LAPORAN PENELITIAN ASPEK HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH. Oleh :

LAPORAN PENELITIAN

ASPEK HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH

Oleh : Dhian Indah Astanti, S.H.,M.H. (Ketua) Dr.Tundjung Herning S,S.H.,C.N.,M.Hum. (Anggota) Dian Septiandani,S.H.,M.H. (Anggota)

Dibiayai oleh Universitas Semarang dengan surat perjanjian penelitian Nomor 420/USM.H8/L/2012

YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEMARANG 2013

i

HALAMAN PENGESAHAN 1. Judul Penelitian

: Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Perlindungan Nasabah

2. Bidang Penelitian

: Hukum

3. Ketua Peneliti (a) Nama : Dhian Indah Astanti,S.H.,M.H. (b) Jenis Kelamin : Perempuan (c) NIS ; 06557003801016 (d) Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum (e) Pangkat/gol : Penata/IIIc (f) Jabatan : Lektor (g) Fak/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum (h) Alamat : Jl.Soekarno-Hatta,Semarang (i) Telp/Fax/emai : 024-6702757/024-6702272/[email protected] (j) Alamat Rumah: Jl.Bendungan G/50 Perum Payung Mas 4. Telp/Email

: [email protected]/08157511390

5. Jumlah Anggota : dua orang (a) Nama Anggota : Dr.Tundjung Herning S,S.H.,C.N.,M.Hum (b) Nama Anggota : Dian Septiadani,S.H.,M.H. 6. Jumlah Biaya yang diusulkan: Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Semarang, Februari 2013 Ketua Peneliti

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum

B.Rini Heryanti,S.H.,M.H. NIS 06557003801005

Dhian Indah Astanti,S.H.,M.H. NIS.06557003801016

Menyetujui, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Semarang

Dr.Wiyati Saddewisasi,S.E.,M.Si NIS 96001191987032001

di-upload oleh Perpustakaan Universitas Semarang

ii

DOKUMENTASI UPT PERPUSTAKAAN Kepala UPT Perpustakaan Universitas Semarang dengan ini menerangkan, bahwa laporan penelitian di bawah ini : Judul

: Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Perlindungan Nasabah.

Peneliti

: 1. Dhian Indah Astanti, S.H.,M.H. (Ketua Peneliti) 2. Dr .Tundjung Herning S,S.H.,C.N.,M.Hum. (Anggota Peneliti) 3. Dian Septiandani, SH.,M.H. (Anggota Peneliti)

Unit

: Fakultas Hukum

Telah didokumentasikan dengan Nomor : 003/Lappen/FH-USM/2013 di Perpustakaan Universitas Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Februari 2013

Kepala UPT Perpustakaan Universitas Semarang

Saiful Hadi, S.T. NIS. 06557060687232


iii

LEMBAR PENGESAHAN REVIEWER 1. Judul Penelitian

: Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Perlindungan Nasabah : Hukum

2. Bidang Penelitian 3. Ketua Peneliti (a) Nama : Dhian Indah Astanti,SH.,M.H. (b) Jenis Kelamin : Perempuan (c) NIS : 06557003801016 (d) Disiplin Ilmu : Ilmu Hukum (e) Pangkat/Gol : Penata/IIIc (f) Jabatan : Lektor (g) Fak/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum (h) Alamat : Jl.Soekarno-Hatta, Semarang (i) Telp/Fax/Email : 024-6702757/024-6702272/[email protected] (j) Alamat Rumah : Jl. Bendungan G/50 Perum Payung Mas 4. Telp/Email : 081575113901/[email protected] 5. Jumlah Anggota : dua orang (a) Nama Anggota : Dr.Tundjung Herning S,S.H.,C.N.,M.Hum (b) Nama Anggota : Dian Septiandani,S.H.,M.H. 6. Jumlah Biaya yang diusulkan : Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Laporan penelitian ini telah dipresentasikan di depan reviewer pada tanggal 12 Februari 2013 Semarang, Februari 2013 Ketua peneliti

Dhian Indah Astanti,S.H.,M.H. Menyetujui Reviewer I

Reviewer II

Prof.H.Abdullah Kelib,S.H.


Ir.Sudjatinah,M.Si

iv

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini kami Tim Peneliti yang terdiri dari : Nama

: 1. Dhian Indah Astanti, S.H., M.H. 2. Dr. Tundjung Herning S,S.H.,C.N.,M.Hum. 3. Dian Septiandani, S.H., M.H.

menyatakan bahwa : Penelitian yang kami lakukan dengan judul : “Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Perlindungan Nasabah” , adalah karya yang tidak pernah diajukan untuk kepentingan penelitian Dosen, dan sepanjang pengetahuan kami juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orisinalitas isi penelitian ini.

Semarang, Februari 2013 Ketua Peneliti,

Dhian Indah Astanti, S.H., M.H.


v

RINGKASAN

Setiap Bank harus memiliki image yang baik di dalam masyarakat agar suatu bank dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan perbankan yaitu meminjam dan menyimpan uang maupun memanfaatkan jasa perbankan lainnya. Dengan demikian suatu bank dapat memiliki nasabah yang banyak dan dapat tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Bank harus dapat menjaga dan menjamin pengelolaan dana para nasabah sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah untuk memberikan kepercayaan yang penuh bagi bank dalam menyimpan dan mengelola dananya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini diangkat dua permasalahan yaitu mengenai ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah serta pembatasan nilai penjaminan. Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum dan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif yang berasal dari bahanbahan kepustakaan yang ada. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua resiko yaitu traditional run terhadap bank dan systemic risk. Lembaga Penjamin Simpanan dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan, sekalipun kondisi keuangan memburuk.


vi

Adapun dampak yang pasti akan terjadi dengan skim penjaminan maksimum Rp. 2 miliar adalah semakin dituntutnya nasabah semakin hatihati di satu pihak dan bank agar selalu sehat di lain pihak. Adanya nasabah yang semakin hati-hati dan selektif serta bank yang semakin sehat adalah tujuan utama bagi regulator dan pemerintah dalam mengelola tatanan perbankan nasional. Hanya dengan pendekatan itulah bank akan semakin dipercaya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kalangan perbankan harus bisa meyakinkan para nasabahnya agar tetap loyal sekalipun skim penjaminannya terbatas.


vii

SUMMARY

Each Bank shall have good image in that society a bank gets trusted by society to do banking activity which is borrows and keep money and also utilize another banking service. Thus a bank gets to have there are many client and gets eksis's regular in the middle society. Bank shall get to look after and secures fund management clients so give security for client to give full trust for bank deeping to keep and brings off its fund. Due to that thing, in this research is appointed two about problems which is about Number Law rules 24 Years 2004 about LPS gets bearings with protection jurisdictionaling to client and guarantee point limit. Method that is used in this research utilize normatif's judicial formality approaching, by studies and mengkaji is principality sentences and method or positive law norms that indigenous material bibliographical whatever available. Base study to usufruct research can be concluded that intention and to the effect trove bondman institution basically been done as effort give protection to two jeopardies which is traditional run to banks and systemic risk. Trove Bondman institute can function to manage security and bank health in common. Beside it LPS can also function as supervisor that did by monitors balance, praktik is loan application and investment strategy for the purpose to see bear evidence of financial distress one that aims to bank bankruptcy. Causally that is existence LPS as part of banking system becomes to be of important utilised prevents kepanikan client by way of sweeping client about trove security, even if financial condition deteriorates. There is impact even that must will happen by skim Rp's maximum guarantee. 2 milliard are get its respondents client get neglectless at one party and that bank always healthy at any other party. Mark sense client that progressively neglectless and selective and bank that progressively healthy is intent main for regulator and government in brings off tatanan national banking. Only by approaching that is bank will get trusted by society. Therefore, banking circle shall can make sure clients its that loyal sekaipun skim's regular its guarantee circumscribed.


viii

PRAKATA Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Perlindungan Nasabah.” Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat tersusun berkat bantuan, dorongan serta kesabaran yang tulus dan tidak sedikit dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala keterbatasan yang ada, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan perhatian guna penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya haturkan, khususnya kepada : 1. Prof.Dr.H.Pahlawansyah Harahap,S.E.,M.E.,Rektor Universitas Semarang yang telah berkenan memberikan kepercayaan kepada Peneliti untuk melakukan penelitian. 2. Wyati Saddewisasi,S.E.,M.E, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat USM yang telah menyeleksi dan menerima usulan pememberikan dukungan dan fasilitas dalanelitian ini. 3. B.Rini Heryanti,S.H.,M.H.,Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian. 4. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu selesainya laporan penelitian ini. Penulis yakin bahwa sekecil apapun bantuan itu pasti akan memberikan manfaat yang besar bagi suatu kemajuan.Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat,taufik dan hidayahnya bagi kita semua. Akhir kata semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pengembanga ilmu lebih lanjut, bagi semua pihak yang berminat serta bagi tim peneliti. Semarang, Februari 2013 Tim Peneliti


ix

DAFTAR ISI

Halaman Judul Halaman Pengesahan.............................................................................i Lembar Pengesahan Reviewer..............................................................ii Dokumen Perpustakaan........................................................................iii Lembar Orisinalitas...............................................................................iv Ringkasan .............................................................................................v Summary..............................................................................................vii Prakata..................................................................................................viii Daftar Isi................................................................................................ix Daftar Lampiran.....................................................................................x Bab I

Pendahuluan...........................................................................1

Bab II

Tinjauan Pustaka.....................................................................7

Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian............................................. 28 Bab IV

Metode Penelitian................................................................. 29 A.Metode Pendekatan........................................................... 29 B.Spesifikasi Penelitian..........................................................30 C.Teknik Pengumpulan Data................................................ 30 D.Analisis Data..................................................................... 31

