UNIVERSITAS INDONESIA ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI NASABAH BANK TERHADAP PEMBOBOLAN REKENING NASABAH OLEH PEGAWAI BANK SKRIPSI

UNIVERSITAS INDONESIA

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI NASABAH BANK TERHADAP PEMBOBOLAN REKENING NASABAH OLEH PEGAWAI BANK

SKRIPSI

RAMADHAN FANSYURI AL BAQA 0606080694

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI REGULER DEPOK JULI 2012

Aspek hukum..., Ramadhan Fansyuri Al Baqa, FH UI, 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI NASABAH BANK TERHADAP PEMBOBOLAN REKENING NASABAH OLEH PEGAWAI BANK

SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

RAMADHAN FANSYURI AL BAQA 0606080694

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI REGULER KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI DEPOK JULI 2012


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama

: Ramadhan Fansyuri Al Baqa

NPM

: 0606080694

Tanda Tangan :

Tanggal

: 9 Juli 2012

ii


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh Nama NPM Program Studi Judul Skripsi

: : : : :

Ramadhan Fansyuri Al Baqa 0606080694 Ilmu Hukum Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Nasabah Bank Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI Pembimbing : Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI.

(……………….)

Penguji

: Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc.

(……………….)

Penguji

: Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI.

(……………….)

Penguji

: Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn.

(……………….)

Ditetapkan di : Depok Tanggal

: 9 Juli 2012

iii


KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat ini. Shalawat serta salam semoga tetap Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Indonesia. Saya menyadari dengan sepenuh hati bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada: 1. Pembimbing skripsi penulis, Ibu Henny Marlyna, S.H., M.H., M.LI. atas segala bimbingan, nasihat dan semangat yang telah ibu berikan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Penulis mohon maaf seandainya selama penulisan skripsi ini, banyak melakukan kesalahan; 2. Bapak Bono Budi Priambodo, S.H., M.Sc., Ibu Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI., dan Ibu Fully Handayani Ridwan, S.H., M.Kn. selaku dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi penguji pada sidang skripsi penulis; 3. Dr. Siti Hajati Hoesin, S.H., M.H. Selaku Pj. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Serta Ketua Jurusan PK IV, Ibu Myra R.B. Setiawan, S.H., M.H; 4. Dosen Pembimbing Akademik penulis Ibu Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H. atas bimbingan serta nasihatnya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas

Indonesia;

5. Kedua orang tua penulis Bapak Hamzah Fansyuri dan Ibu Sumiati, serta kakak saya Uly Amalia. terima kasih banyak atas kasih sayang dan doa yang telah diberikan hingga hari ini; 6. Teman, dan sahabat penulis, Bismi Abdul Majid, Arifinno Akbari, Arif Rahman, Lantip Narwastu, Syahrul, Andi Kristian, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuannya; iv


7. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu di dalam skripsi ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuannya. Saya menyadari di dalam skripsi ini, masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu

saya mengharapkan kritik dan juga saran yang membangun dari berbagai pihak. Akhirnya saya berharap skripsi ini akan memberikan manfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan. Selamat membaca.

Depok, 9 Juli 2012

Penulis

v


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS Indonesia, saya yang bertanda tangan di Sebagai civitas akademika Universitas bawah ini:

Nama NPM Program Studi Program Kekhususan Fakultas Jenis Karya

: Ramadhan Fansyuri Al Baqa : 0606080694 : Ilmu Hukum : IV (Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi) : Hukum : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Nasabah Bank Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Depok Pada Tanggal : 9 Juli 2012 Yang Menyatakan

(Ramadhan Fansyuri Al Baqa)

vi


ABSTRAK

Nama : Ramadhan Fansyuri Al Baqa Program Studi : Ilmu Hukum Judul : Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Nasabah Bank Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank . Bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana masyarakat. Kasus pembobolan rekening nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank membuktikan bahwa hak-hak nasabah selaku konsumen terutama hak atas keamanan masih belum dipenuhi oleh pihak bank. Dengan kesadaran adanya ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah selaku konsumen dan pihak bank selaku pelaku usaha maka dibutuhkan peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan nasabah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai bentukbentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank korban pembobolan rekening oleh pegawai bank ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsmen dan Undang-Undnag No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta menjelaskan siapakah pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada nasabah bank korban pembobolan rekening.

Kata Kunci: bank, ganti rugi, konsumen, nasabah, pelaku usaha, perlindungan konsumen

vii Universitas Indonesia


ABSTRACT

Nama : Ramadhan Fansyuri Al Baqa Program Studi : Legal Studies Judul : Legal Aspects of Consumer Protection for Bank Customer from Money Fraud to Customer Bank Account by Bank Employee Bank have the main function as a money storage for society. Money fraud to customer bank account proofs that the rights of the customers especially right of safety can not be fulfilled by bank. Realizing the unbalance position between customer as consumer and bank as business player, some rules which give protection to the customers is needed. This research is a normative and descriptive law research which uses study of literature. The result of the research is analysis and suggestions on how to give legal protection for victims of money fraud to customer bank account by bank employee based on Act Number 8 year 1999 About Customer Protection Law and Act Number 10 year 1998 About Banking. In addition, the research explains which party have a responsibility to compensate financial loss to the victims of money fraud to customer bank account by bank employee.

Keyword: bank, compensate financial loss, consumer, customer, business player, consumer protection

viii Universitas Indonesia


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL........................................................................................ HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS............................................. LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. KATA PENGANTAR ..................................................................................... LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ....................... ABSTRAK ....................................................................................................... DAFTAR ISI....................................................................................................

i ii iii iv vi vii ix

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1.2 Pokok Permasalahan .................................................................................. 1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................................... 1.4 Definisi Operasional .................................................................................. 1.5 Metode Penelitian ...................................................................................... 1.6 Manfaat Teoritis dan Praktis ...................................................................... 1.7 Sistematika Penulisan ................................................................................

1 4 4 5 6 8 8

BAB 2 TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 2.1 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen ................................................ 10 2.2 Pihak-Pihak yang Terlibat.......................................................................... 11 2.2.1 Konsumen ......................................................................................... 11 2.2.2 Pelaku Usaha..................................................................................... 12 2.2.3 Pemerintah ........................................................................................ 13 2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen.................................................................. 14 2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha ............................................................. 17 2.5 Larangan Bagi Pelaku Usaha ..................................................................... 19 2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha.................................................................. 20 2.7 Penyelesaian Sengketa ............................................................................... 21 2.7.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)............................................................................ 24 2.7.2 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Lembaga Pengadilan... 26

BAB 3 SISTEM PENGAWASAN BANK UNTUK MENJAMIN KEAMANAN SIMPANAN NASABAH 3.1 Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Bank ............................................ 28 3.2 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana.............................. 31 3.3 Perlindungan Tidak Langsung ................................................................... 33 3.3.1 Prinsip Kehati-hatian......................................................................... 33 3.3.2 Batas Maksimum Pemberian Kredit ................................................. 34 3.3.3 Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi...... 36 3.3.4 Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank ......................................... 36 3.4 Perlindungan Langsung.............................................................................. 37 3.4.1 Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana .......................................... 37 3.4.2 Lembaga Asuransi Deposito ............................................................. 38

Universitas Indonesia ix Al Baqa, FH UI, 2012 Aspek hukum..., Ramadhan Fansyuri

3.5 Mekanisme Perlindungan Nasabah Bank ..................................................

41

BAB 4 ANALISIS ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH BANK (STUDI KASUS PEMBOBOLAN REKENING NASABAH OLEH PEGAWAI BANK) 4.1 Kasus Posisi ............................................................................................... 46 4.1.1 Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Makassar .......................................................... 46 4.1.2 Pembobolan Rekening Nasabah Pada Citibank Kantor Cabang Citibank Landmark Jakarta .............................................................................. 51 4.2 Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Bank ....................... 54 4.2.1 Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ................. 54 4.2.2 Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan .................................................... 56 4.3 Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Terkait Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank.................................................. 58 4.3.1 Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Yang Terjadi Pada Kasus BRI Cabang Somba Opu Makassar ....................................................... 58 4.3.2 Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Yang Terjadi Pada Kasus Citibank Kantor Cabang Citibank Landmark Jakarta................................... 59 4.4 Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memberikan Ganti Rugi Terhadap Nasabah Bank Korban Pembobolan Rekening .......................................... 61 4.4.1 Hubungan Hukum Antara Bank Selaku Pelaku Usaha dan Nasabah Bank Selaku Konsumen ............................................................................. 61 4.4.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab ....................................................... 62 BAB 5 PENUTUP 5.1 Kesimpulan ................................................................................................ 5.2 Saran...........................................................................................................

