Provinsi Riau Komisi X berharap agar lulusan SMK dapat lebih professional. Saat pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Maluku yang dihadiri Wakil Gubernur Maluku Said Assagaf, Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR Asman Abnur mengatakan, Komisi X akan mendukung dan membantu Maluku agar lebih maju dan dikenal oleh masyarakat luar. Dia mengemukakan, Komisi X DPR ingin mencarikan solusi berbagai persoalan yang ada di Maluku, baik di bidang patiwisata, pendidikan, ekonomi kreatif, perpustakaan dan olah

raga. Pasalnya, di Maluku masih terdapat situs- situs bersejarah, namun masih sangat kesulitan dari sisi promosi dan pengemasannya. “Kami bertekad membantu sehingga Maluku dapat menjadi tujuan atau lokasi wisata untuk kawasan Indonesia Timur,” ujarnya. Setelah Maluku menjadi pusat Pariwisata wilayah Indonesia Timur, paparnya, baru beranjak ketempat atau lokasi lainnya yang memiliki potensi besar seperti Raja Ampat di Papua. Dia menegaskan, persoalan yang muncul di Maluku akan segera dibawa ke Pusat dan akan dibahas dalam Rapat Komisi X dengan Menteri terkait, sehingga nantinya persoalan tersebut bisa diselesaikan dan dicarikan solusinya.

Unpati Sentral Pendidikan Tinggi Kawasan Timur

Pada kunjungan yang sama, Komisi X DPR mendukung Universitas Patimura dijadikan sentral Pendidikan Tinggi Indonesia bagian Timur. Ketua Tim H Asman Abnur mengatakan, setelah melihat dan meninjau langsung khususnya di Universitas Patimura, Tim akan membawa

hasil kunjungan tersebut saat Raker Komisi X dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasalnya, kata Asman, banyak sekali kendala yang harus dikomunikasikan pada tingkat pusat. Dia berharap ke depan Universitas tersebut sudah ada perubahan dan perbaikan dibandingkan dengan kondisi sekarang yang kondisinya masih sangat memprihatinkan. “Universitas ini semestinya dapat dijadikan pusat pendidikan tinggi di wilayah Indonesia bagian timur,”ujarnya. Menurutnya, jika fasilitas dan prasarananya memadai, tentunya Universitas Patimura sudah menjadi pusat pendidikan tinggi di wilayah tersebut. “Kita harapkan nantinya para pelajar yang ada di wilayah timur tidak lagi mencari ilmu di Jakarta maupun di Jawa,” ujar Asman. Dia menambahkan, dirinya akan menampung semua aspirasi kalangan Unpat, kemudian akan diperjuangkan Komisi X dalam Raker dengan Menteri terkait. Disamping itu, katanya, dalam waktu dekat juga akan meminta Kemendikbud melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak akibat pasca kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu, dan mudah mudahan saja segera terlaksana.

DIY Diminta Kembangkan Ekonomi Kreatif

Sementara dalam kunjungan kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Komisi X DPR yang dipimpin H. Mahyuddin meminta Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lebih mengembangkan ekono-


53

KUNJUNGAN LAPANGAN

Anggota Komisi X DPR, Itet Tridjajati Sumarijanto

mi kreatif selain pariwisata sebagai produk unggulan di daerah tersebut. Anggota Komisi X dari Fraksi PDI Perjuangan, Itet Tridjajati Sumarijanto mengatakan, ekonomi kreatif harus dapat berjalan beriiringan dengan kemajuan pariwisata di provinsi ini. Sehingga, katanya, perkembangan pariwisata itu juga dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat sekitar dengan mengembangkan ekonomi kreatif. Itet mengatakan, pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif satu sama lain sangat berkaitan erat. Ekonomi kreatif merupakan potensi riil di DIY sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik. “Ini harus terus digali dan dikembangkan sehingga punya potensi besar bagi masyarakat sekitar,” katanya. Di samping itu, karakter masyarakat DIY yang mempunyai keterampilan dalam hal seni budaya merupakan modal dalam meningkatkan pembangunan pariwisata berbasis ekonomi kreatif. Jadi, katanya, rasanya tidak akan kekurangan potensi yang bisa digali di provinsi ini dari potensi wisata, seni, maupun budaya yang dapat menghasilkan keuntungan bagi masyarakat sekitar dan dapat menyumbangkan devisa kepada negara. Seperti ketika Komisi X DPR me-

54

ngunjungi Kasongan di daerah Bantul yang terkenal sebagai sentra industri kerajinan gerabah yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Menurut Itet, produk yang dihasilkan tersebut cukup kreatif dengan disain-disain yang mengagumkan. Namun sayangnya, mereka banyak mengeluhkan pemasarannya. Untuk urusan marketing ini, seharusnya Dinas Pariwisata setempat dapat membantu memasarkan produkproduk tersebut. Daerah KasonganYogyakarta dikenal sebagai sentra industri kerajinan gerabah yang sudah ber-


langsung selama puluhan tahun. Letaknya di Kabupaten Bantul dan jarak yang ditempuh dari Kota Yogyakarta tidak memakan waktu lama. Jadi, Kasongan ini sangat tepat dikunjungi, karena kita akan melihat langsung disain-disain indah yang dihasilkan oleh seniman-seniman Bantul yang tidak kalah menariknya dengan seniman dari daerah lain. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DIY Tazbir Abdullah mengatakan, ekonomi kreatif merupakan bagian yang tak terpisahkan di DIY karena DIY merupakan salah satu basis ekonomi kreatif. Kemampuan mengolah seni dan budaya menjadi asset pariwisata dan menjadi salah satu andalan DIY dalam meningkatkan sektor pariwisata. Tazbir menambahkan, ekonomi kreatif merupakan alternatif pendapatan masyarakat DIY. Adanya ekonomi kreatif akan semakin melengkapi DIY sebagai salah satu destinasi wisata andalan. Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Provinsi DIY antara lain menggelar berbagai event promosi, pembinaan, pembinaan SDM kepada masyarakat juga kelompok seni budaya dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif.

Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk meningkatkan produktifitas penggiat ekonomi kreatif, kata Tazbir, telah dilakukan antara lain melalui pelatihan-pelatihan SDM baik yang diselenggarakan pusat/daerah. Selain itu, memberikan pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan Kementerian Tenaga Kerja, Disperindagkop. Dalam hal ini Dinas Pariwisata tidak memberikan pelatihan sendiri karena tidak mempunyai lembaga pelatihan. Usai mengunjungi Kasongan, Komisi X DPR RI meneruskan kunjungannya ke Kotagede untuk melakukan ziarah ke makam Sultan Agung dan makam Raja-raja Mataram. Uniknya, sebelum memasuki makam tersebut, terlebih dulu Anggota Komisi X yang akan berziarah diwajibkan memakai kain dan beskap lengkap dengan blangkon, sedang untuk wanita diwajibkan memakai kain panjang dengan kemben.