Bab V Hasil dan pembahasan ........................................................... 32 Bab VI Penutup.................................................................................. 51 Daftar Pustaka......................................................................................56 Lampiran


x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

: Biodata Tim Peneliti

Lampiran 2

: Surat Perjanjian

Lampiran 3

: Penilaian Tim Review


xi

BAB I PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perbankan dewasa ini, memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Bank-bank baru saat ini mulai unjuk kebolehan dalam persaingan dunia perbankan. Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Jadi bank merupakan badan usaha yang mendapatkan sumber dana terbesar dari dana masyarakat yang dipergunakan bagi kelangsungan operasional bank. Setiap bank harus memiliki image yang baik di dalam masyarakat agar suatu bank dapat dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan perbankan yaitu meminjam dan menyimpan uang maupun memanfaatkan jasa perbankan lainnya. Dengan demikian suatu bank dapat memiliki nasabah yang banyak dan dapat tetap eksis di tengah-tengah masyarakat1. Pada tahun 1992 diundangkan Undang-undang No.7 tentang Perbankan yang kemudian diubah dengan UU No 10 tahun 1998 , Undang-undang ini disahkan oleh Presiden pada tanggal 10 November 1998. Perubahan Undangundang tersebut dilatarbelakangi oleh Undang-undang No.7 Tahun 1992 tersebut sudah tidak lagi memadai dalam perkembangan perekonomian nasional dan

1

Deyuzar Syamsi, Prospek Bisnis Tanpa Uang Tunai, (Bank & Manajemen, No. 53 Maret/April 2000, PT. Bank Negara Indonesia Tbk),. hal 27 1

Intemasional. Sedangkan sumber-sumber hukum lainnya yang mendukung Undang-undang tersebut

antara

lain

berupa

Undang-undang,

Peraturan

Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Bank Indonesia, Keputusan Direksi, Surat Edaran Bank Indonesia, dan peraturan pelaksana lainnya. Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formil dan sumber hukum dalam arti materiil. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu tergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan lain sebagainya. Sedangkan sumber hukum formal adalah tempat di mana ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis2. Secara umum hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank yang berlaku pada saat ini. Bank-bank yang ada saat ini tetap berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Wewenang Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi Bank-bank tersebut juga melakukan pembinaan terhadap Bank-bank yang bermasalah. Bank Indonesia tidak lagi menjadi bagian lembaga pemerintah tetapi secara operasional Bank Indonesia tetap berhubungan dengan pemerintah. Sesuai Pasal 29 ayat (2) Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebutkan bahwa, “ Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kekuatan asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha 2

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001 ), halaman 12


2

Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati hatian”. Sehingga Bank tidak dapat melakukan kegiatan yang merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank. Bank harus dapat menjaga dan menjamin pengelolaan dana para nasabah sehingga memberikan rasa aman bagi nasabah untuk memberikan kepercayaan yang penuh bagi bank dalam menyimpan dan mengelola dananya. Image suatu bank dalam masyarakat menentukan kualitas dari suatu bank. Apabila kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank menurun maka akan mempengaruhi sistem perbankan itu sendiri. Para nasabah akan melakukan penarikan dananya secara besar besaran3 Pada tahun 1998 ketika krisis moneter melanda Indonesia, dunia perbankan seakan guncang karena 16 bank dinilai tidak mampu untuk dapat melunasi hutangnya baik jangka panjang maupun jangka pendek yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap system

perbankan. Untuk

mengatasi krisis yang terjadi, maka pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee) yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Pada saat 16 bank tidak diperbolehkan untuk beroperasi lagi maka terjadi penarikan dana oleh masyarakat yang jumlahnya cukup signifikan. Hal ini

3

Deyuzar Syamsi, Op. Cit. hal 27


3

didorong karena menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program penjaminan .yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Pada saat BPPN berakhir tugasnya pada 27 Februari 2004, pelaksanaan program penjaminan Pemerintah dialihkan ke Menteri Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004. Program penjaminan yang belum diselesaikan oleh BPPN selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. Untuk melaksanakan program penjaminan Pemerintah ini, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk membentuk unit pelaksana penjaminan Pemerintah dalam lingkungan Departemen Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 27 Februari 2004 Menteri Keuangan membentuk Unit Pelaksana penjaminan Pemerintah (UP3). Program penjaminan simpanan yang sangat luas lingkupnya memang telah terbukti menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan tetapi luasnya ruang lingkup penjaminan tersebut telah membebani anggaran negara dan dapat menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari pengelola bank maupun dari masyarakat. Pengelola bank menjadi kurang hati-hati


4

dalam mengelola dana, masyarakat, sementara nasabah tidak peduli untuk mengetahui kondisi keuangan bank karena simpanannya dijamin secara penuh oleh pemerintah. Dengan demikian program penjaminan atas seluruh kewajiban bank kurang mendorong terciptanya disiplin pasar. Selain itu, penerapan penjaminan secara luas ini yang berdasarkan kepada Keputusan Presiden kurang dapat memberikan kekuatan hukum sehingga menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan penjaminan. Oleh karena itu diperlukan dasar hukum yang lebih kuat dalam bentuk undang-undang. Sehingga pada tahun 2004 dikeluarkan Undang-undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Latar belakang lahirnya UU No 24 Tahun 2004 tentang LPS karena didasari urgensi perlindungan hukum terhadap naabah penyimpan dana pada lembaga perbankan diperlukan sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank yaitu agar masyarakat tetap memiliki keyakinan dalam menyimpan dana yang dimiliki di bank. Urgensi yang lain adalah sebagai upaya menghindari financial distress, dimana kondisi bank mengalami kesulitan keuangan atau likuiditas. Adapun urgensi yang terpenting adalah untuk upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional, secara khusus untuk menjaga gejolak moneter dan menekan tingkat inflasi.


5

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan UU Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS berkaitan dengan perlindungan hukum kepada nasabah ?

2. Bagaimanakah pembatasan nilai penjaminan simpanan berdasarkan UU No 24 tahun 2004 tentang LPS berkaitan dengan perlindungan hukum kepada nasabah ?


6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum mengenai Bank dan Dasar Hukum Perbankan A.1. Sejarah Kata “bank” berasal dari bahasa Italia “Banca” yang berarti bangku/tempat duduk. Hal ini disebabkan karena pada abad pertengahan orang-orang yang memberikan pinjaman melakukan usahanya atas bangku-bangku. Secara umum dikatakan bahwa bank menyangkut pemberian pinjaman4 Bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana, pemberi kredit, mempermudah pembayaran dan penagihan, stabilisator moneter dan dinamisator pertumbuhan perekonomian. 5 Perbankan adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Selain itu juga mengedarkan nilai tukar dalam bentuk uang bank atau giral. Bergerak dalam bidang keuangan serta kredit meliputi dua fungsi yaitu sebagai perantara kredit dan menciptakan uang. 6 Pada hakekatnya yang dimaksud dengan bank adalah semua badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasa jika terdapat 4

Lembaga Kajian Hukum Ekonomi, Sejarah dan Perkembangan Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Bank Indonesia, 1990), halaman 1. 5 H. Malayu S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), halaman 4-5 6 Thomas Suyitno, Kelembagaan Perbankan, (Jakarta: Gramedia, 1990) ,halaman 1


7

permintaan atau penawaran kredit dan kegiatannya memberikan jasajasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Berhubung dengan tugas dan tujuan bank tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bank adalah suatu perusahaan kredit dan bank ialah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan

kebutuhan-kebutuhan

akan

kredit,

baik

dengan

alat

pembayarannya sendiri dan dengan uang yang diperolehnya dari orang lain untuk maksud itu, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pertukaran baru berupa uang giral.7 A.2. Pengertian Bank Beberapa pendapat tentang pengertian bank, antara lain : a.A.Abdurrachman, mengemukakan perbankan (banking) pada umumnya ialah kegiatan-kegiatan dalam menjual-belikan mata uang, surat efek dan instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan. Penerimaan deposito, untuk memudahkan penyimpanannya atau untuk mendapatkan bunga, dan/atau pembuatan, pembeian pinjaman-pinjaman dengan atau tanpa barang-barang

disimpan.

Pembelian,

penjualan,

penukaran,

atau

penguasaan atau penahanan alat pembayaran, instrumen yang dapat diperdagangkan, atau benda-beda lainnya yang mempunyai nilai moneter secara langsung sebagai suatu kegiatan yang teratur.8 b.O.P Simorangkir mengemukakan, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa7

C.S.T. Kansil, Pokok – Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982),halaman 10.

8

Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia (Jakarta:Perbanas,1998),halaman 10.


8

jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.9 c.Sementara itu dalam Pasal 1 angka 1 UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat dengan UUP) dijelaskan

: Perbankan adalah

segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Sedangkan pengertian bank dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUP : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit

dan/atau

bentuk-bentuk

lainnya

dalam

rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari berbagai pengertian tentang bank seperti yang dikutip diatas, secara sederhana kiranya dapat dikemukakan disini, bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkannya kembali ke masyarakat melalui pranat hukum perkreditan. Mengingat bank sebagai lembaga jasa keuangan yang secara langsung dapat menarik dana dari masyarakat, perlu pengaturan secara khusus. Hal ini dibutuhkan agar bank dalam menjalankan aktivitasnya 9

O.P. Simorangkir,Seluk Beluk Bank Komersial (Jakarta:Perbanas,1998),halaman 10.


