UPAYA CINA DALAM MEMPERTAHANKAN KOMUNISME PASCA RUNTUHNYA UNI SOVIET ITA MELATI 1 NIM Abstract:

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2013, 1 (4): 1085-1100 ISSN 0000-0000, ejournal.hi.fisip-unmul.org © Copyright 2013

UPAYA CINA DALAM MEMPERTAHANKAN KOMUNISME PASCA RUNTUHNYA UNI SOVIET ITA MELATI1 NIM. 0902045007

Abstract: Post the Soviet Union collapse, communism didn’t have social power as before, and liberalization-led capitalism is the only ideology that triumphed even to this day. The loss power of communism in the international world also give effect to China which is a communist country. Democratization current carrying values of liberalization-capitalism turned into external pressure for China to participate in making changes towards democracy. Futhermore, the response of the domestic Chinese make external pressure to turn into internal pressure leads to internal political conflict between the ruling outocracy with the dominant class. Nonetheless, China chose to keep the values of communism. This is motivated by the importance role of communism in maintaining political stability, economic and China’s security. Thus, the China government decided to combine the values of communism into the China political system and operate the system in a consistent manner, both in society and state, in order to survive communism and accepted by the majority of Chinese People. Key Words: Communism of China, Stability, China’s Political System, and the Soviet Union Collapse Pendahuluan Dalam arti luas Ideologi Negara berarti segala cita-cita luhur, nilai-nilai dasar dan keyakinan-keyakinan yang ingin dijunjung tinggi sebagai pedoman hidup dalam berfikir baik dalam segi kehidupan pribadi ataupun umum. Dalam arti sempit ideologi adalah gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang akan menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak (Suseno, Fransn Magnis, 1992). Ideologi Negara merupakan consensus (mayoritas) warga Negara tentang nilai-nilai dasar Negara yang ingin di wujudkan melalui kehidupan Negara itu (Heuken, 1998). Jadi, sistem suatu negara sangat dipengaruhi oleh Ideologi negara tersebut dan sistem yang baik

1

Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: [email protected]

eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 1, Nomor 4, 2013: 1085-1100

mampu menentukan keberhasilan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Terdapat beberapa ideologi besar di dunia internasional, dan salah satunya adalah Komunisme. Cina merupakan salah satu negara penganut ideologi tersebut, dimana Cina mengartikan ideologinya sebagai ajaran, pandangan atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma kehidupan politik dan sosial, yang diterapkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah ada dan harus dipatuhi. Bagi Cina kebenaran komunisme tidak boleh dipermasalahkan berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip moral yang lain. Dalam bidang politik, komunisme bersifat dogmatis dan apriori sehingga tidak dapat dirubah atau dimodifikasi berdasarkan pengalaman sosial, karena itu ideologi Cina tidak mentolerir pandangan dunia atau nilai-nilai lain. Sedangkan dalam bidang ekonomi, Cina mengaplikasikan nilai-nilai komunisme tersebut sebagai pengendali jalannya ekonomi Cina yang mengarah pada ekonomi terbuka. Dengan mengkombinasikan sistem tersebut, Cina berhasil menjadi negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kelima dan pertumbuhan tercepat ekonomi mayor G20, menjadi eksporter terbesar di dunia dan importer terbesar kedua dunia. Dengan industrialisasi yang berkembang, Cina telah berhasil mengurangi angka kemiskinan dari 53% di tahun 1981 ke 8% di tahun 2001. (http://econ.worldbank.org) Kerangka Dasar Teori 1. Komunisme Komunisme adalah gerakan sosial-politik yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas dan bernegara terstruktur pada kepemilikan umum dari alat-alat produksi. Dalam teori Marxis, Komunisme merupakan tahap tertentu perkembangan sejarah yang pasti muncul dari perkembangan kekuatan produktif yang mengarah pada kekayaan materi berlimpah, untuk didistribusikan pada kebutuhan dan hubungan sosial yang didasarkan pada individu terkait.(Ebenstein, William. 1990) Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari pengambil alihan alat-alat produksi melalui peran Partai Komunis. Secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar, namun pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil dengan melalui perjuangan partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Sehingga, perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro.(Alfian, 1982) Demikian pula dengan ciri komunisme Cina yang diterjemahkan sebagai bagian dari sistem politik pemerintah nasional Cina yang saling terhubung dengan Partai Komunis, dimana Partai Komunis Cina mengontrol dan mengarahkan sistem tugas-tugas pemerintahan, sedangkan pemerintah pusat memegang kekuasaan dan wewenang utama di dalam negara kesatuan Republik Rakyat Cina.

1086

Upaya Cina Dalam Mempertahankan Komunisme Pasca Runtuhnya Uni Soviet (Ita Melati)

