ANALISIS HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DANA NASABAH BANK

ANALISIS HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DANA NASABAH BANK TESIS

Oleh: MUHAMMAD NOORDIN 037011055/MKn

PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2005

Muhammad Noordin : Analisis Hukum Lembaga Penjamin Simpanan dalam Upaya Perlindungan Dana Nasabah Bank, 2005

USU Repository © 2007

Analisis Hukum Lembaga Penjamin Simpanan dalam Upaya Perlindungan Dana Nasabah Bank Tesis Muhammad Noordin Universitas Sumatera Utara Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan 2005 Intisari Salah satu misi dunia usaha perbankan adalah menerima simpanan baik berupa giro ataupun jenis tabungan lainnya. Dana ini dibutuhkan bank dalam menjalankan usahanya, yang tidak mungkin hanya diandalkan dari modal bank sendiri. Untuk itu, dalam rangka menarik dana segar dari masyarakat, bank pun terus melakukan pembaharuan dalam menawarkan layanan jasa perbankan. Selain itu bank sebagai salah satu komponen dalam menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dalam menjalankan usahanya memerlukan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank. Oleh sebab itu baik pemilik dan pengelola bank maupun otoritas yang terlibat dalam pengaturan dan/atau pengawasan bank harus dapat mewujudkan kepercayaan masyarakat dengan penjaminan seluruh kewajiban bank (blanket guarantee). Perlindungan hukum bagi nasabah sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan belum diatur secara tegas. Untuk itu diperlukan pemaparan tentang norma yuridis terhadap hubungan dan kedudukan lembaga penjamin simpanan dengan bank, tanggung jawab lembaga penjaminan simpanan terhadap bank dan nasabah bank, kewajiban bank agar mendapat perlindungan dari lembaga penjamin simpanan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya penelitian ini, menguraikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis perlindungan nasabah bank yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dimaksudkan sebagai pendekatan terhadap masalah dengan melihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku oleh karena itu dilakukan penelitian kepustakaan (library research). Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yakni pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis secara induktif dan atau deduktif untuk dapat memberikan gambaran secara jelas jawaban atas permasalahan yang ada, pada akhirnya dinyatakan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hubungan bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontrak antara debitur dengan kreditur yang dilandasi oleh asas 1

Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera

Utara. 2

Dosen Sekolah Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

i Muhammad Noordin : Analisis Hukum Lembaga Penjamin Simpanan dalam Upaya Perlindungan Dana Nasabah Bank, 2005


kehati-hatian. Hubungan hukum tersebut, bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa, tetapi juga hubungan kepercayaan atau fiduciary relation yang didasarkan pada prinsip kerahasiaan bank. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, dibentuklah Lembaga Penjamin Simpanan yang berbentuk badan hukum Indonesia yang dalam menjalankan fungsinya harus independen, transparan, dan akuntabel serta dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bertanggung jawab langsung kepada Presiden. LPS memiliki dua fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan penyelesaian atau penanganan Bank-Gagal. LPS bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, melaksanakan penjaminan simpanan nasabah bank (baik berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya) dan melakukan penyelesaian atau penanganan bank gagal. Penjaminan simpanan nasabah bank yang dilakukan LPS bersifat terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, LPS bertanggung jawab membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu. Adapun simpanan yang tidak dijamin, akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Likuidasi merupakan tindak lanjut dalam penyelesaian bank yang mengalami kesulitan keuangan. Tiga pihak yang melakukan hubungan hukum yakni LPS, bank dan nasabah terikat pada perjanjian, sedangkan bank mempunyai kewajiban untuk melakukan perhitungan premi. Hal ini disebabkan bank yang melakukan kegiatan usaha adalah sebagai peserta penjaminan Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan hendaknya LPS diharapkan mampu untuk melakukan tugas dan wewenangnya secara transparan, fairness, akuntabel dengan didasarkan pada prinsip good governance dan good corporate governance, sehinga dapat menjaga citra dan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Kata Kunci:

-Lembaga Penjamin Simpanan -Perlindungan Dana Nasabah Bank

ii Muhammad Noordin : Analisis Hukum Lembaga Penjamin Simpanan dalam Upaya Perlindungan Dana Nasabah Bank, 2005


A Legal Analysis of Deposit Guaranteeing Institution in Order to Protect Bank Customers Tesis Muhammad Noordin North Sumatera University Postgraduate School Magister of Law 2005 Abstract One of the missions of corporate world banking is to accept the deposit whether in giro or other kinds of savings. This fund is required by bank in implementing its business, which is not only relied on its own capital assets. For that reason, in order to draw fresh funds from the society, bank keeps on making renewal in offering banking services. Besides, bank that is one of the components to balance progress and national economic in implementing its business needs the society belief. The society belief towards national banking industry is one of the keys to preserve banking industrial stability. This belief can be obtained by the existence of rule of law in bank arrangement and supervision and deposit guarantee of bank customers. For that reason, bank owner and organizer and also authority involved in the arrangement and or bank supervision have to create the society belief with the guarantee of all bank liabilities (blanket guarantee). Legal protection for the customers before the appliance of Act No. 24 of 2004 about Deposit Guaranteeing Institution is not regulated certainly. Responding such a matter, it is needed the description of legal norms towards the relations and existence of deposit guarantee with the bank, liabilities of deposit guaranteeing institution towards bank customers, bank liabilities, to get protection from deposit guaranteeing institution This research is normative legal research. The research is analytical descriptive, which means the research, depicting, describing, analyzing and explaining analytically the protection of Bank customers given by Act No. 24 of 2004 about Deposit Guaranteeing Institution. The research approach used is normative legal, that means as an approach towards the problems by viewing existed rules so that it is carried out library research. Data collected then is processed and analyzed by using qualitative method, that is exposition with systematic sentences inductively or deductively to give clear description of questions of the problems, finally it is stated in description. Data collected then is processed and analyzed by using qualitative method, that is exposition with systematic sentences inductively or deductively to give clear description of questions of the problems, finally it is stated in description.

1 2

Postgraduate Student, Notary School, Universitas Sumatera Utara Lecturer, Postgraduate Program, Notary School, Universitas Sumatera Utara



The result of the research concludes that the relations between bank and customers as fund depositor is a contractual relationship between debtor and creditor based on frudential principle. The legal relations, is not only a common contractual relations, but also confidential relation or fiduciary relation based on the principles of bank secrecy. By Act No. 24 of 2004 about Deposit Guaranteeing Institution (LPS), then it establishes Deposit Guaranteeing Institution as Indonesian legal institution that has to implement its functions independently, transparently, and accountably in executing its duty and authority, responsible directly to the President. Deposit Guaranteeing Institution has two functions that are to guaranty bank customer’s deposit and conduct the solution or prevention Failed-Bank. LPS is responsible to formulate and implement the policy of execution of deposit guarantee, bank customers deposit guarantee (whether in giro, deposit, savings or other forms) and conduct settlement or handle failed-bank. The guarantee of bank customer’s savings conducted by LPS is limited but cover most customers. In case that bank cannot carry on its business and business permit must be taken out, LPS is responsible to pay saving every bank customers up to a certain amount. The process of bank liquidation will settle the saving that cannot be guaranteed. Liquidation is the follow-up of solving bank having finance difficulties. The three parties make legal relations that are LPS, bank and customers tied up on the contract, while bank has liabilities to do premium calculation. This happens because the bank doing business activities are guaranteeing participants. Based on the research, it is suggested that LPS hopefully is able to conduct its duty and authority transparently, fair, accountably and based on the principles of good governance and good corporate governance, so that it can keep image and again create the society belief towards banking institution.

Key Words - Deposit Guaranteeing Institution - Protection of Bank Customers



ANALISIS HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN DANA NASABAH BANK

Recommend Documents