9

harus selalu mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bank sebagai jasa keuangan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perbankan inilah yang menjadi objek studi hukum perbankan. A.3.Fungsi Perbankan Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, kepemilikan Bank diatur dengan ketantuan sebagai berikut: a. Bank Umum dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia, atau Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia dengan Warga Negara Asing dan atau Badan Hukum Asing secara kemitraan. b. Kewajiban prinsip kemitraan berarti susunan kepemilikan bank umum harus ada unsur kepemilikan pihak Indonesia dan tidak sepenuhnya dimiliki pihak asing. c. Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, Badan Hukum Indonesia, dan Badan Hukum Asing dapat membeli saham bank umum, secara langsung dan atau melalui bursa efek. Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia mengemukakan bahwa kepemilikan bank diatur didalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Perbankan yang diubah. Pada prinsipnya pendiri Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat bisa warga Negara atau badan hukum Indonesia dan khusus Bank


10

Perkreditan Rakyat dapat dimiliki bersama oleh para pendirinya.10 Di Indonesia, warga Negara asing tidak diperbolehkan menjadi pemilik suatu bank kecuali bank tersebut bersifat campuran yaitu didirikan secara kemitraan antara warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan warga Negara asing atau badan hukum asing. Bank Umum hanya dapat didirikan oleh: a). Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. Badan hukum Indonesia tersebut antara lain Negara Republik Indonesia, badan usaha milik Negara, b). Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga Negara dan/atau badan hukum asing secara kemitraan. Jika salah satu pihak yang mendirikan Bank Umum tersebut adalah badan hukum asing, maka yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dari otoritas moneter Negara asal.11 Dasar hukum tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah, persyaratan kepemilikan Bank Umum dan Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum. Disana juga disebutkan bahwa kepemilikan Bank Umum oleh badan hukum Indonesia setinggi-tingginya adalah sebesar modal bersih sendiri badan hukum yang bersangkutan, yang 10

11

Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), halaman 76 Loc. Cit., hal 76-77


11

merupakan penjumlahan dari modal disetor, cadangan dan laba, dikurangi penyertaan kerugian, bagi badan hukum perseroan terbatas/perusahaan daerah, atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan, dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi. Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank Umum adalah mereka yang:12 1) tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang diterapkan oleh Bank Indonesia, 2) menurut penilaian Bank Indonesia, yang bersangkutan memiliki integritas yang baik, yakni memiliki akhlak dan moral yang baik, mematuhi peraturan perUndang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan operasional bank yang sehat, dan dinilai layak untuk menjadi pemegang saham bank Apabila seseorang melakukan penyimpangan di bidang perbankan sebelumnya maka tidak dapat menjadi pemegang saham bank dan sumber dananya harus halal menurut prinsip syariah. Sedangkan untuk Bank Perkreditan Rakyat, menurut Pasal 23 Undang-undang Perbankan yang diubah hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh: a) Warga Negara Indonesia, b) Badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara

12

Loc. Cit., hal 77-78


12

Indonesia, c) Pemerintah daerah atau dapat, d) dimiliki bersama diantara warga Negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan/atau pemerintah daerah. Persyaratan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (BPRS) lebih lanjut diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS adalah mereka yang: 1) tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, 2) menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas, antara lain: a. memiliki akhlak dan moral yang baik, b. mematuhi peraturan perUndang-undangan yang berlaku, c. bersedia mengembangkan Bank Perkreditan Rakyat atau BPRS yang sehat, Jadi pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank Perkreditan rakyat adalah yang memenuhi unsur-unsur diatas dan syarat-syaratnya sama dengan pihak-pihak yang dapat menjadi pemilik Bank Umum. Dan sumber


13

dananya juga tidak dapat berasal dari kegiatan yang melanggar hukum atau yang diharamkan menurut Prinsip Syariah. Selanjutnya menurut Pasal 25 Undang-undang Perbankan yang Diubah, khusus bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk hukum perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama dan tidak memperbolehkan saham atas tunjuk karena akan tidak mencantumkan nama pemiliknya. Sehingga tidak dapat diketahui perubahan kepemilikan saham bank yang bersangkutan. Selain ketentuan mengenai kepemilikan bank, diatur pula ketentuan mengenai jenis bank pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut: “Menurut jenisnya, bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat”. “Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. “Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Sedangkan Undang-Undang Perbankan yang lama, yaitu UU Perbankan No.14 Tahun 1967 Pasal 1 huruf b, memberikan pengertian yaitu:


14

“Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit, dan memberikan jasajasa dalam lalu lintas pembayaran, dan peredaran uang”. Dengan membandingkan definisi tentang pengertian bank yang diberikan oleh Undang-Undang Perbankan yang baru, yaitu UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang perbankan, dengan Undang-Undang Perbankan yang lama, yaitu UU No.14 tahun 1967, maka kita dapat melihat bahwa Undang-Undang Perbankan yang baru berusaha untuk memberikan pengertian tentang bank yang lebih luas. Fungsi dari bank secara jelas disebutkan dalam Pasal 3 UndangUndang Perbankan No.10 tahun 1998 bahwa: “Fungsi utarna perbankan Indonesia, adalah sebagai penghimpun dan menyalurkan dana masyarakat”. Fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Secara lebih jelas fungsi bank dapat dijelaskan sebagai berikut: 13 a.

Agent of Trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah trust atau kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi oleh unsure

13

H. Malayu S.P Hasibuan, Dasar-dasar Perbankan,( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006) , halaman 6-8


15

kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan mengalami bank gagal atau failing bank, dan juga percaya bahwa pada saat yang telah dijanjikan masyarakat dapat menarik kembali simpanan dananya di bank. Pihak bank sendiri akan mau menempatkan

atau

menyalurkan

dananya

pada

debitur

atau

masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan untuk membayar pada saat jatuh tempo, dan juga bank percaya bahwa debitur mempunyai itikad baik untuk mengembalikan pinjaman serta kewajiban lainnya pada saat jatuh tempo. b.

Agent of Development Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil, tidak dapat dipisahkan. Kedua sector tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sector moneternya tidak bekerja dengan baik juga. Tugas, baik sebagai penghimpun dan penyalur dana diperlukan untuk kelancaran perkonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan investasi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa, mengingat semua kegiatan investasi distribusi konsumsi selalu berkaitan dengan penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi distribusi konsumsi


16

ini tidak lain adalah pembangunan perekonomian masyarakat. c.

Agent of Services Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa-jasa bank ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa pemberian jaminan bank, dan jasa penyelesaian tagihan. Ketiga fungsi bank diatas sebagai faktor pendukung mobilitas perbankan dewasa ini. Berdasarkan fungsi utama, bank menurut UU Perbankan, maka bank menarik dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan uang kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Sesuai dengan fungsinya tersebut, bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam mencapai tujuan nasional sebagaimana yang disebut dalam dalam Pasal 4 UU No.10 Tahun 1998, bahwa: ”Perbankan

Indonesia

bertujuan

menunjang

pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan

ekonomi,

dan

stabilitas

nasional

ke

arah

peningkatan kesejahteraan rakyat banyak” Pengertian pasal 3 dan 4 Undang-undang perbankan yang diubah, jika dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-undang Perbankan yang


17

diubah, adalah bahwa perbankan nasional kita mempunyai ciri khas tersendiri jika dibandingkan dengan perbankan pada umumnya, yang merupakan karakter perbankan nasional kita. Dengan demikian, perbankan nasional kita mempunyai fungsi dan tujuan dalam kehidupan ekonomi nasional bangsa Indonesia: 1. Bank berfungsi sebagai “financial intermediary” dengan kegiatan usaha pokok

menghimpun

dan

menyalurkan

dana

masyarakat

atau

pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit deficit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam 2. Penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat tersebut bertujuan menunjang sebagian tugas penyelenggaraan Negara yakni: a. menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah, bukan melaksanakan misi pembangunan suatu golongan apalagi perseorangan, jadi perbankan Indonesia diarahkan untuk menjadi agen pembangunan (agent of development), b. dalam rangka mewujudkan trilogy pembangunan nasional, yakni: 1). meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat banyak, bukan kesejahteraan segolongan orang atau perseorangan saja, melainkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, 2). meningkatkan

pertumbuhan

ekonomi

nasional,

bukan

pertumbuhan ekonomi segolongan orang atau perseorangan, melainkan pertumbuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi yang diserasikan,


18

3). meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, 4). meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat banyak, artinya tujuan yang hendak dicapai oleh perbankan nasional adalah meningkatkan pemerataan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan segolongan orang atau perseorangan saja. 3. dalam menjalankan fungsi tersebut, perbankan Indonesia harus mampu melindungi secara baik apa yang dititipkan masyarakat kepadanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking), dengan cara: a. efisien, sehat, wajar dalam persaingan yang sehat yang semakin mengglobal atau mendunia, b. menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif, bukan konsumtif. 4. peningkatan perlindungan dana masyarakat yang dipercayakan pada bank, selain melalui prinsip kehati-hatian, juga pemenuhan ketentuan persyaratan kesehatan bank, serta sekaligus berfungsi untuk mencegah terjadinya praktek-praktek yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Fungsi bank tidak hanya terbatas pada lembaga keuangan tetapi juga berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia dan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.


19

Pada Pasal 21 ayat I dan 2 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatur pula bentuk hukum dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, bentuk hukum Bank Umum dapat berupa Perseroan Terbatas; Koperasi; atau Perusahaan Daerah. Sedangkan bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari Perusahaan Daerah; Koperasi; Perseroan Terbatas; dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.14

B. Tinjauan Umum mengenai Lembaga Penjamin Simpanan B.1.Sejarah Perkembangan Lembaga Penjamin Simpanan Industri perbankan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Pada tahun 1998, krisis moneter dan perbankan yang menghantam Indonesia, yang ditandai dengan dilikuidasinya 16 bank, mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Untuk mengatasi krisis yang terjadi, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan diantaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (blanket guarantee). Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan 14

Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), halaman 25.


