UPAYA BANK MENJAGA KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH SKRIPSI

UPAYA BANK MENJAGA KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

CITRA BUANA PUTRI SIREGAR 040200040 DEPARTEMEN : HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007 Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

UPAYA BANK MENJAGA KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

CITRA BUANA PUTRI SIREGAR 040200040 DEPARTEMEN : HUKUM EKONOMI

Ketua Departemen,

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH NIP : 131 570 455

Dosen Pembimbing I,

Dosen Pembimbing II,

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH NIP : 131 570 455

Dr. Sunarmi, SH, M.Hum NIP : 131 835 566

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2007 Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Dengan segenap keikhlasan hati, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Rabb penentu jalan hidup manusia Yang Maha Agung dan yang telah menghantarkan penulis hingga di batas ini. Tulisan ini penulis turunkan adalah untuk mengakhiri tugas penulis sebagai seorang mahasiswa guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, jurusan Ekonomi, Universitas Sumatera Utara Medan. Penulis sangat menyadari bahwa kehadiran karya kecil ini tidak terlepas dari perhatian, bimbingan, dorongan dan bantuan dari semua pihak, untuk itu izinkanlah penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Runtung Sitepu, SH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 3. Bapak Syafruddin, SH, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 4. Bapak M. Husni, SH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

5. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dan juga sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I. 6. Ibu Dr. Sunarmi, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan dan saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini. 7. Bapak dan Ibu Dosen selaku staf pengajar dan seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 8. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan segala kritikan dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan skripsi ini. Medan,

Desember 2007 Penulis,

Citra Buana Putri Siregar


DAFTAR ISI

Kata Pengantar................................................................................................

i

Daftar Isi .........................................................................................................

iii

Abstrak ..........................................................................................................

v

BAB I

PENDAHULUAN ...........................................................................

1

A. Latar Belakang ..........................................................................

1

B. Perumusan Masalah ..................................................................

4

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ..................................................

4

D. Keaslian Penulisan .....................................................................

4

E. Tinjauan Kepustakaan ………………………………………...

5

F. Metode Penulisan ……………………………………………..

7

G. Sistematika Penulisan …………………………………………

7

BAB II KETENTUAN TENTANG RAHASIA BANK DALAM UU NO. 10 TAHUN 1998 .................................................................................

9

A. Bank Sebagai Lembaga Kepercayaan Masyarakat....................

9

B. Pengertian dan Latar Belakang Rahasia Bank...........................

11

C. Hal yang Wajib Dirahasiakan dan Pengecualiannya.................

17

D. Dasar Hukum Rahasia Bank......................................................

30

BAB III HUBUNGAN

ANTARA

RAHASIA

BANK

DENGAN

PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH...............................

36

A. Hubungan Bank dengan Nasabah .............................................

36

B. Mekanisme Perlindungan terhadap Nasabah………………….

46


C. Rahasia Bank dalam Praktek…………………………………. BAB IV UPAYA

BANK

MENJAGA

KEAMANAN

52

RAHASIA

BANK……………………………………………………………..

58

A. Upaya Bank Menjaga Rahasia Bank.........................................

58

B. Sanksi terhadap Pelanggaran Rahasia Bank..............................

65

BAB V PENUTUP.......................................................................................

71

A. Kesimpulan................................................................................

71

B. Saran...........................................................................................

73

DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................

75


UPAYA BANK MENJAGA KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH *) Bismar Nasution **) Sunarmi ***) Citra Buana P. Siregar Abstrak Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan bangsa. Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuat aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal – hal tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam undang – undang tersebut. Hal inilah yang disebut dengan “Rahasia Bank”. Skripsi ini mengemukakan permasalahan bagaimana upaya bank di dalam menjaga keamanan rahasia bank, serta bagaimana sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank. Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research) disertai dengan mengumpulkan data dan membaca referensi melalui peraturan, majalah, internet dan sumber lainnya, kemudian diseleksi data – data yang layak untuk mendukung penulisan. Kepercayaan masyarakat atas lembaga perbankan tumbuh dan berkembang, dikarenakan pada lembaga tersebut adanya satu unsur berupa kerahasiaan bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal – hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 telah mewajibkan penerapan rahasia bank demi tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, akan tetapi dalam prakteknya masih sulit dijalankan karena belum ada keseragaman dalam penentuan kategori yang termasuk rahasia bank. Pelanggaran terhadap ketentuan ini termasuk ke dalam tindak pidana perbankan, yang dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa rahasia bank merupakan hal yang penting karena bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Key-note : - Rahasia Bank - Perlindungan Nasabah *) Dosen Pembimbing I **) Dosen Pembimbing II ***) Mahasiswa Semester 7 FH USU Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan seluruh bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa di dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, perbankan mempunyai peran yang sangat penting.

Sebagai salah satu motor penggerak pembangunan bangsa, lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat strategis karena bank mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai nasabah dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan

kembali

dana

tersebut

kepada

masyarakat

yang

membutuhkannya. Bank diharapkan dapat menyerasikan, menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur pemerataan pembangunan dan hasil – hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang pada akhirnya mengarah kepada peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.

Perbankan dituntut untuk dapat bekerja secara profesional, dapat membaca dan menelaah, serta menganalisis semua kegiatan dunia usaha serta perekonomian nasional. Oleh karena itu maka lembaga perbankan perlu dibina dan diawasi secara terus – menerus agar dapat berfungsi dengan efisien, sehat, wajar, mampu bersaing dan dapat melindungi dana yang disimpankan oleh nasabah dengan baik serta mampu menyalurkan dana simpanan tersebut kepada sektor – sektor Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

produksi yang benar – benar produktif sesuai dengan sasaran pembangunan. Sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk pinjaman tersebut tidak sia – sia.

Sebaliknya nasabah yang mempercayakan dana simpanannya untuk dikelola oleh pihak bank juga harus mendapat perlindungan dari tindakan yang dapat merugikan nasabah yang mungkin dilakukan pengelola bank. Selain itu untuk menjaga nama baik nasabah, maka harus diatur kapan dan dalam hal yang bagaimana bank diperkenankan untuk memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal – hal lain dari nasabah yang diketahui oleh bank. Nasabah hanya akan mempergunakan jasa bank untuk menyimpan dananya apabila ada jaminan dari bank bahwa pihak bank tidak akan menyalahgunakan pengetahuannya tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabahnya.

Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal – hal tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam undang – undang tersebut. Hal inilah yang disebut dengan “Rahasia Bank”.

Pembangunan ekonomi suatu negara di samping memerlukan program pembangunan yang terencana dan terarah untuk mencapai sasaran pembangunan, maka faktor lain yang dibutuhkan adalah modal / dana pembangunan yang cukup Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

besar. Peningkatan pembangunan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi perlu ditunjang dengan peningkatan dana pembangunan. Umumnya suatu negara mengalami keterbatasan dalam penyediaan dana pembangunan, untuk itu diperlukan mobilisasi dana dari masyarakat 1. Di sinilah diperlukannya peranan perbankan, terutama dikarenakan kemampuannya untuk menggali sumber – sumber dana dari dalam dan luar negeri serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada para pelaku usaha yang membutuhkannya, agar mampu menjadi salah satu katalisator penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Oleh karena itu kelancaran dan keamanan kegiatan perbankan haruslah mendapat perhatian yang sungguh – sungguh dari semua aparat penegak hukum, karena apabila terjadi tindak pidana dalam bidang perbankan akan menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara. Oleh sebab itu segala usaha preventif maupun reprensif harus digalakkan untuk menanggulangi kejahatan perbankan tersebut.

Pelanggaran terhadap rahasia bank merupakan salah satu bentuk kejahatan. Yang menjadi masalah bukan hanya karena adanya pembocoran rahasia, akan tetapi kenyataan bahwa rahasia bank itu kadang kala dijadikan sebagai tempat berlindung bagi penyelewengan administrasi dan kolusi pada perbankan.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis merasa perlu pengkajian untuk melihat sejauh apa upaya hukum yang dilakukan oleh pihak bank untuk memberikan rasa aman kepada nasabah dalam menitipkan dananya dengan 1

Faisal Afiff, dkk, Strategi dan Operasional Bank, (Bandung : PT Eresco, 1996), hal 1.


mengangkat judul “Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah”.

B. Perumusan Masalah 1. Bagaimanakah upaya bank menjaga keamanan rahasia bank ? 2. Bagaimanakah sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank ?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Adapun tujuan pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan bank dalam menjaga keamanan rahasia bank. 2. Untuk mengetahui sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap rahasia bank.

Manfaat penulisan yang dapat diambil dari skripsi ini antara lain yaitu agar dapat memberi masukan dalam ilmu pengetahuan, khususnya bagi dunia perbankan yang berkenaan dengan rahasia bank.

D. Keaslian Penulisan Upaya Bank Dalam Menjaga Keamanan Rahasia Bank Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah yang diangkat menjadi judul skripsi ini merupakan hasil karya penulis melalui pemikiran, referensi dari buku – buku, internet, majalah, bantuan dari para sumber dan pihak – pihak lain. Skripsi ini


bukan merupakan jiplakan ataupun merupakan judul skripsi yang sudah pernah diangkat sebelumnya oleh orang lain.

E. Tinjauan Kepustakaan Yang dimaksud dengan rahasia bank yaitu : a. Menurut Munir Fuady. Hubungan antara bank dengan nasabah ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa. Akan tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia nasabahnya kepada pihak lain manapun kecuali jika ditentukan lain oleh perundang – undangan yang berlaku. Hal ini dinamakan rahasia bank. Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu pada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya. 2

b. Menurut Kasmir. Dikarenakan kegiatan dunia perbankan mengelola uang masyarakat, maka bank wajib menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat. Bank wajib menjaga keamanan uang tersebut agar benar – benar aman. Agar keamanan uang nasabahnya terjamin, pihak perbankan dilarang untuk memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal – hal lain dari nasabahnya. Dengan kata lain

2

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu), (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003), hal 87. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah dan apabila melanggar kerahasiaan ini perbankan akan dikenakan sanksi. 3

c. Menurut Sutan Remy Syahdeni. Untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya adalah ”dapat tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan atau menggunakan jasa – jasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabah yang bersangkutan kepada pihak lain”. 4 Dalam hal ini prinsip kerahasiaan bank sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam

rangka

untuk

menghindari

kemungkinan

terjadinya

kekurangpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, yang pada saat ini tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari dan menjaring nasabah, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada political will dari pemerintah untuk melindungi kepentingan nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain yang

3

Kasmir, Dasar – Dasar Perbankan, (Jakarta : PT Rajawali Grafindo Persada, 2002), hal 57. Sutan Remy Syahdeni, Rahasia Bank dan Berbagai Masalah Disekitarnya, (Jurnal Hukum Bisnis : 1999), : 5. 4


diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. 5

F. Metode Penulisan Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah tergolong ke dalam jenis penelitian normatif dengan pengumpulan data secara studi pustaka (library research) disertai mengumpulkan dan membaca referensi melalui peraturan, majalah, internet kemudian data – data yang layak diseleksi untuk mendukung penulisan.

