POLITIK BAHASA DAN PENGGUNAAN BAHASA RUSIA DI UZBEKISTAN PASCA-UNI SOVIET

POLITIK BAHASA DAN PENGGUNAAN BAHASA RUSIA DI UZBEKISTAN PASCA-UNI SOVIET

Nugroho Ajie Basuki*), dengan Reynaldo De Archellie M.Si sebagai pembimbing

Program Studi Rusia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia Russian Studies, Faculty of Humanity, University of Indonesia

e-mail: [email protected]

Abstrak

Penelitian ini membahas penggunaan bahasa Rusia di Uzbekistan pasca-Uni Soviet berkaitan dengan politik dan perencanaan bahasa di Uzbekistan. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis, dengan mengumpulkan data dari undang-undang, dan hasil survey dari beberapa lembaga survey, lalu dianalisis dengan teori-teori politik dan perencanaan bahasa bahasa. Bukti-bukti yang terdapat di dalam skripsi ini menunjukkan bahwa Uzbekistan menerapkan Politik dan Perencanaan bahasa secara umum pada kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan media massa dengan tujuan membangun identitas nasional dan integrasi sosial. Berkaitan dengan penerapan politik bahasa tersebut, terjadi bilingualisme bahasa di Uzbekistan dengan penggunaan bahasa Rusia dan bahasa Uzbek pada berbagai bidang. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa Rusia di Uzbekistan mengalami penurunan, walaupun masih digunakan secara luas.

Kata Kunci: Bahasa Rusia, Politik Bahasa, Republik Uzbekistan

Language Policy and The Use of Russian Language in Post-Soviet Uzbekistan Abstract

This research explains the use of Russian language in post-Soviet Uzbekistan related to its language policy. This thesis uses descriptive-analytical method, with the constitution and language law of Uzbekistan as primary sources, and results of survey on language use in Uzbekistan from numerous institutions, then analyzed with language policy and planning theories . The evidence in this thesis shows that Uzbekistan has been implementing language policy and planning in spheres of general life, education, and mass media in purpose of building the national identity and social integrity. Related to the implementation of language policy, bilingualism occur in Uzbekistan with the use of Russian language and Uzbek language in many spheres of life. It is then concluded that the use of Russian language is reduced although it is still widely spoken.

Politik bahasa ..., Nugroho Ajie Basuki, FIB UI, 2013

Keywords: language policy, Russian language, Republic of Uzbekistan

1. Pendahuluan Bahasa adalah suatu instrumen sistematis untuk berkomunikasi, baik melalui bunyi maupun tanda atau simbol. Selain sebagai alat komunikasi bahasa juga merupakan identitas sebuah bangsa. Di dalam buku berjudul ‘Pesona Bahasa’, Harimurti mengungkapkan bahwa “di antara semua ciri budaya, bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa tiap kelompok sosial merasa diri sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok lain (dalam Kushartanti, Yuwono, dan Lauder (ed.)2005: 5-6). Bahasa Rusia merupakan salah satu dari 10 bahasa di dunia dengan jumlah penutur tertinggi1. Menurut sensus tahun 2010 yang dilakukan oleh Dinas Federal Statistik Negara (Федеральная cлужба государственной cтатистики (Federal’naja služba gosudarstvennoj statistiki) Federasi Rusia sendiri memiliki jumlah penduduk sekitar 143 juta jiwa . Bahasa Rusia juga tidak hanya digunakan di Rusia, tetapi di negara-negara bekas Uni Soviet. Dalam konteks internasional bahasa Rusia merupakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa – Bangsa2, juga beberapa organisasi internasional lainnya. Beberapa ahli berpendapat bahwa penutur bahasa Rusia akan berkurang (Gradirovsky, Esipova, 2008). Hal ini dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan bahasa di negaranegara bekas Uni Soviet. Kebijakan bahasa yang diambil tentu bervariasi. Di Asia tengah sendiri Kazakhstan dan Kyrgistan menyatakan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi bersama bahasa nasional mereka, sementara Uzbekistan, Tajikistan, dan Turkmenistan memilih bahasa nasional mereka sebagai bahasa resmi. 1

Bahasa Rusia dipelajai di seluruh dunia, dan masih digunakan secara luas di negara-negara bekas Uni Soviet (http://www.bbc.co.uk/languages/russian/soap/facts.shtml) diakses pada 19 November2012.