67 68

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... LAMPIRAN....................................................................................................

69 72

Universitas Indonesia x Aspek hukum..., Ramadhan Fansyuri Al Baqa, FH UI, 2012

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu bentuk dari lembaga keuangan, bank merupakan badan usaha yang kewajiban-kewajibannya berbentuk likuid, terutama dari simpanan

simpanan masyarakat serta instrumen-insrtrumen utang yang diterbitkannya.1 Bank dalam rangka menjalankan usahanya dipengaruhi oleh konsumen pengguna jasa perbankan atau nasabah yang dilayaninya. Beberapa bank dalam pelayanannya terhadap masyarakat yang cukup besar ini, mengkhususkan usahanya dengan melayani segmen pasar tertentu. 2 Beberapa bank dalam kegiatan usahanya berupa penerimaan simpanan maupun dalam hal pemberian kredit ada yang memberikan jasa-jasanya kepada nasabah yang berskala besar, maupun yang berskala kecil. Pemberian jasa oleh bank terhadap perusahaan-perusahaan besar atau institusi lebih dikenal dengan istilah wholesale banking atau corporate banking. Pelayanan kepada nasabah yang berskala kecil atau menengah disebut pula dengan retail banking ataupun consumer banking. Bank dalam melayani nasabahnya ada pula yang melakukan private banking, yaitu pelayanan yang dilakukan bank terhadap nasabah yang termasuk sebagai professional terkemuka ataupun orang-orang kaya yang lebih menyukai pelayanan secara khusus dari bank. Pada prakteknya, banyak bank yang memadukan kegiatan-kegiatan tersebut dalam pelayanannya.3 Dalam pelaksanaan interaksi antara bank dengan nasabah, selain

penyimpanan dan peminjaman dana dapat pula mengambil bentuk lain. Bentuk transaksi lain tersebut seperti misalnya jasa transfer dana, inkaso, maupun safe deposit box. Nasabah bank dapat pula memanfaatkan jasa bank untuk

1

Dahlan Siamat, Manajemen Bank Umum, ( Jakarta: Intermedia, 1993) hal. 1.

2

Ibid., hal. 13.

3

Ibid. Universitas Indonesia


2

mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi yang dikaitkan dengan produk bank (bancassurance) dan reksadana. 4

Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah tersebut, bukan suatu hal yang tidak mungkin apabila terjadi masalah yang apabila menjadi sengketa antara nasabah dengan tidak segera diselesaikan dapat berubah

bank. Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya masalah tersebut terutama disebabkan oleh empat hal, yaitu:

1. informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank; 2. kurangnya pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan; 3. ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana; 4. tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal masalah yang terjadi antara nasabah dengan bank.5 Maraknya kasus pembobolan rekening nasabah yang terjadi di beberapa bank akhir-akhir ini merupakan bukti timbulnya masalah yang terjadi antara bank dan nasabah. Beberapa di antaranya adalah: 1. kasus pembobolan kantor kas BRI Tamini Square pada tanggal 13 oktober 2010. Kerugian yang diderita diperkirakan sebesar Rp 29 miliar. Pembobolan ini melibatkan supervisor bank berinisial AM dan 4 tersangka lain dari luar bank. Modus yang digunakan adalah dengan membuka rekening atas nama tersangka lain, kemudian mentransfer uang ke dalam rekening tersebut; 2. kasus pencairan deposito dari rekening nasabah tanpa sepengetahuan

pemiliknya di Bank Mandiri. Modusnya dengan memalsukan tanda tangan nasabah pada slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Pada kasus pembobolan rekening nasabah yang dilaporkan 1 Februari 2011 ini

4

Muliaman D. Hadad, Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia, Paper yang disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta 16 Juni 2006, hal.1. 5

Ibid., hal. 2. Universitas Indonesia


3

diperkirakan nilai kerugian mencapai Rp 18 miliar, polisi menetapkan lima tersangka, salah satunya costumer service;6 3. pencairan deposito milik nasabah oleh pengurus bank tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera. Pada saat jatuh tempo, deposito tersebut tidak dapat dibayarkan. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, 7 dua komisaris, komisaris utama, dan marketing;

4. kasus yang terjadi pada Bank Danamon, dengan modus menarik uang kas

berulang-ulang dari kantor cabang pembantu Menara Bank Danamon. Tersangka merupakan teller Bank Danamon. Kasus yang dilaporkan 9 Maret 2011 ini diperkirakan dengan nilai kerugian Rp 1,9 miliar dan US$ 110 ribu; 5. kasus pada Panin Bank dengan modus penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank. Kejahatan ini dilakukan dengan cara memindahkan dana nasabah ke rekening tersangka tanpa sepengetahuan nasabah. Kejahatan ini dilakukan Kepala Operasional Panin Bank Cabang Metro Sunter, MAW. Kerugian yang diderita nasabah mencapai Rp 2,5 miliar; 6. kasus pembobolan yang dilakukan mantan relationship manager Citigold Citibank, Malinda Dee. Malinda Dee menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemiliknya

melalui slip penarikan kosong yang sudah

ditandatangani nasabah. Nilai kerugiannya sebesar Rp 17 miliar.8 Beberapa kasus yang terjadi di atas merupakan masalah yang terjadi dalam pelayanan perbankan di Indonesia. Bank yang seharusnya melindungi nasabah, justru merugikan nasabah dengan pembobolan rekening nasabah yang dilakukan oleh pegawai dari bank itu sendiri. Kedudukan pihak nasabah sebagai konsumen dan pihak bank sebagai pelaku usaha menjadikan bank harus bertanggung jawab

terhadap kerugian yang dialami nasabahnya, hal ini dapat terjadi karena bank kurang menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian, dan kurang memiliki pengawasan internal yang cukup untuk kompleksitas kegiatan usahanya. 6

“BARESKRIM Usut 8 Kasus Pembobolan Bank”, diakses pada tanggal 2 mei 2011. 7

Ibid.

8

“Pembobol Citibank Bernama Inong Melinda Bukan Melinda Dee”, diakses pada tanggal 8 desember 2011. Universitas Indonesia


4

Agar kasus-kasus yang demikian tidak terulang atau dapat diminimalisir, maka sudah seharusnya bank menjalankan kegiatan usahanya dengan prinsip kehatihatian dan meningkatkan pengawasan internalnya.9 Dari aspek hukum perlindungan konsumen, bank sebagai pelaku usaha seharusnya menjamin

keamanan rekening nasabahnya.

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka penulis melakukan penelitian untuk membahas masalah tersebut dan berusaha untuk mencari solusi

yang terbaik melalui penulisan skripsi ini yang berjudul “Aspek hukum perlindungan konsumen bagi nasabah bank terhadap pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank”.

1.2 Pokok Permasalahan Berdasarkan uraian mengenai latar belakang di atas, maka dapat dijabarkan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Bagaimanakah bentuk perlindungan konsumen terhadap nasabah bank terkait pembobolan rekening milik nasabah bank oleh pegawai bank tersebut? 2. Pelanggaran-pelanggaran hukum apakah yang dilakukan terkait pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank? 3. Pihak manakah yang memiliki tanggung jawab memberikan ganti rugi terhadap nasabah bank korban pembobolan rekening?