G. Sistematika Penulisan Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab, dimana masing – masing bab dibagi atas beberapa sub bab. Urutan bab tersebut tersusun secara sistematik dan saling berkaitan antara satu sama lain. Uraian singkat atas bab – bab dan sub bab tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : BAB I

: Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini merupakan bab yang berisi ketentuan tentang rahasia bank dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, bab ini menguraikan tentang bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat, pengertian dan

5

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2005), hal 122 –

123. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

latar belakang rahasia bank, hal yang wajib dirahasiakan dan pengecualiannya, dasar hukum rahasia bank.

BAB III : Bab ini merupakan bab yang berisi tentang hubungan antara rahasia bank dengan perlindungan terhadap nasabah, bab ini menguraikan tentang hubungan bank dengan nasabah, mekanisme perlindungan terhadap nasabah, rahasia bank dalam praktek.

BAB IV : Bab ini merupakan bab yang berisi tentang upaya bank dalam menjaga keamanan rahasia bank, bab ini menguraikan tentang upaya bank menjaga rahasia bank, sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terhadap skripsi dan saran – saran yang mungkin berguna bagi perkembangan hukum perbankan di Indonesia.


BAB II KETENTUAN TENTANG RAHASIA BANK DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998

A. Bank sebagai Lembaga Kepercayaan Masyarakat Industri perbankan selain penuh dengan peraturan perundang – undangan, juga mendasarkan kepada kepercayaan masyarakat, bahkan kepercayaan masyarakat inilah yang merupakan pilar dan unsur utama yang harus selalu dijaga dan dipelihara. Di Indonesia hal itu telah diatur dan merupakan satu kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh industri perbankan.

Bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat yang akan menjembatani potensi, dan sumber – sumber dana yang dimiliki masyarakat dengan berbagai kegiatan ekonomi/pembangunan. Dengan demikian pengelolaan bisnisnya harus berdasarkan pada norma perbankan yang sehat, tetap memperhatikan unsur sebagai agen pembangunan serta sebagai lembaga penghubung (perantara) keuangan yang dapat dipercaya masyarakat, sehingga dengan demikian mereka harus menjauhkan diri dari sikap spekulatif. Tuntutan seperti itu mengingat bisnis perbankan melibatkan dana masyarakat, serta bisnis yang berjangka panjang dengan melandaskan pada kepercayaan masyarakat. 6

Masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan karena adanya kepercayaan, yaitu bahwa perbankan akan memberikan keuntungan terhadap nasabahnya, baik itu berupa keuntungan materi misalnya berupa bunga atas

6

Muhamad Djumhana. Op cit. Hal 113.


simpanannya, maupun keuntungan bukan materi seperti keamanan atas barang berharga (dana) yang dititipkan/disimpan di bank tersebut. Dari hal itu timbullah adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang saling berkaitan, yaitu saling mempercayai. Salah satu bentuk dari saling mempercayai adalah bahwa apa – apa yang diketahui oleh bank dari diri nasabahnya akan dirahasiakan dan tidak akan dibuka kepada siapapun kecuali atas dasar peraturan hukum yang berlaku. Kondisi demikian inilah maka perbankan mendapat julukan sebagai lembaga kepercayaan (agent of trust). Di lain pihak perbankan juga merasa yakin dan percaya, bahwa nasabahnya datang dari kalangan masyarakat yang mempunyai reputasi dan kredibilitas baik. 7

Kepercayaan

masyarakat

atas

lembaga

perbankan

tumbuh

dan

berkembang, dikarenakan pada lembaga tersebut adanya satu unsur berupa kerahasiaan bank. Dengan adanya kerahasiaan itulah maka masyarakat tertarik untuk menyimpan dana dan menggunakan jasa – jasa perbankan.

Adanya kerahasiaan tersebut merupakan salah satu pemenuhan atas kebutuhan nasabah (masyarakat). Nasabah (masyarakat) membutuhkan rasa aman, dan dengan kerahasiaannya itulah salah satu daya tarik bagi nasabah untuk menyimpan uang, dan berhubungan dengan lembaga keuangan bank. Karena bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank. 8

7 8

Ibid. Hal 114. Y. Sri Susilo, dkk, Bank & Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta : Salemba Empat, 2000), hal

35. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat. Meskipun demikian ketentuan itu tidaklah bisa kaku serta ketat tanpa kekecualian. Ketentuan ini dapat dikesampingkan saat kepentingan umum (masyarakat) tampak bakal dirugikan oleh oknum tertentu. Disinilah terlihat bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama karena kepentingan masyarakat harus dilindungi, yaitu perbankan bukanlah lembaga yang bisa dijadikan tempat untuk penyalahgunaan kewenangan atau tempat kerja sama mereka yang melanggar hukum dalam menjalankan kegiatan mengambil dana dari masyarakat melalui hal yang tidak wajar. 9

B. Pengertian dan Latar Belakang Rahasia Bank 1. Pengertian Rahasia Bank Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal – hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank, adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal – hal lain dari orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. 10

9

Muhamad Djumhana. Op cit. Hal 115. Ibid. Hal 111.

10


Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya. Sedangkan rahasia – rahasia lain yang bukan merupakan rahasia antara bank dengan nasabah, sungguhpun juga bersifat ”rahasia” tidak tergolong ke dalam istilah ”rahasia bank” menurut Undang – Undang Perbankan. Rahasia – rahasia lain yang bukan rahasia bank tersebut, misalnya rahasia mengenai data dalam hubungan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 Undang – Undang Perbankan. 11

Pasal 1 angka 28 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa : ”rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan

dengan

keterangan

mengenai

nasabah

penyimpan

dan

simpanannya”. Undang – undang ini membatasi atau mempersempit hal – hal yang wajib dirahasiakan oleh bank, yakni hanya sebatas pada keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja. Sehingga keterangan dan keadaan keuangan nasabah selain sebagai nasabah penyimpan dana bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 16 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal – hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Undang – undang ini dapat dikatakan menganut kerahasiaan bank yang lebih luas dibandingkan dengan yang dianut oleh Undang – Undang Nomor

11

Munir Fuady I. Op cit. Hal 87.


10 Tahun 1998, sebab yang dilindungi bukan hanya keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana dan simpanannya saja melainkan juga keterangan dan keadaan keuangan nasabah debitur atau pinjamannya.

Kerahasiaan informasi yang terlahir dalam kegiatan perbankan ini diperlukan baik untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan nasabah itu sendiri. Oleh karenanya lembaga perbankan harus memegang teguh keterangan yang tercatat padanya. Ketentuan ini juga berlaku bagi pihak terafiliasi dalam kegiatan operasional perbankan tersebut. Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah 12 : a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat, atau karyawan bank (bagi bank yang berbentuk Perseroan Terbatas); b. Anggota Pengurus dan Badan Komisaris, Direksi, Pejabat, atau Karyawan bank (bagi bank yang berbadan hukum koperasi sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku); c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan, termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan, dan penilai; d. Pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia turut mempengaruhi pengelolaan bank.

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan dan sering kali hal ini tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak bank mempunyai kewajiban untuk tetap 12

Zainal Asikin, Pokok – Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), hal 53. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya yang disebut juga dengan teori rahasia mutlak (absolute theory), kewajiban ini timbul erat kaitannya dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat atau para nasabahnya kepada bank selaku lembaga pengelola keuangan atau sumber dana masyarakat. Kewajiban menjaga rahasia ini sering timbul atas dasar kepercayaan. Di sisi lain pihak bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan – keadaan tertentu yang disebut juga teori rahasia bank nisbi / relatif (relative theory) dimana bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya untuk kepentingan negara. Disinilah munculnya konflik yang dihadapi oleh pihak bank.

Kondisi yang demikian itu dapat disiasati dengan turun tangannya Menteri Keuangan memberikan izin tertulis kepada pihak tertentu seperti pihak perpajakan untuk pemeriksaan pajak, pihak kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan kasus hukum. Izin tertulis ini dapat dipergunakan untuk mengetahui keterangan seseorang yang berhubungan dengan rahasia bank karena ada alasan tertentu yang berhubungan dengan kepentingan lembaga tersebut di atas. 13

2. Latar Belakang Rahasia Bank Pada dasarnya setiap orang, baik sebagai pribadi maupun sebagai pengusaha tidak menginginkan keadaan mengenai pribadinya termasuk keadaan keuangannya diketahui oleh orang lain. Tiap – tiap kepentingan dari setiap orang

13

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang – undang Tahun 1998) Buku Kesatu, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal 113. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

itu harus mendapat perhatian dan dihormati sepenuhnya oleh siapapun juga termasuk negara. Untuk itu, jika perlu dilindungi dengan mempergunakan hukum pidana yaitu sejauh kepentingan itu secara langsung maupun tidak langsung, juga mempunyai arti bagi masyarakat atau negara. Bagi seorang pengusaha kerahasiaan

ini sangatlah penting

artinya

demi

menunjang

kelancaran

perusahaannya, karena tanpa hal ini setiap orang atau pengusaha akan dengan mudah mempelajari keuangan perusahaan yang nantinya akan dapat dipergunakan untuk mempersulit atau menjatuhkan usahanya. Keadaan ini benar – benar disadari oleh dunia perbankan sehingga bank merasa perlu untuk merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya yang dipercayakan kepadanya. Tindakan ini dalam dunia perbankan dikenal dengan sebutan ”Rahasia Bank”.

Guna melindungi suatu informasi dikenal adanya hukum kerahasiaan. Hukum kerahasiaan adalah hukum yang berisikan kaidah – kaidah yang berkaitan dengan perlindungan rahasia bank yang menyangkut rahasia perdagangan, rahasia yang sifatnya pribadi atau mengenai rahasia pemerintahan. Objek dari hukum kerahasiaan ini meliputi informasi yang terjadi karena suatu tugas dan fungsi jabatan seseorang, dan atau karena suatu kegiatan. Informasi yang harus dirahasiakan karena tugas dan jabatan misalnya informasi dalam hubungan pasien dengan dokter, klien dengan pengacaranya, notaris atau rohaniawan. Sedangkan informasi yang harus dirahasiakan karena kegiatannya, misalnya informasi bisnis mengenai data tentang desain, dan proses – proses teknik; prosedur kendali mutu;


daftar pelanggan; rencana bisnis dan sebagainya atau seorang wartawan yang harus merahasiakan sumber beritanya. 14

Kewajiban untuk menyimpan rahasia sebuah informasi bersumber kepada kewajiban moral serta tuntutan kepentingan masyarakat untuk terbentuknya suatu hubungan berdasarkan rasa saling percaya. Semua itu merupakan azas terpenting dan berhubungan secara intrinsik dengan tugas dan fungsi sesuatu jabatan / pekerjaan.