Bandara Baru DIY Mendesak

Saat pertemuan dengan Gubernur Provinsi DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan salah satu kendala pariwisata DIY adalah tidak memiliki bandara bertaraf internasional. Bandara yang ada sekarang landasannya sangat sempit dengan jumlah penerbangan yang sangat padat. Untuk itu, Komisi X DPR RI mendukung keinginan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk membangun Bandar udara baru. Pembangunan Bandar udara baru ini sangat urgent mengingat keterbatasan dalam akses penerbangan karena Airport lama tidak dapat dikembangkan lagi. Mahyuddin mengatakan, bandar udara Adi Sucipto Yogyakarta memang sudah tidak memenuhi syarat karena selain landasannya yang sempit, juga banyaknya jadwal penerbangan. Selain dipakai sebagai bandar udara umum, bandara Adi Sucipto juga dipakai sebagai latihan pesawat AURI, karena bandar udara ini me-

mang milik AURI. Begitu padatnya jadwal penerbangan di bandara yang kecil ini, sampai-sampai jika pesawat-pesawat penumpang akan melakukan pendaratan, maka dia harus berputar-putar di udara menunggu aba-aba diijinkan untuk mendarat. Kondisi ini seringkali terjadi, bahkan ada penumpang yang mengatakan setiap dia naik pesawat ke Yogyakarta dan akan melakukan pendaratan harus berputar-putar dulu beberapa saat. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan, Yogyakarta sebagai kota budaya dan pariwisata yang banyak dikunjungi wisatawan asing maupun lokal tidak mempunyai bandara yang memenuhi syarat. Seperti disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono, salah satu kendala pariwisata di Yogyakarta karena Yogya tidak memiliki bandara yang bertaraf internasional. Padahal, katanya, Yogya merupakan daerah tujuan wisata ke dua setelah Bali. Pasca terjadinya gempa dan erupsi gunung Merapi, sangat sulit menaikkan angka kunjungan wisatawan asing berkunjung ke Yogyakarta. Penyebab salah satunya adalah para wisatawan asing tersebut eng-

gan harus berhenti di beberapa tempat. Menurut wisatawan tersebut, banyaknya transit dibeberapa tempat tidak praktis dan menghabiskan waktu. Karena seringnya transit juga membuat para wisatawan asing kelelahan. Untuk itu, kata Sultan, pembangunan bandara baru ini sangat urgent jika kita ingin menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan yang akan memberikan devisa daerah yang cukup signifikan. Wisatawan asing tersebut menginginkan perlunya akses langsung, tidak banyak transit mengingat waktu liburan yang sangat terbatas. Sultan mengatakan, bandar udara internasional ini nantinya diharapkan dapat mendongkrak kunjungan wisatawan berkunjung ke Yogyakarta. Saat ini, Angkasa Pura I sudah membidik dua calon lokasi bandara baru, yakni di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo dan di Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul. Bandara ini didesain memiliki landasan pacu sepanjang 5.400 meter dan mampu menampung pesawat berbadan besar. Bandara ini ditargetkan memiliki kapasitas tampung 5 juta-6 juta penumpang per tahun. Untuk melaksanakan proyek bandara senilai Rp1,2 triliun ini, Angkasa Pura I sudah menjalin kerjasama

Tim Komisi X DPR RI saat pertemuan dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X


55

KUNJUNGAN LAPANGAN

dengan GVK Power & Infrastructure, perusahaan asal India yang sukses mengelola Bandara Mumbai dan Bangalore. Keduanya sedang mempersiapkan pembentukan perusahaan patungan (joint venture company/ JVC). Sesuai aturan, kepemilikan GVK Group dibatasi maksimal 49% di JVC sedangkan 51% dimiliki Angkasa Pura I. Proyek bandara baru Yogyakarta sudah mencapai tahap penyelesaian studi kelayakan. Dalam tiga bulan ke depan, PT Angkasa Pura I, selaku pelaksana proyek ,akan menyerahkan master plan (rencana induk) proyek ke Kementerian Perhubungan. Setelah rencana induk selesai baru tahap detil engineering design (DED), pembebasan lahan, dan baru dibangun.

Berharap Lulusan SMK Semakin Profesional

Dalam kunjungan Komisi X DPR ke Provinsi Maluku, Komisi X mengharapkan lulusan SMK semakin professional dan dapat terserap di dunia kerja. “Kita berharap kualitas para siswa terus diperhatikan. Ya…tentunya

setelah lulus dari SMKN 2 Pekanbaru ini siap pakai di dunia kerja,” ujar Utut saat mengunjungi SMKN 2 Pekanbaru yang didampingi Wakil Gubernur Riau HR. Mambang Mit dan Kepala Dinas Pendidikan HM. Wardan MP.

Tim Kunker Komisi X DPR foto bersama dgn guru dan para murid SDN 001

Kepala SMKN 2 Pekanbaru Syaril mengatakan, pihak sekolah sendiri memiliki empat point penting yang diharapkan bisa diperjuangkan oleh Komisi X DPR, diantaranya komitmen bantuan dari Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan

Tim Kunker Komisi X DPR dipimpin melakukan kunjungan ke SMKN 2 Pekanbaru

56

Tenaga Kependidikan (PMPTK). “Empat point itu, diantaranya tentang bantuan beasiswa karena siswa di SMKN 2 Pekanbaru banyak yang berasal dari ekonomi miskin, kemudian bantuan peralatan mesin untuk praktek workshop siswa,” kata


Kepala SMKN 2 Pekanbaru. Pada kesempatan itu, dia juga mengharapkan, pegawai honor dapat segera diangkat jadi PNS. “Di sekolah ini jumlah sebanyak 250 guru dan separuhnya masih honor belum PNS. Kebetulan dari PMPTK hadir, jadi bisa langsung diutarakan kendala-kendala sekolah,” paparnya. Selain SMK 2 Pekanbaru, tim Komisi X juga mengunjungi beberapa sekolah yang ada di Pekanbaru, diantaranya SDN 001 Cinta Raja, dan SMPN 13. Utut menyampaikan, kunjung kerja ini bertujuan melihat langsung perkembangan sekolah serta ingin mengetahui kendala apa saja yang dialami siswa, guru, dan staf sekolah khususnya SMKN 2 Pekanbaru. Rombongan Komisi X DPR RI terdiri atas 7 orang yang dipimpin Utut Adianto (F-PDI Perjuangan) dari sejumlah anggota lintas fraksi, yakni Nurul Qomar dan Muslim dari F-PD; Rully Chairul Azwar dan Popong Otje Djundjunan dari F-PG; Raihan Iskandar dari F-PKS; dan Jamal Mirdad dari F-Partai Gerindra. (tt,iky,iw) ***

SOROTAN

Pemerintah Tidak Serius Tangani Ketahanan Pangan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo saat memberikan penjelasan kepada tim Parle terkait dengan masalah dana subsidi ketahanan pangan

K

etahanan Pangan merupakan persoalan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, bahkan yang menarik saat ini bangsa Indonesia telah menjadi bangsa pengimpor beras terbesar, dimana seharusnya kita mampu menjadi negara yang berswasembada pangan, apalagi dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 49 Triliun untuk

(foto: Iwan armanias)