20

Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Dalam pelaksanaannya, blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Selain itu, dalam sistem blanket guarantee , terdapat tiga permasalahan utama yang akan dihadapi sistem perbankan, pertama adalah ketidakjelasan tentang siapa yang dilindungi masyarakat

deposan

atau

bankir,

kedua,

akan

selalu

muncul

ketidakprofesionalan dalam pengelolaan bank, tanggung jawab manajemen bank cenderung rendah serta yang ketiga, risiko kerugian negara akan cenderung tinggi. Pengertian asuransi simpanan sebenarnya berbeda dengan asuransi pada umumnya, ada dua perbedaan mendasar yaitu: 15 Pertama, dalam asuransi simpanan ada tiga pihak yang menjadi subjek yaitu penyelenggara asuransi simpanan sebagai pihak penanggung, bank sebagai pihak tertanggung, dan nasabah bank sebagai pihak yang menerima manfaat penanggungan. Kedua, kewajiban membayar premi dan menerima penggantian kerugian. Pada asuransi yang wajib membayar premi adalah pihak yang berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya yang diasuransikan sedangkan dalam asuransi simpanan, premi dibayar 15

Deni Danuri, Keberadaan LPS Sangat Rentan, (www.central of Banking Crisis Indonesia.com). Selasa, 15 Nopember 2005.


21

oleh bank sedangkan yang berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian adalah nasabah yaitu nasabah penyimpan. Sampai dengan tahun 1980, sistem penjamin simpanan baru diterapkan di 16 negara. Selama kurun waktu 20 tahun, penerapannya meningkat dalam kelipatan tiga kali menjadi 68 negara saat ini. Sistem ini diterapkan pada tahun 2004 di Indonesia maka menjadi negara yang ke 69 di dunia dan negara ke 10 di Asia. Dari 68 negara yang telah menerapkan sistem ini hampir separuh yaitu 32 negara berada di Eropa. Sisanya 36 negara terdistribusi di Afrika, Asia, Timur Tengah dan benua Amerika masing-masing 10, 9, 3, dan 14 negara. Sistem ini diterapkan dengan skema yang bervariasi pada setiap negara diantaranya menyangkut sumber pembiayaan, penetapan premi yang menjadi pengelola, dan wajib tidaknya bank mengikutinya. Sejumlah 68 negara yang menerapkan sistem penjamin simpanan, 52 negara menerapkan sistem dengan sumber pembiayaan secara gabungan antara pembiayaan oleh bank dan pembiayaan dari publik atau negara. Cile merupakan satu-satunya negara yang menerapkan sistem penjaminan dengan sepenuhnya dibiayai oleh dana publik yang bersumber dari pajak yang diberlakukan pada seluruh rakyat. Delapan negara di Eropa dengan 7 negara lainnya melakukan pembiayaan secara privat dari bank yang menjadi anggota sistem ini.


22

Terdapat tiga skema yang menyangkut lembaga yang menjadi pengelola yaitu: a. skema di mana Lembaga Penjamin Simpanan dikelola oleh pemerintah melalui suatu badan tertentu, b. Lembaga Penjamin Simpanan sepenuhnya dikelola oleh badan privat atau swasta, c. Lembaga Penjamin Simpanan dikelola secara bersama oleh pemerintah dengan privat. Distribusi dari 68 negara yang telah menerapkan sistem penjaminan simpanan berdasarkan tiga skema pengelolaanya seperti yang telah disebutkan adalah 33 negara menetapkan sistem penjaminan simpanan dengan lembaga yang dikelola oleh badan pemerintah. Sebanyak 24 negara termasuk Amerika Serikat, Canada, dan Kamerun menyerahkan pengelolaan lembaga penjamin simpanan kepada gabungan pihak privat dan pemerintah. Selebihnya, 11 negara yang meliputi 8 negara Eropa, seperti Perancis, Jerman, Italia, dan Inggris melakukan pengelolaan lembaga penjamin simpanan yang sepenuhnya dilakukan oleh privat, yang merupakan kepemilikan bersama, dari semua bank anggota sistem atau lembaga privat yang sepenuhnya tidak ada kaitannya dengan bank anggota sistem. Skema sistem seperti yang telah dijelaskan di atas, menurut penelitian yang pernah dilakukan sangat menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan simpanan. Misalnya sistem penjamin simpanan yang


23

di suatu negara menerapkan premi dengan berbasis risiko belum tentu berhasil diterapkan di negara lain. Di lihat dari perspektif fairness, seharusnya penerapan premi harus berbasis risiko, akan tetapi kenyataannya hanya 22 negara diantaranya Amerika Serikat yang menetapkan premi berbasis risiko, sedangkan sisanya 46 negara yang diantaranya banyak negara-negara maju seperti Perancis, Belanda, Inggris, Kanada, Austria, Jerman, dan Jepang masih menetapkan premi yang tidak berbasis risiko atau flat.

B.2. Tujuan LPS a. LPS sebagai penjamin dana nasabah Sebagai penjamin dana nasabah penyimpan bank, LPS memiliki kesamaan dengan penanggungan yang dikenal dalam hukum perdata. Disamping itu LPS juga memiliki kesamaan dengan asuransi. Pasal 1820 KUHPerdata merumuskan penanggungan sebagai suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang, manakala orang ini sendiri tidak

memenuhinya.

Perjanjian

penanggungan

bersifat

accessoir.

Keberadaan perjanjian penanggungan tergantung pada adanya perjanjian lain.16

16

Zulkarnain Sitompul, Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS):Pengalaman Mengatasi Krisis, 2005,halaman 7.


24

Dilihat dari sudut ini maka dapat dikatakan bahwa LPS adalah penanggungan, bedanya adalah keberadaan LPS tidak berdasarkan adanya perikatan lain. LPS dapat pula dipersamakan dengan asuransi. Pasal 246 KUHDagang menetapkan pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya akibat dari suatu kejadian. b.LPS sebagai penyelenggara Skim penjaminan simpanan LPS adalah badan hukum, independen, transparan, akuntabel dan bertanggungjawab kepada presiden. Oleh karena, kebijakan penjaminan berdampak pada sektor perbankan dan fiskal, maka di dalam LPS terdapat wakil dari masing-masing otoritas yang berwenang di sektor perbankan dan fiskal. Keberadaan para wakil otoritas dimaksudkan untuk bersamasama merumuskan kebijakan penjaminan yang dapat mendukung kebijakan sektor-sektor

tersebut. Meskipun demikian pelaksanaan

kebijakan tersebut sepenuhnya merupakan tanggung

jawab dan

kewenangan LPS tanpa dapat dicampurtangani oleh pihak manapun.17

B.3. Urgensi Pembentukkan Lembaga Penjamin Simpanan Lembaga Penjaminan Simpanan merupakan penyempurnaan dari program penjaminan pemerintah terhadap seluruh kewajiban bank (blanket 17

Ibid, halaman 8


25

guarantee) yang berlaku di masa lalu (tahun 1998 sampai dengan 2005). Kebijakan blanket guarantee di satu sisi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, namun disisi lain kebijakan tersebut telah membebani keuangan negara dan dapat menimbulkan moral hazard bagi pelaku perbankan dan nasabah. Perubahan yang paling signifikan dalam skema penjaminan melalui Lembaga Penjamin Simpanan adalah dihapuskannya blanket guarantee (penjaminan seluruh kewajiban bank/tanpa batasan nilai) menjadi limited guarantee (penjaminan secara terbatas). Berdasarkan Pasal 11 Undangundang Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah per bank maksimum Rp. 100 juta. Namun nilai simpanan yang dijamin diubah menjadi Rp. 2 miliar berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yang menegaskan bahwa nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp. 100 juta ,berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp. 2 miliar. Dengan

mempertimbangkan

dampak

negatif

tersebut

serta

memperhatikan membaiknya kondisi perbankan , kebijakan blanket guarantee telah diputuskan untuk diakhiri (pada tahun 2005). Namun , pemerintah menilai bahwa suatu bentuk penjaminan simpanan masih tetap


26

diperlukan untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard. Berdasarkan Undangundang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, penjaminan simpanan nasabah tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.


27

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A.TUJUAN PENELITIAN Tujuan dari penelitian ini sejalan dengan perumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk : 1.

Untuk mengetahui ketentuan yang diatur di dalam Undang-Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS berkaitan dengan perlindungan hukum pada nasabah

2.

Untuk mengetahui pembatasan nilai penjaminan simpanan berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS berkaitan dengan perlindungan hukum kepada nasabah

B.MANFAAT PENELITIAN 1.Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum khususnya bidang hukum Perbankan. 2.Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang berarti dalam kalangan praktisi dalam melakukan aktivitas kegiatan perbankan di Indonesia. Diharapkan juga dapat menambah referensi serta masukan bagi para ahli hukum dalam melakukan penataan dan pembentukkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perbankan .


28

BAB IV METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang ditangan.

18

Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk

menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf. ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan, bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya, atau kecenderungan yang timbul, oleh karena itu dapat dikatakan juga bahwa: “Suatu penelitian pada dasarnya merupakan... the careful, deligent, ang exhaustive investigation of a scientific subject matter, having, as its aim the advancement of Mankind's knowledge”19 Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 20 1.

Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji azas-azas hukum dan kaidah-kaidah atau normanorma hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada, dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan lembaga penjamin simpanan. Dalam penelitian ini juga

18

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar),(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 27-28. 19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,( Jakarta: UI Press, 1986), hal 9. 20 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal 6.


29

meliputi usaha untuk menemukan hukum in concreto yang tujuannya untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan dalam suatu permasalahan tertentu di dalam penelitian tersebut.21

2.

Spesifikasi Penelitian Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang yang tidak tebatas hanya sampai pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan intepretasi tentang arti data tersebut. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pengaturan hukum lembaga penjamin simpanan di Indonesia. Demikian pula dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kenyataan dari keadaan obyek atau masalahnya, untuk dapat dilakukan penganalisaan dalam rangka pengambilan kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum.