Informasi mengenai kegiatan bank terutama mengenai hubungan antara nasabah dengan bank merupakan bagian dari rahasia bank itu dan hal itu merupakan salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum kerahasiaan. Dasar yang melandasi hukum kerahasiaan ini adalah bahwa hukum tersebut dapat mencegah seseorang untuk membuka atau membocorkan informasi yang diberikan kepadanya atau menyalahgunakan informasi yang diketauinya tersebut. Dengan demikian bila terjadi pembocoran atau pembukaan informasi secara melawan hukum atau menyalahgunakan informasi tersebut maka ketentuan hukum dapat dikenakan kepada si pelaku pembocoran atau penyalahgunaan informasi tersebut. Pelanggaran atas hukum kerahasiaan terjadi, bila 15 : a. Informasi itu dapat dikategorikan mempunyai nilai rahasia atau untuk dirahasiakan, maksudnya informasi tersebut bukan merupakan hal yang lumrah atau telah menjadi pengetahuan umum;

14 15

Muhamad Djumhana. Op cit. Hal 129. Ibid. Hal 132.


b. Informasi tersebut diberikan kepada pihak tertentu (seperti bank) dalam kondisi si penerima mempunyai kewajiban untuk merahasiakannya; c. Adanya penggunaan atau pembukaan informasi secara tidak sah.

Oleh karena

itu

agar

terhindar

dari adanya penyelewangan –

penyelewengan ini, maka bank harus melindungi kerahasiaan mengenai nasabah dan simpanannya. Rahasia bank mutlak diperlukan bukan hanya untuk nasabah saja, melainkan juga mutlak diperlukan bagi kepentingan bank itu sendiri yakni untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat yang menyimpankan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan dananya pada bank apabila ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

C. Hal Yang Wajib Dirahasiakan dan Pengecualiannya 1. Hal Yang Wajib Dirahasiakan Dalam menentukan hal – hal (informasi) yang termasuk rahasia bank tidaklah mudah dan sampai saat ini belum ada satu keseragaman mengenai hal – hal (informasi) apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang masuk kategori untuk dirahasiakan oleh bank dari informasi dan data – data seorang nasabah. Penentuan ini perlu untuk dapat dilindungi oleh hukum kerahasiaan. Hukum kerahasiaan berkaitan dengan perlindungan rahasia – rahasia, baik yang menyangkut perdagangan, rahasia yang sifatnya pribadi atau mengenai pemerintahan. Rahasia bank adalah salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum kerahasiaan. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

Menyangkut rahasia bank terkait pula pihak – pihak yang berhubungan dengan bank tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Pihak yang secara langsung yaitu mereka yang bekerja atau mempunyai hubungan erat dengan bank seperti anggota komisaris. Adapun pihak yang secara tidak langsung yaitu mereka yang mempunyai keterkaitan dengan kegiatan bank seperti konsultan hukumnya, akuntan publiknya dan pihak jasa penilai (appraisal). Mereka semua terikat pada rahasia jabatannya.

Rahasia jabatan adalah menyangkut informasi yang diterima seseorang dari pihak lain dalam rangka hubungan profesinya. Rahasia jabatan yang berhubungan dengan perbankan, seperti yang telah disebutkan di atas yaitu konsultan hukum, akuntan publik, dan pihak jasa penilai (appraisal). Mereka diwajibkan untuk memegang rahasia pihak yang berhubungan dengannya (klien). Tetapi ketatnya pemegang rahasia tersebut sering pula dipakai di luar jalur hukum seperti untuk menutupi kejahatan kliennya.

Penentuan hal – hal yang termasuk kategori rahasia bank harus berpijak pada 16: a. Kelaziman operasional perbankan Operasional perbankan yang utama adalah menghimpun dana masyarakat serta memberikan kredit. Dalam operasinya tersebut sudah lazim bank mengadakan pencatatan – pencatatan data – data, dan informasi jalannya usaha yang dilakukan serta dalam hubungannya dengan nasabahnya.

16

Ibid. Hal 121.


Keadaan keuangan nasabah yang tercatat padanya, ialah keadaan mengenai keuangan yang tercatat pada bank yang meliputi segala simpanannya yang tercantum dalam semua pos pasiva, dan segala pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam pelbagai macam bentuk kepada yang bersangkutan. Hal – hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, ialah segala keterangan orang, dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yaitu meliputi : pemberian pelayanan, dan jasa dalam lalu – lintas uang, baik dalam maupun luar negeri; pendiskontoan, dan jual beli surat berharga; dan pemberian kredit.

b. Apakah pembocoran / pembukaan informasi akan merugikan pemilik informasi (nasabah) atau menguntungkan pihak lain. Namun selalu ada pertanyaan tentang informasi seperti apa yang akan menimbulkan akibat kerugian itu. Meskipun agak kabur, kriteria ini jelas menunjuk kalangan perbankanlah sebagai sumber keputusan utama untuk menentukan informasi manakah yang harus diperlakukan sebagai hal yang konfidensial.

c. Pihak pemilik informasi (nasabah) harus yakin secara wajar bahwa informasi itu benar – benar belum diketahui masyarakat luas.

Dari hal – hal yang dikemukakan di atas, maka sekarang dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa informasi yang dapat dirahasiakan tidak harus merupakan hal yang sangat khusus.


2. Pengecualiannya Pengecualian dalam hal rahasia bank ini tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyebutkan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44 A.

Kata “kecuali” diartikan sebagai pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan yang disebutkan dalam pasal – pasal tadi bank boleh tidak merahasiakannya (boleh mengungkapkannya). 17

Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya itu boleh diungkapkan dalam hal – hal sebagai berikut : a. Untuk Kepentingan Perpajakan (Pasal 41) Mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan ini diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menentukan bahwa, “Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti – bukti tertulis serta surat – surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak”. 18

17

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal 79. 18 Hermansyah. Op cit. Hal 115. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

Untuk pembukaan atau pengungkapan rahasia bank, Pasal 41 ayat (1) Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan unsur – unsur yang wajib dipenuhi sebagai berikut 19 : 1) Pembukaan Rahasia Bank itu untuk kepentingan perpajakan. 2) Pembukaan Rahasia Bank itu atas permintaan tertulis Menteri Keuangan. 3) Pembukaan Rahasia Bank itu atas perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia. 4) Pembukaan Rahasia Bank itu dilakukan oleh Bank dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti – bukti tertulis serta surat – surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan yang namanya disebutkan dalam permintaan tertulis Menteri Keuangan. 5) Keterangan dengan bukti – bukti tertulis mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tersebut diberikan kepada pejabat pajak yang namanya disebutkan dalam perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia.

Pengecualian untuk kepentingan perpajakan bagi kerahasiaan bank yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) tersebut merupakan paksaan hukum demi kepentingan umum, yaitu kepentingan negara serta kepentingan masyarakat.

b. Untuk Penyelesaian Piutang Bank (Pasal 41 A) Dalam Pasal 41 A Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan

19

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. Op cit. Hal 79.


Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur. Izin tersebut diberikan 20 : 1) atas permintaan tertulis dari Kepala BUPLN / Ketua PUPN dengan menyebutkan : a). nama dan jabatan pejabat BUPLN / PUPN yang meminta keterangan; b). nama nasabah debitor yang bersangkutan yang diperlukan keterangan; dan c). alasan diperlukannya keterangan dari nasabah debitor tersebut. 2) izin tersebut dengan sendirinya : a). diberikan secara tertulis; b) menyebutkan nama dan jabatan pejabat BUPLN / PUPN yang meminta keterangan; c). menyebutkan nama nasabah debitor yang akan dimintai keterangan berkaitan dengan utang bank yang diserahkan kepada BUPLN / PUPN; dan d) mencantumkan keperluan keterangan tersebut dikaitkan dengan urusan penyelesaian piutang bank.

c. Untuk Kepentingan Peradilan Pidana (Pasal 42) Pemeriksaan di Pengadilan Negeri meliputi perkara pidana dan perkara perdata. Ketentuan yang berhubungan dengan pembukaan rahasia bank dalam

20

Rachmadi Usman, Aspek – aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal 157. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

hukum acara pidana diatur pada Pasal 170 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu 21 :

”Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.”

”Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.”

Kalangan perbankan diakui oleh peraturan perundang – undangan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok – pokok Perbankan, diwajibkan untuk menyimpan rahasia. Tanpa izin tertulis dari Menteri Keuangan, mereka tidak boleh membuka yang menyangkut rahasia bank. Dengan demikian bila tidak izin maka mereka dapat mengajukan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk menjadi saksi suatu perkara.

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri Keuangan dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka / terdakwa pada bank. Izin sebagaimana dimaksud di atas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung. Permintaan sebagaimana dimaksud di atas harus menyebutkan

21

Muhamad Djumhana. Op cit. Hal 152.


nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka / terdakwa, sebab – sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan – keterangan yang diperlukan. 22

d. Untuk Kepentingan Pemeriksaan Peradilan Perdata (Pasal 43) Pasal 43 Undang – Undang Perbankan menyatakan, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, Direksi Bank dapat menginformasikan kepada pengadilan di depan hakim tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. 23

Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa informasi mengenai keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dapat diberikan oleh bank kepada Pengadilan tanpa izin Menteri. Karena pasal ini tidak diubah oleh Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka penjelasannya perlu disesuaikan. Yang memberi izin tersebut bukan lagi Menteri, melainkan adalah Pimpinan Bank Indonesia. 24

Ketentuan ini merupakan landasan hukum dan alasan dapat dibukanya atau diterobosnya ketentuan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian perkara perdata antara bank dan nasabahnya di pengadilan. Untuk itu direksi dari bank yang bersangkutan dapat memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dari nasabah tersebut. 25 22

Marulak Pardede, Hukum Pidana Bank, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal 59. Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Simpanan, Jasa dan Kredit), (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006), hal 106. 24 Muhamad Djumhana. Loc cit. Hal 152. 25 Hermansyah. Op cit. Hal 116. 23


e. Untuk Kepentingan Tukar – Menukar Informasi Antar Bank (Pasal 44) Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Tukar menukar informasi antar bank dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank lain. Dengan demikian bank dapat menilai tingkat resiko yang dihadapi, sebelum melakukan sesuatu transaksi dengan nasabah atau dengan bank lain. Ketentuan mengenai tukar menukar informasi tersebut diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia, yang antara lain mengatur mengenai tata cara penyampaian dan permintaan informasi serta bentuk dan jenis informasi tertentu yang dapat dipertukarkan, seperti indikator secara garis besar dari kredit yang diterima nasabah, agunan, dan masuk tidaknya debitur yang bersangkutan dalam daftar kredit macet.26 Informasi antar bank tersebut antara lain berupa : 1) informasi bank, untuk mengetahui keadaan dan status bank dalam rangka melakukan kerjasama atau transaksi dengan bank; 2) informasi kredit untuk mengetahui status dan keadaan debitor bank guna mencegah penyimpangan pengelolaan perkreditan; 3) informasi pasar uang, untuk mengetahui tingkat suku bunga dan kondisi likuiditas pasar.

Sebelumnya Bank Indonesia telah mengatur ketentuan tata cara tukar – menukar informasi antar bank sebagaimana dalam Surat Keputusan Direksi Bank 26

Marulak Pardede I. Op cit. Hal 59.


Indonesia Nomor 27/6/UPB masing – masing tanggal 25 Januari 1995, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tukar – menukar informasi antar bank adalah permintaan pemberian informasi mengenai keadaan kredit yang diberikan bank kepada debitor tertentu dan keadaan serta status suatu bank.