2. Kepentingan Nasional dan Internasional Kepentingan Nasional atau yang dikenal dengan istilah national interest pada hakekatnya merupakan salah satu komponen yang penting dalam Hubungan Internasional. Negara sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional sangat memerlukan kepentingan nasional atau national interest dalam melakukan interaksi antar Negara dalam lingkup global. Kepentingan nasional yang utama dari setiap Negara di dunia sebenarnya adalah sama, yaitu untuk tetap bisa mempertahankan eksistensi atau tetap survive.(Wardhani, 2012) Untuk mendefinisikan kepentingan nasional suatu negara, beberapa kriteria dapat digunakan seperti, 1) Kriteria ekonomi: Berbagai kebijakan ekonomi untuk meningkatkan posisi ekonomi negara dianggap sebagai kepentingan nasional. Misalnya, memperbaiki neraca perdagangan, memperkuat basis industri, menjamin akses terhadap minyak, gas, dan energi lain; 2) Kriteria ideologi: Mempengaruhi negara untuk mengadopsi cara-cara tertentu untuk melihat dunia dan kepentingan nasionalnya; 3) Akumulasi power: Melalui peningkatan kekuatan ekonomi, promosi ideologi, meningkatkan kapabilitas militer; 4) Keamanan militer: Pada intinya, kepentingan suatu negara ada upaya untuk mempertahankan keberlangsungan hidup (survival) bangsa dan keamanan nasional.(Daniel S. Papp, 1994) Cina sebagai negara komunis yang sedang mengalami perkembangan ekonomi pesat, perlu untuk mempertahankan nilai-nilai komunisme dalam sistem politiknya, hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran komunisme dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi dan keamanan yang merupakan bagian dari kepentingan nasional Cina. Dalam menjaga stabilitas nasional, Cina membutuhkan komunisme sebagai sistem yang mengatur, mengawasi dan mengontrol jalannya sistem bernegara dan bermasyarakat. 3. Konfusianisme Konfusianisme adalah suatu filsafat atau sikap yang berhubungan dengan kemanusiaan, tujuan dan keinginan. Dalam Konfusianisme manusia adalah pusat daripada dunia, manusia tidak dapat hidup sendirian, melainkan hidup bersamasama dengan manusia yang lain. Bagi umat manusia, tujuan akhirnya adalah kebahagiaan individu. Kondisi yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan adalah melalui perdamaian. Untuk mencapai perdamaian Khonghucu (Confucius) menemukan hubungan antar manusia yang meliputi Cinta Kasih dan Kewajiban, Peperangan harus dihindarkan dan Persatuan Besar dari seluruh dunia harus dikembangkan.(Takwin, Bagus. 2003) Penerapan prinsip Konfusionisme tercermin dalam hubungan antar masyarakat dan pemerintah di Cina, dimana keduanya sama-sama lebih mementingkan perdamaian ketimbang kekerasan, stabilitas ketimbang kekacauan, serta kepentingan jangka panjang ketimbang keuntungan jangka pendek. Negara sendiri sebenarnya merupakan perpaduan berbagai perbedaan yang tidak kentara, paling

1087


tidak di mata anggotanya. Perbedaan ini berasal dari pesan moral seperti yang dinyatakan oleh Ketcham berikut: “Perbedaan yang paling jelas dan tajam antara konsep negara orang barat dan Asia Timur berasal dari pengaruh konfusianisme yang mengatur persepsi moral di setiap ide politik dan kenegaraan.”(Redding, S.Gordon,1994) Artinya, negara yang berdasarkan konfusianisme dipandang anggotanya sebagai perbedaan namun dalam satu kesatuan. Individu mencapai tujuan dan harmoni kehidupan dalam konteks sosialnya sendiri. Kualitas kebenaran, keindahan, keharmonisan dan tatanan masyarakat tertanam pada hubungan antara keluarga dan negara, dimana penguasa juga dituntut berperilaku bijak. Adanya fakta yang menunjukkan mengakarnya moralitas dalam struktur sosial, memudahkan memahami cara masyarakat menghadapi akses dan eksploitasi otoritas. Dampaknya, seluruh program ekonomi pemerintah bisa dilaksanakan dengan baik, stabilitas politik yang kuat juga membuat investasi asing berbondong-bondong mengalir ke Cina. Dan hasilnya ekonomi yang berlangsung di Cina beberapa tahun terakhir telah melahirkan lapisan masyarakat baru yang lebih makmur. Pemerintah bertugas mengamankan kepentingan mereka sehingga laju pertumbuhan ekonomi Cina tetap terjaga melalui berbagai regulasi, penerapan hukum (law enforcement) dan birokrasi yang kuat.(Luhulima, James, 2006) Metodologi Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik dimana penulis menjelaskan latar belakang pemerintah Cina mempertahankan komunisme. Datadata yang disajikan ialah data sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka dan literatur-literatur, seperti buku maupun internet. Teknik analisis data yang digunakan adalah qualitative analysis. Hasil Penelitian Pasca runtuhnya Uni Soviet, komunisme sudah tidak memiliki kekuatan sosial seperti sebelumnya, bahkan setelah Perang Dingin mulai berkembanglah pemikiran sosialisme demokratik yang bertujuan mengoreksi kesalahan sosialisme-komunisme Uni Soviet dan membangun konsep alternatif sosialisme dalam hubungan dengan demokrasi sosial. Runtuhnya sosialisme komunisme menyebabkan liberalisme-kapitalisme menjadi satu-satunya ideologi yang berjaya bahkan hingga saat ini. Meskipun demikian, Cina sebagai salah satu negara penganut komunis tetap mampu mempertahankan ideologinya hingga sekarang. Hal ini dapat terlihat dari diterapkannya nilai-nilai komunisme dalam berbagai aspek kehidupan di Cina, baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Berikut deskripsi dari penerapan nilai-nilai komunisme tersebut, antara lain: 1. Dalam Bidang Politik Dalam bidang politik nilai-nilai komunisme dapat terlihat dari eksistensi Partai Komunis Cina (PKC) dengan mesin politbironya yang masih mewarnai kehidupan