20 program ketahanan pangan yang diharapkan mampu mendorong tercapainya ke-tahanan pangan kedepannya. “Ketahanan pangan dan energi menjadi penting untuk menjaga pertumbuhan yang lebih baik. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan dukungan fiskal untuk program ketahanan pangan nasional berupa alokasi ang-

garan belanja khusus di bidang pertanian sebesar Rp 41,9 triliun serta dukungan fiskal dan pembiayaan bagi pengembangan industri pangan,” kata Wakil Ketua Komisi IV Firman Soebagyo kepada tim parle diruang kerjanya. Berdasarkan laporan World Bank, lanjut Firman, cadangan pangan dunia sekarang hanya 9 juta ton,


57

foto:internet/nextindonesia.com

SOROTAN

ternyata Indonesia merupakan negara pengimpor terbesar di dunia, dan dituduh sebagai penyebab instabilitas harga pangan dunia. Persoalan pangan, lanjut Firman, merupakan persoalan yang fundamental dan menjadi amanat konstitusi, Pasal 33 yang berbunyi sumber daya alam dan segala isinya dikuasai negara dan dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Firman menegaskan, Indonesia merupakan negara agraris dimana pernah mengalami sukses dengan program swasembada pangan pada tahun 1988, namun yang mengherankan saat ini hanya menjadi importir saja, karena itu harus dicari titik persoalan utamanya. “Persoalannya diantaranya bahwa kebutuhan pangan nasional kita itu sangat tergantung kepada makanan pokok yaitu beras. “Kebutuhan kita itu 35 juta ton per tahun, sekarang ini menjadi kebutuhan nasional kita,” terangnya. Dari 35 juta ton itu hampir 55% penyanggahnya masih dari Pulau Jawa, Sementara data IPB tahun 2010 luasan irigasi untuk pertanian totalnya mencapai 2,3 juta hektar, namun dari 2.3 juta hektar yang irigasinya secara teknis berjalan normal hanya 11% yang bisa teririgasi air. Dia mengemukakan, pemerintah selalu mengambil pola kebijakan penyelesaian masalah pangan dengan cara yang instan yang ternyata tidak

58

mampu menyelesaikan persoalan ketahanan pangan. “Sekarang total cadangan anggaran kita untuk pangan sebesar Rp 41,9 triliyun, sementara ada cadangan tambahan lagi Rp 2 triliyun artinya sudah mencapai Rp 51,9 triliun,” katanya. Sedangkan untuk memperbaiki infrastruktur, lanjutnya, kalau ingin membangun secara bertahap konon hanya membutuhkan Rp 1 triliyun. Firman Subagyo mengatakan, pemerintah selalu mengatakan tidak ada kebijakan tentang impor beras, ternyata kondisi real sekarang ini Badan Urusan Logistik (Bulog) menyediakan yang namanya beras miskin (Raskin) dalam kurun waktu 3 tahun anggaran sudah mencapai Rp 43 triliyun, pertahun mencapai Rp 17 triliyun. Sementara untuk subsidi pupuk urea itu dalam kurun waktu 3 tahun ini mencapai Rp 37 Triliyun. “Kalau dihitung-hitung subsidi pupuk urea yang notabene merusak unsur kesuburan lahan, seharusnya sudah mulai ada kebijakan untuk mengurangi, sehingga jika dikompensi penggunaan pupuk organik dan pupuk hayati yang bisa mengembalikan kesuburan lahan,” ujarnya. Terkait, anggaran Bulog kedepannya, perlu kita revisi postur anggarannya yang diarahkan untuk perbaikan irigasi-irigasi teknis. “Kalau itu dilakukan secara bertahap tentunya akan menyelesaikan persoalan krisis pangan nasional,”ujarnya.


Swasembada Pangan

Menyinggung gagalnya swasembada pangan, Firman menegaskan, setahun yang lalu sempat mengatakan kepada Menteri Pertanian bahwa ia pesimis Indonesia tidak mampu swasembada pangan dan ternyata betul dia sudah membuat pengumuman dan mengadakan konferensi pers permohonan maaf dengan alasan karena anomali iklim. “Inikan namanya dagelan. Penyebabnya dengan alasan macam-macam, karena anomali iklim. Saya bilang kita jangan berargumentasi tentang anomali iklim dan jangan berargumentasi masalah lahan,” tegasnya. Firman menambahkan, tidak ada istilah berargumentasi tentang iklim, karena yang namannya iklim itu hanya Allah SWT yang tahu. Maka seburuk-buruknya iklim atau perubahan alam yang ada di Indonesia itu tidak sejelek di Eropa, karena yang terjadi sekarang ini merupakan pergantian musim saja. “Yang penting bagaimana kita tinggal memantaunya, kerjasama dengan badan metrologi, kemudian kita antisipasi tentang irigasi, jadi kata kuncinya irigasi. Kalau irigasi itu terbangun dengan baik, waduk-waduk diperbaiki dan air itu bisa dialirkan , saya kira tidak ada masalah,” kata Firman. Selain itu, lanjutnya, persoalan semakin kompleks dikarenakan UU No.41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, sampai sekarang PP-nya belum keluar sehingga sampai hari ini yang namanya Bupati, Walikota itu terus membuat konvensi lahan pertanian untuk kepentingan mereka karena memang tidak ada sanksinya. “Buat apa sekarang DPR RI susahpayah membuat undang-undang kalau pemerintah tidak menindaklanjutinya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Ini yang menjadi persoalan tersendiri, oleh karena itu jangan salahkan DPR RI. Kalau DPR RI sekarang sudah bekerja maksimal

kemudian Undang-Undangnya sudah diundangkan seperti UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura tidak ada tindak-lanjutnya,” katanya. Terkait penambahan Raskin oleh Bulog, Firman meminta, sudah bicara dengan Bupati, dengan Gubernur, dengan Kepala Desa, kalau seandainya Raskin itu tidak diselenggarakan dapat diakumulasikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pedesaan. “Memang dampaknya pasti akan terjadi kelaparan, tapi jawaban mereka semuanya mengatakan bahwa tidak ada yang kelaparan. Ini memang perlu ada penataan ulang secara serius,” ujarnya. Oleh karena itu saya setuju pandangan dan pendapat bahwa yang namanya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) difungsikan kembali sehingga Rencana Strategi (Renstra) pembangunan dikendalikan oleh mereka. “Sekarang ini, Bappenas tidak berfungsi. Tentunya ini yang menjadi konsen kita, karena kalau melihat data dunia kecenderungannya akan terjadi krisis pangan dunia, dimana salah satu penyebabnya adalah Indonesia yang sudah dicap sebagai negara pengimpor terbesar, sebagai warga negara Indonesia saya merasa malu dan sedih serta jengkel,” katanya. Pada kesempatan itu, Firman meminta pemerintah jangan membuat kebijakan-kebijakan yang hanya mengedepankahan kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi semata. “Saya khawatir kalau yang namanya impor beras itu dalam rangka fund ricing orang-orang tertentu untuk kepentingan pemilu. Coba bayangkan, jika tiba-tiba muncul Rp 5 triliyun diajukan, sekarang konon katanya di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI disetujui Rp 1,9 triliyun tapi sekarang ini saya mendengar tadi untuk cadangan tambahan Rp 2 triliyun. Uang Rp 2 triliyun tidak sedikit, kalau uang Rp 2 triliyun kita berikan ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, kita berikan tanggungjawab untuk mening-

foto:internet/kangen-ndeso.blogspot.com4

katkan produksi saya rasa sangat luar biasa,” ungkapnya. Efektif dan tidak efektifnya dengan anggaran sebesar Rp 51,9 triliyun itu, Firman mengatakan dapat efektif ketika anggaran dipakai untuk membangun infrastruktur dan penguatan infrastruktur pedesaan seperti untuk jalan usaha tani, mekanisasi peralatan. “Ini harus menjadi perhatian dari kita semua,” katanya.