Informasi antar bank ini hanya dapat dilakukan oleh Anggota Direksi atau pejabat yang memperoleh penunjukan sebagaimana diatur oleh ketentuan internal masing – masing bank. Ada dua bentuk permintaan informasi antar bank, yaitu 27 : 1) permintaan informasi kepada bank lain Bank dapat meminta informasi kepada bank lain mengenai keadaan debitor tertentu secara tertulis dari Direksi bank dengan menyebutkan secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta. Permintaan informasi mengenai keadaan kredit dapat dilakukan oleh : a. Bank Umum kepada Bank Umum. b. BPR kepada BPR. Bank yang dimintai informasi wajib memberikan informasi secara tertulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk nasabah yang masih tercatat sebagai debitor aktif (nasabah aktif) cukup dengan menegaskan bahwa nasabah yang dimaksud adalah debitor bank yang bersangkutan. Sedangkan untuk nasabah yang tidak lagi tercatat sebagai debitor aktif (nasabah tidak aktif) informasinya dapat meliputi : a. data debitor; b. data pengurus; 27

Rachmadi Usman. Op cit. Hal 162.


c. data agunan; d. data jumlah fasilitas kredit yang diberikan; e. data keadaan kolektibilitas terakhir.

Informasi yang diterima oleh bank peminta, bersifat rahasia dan wajib digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana disebutkan dalam surat permintaan informasi. Bank yang melanggar akan dikenakan sanksi administratif yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.

2) Permintaan informasi melalui Bank Indonesia Bank dapat meminta informasi mengenai nasabah debitor kepada Bank Indonesia atau keadaan dan status suatu bank melalui Bank Indonesia secara tertulis dengan menyebut secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta. Informasi mengenai bank yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia tersebut meliputi : a. nomor dan tanggal akta pendirian dan izin usaha; b. status / jenis usaha; c. tempat kedudukan; d. susunan pengurus; e. permodalan; f. neraca yang telah diumumkan; g. pengikutserataan dalam kliring; dan h. jumlah kantor bank. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

Bank yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi administratif yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.

f. Untuk Kepentingan Pihak Lain yang ditunjuk Nasabah (Pasal 44 A ayat 1) Pemberian keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan untuk kepentingan pihak lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 A ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 A ayat (1) tersebut bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan kepada pihak yang ditunjuknya, asalkan ada permintaan, atau persetujuan, atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan yang bersangkutan, misalnya kepada penasehat hukum yang menangani perkara nasabah penyimpan.

g. Untuk Kepentingan Penyelesaian Kewarisan (Pasal 44 A ayat 2) Apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.28 Pengecualian ini disebutkan dalam Pasal 44 A ayat (2) yang merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam undang – undang perbankan yang diubah.

28

Y. Sri Susilo. Op cit. Hal 38.


Sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengecualian rahasia bank juga diatur dalam peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Lahirnya peraturan Gubernur Bank Indonesia ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menunjang kepercayaan nasabah penyimpan, dimungkinkan dibuka untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah, dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia. 29

Selain pengecualian – pengecualian yang telah diuraikan di atas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diberikan kewenangan dalam membuka rahasia bank. Kewenangan tersebut didasarkan pada Surat Mahkamah Agung

No.

KMA/694/R.45/XII/2004

perihal pertimbangan

hukum atas

pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan ketentuan rahasia bank yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2004. Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut diterbitkan sebagai jawaban atas Surat Gubernur Bank Indonesia No. 6/2/GBI/DHk/Rahasia, tanggal 8 Agustus 2004 yang meminta

29

Adrian Sutedi, Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hal 9. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung untuk menjawab persoalan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membuka rahasia bank. 30

Pemberian kewenangan untuk menerobos rahasia bank kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah suatu terobosan hukum yang tepat dalam upaya mencegah dan menindak tindak pidana di bidang perbankan. 31

D. Dasar Hukum Rahasia Bank Terdapat beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum sebagai landasan bagi rahasia bank agar dapat berlaku secara yuridis formal. Adapun yang merupakan dasar hukum berlakunya rahasia bank adalah Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 Undang – undang Perbankan, yaitu sebagai berikut 32 :

Pasal 40 (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut berlaku juga bagi pihak terafiliasi.

Pasal ini menjelaskan bahwa apabila nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Walaupun demikian, 30

Hermansyah. Op cit. Hal 118. Ibid. Hal 119. 32 Munir Fuady I. Op cit. Hal 89. 31


pemberian data dan informasi kepada pihak lain dimungkinkan yaitu berdasarkan Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

Pasal 41 (1) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti – bukti tertulis serta surat – surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

(2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), haruslah menyebutkan nama pejabat pajak, dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.

Pasal ini menjelaskan bahwa dalam hal kepentingan perpajakan, bank dapat menginformasikan keterangan – keterangan dan bukti – bukti tertulis atas permintaan Menteri Keuangan melalui Pimpinan Bank Indonesia, dan pengecualian ini merupakan paksaan hukum demi kepentingan umum.

Pasal 41 A (1) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan Nasabah Debitur. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

(2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.

(3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.

Pasal ini menjelaskan bahwa untuk penyelesaian piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin secara tertulis kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.

Pasal 42 (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.


(3) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Pasal ini menjelaskan bahwa untuk kepentingan pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin tertulis kepada polisi, jaksa, atau hakim sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 42 A Pasal ini mengatur bahwa bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42.

Pasal 43 Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada Pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Pasal ini menjelaskan bahwa dalam hal perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, maka bank dapat memberikan informasi keuangan nasabah yang dalam perkara tersebut serta keterangan lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut tanpa perlu izin dari Menteri.


Pasal 44 (1) Dalam rangka tukar – menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tukar – menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

Pasal ini menjelaskan bahwa dalam rangka tukar – menukar informasi antar bank, maka direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain dengan tujuan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah terjadinya kredit rangkap serta untuk mengetahui keadaan dan status dari suatu bank.

Pasal 44 A (1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut. (2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahliwaris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Pasal ini merupakan ketentuan yang baru ditambahkan dalam Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mengatur mengenai penyelesaian kewarisan. Dimana atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

nasabah penyimpan, maka bank diperbolehkan / dapat memberikan informasi mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tersebut apabila ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Pasal 45 Pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank – bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 tersebut diatas, berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan dapat meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan.

Pasal ini menjelaskan bahwa apabila permintaan pembetulan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat keterangan yang diberikan oleh bank, maka masalah tersebut dapat diajukan oleh pihak yang bersangkutan ke Pengadilan yang berwenang.


BAB III HUBUNGAN ANTARA RAHASIA BANK DENGAN PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH

A. Hubungan Bank dengan Nasabah Hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan kepada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Sebuah bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya pada produk – produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut bank dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan memberikan jasa – jasa perbankan.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dapat dilihat bahwa undang – undang tersebut mengemukakan fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Berdasarkan dua fungsi utama dari sebuah bank yaitu fungsi pengerahan dana dan fungsi penyerahan dana maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dengan nasabah, yaitu 33 : a. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana 33

Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito, ( Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal 33. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

Artinya bahwa bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik masyarakat. Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari produk – produk perbankan, seperti deposito, tabungan, giro dan lain sebagainya.

Bentuk hubungan hukum itu dapat tertuang dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan dan syarat – syarat umum yang harus dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat – syarat tersebut harus disesuaikan dengan produk perbankan yang ada, karena syarat dari satu produk perbankan tidak akan sama dengan syarat dari produk perbankan yang lain.

Dalam produk perbankan seperti tabungan dan deposito maka ketentuan – ketentuan dan syarat – syarat umum yang berlaku adalah ketentuam – ketentuan dan syarat – syarat umum hubungan rekening deposito dan hubungan rekening tabungan.

b. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur Artinya bahwa bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para debiturnya. Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit investasi, ataupun kredit usaha kecil.

Dasar hubungan hukum antara bank dengan para nasabahnya adalah hubungan kontraktual. Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah menjalin hubungan hukum dengan pihak bank, setelah nasabah melakukan


hubungan hukum seperti nasabah membuka rekening tabungan, deposito dan produk perbankan lainnya. 34

Dalam praktek perbankan yang dilakukan selama ini, termasuk di Indonesia, penyerahan dana oleh nasabah untuk disimpan oleh bank selalu mengandung pengertian bahwa bank yang menerima simpanan berhak untuk memakai dana tersebut sekehendaknya untuk keperluan apapun juga dan nasabah penyimpan dana sementara tidak mempunyai hak apapun mengenai tujuan pemakaian dana tersebut oleh bank. 35

Hak nasabah penyimpan dana semata – mata hanya berupa hak untuk menagih dan mendapatkan kembali dana tersebut. Praktek perbankan selama ini bersikap bahwa uang atau dana yang telah diserahkan oleh nasabah penyimpan dana kepada bank adalah uang milik bank. Hal ini berarti bahwa dana yang disimpan oleh nasabah merupakan kekayaan bank selama dalam penyimpanan bank. 36

Dalam praktek perbankan juga berlaku ketentuan bahwa nasabah penyimpan dana yang menyimpan atau meminjamkan uangnya kepada bank dilakukan bukan dengan cuma – cuma, artinya pihak bank harus memberikan

34

Ibid. Hal 33. Ibid. Hal 37. 36 Ibid. 35


bunga kepada nasabah penyimpan dana tersebut. Dalam hukum Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 1765 Kitab Undang – undang Hukum Perdata. 37

Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana selain diliputi asas – asas umum dari hukum perjanjian juga asas – asas khusus, antara lain : a. Hubungan Kontraktual Dasar hubungan hukum antara bank dengan para nasabah adalah hubungan kontraktual. Begitu seorang nasabah menjalin kontrak antara bank dan nasabah maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak. 38

Bank dengan pemegang rekeningnya mempunyai hubungan kontraktual yang sangat terbatas. Secara hukum hubungan ini biasanya adalah hubungan debitur (bank) dengan kreditur (pemegang rekening). Kadang – kadang kontrak ini dinyatakan secara tertulis, tetapi lebih sering tidak tertulis, dan kebiasaan perbankan yang sudah mapan, undang – undang perbankan, serta anggaran dasar lainnya memberikan kerangka aturan – aturan dan ketentuan – ketentuan di dalam mana transaksi – transaksi diselenggarakan. 39

Kontrak adalah perjanjian bisnis yang berlaku menurut hukum. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kontrak hanya berlaku jika pihak – pihak

37

Dalam Pasal 1765 Kitab Undang – undang Hukum Perdata disebutkan : “Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian”. 38 Marulak Pardede, Penelitian Hukum tentang Aspek – aspek Hukum Likuidasi dalam Usaha Perbankan, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996), hal 11. 39 American Institute of Banking, Dasar – dasar Operasi Bank (Principle of Bank Operational), (Jakarta : Rineka Cipta, 1995), hal 126. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

yang membuat kontrak itu mempunyai wewenang hukum untuk membuat perjanjian. Menurut Setiawan 40 : ”Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah merupakan suatu kontrak campuran. Ia menampakkan ciri – ciri perjanjian pemberian kuasa (lastgeving), sebagaimana diatur dalam Pasal 1792. Tampil pula dalam bentuk perjanjian penitipan barang ex Pasal 1694. Untuk sebahagian terbesar muncul sebagai perjanjian pinjam – meminjam yang diatur oleh Pasal 1754 dan seterusnya dari Kitab Undang – undang Hukum Perdata. Selanjutnya dapat dicatat pula sebagai perjanjian untuk melakukan pekerjaan, atau memberikan jasa – jasa tertentu ex Pasal 1601”.