1.3 Tujuan Penelitian Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan

baru bagi penulis maupun pembaca terkait dengan permasalahan perlindungan konsumen bagi nasabah perbankan. Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui secara lebih mendalam bentuk-bentuk perlindungan konsumen yang diberikan pihak perbankan terhadap nasabahnya.

9

Sulistyandari, “Aspek Hukum Pembobolan Uang Nasabah Bank”, diakses pada tanggal 2 mei 2011. Universitas Indonesia


5

2. Mengetahui pelanggaran-pelanggaran hukum apakah yang dilakukan oleh pegawai bank dalam melakukan pembobolan rekening nasabah.

3. Mengetahui siapakah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap nasabah bank korban pembobolan rekening.

1.4 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa istilah dalam bidang hukum

yang definisinya adalah sebagai berikut. 1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. 10 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.11 Konsumen dalam skripsi ini adalah nasabah bank . 3. Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 12 4. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. 13 5. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. 14 6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit

10

Indonesia,Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999,LN No.42 Tahun 1999,TLN No.3821, Pasal.1 angka (1). 11

Ibid., Pasal. 1 angka (2).

12


13


14

Indonesia,Undang-Undang tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 tahun 1998. TLN No. 3790, Pasal 1 angka (16). Universitas Indonesia


6

dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.15

1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada

metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.16Adapun

dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut. 1. Tipe Penelitian Dalam skripsi tentang” Aspek hukum perlindungan konsumen bagi nasabah bank terhadap pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank” ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif, yang berbasis pada analisis norma hukum, dalam arti law as it is written in the books (dalam peraturan perundang-undangan).17 Pada tipe penelitian normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder.18 Dengan demikian, objek yang dianalisis adalah adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan penulisan skripsi ini. 2. Sifat Penelitian Sifat Penelitian adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bertujan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.19 Terkait dengan hal tersebut maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sebenarnya tentang perlindungan hukum

yang diberikan kepada nasabah bank dan menganalisisnya menggunakan undang-undang perlindungan konsumen dan juga peraturan terkait lainnya. 15


16

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press,1986), hal. 43.

17

Ronald Dworkin, Legal Research (Daedalus:Spring 1973), hal. 250.

18

Soerjono Soekanto, op.cit., hal. 52.

19



7

3. Data a. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Data sekunder ini terdiri dari: 1) Bahan hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat20,

yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,

Undang-undang

No.

10

Tahun

1998

Tentang

Perbankan,Undang-undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam skripsi ini. 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.21 Untuk bahan hukum sekunder, penulis menggunakan buku-buku, artikel-artikel baik dari surat kabar maupun internet yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan juga terkait dengan pembobolan rekening nasabah. b. Cara dan alat pengumpulan data Peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai cara untuk memperoleh data dalam upaya mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan studi dokumen terhadap data skunder. c. Analisis data Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut secara mendalam dan menyeluruh.22 Data sekunder yang diperoleh akan dikemukakan dan dianalisis untuk memperoleh

jawaban dari masalah yang diteliti.

20

Ibid., hal. 52.

21

Ibid.

22



8

1.6 Manfaat Teoritis dan Praktis

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya juga diharapkan akan bermanfaat untuk hukum perlindungan konsumen dan

memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang tertarik dengan masalah yang ditulis.

2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum apa saja yang dapat diperoleh bagi mereka yang menggunakan fasilitas perbankan.

1.7 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 bab. Bab 1

adalah

pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang dikemukakan, tujuan diadakannya penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, kegunaan teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan. Bab 2 adalah tinjauan umum perlindungan konsumen. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab hukum pelaku usaha dan ganti rugi kepada konsumen, penyelesaian sengketa konsumen, dan peraturan yang lain yang terkait dengan perlindungan konsumen. Bab 3 adalah tinjauan mengenai sistem pengawasan yang dilakukan bank

untuk menjamin keamanan simpanan nasabah di bank. Bab 4 adalah analisis aspek hukum perlindungan konsumen bagi nasabah bank terhadap pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank. Bab ini membahas mengenai beberapa kasus pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank, bentuk-bentuk perlindungan konsumen bagi nasabah, hak nasabah selaku konsumen dan tanggung jawab bank selaku pelaku usaha terkait dengan pembobolan rekening nasabah, pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan terkait pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank, dan pihak yang harus Universitas Indonesia


9

bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi terhadap nasabah bank korban pembobolan rekening.

Bab 5 merupakan penutup. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil analisis terhadap masalah yang dikemukakan, serta saran yang berhubungan dengan tema penulisan skripsi ini.

Universitas Indonesia


10

BAB 2 TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.1 Asas dan Tujuan Perlindungan konsumen Perlindungan

konsumen

diselenggarakan

sebagai

usaha

bersama

berdasarkan lima asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu: 1. asas manfaat, yang mengamanatkan bahwa segala upaya penyelenggaraan perlindungan konsumen haruslah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha;23 2. asas keadilan, maksud dari asas ini adalah agar partisispasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberi kesempatan pada konsumen dan pelaku usaha agar dapat memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya;24 3. asas keseimbangan, maksudnya adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;25 4. asas keamanan dan keselamatan konsumen, artinya adalah memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi;26 5. asas kepastian hukum, maksudnya adalah agar pelaku usaha dan konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan hukum dan negara menjamin kepastian hukum.

27

23

Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Penjelasan Pasal 2. 24

Ibid.

25

Ibid.

26

Ibid.

27

Ibid.

Universitas Indonesia Aspek hukum..., Ramadhan Fansyuri Al Baqa, FH UI, 2012

11

Pada prinsipnya ada tiga intisari tujuan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

1. memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya;

2. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk mendapatkan informasi itu;

3. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab.28

2.2 Pihak-Pihak Yang Terlibat 2.2.1 Konsumen Kata konsumen berasal dari bahasa Inggris yaitu consumer. Dalam bahasa Belanda, istilah konsumen disebut dengan consument. Konsumen secara harfiah adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembutuh.29Sebenarnya pengertian konsumen sendiri telah dirumuskan secara khusus dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu: “setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”30 Pengertian konsumen dalam ilmu tentang perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dapat diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu: 1. konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/jasa untuk tujuan tertentu;

2. konsumen antara, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/atau jasa lain untuk

28

Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2008) hal. 9. 29

N.H.T. Siahaan, Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk, cetakan 1, (Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005) hal. 23. 30

Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, op. cit., Pasal 1 angka 2.


12

memperdagangkannya dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha;

3. konsumen akhir, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga, rumah tangganya, makhluk

hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen akhir dapat pula dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

a. pemakai adalah setiap konsumen yang memakai barang yang tidak mengandung listrik atau elektronika, seperti pemakaian pangan, sandang papan, alat transportasi dan sebagainya; b. pengguna adalah setiap konsumen yang menggunakan barang yang mengandung listrik atau elektronika seperti penggunaan lampu listrik, radio, televisi, mesin ATM, komputer dan sebagainya; c. pemanfaat adalah setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa pelaku usaha, seperti jasa perbankan, jasa kesehatan, jasa pengacara, jasa pendidikan dan sebagainya.31

2.2.2

Pelaku Usaha Pengertian pelaku usaha telah dirumuskan secara khusus di dalam

Undang-undang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 butir 3 yaitu: “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melaui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”32 Pasal tersebut tidak berarti hanya para produsen pabrikan penghasil barang dan/atau jasa yang tunduk pada undang-undang ini, melainkan juga para rekanan,

31

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Cetakan III (Jakarta : Diadit Media, 2007), hal. 29. 32

Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, op. cit., Pasal 1 butir 3.