2

Bahasa-bahasa resmi PBB adalah bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Rusia, Arab, Cina. (http://www.un.org/en/aboutun/languages.shtml) diakses pada 15 desember 2012


Kebijakan bahasa tentunya mempengaruhi penggunaan bahasa Rusia di negara–negara tersebut,

namun penulis mengkhususkan

pengkajian negara Uzbekistan. Thomas

McCray dalam bukunya ‘ Modern World Nations, Uzbekistan’ menyatakan bahwa: -

Uzbekistan memiliki penduduk lebih banyak dari negara-negara sekitarnya bila digabung sekalipun

-

Uzbekistan memiliki pusat-pusat sejarah dan budaya yan penting di Asia Tengah, termasuk Bukhara, Khiva, Kokand, Samarkand, Marakanda, dan Tashkent sebagai pusat pemerintahan Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet di Asia Tengah

-

Uzbekistan mengendalikan sebagian besar tanah produktif di lembah Ferghana, memegang ekspansi stepa produktif terbesar di kawasan Asia Tengah, dan mendominasi laut Aral

-

Terdapat populasi Uzbekistan yang cukup signifikan di negara-negara sekitarnya.

-

Uzbekistan memiliki potensi terbesar dalam hal militer di Asia Tengah

-

Ketidakstabilan politik di Uzbekistan mempengaruhi Asia Tengah

-

Uzbekistan merupakan pencetus gerakan regional Turkistan, dari pengaruh dan posisi sentralnya di Asia Tengah, Uzbekistan dapat mengumpulkan kekuatan regional dari kebangkitan gerakan pan-regional dan struktur pemerintahan sekuler (2004: 90-91).

Fakta tersebut menjadi latar belakang penulis mengkaji hanya negara Uzbekistan. Penulis menganggap Uzbekistan dapat mewakili kondisi umum penggunaan bahasa Rusia di Asia Tengah. Permasalahan yang diangkat di dalam naskah ringkas ini adalah bagaimana penggunaan bahasa Rusia di Uzbekistan dalam kaitannya dengan kebijakan bahasa yang diterapkan di negara tersebut.


2. Tinjauan Teoritis

Pada penelitian ini, disebutkan sebuah istilah, yaitu “Politik Bahasa”. Kembali kepada istilah politik bahasa, Ronald Schmidt, Sr menyatakan bahwa politik bahasa ialah pengembangan kebijakan publik yang mengarah pada penggunaan otoritas untuk mempengaruhi aspekaspek bervariasi dari status, dan penggunaan suatu bahasa dibawah yurisdiksinya (Ricento, 2006: 97). S. N. Kuznesov di dalam artikelnya yang berjudul ‘Язык и политика’ (Jazyk I politika) (Bahasa dan politik) menjelaskan bahwa terdapat dua aspek dalam hubungan politik dan bahasa. Pertama, bahasa sebagai alat politik dan kedua, bahasa sebagai objek politik. Aspek yang pertama menjelaskan mengenai penggunaan bahasa sebagai alat untuk mempengaruhi masyarakat guna mendapatkan tujuan politik tertentu. Pada aspek pertama ini, politik dan perencanaan bahasa digunakan sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan negara. Pemahaman ini dijelaskan oleh Ronald Schmidt, Sr bahwa kebijakan bahasa melibatkan pengembangan kebijakan publik yang menuju pada penggunaan otoritas negara terhadap status dan penggunaan bahasa di bawah wilayah hukumnya. Politik bahasa menjadi agenda politik saat para pelaku politik menyadari ada hal yang penting yang sedang dipertaruhkan berkaitan dengan status, dan suatu bahasa yang digunakan di masyarakatnya sehingga diperlukan adanya intervensi dari pemerintah (Ricento, 2006: 97). Lebih lanjut mengenai situasi tersebut, Schmidt merumuskan dua hal yaitu politik identitas dan persamaan. Berkaitan dengan politik identitas, dapat dilihat kembali pernyataan oleh Brown dan Ganguly bahwa bahasa adalah penanda penting bagi suatu kelompok, mendefinisikan batasan bagi suatu kelompok dan menentukan keanggotaan seseorang dalam grup tersebut (Brown, Ganguly, 2006:3-4). Situasi lebih detail digambarkan oleh Jan Blommaert. Politik bahasa memproyeksikan suatu bahasa pada identitas nasional. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut bahasa perlu dikembangkan dan distandardisasi. Tradisi tuturan lisan yang beredar di masyarakat diramu dan distandaridsasi sehingga menjadi satuan linguistik dengan