Namun kadang kala hubungan tersebut dapat terjadi sebagai kontrak campuran. Namun dalam hal – hal tertentu terdapat ciri perjanjian pemberian kuasa maupun sebagai perjanjian pinjam – meminjam. 41

Menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 42

Dari definisi yang diberikan oleh undang – undang tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dana yang disimpan dalam bank dilakukan oleh masyarakat dengan adanya suatu perjanjian. Dengan demikian maka Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 melihat hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan adalah sebagai suatu hubungan kontraktual. 40

Muhamad Djumhana. Op cit. Hal 104. Marulak Pardede II. Op cit. Hal 12. 42 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 41


Hubungan hukum yang paling banyak terjadi antara bank dengan nasabah adalah hubungan pemberian kredit. Bank bertindak sebagai kreditur dan nasabah bertindak sebagai debitur. Di antara keduanya lazim ditandatangani surat perjanjian membuka kredit.

Pada dasarnya, perjanjian pemberian kredit antara bank dengan nasabah tunduk kepada ketentuan Pasal 1754 dan seterusnya dari Kitab Undang – undang Hukum Perdata tentang pinjam – meminjam, khususnya Pasal 1756 tentang pinjam – meminjam uang. Namun perlu dicatat bahwa surat persetujuan membuka kredit tidak hanya memuat ketentuan perihal pinjam – meminjam uang saja sehingga oleh karena itu hubungan hukum tersebut tidak hanya dikuasai oleh ketentuan Pasal 1756 dari Kitab Undang – undang Hukum Perdata saja melainkan juga tunduk kepada perjanjian yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak serta asas – asas umum hukum perjanjian.

Sistem hukum perjanjian Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam buku ketiga Kitab Undang – undang Hukum Perdata menganut asas kebebasan berkontrak (contract vrijheid), dimana para pihak dapat memperjanjikan lain daripada apa yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan.

Ada pendapat yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian yang bersifat konsensuil, yaitu sejak tercapainya kesepakatan antara bank dengan nasabah yang dibuktikan dengan surat persetujuan bank yang Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

disampaikan kepada nasabah dan nasabah menyatakan menerima persyaratan yang diminta oleh bank dalam surat persetujuan dimaksud. Akan tetapi syarat – syarat yang merupakan hasil kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit baru berlaku dan mengikat apabila syarat – syarat dalam surat persetujuan tersebut telah dituangkan dalam perjanjian kredit dan telah ditandatangani oleh bank dan nasabah penerima kredit. 43

Ada juga yang berpendapat bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan tersebut merupakan hasil kesepakatan antara bank dengan nasabah penerima kredit. Penyerahan uangnya sendiri oleh bank kepada nasabah penerima kredit sifatnya riil. Pada saat penyerahan uang yang bersangkutan barulah bagi para pihak berlaku ketentuan – ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian kredit.44

Dalam perjanjian kredit antara bank dengan nasabah terlihat jelas kepentingan para pihak terlihat pada hak – hak yang diperoleh oleh masing – masing pihak. Pihak nasabah berkepentingan bahwa kredit yang diperlukan harus bisa direalisir, di lain pihak bank harus terjamin kepentingannya mengenai pengembalian dana yang dipinjamkannya pada waktu yang disepakati, termasuk pula bunga bank dan biaya – biaya yang timbul.

43 44

Marulak Pardede II. Op cit. Hal 14. Ibid.


b. Hubungan Kepercayaan (Fiduciary Relation) Seperti yang telah diuraikan di atas nasabah penyimpan dana hanya bersedia menyimpan dananya pada sebuah bank apabila nasabah percaya kepada bank yang bersangkutan dan mampu untuk membayar kembali dana apabila ditagih. Bank juga mempunyai kedudukan yang khusus di dalam masyarakat yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang terpercaya, maka dari itu hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kepercayaan.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur hubungan bank dan nasabah penyimpan dana bukan hanya hubungan kontraktual biasa antara debitur dengan kreditur tetapi juga hubungan kepercayaan atau fiduciary relation. 45 Ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 29 dan definisi simpanan menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998. 46 Ini dimaksudkan agar nasabah penyimpan dana dalam berhubungan dengan bank dalam rangka simpanannya pada bank itu dilandasi oleh kepercayaan bahwa bank yang berkemauan dan berkemampuan untuk membayarkan kembali simpanan para nasabah penyimpan dana itu pada waktu ditagih ataupun pada waktu jatuh tempo. Dengan demikian hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam – meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh asas kepercayaan.

45

Ronny Sautma Hotma Bako. Op cit. Hal 45. Penjelasan Pasal 29 Undang – undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan “Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya.” 46


Kalangan ahli hukum sejak beberapa tahun terakhir menganggap bahwa hubungan hukum antara bank dan nasabah bukanlah hanya sekedar hubungan hukum antara debitur dengan kreditur semata, tetapi lebih dari itu. Hal ini disebabkan oleh karena bank mempunyai status yang unik di dalam masyarakat.47

c. Hubungan Kerahasiaan (Confidential Relation) Hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana juga mempunyai suatu sifat kerahasiaan. Hubungan kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank tersebut.

Di Indonesia masalah hubungan kerahasiaan ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 khususnya Bab VII tentang Rahasia Bank pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 45. Ketentuan Rahasia Bank ini sebagai ketentuan pidana, berbeda dengan Inggris yang mengatur ketentuan rahasia bank sebagai kewajiban perdata.

Keterikatan

bank

terhadap

kewajiban

menyimpan

rahasia

bank

menunjukkan adanya hubungan antara bank dan nasabah yang dilandasi oleh kerahasiaan (confidential relation).48

47 48

Marulak Pardede II. Op cit. Hal 17. Ronny Sautma Hotma Bako. Op cit. Hal 50.


d. Hubungan Kehati – hatian (Prudential Relation) Di samping berlakunya asas kepercayaan bagi hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana sehingga memberikan ciri bagi hubungan tersebut sebagai suatu hubungan kepercayaan, berlaku juga asas kehati – hatian yang harus diterapkan oleh setiap bank dalam melakukan kegiatan usahanya.

Di Indonesia masalah prinsip kehati – hatian ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Hal ini dapat dilihat dari : 1) Pasal 2 Perbankan

Indonesia

dalam

melakukan

usahanya

berasaskan

demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati – hatian.

2) Pasal 29 ayat 2 Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati – hatian.

3) Pasal 29 ayat 3 Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

cara – cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

B. Mekanisme Perlindungan Terhadap Nasabah Lembaga perbankan, adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah wajib melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat tersebut. Bila suatu saat kepercayaan masyarakat menjadi luntur terhadap bank, maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara, yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali. 49

Bank Sentral sebagai pelaksana otoritas moneter berperan sekali dalam rangka perlindungan nasabah (masyarakat). Menyangkut perlindungan konsumen (nasabah) ini kita dapat menggunakan penerapan hukum pidana, maupun hukum perdata bahkan dimungkinkan pula melalui hukum administrasi negara. 50

Beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut 51 : 1. Pembuatan peraturan baru Lewat pembuatan peraturan baru di bidang perbankan atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan

49

Muhamad Djumhana. Op cit. Hal 29. Ibid. Hal 30. 51 Munir Fuady I. Op cit. Hal 104. 50


kepada nasabah suatu bank. Banyak peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan melindungi nasabah. Akan tetapi, lebih banyak lagi diperlukan seperti itu dari apa yang terdapat dewasa ini.

2. Pelaksanaan peraturan yang ada Salah satu cara lain untuk memberikan perlindungan kepada nasabah adalah dengan melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih ketat oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin law enforcement yang baik. Peraturan Perbankan tersebut harus ditegakkan secara objektif tanpa melihat siapa direktur, komisaris atau pemegang saham dari bank yang bersangkutan.

3. Perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito Perlindungan nasabah, khususnya nasabah deposan melalui lembaga asuransi deposito yang adil dan predictable ternyata dapat juga membawa hasil yang positif.

4. Memperketat perizinan bank Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank baru adalah salah satu cara agar bank tersebut kuat dan qualified sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya.

Undang – Undang Perbankan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi apabila suatu bank akan didirikan berupa persyaratan dalam hal – hal sebagai berikut : Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

a. susunan organisasi; b. permodalan; c. kepemilikan; d. keahlian di bidang perbankan; dan e. kelayakan rencana kerja. 5. Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank Ketentuan – ketentuan yang menyangkut dengan kegiatan bank banyak juga yang secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk melindungi pihak nasabah. Pengaturan – pengaturan tersebut khusunya yang menyangkut kegiatan bank, mengatur tentang hal – hal sebagai berikut 52 : a. Ketentuan mengenai permodalan. Ketentuan ini antara lain mengenai kecukupan modal atau yang disebut juga dengan Capital Adequate Ratio (CAR) yang diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

b. Ketentuan mengenai manajemen. Yang dalam hal ini merupakan penilaian kualitatif mengenai

manajemen terhadap

manajemen permodalan,

manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas.

c. Ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif. Yang dalam hal ini diukur tingkat kemampuan pengembaliannya dengan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

52

Ibid. Hal 105.


d. Ketentuan mengenai likuiditas. Dalam hal ini seringkali dilakukan pengukuran lewat Cash Ratio atau Minimum Reserve Requirement. Juga harus dihindari adanya kesulitan likuiditas yang biasanya terjadi karena adanya tindakan yang disebut mismatch.

e. Ketentuan mengenai rentabilitas. Dalam hal ini sering diukur dengan cara penilaian kuantitatif melalui rasio perbandingan laba selama 12 (dua belas) bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode yang sama (Return on Assets atau ROA), dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode 1 (satu) tahun.

f. Ketentuan mengenai solvabilitas.

g. Ketentuan mengenai kesehatan bank. Dalam hal ini sering dipergunakan sebagai ukuran adalah : 1). Capital, Assets quality, Management quality, Earnings, dan Liquidity (CAMEL); 2). Posisi Devisa Netto (Net Open Position) dengan tujuan untuk menghindari resiko nilai tukar (Exchange rate risk); 3). Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau yang sering pula disebut dengan Legal Lending Limit (3L) atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 memberikan kewenangan kepada Bank Sentral untuk menetapkan BMPK tersebut. Di samping itu, khusus untuk nasabah Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

tertentu, maka Bank Indonesia dapat juga menetapkan BMPK, nasabah – nasabah tertentu tersebut adalah : a. pemegang saham 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal setor; b. anggota dewan komisaris; c. anggota direksi; d. keluarga pemegang saham (sampai derajat kedua lurus atau ke samping), dewan komisaris dan direksi; e. pejabat bank lainnya; f. perusahaan dimana di dalamnya ada kepentingan pihak pemegang saham, komisaris, direksi, pejabat bank lainnya dan anggota keluarga dari pemegang saham, direktur dan komisaris.