Cluster base

Firman mendesak pemerintah segera membangun sektor pertanian berdasarkan cluster base. “Jadi kita harus melakukan klasterisasi dengan melihat peta kemampuan wilayah masing-masing. Katakanlah kalau kita mau swasembada daging, swasembada daging itu tidak bisa lari dari wilayah timur,” ujarnya. Persoalannya, lanjutnya, kebijakan berada di pemerintah, bukan di DPR RI, ketika DPR RI membuka klasterisasi di wilayah timur, pemerintah menolaknya. Artinya, kalau kita mau membangun skala yang besar itu harus berdasarkan klasterisasi dan kemampuan daerah, dan potensi wilayah. Berikutnya mengenai masalah pangan, Firman menjelaskan, kita jangan membudayakan atau mengklaim bahwa yang namanya makanan pokok itu adalah beras, kita harus mulai membudayakan makanan-makanan lokal dan kita hidupkan kembali budaya yang makan jagung dan sing-

kong, sagu dan sebagainya. “Persoalannya adalah sekarang ini di Papua-pun sudah dirubah harus makan beras, ini siapa yang buat konsep. Coba bayangkan, kalau mendistribusikan beras dari Papua sampai ke pucuk-pucuk gunung yang menggunakan helikopter berapa harga beras perkilonya, yang jelas mahal sekali. Ini juga yang harus menjadi perhatian,” ujarnya. Langkah berikutnya, yaitu segera melakukan subsidi pangan. Pasalnya, devisa kita sudah terkuras habis untuk mengimpor bahan baku pangan seperti susu, gula, kedelai, jagung, gandum, beras. Kenapa sekarang kita tidak melakukan subsittitusi gandum dikurangi. “Itu semua tergantung Kementerian Perdagangan dan Menko Perekonomian. Sekarang ini garam impor, jagung impor, kedelai impor, susu impor, gandum impor, kita ini pernah ada yang namanya komoditas unggulan,” tegasnya. Dia mengatakan, pemerintah tidak pernah serius menangani persoalan ketahanan pangan. Karena memang lintas sektor ini tidak bekerjasama dengan baik, besarnya ego sektoral membuat sulitnya penerapan dari suatu kebijakan. “Ego sektoralnya itu ditanggalkan bicara kepentingan bangsa dan negara susah. Ini harus ada keberanian presiden memanggil para pembantu-pembantunya untuk duduk bersama-sama,” ujarnya.(iw/ spy/si)


59

LIPUTAN KHUSUS LIPUTAN KHUSUS

Perlindungan Bagi Perokok Pasif Suatu Keniscayaan A

Anggota Komisi IX DPR RI, dr. Subagyo

60


nggota DPR harus menjadi contoh sebagai warga yang baik yang taat kepada aturan Perundang Undangan yang berlaku. Yang disebut Peraturan PerundangUndangan itu mulai dari UUD 45, UU, PP serta Peraturan Daerah. Tidak terkecuali memathui aturan larangan merokok di berbagai tempat umum yang digalakkan Pemerintah daerah DKI Jakarta. Pendapat tersebut mengemuka saat Parle melakukan wawancara dengan dr. Subagyo Partodiharjo dari PDIP, diruang kerjanya gedung Nusantara I DPR Senayan Jakarta,baru-baru ini. Menurut anggota Komisi IX DPR dr Subagyo, seluruh Anggota DPR yang notabenenya bukan warga DKI Jakarta akan tetapi tinggalnya di Jakarta, harus tunduk dengan aturan Pemerintah DKI Jakarta, dengan tidak merokok di disembarang tempat. Subagyo menegaskan, jika Anggota DPR sedang melakukan kunjungan ke daerah lain juga harus taat dan mematuhi aturan daerah yang dikunjunginya, mungkin didaerah tersebut belum ada larangan untuk tidak merokok ditempat umum itu tidak masalah, namun di DKI Jakarta sudah

ada Perdanya maka aturan tersebutlah yang harus dipatuhi untuk tidak merokok ditempat umum. Di Gedung DPR sendiri, lanjutnya, juga sudah seharusnya memasang larangan dilarang merokok ditempat umum khususnya dilokasi gedung DPR. Juga dicantumkan Perdanya sehingga mengingatkan kepada yang bersangkutan agar seluruh warga DKI Jakarta harus tunduk dengan peraturan tersebut termasuk anggota DPR. Dr Subagyo mengatakan, tidak elok dan tidak sewajarnya jika Anggota Dewan merokok didalam ruangan rapat sementara rapat sedang berlangsung, jadi semestinya para anggota DPR yang hobinya merokok bisa menunda untuk tidak merokok didalam ruangan, karena merokok didalam ruangan itu jelas mengganggu rekannya yang tidak merokok. Ditambahkan bahwa didalam Tata Tertib Anggota DPR dalam pasal 252 dikatakan dalam setiap rapat di gedung DPR, setiap orang tidak diperkenankan untuk merokok, itulah bunyi Tata Terbib yang sudah ditetapkan oleh Dewan artinya bagi siapa saja yang merokok diruang sidang itu sudah jelas melanggar aturan Tata Tertib. Semestinya para Anggota Dewan sendiri itu sudah tahu dan mengerti tentang larangan merokok disembarang tempat dan akibat merokok itu dampaknya. “Tahu sih pasti tau, maunya mau tetapi tidak mampu untuk berhenti merokok, kenapa tidak mampu karena merokok mempunyai enam kenikmatan, yang membuat mereka tergantung pada enam kenikmatan itu, kalau dia berhenti merokok enam kenikmatan itu akan hilang, sedangkan enam tersubut bagi mereka sangat berharga,”ujarnya. Subagyo menjelaskan, bahwa yang pertama adalah membuat pikiran jadi terang, inilah yang menyebabkan perokok kalau sedang sidang membuat perdebatan menjadi semangat, maka tanpa rokok mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan menurun ki-