nama, sebagai contoh bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan lain-lain. Identitas nasional kemudian ditambahkan dengan aspek lain sehingga didefinisikan sebagai satuan politik, ideologi, dan linguistik dibandingkan sebagai satuan etnis atau budaya. Pada akhirnya situasi ideal bagi perencana bahasa ialah tercapainya kondisi dimana masyarakat menggunakan satu bahasa dan menghilangnya bahasa lain seperti misalnya bahasa warisan kolonial dan bahasabahasa lokal sebagai satuan tradisional (Ricento, 2005: 242-247). Jan Blommaert mengilustrasikan situasi ini terhadap proses pembentukan identitas di Tanzania. Tanzania merdeka berupaya membangun hegemoni sosial, bahasa Swahili sebagai bahasa nasional mereka berperan di sini. Dalam istilah identitas nasional, warga Tanzania dibentuk menjadi seorang sosial, Afrika, dan seorang individu monolingual berbahasa Swahili. Identitas nasional Tanzania didefinisikan secara politis-ideologis dan linguistik sebagai negara sosialis berbahasa Swahili, dibanding identitas etnis atau istilah budaya lainnya (Ricento, 2006: 246-247). Model pembentukan identitas nasional seperti Tanzania dapat dijadikan acuan sebagai perbandingan, Rumusan kedua mengenai persamaan, yaitu sebuah legitimasi politik berkenaan dengan persamaan peluang, hak maupun peran tiap kelompok dalam masyarakat. Situasi ini terkait dengan integrasi nasional, Secara konseptual, integrasi nasional mengandung implikasi penyatuan perbedaan

elemen-elemen

sosial,

ekonomi,

politik,

agama,

etnis

dan

geografis dalam satu negara (nation-state) (Fisher, 1971: 12). Aspek kedua dalam politik bahasa adalah bagaimana politik mempengaruhi perkembangan sebuah bahasa (Kuznesov, 2008: 2). Aspek kedua hubungan antara bahasa dan politik menjelaskan tentang bagaimana politik mempengaruhi perkembangan sebuah bahasa. Aspek kedua inilah yang disebut sebagai “politik bahasa”. Politik bahasa sering disandingkan dengan istilah “perencanaan bahasa” (language planning) (Kuznesov, 2008: 2). Setidaknya ada tiga objek dalam politik bahasa. Objek politik bahasa yang pertama adalah bahasa atau sekelompok bahasa yang digunakan di masyarakat. Memperjelas pengertian dari bahasa atau sekelompok bahasa yang digunakan masyarakat sebagai objek politik, kita dapat mengambil rumusan dari Andrea Donakey. Dalam desertasinya Donakey menyatakan bahwa putusan-putusan politis berpengaruh besar


terhadap penggunaan bahasa di suatu kelompok tertentu saat diimplementasikan secara vertical dari atas ke bawah, dalam hal ini pemerintah. Selanjutnya Donakey memaparkan empat macam perencanaan sebagai berikut:

1. Perencanaan status, yaitu pertimbangan mengenai lingkup penggunaan bahasa, misalnya sebagai bahasa resmi suatu negara, dan status lainnya. 2. Perencanaan corpus, yaitu modifikasi atau memaksakan penggunaan alfabet tertentu, sintaksis, leksiko, pelafalan tertentu. 3. Perencanaan Akuisisi, yaitu berhubungan dengan bagaimana bahasa didistribusikan, yang bisa juga melibatkan peluang terhadap penggunaan bahasa tertentu untuk meningkatkan jumlah penutur 4. Perencanaan prestise, yaitu memainkan atau mempromosikan citra bahasa di masyarakat. (Donakey, 2007:11) Donakey lalu menjelaskan secara garis besar otoritas pemerintah paling terlibat dalam perencanaan bahasa tersebut. Objek kedua adalah situasi bahasa. Situasi bahasa di sini diartikan sebagai interaksi dan hubungan antar bahasa yang digunakan oleh masyarakat. Melihat objek kedua yaitu situasi bahasa, ada interaksi antara bahasa resmi dengan bahasa lain misalnya bahasa minoritas di masyarakat. Stephen May merumuskan interaksi antar bahasa ini menjadi 3 tahap. Tahap pertama ialah adanya tekanan terhadap minoritas untuk menggunakan bahasa dari kaum mayoritas, terutama dalam ranah formal. Pada tahap kedua ialah periode terjadinya bilingualisme di mana dua bahasa dipakai pada saat bersamaan, namun umumnya dicirikan dengan berkurangnya penutur bahasa minor terutama di penduduk usia muda. Tahap terakhir adalah terjadinya pergeseran bahasa menjadi bahasa mayoritas di masyarakat, di sini bahasa minoritas tetap diingat masyarakat tetapi tidak digunakan secara luas dalam komunikasi (Ricento, 2006: 258)