6. Memperketat pengawasan bank Dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank, maka pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia (juga dalam hal tertentu Menteri Keuangan) harus melakukan tindakan pengawasan dan pembianaan terhadap bank – bank yang ada, baik terhadap bank – bank pemerintah maupun terhadap bank swasta.

Penekanan pada usaha penjagaan dalam rangka perlindungan nasabah ini dengan cara terjaganya kesehatan bank agar tidak bangkrut, membawa konsekuensi kewajiban Indonesia untuk lebih efektif lagi dalam hal pembinaan dan pengawasan bank. Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peran yang besar sekali dalam usaha melindungi, dan Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia wajib lebih aktif lagi melakukan tugas, dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang – undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik, adalah merupakan langkah preventif dalam membendung, atau setidak – tidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank, atau lembaga keuangan lainnya yang melawan hukum. 53

Hanya saja perlu diperhatikan di sini bahwa sebagai pengawas, Bank Indonesia tidak dapat mencampuri secara langsung urusan intern dari bank yang diawasinya itu. Sebab, pengendalian bank tersebut tetap menjadi kewenangan pengurus bank tersebut. Karena itu harus jelas batas – batas dari ikut campur tangan Bank Indonesia sehingga tidak mengambil porsi kewenangan dari pengurus bank tersebut.54

Tujuan diwajibkannya prinsip kehati – hatian (prudential principle) oleh bank – bank pada umumnya adalah untuk melindungi nasabah bank yang menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan. 55

Upaya perlindungan yang diberikan oleh Undang – Undang Perbankan terhadap dana masyarakat merupakan penegasan bahwa sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah menjadi milik bank sejak disetorkan

53

Muhamad Djumhana. Op cit. Hal 30. Munir Fuady I. Op cit. Hal 107. 55 Marulak Pardede II. Op cit. Hal 21. 54


dan selama penyimpanan bank. Tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu. 56

Bank hanya boleh menggunakan uang itu untuk tujuan dan dengan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank itu nantinya akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya. Mengingat hal yang demikian, maka hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi atas kehati – hatian.

C. Rahasia Bank Dalam Praktek Di Indonesia, rahasia bank pertama kali diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti undang – undang, yaitu Perpu No. 23 Tahun 1960 tentang rahasia bank. Pengaturan tentang rahasia bank tersebut adalah bank tidak boleh memberikan keterangan – keterangan tentang keadaan keuangan langganannya yang tercatat padanya dan hal – hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan (Pasal 2). Pengecualian dari ketentuan tersebut meliputi: keperluan perpajakan dan keperluan peradilan dalam perkara tindak pidana, dimana terhadap pelanggarannya diancam sanksi pidana berupa hukuman penjara selama – lamanya 1 tahun atau denda setinggi – tingginya Rp 250.000,00.

Ketentuan rahasia bank tersebut berlaku dengan mengalami perubahan beberapa kali, karena ada pendapat bahwa ketentuan rahasia bank perlu

56

Ronny Sautma Hotma Bako. Op cit. Hal 51.


disempurnakan dengan memperluas pengecualiannya, karena menurut pendapat tersebut ketentuan rahasia bank yang sangat ketat kadangkala dimanfaatkan oleh debitur yang nakal untuk melakukan skenario bisnis yang mengarah pada white collar crime, antara lain dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok – pokok perbankan dan terakhir diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

Meskipun telah menjadi hukum publik sejak tahun 1960, jarang ditemukan kasus pelanggaran rahasia bank yang berperkara di Pengadilan. Namun dalam praktek hangat dibicarakan sejauh mana bank wajib menyimpan rahasia nasabahnya yang tersangkut dengan kredit macet. Mengenai kredit macet, terdapat perbedaan diantara para sarjana tentang apakah kredit dari seseorang nasabah termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank sehingga tidak boleh dibuka oleh bank yang bersangkutan. Dalam hal ini, Undang – Undang Perbankan yang lama yaitu Nomor 7 Tahun 1992 tidak memberikan indikasi apa – apa tentang hal ini. Pendapat sebagian sarjana mengatakan bahwa hanya rekening nasabah saja yang merupakan rahasia bank. Misalnya rekening koran, deposito, ataupun tabungan. Sedangkan kredit tidak termasuk rahasia bank. 57

Sementara pendapat sarjana yang lain menyatakan bahwa kredit termasuk juga ruang lingkup rahasia bank. Karena itu, misalnya akan melanggar rahasia bank jika ada bank men-disclose bahwa ada debiturnya yang sedang macet kreditnya. Terlepas apakah kredit tersebut merupakan rahasia bank, akan tetapi

57

Munir Fuady I. Op cit. Hal 97.


secara universal diakui bahwa kepentingan bank itu sendiri yang nota bene juga kepentingan masyarakat secara luas dapat memberikan justifikasi untuk membuka rahasia bank. Karena itu jika ada kepentingan bagi bank untuk men-disclose kredit macet dari debiturnya, misalnya dalam rangka menarik kreditnya yang macet tersebut maka hal tersebut seyogyanya dapat dibenarkan. Akan tetapi dengan keluarnya Undang – Undang Perbankan yang baru yaitu Nomor 10 Tahun 1998, maka dengan tegasnya ditentukan bahwa yang termasuk kategori rahasia bank hanyalah informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya itu. Jadi informasi mengenai nasabah debitur atau kreditur tiak tergolong kedlam kategori rahasia bank tersebut (Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Perbankan).

Mengenai pemblokiran rekening, dapat dijelaskan bahwa sudah jelas rekening dari seorang nasabah pada bank yang bersangkutan merupakan rahasia bank yang harus dijaga baik – baik oleh bank. Akan tetapi kadangkala pihak – pihak yang berwenang berkepentingan untuk melakukan sesuatu terhadap rekening yang bersangkutan. Misalnya apabila terdapat dugaan bahwa orang si pemilik rekening

melakukan kejahatan yang oleh hukum memberikan

kemungkinan agar seluruh milik nasabah termasuk rekening bank tersebut disita oleh Pengadilan. Ataupun uang dalam rekening itu sendiri diduga sebagai hasil dari kejahatan. Misalnya hasil dari money laundring. 58

Maka dalam hal – hal tersebut sungguhpun rekening nasabah merupakan rahasia bank, tetapi hal tersebut merupakan hal – hal yang oleh undang – undang

58

Ibid.


diberikan kemungkinan untuk dibuka rahasia tersebut. Asalkan dilakukan menurut prosedur yang ditetapkan oleh undang – undang.

Untuk dapat mengetahui apakah prinsip rahasia bank dilaksanakan oleh sesuatu bank atau tidak, ada tiga tahap yang mesti diklarifikasi, yaitu sebagai berikut 59 : Tahap I

: Apakah informasi yang diberikan oleh bank itu termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank.

Tahap II

: Apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak – pihak yang memang dilarang oleh perundang – undangan yang berlaku.

Tahap III

: Jika informasi tersebut termasuk kedalam ruang lingkup rahasia bank, harus diteliti apakah pembukaan informasi tersebut tidak tergolong kedalam perkecualian yang dibenarkan oleh perundang – undangan yang berlaku.

1. Apakah Informasi Tersebut Termasuk dalam Ruang Lingkup Rahasia Bank Mengenai ruang lingkup dari rahasia bank, Pasal 40 dari Undang – Undang Perbankan dengan tegas dan gamblang menyebutkan bahwa yang tergolong kedalam rahasia bank adalah hanya keterangan mengenai : a. nasabah penyimpan; atau b. simpanan dari nasabah tersebut.

59

Ibid. Hal 93.


2. Apakah Informasi Tersebut Disampaikan oleh Pihak – pihak yang memang Dilarang oleh Perundang – undang yang Berlaku Perlu pula dilihat apakah yang membuka rahasia bank tersebut termasuk orang – orang yang memang dilarang untuk membuka rahasia bank. Adapun yang merupakan orang – orang yang memang dilarang membuka rahasia bank adalah sebagai berikut : a. pihak bank sendiri; dan / atau b. pihak – pihak terafiliasi.

Di berbagai negara, rahasia bank secara formal dapat diatur dalam satu atau beberapa ketentuan perundangan atau petunjuk dari ototoritas moneter, atau dapat pula secara informal dimuat dalam perjanjian masing – masing antar bank dengan nasabahnya. 60

Di Singapura misalnya, seorang pejabat bank harus tunduk pada dua perangkat kewajiban kerahasiaan, yaitu kewajiban yang timbul dari perikatan. Kewajiban dari undang – undang berasal dari Pasal 47 ayat (3) Undang – Undang Perbankan Singapura, yaitu tidak seorangpun petugas bank selama masa dinasnya atau setelah berakhir masa dinasnya pada suatu bank, dapat memberikan informasi yang berkenaan dengan uang atau hal – hal lain yang berkaitan dengan rekening nasabah. Sedangkan kewajiban dari perikatan berasal dari perjanjian antara bank dengan nasabahnya yang disebut juga dengan ”the common law duty”. Pelanggaran terhadap kewajiban dari undang – undang dapat mengakibatkan

60

Kusumaningtuti, Pustaka Peradilan Jilid II, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 1994), hal 98.


tuntutan pidana terhadap pejabat bank, sedangkan pelanggaran terhadap kewajiban dari perikatan dapat menyebabkan gugatan perdata terhadap bank yang bersangkutan.

Dengan adanya dalil rahasia bank, memunculkan kesan seolah – olah pihak bank menyerang perusahaan (debitur) yang kebetulan menjadi sorotan publik, atau dengan kata lain seringkali timbul kesan seolah – olah kalangan perbankan bersembunyi di balik kaedah rahasia bank untuk melindungi nasabahnya. Bahwa jika pihak bank benar – benar berniat melindungi keuangan nasabahnya yang benar – benar jujur dan bersih, maka tindakan seperti itu dapatlah didukung, akan tetapi tindakan perbankan yang bersembunyi di balik rahasia bank semata – mata untuk melindungi nasabah yang nakal dan untuk menutup – nutupi adanya kolusi yang terjadi di tubuh bank sendiri, maka tindakan yang seperti itu sangatlah dilarang.