3.

Teknik Pengumpulan data Sesuai dengan fokus utama penelitian yaitu yuridis normatif, maka data-data yang hendak dikumpulkan adalah data-data sekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier22 Sumber data dalam penelitian diperoleh dari data hukum positif

21

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,(Ghalia Indonesia,Jakarta,1990),hal 22. 22 Ibid, hal 40.


30

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni: a) Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan, seperti; Undang-undang No 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. b) Yurisprudensi, seperti; Keputusan Presiden No 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden No 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum, hasil-hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. 3) Bahan Hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya berasal dari bidang: sosiologi dan filsafat yang dipergunakan melengkapi data: penelitian23 4.

Analisis Data Analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif, pada tahap ini data yang diperoleh disusun secara sistematis, untuk selanjutya dihasilkan suatu kejelasan dari masalah yang diteliti, dalam bentuk karya ilmiah berupa laporan penelitian.

BAB V 23

Op.cit, hal 41.


31

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KETENTUAN UU NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LPS BERKAITAN

DENGAN

PERLINDUNGAN

HUKUM

KEPADA

NASABAH Untuk menciptakan perbankan sehat harus dilakukan pendekatan yang terdiri dari tiga pilar utama, yaitu pengawasan , internal governance dan disiplin pasar. Pendekatan ini harus dilakukan karena pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan . Dengan demikian pengawasan harus dilengkapi dengan disiplin internal dan eksternal dari perbankan. Dengan melibatkan internal governance, pendekatan pengawasan memasukkan pandangan bahwa perbankan sendiri merupakan tempat terbaik untuk mengatur dan memelihara praktik manajemen yang sehat.. Pengikutsertaan disiplin pasar mencerminkan fakta bahwa tanpa pasar yang kompetitif dan punitive atas kegagalan bersaing di pasar maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus dan nasabah untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat. Alasan dasar bagi pemerintah untuk memfasilitasi pendirian LPS adalah kepercayaan pada industri perbankan sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pada sistem perbankan yang diawasi secara baik dapat meminimalkan terjadinya kebangkrutan bank, dan kebangkrutan itu sendiri dapat diprediksi dan merupakan kejadian yang dapat dicegah. Selain itu,


32

kesetaraan sosial juga merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat. Perlindungan nasabah kecil dari bankir yang tidak bertanggungjawab merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat. Ditambah dengan fungsi bank sentral sebagai lender of last resort yang menyediakan likuiditas apabila diperlukan, maka bank rust akan hilang dan tinggal sejarah. Dalam kondisi seperti itu bank dapat beroperasi secara konsisten dan dipercaya untuk menyediakan kredit dalam jumlah cukup untuk kesehatan perekonomian. Perlu dipahami bahwa sumber dana perbankan yang dipinjamkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit tersebut, tetapi merupakan dana-dana masyarakat yang disimpan pada bank tersebut sehingga perbankan berusaha dan berlomba-lomba menarik dan mengumpulkan dana masyarakat agar bersedia menyimpan dananya pada Bank tersebut dengan berbagai undian, hadiah dan iming-iming lainnya dengan tujuan semata-mata agar masyarakat menyimpan dananya dalam Bank untuk waktu yang lama. Dana masyarakat yang terkumpul dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu yang cukup lama merupakan sumber utama bagi Bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Di Indonesia, kegiatan Bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan Bank yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa diluar bunga kredit. Seperti sudah dijelaskan bahwa sumber dana perbankan yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit bukan dana milik bank sendiri namun


33

dana yang berasal dari masyarakat sehingga penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi kredit yang teratur dan lengkap. Semuanya itu bertujuan agar kredit yang telah disalurkan tersebut dapat kembali tepat pada waktunya sesuai perjanjian kredit yang meliputi pinjaman pokok dan bunga. Untuk mencapai tujuan keberhasilan pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisa yang akurat dan mendalam oleh seorang analis dan pejabat yang bertugas di unit kerja pengelolaan kredit guna mengurangi resiko kredit bermasalah. Seorang analis dan pejabat yang bekerja di unit kerja pengelolaan kredit harus mampu melakukan analisa dari berbagai aspek seperti aspek hukum, aspek pemasaran, aspek lingkungan, aspek keuangan, aspek sosial ekonomi, aspek teknis dan aspek lainnya yang masih berkaitan dengan tujuan permohonan kredit. Aspek hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam setiap transaksi apapun termasuk pemberian kredit yang merupakan perbuatan hukum perjanjian sehingga setiap analis dan pejabat pengelolaan kredit harus dibekali dengan pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pemberian kredit tersebut. Meskipun aspek-aspek lainnya diluar hukum telah memenuhi syarat tetapi kalau aspek hukumnya tidak memenuhi syarat atau tidak sah maka semua ikatan perjanjian dalam pemberian kredit dapat gugur


34

sehingga akan menyulitkan bank untuk menarik kembali kredit yang telah diberikan. Pasal 37 B UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengamanatkan untuk mendirikan lembaga penjamin simpanan (LPS) di Indonesia. Amanat tersebut timbul sebagai jawaban atas krisis berat yang dialami oleh industri perbankan pada pertengahan

tahun

1997,

industri

perbankan

mengalami

runtuhnya

kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional, tidak adanya peraturan yang untuk mengatur perlindungan dana nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan.24 UU Nomor 10 Tahun 1998 yang mendasari pembentukkan LPS pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diberlakukan sejak November 1998, setahun setelah krisis ekonomi terjadi di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Inti permasalahan dari krisis tersebut adalah hilangnya kepercayaan pada sistem perbankan yang ada pada saat itu. Penyimpan dana (deposan, giran, dan pemegang rekening bank) melakukan penarikan dana besar-besaran dari sistem perbankan dan secara bersamaan kreditor dari perbankan juga menghentikan pemberian kredit secara tiba-tiba. Akibatnya seluruh sistem perbankan mengalami kesulitan likuiditas yang sangat mendalam pada akhir tahun 1997 dan awal tahun1998 yang lalu. 24

Sitompul ,Zulkarnain, Problematika Perbankan,(Bandung : Books Terrace & Library), 2005,halaman 25-27


35

Menurut Subekti, dalam bentuk apapun juga pemberian kredit itu diadakan, pada hakikatnya yang terjadi adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata.25 Untuk mengatasi krisis kepercayaan tersebut, pada akhir bulan Januari 1998 pemerintah mengambil keputusan yang sangat strategis dalam upaya penyelamatan perekonomian nasional, dengan mengeluarkan program penjaminan pemerintah (lazim disebut blanket guarantee), yang pada intinya memberikan jaminan atas semua kewajiban bank nasional. Program ini terbukti sangat efektif dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat dan kreditor. Dalam waktu yang relatif singkat, penarikan dana keluar dari sistem perbankan terhenti dan dana kembali masuk ke dalam bank dan para kreditor mulai lagi menyalurkan kreditnya pada perbankan. Kembalinya kepercayaan pada sistem perbankan ini terlihat dengan lancarnya proses Bank Beku Operasional (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) sejumlah bank yang dilakukan pada tahun 1998 dan 1999,yang disertai dengan penyelesaian semua kewajiban dana pihak ketiga (DPK) dari Bank yang BBO/BBKU secara tepat dan teratur. Keberhasilan pemerintah mengembalikan kepercayaan melalui program penjaminan pemerintah ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja. Beberapa negara tetangga seperti Korea dan Thailand menerapkan hal yang sama pada saat terjadi krisis kepercayaan. Program Penjaminan Pemerintah ini terbukti sangat manjur untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan publik 25

Subekti,Aneka Perjanjian,(Bandung : Alumni, 1982),halaman 13


36

dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya, seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 10 Tahun 1998, maka pemerintah merencanakan untuk membentuk LPS sebagai pengganti program penjaminan pemerintah yang sejak dikeluarkan Januari 1998 dilakukan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Masa kerja BPPN sendiri sangat terbatas dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1999 akan berakhir paling lambat Februari 2004 mendatang, sehingga terbentuknya LPS tidak lagi dapat ditunda, bahkan dianjurkan untuk dipercepat.26 Maksud dan tujuan pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua resiko yaitu traditional run terhadap bank dan systemic risk. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sementara bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Kerterbatasan dalam penyediaan dana cash ini adalah karena bank tidak dapat menarik segera pinjaman yang telah disalurkannya. Bila bank tidak dapat memenuhi permintaan penarikan simpanan oleh nasabahnya, nasabah 26

Sitompul Zulkarnain, Problematika Perbankan (Bandung : Books Terrace & Library ), 2005, halaman 27.