1088


di Cina hingga sekarang. Cina mengganggap sistem kendali terpusat oleh negara merupakan cara yang paling efektif untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban di Cina. Dengan kekuatan partai yang mengontrol jalannya pemerintahan melalui interlocking system (proteksionis) dari personel partai dan struktur paralel pada partai, negara dapat tetap solid dan kuat. Birokrasi Cina diisi oleh anggota– anggota dari partai Komunis Cina, yang terdiri dari kaum elite (kepemimpinan), top elite (kader senior dalam partai dan pemerintahan), intermidiete-level (staf partai dan kantor pemerintahan), dan basic level (kader yang berhubungan langsung dengan rakyat). (http://hukum.kompasiana.com) Partai Komunis Cina merupakan sumber segala kekuasaan dan memiliki hak eksklusif untuk melegitimasi dan mengontrol semua organisasi politik. PKC menentukan tujuan sosial, ekonomi, dan politik bagi masyarakat. Pencapaian tujuan- tujuan ini diusahakan melalui rekrutmen dalam organ-organ partai di tingkat pusat maupun daerah. Dalam setiap birokrasi Cina, terdapat bagian kecil partai yang dipimpin salah satu anggota PKC yang mengarahkan organ negara tersebut. Sehingga, Partai selalu sanggup menggunakan kontrolnya dalam birokrasi negara dengan mengawasi personelnya. Demikianlah, struktur negara dan partai di Cina yang sangat mencirikan dan menonjolkan nilai-nilai komunisme, yang diterapkan secara Top and Down (dari atas ke bawah) dimana segala peraturan atau kebijakan dari pemerintah, harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Cina. (N.R. Yuliantoro, 2012) 2. Dalam Bidang Ekonomi Cina di masa Deng tetap menganut komunisme, namun dalam sisi praksisnya ideologi tersebut diterjemahkan secara fleksibel. Variabel utama yang dijadikan pertimbangan oleh Deng dalam menafsirkan ajaran komunis tersebut adalah kepentingan ekonomi. Pada tahun 1976 Deng mengakhiri isolasi yang dilakukan Cina terhadap bangsa barat dengan mengacu pada pasar sosialis yang membuka investasi asing dan riset tekhnologi. Dan Semenjak reformasi ekonomi di tahun 1978, Cina mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat kelima dan pertumbuhan tercepat ekonomi mayor G20, eksporter terbesar di dunia, dan importer terbesar kedua dunia. Hingga pada masa pemerintahan Hu Jintao, industrialisasi yang berkembang telah mengurangi angka kemiskinan dari 53% di tahun 1981 ke 8% di tahun 2001.( http://econ.worldbank.org) Hu Jintao akan berupaya menjadikan Cina sebagai negara “sosialis modern” dengan membuka diri dan beradaptasi terhadap tuntutan ekonomi global. Diantaranya mereformasi sejumlah perangkat hukum, seperti hak kepemilikan aset (properti) dan pajak penghasilan (perusahaan). Hak properti akan menjamin kepemilikan individual dan swasta yang sebelumnya dikuasai negara. Cina sekarang adalah perpaduan kapitalisme dan komunisme, dimana perekonomian Cina dijalankan berdasarkan kebijakan Ekonomi Terencana yang digagas dan dikontrol penuh oleh pemerintah Cina, namun disaat yang bersamaan menjalankan kebijakan Pasar Terbuka dengan menjalin kerjasama Internasional. Meskipun hal ini jauh dari apa yang telah dicita-citakan ketua Mao, dimana

1089


komunis tidak lagi menjadi komunisme sejati, namun bagi Deng bukan masalah sistem ekonomi kapitalis atau komunis, yang terpenting adalah bisa membawa kemakmuran bagi rakyat Cina. Dan hasilnya Cina mampu berubah menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia, sebagai negara kapitalis sejati yang bernapaskan komunis. 3. Dalam Bidang Sosial dan Budaya Pemerintah RRC berpendapat bahwa hak asasi manusia sepatutnya mencakup kepuasan hidup dan kemajuan ekonomi. Dengan kata lain, Cina melihat kemajuan ekonomi dan kepuasan hidup rakyatnya dengan meningkatkan situasi hak asasi manusianya. Terlepas dari sistem ekonominya yang mulai mengarah pada kapitalis, nilai-nilai Komunisme dalam sistem politik Cina yang mengutamakan kemakmuran bagi rakyat banyak justru mendapat simpati dan legitimasi dari masyarakatnya. Ditambah dengan prinsip Konfusianism yang begitu mengutamakan Harmoni dan kedamaiaan, membuat masyarakat Republik Rakyat Cina tetap bisa merasa nyaman dengan sistem yang totaliter. Selama ekonomi Cina mampu memakmurkan rakyatnya, rakyat Cina secara mayoritas akan memaklumi dan merasa nyaman dengan totaliter dan kerasnya rejim Komunis Cina. Konfusianisme, yang diajarkan di sekolah-sekolah dan bahkan merupakan bagian dari ujian pelayanan publik kekaisaran pada zaman dulunya. Hingga kini, konfusianism tersebut masih dipegang kuat (walaupun sudah banyak yang berubah berkaitan dengan Revolusi Kebudayaan) termasuk dalam tatanan birokrasi yang hirarkis di masyarakat China. Prinsip Konfusionisme sangat melekat baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara di Cina, pada dasarnya keberadaan prinsip inilah yang membedakan Komunisme Cina dengan Komunisme di Rusia pada masa Uni Soviet. Dengan kata lain, Komunisme Cina dapat bertahan hingga sekarang karena didukung oleh adanya prinsip Konfusionisme yang tidak dimiliki oleh Uni Soviet. Peran Komunisme Dalam Menjaga Stabilitas Politik Cina Komunisme Cina mampu membentuk sebuah sistem politik yang kuat dan memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan kebijakan. Melalui kemampuan tersebut pemerintah Cina mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan. Komunisme yang cenderung mengarah pada penerapan sikap otoriter pemimpin negara, dapat berdampingan dengan Cina yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan memiliki wilayah geografi yang luas, sehingga Cina membutuhkan sistem yang kuat untuk dapat mengendalikan dan menjaga stabilitas negara. Kekuatan komunisme Cina tidak berdiri sendiri, komunisme didukung oleh kebudayaan yang tidak dimiliki oleh komunisme pada masa Uni Soviet dahulu. Dimana Budaya Cina memiliki sebuah faham yang sangat dihormati, yaitu unconditinal power of emporer sebagai heavenly mandate, yang merupakan loyalitas dan harmoni yang mencerminkan moralitas Konfusian. Menurut faham