BAB IV UPAYA BANK MENJAGA KEAMANAN RAHASIA BANK

A. Upaya Bank Menjaga Rahasia Bank Rahasia bank merupakan hal yang penting karena bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Oleh karena itu, baik bank sebagai entity dan pihak terafiliasi, termasuk pegawai dan manajemen bank yang bersangkutan wajib mengetahui mengenai peraturan rahasia bank ini, untuk menghindari sanksi pidana dan atau administratif serta sanksi sosial dari masyarakat. 61

Melakukan penerapan dalam hal – hal (informasi) yang bersifat rahasia terutama pada bank sangatlah sulit karena belum ada suatu keseragaman yang menetukan hal – hal (informasi) apa saja yang dapat dikategorikan sebagai suatu yang dirahasiakan oleh bank dari informasi dan data – data seorang nasabah. 62

Kewajiban bank untuk merahasiakan

mengenai penyimpanan dan

simpanannya dapat bersifat eksplisit dan implisit. Pada umunya perjanjian bank dan nasabah tidak mencantumkan secara eksplisit. Kewajiban merahasiakan tersebut misalnya terlihat pada perjanjian pembukaan rekening koran, tabungan dan deposito antara bank dan nasabah. Dengan demikian, walaupun dalam perjanjian tidak diatur secara eksplisit, tetapi berdasarkan azas itikad baik di dalam melaksanakan perjanjian, maka perjanjian antara bank dan nasabahnya 61

Try Widiyono. Op cit. Hal 101. Dewi Fitri, Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Rahasia Bank dikaitkan dengan Sistem Perbankan di Indonesia, (Medan : FH – USU, 2004), hal 51. 62


dianggap mencantumkan secara diam – diam kewajiban merahasiakan tentang penyimpan dan simpanannya. Hal ini sejalan dengan Pasal 7 huruf (a) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa salah satu kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 63

Dalam kaitannya dengan masalah rahasia bank, walaupun rahasia bank itu sudah diatur dalam perjanjian antara bank dan nasabah ataupun masalah rahasia bank ini sudah diatur dalam undang – undang, namun kepentingan umum tetap harus didahulukan sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku.

Dalam hal nasabah debitur. Ada kemungkinan bank digugat melakukan perbuatan

melanggar

hukum

oleh

nasabah

debitur

bilamana

dengan

pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur dipandang oleh nasabah debitur merugikan dirinya. Gugatan ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang secara tegas mengatur, bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Bank juga dimungkinkan diancam pidana dengan menggunakan delik lain, yakni pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur dapat dipersangkakan

63

Yunus Husein, Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum, (Jakarta : FH – UI, 2003), hal 165. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

sebagai kejahatan rahasia jabatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 322 KUHP yang berbunyi :

” (1) Barangsiapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia, yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia diwajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama – lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 9.000,(2) Jika kejahatan ini dilakukan terhadap seorang yang ditentukan, maka perbuatan itu hanya dituntut atas pengaduan orang itu.”

Rahasia bank semata – mata diletakkan pada kepentingan umum. Prinsip kerahasiaan bank yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu seorang nasabah dikorbankan demi menyeimbangkannya dengan kepentingan umum dalam hal penyelesaian perkara pidana.

Di Indonesia, pengecualian rahasia bank dengan alasan kepentingan umum ini masih perlu disempurnakan, karena masih banyak kepentingan umum lain yang dapat dijadikan alasan untuk membuka rahasia bank yang belum tercantum pada Undang – Undang Perbankan, misalnya kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Otoritas Asing, Badan Artbitrase dan pemegang saham. 64

Di Indonesia, pengaturan rahasia bank lebih dititkberatkan pada alasan untuk kepentingan bank, seperti terlihat dalam penjelasan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok – pokok Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,

64

Ibid. Hal 190.


yang menyebutkan bahwa kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank itu sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Pertimbangan yang demikian dikarenakan Indonesia mempunyai nilai – nilai budaya yang mengutamakan kolektifitas atau kebersamaan. Dalam hal ini, kepentingan bank dianggap sama dengan kepentingan umum karena begitu pentingnya peranan bank di dalam perekonomian suatu negara, yang dalam hal ini perbankan berfungsi sebagai perantara keuangan (financial intermediary), sarana untuk transmisi kebijakan moneter dan pelaku utama di dalam sistem pembayaran nasional. 65

Mengenai Pasal 43 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, penerapannya sempit, karena dianggap merugikan kepentingan masyarakat luas, terutama bagi kepentingan dunia bisnis. Pasal tersebut seolah – olah mengandung diskriminasi karena hanya melindungi kegiatan perusahaan perbankan saja dan tidak melindungi kepentingan perusahaan jenis lain dalam arti luas. Kalau bank yang bersangkutan prinsip kerahasiaan banknya boleh dilanggar dan diluar itu tidak. Hal ini jelas tidak adil, seolah – olah Undang – Undang tidak peduli terhadap kesengsaraan yang dialami masyarakat luas. Padahal banyak perusahaan dengan sengaja tidak membayar kewajiban (utang) kepada mitra bisnisnya di sektor distribusi, agen atau kontraktor walau perusaahn – perusahaan tersebut akhirnya lancar (current assets) di berbagai bank. 66

65

Ibid. Hal 147 – 148. Derita Martiyova Rangkuti, Ketentuan Rahasia Bank dalam Penerapannya dalam Praktik Perbankan di Indonesia setelah keluarnya UU No. 10 Tahun 1998, (Medan : FH – USU, 2005), hal 72. 66


Oleh sebab rahasia bank hanya menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya saja, maka dalam kasus kredit sering sekali terjadi kredit macet. Rahasia bank terlampau berpihak melindungi debitur. Hal ini menyebabkan para debitur nakal menjadi terlindungi yang dapat mengancam kepentingan umum dan perkembangan pembangunan bangsa.

Jelas tampak kredit macet secara langsung atau tidak langsung sangat merugikan kepentingan negara dan masyarakat. Jadi bukan hanya sekedar permasalahan antara debitur nakal dengan bank saja, tetapi juga menyangkut kepentingan perekonomian dan peningkatan pemerataan kesejahteraan rakyat luas. Sehingga, tidak layak rasanya membiarkan dengan memanjakan dan melindungi para debitur nakal dan beritikad buruk. Oleh sebab itu, jika ada debitur yang seperti itu, masyarakat luas berhak untuk mengetahuinya secara terbuka.

Setiap bank wajib memegang teguh prinsip rahasia bank. Adapun salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan bank di dalam menjaga keamanan rahasia bank adalah apabila ada orang yang menanyakan identitas dari nasabah, atau aktivitasnya di bank selain dari ketiga pihak yang berwenang yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan, maka bank tidak memberikan informasi apapun. Bank akan merahasiakannya. Dengan melakukan upaya menjaga keamanan rahasia bank berarti secara tidak langsung juga menjaga keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanannya.


Di samping itu, upaya lain yang dilakukan oleh bank untuk menjaga keamanan rahasia bank tersebut adalah melalui 67 : 1. Kelaziman Operasional Kelaziman operasi bank yang menyangkut pada penghimpunan dana masyarakat seperti melalui giro, tabungan, deposito dan lain sebagainya. Adapun setelah melakukan penghimpunan dana tersebut bank perlu untuk menyebarkan dana tersebut kepada masyarakat yaitu melalui pemberian kredit. Dalam operasi tersebut bank mengadakan pencatatan serta mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan usahanya maupun yang berhubungan dengan nasabahnya, contoh : dengan nasabah peminjam.

Pencatatan transaksi merupakan kewajiban bank guna memnuhi kebutuhan akan data pokok yang harus dipenuhinya. Setiap bank harus mengadakan pencatatan untuk memberikan data bagi pelaporan – pelaporan seperti pelaporan pada Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, pelaporan untuk pajak, pelaporan untuk pemegang saham, pelaporan untuk nasabah dan sebagainya. Dari pencatatan itulah sebuah data diolah menjadi suatu laporan yang informatif dan mudah dimengerti oleh mereka yang menerimanya. Data dan informasi tersebut merupakan milik bank yang secara umumnya bisa dikategorikan merupakan rahasia bank.

67

Dewi Fitri. Op cit. Hal 52 – 55.


Sebelum transaksi yang dilakukan antara bank dengan nasabah, bank terlebih dahulu memeriksa identitas nasabah tersebut. Jika seseorang nasabah tidak bertindak untuk dirinya sendiri, maka perlu disertai dengan tegas wewenangnya untuk bertindak atas nama orang lain baik untuk badan hukum maupun untuk pihak lainnya. Biasanya identifikasi juga dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap referensi – referensi yang diajukan. Transaksi yang telah dilakukan akan dikumpulkan ke dalam dokumen tertentu dan dokumen tersebut nantinya akan disimpan secara permanen oleh bank.

2. Pencatatan Pada Bank Pencatatan yang teliti dan memadai dalam operasi bank atau transaksi yang dilakukan bank merupakan suatu keharusan. Memadai atau tidaknya catatan itu diukur dengan kesanggupannya memenuhi berbagai permintaan terhadap informasi mengenai setiap kegiatan bank. Bila pencatatan dan administrasi perbankan kurang baik maka kelancaran kegiatan perbankan akan mendapat gangguan. Dengan demikian pencatatan dan pengarsipan semua kegiatan perbankan yang dilakukan oleh bank adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban yang tidak dapat dihindari. Dalam perkembangan teknologi informasi yang ada sekarang ini, maka pencatatan kegiatan perbankan saat ini serta penyimpanannya dapat pula dilakukan dengan menggunakan perangkat data elektronik (komputer). Keuntungan bagi nasabah dengan adanya teknologi ini adalah nasabah dapat terlayani dengan lebih cepat dan lebih nyaman. Sedangkan Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

keuntungan bagi bank sendiri adalah memberikan pelayanan kepada nasabah dengan lebih baik lagi serta dapat mengamankan dokumen penting tanpa memerlukan tempat atau ruangan yang luas.

Sebagai lembaga yang bertumpu pada kepercayaan masyarakat, sudah seharusnya bank berusaha memberikan jaminan pada masyarakat bahwa bank aman dan mampu merahasiakan keterangan atau informasi mengenai nasabah dan simpanannya. Bank harus mempunyai pedoman, kebijakan, organisasi dan prosedur kerja khususnya mengenai rahasia bank dan rahasia jabatan. Pedoman – pedoman itulah yang nantinya dipergunakan oleh bank dalam menjalankan segala kegiatannya sehingga bank dapat tetap menjaga kepercayaan masyarakat tersebut. Selebihnya penilaian selanjutnya akan dikembalikan kepada masyarakat itu sendiri apakah bank tersebut dapat dipercaya atau tidak. 68

Secara umum ketentuan rahasia bank dipandang seringkali menimbulkan benturan antara kepentingan nasabah dan kepentingan bisnis bank itu sendiri. Akan tetapi walaupun demikian keadaannya, bank harus tetap memegang teguh ketentuan rahasia bank ini.

B. Sanksi Terhadap Pelanggaran Rahasia Bank Apabila ada perjanjian antara bank dengan nasabah, maka rahasia bank bersifat kontraktual. Sehingga apabila bank memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya, bank dapat digugat oleh nasabahnya berdasarkan

68

Yunus Husein. Op cit.


alasan wanprestasi (cidera janji). Sebaliknya, meskipun tidak ada perjanjian antara bank dan nasabah, namun bank tetap berkewajiban untuk mempertahankan rahasia bank berdasarkan pada peraturan perundang – undangan atau konsep hukum lainnya, seperti konsep ”perbuatan melawan hukum”. Artinya dalam hal bank memberikan keterangan tentang nasabahnya yang merugikan nasabah, bank dapat dituntut oleh nasabahnya dengan alasan perbuatan melawan hukum. Untuk hal ini nasabah harus dapat membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya sebagai akibat dari pembocoran rahasia bank tersebut. 69

Masalah tindak pidana perbankan merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan bila dibahas hukum perbankan. Sudah sepatutnya setiap terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum maka akan diberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran tersebut. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dikategorikan sebagai ”tindak pidana kejahatan”. Oleh karena itu pelanggar ketentuan rahasia bank, apabila dibandingkan dengan hanya sekedar pelanggaran, perlu diberi sanksi hukum pidana yang lebih berat lagi. Sanksi pidana tersebut bukan hanya sebagai pelengkap suatu peraturan dalam bidang perbankan melainkan diperlukan guna ditaatinya peraturan tersebut.