37

biasanya menjadi panik dan akan menutup rekeningnya pada bank dimaksud, sekalipun bank tersebut sebenarnya sehat. Sedangkan risiko sistemik terjadi apabila kebangkrutan satu bank berakibat buruk terhadap bank lain, sehingga menghancurkan sekmen terbesar dari sistem perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank. Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan, sekalipun kondisi keuangan memburuk. Krisis perbankan memperlihatkan adanya kelemahan struktural pada sistem perbankan. Terdapat 5 faktor yang mengakibatkan kondisi mikro perbankan menjadi rentan terhadap gejolak. Pertama, adanya jaminan terselubung (implicit guarantee) dari bank sentral atas kelangsungan hidup suatu bank. Kedua, sistem pengawasan yang kurang efektif. Ketiga, besarnya pemberian kredit dan jaminan baik langsung maupun tidak langsung kepada individu/kelompok usaha yang terkait dengan bank. Keempat, lemahnya kemampuan manajerial bank. Kelima, kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan. Sistem perlindungan nasabah yang diberikan oleh lembaga penjamin


38

simpanan banyak menghasilkan manfaat meski juga mengandung kelemahan, seperti timbulnya kemunduran dalam disiplin pasar. Untuk itu, pengawasan dan pengaturan yang efektif merupakan elemen penting dari financial safety net dalam mengendalikan masalah disiplin pasar. Pembentukkan Lembaga Penjamin Simpanan dapat menimbulkan disiplin pasar, sehingga harus dilakukan dengan tepat dan hati-hati. LPS merupakan suatu lembaga yang diperlukan dalam memecahkan persoalan-persoalan perbankan. Pengawas harus berani bertindak tegas terhadap pengurus bank yang mengelola banknya tidak secara profesional dan akuntabel. Fit and Proper terhadap pengurus dan eksekutif bank juga harus dilakukan dengan ketat agar mencegah masuknya yang tidak bermutu ke dalam industri perbankan. Bagi nasabah pada dasarnya perlindungan hukum diperlukan oleh nasabah, baik nasabah penyimpan dana atau nasabah kreditur,juga nasabah penerima kredit atau disebut nasabah debitur serta pengguna jasa perbankan. Apabila dikaitkan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen ,maka dasar hubungan hukum kedua belah pihak adalah berakar dari perjanjian. Hal ini tampak dari Pasal 2 angka 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjiann penyimpanan

uang

dalam

bentuk

giro,

deposito,

sertifikat

deposito,tabungan,dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sistem

perbankan

Indonesia


39

sebenarnya

telah

memberikan

perlindungan hukum melalui 2 cara,baik secara implisit maupun eksplisit. Pada perlindungan hukum yang bersifat implisit, akan melindungi nasabah dari terjadinya kesalahan atau kelalaian yang terdapat pada bank yang berakibat timbulnya tanggung jawab perdata yang berhubungan dengan kepengurusan bank tersebut. Bentuk tanggung jawab pribadi pengurus muncul apabila pengurus bank melakukan kegiatan di luar kewenangan yang telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan, sedangkan bila tindakan pengurus telah sesuai dengan kewenangannya maka merupakan tanggung jawab perusahaan, dan bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan

oleh

pengurusnya

berdasarkan

ketentuan

Pasal

1365

KUHPerdata. Dalam rangka mempeoleh kembali dana yang disimpannya juga dengan bunganya apabila dimungkinkan, pada dasarnya nasabah merupakan pihak konkuren yang mendapat perhatian pertama untuk dibayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 ayat (2) huruf a, sehingga nasabah yang dirugikan oleh sebuah bank yang bermasalah dan dilikuidasi, dapat meminta hak atas dananya dengan menggugat ke pengadilan, baik secara class action maupun perorangan. Berkaitan dengan berakhirnya blanket guarantee, tampaknya Lembaga Penjamin Simpanan saat ini merupakan harapan untuk perlindungan konsumen,sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan. Dalam menerapkan Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia,


40

perlu memperoleh dasar hukum yang kuat. Sebenarnya Bank Indonesia telah disebutkan untuk menjamin uang pihak ketiga yang dpercayakan kepada bank, dapat diadakan asuransi deposito untuk tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.27

:

1. Besarnya premi yang harus dibayar oleh tiap bank seharusnya sebanding dengan bobot risiko. Dalam hal ini Bank Indonesia memiliki peran yang menentukan karena Bank Indonesia mengetahui dengan apsti risiko tersebut, khususnya pada bank-bank dalam kelompok berresiko, 2. Limit ganti rugi tiap negara bervariasi, sehingga harus cermat dalam menentukannya, sebab terkait dengan beban premi bagi nasabah asuransi dan pada akhirnya berdampak pada kenaikan suku bunga, 3. Perlu ada kewajiban bagi bank untuk ikut serta dalam asuransi deposito nasabah debitur seringkali dilupakan dalam hal perlindungan nasabah. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan penerapan Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia adalah Keberadaan lembaga penjamin simpanan dalam kondisi fiskal yang terancam keberlanjutannya (unsustainable) sungguh sangat rentan bagi perekonomian. UU No. 24 Tahun 2004 juga memperluas fungsi dan wewenang LPS sehingga tidak terbatas pada penjaminan simpanan nasabah, tetapi meliputi pula fungsi pemeliharaan stabilitas sistem perbankan. Dalam menjalankan fungsinya LPS turut pula merumuskan, menetapkan dan melaksanakan 27

Undang-undang Nomor 24 Tahun tentang Lembaga Penjamin Simpanan.


41

kebijakan penyelesaian bank gagal (bank resolution) yang tidak berdampak sistemik dan melaksanakan bank gagal berdampak sistemik. Secara garis besar LPS memiliki dua tugas utama yaitu sebagai penjamin dana nasabah penyimpan bank dan sebagai likuidator bank gagal. Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsinya yang demikian itu LPS mempunyai tugas : (1) merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan, (2) melaksanakan penjaminan simpanan, (3) merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara sistem perbankan, (4) merumuskan, meneapkan,dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik, (5) melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik. Sedangkan kewenangan LPS dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya adalah : (1) menetapkan dan memungut premi penjaminan, (2) menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta, (3) melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS, (4) mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank, (5) melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan atau/ konfirmasi atas data, (6) menetapkan syarat, tata cara dan ketentuan pembayaran klaim, (7) menunjuk, menguasakan, dan,atau/ menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan atau/atas nama LPS guna melaksanakan


42

sebagian tugas

tertentu, (8) melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan, dan (9) menjatuhkan sanksi administratif. Peran LPS untuk melindungi kepentingan nasabah yaitu : a. Tahap penyehatan Bank Di dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan, suatu bank yang mengalami kesulitan dalam kelangsungan usaha dapat melakukan tindakantindakan guna penyehatan bank. Salah satu tindakan tersebut adalah menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain. Pengelolaan dialihkan karena bank tersebut insolven. Bank Indonesia dapat mengalihkan pengelolaan bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Salah satu pihak yang dapat menerima pengalihan pengelolaan bank tersebut adalah Lembaga Penjamin Simpanan karena Lembaga Penjamin Simpanan sangat berkepentingan untuk melindungi simpanan nasabah.28 Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih pengelolaan bank atas perintah dari bank Indonesia. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan rekapitalisasi pada saat bank mengalami kesulitan dalam kelangsungan usahanya. Lembaga Penjamin Simpanan dapat mengambil alih fungsi direksi tersebut. Oleh karena itu, agar tidak bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas yang mengatur tentang kewenangan Direksi, kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan ini seyogyanya juga dimuat dalam bentuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

28

Adrian Sutedi, Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010,halaman 118.


43

Simpanan. Pengalihan pengelolaan dari pengurus bank yang insolven tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya likuidasi. Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang berkaitan dengan resolusi bank,termasuk ketentuan mengenai likuidasi bank, memberikaan ruang yang terlalu luas terhadap penafsiran yang beragam yang menimbulkan potensi perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum korporasi. Hal ini jelas akan melahirkan kondisi yang tidak kondusif dalam melindungi kepentingan negara, terkait dengan pelaksanaan fungsi , tugas, dan wewenang Lembaga Penjamin Simpanan di biang penjaminan simpanan nasabah bank. b.Tahap Likuidasi Bank Pada saat bank sudah tidak dapat disehatkan maka Lembaga Penjamin Simpanan memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha, dilakukan pembubaran badan hukum bank maka Lembaga Penjamin Simpanan dapat berperan untuk menunjuk Tim Likuidasi atau Lembaga Penjamin Simpanan diberikan peran dalam tahap likuidasi bank karena Lembaga Penjamin Simpanan menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana Menurut Marulak Pardede, apabila nantinya terjadi likuidasi atas suatu bank, maka Lembaga Asuransi Deposito yang dimaksud akan mengambil alih kedudukan nasabah penyimpan dana setelah lembaga itu membayar ganti kerugian kepada nasabah penyimpan dana dimaksud berdasarkan ketentuan


44

lembaga subrogasi sebagaimana diatur oleh undang-undang.29

B.PEMBATASAN NILAI PENJAMINAN BERDASARKAN UU NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG LPS Ketika UU LPS diterbitkan pada tahun 2004, jumlah simpanan yang dijamin maksimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersimpan dalam satu bank. Kemudian besarnya jumlah simpanan yang dijamin oleh LPS diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 Tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, disahkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 13 januari 2009. Dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan : (1) Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak (2) Nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut : a.Terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan b.Terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun c. Jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90 % (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpan seluruh bank atau 29

Marulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah ,(Jakarta : Sinar Harapan, 1998),halaman 65.


45

d. Terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan. (3) Dalam hal situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf d sudah teratasi, besaran nilai simpanan yang dijamin dapat disesuaikan kembali (4) Perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dan selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (5) Penyesuaian besaran nilai simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah penyimpan pada satu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan. Apa yang dijabarkan dalam ketentuan di atas terlihat bahwa pembentuk undang-undang di satu sisi ingin memberikan kenyamanan bagi nasabah bank khususnya penabung kecil, seperti yang dapat dibaca dalam penjelasan pasal 11 ayat (1), yang mengemukakan, nilai yang dijamin diharapkan dapat melindungi seluruh simpanan yang dimiliki oleh nasabah kecil yang merupakan sebagian besar nasabah bank di Indonesia. Di sisi lain, pembentuk undang-undang juga memberikan ruang

kepada pemerintah

untuk mengatur besarnya nilai jaminan sesuai dengan perkembangan zaman.