13

termasuk para agen, distributor serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi dan/atau jasa kepada masyarakat luas pendistribusian dan pemasaran barang

selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.33 Pelaku usaha dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pelaku usaha menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) dibagi menjadi tiga,

sebagai berikut.

a. Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai

kepentingan usaha seperti perbankan, usaha leasing dan lain-lain. b. Produsen yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/jasa dari barang-barang dan/jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan lain-lain). c. Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/jasa kepada masyarakat seperti pedagang retail, pedagang kaki lima, supermarket, toko dan lain-lain.34

2.2.3

Pemerintah Pemerintah sebagai pembuat kebijakan secara umum berperan dalam

melakukan

harmonisasi

peraturan,

dan

memfasilitasi

pihak-pihak

yang

berkepentingan untuk melakukan kerjasama serta melakukan pembinaan dan pengawasan. Terkait dengan peran melakukan pembinaan dan pengawasan, pemerintah memiliki tugas dan fungsi dalam bentuk sebagai berikut. 1. Pemerintah

bertanggung

jawab

atas

pembinaan,

penyelenggaraan

perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh menteri perdagangan dan/atau menteri teknis terkait. 2. Menteri

Perdagangan

melaksanakan

koordinasi

atas

penyelenggaraan

perlindungan konsumen. 3. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen meliputi upaya berikut.

33

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Gramedia, 2000) hal. 12. 34

ISEI, Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan Presiden Soeharto, (Jakarta: ISEI, 1990), hal. 8.


14

a. Terciptanya iklim usaha yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. b. Tumbuh kembangnya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya

Masyarakat dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. c. Meningkatnya

kualitas

Sumber

Daya

Manusia

dan

kegiatan

35 pengembangan perlindungan konsumen.

2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Secara umum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen antara lain sebagai berikut. 1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak ini untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.36 2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini, konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk. Demikian pula keputusan untuk memilih kualitas dan kuantitas jenis produk yang dipilihnya.37 3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa. Hak atas informasi ini sangat penting karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini, merupakan

salah satu bentuk cacat produk. Yaitu yang dikenal dengan cacat informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk.

35

Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, op. cit., Pasal 29.

36

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 41. 37

Ibid.


15

Karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya, serta terhindar dari kerugian akibat

kesalahan dalam penggunaan produk. Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk,

efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluarsa serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan baik secara lisan maupun tertulis baik yang dilakukan dengan mencantumkan pada

label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan oleh produsen baik melalui media cetak maupun elektronik.38 4. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk -produk tertentu. Apabila informasi yang diperoleh tentang produk tersebut kurang memadai, atau berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pernyataan/pendapat tentang suatu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan maupun secara kolektif baik yang disampaikan langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu misalnya melalui YLKI.39 5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan melalui jalur hukum.40

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar

38

Ibid.

39

Ibid., hal. 43.

40

Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, op. cit, Pasal 4 huruf e.


16

terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan dapat menjadi lebih kritis dan teliti dalam konsumen tersebut, konsumen akan

memilih suatu produk yang dibutuhkan.41 7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diperlakukan atau dilayani secara benar diskriminatif. Hak konsumen untuk

dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya.42

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.43 Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah mengakibatkan kerugian materi maupun yang non materi yang menyangkut diri (sakit, cacat bahkan kematian) konsumen. Untuk memperoleh hak ini, tentunya konsumen harus melalui prosedur tertentu, baik secara damai yang diselesaikan di luar pengadilan ataupun yang diselesaikan di dalam pengadilan.44 9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.45 Selain hak-hak seperti yang disebutkan di atas, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban seperi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, antara lain sebagai berikut. 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

41

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, op. cit., hal. 44.

42

Ibid.

43

Ibid.

44

45

Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, op. cit., Pasal 4 huruf h. Ibid., Pasal 4 huruh i.


17

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.46 Adanya

beberapa kewajiban konsumen tersebut, menunjukan bahwa

kepentingan pelaku usaha turut terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut untuk melindungi pelaku usaha yang sudah beritikad baik dengan menyampaikan secara

jelas petunjuk informasi dan pemakaian barang serta peringatan-peringatan tertentu. Pengaturan kewajiban memberikan konsekuensi bahwa pelaku usaha tidak bertanggung jawab apabila konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat lalai dalam menjalankan kewajibannya.

2.4 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hak-hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6. Pengaturan tersebut sebagai penyeimbang atas hak-hak yang telah diberikan kepada konsumen. Kepada pelaku usaha diberikan hak sebagai berikut. 1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik. 3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian

konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.47 Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha

46

47

Ibid., Pasal 5. Ibid., Pasal 6.


18

tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Untuk hak pelaku usaha yang tersebut dalam angka 2, 3, dan 4 di atas adalah hak pelaku usaha yang berhubungan dengan aparat pemerintah dan/atau BPSK dan Pengadilan.48 Sebagai bentuk harmonisasi dari diberikannya hak-hak bagi pelaku usaha, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

pada Pasal 7 memberikan kewajiban-kewajiban tertentu kepada pelaku usaha yaitu: 1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan; 3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif; 4. menjamin

mutu

barang

dan/atau

jasa

yang

diproduksi

dan/atau

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; 6. memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.49 Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya. Sehingga dapat

48 49

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, op.cit., hal. 50. Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, op. cit., Pasal 7.


19

diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan. Sebaliknya, konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian kewajiban penyampaian informasi yang barang dan/ atau jasa. Kemudian untuk

jelas, benar dan jujur dapat berbentuk representasi, peringatan, maupun yang berupa instruksi. Pelaku usaha yang memberikan informasi tidak benar, dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.50

Tim Hukum Perlindungan Konsumen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Tahun 1998, menafsirkan informasi yang benar, jelas dan jujur adalah sebagai berikut. 1. Benar artinya informasi tentang bahan-bahan baku, bahan penolong/tambahan, bahan pembuat barang dan/atau jasa wajib benar.51 2. Jelas berarti ungkapan informasi wajib jelas, tidak membingungkan/memuat dua arti dan memakai bahasa indonesia sesuai dengan undang-undang.52 3. Jujur artinya pembuat informasi wajib jujur dalam menyusun penjelasan terkait barang/jasanya.53

2.5 Larangan Bagi Pelaku Usaha Perbuatan yang dilarang bagi para pelaku usaha diatur dalam Bab IV Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari 10 Pasal, diatur mulai dari Pasal 8 sampai Pasal 17. Ketentuan Pasal 8 merupakan satusatunya ketentuan umum, yang berlaku secara general bagi kegiatan usaha dari para pelaku usaha pabrikan atau distributor di Negara Kesatuan Republik Indonesia.54

50

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, op.cit., hal. 54.

51

Az. Nasution, “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU No. 8Tahun 1999,”(Artikel MAPPI FHUI, maret 2003) http://www.pemantauperadilan.com, diakses mei 2011, hal. 17. 52

Ibid., hal. 18.

53

Ibid.

54

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op.cit., hal. 37.


20

Secara garis besar larangan yang dikenakan dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dibagi

dalam dua larangan pokok yaitu: yang tidak memenuhi syarat dan standar 1. larangan mengenai produk itu sendiri

yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen;

2. larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar atau tidak akurat yang menyesatkan konsumen.55

Pada Pasal 9 sampai dengan 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pada pokoknya berisi larangan bagi pelaku usaha dalam memasarkan produknya baik dalam mempromosikan maupun mengiklankan barang dan/atau jasa yang dapat menyesatkan konsumen dan juga melanggar etika.56

2.6 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pelaku usaha sebagai penghasil produk baik berupa barang dan/atau jasa, harus menjamin bahwa barang dan/atau jasa yang ditawarkannya sesuai dengan yang telah disepakati dengan konsumen. Apabila di kemudian hari muncul kerugian terhadap konsumen akibat barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan yang telah disepakati, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab penuh atas beban kerugian yang telah diderita oleh konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dari sepuluh Pasal tersebut, dapat dipilah sebagai berikut. 1. Tujuh Pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha;

2. Dua Pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 yang mengatur pembuktian;

55 56

Ibid., hal. 39. Ibid.