1090


ini pemeberontakan rakyat terhadap otoritas pemerintahan lebih untuk mengubah cara memerintah, bukan kepada perubahan struktur, nilai-nilai ataupun budaya Cina. Terminologi Cina (Zhongguo) yang berarti pusat kekuasaan (central kingdom) yaitu sebagai pusat budaya dunia dianggap pola budaya yang mampu menyatukan Cina selama 2000 tahun. (Susilo, Taufik Adi, 2008) Dalam faham ini Cina tradisional cenderung memiliki xenophobia yaitu sifat khawatir, curiga dan kurang menghormati orang asing, karena dipandang dapat merusak kehidupan rakyat Cina yang telah memiliki kebudayaan tinggi. Sifat ini selalu membuat Cina tetap bersatu dari kemungkinan ancaman pihak luar seperti tergambar dalam monumen Tembok Besar sebagai perisai menghadapi kemungkinan serangan luar. PKC telah mampu membangun semacam central kingdom yang mirip old emperor of China yang mempersatukan Cina hingga sekarang. Peristiwa Tiananmen pada tahun 1989 yang menuntut kebebasan berpolitik lebih luas, ternyata tidak mampu meruntuhkan sistem politik yang mempersatukan Cina tersebut. Jawaban Deng Xioping melalui reformasi ekonomi tampaknya dianggap tepat tanpa perlu mengubah struktur politik Cina. Pola politik tersebut biasa disebut sebagai neo-otoritarianisme atau neo-konservatisme yang mencerminkan keinginan memodernisasikan negara, terutama di bidang ekonomi, secara cepat tetapi di bidang politik secara gradual sehingga tidak mengganggu stabilitas kehidupan politik negara. (Susilo, Taufik Adi, 2008) Peran Komunisme Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Cina Weber mengatakan bahwa, tidak ada perkembangan kapitalis tanpa pengusaha, tidak ada pengusaha tanpa etika dan tidak ada etika tanpa nilai agama. Pemahaman kapitalisme Cina, bermula dengan asumsi bahwa ada fenomena khusus yang perlu dijelaskan. Fenomena tersebut merupakan kulminasi serangkaian proses yang perlu dilihat secara historis, dimana kepercayaan dan etika pelaku bisnis mempunyai peranan penting. Di Cina, komunisme diterjemahkan secara fleksibel dalam bidang ekonomi, hal ini terlihat dari perekonomian Cina yang berdampingan dengan sistem kapitalis, namun tetap berjalan berdasarkan kebijakan ‘ekonomi terencana’ dan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Meskipun masih diperdebatkan karena terkait dengan tipe lain, kombinasi berbagai ciri khas kapitalisme Cina menunjukkan kategori yang khas.(Redding, S.Gordon, 1994) Pada prakteknya, pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi masalah ekonomi yang muncul seperti, penyetabilan harga makanan yang memaksa pemerintah melemahkan kebijakan pengawasan pasar (market control). Walau ini adalah wacana jangka panjang, dalam kondisi darurat hal tersebut perlu dilakukan. Taktik anti-inflasi Cina tersebut menandai pemerintah tetap mempercayai sistem ekonomi komunis dengan perencanaan terpusat. Namun, semua itu tetap bergantung pada sektor usaha swasta untuk mencapai kedinamisan. Normalnya, harga- harga makanan, pakaian dan barang konsumen lainnya ditentukan pasar. Namun kenyataannya, pemerintah turut campur tangan dan mendikte sepertiga harga sejumlah komoditas termasuk bensin, pupuk dan

1091


kebutuhan pokok lainnya. (Susilo, Taufik Adi, 2008) Disinilah peran komunis dapat terlihat, dimana suatu bentuk kontrol penuh yang dilakukan pemerintah dapat mengendalikan dan memperbaiki kondisi yang tidak stabil menuju kearah stabilitas yang merupakan bagian dari kepentingan nasional Cina. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Cina akan terus berupaya untuk mempertahankan nilainilai komunisme di Cina. Upaya Nasional Cina Dalam Mempertahankan Komunisme Berdasarkan penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa komunisme memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik dan ekonomi di Cina. Mengingat pentingnya peran komunisme dalam mencapai kepentingan nasional Cina tersebut, maka pemerintah Cina memutuskan untuk terus mempertahankan komunisme. Berikut deskripsi dari upaya nasional Cina dalam mempertahankan komunisme tersebut, antara lain: a. Mempertahankan Nilai-nilai Komunisme Alasan pemerintah Cina mempertahankan nilai-nilai komunisme melalui PKC karena Partai Komunis Cina merupakan sumber segala kekuasaan dan memiliki hak eksklusif untuk melegitimasi dan mengontrol semua organisasi politik. PKC menentukan tujuan sosial, ekonomi, dan politik bagi masyarakat. pencapaian tujuan- tujuan ini diusahakan melalui rekrutmen dalam organ-organ partai di tingkat pusat maupun daerah. Ciri PKC yang paling menonjol sebagai sebuah organisasi politik adalah sifat dasarnya yang hirarkis, piramidal, dan terpusat. Struktur piramidal PKC terdiri atas empat tingkat organisasi utama: (1) organisasi pusat, (2) organisasi regional otonom dan propinsi, (3) organisasi distrik atau wilayah (xian), dan (4) organisasi primer cabang-cabang partai di sekolahsekolah, pabrik, dan komune-komune. (N.R. Yuliantoro, 2012) Dalam organisasi pusat terdapat Kongres Partai Nasional, dimana sesuai dengan tradisi partai Leninis, PKC menempatkan otoritas tertinggi pada Kongres Partai Nasional (KPN). KPN memiliki tiga komponen standar yang merupakan agenda tugas KPN secara keseluruhan: sebuah laporan politis dan ketua partai, sebuah laporan tentang revisi konstitusi partai, serta pemilihan Komite Sentral dan Komite Tetap Politbiro. Komite Sentral sendiri bertugas menentukan penyelesaian masalah dan membuat kebijakan ketika partai tidak dalam keadaan bersidang. Tetapi, jumlah anggota Komite Sentral yang besar menyebabkannya tidak efektif dalam pembuatan keputusan. Meskipun Komite Sentral jarang mengajukan kebijakan partai, namun ia harus menyetujui dan mensahkan berbagai kebijakan, program dan perubahan penting dalam organ- organ tingkat pusat. Politbiro dan Komite Tetap Politbiro, Prinsip 'demokrasi sentralistis' Lenin menginginkan agar kekuasaan dalam pembuatan keputusan partai diberikan kepada sejumlah kecil pemimpin kunci yang menduduki posisi puncak dalam struktur kekuasaan, yaitu Biro Politik (Politbiro). Konstitusi partai secara singkat menetapkan bahwa Politbiro harus dipilih oleh Komite Sentral ketika komite ini tidak bersidang. Pekerjaan Politbiro sehari-harinya dilakukan oleh