nerjanya, kenapa begitu karena rokok adalah perangsang saraf. Kenikmatan merokok yang kedua perasaan jadi tenang, kenapa bisa tenang karena rokok itu adalah adictif aktif tanpa rokok mereka degdegan, dan dia merasa kawatir, dan perasaan tidak menentu jadi hanya satu obatnya adalah rokok. Bagi penikmat rokok yang ketiga adalah rasa lapar jadi hilang, yang keempat rasa mengantuk juga hilang, yang kelima rasa capai juga hilang dan yang keenam adalah rasa malupun juga ikut hilang, artinya mereka merasa percaya diri, itulah kenikmatan merokok ada enam dan kalau itu dicabut orangnya menjadi loyo dan merasa tidak berharga lagi. Subagyo juga menegaskan bahwa mereka mau untuk berhenti dan tau dia kalau harus berhenti akan tetapi dia tidak akan mampu melawan enam yang tadi disebutkan. Kalau dilihat dari peraturan Pemerintah Daerah sebetulnya larangan merokok itu bukan hanya di DPR saja tetapi sudah diatur diseluruh DKI Jakarta tidak boleh merokok disembarang tempat atau ditempat umum, sebaiknya juga di dalam gedung DPR harus dibuatkan tempat khusus untuk orang merokok. “Yang ada sekarang adalah Tata Tertib Dewan untuk tidak merokok pada waktu sidang, kalao kode etik itu tidak perlu tapi yang jelas kan sudah diatur dalam Tata Tertib hal seperti itu biarkan saja yang mau merokok asal diluar ruang sidang jangan lupa merokok itu hak, tapi bukan hak asasi tapi kalau hak asasi itu tidak dilakukan itu akan mati,”paparnya. Sebetulnya, lanjut Subagyo, yang lebih berbahaya dari dampak merokok itu ada tiga, pertama terhadap dirinya sendiri, dan akibat rokok itu penyakit-penyakit adalah stroke, jantung, kanker, pernafasan, impoten, dan hilangnya daya kebal tubuh itulah dampaknya perokok mudah terkena penyakit. Dia menambahkan, bahwa berkaitan terhadap dirinya dan orang lain

rokok juga berdampak pada istri dan anak keturunannya yang paling terkena dampaknya. Menurut penelitian di Osaka University Jepang 90 persen wanita yang terkena penyakit kanker adalah yang suaminya merokok. “jadi rokok itu mudah sekali mencelakai istrinya, walaupun merokoknya tidak didepan istri akan tetapi nafas suami sudah mengandung racun,”katanya. Dampak lain terhadap anak, jika anak yang lahirnya cacat atau normal tapi aqunya rendah itu bisa dipastikan karena orang tuanya merokok, jadi rokok itu berpengaruh yang sangat buruk terhadap anak, dampak yang ditimbulkan terhadap anak, istri juga kepada lingkungan yang sehari-hari bergaul dengan perokok juga bisa terkena penyakit.

Klinik Konsultasi

Subagyo mengharapkan di gedung DPR seharusnya disediakan Klinik konsultasi untuk berhenti merokok, dan banyak tenaga dokter yang mau membantu menangani masalah ini. “Sebab untuk berhenti merokok itu tidak gampang maka perlu ada Klinik Konsultasi Rokok di DPR, karena berhenti merokok memang tidak gampang karena itu harus ada bimbingan yang secara umum dapat dibedakan ada dua jika mau berhenti merokok, berhenti secara drastis atau secara langsung seketika berhenti, atau berhenti merokok secara bertahap dan kesemuanya ini ada plus dan minusnya, untuk itu seharusnya diadakan tempat klinik konsultasi tentang rokok di DPR,”paparnya. Menurutnya, pembentukan klinik ini tidak sulit tinggal umumkan saja, pasti para dokter-dokter itu akan datang untuk membantu dalam membuka praktek di Klinik tersebut tentang cara-cara orang untuk berhenti merokok. Dia menegaskan, bahwa kalau ada orang perokok tiba-tiba meninggal paling keluarganya yang menangis karena sedih, akan tetapi kalau ada anggota DPR masih muda kemudian meninggal, itu yang rugi adalah Ne-


61

foto:internet/ kupatahu28.wordpress.com

LIPUTAN KHUSUS

bahaya

rokok

gara dan rakyat, karena anggota DPR itu wakil rakyat yang sudah dibiyayai oleh Negara dan mereka sudah dipilih oleh rakyat untuk mewakili haknya di DPR. Maka dari itu anggota DPR, hendaknya menyadari bahwa dirinya adalah wakil rakyat yang sekaligus juga panutan rakyat, maka harus menjaga kesehatannya sebaik-baik karena kalau sampai meninggal sebelum selesai tugasnya yang rugi adalah Negara dan rakyat yang diwakilinya.

Ruangan Merokok

Dr. Subagyo menegaskan kembali bahwa menurut ketentuan yang ada, orang tidak boleh merokok disembarang tempat itu adalah wajar, namun sebaiknya mereka juga disediakan ruangan tempat untuk merokok. “biarlah ramai-ramai mereka saling merokok disitu dan biarlah mereka juga rame-

62

rame saling membunuh sesama perokok itu sendiri dan jangan membunuh orang yang tidak merokok,”katanya. Karena itu, sudah saatnya Pemerintah bersama-sama dengan DPR untuk segera menerbitkan UndangUndang perlindungan kesehatan rakyat terhadap dampak negative rokok, bukan Undang-Undang pelarangan orang merokok. “Karena orang yang merokok itu merupakan hak ya jangan dilindungi akan tapi yang tidak merokok kemudian terancan tentang kesehatannya ya ini yang harus dilindungi, dan ini nanti nama UndangUndangnya adalah Undang-Undang perlindungan kesehatan rakyat terhadap dampak negative rokok dan ini segera dikeluarkan oleh DPR,”katanya Subagyo juga mangatakan jika DPR membahas UU semacam ini selalu mendapat tentangan oleh pabrik rokok dengan mereka selalu men-


datangkan para petani tembako dari Temanggung dengan menggunakan puluhan bus, untuk mendemo agar UU tersebut tidak dapat dibahas dan diundangkan gerakan seperti itu sudah sering dilakukan. Dia menegaskan, jika orang tidak merokok itu tidak akan memiskinkan petani tembakau, kenapa, sebab 70 persen rokok yang diproduksi di Indonesia itu adalah bahan baku tembakaunya impor, karena itu sekarang yang paling penting adalah stop impor tembakau. “Kemudian pakailah semua tembakau produksi Indonesia, dengan menggunakan produksi petani tembakau Indonesia berarti kita sudah membuat petani kita menjadi makmur,”kata Subagyo. Dia mengatakan sekarang masih banyak petani yang tidak bisa menjual tembakaunya dan akhirnya mereka menjual dengan harga yang sangat

rokok, sehingga petaninya miskin dan jumlahnya semakin kecil ditambah jumlah lahan petani tembakau makin sempit. “Hal seperti ini bukan karena orang sadar merokok, tapi dikarenakan import tembakaunya itu yang membuat petani jadi miskin dan lahanya berkurang,”tegas Subagyo. Semestinya masalah kebijakan seperti, ini tidak perlu ditakuti nanti