Objek ketiga adalah situasi komunikasi, yaitu pembentukan perilaku-perilaku dalam percakapan, identitas bahasa, dan tingkatan-tingkatan bahasa yang digunakan di sebuah kelompok masyarakat ketika berkomunikasi, misalnya penggunaan kata-kata tabu, dialekdialek atau jargon-jargon tertentu (Kuznesov, 2008: 4). Seorang linguist bernama Paul Hopper berpendapat bahwa tidak ada struktur tetap secara alamiah dalam berbahasa. Tiap penutur selalu menggunakan pengalaman dari komunikasi sebelumnya pada situasi, topik, dan lawan bicara yang sama, sehingga terjadi proses yang rumit dari peminjaman, percampuran, dan penciptaan gaya tutur dari bahasa lain (Ricento, 2006:4). Selain sebagai alat politik, dengan memainkan tiga objek bahasa tersebut politik dan perencanaan bahasa bertujuan untuk mempengaruhi bahasa itu sendiri. Kuznetsov lalu menambahkan mengenai tujuan perencanaan bahasa. Untuk sebuah bahasa yang telah terbentuk sejak lama, seperti bahasa Rusia, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya, politik bahasa berperan dalam melestarikan, menjaga, dan juga mengubah bahasa tersebut. Tujuan lain dari politik bahasa adalah untuk menciptakan bahasa tulis baru (contohnya bahasa

Indonesia), memperbarui

fungsi

dari

bahasa-bahasa

yang

hampir

punah

(contohnya bahasa Ibrani), menciptakan sistem bagi penggunaan bahasa daerah, dan menciptakan sebuah bahasa internasional (Kuznesov, 2008: 5) Mengacu terhadap teori-teori tersebut, pembahasan dilakukan penulis terhadap politik bahasa yang diterapkan Uzbekistan, dan pengaruhnya terhadap penggunaan bahasa Rusia. Politik Bahasa di Uzbekistan ditunjukkan melalui undang-undang dasar, dan undang-undang mengenai bahasa resmi, sementara penggunaan bahasa Rusia secara umum dapat dilihat dari angka survey dari beberapa periode. 3. Sumber Data Terdapat dua sumber data penulisan naskah ringkas ini. Sumber data pertama adalah sumber data primer, yaitu: -

Konstitusi Uzbekistan yang disahkan sejak tahun 1992, diunduh dari http://www.gov.uz/en/constitution/.


-

Konstitusi mengenai penggunaan bahasa resmi di Uzbekistan yang disahkan tahun

1989

dan

diamandemen

terkahir

pada

1995,

diunduh

dari

http://www.refworld.org -

Kurikulum pendidikan di Uzbekistan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Uzbekistan kepada PBB tahun 2010, diunduh dari http:// www.ibe.unesco.org

Sumber data kedua ialah sumber data sekunder yang berasal dari data survey yang diambil dari Russian Center of Demographic and Human Ecology (CDHE), data sensus, jurnal ilmiah, artikel berita, dan beberapa sumber lainnya dari internet. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptifanalitis, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti gagasan atau pemikiran manusia yang telah tertuang dalam bentuk naskah primer maupun naskah sekunder dengan melakukan studi kritis terhadapnya. Di dalam metode ini diperlukan pengumpulan data-data yang ada mengenai informasi yang dicari yang berasal dari tulisan maupun artikel atau karya ilmiah. Selanjutnya metode kepustakaan melengkapi dari metode deskriptif-analisis. Studi pustaka dilakukan untuk menemukan literatur-literatur yang mendukung untuk melakukan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh. Menurut Mustika Zed, studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (2004:3). 4. Analisis Sebelum melanjutkan pembahasan mengenai politik bahasa di Uzbekistan, diperlukan sedikit pemahaman