46

Berangkat

dari

pemikiran

ini

Pemerintah

menerbitkan,

Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam Pasal 1 PP 66 Tahun 2008 dijelaskan : nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan ditetapkan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah ini diubah menjadi paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah ). Penerapan kebijakan tersebut didasari pertimbangan bahwa tujuan dari pendirian sebuah lembaga penjamin (deposit insurance corporation) adalah untuk melindungi sebagian besar penyimpan.30 Pengertian sebagian besar penyimpan yang dianut berdasarkan Undangundang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah atas dasar kepemilikan simpanan masyarakat yang terbesar porsinya. Kepemilikan tersebut di atas adalah bedasarkan jumlah rekening yang ada dalam sistem perbankan.31 Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Lembaga penjamin Simpanan jumlah penyimpan yang memiliki simpanan sampai dengan Rp. 100 juta adalah 98,26 % untuk bank umum dan 99,01 % untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penjaminan yang

30

Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan (edisi revisi), (CV.Mandar Maju : Bandung), halaman 250-251. 31 Andrian Sutedi,Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan,(Sinar Grafika: Jakarta), 2010, halaman 40.


47

dilakuakn oleh Lembaga Penjamin Simpanan

telah memenuhi azas

keberpihakan kepada penyimpan terbesar. Tentu dengan diberlakukannya penjaminan simpanan yang terbatas menjadi maksimum Rp 100 juta memberikan dampak apakah bagi masyarakat penyimpan maupun kalangan perbankan. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain adalah sebagai berikut : 1. adanya mutasi rekening sebagai bagian dari konsolidasi bagi penyimpan yang mempunyai beberapa rekening simpanan di suatu bank. Karena batasan penjaminan adalah per nasabah per bank, maka bagi mereka yang memiliki lebih dari satu rekening di bank yang sama akan mengkonsolidasi simpanannya. Jalan keluarnya adalah memindahkan sebagian simpaannya apabila secara konsolidasi jumlahnya lebih dari 2 milyar. Proses pemindahan tersebut dapat dilakukann dengan memindahkan ke bank lain atau mengganti atas nama simpanannya, sehingga tetap terpenuhi persyaratan per nasabah/bank. Apabila yang akan ditempuh adalah melakukan pemindahan simpanan, maka akan ada lalu lintas pemindahan simpanan antar bank. Hal ini tentunya akan menyebabkan adanya pertambahan jumlah rekening pada bank yanga akan berdampak kepada kapasitas sistem teknologi yang dimiliki masing-masing bank. 2.Dengan pembatasan penjaminan, perlindungan terhadap penyimpan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan Rp 2 miliar dan sisanya oleh Bank yang bersangkutan. Perbedaannya tentu hanya dalam hal likuiditas Penjaminan saja. Bagi simpanan yang dijamin


48

Lembaga Penjamin Simpanan Sangat likuid, karena 10 hari sejak verifikasi terhadap bank dilikuidasi Lembaga Penjamin Simpanan sudah harus membayarkan klaim simpanan para nasabah. Bagi penyimpan diatas Rp 2 miliar harus menunggu proses lebih lanjut, yaitu berupa penjualan aset bank yang dilikuidasi. Penjaminan ini tentunya tidak likuid karena proses penjualan aset memerlukan waktu. Belum lagi adanya prioritas pembagian dari hasil penjualan aset dimana bagi nasabah penyimpan menduduki prioritas yang ke enam dari tujuh prioritas pendistribusian hasil penjualan aset.

3. Adanya moral hazard yang semula cenderung ada pada bank-bank yang simpanannya

sampai

dengan

Rp.2

miliar,

sama

artinya

bahwa

penjaminannya adalah blanket guarantee, maka peluang terjadinya moral hazard menjadi lebih besar. Logikanya kalau seluruh penyimpannya dijamin untuk apa banknya dikelola dengan baik, kalau terjadi sesuatu akan ada yang menjamin. Apabila hal tersebut berpeluan terjadi, diperlukan suatu bentuk pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif bagi bank.-bank yang atas dasar komposisi simpanannya justru didominasi oleh simpanan sampai dengan Rp.2 miliar. Ini memerlukan berbagai langkah persiapan yang lebih memadai mengingat jumlah bank dan BPR dengan kategori tersebut diatas masih relatif besar. Beberapa dampak diatas tentunya masih bersifat hipotetis. Adapun dampak yang pasti akan terjadi dengan skim penjaminan maksimum Rp. 2 miliar adalah semakin dituntutnya nasabah semakin hati-hati di satu pihak


49

dan bank agar selalu sehat di lain pihak. Adanya nasabah yang semakin hati-hati dan selektif serta bank yang semakin sehat adalah tujuan utama bagi regulator dan pemerintah dalam mengelola tatanan perbankan nasional. Hanya dengan pendekatan itulah bank akan semakin dipercaya oleh masyarakat. Oleh sebab itu, kalangan perbankan harus bisa meyakinkan para nasabahnya agar tetap loyal sekalipun skim penjaminannya terbatas.

BAB VI PENUTUP


50

A. SIMPULAN

Adapun hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.

Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan terhadap perlindungan nasabah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

yang

mendasari

pembentukan LPS pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diberlakukan sejak November 1998, setahun setelah krisis ekonomi terjadi di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Inti permasalahan dari krisis tersebut adalah hilangnya kepercayaan pada sistem perbankan yang ada pada saat itu. Selanjutnya, seperti yang diamanatkan oleh UU Nomor 10 Tahun 1998, maka pemerintah merencanakan untuk membentuk LPS sebagai pengganti program penjaminan Pemerintah yang sejak dikeluarkan Januari 1998 dilakukan melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Masa kerja BPPN sendiri sangat terbatas dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 17 Tahun 1999 akan berakhir paling lambat Februari 2004 mendatang, sehingga terbentuknya LPS tidak lagi dapat ditunda, bahkan dianjurkan untuk dipercepat. Maksud dan tujuan pendirian lembaga penjamin simpanan pada dasarnya dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap dua risiko yaitu irrational run terhadap bank dan systemic risk. Dalam menjalankan usaha bank biasanya hanya menyisakan sebagian kecil dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana


51

oleh nasabah. Sementara, bagian terbesar dari simpanan yang ada dialokasikan untuk pemberian kredit. Keadaan ini menyebabkan perbankan tidak dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya, bila terjadi penarikan secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar. Lembaga penjamin simpanan (LPS) dapat berfungsi untuk mengatur keamanan dan kesehatan bank secara umum. Di samping itu LPS juga dapat berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan dengan cara memantau neraca, praktik pemberian pinjaman dan strategi investasi dengan maksud untuk melihat tanda-tanda financial distress yang mengarah kepada kebangkrutan bank.16 Oleh sebab itulah keberadaan LPS sebagai bagian dari sistem perbankan menjadi penting guna mencegah kepanikan nasabah dengan jalan menyakinkan nasabah tentang keamanan simpanan sekalipun kondisi keuangan bank memburuk. Keberadaan lembaga penjamin simpanan dalam kondisi fiskal yang terancam keberlanjutannya sungguh sangat rentan bagi perekonomian. Persoalannya, LPS didirikan sebagai lembaga milik pemerintah maka jika dikemudian hari ada bank yang di-rush atau dilikuidasi maka harus ditalangi oleh lembaga tersebut. Namun bila dana yang di-rush atau bank yang dlikwidasi

tersebut

melebihi

kapasitas modal

LPS, maka

pemerintah/rakyat harus menalangi kembali. Fungsi LPS antara lain dapat melakukan penyertaan sementara, mengakuisisi, melakukan merger untuk bank-bank anggota LPS yang


52

menglami kesulitan. Disamping itu LPS dapat berfungsi melakukan kegiatan seperti Aset Manajemen Investasi (AMI)-nya BPPN yang memiliki kewenangan untuk mengambil alih segala hak dan kewenangan pemegang saham bank yang gagal. LPS juga dapat melakukan pembatalan setiap kontrak yang mengikat bank gagal, termasuk menjual dan atau mengalihkan aset bank tanpa persetujuan debitor. Jadi sebenarnya fungsi dan peran LPS tak ubahnya seperti BPPN jilid kedua, sehingga keberadaan LPS akan menimbulkan potensi disiplin pasar yang sangat besar dimasa yang akan datang. 2.

Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 mengenai pembatasan nilai penjaminan Dengan diberlakukannya penjaminan simpanan yang terbatas menjadi maksimum Rp 100 juta memberikan dampak apakah bagi masyarakat penyimpan maupun kalangan perbankan. Beberapa dampak yang mungkin terjadi antara lain adalah sebagai berikut : a.adanya mutasi rekening sebagai bagian dari konsolidasi bagi penyimpan yang mempunyai beberapa rekening simpanan di suatu bank. Karena batasan penjaminan adalah per nasabah per bank, maka bagi mereka yang memiliki

lebih

dari

satu

rekening

di

bank

yang

sama

akan

mengkonsolidasi simpanannya. Apabila yang akan ditempuh adalah melakukan pemindahan simpanan,maka akan ada lalu lintas pemindahan simpanan antar bank. Hal ini tentunya akan menyebabkan adanya pertambahan jumlah rekening pada bank yang akan berdampak kepada


53

kapasitas sistem teknologi yang dimiliki masing-masing bank. b.Dengan penjaminan, perlindungan terhadap penyimpan dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sampai dengan Rp 2 miliar dan sisanya oleh Bank yang bersangkutan. Perbedaannya tentu hanya dalam hal likuiditas p25njaminan saja. Bagi simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan

sangat likuid, karena 10 hari sejak verifikasi

terhadap bank dilikuidasi Lembaga Penjamin Simpanan sudah harus membayarkan klaim simpanan para nasabah. Bagi penyimpan diatas Rp 2 miliar harus menunggu proses lebih lanjut, yaitu berupa penjualan aset bank yang dilikuidasi. Penjaminan ini tentunya tidak likuid karena proses penjualan aset memerlukan waktu. Belum lagi adanya prioritas pembagian dari hasil penjualan aset dimana bagi nasabah penyimpan menduduki prioritas yang ke enam dari tujuh prioritas pendistribusian hasil penjualan aset.