merupakan himbauan akan tetapi Undang-Undang atau Perda larangan merokok disembarang tempat, dan Tata Tertib Dewan dilarang merokok diruang siding, maka jalan keluarnya adalah ya harus disediakan ruangan untuk merokok bagi yang suka merokok karena kalau tidak disediakan ruangan khusus mereka akan merokok disembarang tempat termasuk di ru-

ang sidang. Dia mengemukakan, merokok bukan merupakan suatu pemborosan, tetapi bukan karena masalah rokok yang dibeli, akan tetapi jika siperokok sudah terkena penyakit seperti stroke dan sakit jantung, rumah dan mobilpun dijual juga tidak cukup, maka akibat semua harta benda yang dimiliki bisa habis terpakai untuk berobat. Dia juga mengajak semua pihak bisa menjadi contoh sebagai warga Negara yang baik, warga negara yang foto:internet/ shoppingdulu.wordpress.com

pabrik rokoknya gulung tikar, karena kita tidak melarang merokok tapi mengatur merokok jangan sembarangan, produksi rokok tidak dihambat, petani tembakau tidak dikurangi tentang kesejahteraannya, maka silahkan saja merokok akan tapi mereka mestinya tau akibatnya, maka jangan sampai mengganggu atau merusak kesehatan orang lain. Anggota Komisi IX DPR dr. Subagyo juga menghimbau agar dapat dipatuhi oleh warga, maka ini bukan foto:internet/intisari-online.com

murah, dan pasti itu akan rugi itulah sebabnya kita harus segera memperhatikan nasib para petani tembakau karena ada dua persoalan yang perlu mendapat perhatian, yang pertama adalah petani tembakau jumlahnya berkurang, dan yang kedua kesejahteraan petani tembakau menurun. Jadi kebijakan tembakau di Indonesia itu sangat tidak menguntungkan petani tembakau Indonesia, karena selama ini petani tembakau Indonesia selalu ditekan oleh pabrik

baik taat pada Peraturan PerundangUndangan kita sebagai warga DKI taat pada Peraturan Daerah, dan kita sebagai anggota DPR ya taat pada Tata Tertib DPR oleh karena itu saya mengajak seluruh anggota DPR untuk tidak merokok diruang siding, dan merokok ditempat yang semestinya. (Spy). ***


63

SELEBRITIS

Icuk Sugiarto :

Tidak Fair, 95 Persen Anggaran untuk Sepakbola H

ari-hari menjelang digelarnya kejuaran bulu tangkis Thomas-Uber Cup di Cina 20-27 Mei merupakan hari-hari yang galau bagi mantan juara dunia Icuk Sugiarto. Betapa tidak, ia harus menjawab beragam pertanyaan dari pejabat, anggota dewan, wartawan sampai loper koran pinggir jalan langganannya. Semua bertanya plus berharap bisa tidak ya, Indonesia memboyong piala Thomas dan Uber ke tanah air. “Saya jadi sedikit sewot

64

aja, sewot saya itu gini, bangsa ini tidak pernah mau memikirkan bagaimana prestasi ini harus dijaga. Kenyataannya kita hanya bisa dituntut, Thomas Cup bisa tidak kita menang, Olimpiade bisa tidak kita mempertahankan medali emas. Tapi pernah tidak beliau-beliau ini semua mulai dari pemerintah sampai yang duduk di dewan memikirkan bulutangkis ini dijaga prestasinya, padahal negara ini tidak miskin, anggarannya ada,” papar Icuk kepada Parle dalam satu wawancara di Jakarta. Sebagai mantan staf ahli Menpora pada era Adhiyaksa Dault ia sangat paham anggaran olah raga yang disetujui DPR bisa dikatakan besar. Cukup untuk menggerakkan dinamika setiap cab a n g olah raga d i


seluruh daerah. Tapi apa mau dikata, para pejabat politik terjebak dengan euforia sepakbola sehingga bisa dikatakan 95 persen anggaran dikucurkan untuk mengurus olah raga sebelas pemain ini. Sisa yang 5 persen dibagi untuk hampir 40 cabang olah raga lainnya. “12 tahun saya di DKI mulai dari pelatih sampai sekarang pengurus Pengda PBSI. Saya miris. Saya yang ditunjuk untuk melahirkan juara dunia dari DKI didukung ala kadarnya. Sementara yang namanya Persija, Persitara hampir setiap tahun lebih dari 60 miliar untuk mereka. Satu putaran liga sepakbola saja berapa ratus miliar harus digelontorkan hanya untuk menyaksikan satu tontonan saja, bukan prestasi,” tandasnya dengan nada tinggi. Untuk menjalankan program, Pengda PBSI DKI yang dipimpinnya hanya memperoleh dukungan anggaran dari KONI. Itu jelas jauh dari cukup untuk proses pengkaderan, pelatihan sampai memutar roda kompetisi secara reguler. Atlet terbaik Asia 1986 ini harus jungkir balik meyakinkan segenap pihak termasuk melakukan hearing dengan anggota parlemen. “Mereka mengatakan mendukung tapi tidak ada realisasinya. Sampai saya bilang yang saya tuntut itukan uang rakyat, harusnya untuk kesejahteraan rakyat yang didalamnya itu ada masyarakat bulutangkis kenapa kok kita tidak menerima,” imbuhnya. Ia terus terang kecewa menghadapi ironi seperti ini. 50 tahun lebih bulutangkis telah membuat bangsa ini bangga, tetapi kadang untuk menggelar even pertandingan bagi para pemain muda, ia harus merogoh

uang untuk menyewa ini dan itu. Ini menurutnya tidak terjadi di negaranegara lain yang saat ini sudah mulai mengalahkan tim Indonesia. Peraih 4 kali penghargaan atlet terbaik Indonesia ini mengaku tidak alergi dengan sepakbola, tapi pendanaan cabang-cabang olahraga perlu proporsional. Dalam 10 tahun terakhir hampir disetiap provinsi kebijakan anggaran menganakemaskan sepakbola, menganaktirikan cabang lain. Dampaknya terbaca jelas, Indonesia yang dulu pernah merajai renang dan atletik di tingkat Asia Tenggara, sekarang terseok, bahkan tidak sedikit cabang olah raga lain tertidur alias mati suri. “Sampai saya bilang, tidak fair pada saat menjelang olimpiade seperti sekarang semua bergantung pada prestasi bulutangkis untuk mengangkat citra bangsa. Tapi selesai olimpiade tidak ada yang memberi perhatian pada bulutangkis. Gak fair gitu, makanya saya bilang kalau negara ini tidak punya uang, saya tidak akan menyuarakan ini. Tapi negara ini berlebihan uangnya, alokasi untuk olahraga besar tapi tidak pernah tepat penggunaannya. Saya bisa katakan negara kita sedang sakit,” pupusnya. Ia berharap kondisi bisa sedikit diperbaiki dengan meningkatkan upaya pengawasan dari Komisi X DPR RI. “Mereka sudah ketok palu harusnya diperiksa apakah anggaran itu sudah terkucurkan dengan benar.” Kucuran anggaran sebaiknya sebanding dengan prestasi yang telah ditorehkan. Cabang olahraga yang sudah mengibarkan merah putih di kancah dunia seperti angkat besi, karate, catur, sepantasnya diganjar anggaran yang setimpal.