1092


sebuah Komite Tetap yang menempati puncak struktur piramidal partai. Pada hakikatnya, Politbiro dan Komite Tetap memiliki kekuasaan yang "tidak terbatas" atas kebijakan-kebijakan umum partai dan semua masalah penting dari rejim yang bisa mempengaruhi organ-organ partai. Politbiro juga memilih personil puncak untuk memimpin kantor-kantor partai, pemerintah dan militer yang jumlahnya sangat besar. Komite Tetap membuat keputusan dalam banyak hal, bahkan sering tanpa lebih dahulu berkonsultasi dengan Politbiro. Selain itu juga terdapat Organ-organ Utama Lainnya di dalam organisasi pusat, Komite Sentral dan Politbiro dibantu oleh sejumlah organ yang terpusat, yang bertanggung jawab dalam memutuskan kebijakan partai dan mengelola penyelesaian masalah-masalah partai. Alat-alat kelengkapan ini berhubungan dengan kegiatan rutin organisasi partai, propaganda, dan kerja seluruh organ partai secara terpadu. Selanjutnya, Organ-organ Partai Tingkat Provinsi yang secara teoritis merupakan komite-komite partai di tingkat provinsi memperoleh kekuasaan dan kongres-kongres partai di tingkat provinsi. Konstitusi partai 1982 memberi mandat bahwa kongres-kongres partai di tingkat provinsi dan wilayah otonom, di kota di bawah pemerintah pusat dan distrik-distrik diadakan sekali dalam 3 tahun. Setiap komite partai tingkat provinsi dikelola oleh suatu panitia kerja yang terdiri atas seorang Sekretaris Pertama dan sejumlah sekretaris dengan pangkat yang lebih rendah. Komite partai tingkat provinsi bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan pengarahan dalam empat bidang utama: (1) organisasi dan kontrol partai, (2) aktivitas-aktivitas perekonomian dalam bidang pertanian, industri, keuangan, dan perdagangan, (3) mobilisasi wanita dan pemuda, serta (4) riset dalam rangka penyusunan kebijakan. Pada tingkat organisasi yang paling rendah inilah fungsi-fungsi organisasi (rekrutmen anggota, pendidikan politik dan ideologi tentang garis partai) sungguh- sungguh dijalankan guna memelihara "hubungan yang erat dengan massa". Komite partai dalam suatu kelompok komunal merupakan supervisor yang mengelola dan memimpin seluruh aktivitas politik dan ekonomi masyarakat.(N.R. Yuliantoro, 2012) b. Menjalankan Sistem Pemerintahan Terpusat Untuk memahami lebih jauh tentang pemerintah nasional Cina dan hubungannya dengan partai, ada dua pendapat umum yang perlu diketahui lebih dahulu: (1) Partai Komunis Cina mengontrol dan mengarahkan sistem tugas-tugas pemerintahan yang kompleks. PKC merupakan institusi yang memegang peranan sentral dan mutlak, dan (2) Republik Rakyat Cina merupakan negara kesatuan di mana kekuasaan dan wewenang utama berada pada pemerintah pusat. (N.R. Yuliantoro, 2012) Kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat tersebut digunakan oleh Cina untuk menanamkan nilai-nilai komunisme dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat melalui dewan atau lembaga yang berwenang, seperti Kongres Rakyat Nasional yang merupakan badan tertinggi pemerintah dan mempunyai tugas-tugas konstitusional yang serupa dengan badan-badan parlementer yang ada di negara lain. Rumusan penting

1093


hasil KRN adalah keputusan-keputusan yang menyangkut pembangunan ekonomi dan keputusan bahwa KRN merupakan badan yang berwenang menetapkan konstitusi Cina. Dalam membuat konsep konstitusi, jumlah keanggotaan KRN yang begitu besar disesuaikan agar bisa dikendalikan. Satu masa sidang KRN umumnya berlangsung dalam dua minggu. Selama periode itu, hanya satu sidang pleno yang akan mendiskusikan dan menyetujui rekomendasi yang kemudian melaporkan kepada pemerintah pusat. Delegasidelegasi dibagi menjadi berbagai kelompok menurut wilayah dan mengadakan pertemuan sepanjang dua minggu itu. Dalam berbagai kelompok inilah ada kesempatan berdiskusi mengenai kepentingan nasional. Delegasi-delegasi memberikan usul dan permintaan kepada berbagai badan administratif pemerintah pusat. Pada bagian ini, biasanya wakil-wakil menteri yang mewakili pemerintah pusat hadir untuk menjawab pertanyaan atau memberikan informasi tentang urusan-urusan pemerintahan. Komite Tetap dipilih oleh KRN dan selanjutnya berwenang memimpin pemilihan ketua dan wakil ketua KRN serta menetapkan sidang KRN. Karena KRN bersidang paling banyak sekali dalam satu tahun, maka Komite Tetap mengontrol sebagian besar kekuasaan. Secara teori, Komite Tetap juga dapat mengendalikan Dewan Negara selaku badan eksekutif dan administrasi pemerintah pusat. Dewan Negara adalah organ eksekutif tertinggi yang menjalankan pemerintahan melalui sejumlah kementerian dan komisi fungsional. Menurut konstitusi, Dewan Negara terdiri dari perdana menteri, wakil perdana menteri, serta para kepala kementerian nasional dan komisi berikut wakil-wakil mereka. Masa jabatan perdana menteri adalah lima tahun dan seseorang dibatasi hanya boleh dua kali menjadi perdana menteri. Di samping itu, ada pula sebuah badan audit independen di bawah pengawasan perdana menteri yang bertugas mengaudit pendapatan dan pengeluaran berbagai kementerian dan komisi, baik di tingkat pusat maupun provinsi. Dalam sistem pemerintahan pusat terdapat Sistem Interlocking pemerintah dan Partai, yang dalam konstitusi Cina ada ketentuan bahwa "partai adalah pusat kepemimpinan seluruh Cina" dan "kelas pekerja melihat kepemimpinan negara melalui vanguard (barisan depan)-nya, yaitu Partai Komunis Cina." Hal ini berarti bahwa institusi pemerintahan di Cina diadakan untuk melayani partai. PKC mengawasi dan mengarahkan roda pemerintahan melalui sistem interlocking (saling bertautan) personel partai dan struktur yang paralel dengan pemerintahan negara. Dalam kenyataannya, Politbiro secara fungsional diorganisasikan secara paralel dengan kementerian pemerintah, dengan anggota-anggota yang mempunyai spesialisasi dalam berbagai aktivitas pemerintahan. (N.R. Yuliantoro, 2012) Dalam setiap birokrasi negara, selalu hadir bagian kecil partai yang dipimpin salah satu anggota PKC yang mengarahkan organ negara tersebut. Partai selalu sanggup menggunakan kontrolnya dalam birokrasi negara dengan mengawasi