B. SARAN 1.

Bagi perbankan sebaiknya memberikan proporsi yang lebih besar dari simpanan yang diterimanya untuk berjaga-jaga apabila ada penarikan dana oleh nasabah. Sehingga perbankan akan dapat memenuhi permintaan dalam jumlah besar dengan segera atas simpanan nasabah yang dikelolanya.

2.

Pemerintah dan DPR sebaikya menijau ulang dan merevisi UU No 24 tahun 2004 tentang LPS agar fokus saja sebagai lembaga asuransi


54

simpanan namun akan lebih baik lagi jika LPS dibubarkan dan dialihkan kepemilikannya kepada swasta agar tidak menjadi beban APBN dimasa yang akan datang.


55

DAFTAR PUSTAKA

BUKU/LITERATUR

Abdurahman, Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Inggris Indonesia,Jakarta: Pradnya Paramita, 1980. Adrian Sutedi, Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan ,Jakarta : Sinar Grafika, 2010 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Deyuzar Syamsi, Prospek Bisnis Tanpa Uang Tunai, (Bank & Manajemen, No.53 Maret/April 2000, PT. Bank Negara Indonesia Tbk).

Kansil, C.S.T, Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Lembaga Kajian Hukum Ekonomi, Sejarah dan Perkembangan. Perbankan. Di Indonesia, Jakarta: Bank Indonesia, 1990.

Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003.

Munir Fuady, Hukum. Perbankan Modem: Buku Kesatu, Bandung: PT. Citra Aditya. Bakti, 2003.

Muslim Tampubolon, Lembaga Penjamin Simpanan Atasi Sistem Keuangan?,

http:www.pikiranrakyat.com/cetak/0803/1.8/0802.

htm, 18 Agustus 2003, Diakses pada Tanggal I Mei 2007.


56

Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Rachmadi Usman, AspekAspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Simorangkir, O.P, Pengantar Lembaga. Keuangan, Jakarta; Penerbit Ghalia Indonesia, 2004.

Sutan Remi Syandeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia,Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 1993.

Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1989.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu. Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Sanapiah Faisal, Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang: YA3, 1990. Thomas Suyitno, Kelembagaan Perbankan, Jakarta: Gramedia, 1990.

Lembaga Penjamin Simpanan Merupakan Salah Satu Bentuk produk Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Terlaksananya Kemajuan Dunia Perbankan Kepercayaan Masyarakat.


57

Sitompul, Zulkarnain, Problematika Perbankan. Bandung: Books Terrace & Library, 2005. Harian Seputar Indonesia,Kolom Opini, 15 Oktober 2008, Jaminan Simpanan Nasabah

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan


58

Lampiran 1 BIODATA TIM PENELITI KETUA PENELITIAN Nama

Dhian Indah Astanti,S.H.,M.H

Jabatan Fungsional

Lektor

Pangkat/Golongan

Lektor/III c

NIS/NIDN

065570038010016/0620017302

Tempat/tanggal lahir

Semarang/20 Januari 1973

Fakultas/Jurusan

Fakultas Hukum USM/Ilmu Hukum

Alamat Kantor/Telp/Fax

Jl. Soekarno Hatta,Semarang 024-6702757/0246702272/[email protected]

Alamat Rumah/Telp/HP

Jl.Bendungan G/50 Perum Payung Mas Pudak Payung,Semarang/081575113901

Alamat email

[email protected]

Mata Kuliah yang diampu

1.Pengantar Ilmu Hukum 2.Hukum Perdata 3.Hukum Dagang 4.Hukum Perbankan 5.Hukum Pasar Modal 6.Hukum Lembaga Pembiayaan 1.S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2.S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Riwayat Pendidikan


59

Pengalaman Penelitian 5 tahun Terakhir Tahun

Judul penelitian

Pendanaan Sumber

2012

2011

2010

2009

1. Kajian Normatif Perjanjian Kawin Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam 1. Perlindunga Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce 1. Penerapan Good Corporate Governance Pada Perusahaan Asuransi di Kota Semarang 2. Standar Fasilitas Pelayanan Perusahaan jasa Transportasi Bus Pariwisata Kepada Konsumen 1. Delinkuensi Anak Jalanan dan Penangannya di Kota Semarang

Jumlah

USM

Rp.2.500.000

USM

Rp.2.500.000

USM

Rp.2.500.000

USM

Rp.2.500.000

Pengalaman Pengabdian 5 tahun Terakhir Tahun

Judul penelitian

Pendanaan Sumber

2012

2011

2010

Jumlah

1. Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Di Kelurahan Penggaron Lor,Kecamatan Genuk Kota Semarang

USM

Rp.1.500.000

1. Konsultasi Hukum Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Perlindungan Konsumen Bagi Masyarakat Perumahan Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang

USM

Rp.1.500.000

1. Konsultasi Hukum Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Perlindungan Anak di


60

Kelurahan Mlatiharjo Kidul, RT 11 RW 25

2009

2. Penyuluhan Hukum UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Semarang Selatan 1. Penyuluhan Hukum tentang Sosialisasi Pemilu tahun 2009 di Kelurahan Bugangan,Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang 2. Penyuluhan Hukum UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Bugangan,Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang

USM

Rp.1.500.000

USM

Rp. 1.500.000

USM

Rp.1.500.000

Semarang, Februari 2013 Ketua Penelitian

Dhian Indah Astanti,S.H.,M.H. NIS 06557003801016


61

ANGGOTA PENELITIAN (1) Nama

Dr. Tundjung Herning Sitabuana,S.H.,C.N.,M.Hum

Jabatan Fungsional

Lektor Kepala

Pangkat/Golongan

Pembina Tingkat I/IVb

NIS/NIDN

065570038010017


Semarang/7 September 1958

Fakultas/Jurusan



Jl. Soekarno Hatta,Semarang 024-6702757/024-6702272/[email protected]


Komplek .Mega Bukit Mas B 16-18,Watugong Semarang

Alamat email

[email protected]


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3.

Riwayat Pendidikan

Ilmu Negara Hukum Tata Negara Hukum dan Politik Hukum Konstitusi Teori Perancangan Hukum Hukum Agraria Hukum Agraria Lanjut Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah S1 (FH UNDIP) Sp. 1 Notariat (Prodi Notariat UNDIP) S2 (PMIH UNDIP 4. S3 (PDIH UNDIP)

Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir No. 1.

2.

Tahun

Judul Penelitian

2009

Penyelesaian Masalah Diskriminasi terhadap Etnis Cina (Studi tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia) Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi tentang Pengadaan

2012


62

Pendanaan Sumber Jumlah (Rp) Pribadi

Rp 35 Juta

Kanwil Kemenkum

Rp 33 Juta

3.

2012

4.

2012

Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol di Wilayah Provinsi Jawa Tengah) Fungsionalisasi Lembaga Pra Peradilan dalam Perkara Pidana Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Perlindungan Nasabah

dan HAM Jawa Tengah USM

Rp 2,5 Juta

USM

Rp 2,5 Juta

Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir No. 1.

2.

3.

4.

Tahun

Judul Pengabdian Kepada Masyarakat

2012

Penyuluhan Hukum UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kelurahan Kudu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang) (15 Januari 2012) Penyuluhan Hukum UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kelurahan Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang) (22 Januari 2012) Penyuluhan Hukum tentang Otonomi Daerah (Kelurahan Penggaron Lor, Kecamatan Genuk, Kota Semarang) (6 Mei 2012) Penyuluhan Hukum tentang Pendaftaran Tanah (Kelurahan Karangroto, Kecamatan Genuk, Kota Semarang) (Oktober/November 2012)

2012

2012

2012

Pendanaan Sumber Jumlah (Rp) Pribadi

Rp 1 Juta

Pribadi

Rp 1 Juta

USM

Rp 1,5 Juta

USM

Rp 1,5 Juta

Semarang, Februari 2013

Anggota Penelitian

Dr.Tundjung Herning S,S.H.,C.N.,M.Hum NIS 06557003801017


63

ANGGOTA PENELITIAN (2) Nama

Dian Septiandani,S.H.,M.H

Jabatan Fungsional

Tenaga Pengajar

Pangkat/Golongan

Penata Muda /IIIa

NIS/NIDN

06557003801051/0617098503


Pati / 17 September 1985

Fakultas/Jurusan



Jl. Soekarno Hatta,Semarang 024-6702757/0246702272/[email protected]


Jl.Talang Barat I/22 Gajahmungkur,Semarang 50235/081575020198

Alamat email

[email protected]


1.Hukum Islam 2.Hukum Islam Lanjut 3.Perbandingan Hukum Perdata 1.S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2.S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Riwayat Pendidikan

Pengalaman Penelitian 5 tahun Terakhir Tahun

Judul penelitian

Pendanaan Sumber

1.

Kajian 2012Norma1.

Kajian Normatif Terhadap Penerapan Azas Kebebasan Berkontrak Dalam Penyusunan Kontrak Jasa Konstruksi


64

USM

Jumlah

Rp.2.500.000

2. Kajian Normatif Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompillasi Hukum Islam

USM

Rp.2.500.000

Pengalaman Pengabdian 5 tahun Terakhir Tahun

Judul penelitian

Pendanaan Sumber

2011

2012

2012

Jumlah

1.Penyuluhan dan Konsultasi Hukum tentang Prosedur Pengajuan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama

USM

Rp.1.500.000

1.Penyuluhan Hukum Mengenai Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

USM

Rp.1.500.000

USM

Rp.1.500.000

1.Penyuluhan Hukum tentang Akibat Hukum Perceraian Menurut Hukum Islam

Anggota Penelitian

Dian Septiandani,S.H.,M.H. NIS 06557003801051


65

LAPORAN PENELITIAN ASPEK HUKUM LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH. Oleh :

Recommend Documents