21

3. Satu Pasal, yaitu Pasal 23 yang mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi

kepada konsumen.57 Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak memberikan

rumusan yang jelas dan tegas tentang definisi dari jenis barang yang dapat secara hukum dapat dipertanggungjawabkan, dan sampai seberapa jauh suatu pertanggungjawaban atas barang tertentu dapat dikenakan bagi pelaku usaha

tertentu atas hubungan hukumnya dengan konsumen.58 Apabila kita tinjau kembali kepada asas umum dalam hukum perdata, dapat dikatakan bahwa siapapun yang tindakannya merugikan pihak lain, wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian tersebut. Perbuatan yang merugikan tersebut dapat lahir karena hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak ditepatinya suatu perjanjian atau kesepakatan yang telah di buat (yang pada umumnya dikenal dengan istilah “wanprestasi”); atau 2. Semata-mata lahir karena suatu perbuatan tersebut (atau yang dikenal dengan “perbuatan melawan hukum”).59

2.7 Penyelesaian Sengketa Suatu sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan atau pendapat antara para pihak tertentu dengan hal tertentu. Satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedang yang lain tidak merasa demikian. Oleh karena itu batasan sengketa konsumen menurut Az. Nasution, adalah suatu sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu.60

Beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu. Pertama, pihak konsumen yang bersengketa itu haruslah konsumen yang dimaksud dalam Undang-Undang

57

58 59

Ibid., hal. 65. Ibid., hal. 59. Ibid., hal. 62.

60

Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Cetakan III (Jakarta : Diadit Media, 2007), hal. 229.


22

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri,

keluarga, atau rumah tangganya, dan tidak untuk tujuan komersial. Dan yang kedua, produk yang disengketakan haruslah produk konsumen. Artinya, produk

itu merupakan barang dan/atau jasa yang umumnya dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan diri, keluarga, dan/atau rumah tangga konsumen.61

Dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi: “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini.”62 Berdasarkan Pasal 64 tersebut, setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan hukum positif, tetap dapat dipergunakan dalam upaya perlindungan konsumen. Pemberlakuan tersebut dapat dilakukan sepanjang peraturan perundang-undangan tersebut tidak diatur secara khusus atau bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebagai contoh misalnya sengketa konsumen antara penjual dan pembeli suatu barang dan/atau jasa, sengketa anatara penyedia jasa asuransi maupun perbankan dengan pengguna jasa asuransi atau pengguna jasa perbankan tersebut. Maka dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, termuat adagium lex specialis

derogat lex generalis yang berlaku dalam hubungan antara hukum umum dan hukum khusus perlindungan konsumen.63

61

Ibid.

62

Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, op. cit, Pasal 64.

63

Az. Nasution, op. cit., hal. 230.


23

Setiap sengketa konsumen pada umumnya dapat diselesaikan setidak tidaknya melalui 2 (dua) cara penyelesaian. Kedua cara penyelesaian tersebut,

yaitu: 1. penyelesaian sengketa secara damai;

2. penyelesaian sengketa melalui lembaga atau instansi yang berwenang.64 Selain kedua cara penyelesaian sengketa tersebut, masih banyak terdapat cara penyelesaian sengketa konsumen dalam bentuk lain. Akan tetapi apabila

diteliti dengan lebih mendalam, maka kesemuanya akan menjurus pada kedua bentuk penyelesaian tersebut. Kedua cara penyelesaian sengketa konsumen tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Penyelesaian sengketa secara damai membutuhkan kemauan dan kemampuan berunding untuk mencapai penyelesaian sengketa. Diperlukan waktu dan tenaga lebih banyak disamping pula dibutuhkan kesabaran dalam menjalankan upaya ini. Faktor-faktor internal seperti kepribadian dan gengsi perlu mendapat perhatian khusus. Sedangkan penyelesaian sengketa konsumen melalui instansi atau lembaga yang berwenang membutuhkan pengetahuan tentang tata cara dan aturan yang berlaku bagi sengketa tersebut.65 Masalah penyelesaian sengketa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam Bab X, terdiri dari empat Pasal, mulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. Para pihak yang bersengketa tidak ditutup kemungkinan dilakukan penyelesaian secara damai, yaitu yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen tanpa melalui pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan tidak bertentangan dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa:

1. setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum; 2. penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;

64

65

Ibid., hal. 232. Ibid.


24

3. penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang; 4. apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar

pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.66

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 45 tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut. 1. Adanya kerugian yang diderita oleh konsumen. 2. Gugatan dilakukan terhadap Pelaku Usaha. 3. Dilakukan melalui Pengadilan.67

2.7.1 Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang dibentuk untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. BPSK dibentuk di setiap Daerah Kota dan/atau Daerah Kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.68 Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: 1. melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 2. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

3. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 4. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;

66

67 68

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op.cit., hal. 79. Adrian Sutedi, op. cit., hal. 22. Ibid., hal. 25.


25

5. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; maupun tidak tertulis, dari konsumen 6. menerima pengaduan baik tertulis

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 7. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap

perlindungan konsumen;

8. memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran undang-undang ini;

9. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; 10. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 11. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen; 12. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 13. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.69 Pasal 52 ayat 1 di atas menyebutkan metode penyelesaian sengketa di BPSK terbagi tiga, yaitu: 1. konsiliasi, dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak pasif sebagai Konsiliator. Pihak yang bersengketa dipertemukan oleh BPSK kemudian penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak;70

2. mediasi, adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantara BPSK sebagai penasehat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Mediasi dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa didampingi oleh Majelis yang bertindak aktif sebagai Mediator;71

69 70

71

Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, op. cit., Pasal 52. Adrian Sutedi, op. cit., hal. 24. Ibid., hal. 25.


26

3. arbitrase, proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya dalam hal ini para pihak yang

penyelesaian kepada BPSK. Arbitrase dilakukan sepenuhnya dan diputuskan Arbiter.72 oleh Majelis yang bertindak sebagai

Penyelesaian sengketa konsumen tersebut, dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa yang dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK. Putusan yang dikeluarkan

BPSK dapat berupa perdamaian, gugatan ditolak, atau gugatan

dikabulkan. Dalam hal gugatan dikabulakan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewaiban yang harus dilakuka oleh pelaku usaha berupa pemenuhan ganti rugi dan/atau sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00.73Sengketa yang diselesaikan dengan cara-cara tersebut di atas, wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima di sekretariat BPSK.74

2.7.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Pengadilan Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan langsung melalui Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pelaku usaha dan konsumen.75 Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan ini dapat pula dilakukan apabila penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui BPSK dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.76Keberatan atas putusan BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK disampaikan. Selanjutnya Pengadilan Negeri wajib memutuskannya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung

72

Ibid.

73

Ibid.

74 75 76

Ibid., hal. 26. Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, op. cit, Pasal 45 ayat (2). Ibid., Pasal 45 ayat (4).


27

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan Negeri diterima. Selanjutnya Mahkamah Agung wajib memutus perkara dalam jangka

waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diajukan.77Hukum acara yang digunakan oleh Pengadilan mengacu pada ketentuan proses Peradilan Umum yang

berlaku dan harus memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 8 78 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

77 78

Ibid., Pasal 58. Ibid., Pasal 48.


28

BAB 3 SISTEM PENGAWASAN BANK UNTUK MENJAMIN KEAMANAN SIMPANAN NASABAH

3.1 Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Bank Bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk

menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah negara. Bank menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat. Apabila masyarakat percaya pada bank, maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank. Dengan demikian, bank menanggung risiko reputasi atau reputation risk yang besar. Bank harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank, sehingga bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Pelayanan yang baik menentukan tingkat kepercayaan nasabah terhadap suatu bank, dan juga merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap nasabah.79 Bank

Indonesia

sebagai

otoritas

pengawas

industri

perbankan

berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap nasabah dalam berhubungan dengan bank. Mengingat pentingnya permasalahan tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan upaya perlindungan nasabah sebagai salah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 januari 2004.80 API merupakan suatu cetak biru sistem perbankan nasional yang berfungsi

sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan dalam industri perbankan ke depan, yang merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan yang dirumuskan oleh API dilandasi oleh visi 79

“Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank”,diakses pada tanggal 30 mei 2012. 80

Muliaman D. Hadad, op.cit., hal. 2.