mengenai

sejarah

singkat Uzbekistan. Sebelum

menjadi bagian dari

Kekaisaran Rusia, wilayah tersebut merupakan wilayah yang relatif terisolasi dan dikenal dengan satuan yang disebut Turkestan (Grenoble, 2003:137). Kontak antara bangsa Rusia dengan bangsa-bangsa dari Asia tengah sendiri diawali dengan penaklukan wilayah-wilayah Rusia kini oleh suku-suku nomaden Asia tengah. Di


bawah kepemimpinan Ivan IV “ the terrible”, Rusia memulai penaklukkan Asia tengah melalui Kazan pada 1552 ( Fahruroudji, 2005: 50) Dominasi Rusia terhadap Asia Tengah terus berlanjut. Pasukan Rusia bergerak sepanjang sungai Syr-Darya, membangun pertahanan, dan mengambil penduduk lokal menambah pasukan.

Dari sisi yang lain, Rusia memasuki pegunungan Tien Shan melalui Siberia.

Perlahan-lahan wilayah-wilayah tersebut mulai ditaklukkan, pada 1865 Tashkent jatuh ke tangan Rusia, diikuti Samarkand pada 1868 (Rashid, 1994: 47). Pada tahun 1867, Rusia mendirikan pemerintahan Turkestan yang berpusat di Tashkent (Grenoble, 2003:141). Pusat pemerintahan tersebut menjadi perpanjangan Tsar menjalankan roda pemerintahan di Asia Tengah sampai berdirinya Uni Soviet. Pada awal revolusi Bolshevik dan berdirinya Uni Soviet, wilayah yang kini menjadi negara Uzbekistan berada dibawah pemerintahan berbeda, yaitu Turkestan SSR, Republik Soviet Bukhara, dan Republik Soviet Khorezm (Grenoble, 2003:143). Wilayah tersebut juga mencakup sebagian Turkmenistan dan Tajikistan sekarang. Pemerintah Uni Soviet akhirnya menyatukan tiga pemerintahan tadi. Uzbekistan secara resmi digabungkan dengan Uni Soviet pada 13 mei 1925 (Fahrurodji, 2005: 139). Empat tahun kemudian, sebagian wilayah Republik Sosialis Soviet Uzbekistan dijadikan sebuah entitas baru yaitu Republik Sosialis Soviet Tajikistan (Grenoble, 2003: 145). Proses ‘Sovietisasi’ di Uzbekistan pada periode 1930-1980an dianggap masa yang cukup damai oleh para ahli sejarah di barat (Everett-Heath,2003:36). Kaum Intelegentsia di Uzbekistan

mendukung

proses ‘Sovietisasi’ tersebut. Kebijakan Uni Soviet yang

memberikan kesempatan bagi orang-orang Uzbekistan untuk terlibat dalam pemerintahan juga berperan menciptakan suasana kondusif. Secara umum dalam kurun waktu 19171980an Uzbekistan mencapai perkembangan sosio-ekonomi yang cukup signifikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, turunnya angka kematian ibu hamil dan buta huruf (Melvin, 2005: 23). Kebijakan perestroika yang terjadi pada akhir 1980an memberikan peluang bagi negaranegara Uni Soviet untuk memisahkan diri. Pada oktober 1989, dewan legislatif Uzbekistan mengesahkan undang-undang baru yang menyatakan Uzbekistan sebagai bahasa resmi


menggeser bahasa Rusia (Melvin, 2005:25). Seluruh negara-negara Uni Soviet hampir secara bersamaan menetapkan undang-undang baru mengenai bahasa. Pada negara-negara pecahan Uni Soviet di regional Eropa dan Trans-Kaukasia, hanya Belarusia yang masih memberikan status “bahasa resmi” kepada bahasa Rusia. Wilayah bekas Uni Soviet di Asia Tengah sendiri yang saat ini terbagi menjadi lima negara memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda. Kazakhstan dan Kyrgistan masih menjadikan bahasa Rusia sebagai bahasa resmi bersama dengan bahasa asli mereka, di Turkmenistan dan Tajikistan bahasa Rusia disebut sebagai bahasa antar-etnis, di Uzbekistan bahasa Rusia tidak lagi memiliki status khusus. Tabel 1.1 Status Bahasa Rusia di negara-negara bekas Uni Soviet