1094


personelnya. Demikianlah, struktur negara dan partai di Cina yang diterapkan secara Top and Down (dari atas ke bawah) dimana segala peraturan atau kebijakan dari pemerintah, harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Cina. c. Peran Pemerintah atas Kepemilikan Perusahaan Pemerintah yang berkuasa sekarang yaitu Partai Komunis Cina membuat kebijakan untuk terlibat secara langsung dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Cina melalui beberapa perusahaan milik pemerintah Cina. Hampir semua lembaga keuangan di Cina dimiliki oleh negara dan sekitar 98% aset perbankan merupakan milik pemerintah. Di tahun 2011, 35% aktivitas bisnis dan 43% keuntungan yang dikuasai oleh perusahaan milik pemerintah Cina. Sedangkan ditahun 2012, perusahaan milik pemerintah (BUMN) menjadi tulang punggung ekonomi di Cina yang memproduksi lebih dari 50% barang dan jasa dan memperkerjakan setengah dari jumlah tenaga kerja di Cina. Perusahaan milik pemerintah yang terbesar adalah State Grid Corporation of China dan China National Petroleum Corporation and Sinopec. Meskipun terkesan mendominasi, pada dasarnya kebijakan tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian Cina, karena dengan kebijakan tersebut pemerintah Cina dapat segera bertindak dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul pada perekonomian Cina. Seperti pada saat krisis tahun 2008-2009, pemerintah secara hati-hati bertindak langsung dalam menangani krisis di Cina, yaitu dengan kombinasi mekanisme pasar dan peran pemerintah yang tepat, sebagai hasilnya perekonomian Cina dapat terhindar dari krisis tahun 2008-2009, sehingga Cina dapat kembali tumbuh ke arah yang lebih positif pada saat itu. d. Mempertahankan Kebudayaan Cina Terlepas dari sistem ekonominya yang mulai mengarah pada kapitalis, Sistem politik Komunisme yang mengandalkan dan mengutamakan kemakmuran bagi rakyat banyak. Justru mendapat simpati dan legitimasi dari masyarakatnya. Ditambah dengan prinsip Konfusianism yang mendarahdaging yang begitu mengutamakan Harmoni dan kedamaiaan. Membuat masyarakat Republik Rakyat Cina tetap bisa merasa nyaman dengan sistem yang totaliter. Selama ekonomi Cina mampu memakmurkan rakyatnya, rakyat Cina secara mayoritas akan memaklumi dan merasa nyaman dengan totaliter dan kerasnya rejim Komunis Cina. Konfusionisme berarti suatu bentuk budaya yang mekanismenya untuk mengawasi tingkah laku masyarakat yang dilahirkan dan dibesarkan dibawah pengaruh budaya tradisional Cina yang menekankan pada kehidupan keluarga dan perkembangan pribadi yang menginginkan kedamaian. Sehingga, terciptalah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan sebagai kepentingan bersama. Budaya Konfusianisme ini adalah dasar yang unik dari tingkah laku atau sikap masyarakat di Asia Timur khususnya Cina.