29

untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong

pertumbuhan ekonomi nasional.81Terdapat enam pilar dalam API yaitu: 1. menciptakan struktur perbankan yang sehat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;

2. menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan yang intensif; 3. menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing tinggi;

4. menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat industri perbankan nasional; 5. menciptakan infrastruktur yang mencukupi; dan 6. mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.82 Pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan di dalam pilar ke 6 (enam) API mencakup empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi independen, transparansi informasi produk, dan edukasi nasabah. Keempat aspek tersebut dituangkan kedalam empat program API, yaitu: 1. penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah; 2. pembentukan lembaga mediasi perbankan independent; 3. penyusunan standar transparansi informasi produk; dan 4. Peningkatan edukasi untuk nasabah.83 Keempat program di atas saling terkait satu sama lain dan secara bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak-hak nasabah.84 Bank Indonesia, selain mencanangkan perlindungan terhadap nasabah dengan API, memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan

terhadap kegiatan usaha perbankan di Indonesia. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 81

Kusumaningtuti, Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 69. 82

195.

83

84

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. Muliaman D. Hadad, op.cit., hal. 3. Ibid.


30

1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Kementrian,

karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan

tersebut Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.85 Bank Indonesia dalam rangka menjalankan fugsinya memerlukan manajemen organisasi yang rapi. Adapun fungsi dari manajemen itu sendiri terdiri dari empat, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Sebuah organisasi jika ingin terus berkembang maka harus menjaga keempat fungsi tadi dengan baik. Salah satu yang paling penting dalam fungsi manajemen adalah controlling atau pengawasan yang memang salah satu tugas dari Bank Indonesia. Tanpa disertai fungsi pengawasan, maka fungsi terdahulu tidak akan efektif.86 Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan tersebut, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bank Indonesia juga melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan baik dalam

bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Dalam keadaan normal, pengawasan ini dilakukan minimal setahun sekali. Hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah mengecek atau verifikasi serta melakukan pendalaman terhadap potensi permasalahan yang ditemukan dalam pengawasan tidak langsung. Dari hasil analisa data dan pengecekan langsung di 85

“Manajemen Pengawasan Bank Indonesia”, diakses pada tanggal 14 mei 2012. 86

Ibid.


31

lapangan tersebut, akan diperoleh profil risiko suatu bank. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan evaluasi terhadap

laporan yang disampaikan oleh bank. Pengawasan ini dilakukan oleh pengawas bank dengan meneliti dan menganalisis laporan-laporan berkala bank kepada

Bank Indonesia. Pengawas juga bisa mendapatkan informasi dari sumber-sumber 87 lain baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

Bank Indonesia selama ini selalu berpijak pada Undang-Undang No. 7

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 dalam hal pengaturan aspek kehati-hatian bank. Saat ini dengan telah berlaku efektifnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sejak tahun 2001, aspek pengaturan perbankan pun harus diperluas dengan mencakup aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank.88 UU Perlindungan Konsumen tersebut diberlakukan pada saat Bank Indonesia sedang berupaya keras untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada sistem

perbankan,

termasuk

didalamnya

rekapitalisasi

perbankan

dan

penyempurnaan berbagai ketentuan yang menyangkut aspek kehati-hatian.89

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Hukum

harus

mampu

mengintegrasikannya

sehingga

benturan-benturan

kepentingan itu dapat dicegah sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan

kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingankepentingan tersebut.90 Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu adalah suatu hal yang wajar 87

Ibid.

88

Muliaman D. Hadad, op. cit., hal. 2.

89

Ibid., hal. 3.

90

Hermansyah, op.cit., hal. 143.


32

apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.

Pemerintah telah melakukan upaya dalam rangka melindungi kepentingan nasabah bank. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selain perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.91

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut. 1. Perlindungan secara implisit (Impicit Deposit Protection), yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui: a. peraturan perundang-undangan di bidang perbankan; b. perlindungan yang dihasilkan oleh pembinaan dan pengawasan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia; c. upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap system perbankan pada umumnya; d. memelihara tingkat kesehatan bank; e. melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian; f. cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah; g. menyediakan informasi risiko pada nasabah.92

2. Perlindungan secara eksplisit (Explicit Deposit Protection), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

91

Ibid., hal. 145.

92

Ibid.


33

Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin diatur dalam Keputusan Presiden RI No. simpanan masyarakat, sebagaimana

26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.93

3.3 Perlindungan Tidak Langsung Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasbah penyimpan dana, adalah suatu perlindungan hukum yang

diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini merupakan suatu upaya pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini.94

3.3.1 Prinsip Kehati-hatian ( Prudential Principle) Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat, menjalankan usahanya dengan baik, dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998, dikemukakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas

terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang

93

Ibid., hal. 145-146.

94

Ibid., hal. 146.


34

perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.95 Pasal 2 Undang-undang mengatur keharusan penggunaan prinsip Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

kehati-hatian oleh perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya. Ketentuan dalam Pasal 2 tersebut tidak diubah oleh undang-undang perbankan yang baru, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan

kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian. Di dalam ayat (5) Pasal yang sama, diatur bahwa ketentuan mengenai kewajiban bank tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia. Artinya, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk menetapkan pengaturan mengenai pelaksanaan kewajiban bank untuk melakukan usaha sesuai degan prinsip kehati-hatian. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif. Semua itu diberikan oleh undang-undang dalam rangka memastikan dilaksanakannya prinsip kehati-hatian oleh bank dalam menjalankan usahanya.96

3.3.2 Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/Legal Lending Limit) telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan

Atas

Undang-Undang

97

No.

7

Tahun

1992

Perbankan. Ditetapkannya batas maksimum pemberian kredit

Tentang

baik dalam

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 maupun peraturan pelaksanaanya sematamata bertujuan untuk memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan 95

Ibid., hal. 147.

96

“Pengaturan Prinsip Kehatihatian”, diakses pada 29 mei 2012. 97



35

bank melalui penyebaran risiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai nasabah peminjam. Ketentuan batas maksimum pemberian kredit tersebut adalah

untuk mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu saja.98 Untuk mengurangi potensi kegagalan usaha sebagai akibat dari

konsentrasi penyediaan dana, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penyebaran dan diversifikasi portofolio penyediaan dana, terutama kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait sebesar

persentase tertentu dari modal bank. Mengingat terdapat hubungan yang signifikan antara kegagalan usaha bank dengan konsentrasi penyediaan dana, maka bank dilarang untuk memberikan penyediaan dana yang mengakibatkan pelanggaran BMPK. Disamping larangan dan pembatasan persentase tertentu dari permodalan, bank diwajibkan pula menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih prudent kepada pihak terkait maupun peminjam atau kelompok peminjam yang memiliki eksposur besar (large exposure). Hal utama dalam pengaturan BMPK yang dimaksud adalah : 1. penyediaan dana kepada pihak terkait ditetapkan maksimum 10% dari modal bank; 2. penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan pihak terkait maksimum 20% dari modal bank; 3. penyediaan dana kepada satu kelompok pemimjam yang bukan pihak terkait maksimum 25% dari modal bank secara operasional, mengingat bank dipengaruhi pula faktor eksternal, maka penyediaan dana dapat dikatakan tidak melanggar namun melampaui batas maksimumnya apabila disebabkan adanya penurunan modal bank, perubahan nilai tukar dan perubahan nilai wajar.99

98

99

Ibid., hal. 151.

“BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN (BMPK)” diakses 29 mei 2012.