Negara

Status bahasa Rusia

Belarus

Bahasa Resmi

Ukraina

-

Moldova

-

Estonia

-

Latvia

-

Lithuania

-

Azerbaijan

-

Georgia

-

Armenia

-

Kazakhstan

Bahasa resmi

Kyrgiztan

Bahasa resmi

Tajikistan

Bahasa antar-etnis

Turkmenistan

Bahasa antar-etnis

Uzbekistan

-

sumber: Pavlenko,2008 *telah diolah kembali


Kebijakan yang mengarah pada proses “derusifikasi” di Uzbekistan terlihat cukup jelas. Selain bahasa, sejak menyatakan kemerdekaan mereka pada 1 September 1991 Uzbekistan memiliki kebijakan pada hal-hal yang lebih mendasar seperti bendera baru sebagai simbol negara, serta peraturan mengenai kewarganegaraan Uzbekistan. Pemerintah menunjukkan keinginan untuk membentuk identitas “Uzbek” sebagai suatu entitas tersendiri yang terlepas dari Rusia. Kembali pada politik bahasa, konstitusi Uzbekistan yang disahkan pada 1989 dan diamandemen pada 1995 menunjukkan penggunaan bahasa Uzbek sebagai bahasa resmi pada pasal 4. Dasar hukum penggunaan bahasa Uzbek kemudian diatur melalui undang-undang Negara Uzbekistan tentang bahasa resmi yag terdiri dari 24 pasal. Pasal-pasal yang terdapat di dalam undang-undang tersebut mewajibkan penggunaan bahasa Uzbek secara umum dalam seluruh bidang formal, sekalipun penerjemahan ke bahasa lain diperbolehkan dalam keadaan tertentu, misalnya pada suatu daerah dengan kepadatan etnis tertentu, atau pada daerah Karakalpakstan yang merupakan daerah otonomi khusus. Penggunaan bahasa antarpersonal, atau pada ranah informal tidak diatur dalam undang-undang. Secara perlahan, pemerintah Uzbekistan ingin membentuk sebuah situasi hubungan negaramasyarakat-bahasa dengan sebagaiamana negara Uzbekistan, masyarakat di dalamnya adalah bangsa Uzbek, dan berbahasa Uzbek. Dengan menghilangkan bahasa Rusia sebagai bahasa antar-etnis pada amandemen undang-undang dasar, seara ideal akan terbentuk identitas baru Uzbekistan yang monolingual berbahasa Uzbek. Pada pendidikan hal ini diterapkan dengan kewajiban mempelajari bahasa Uzbek bagi tiap warga negara, dan adanya tanggungjawab pemerintah mencapai tujuan tersebut yang diatur dalam undang-undang. Adapun terdapat pasal yang menunjukkan keinginan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahasa Rusia dalam bidang profesional, yaitu dengan cara mewajibkan pemerintah mengembangkan dan memperkaya bahasa Uzbek dengan istilah-istilah baru dalam bidang sains, teknik, sosial, dan politik (pasal 7). Proses pembangunan identitas yang ada dalam undang-undang tersebut diperkuat dengan keputusan penting, yaitu pergantian huruf menjadi huruf latin. Penggunaan huruf cyrillic pada bahasa Uzbekistan menunjukkan seolah bahasa Uzbek adalah bahasa yang diciptakan