1095


Konfusianisme, yang diajarkan di sekolah-sekolah dan bahkan merupakan bagian dari ujian pelayanan publik kekaisaran pada zaman dulunya. Hingga kini, konfusianism tersebut masih dipegang kuat termasuk dalam tatanan birokrasi yang hirarkis di masyarakat China. Prinsip Konfusionisme sangat melekat baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara di Cina, pada dasarnya keberadaan prinsip inilah yang membedakan Komunisme Cina dengan Komunisme di Rusia pada masa Uni Soviet. Dengan kata lain, Komunisme Cina dapat bertahan hingga sekarang karena didukung oleh adanya prinsip Konfusionisme yang tidak dimiliki oleh Uni Soviet. Upaya Internasional Cina dalam Mempertahankan Komunisme Dalam upaya mempertahankan ideologinya, Cina tidak hanya melakukan upayaupaya dalam negeri (nasional) tapi juga didukung oleh upaya luar negeri (internasional). Hal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa komunisme merupakan sistem yang paling tepat bagi Cina dan sekaligus merupakan media yang mampu mendukung Cina dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Berikut beberapa upaya internasional yang dilakukan Cina untuk mempertahankan komunisme, antara lain: a. Mengkombinasikan Dua Sistem Cina di masa Deng tetap menganut komunisme, namun dalam sisi praksisnya ideologi tersebut diterjemahkan secara fleksibel. Variabel utama yang dijadikan pertimbangan oleh Deng dalam menafsirkan ajaran komunis tersebut adalah kepentingan ekonomi. Pada tahun 1976 Deng mengakhiri isolasi yang dilakukan Cina terhadap bangsa barat dengan mengacu pada pasar sosialis yang membuka investasi asing dan riset tekhnologi. Dan Semenjak reformasi ekonomi di tahun 1978, Cina mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat kelima dan pertumbuhan tercepat ekonomi mayor G20, eksporter terbesar di dunia, dan importer terbesar kedua dunia. (http://econ.worldbank.org) Cina sekarang adalah perpaduan kapitalisme dan komunisme, yang tentu jauh dari apa yang telah dicita-citakan ketua Mao, dimana komunis tidak lagi menjadi komunisme sejati, tidak lagi murni mengikuti jalan Deng Xiaoping, namun Deng mengatakan bahwa ‘tidak masalah kucing itu berwarna hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus’. Bagi Deng, sistem ekonomi itu seperti kucing, tak masalah bila ia kapitalis atau komunis, yang penting bisa menangkap tikus, membawa kemakmuran. Dan hasilnya Cina mampu berubah, menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia, yaitu negara kapitalis sejati yang bernapaskan komunis. b. Kebijakan Luar Negeri Cina Selain bidang ekonomi, upaya internasional Cina dalam mempertahankan komunisme juga terlihat melalui kebijakan luar negeri Cina dalam menyelesaikan kasus-kasus internasional. Peran Cina dalam kasus internasional tentu dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, baik kepentingan ekonomi maupun politik, dan termasuk didalamnya adalah kepentingan untuk menunjukkan eksistensi komunisme yang dimiliki Cina.

1096


1. Peran Cina dalam Kasus Taiwan dan Tibet Apapun yang terjadi dilingkungan internasional yang sarat dengan globalisasi, secara domestik pemimpin Cina menyadari eksistensi kekuasaan mereka akan selamanya diterima karena laju pertumbuhan ekonomi yang pesat tiap tahunnya. Sehingga meskipun pedoman ideologi yang dianut para pemimpin Cina sekarang berdasarkan pada konteks komunisme, kapitalisme, maoisme atau marxisme, tujuan utamanya mengacu pada kepentingan politik dan ekonomi Cina. Secara garis besar Cina dibawah pemerintahan Hu Jintao juga berupaya menerapkan politik satu Cina, dimana Cina akan terus melakukan upaya agar negara-negara dunia tidak mengakui keberadaan Taiwan dan Tibet sebagai negara yang merdeka, namun hanya sebagai negara yang berada diwilayah RRC (Republik Rakyat Cina). Cina dibawah Hu Jintao melakukan upaya agar Taiwan dan Tibet berada kembali sebagai negara bagian RRC. Hu Jintao menerapkan pemikiran politik satu Cina agar keberadaan Cina hanya satu di politik dunia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem komunisme Cina dapat mendukung tercapainya kepentingan nasional, baik melalui teknik-teknik paksaan maupun kerja sama.(Mas’oed, Mohtar, 1990) 2. Peran Cina dalam Kasus Semenanjung Korea Dalam kasus ini terlihat bahwa Cina lebih memilih digunakannya jalur diplomasi daripada jalur militer untuk menyelesaikan kasus internasional. Dalam skripsi Hendra Ananta mengenai Kebijakan Geopolitik Cina dalam Krisis Nuklir di Semenanjung Korea (2003-2007) menggambarkan tentang kepentingan Cina dalam masalah nuklir di Semenanjung Korea. (Hendra Ananta, 2009) Selanjutnya di dalam penelitian tersebut juga menggambarkan tentang kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Cina berdasarkan pada lima prinsip hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence) yaitu: a. Menghormati kedaulatan negara lain b. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain c. Semua negara memiliki derajat yang sama dan saling menghormati dalam hubungan internasional d. Penyelesaian sengketa dalam hubungan internasional diselesaikan melalui konsultasi secara bersahabat, serta e. Tidak melakukan agresi pada negara lain. Dalam masalah krisis nuklir di Semenanjung Korea, atas pertimbangan geopolitiknya serta untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di Asia Timur, Cina mengambil langkah-langkah persuasif bagi kedua belah pihak agar tidak terjadi konflik terbuka, yang dilakukan melalui upaya diplomasi bilateral terhadap kedua negara, baik terhadap Amerika Serikat maupun Korea Utara, selain itu Cina juga aktif melakukan upaya diplomasi multilateral melalui forum six party talks yang telah dimulai sejak bulan April 2003. Cina menekankan bahwa jalan terbaik untuk menyelesaikan krisis nuklir di Semenanjung Korea adalah dengan jalur diplomasi, melalui perundingan bilateral dan multilateral, bukan dengan jalan