KREDIT


36

3.3.3 Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Kewajiban Bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi

diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Tentang Perbankan. Ketentuan tersebut Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992

berhubungan erat dengan kewajiban bank untuk menyampaikan neraca dan perhitungan laba-rugi tahunan serta penjelasannya kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Adanya

ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyampaikan dan mengumumkan neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut, dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lain yang terkait dengan bank tersebut.100

3.3.4 Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Banyak alasan dan tujuan dilakukannya merger, akuisisi, dan konsolidasi oleh pelaku usaha terhadap badan usaha bank yang dimilikinya. Salah satu yang terpenting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan. Namun demikian, dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi di bidang perbankan tidaklah dapat dilakukan sebebas-bebasnya, tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undang yang terkait.101 Berkaitan dengan hal tersebut, menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bahwa dalam pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi harus memperhatikan kepentingan dari semua pihak, yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditor, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.102

100


101

Ibid.

102

Ibid., hal. 153-154.


37

Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa dalam rangka pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank kepentingan dari nasabah penyimpan

sebagai kreditor telah memperoleh perlindungan hukum.103

3.4 Perlindungan Langsung

Perlindungan secara langsung terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana

secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Mengenai perlindungan secara langsung ini, dapat dikemukakan dalam 2 (dua) hal yaitu hak preferen nasabah penyimpan dana dan lembaga asuransi deposito.104

3.4.1 Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditor yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan adalah yang harus didahulukan dalam hal menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.105 Berkaitan dengan hak preferen nasabah penyimpan dana, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan mengaturnya dalam Pasal 29 ayat (3) dan (4). Berkaitan dengan hak preferen dari nasabah penyimpan dana, dalam hal bank yang menyimpan dana masyarakat tersebut mengalami kegagalan atau kesulitan, maka

berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998, dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin

103

Ibid., hal. 154.

104

Ibid.

105

Ibid.


38

simpanan yang dikenal sebagai Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah sebagai Republik Indonesia.106 salah satu unit di Kementrian Keuangan

3.4.2 Lembaga Asuransi Deposito Misi dari lembaga asuransi deposito adalah untuk memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank. Sebenarnya lembaga jaminan asuransi ini telah diatur di dalam Peraturan

Pemerintah No. 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank, akan tetapi peraturan tersebut belum dilaksanakan.107 Untuk mengatasi Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 yang tidak dilaksanakan tersebut, maka dalam rangka memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan dana di bank, dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tanggal 26 Januari 1988 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat. Program penjaminan pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 untuk pelaksanaannya dibentuk Keppres No. 27 tahun 1998 dengan bentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan badan ini berfungsi sebagai pelaksana jaminan tersebut. sedangkan program jaminan untuk BPR dijabarkan dalam Keputusan Direksi Bank lndonesia No. 3l/166/KEP/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjamin Pemerintah Terhadap Kewajiban BPR dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 3l/67/DIR tanggal 11 Desember 1998 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pernbayaran BPR Syariah. Program-program penjaminan

tersebut hanya bersifat sementara yaitu hanya 2 (dua) tahun sampai tanggal 3l Januari 2000 dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 bulan.108 Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, 106

Ibid., hal. 156.

107

Antonius Suhadi, Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, (Palembang: Simbur Cahaya majalah ilmiah fakultas hukum sriwijaya, 2010), hal. 1970. 108

Ibid., hal. 1971.


39

dibentuklah lembaga penjamin simpanan. Dalam penyelenggaraan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, lembaga penjamin simpanan dapat

menggunakan skim, di antaranya skim dana bersama. Untuk merealisasikan Pasal 378 ayat (2) di dalam Undang-Undang Perbankan, maka diundangkanlah UndangUndang nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian ditetapkan lagi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang.109 Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan. Hal ini diatur dalam Pasat 4 huruf (i) Undang-Undang nomor 24 Tahun 2004. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2004,

LPS

ini

bertugas

merumuskan/menetapkan

kebijaksanaan

pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Akan tetapi yang harus diperhatikan semua bank yang menjalankan kegiatan usaha wajib menjadi peserta penjaminan. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (l) undang-undang tersebut. Untuk menjadi peserta penjaminan menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 disyaratkan bahwa setiap bank wajib untuk:110 1. menyerahkan dokumen sebagai berikut: a. salinan anggaran dasar dan/atau akta pendirian bank; b. salinan dokumen perizinan bank; c. surat keterangan tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh LPP yang dilengkapi dengan data pendukung;

d. surat pernyataan dari direksi, komisaris, dan pemegang saham bank, yang memuat: 1)

komitmen dan kesediaan direksi, komisaris, dan pemegang saham bank untuk mematuhi seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan LPS;

109

Ibid.

110

Ibid.


40

2)

kesediaan untuk bertanggung jawab secara pribadi atas kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;

3)

kesediaan untuk melepaskan dan menyerahkan kepada LPS segala

hak, kepemilikan,kepengurusan, dan atau kepentingan apabila bank menjadi Bank Gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau dilikuidasi.

2. membayar kontribusi kepesertaan sebesar 0,1% (satu perseribu) dari modal sendiri (ekuitas) bank pada akhir tahun fiskal sebelumnya atau dari modal disetor bagi bank baru; 3. membayar premi penjaminan; 4. menyampaikan laporan secara berkala dalam format yang ditentukan; 5. memberikan data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan penjaminan; dan 6. menempatkan bukti kepesertaan atau salinannya di dalam kantor bank atau tempat lainnya sehingga dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat.111 Simpanan yang dijamin menurut ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, simpanannya bertentuk giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut Pasal 1l ayat (l) undangundang tersebut, simpanan yang dijamin pada setiap nasabah pada suatu bank paling banyak l00 juta. Akan tetapi menurut ayat (2) nilai yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria-kriteria yang ditentukan dalam undang-undang. Kriteria yang tersebut dalam ayat (2) mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2009. 112

Apabila bank peserta penjaminan dicabut izin usahanya, LPS wajib membayar kepada nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya tersebut. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004. Di dalam Pasal 16 ayat (3) LPS wajib menentukan simpanan yang layak dibayar selambat-lambatnya dalam waktu 5 hari kerja, terhitung sejak verifikasi 111

Indonesia,Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No. 24 Tahun 2004, LN No. 96 tahun 2004. TLN No. 4420, Pasal 9. 112

Antonius Suhadi, op. cit., hal. 1972.


41

agar masyarakat penyimpan dana mengetahui. Menurut Pasal 16 ayat (6) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004, LPS mulai mengumumkan tanggal dimulainya pengajuan klaim penjaminan sekurang-kurangnya pada 2 (dua) surat kabar yang berperedaran luas. Jangka waktu pengajuan klaim perjanjian oleh nasabah

penyimpan kepada LPS adalah 5 (ima) tahun sejak izin usaha bank dicabut.113

3.5 Mekanisme Perlindungan Nasabah Bank

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap perbankan Indonesia dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perlindungan nasabah bank, maka terdapat mekanisme yang digunakan dalam perlindungan konsumen jasa perbankan atau nasabah bank. Beberapa mekanisme yang digunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut. 1. Pembuatan peraturan baru di bidang perbankan, atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan terhadap nasabah.114 2. Pelaksanaan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih ketat, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah bank.115 3. Meningkatkan perlindungan nasabah bank melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independent, peningktan transparansi informasi produk perbankan, dan edukasi bagi nasabah bank.116 4. Perlindungan nasabah deposan melalui lembaga asuransi deposito.117 5. Memperketat perizinan bank agar bank tersebut kuat dan memenuhi kelayakan agar dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya. Berdasarkan Peraturan

Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 Tentang Bank Umum, persyaratan yang

113

Ibid.

114

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1999),

115

Ibid.

116

Hermansyah, op. cit., hal. 212.

117

Munir Fuady, op. cit. hal. 106.

hal. 106.