Tommy Sang Pewaris

Ditengah kegelisahannya sebagai pelatih dan pengurus PBSI, tokoh olahraga yang dianugerahi Presiden RI, bintang Satya Lencana Kebudayaan masih bisa sedikit tersenyum. Bakat badmintonnya ternyata mengalir deras ke-putra keduanya Tommy Sugi-

arto yang sejak usia 14 tahun sudah menjuarai berbagai turnamen tingkat DKI. Bintangnya semakin benderang setelah mengikuti beberapa turnamen internasional salah satunya menjadi juara di turnamen Grand Prix Gold Cina Taipei Open. Dalam kejuaraan Thomas Cup yang akan datang, Tommy-pun mendapat kesempatan berjuang seperti ayahnya merebut piala lambang supremasi badminton beregu terbaik se-dunia. “Generasi baru bulutangkis kita punya Tommy dan beberapa atlet lain. Tapi harus diakui dari segi kaderisasi terlambat sehingga kita masih mengandalkan mayoritas pemain yang seharusnya sudah mulai tergeser oleh pemain muda. Minimnya pemain muda yang menanjak prestasinya membuat PBSI masih mengandalkan kombinasi antara yang tua dan muda,” jelas Icuk yang pernah menjabat Direktur Pemandu Bakat PB. PBSI. Kepada Tommy ia selalu menekankan keberhasilan di lapangan merupakan buah dari kerja keras yang tidak datang seketika. Bersama istrinya Nina Yaroh yang juga mantan atlet nasional bulu tangkis, sang pewaris terus didukung untuk selalu memberikan yang terbaik bagi

bangsa dan negara. Target terbesarnya adalah meloloskan Tommy ke Olimpiade 2012 di London. Untuk itu ia harus mampu menembus 15 besar dunia. Kepada Parle, Icuk mengaku masih rutin berlatih olahraga tepok bulu ini tiga kali dalam seminggu. Ia tidak kesulitan melakukannya karena di halaman rumahnya yang asri dibangun lapangan yang cukup luas untuk seluruh anggota keluarga. Disela-sela wawancara Icuk masih terus kedatangan tamu, termasuk Pak RW yang menyampaikan beberapa informasi lingkungan. Ini wujud kepeduliannya terhadap beragam masalah sosial kemasyarakatan. Itulah pula ditengah kesibukannya ayah tiga anak ini masih meluangkan waktu untuk memimpin organisasi mantan atlet Yayasan Peduli Atlet Indonesia – YPAI. “Pemerintah punya program pensiun untuk mantan atlet namun implementasinya tidak berjalan. Ada penghargaan tetapi sistemnya tidak bekerja, jadi yang harus menerima tidak menerima. Yang tidak harus menerima karena deketnya melakukan lobi, malah justru menerima,” tandasnya. (iky)


65

PERNIK

Lapangan Bulutangkis DPR :

Habis Rapat, Kita Badminton Yuk...

S

mash tajam itu ternyata masih bisa dikembalikan bahkan jauh lebih sulit diambil karena shuttlecock (bc: kok) bergulir tipis di bibir net. Selanjutnya pertandingan seru ini berlanjut dengan duel ketangguhan bermain net. Dua, tiga kali saling berbalas, kok digentak, tidak dipukul tapi disentuh pelan dengan senar raket. Kok diam beberapa saat di bibir net, seakan malas menyeberang. Duel ini berakhir ketika kok dikembalikan tanggung, Abdul Hakim menyambar dengan smash loncat. “Yeeaaa..,” katanya sambil berteriak lepas ketika lawan terlambat mengantisipasi serangan tiba-tiba itu. Anggota Komisi V DPR RI dari FPKS ini tersenyum lebar, mesti ter-engah ia terlihat puas, lepas. Dari tribun terdengar tepuk tangan beberapa penonton menyatakan salut. “Perjuangan luar biasa....!” Itulah suasana yang terlihat di GOR Badminton DPR RI yang berada di halaman belakang gedung wakil rakyat Senayan, Jakarta. Sarana olah raga ini benar-benar dimanfaatkan beberapa anggota untuk menjaga kebugaran, melepas kepenatan, dite-

ngah padatnya jadwal rapat demi rapat yang terkadang menaikkan tensi, menegangkan. “Iya kita memilih melepas ketegangan di lapangan bulutangkis DPR ini, dekat karena satu komplek. Jadi habis rapat atau sebelum rapat kita bisa janjian dengan kolega, jangan lupa nanti badminton ya..,” ujarnya kepada Parle usai latihan awal pekan lalu. Olah raga untuk mengatasi ketegangan seperti yang disampaikan Abdul Hakim nampaknya sesuai dengan temuan para peneliti dari Duke University, Amerika. Mereka melaporkan 60 persen depresi ringan dan sedang akan berhasil diredam dengan olahraga tiga kali seminggu. Waktu yang diperlukan cukup 30 menit saja setiap latihan, dijamin stres hilang tanpa harus mengkonsumsi obat-obatan. Pendapat senada juga disampaikan Abdul Aziz Supeno anggota Komisi VI yang juga terlihat berlatih bersama. Ia mengaku sangat terbantu dengan dibangunnya fasilitas lapangan badminton tidak jauh dari tempat bekerja di Gedung Nusantara I. Ketika ketegangan meningkat,

kepenatan menyeruak diantaranya padatnya jadwal harian seperti rapat kerja dengan mitra kerja, rapat internal komisi, rapat panja, pansus, pertemuan fraksi, menerima konstituen, termasuk juga rapat rutin di kantor partai, solusinya yang paling pas baginya menghubungi beberapa teman dan segera menenteng tas berisi raket ke GOR Badminton. “Saya bisa 3 sampai 4 kali seminggu latihan badminton kalau kurang dari itu rasanya kok nggak bugar. GOR Badminton DPR jadi pilihan disamping dekat, fasilitasnya cukup lengkap,” paparnya wakil rakyat yang hari-hari bergelut dengan masalah BUMN, Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian. Gedung yang diresmikan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie pada bulan April 2010 ini terletak berdampingan dengan lapangan tenis. Yang paling menarik bahkan bagi seorang atlet nasional seperti Rosiana Tandean adalah dua lapangan badminton yang dilapisi karpet berwarna hijau muda berstandar internasional. Atlet yang pernah menjadi pasangan ganda Ivanna Lie foto:doc parle


ini, satu saat berkesempatan menjajal lapangan bersama anggota DPR Aria Bima. Kalaupun pemain terpaksa harus jatuh bangun saat menguber kok, dijamin kualitas karpet akan dapat melindungi dari luka lecet.