1097


agresi militer yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara-negara di kawasan Asia Timur dan negara lain di sekitarnya. Selanjutnya, denuklirisasi kawasan Asia Timur adalah sebuah solusi bagi negaranegara di kawasan tersebut, karena dapat menjamin stabilitas politik, ekonomi serta keamanan, sehingga kekhwatiran akan terjadinya perlombaan senjata nuklir di masa-masa mendatang dapat dihindarkan. Kebijakan luar negeri yang dilakukan Cina dalam kasus Semenanjung Korea tersebut untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa Cina adalah negara komunis yang mampu bersahabat dengan negara lain dan menegaskan bahwa Cina bukanlah ancaman global. 3. Peran Cina dalam Kasus Iran-AS Pentingnya peran Komunisme dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi dan keamanan di Cina, membuat eksistensi Komunisme menjadi bagian dari kepentingan nasional Cina, maka demi tercapainya kepentingan tersebut pemerintah Cina berupaya menunjukkan dan membuktikan pada dunia internasional bahwa Cina adalah negara komunis yang juga mendukung terciptanya perdamaian dunia, hal tersebut dibuktikan melalui keterlibatannya dalam kasus-kasus internasional dengan memberikan jalan keluar yang bersifat persuasif. Selain kasus-kasus yang telah penulis deskripsikan diatas, Cina juga pernah terlibat dalam kasus Iran-Amerika Serikat, dimana dalam kasus tersebut Cina menolak untuk terlibat melakukan embargo terhadap minyak Iran yang diserukan AS. Penolakan Cina tersebut jelas berpengaruh terhadap kegagalan Amerika Serikat dalam melakukan tekanan kepada negara lain demi menjalankan kepentingan nasionalnya. Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Cui Tiankai mengatakan secara jelas bahwa kerjasama Cina-Iran murni kerjasama perdagangan dan energi, tidak ada hubungannya dengan nuklir. Cui berkomentar tentang proyek pengembangan nuklir Iran harusnya sesuatu yang dihormati sebagai bentuk kebijakan dalam negeri negara yang berdaulat. Pernyataan itu disampaikan Cui saat menerima Menteri Keuangan AS Timothy Geither yang berkunjung ke Beijing untuk mendapatkan dukungan terkait sanksi anti-minyak Iran. Kesimpulan Pasca runtuhnya Uni Soviet, komunisme sudah tidak memiliki kekuatan sosial seperti sebelumnya, bahkan setelah Perang Dingin mulai berkembanglah pemikiran sosialisme demokratik yang bertujuan mengoreksi kesalahan sosialisme-komunisme Uni Soviet dan membangun konsep alternatif sosialisme dalam hubungan dengan demokrasi sosial. Runtuhnya sosialisme komunisme menyebabkan liberalisme-kapitalisme menjadi satu-satunya ideologi yang berjaya bahkan hingga saat ini. Hilangnya kekuatan komunisme di dunia internasional juga memberikan pengaruh kepada Cina yang merupakan negara komunis.

1098


Arus demokratisasi yang membawa nilai-nilai liberalisme-kapitalisme berubah menjadi tekanan eksternal bagi Cina untuk ikut melakukan perubahan ke arah demokrasi. Hal ini terjadi tepat pada waktu pembangunan dalam negeri Cina sedang berlangsung, sehingga arus demokratisasi tersebut berhasil mendapatkan perhatian dari kelompok prodemokrasi di Cina. Dampaknya, tekanan eksternal tersebut berubah menjadi tekanan internal yang mengarah ke konflik politik dalam negeri antara penguasa otokratis dengan kelas dominan. Meskipun demikian, nilai-nilai komunisme masih mewarnai berbagai aspek kehidupan di Cina, baik dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial. Bukan tanpa alasan, Komunisme Cina berjalan sebagai sistem politik pemerintah nasional Cina yang saling terhubung dengan Partai Komunis, dimana Partai Komunis Cina mengontrol dan mengarahkan sistem tugas-tugas pemerintahan, sehingga komunisme memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas politik, ekonomi maupun keamanan Cina. Pentingnya pengaruh komunisme, membuat pemerintah Cina memutuskan untuk melakukan berbagai upaya nasional dan internasional demi mempertahankan eksistensi komunisme. Melalui upaya nasional dan internasional tersebut, Pemerintah Cina berhasil mempertahankan eksistensi komunisme hingga sekarang. Mengkombinasikan nilai-nilai komunisme ke dalam sistem pemerintahan dan menjalankan sistem tersebut secara konsisten, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, merupakan bagian dari strategi agar komunisme Cina dapat terus bertahan dan diterima oleh mayoritas rakyat Cina. Referensi Buku Alfian. 1982. Kebudayaan dan Manusia Indonesia. Jakarta: LP3ES. Daniel S. Papp, Contemporary International Relations: Framework for Understanding, US: Macmilan College, 1994. Ebenstein, William. Isme-isme Dewasa ini: Edisi Kesembilan. Erlangga: Jakarta. 1990. Luhulima, James. Sistem Kendali Terpusat, Dasar Kemajuan China, dalam: Cermin dari China, Geliat Sang Naga di Era Globalisasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006. Mas’oed, Mohtar. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES. 1990. Redding, S.Gordon. Jiwa Kapitalisme Cina. Jakarta: Abdi Tandur. 1994. Susilo, Taufik Adi. China Connection. Yogyakarta: Garasi. 2008. Takwin, Bagus. Filsafat Timur:Sebuah Pengantar ke Pemikiran-pemikiran Timur. Yogyakarta: Jalasutraha, 2003. Wardhani, Baiq. 2012. National Interest. Materi kuliah disampaikan pada kuliah pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Surabaya: Universitas Airlangga. 8 Oktober 2012

1099


Skripsi Hendra Ananta.2009. Kebijakan Geopolitik Cina dalam Krisis Nuklir di Semenanjung Korea (2003-2007). Samarinda. Tidak dipublikasi. Samarinda. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Internet Fighting Poverty: Findings and Lessons from Cina’s Success (World Bank) dalam situs http://econ.worldbank.org/ pada tanggal 23 Mei 2013 Heuken, 1998. Study of structural properties dalam situs http://www.unidue.de/wet/publikationen_1998_en.shtml pada tanggal 11 April 2013 Ideologi negara menurut Fransn Magnis Suseno dalam situs http://www.scribd.com/doc/86167748/IDEOLOGI-NEGARA, pada tanggal 21 Agustus 2013 N.R.Yuliantoro, ekonomi Cina kontemporer, Politik Pemerintahan Cina diakses dari http://rachmat.staff.ugm.ac.id/ tanggal 26 Agustus 2013 Penegakan Hukum, diakses dari http://hukum.kompasiana.com/2011/08/25/penegakkan-hukum-danhukuman-mati-kunci-sukses-reformasi-cina-polhankamnet-25/ pada tanggal 14 Oktober 2012

1100

UPAYA CINA DALAM MEMPERTAHANKAN KOMUNISME PASCA RUNTUHNYA UNI SOVIET ITA MELATI 1 NIM Abstract:

Recommend Documents