Seperti diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang – Undang Perbankan yang mengatur pelanggaran ketentuan rahasia bank yang menyangkut keadaan keuangan individual nasabah bank sebagai pelanggaran pidana biasa bukan delik

69

Ibid. Hal 37.


aduan. Tetapi sejak berlakunya ketentuan pidana terhadap pelanggaran ketentuan rahasia bank yang dimulai tahun 1960 dengan PERPU Nomor 23 Tahun 1960 belum ada satupun kasus pidana yang sampai ke pengadilan. Penyelesaian secara pidana paling jauh hanya sampai di tingkat kejaksaan, kemudian perkara tersebut dihentikan, dengan alasan sudah tercapai perdamaian di antara para pihak. 70

Ada 1 kasus perdata yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan rahasia bank yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya (Putusan Pengadilan No. 28/PDT/2001/PT.PR, 11 Desember 2001). Dalam kasus ini nasabah bank menggugat bank dan kantor pajak dengan dasar perbuatan melawan hukum, yang memberikan keterangan yang bersifat rahasia bank yang merugikan kepentingan nasabah bank. Dalam hal ini nasabah dimenangkan baik pada tingkat Pengadilan Negeri (Pengadilan Pangkalan Bun) dan Pengadilan Tinggi Palangkaraya. 71

Menurut sistem Undang – Undang Perbankan maka sanksi pidana atas pelanggaran prinsip kerahasiaan bank ini bervariasi. Ada 3 ciri khas dalam hal sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank dalam Undang – Undang Perbankan ini, sebagaimana juga terhadap sanksi – sanksi pidana lainnya dalam Undang – undang Perbankan yang bersangkutan. Ciri khas dari sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip rahasia bank, yaitu sebagai berikut 72 :

70

Derita Martiyova Rangkuti. Op cit. Hal 75. Yunus Husein. Op cit. Hal 114 – 115. 72 Munir Fuady I. Op cit. Hal 95. 71


1. Terdapat ancaman hukuman minimal disamping ancaman hukuman maksimal; 2. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif; 3. Tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda.

Dalam kaitannya dengan pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank ini, membawa konsekuensinya kepada bank untuk wajib memberikan keterangan yang diminta. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 42 A Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42. Ini berarti bank wajib memberikan keterangan yang diminta demi hukum dalam rangka pemeriksaan perpajakan, penyelesaian piutang bank, dan pemeriksaan peradilan pidana.

Ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang perbankan menurut Undang – Undang Perbankan dapat dibagi dalam 3 kategori sebagai berikut 73 : 1. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 10 milyar rupiah dan maksimal 200 milyar rupiah. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 10 milyar rupiah dan maksimal 200 milyar rupiah diancam

73

Ibid.


terhadap barang siapa yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang – undang Perbankan. 2. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 milyar rupiah dan maksimal 8 milyar rupiah. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 milyar rupiah dan maksimal 8 milyar rupiah tersebut diancam terhadap para anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40 Undang – undang Perbankan.

3. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal 4 milyar rupiah dan maksimal 15 milyar rupiah. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal 4 milyar rupiah dan maksimal 15 milyar rupiah tersebut diancam kepada anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 A dan Pasal 44 A undang – undang Perbankan.

Dari semua sanksi – sanksi yang dinyatakan dalam Undang – Undang tersebut tidak dirinci mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Gubernur Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

atau Gubernur Bank Indonesia sendiri. Karena dalam batas – batas pelanggaran sama sekali tidak mencantumkan kemungkinan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Gubernur maupun Gubernur Bank Indonesia. 74

Selain itu, dari segi perdata pelaku dapat dituntut ganti rugi atas alasan perbuatan melawan hukum (tort of law) karena telah melanggar Pasal 40. Atas pelanggarannya, pelaku diancam dengan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

Meskipun atas pelanggaran Pasal 40 pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, namun hal tersebut tidak mengurangi hak bagi pihak korban untuk menuntut ganti rugi perdata. Pembukaan rahasia bank seseorang selain melanggar Undang – Undang (violation a statutory) juga melanggar hak nasabah (violation of a right) yang dapat mendatangkan kerugian kepada nasabah. Penerapannya dapat disetujui sepanjang pelanggaran dilakukan terhadap kepentingan nasabah atau debitur yang beritikad baik. 75

74

Rimsky K. Judisseno, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal 127. 75 Derita Martiyova Rangkuti. Op cit. Hal 78. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 1. Setiap bank wajib memegang teguh prinsip rahasia bank. Adapun salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan bank di dalam menjaga keamanan rahasia bank adalah apabila ada orang yang menanyakan identitas dari nasabah, atau aktivitasnya di bank selain dari ketiga pihak yang berwenang yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Pengadilan, maka bank tidak memberikan informasi apapun. Bank akan merahasiakannya. Dengan melakukan upaya menjaga keamanan rahasia bank berarti secara tidak langsung juga menjaga keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanannya.

Di samping itu, upaya lain yang dilakukan oleh bank untuk menjaga keamanan rahasia bank tersebut adalah melalui : a. Kelaziman Operasional; dan b. Pencatatan Pada Bank.

Secara umum ketentuan rahasia bank dipandang seringkali menimbulkan benturan antara kepentingan nasabah dan kepentingan bisnis bank itu sendiri. Akan tetapi walaupun demikian keadaannya, bank harus tetap memegang teguh ketentuan rahasia bank ini. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

2. Masalah tindak pidana perbankan merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan bila kita membahas hukum perbankan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dikategorikan sebagai ”tindak pidana kejahatan”. Oleh karena itu pelanggar ketentuan rahasia bank, apabila dibandingkan dengan hanya sekedar pelanggaran, perlu diberi sanksi hukum pidana yang lebih berat lagi. Sanksi pidana tersebut bukan hanya sebagai pelengkap suatu peraturan dalam bidang perbankan melainkan diperlukan guna ditaatinya peraturan tersebut.

Menurut sistem Undang – Undang Perbankan maka sanksi pidana atas pelanggaran prinsip kerahasiaan bank ini bervariasi. Ada 3 ciri khas dalam hal sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank, yaitu : a. Terdapat ancaman hukuman minimal disamping ancaman hukuman maksimal; b. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif; c. Tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda.

Selain itu, dari segi perdata pelaku dapat dituntut ganti rugi atas alasan perbuatan melawan hukum (tort of law) karena telah melanggar Pasal 40. Atas pelanggarannya, pelaku diancam dengan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang – undang Hukum Perdata. Citra Buana Putri Siregar : Upaya Bank Menjaga Keamanan Rahasia Bank Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Nasabah, 2007. USU Repository © 2009

B. SARAN Untuk mendorong kondisi perbankan yang sehat serta menghindari kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank, maka sebaiknya dilakukan tindakan – tindakan antara lain yaitu : 1. Bank sebagai lembaga yang dipercayakan masyarakat untuk menyimpan dananya haruslah memiliki kemampuan untuk melindungi nasabahnya, salah satunya dengan menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan bank.

2. Perlu adanya keseragaman di dalam menentukan kategori hal – hal apa saja yang termasuk ke dalam rahasia bank agar lebih mudah penerapannya di dalam praktek, serta terciptanya peraturan yang semakin dapat mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan dunia perbankan khusunya yang menyangkut rahasia bank.

3. Di samping itu, demi tercapainya tujuan untuk menciptakan dunia perbankan yang sehat, maka para pihak yang terkait dengan dunia perbankan diharapkan dapat melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan – penyimpangan yang dapat menyebabkan masalah pada suatu bank. Perbankan yang sehat tidak terlepas dari kualitas para pihak yang terkait, yakni pemilik, pimpinan, dan karyawan serta nasabah sebagai pihak pengguna jasa dan pihak – pihak terkait lainnya.

Apabila kewajiban – kewajiban atau ketentuan – ketentuan yang ada ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelaku usaha jasa perbankan, maka


diharapkan sektor perbankan akan berkembang dengan baik dan menjadi pendorong kemajuan ekonomi bangsa.


DAFTAR PUSTAKA

Buku : Afiff, Faisal, dkk, Strategi dan Operasional Bank, Bandung : PT Eresco, 1996.

Asikin, Zainal, Pokok – Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Bako, Ronny Sautma Hotma, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.

Banking, American Institute of, Dasar – Dasar Operasi Bank Principle of Bank Operational), Jakarta : Rineka Cipta, 1995.

Djumhana, Muhamad, Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia), Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1996.

Fitri, Dewi, Tinjauan Hukum Terhadap Prinsip Rahasia Bank dikaitkan dengan Sistem Perbankan di Indonesia, Medan : FH – USU (Skripsi, tidak dipublikasikan), 2004.

Fuady, Munir, Hukum Perbankan Modern (Berdasarkan Undang – Undang Tahun 1998) Buku Kesatu, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999.

______,Hukum Perbankan Modern (Buku Kesatu), Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta : Kencana, 2005.

Husein, Yunus, Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum, Jakarta : FH – UI, 2003.


Judisseno, Rimsky K., Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Kasmir, Dasar – Dasar Perbankan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Kusmaningtuti, Pustaka Peradilan Jilid II, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 1994.

Muhammad, Abdul Kadir dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Pardede, Marulak, Hukum Pidana Bank, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995.

_________,

Penelitian Hukum tentang Aspek – aspek Hukum Likuidasi dalam Usaha Perbankan, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1996.

Rangkuti, Derita Martiyova, Ketentuan Rahasia Bank dalam Penerapannya dalam Praktik Perbankan di Indonesia Setelah Keluarnya UU No. 10 Tahun 1998, Medan : FH – USU (Skripsi, tidak dipublikasikan), 2005.

Susilo, Y. Sri, dkk, Bank & Lembaga Keuangan Lain, Jakarta : Salemba Empat, 2000.

Sutedi, Adrian, Hukum Perbankan (Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan), Jakarta : Sinar Grafika, 2006.

Tri, Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia (Simpanan, Jasa dan Kredit), Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006.

Usman, Rachmadi, Aspek – aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.


Majalah : Syahdeni, Sutan Remy, Rahasia Bank dan Berbagai Masalah Disekitarnya, Jurnal Hukum Bisnis, 1999.

Peraturan Perundang – undangan : Kitab Undang – undang Hukum Perdata Undang – undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok – pokok Perbankan. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok – pokok Perbankan. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.


UPAYA BANK MENJAGA KEAMANAN RAHASIA BANK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP NASABAH SKRIPSI

Recommend Documents