Fasilitas Penunjang

Wawan Dharmawan yang ditunjuk kesekjenan untuk mengelola lapangan menjelaskan cukup banyak anggota DPR yang meluangkan waktu menjaga kebugaran di GOR Badminton ini. Diantaranya, Ketua BKSAP Hidayat Nurwahid, Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edi, anggota Komisi IV Viva Yoga Mauladi, Komisi XI Nusron Wahid dan beberapa nama lain. “Kalau seandainya anggota DPR setelah berlatih dilapangan ingin melanjutkan rapat di gedung Nusantara, fasilitas kita juga mendukung. Ada ruang ganti, kamar mandi dilengkapi shower yang cukup representatif. Jadi set.. set, keringatan bersih, langung rapat lagi,” jelasnya. Parle sempat meninjau dua kamar mandi, dua toilet dan satu wastafel yang tersedia, cukup bersih dan kelihatan dirawat berkala. Air dari perlengkapan shower juga mengucur deras dan ada pilihan air panas atau dingin. Selesai mandi, bisa beresberes di depan wastafel dan memeriksa kerapihan di depan kaca besar yang disediakan. Setelah itu wus.. meluncur mengejar agenda selanjutnya. Kalau seandainya ada anggota yang kelupaan membawa perlengkapan latihan seperti, kaos dan celana badminton, sepatu dan kaos kaki, pihak penyelenggara juga sudah menyiapkannya. Demikian pula kok dan raket untuk latihan. Semua ada tinggal pilih, dan langsung latihan. Hanya saja harap maklum belum tersedia fasilitas peminjaman, semua masih cash and carry. Yang tidak kalah penting fasilitas Musalla. “Olah raga penting, olah jiwa lebih penting lagi,” kata anggota Komisi V Abdul Hakim mengingatkan. Tempat ibadah berukuran 5x4m itu

foto:doc parle

terlihat didukung fentilasi dan pencahayaan memadai. Perlengkapan shalat seperti sarung, sajadah, mukena juga tersedia. Untuk menjaga kesucian tempat wudhu disiapkan terpisah. Di GOR ini secara berkala setiap tahunnya dalam rangka HUT DPR RI dilaksanakan pertandingan persahabatan yang melibatkan anggota DPR, unit kerja pendukung, biro kesekjenan, wartawan, Bank Mandiri, DPD dan MPR. Pada saat lomba, tribun yang berada di sisi kiri dan kanan lapangan bisa terisi penuh sampai 400 orang pendukung tim yang bertanding. Itulah sisi lain kemeriahan di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Badminton dan Lobi

Dalam setiap proses politik selalu ada ruang untuk melakukan lobi sebelum sampai pada putusan akhir. GOR Badminton DPR sebenarnya

dapat menjembatinya dalam warna yang berbeda. Pada kondisi tertentu lobi dalam artian positif di lapangan golf, lapangan tenis dan badminton bisa lebih efektif mencari titik temu antar fraksi. Rapat di Gedung Nusantara yang mandeg sekian waktu, bisa saja cair setelah bicara dengan raket ditangan. Ini jelas sangat mendukung produktifitas kerja. Hidayat Nurwahid, menurut Wawan, pernah meminta untuk melengkapi GOR dengan ruang lobi mungkin berupa caffe kecil disamping tribun atas. Ini yang ingin diwujudkan tapi belum terlaksana. Pembicaraan informal untuk mendukung ide ini sudah dilakukan tapi keputusan resmi belum dibuat. “Sebagai supporting system dari tugas kedewanan kita siap menjalankan apabila ada keputusan pimpinan,” tambahnya. (iky) ***


67

POJOK PARLE

“Rumah Hantu” DPR

J

Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung

udul di atas terdengar cukup menyeramkan, tapi ini bukan judul Film Nasional yang sedang diputar di sejumlah bioskop twenty one di Jakarta. Istilah ini dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung saat acara Press Gathering dengan Koordinato-

68

riat Wartawan DPR baru-baru ini. Acara yang diikuti kurang lebih 100 wartawan DPR berlangsung di tempat yang indah dan sejuk tepatnya Ciater, Subang, Jawa Barat. Dihadapan puluhan wartawan, Pramono Anung menyampaikan kekha-


watirannya dengan pemberitaan DPR di berbagai media massa yang selalu mengolok-olok dan menghantam DPR secara terus menerus. Berita-berita yang dimuat tersebut sering kali bernada negatif. “Kalau ada anggota yang brengsek, terkena kasus pidana, kasus moral. Ya dihantam saja, dikritik habishabisan. Tapi, jangan lembaganya,” kata Pramono. Sebab, kata Pramono, jika media terus menerus menghantam institusi DPR, maka lama-lama gedung wakil rakyat tersebut akan menjadi “rumah hantu”. “Nanti lama-lama gedung DPR ini akan jadi ‘rumah hantu’. Hantu blau, maka anggota-anggota baru, yang akan mengisinya hantu-hantu baru,” katanya diiringi gelak tawa seisi ruangan. “Ini serius, nanti yang ada di gedung DPR ini hanya Bu Sekjen sama staf-stafnya saja,” tambahnya . Kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengemukakan, jika media terus menerus menghantam lembaga DPR, maka ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut akan meningkat. Pramono juga mengkhawatirkan, jika media terus menerus menjelekjelekkan institusi DPR, maka orangorang baik akan tidak mau masuk menjadi anggota dewan. Sekali lagi dia menegaskan, jika ada anggota dewan yang tidak benar, maka media boleh saja mengkritik habis-habisan terhadap anggota tersebut. Namun, tambahnya, jangan institusi DPR-nya yang dihabisi. Ucapan Pramono tersebut selalu disambut dengan tepuk riuh wartawan yang hadir. Pramono yang terlihat santai mengenakan celana jeans dibalut

foto:doc parle

dengan kemeja kotak-kotak dan jaket hitam tersebut tampak santai berbaur dengan para wartawan. Apa yang diucapkannya seolaholah mengalir apa adanya dan itulah mungkin kekhawatiran yang begitu mendalam sebagai salah seorang Pimpinan DPR. Mendengar pernyataan tersebut, salah seorang wartawan yang sedari tadi mendengarkan dengan serius berbisik dengan temannya :” Hebat ya Pak Pram, maksudnya sih dia mau menyampaikan kita jangan hanya menjelek-jelekkan lembaganya, yang salah kan oknum bukan lembaganya,” kata wartawan tadi. Menjawablah teman disebelahnya :” Memang politisi piawai, menyindir kita tanpa bermaksud menyindir, itulah hebatnya Pak Pram,” jawab temannya mengagumi politisi berlambang kepala banteng ini. Jadi inti sebenarnya, balancelah kita memuat berita, soalnya anggota yang baik-baik itu masih banyak,” tambah temannya lagi. “Good luck Pak Pram, semoga Program Doktornya cepat selesai dan menjadi politisi yang selalu membela wong cilik,” komentar wartawan itu lagi (tt)

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung sedang beramah tamah dengan Sekjen DPR RI Nining Indra Saleh

Suasana ramah tamah Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung dengan Wartawan Koordinatoriat DPR RI

Suasana Press Gathering dan outbound Pimpinan DPR RI, Sekjen DPR RI dengan Wartawan Koordinatoriat DPR RI


69

POJOK PARLE

70


Upaya Menjawab Masalah Pendidikan Tinggi Di Indonesia

Recommend Documents