oleh Uni Soviet. Pergantian huruf dari cyrillic menjadi huruf latin membentuk pemikiran baru bahwa bahasa Uzbek adalah satuan bahasa tersendiri, dengan demikian tercipta identitas baru bagi Uzbek. Sebagai pelengkap dari penerapan undang-undang diatas, Uzbekistan memberikan peran pengawasan kepada salah satu institusi pemerintahan, hal ini disebutkan dalam resolusi yang ditetapkan pada 1995. Secara ideal pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap penggunaan bahasa resmi menunjukkan bahwa Uzbekistan mempengaruhi masyarakatnya menuju Uzbekistan yang monolingual. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan bahasa di Uzbekistan pada undang-undang tersebut bertujuan membentuk masyarakat sebagai seorang Uzbek yang terlepas dari sifat-sifat yang berkaitan dengan Rusia. Tujuan ini dicapai dengan cara penetapan status dan standar baru dalam bahasa Uzbek, selain itu ada tekanan secara tidak langsung pada bahasa Rusia. Dilengkapi dengan pengawasan dari salah satu institusi pemerintahan, pelahan–lahan masyarakat Uzbek berbicara monolingual yaitu bahasa Uzbek. Uzbekistan lalu ingin mencapai integritas melalui asimilasi secara perlahan-lahan. Bagaimanapun juga, proses Rusifikasi yang dialami Uzbekistan sangat berpengaruh besar terhadap penggunaan bahasa di negara tersebut. Pemerintah Uzbekistan berhasil menggalakkan penggunaan bahasa Uzbek secara hukum (de jure). Masyarakat Uzbek sendiri dalam realita sehari-hari masih baanyak menggunakan bahasa Rusia, paling tidak secara bersama–sama (bilingual) dengan bahasa Uzbek. Peristiwa yang terjadi saat menjelang bubarnya Uni Soviet hingga dekade pertama terbentuknya negara Uzbekistan telah menyebabkan pergeseran demografi. Etnis-etnis Slavia mulai meninggalkan Uzbekistan. Diperkirakan sekitar 100.000 orang etnis Rusia, Ukraina, Jerman, dan Yahudi meninggalkan Uzbekistan tiap tahunnya pada periode awal 1990an (Melvin, 2000: 51). Pada tahun 1989 tercatat 19.5 persen etnis Rusia di areal urban di Uzbekistan (Grenoble, 2003:204), sementara itu menurut perkiraan terakhir pada 1996 tercatat hanya 5.5 persen etnis Rusia di Uzbekistan (CIA,2012). Peristiwa ini adalah akibat dari politik bahasa yang tidak populis bagi masyarakat non-Uzbek yang tinggal di wilayah tersebut, saat bahasa Uzbek dijadikan bahasa resmi di mana Uzbekistan masih menjadi bagian dari Uni Soviet.


Situasi bahasa Rusia di Uzbekistan pasca kemerdekaan juga mengalami perubahan. Pada tahun 1989 tercatat 23.8 persen dari seluruh penduduk Uzbekistan menggunakan bahasa Rusia secara aktif (Grenoble, 2003: 204), sementara menurut survey pada 2004 oleh CDHE ditemukan bahwa 20 persen dari seluruh penduduk Uzbekistan menggunakan bahasa Rusia secara aktif dan hampir 60 persen secara pasif. Data survey lain menurut RIA Novosti pada 2003 menyatakan bahwa 57 persen penduduk Uzbekistan setidaknya mengerti bahasa Rusia (Aminov, et al, 2010:7). Tabel 1.2 survey bahasa di Tashkent

Bahasa

Ranah Professional

informal

Hanya Uzbek

7.4%

44.3%

Uzbek & Rusia

41%

20.7%

40.2%

29%

Hanya Rusia

Sumber:(Aminov, et al,2010:8) *Telah diolah kembali Tabel 1.3 Survey Samarkand ( Bahasa Tajik banyak digunakan)

Bahasa

Ranah Professional

Hanya Uzbek

11%

Uzbek & Russia

38%

Hanya Russia

39%

Informal 19%

20%

Tajik & Russia

21%

Hanya Tajik

38% Sumber: (Aminov, et al:2010:8) *Telah diolah kembali

Situasi pada integrasi sosial juga dapat dihubungkan dengan pembentukan identitas tadi. Peran bahasa sebagai salah satu elemen yang membentuk integrasi di Uzbekistan terlihat diisi oleh bahasa Rusia terutama di kota-kota besar. Perbedaan etnolinguistik di kota-kota besar dieliminasi oleh penggunaan bahasa Rusia.


Gambar 1. Contoh bilingualisme Rusia-Uzbek pada sebuah bus Sumber: http://www.fergana.info/details.php?image_id=843

Bahasa dapat Rusia dipertimbangkan sebagai bahasa ibu bagi etnis-etnis non Uzbek. Pada konteks sehari-hari dalam rangka memenuhi kepentingan membangun identitas, bahasa Uzbek seharusnya menggeser peran bahasa Rusia tersebut, namun di sisi lain politik bahasa yang ada dapat mencapai integritas sosial tetapi tidak secara ideal yang dimaksudkan dalam undang-undang. 5. Kesimpulan Politik dan perencanaan bahasa adalah pengembangan kebijakan publik yang mengarah pada penggunaan

otoritas untuk mempengaruhi aspek-aspek bervariasi dari status, dan

penggunaan suatu bahasa. Pada politik dan perencanaan bahasa di Uzbekistan, analisis dikakukan dalam tiga bidang, yaitu Kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan media massa. Dari analisis yang dilakukan pada politik dan perencanaan bahasa pada tiga bidang tersebut ditemukan bahwa Uzbekistan memiliki tujuan politik, yaitu, pembentukan identitas nasional, dan integrasi sosial. Pembentukan identitas nasional yang dimaksud di sini adalah proyeksi


suatu bahasa menjadi bahasa nasional atau bahasa resmi, dalam penelitian ini bahasa Uzbek, menggeser bahasa yang lain, misalnya bahasa dari kolonialisme sebelumnya, dalam hal ini bahasa Rusia ataupun bahasa-bahasa minoritas lain yang menjadi identitas etnis tertentu. Tujuan politik kedua adalah integrasi sosial. dua pendekatan, yaitu dengan cara assimilasi, dan pluralis. Pendekatan assimilasi menekankan pergeseran kepada bahasa yang lebih mayor atau diberi status khusus dalam hukum kepada seluruh elemen masyarakat. Pendekatan dengan cara kaum pluralis menyatakan perlunya dukungan terhadap bahasa-bahasa minoritas dalam setiap strukturnya dalam mewujudkan persamaan hingga tercipta integrasi. Analisis kemudian meruncing pada kesimpulan bahwa politik dan perencanaan bahasa di Uzbekistan mengarah kepada pendekatan asimilasi. Sebagai objek, penggunaan bahasa Rusia berkaitan dengan politik dan perencanaan bahasa tersebut, setelah dilakukan analisis dapat disimpulkan bahwa bahasa Rusia digunakan secara bersamaan dengan bahasa Uzbek. Pada bidang kehidupan sehari-hari bahasa Rusia masih dominan dalam pekerjaan maupun secara informal, selain itu bahasa Rusia menjadi alat komunikasi antar-etnis. Pada bidang pendidikan, bahasa Rusia wajib dipelajari, Pemerintah Rusia juga memberikan bantuan kepada Uzbek dalam rangka meningkatkan kompetensi bahasa Rusia. Dalam hal media massa, masyarakat Uzbekistan cenderung memilih informasi secara bilingual dalam bahasa Rusia-Uzbek walaupun publikasi dalam bahasa Rusia lebih sedikit. Secara umum penggunaan bahasa Rusia di Uzbekistan menurun, tetapi signifikansi bahasa Rusia masih cukup tinggi. Penurunan penggunaan bahasa Rusia di Uzbekistan sendiri turut dipengaruhi faktor demografi selain faktor politik bahasa. Bila kembali pada permasalahan yaitu penggunaan bahasa Rusia terkait politik dan perencanaan bahasa di Uzbekistan, maka Uzbekistan kurang berhasil dalam menerapkan politik dan perencanaan bahasa. Dalam membangun identitas, bahasa Uzbek belum dapat menggeser penggunaan bahasa Rusia. Integrasi sosial yang idealnya tercapai dengan monolingualisme bahasa Uzbek juga belum tecapai.


Daftar Referensi Sumber buku Everret-Heath, Tom (ed). Central Asia:Aspects of Transition. London: Routledge Curzon,2002. Fahrurodji, A., Rusia Baru Menuju Demokrasi: Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005. Grenoble, Lenore A. Language Policy in the Soviet Union. Dordrecht: Kluwer Academic Publisher,2003. Mc Cray, Thomas R.. Modern World Nations: Uzbekistan.Philadelphia: Chelsea House Publishers, 2004 Melvin, Neil J. Uzbekistan: Transition to Authoritarianism on the Silk Road. Amsterdam: Harwood Academic Publiser, 2005 Ricento, Thomas (ed). An Introduction to Language Policy: Theory and Practice. Malden: Blackwell Publishing, 2006 Zed, Mustika, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: “Yayasan Obor Indonesia”, 2004 Sumber Internet Aminov, K. et al.(2010). “Language Use and Language Policy in Central Asia”. Central Asia Regional Data Review, Vol 2. 3 maret 2013 BBC. Russian Language Facts. (n.d.) 19 November 2012 Central Intelligence Agency (2012). World Facts Book Series 2012-2013. 19 November 2012 Gradirovski Sergei, and Neli Esipova.(2008). Russian Language Enjoying a Boost. 11 Februari 2013. Gallup Poll


Republic of Uzbekistan. (n.d). Law of the Republic of Uzbekistan "On Official Language" (last amended 1995) [], 3561-XI, 21 October 1989. 25 Maret 2013 Ref World United Nations. (n.d.) 15 Desember 2012


POLITIK BAHASA DAN PENGGUNAAN BAHASA RUSIA DI UZBEKISTAN PASCA-UNI SOVIET

Recommend Documents