42

harus dipenuhi apabila suatu bank akan didirikan berupa hal-hal sebagai berikut:

a. Susunan organisasi. b. Permodalan.

c. Kepemilikan.

d. Keahlian di bidang perbankan. e. Kelayakan rencana kerja.118

6. Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank yang secara langsung ataupun tidak langsung banyak juga betujuan untuk melindungi pihak nasabah bank. Pengaturan- pengaturan tersebut khusunya yang menyangkut dengan kegiatan bank yang mengatur tentang hal-hal sebagai berikut. a.

Ketentuan mengenai permodalan. Antara lain mengenai kecukupan modal atau yang disebut juga dengan Capital Adequate Ratio (CAR) yang diukur dari presentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).

b.

Ketentuan mengenai manajemen, merupakan penilaian kualitatif mengenai manajemen terhadap manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas.

c.

Ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif yang diukur dari tingkat kemampuan pengembaliannya dengan kategori lancer, kurang lancer, diragukan dan macet.

d.

Ketentuan mengenai likuiditas. Pengukurannya dilakukan melalui Cash Ratio atau Minimum Reserve Requirement. Adanya kesulitan likuiditas biasanya terjadi karena adanya tindakan yang disebut mismatch.

e.

Ketentuan mengenai rentabilitas. Pengukurannya dilakukan dengan cara penilaian kuantitatif melalui rasio perbandingan laba selama 12 (dua belas) bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode yang sama (Return on Assets atau ROA), dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional dalam periode satu tahun.

118

Ibid.


43

f.

Ketentuan mengenai solvabilitas.119

7. Ketentuan mengenai kesehatan bank menurut SK Direksi BI No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 april 1997 tentang ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank, menyatakan bahwa kesehatan suatu bank merupakan

kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa, maupun Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas bank.120Pengukuran yang dilakukan untuk menilai kesehatan bank adalah sebagai berikut.

a. Capital, Assets quality, Management quality, Earnings, dan Liquidity (CAMEL).121 b. Posisi Devisa Netto (Net Open Position) dengan tujuan untuk menghindari risiko nilai tukar (Exchange Rate Risk).122 c. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada: 1)

pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;

2)

anggota Dewan Komisaris;

3)

anggota Direksi;

4)

keluarga dari pihak pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari

modal disetor bank, anggota dewan komisaris, dan anggota

direksi

5)

pejabat bank lainnya; dan

6)

perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari para pihak pemegang saham yang memiliki 10% atau lebih dari

119

Ibid., hal. 107.

120

Widjanarto, Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003) hal.126. 121

Munir Fuady, op. cit., hal. 108.

122

Ibid.


44

modal disetor bank, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi dan keluarganya.123

8. Memperketat pengawasan bank dalam rangka meminimalkan risiko yang ada dalam bisnis perbankan. Pihak otoritas khususnya Bank Indonesia harus

meningkatkan kompetensi pemeriksa bank, meningkatkan koordinasi antara lembaga

pengawas,

mengembangkan

pengawasan

berbasis

risiko,

meningkatkan efektivitas enforcement, dan melakukan pembinaan terhadap

bank-bank yang ada, baik terhadap bank-bank pemerintah maupun bank-bank swasta.124 9. Perlindungan terhadap rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.125Pengertian dari rahasia bank itu sendiri yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.126 10. Perlindungan dari aparat bank yang tidak bertanggung jawab. Peran yang seharusnya dilakukan aparat bank antara lain : a. menghimpun dana masyarakat; b. menyalurkan dana masyarakat; c. melakukan tugas dalam rangka jasa perbankan.127 Terkait dengan pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank, maka diperlukan kecermatan dalam merekrut para pegawai bank.128 Guna mencegah ketidakjujuran tersebut, maka para pegawai bank wajib memahami. 1) Pasal 49 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai sanksi terhadap manipulasi pencatatan. 123

Indonesia,Undang-Undang tentang Perbankan, op. cit., Pasal 11 ayat (3).

124

Munir Fuady, op. cit., hal. 108.

125

Leden Marpaung, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan, (Jakarta: Djambatan, 2005), hal. 89. 126 127

128

Indonesia,Undang-Undang tentang Perbankan, op. cit., Pasal 1 angka (28). Leden Marpaung, op.cit., hal. 92. Ibid., hal. 129.


45

2) Pasal 49 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang menerima suatu imbalan.

3) Perlu dipertimbangkan agar pengangkatan pegawai selain melalui tes juga dilakukan penyumpahan.

4) Memberikan gaji yang memadai bagi pegawai. 5) Menetapkan jangka waktu yang pasti dalam setiap urusan yang bersifat pelayanan masyarakat.

6) Dilakukan pengawasan berjenjang terhadap pegawai, sehingga dapat segera diketahui apabila terjadi kesalahan.129

129

Ibid., hal. 130.


46

BAB 4 ANALISIS ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN NASABAH BANK (STUDI KASUS PEMBOBOLAN REKENING NASABAH OLEH PEGAWAI BANK)

4.1 Kasus Posisi

4.1.1 Pembobolan Rekening Nasabah Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Cabang Somba Opu Makassar

Darmawan Daraba adalah Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Makassar yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kanwil SRI No. Kep: 056 P-SDM/Bin /02 /1996 tanggal 12 Februari 1996, secara berturutturut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.130 Darmawan Daraba selaku Petugas Teller pada Kantor BRI Cabang Somba Opu Makassar telah melakukan penyimpangan dengan melakukan pencairan dan penarikan dana tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan nasabah terhadap 30 rekening nasabah BRI Cabang Somba Opu yang terdiri dari 2 rekening Deposito dan 28 rekening nasabah BRITAMA. Perincian perbuatan yang dilakukannya terhadap rekening Deposito nasabah adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pencairan Bilyet Deposito Nomor Rekening 34-01-3336.8 yang di buka pada tanggal 23 Maret 1999 atas nama Ny. Noorhayati Wiryoranoto H, sebesar Rp 100.000.000 dengan menggunakan Bilyet Deposito Nomor Seri

D13.4939785 di mana Bilyet sebelumnya dititipkan kepada Darmawan Daraba. Kemudian pada tanggal 13 juli 1999 sebelum jatuh tempo oleh Darmawan Daraba melalui Teller Yenni Lumanga dicairkan tanpa sepengetahuan nasabah dengan cara tandatangan nasabah dipalsukan dan dananya tidak diberikan kepada Ny. Noorhayati Wiryoranoto H, melainkan

130

Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 2141 K/PID.SUS/2010 tanggal 26 Mei 2011, hal. 2.


47

diambil sendiri oleh Darmawan Daraba. Untuk meyakinkan Deposan Ny.

Noorhayati Wiryoranoto H bahwa uang Depositonya ada di Bank, maka kepada Deposan diberikan Bilyet Deposito yang sudah terpakai yaitu Bilyet

Nomor Seri DB4940302 atas nama Dedi Kurniawan dengan nominal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibuka pada tanggal 23 maret 1999 yang telah diubah baik nama maupun nominalnya menjadi atas nama Ny.

Noorhayati Wiryoranoto H dengan nominal Rp 100.000.000. 2.

Pada tanggal 1 januari 2000, nasabah Ny. Noorhayati Wiryoranoto H, mendatangi Kantor BRI Cabang Somba Opu Makassar untuk mencairkan Depositonya dengan rekening Nomor 3401-3337 sebesar Rp 170.000.000. Uang pencairan Deposito tersebut seluruhnya diserahkan kepada Darmawan Daraba untuk dibukakan Rekening Deposito baru nominal Rp 220.000.000, dengan ditambah uang tunai sebesar Rp 50.000.000. Sehingga total dana yang disetor seluruhnya Rp 220.000.000. Uang deposan sebesar Rp 220.000.000 tersebut oleh Darmawan Daraba ternyata tidak dibukakan rekening baru untuk Ny. Noorhayati Wiryoranoto H, melainkan diambil dan digunakan sendiri oleh Darmawan Daraba. Untuk meyakinkan Deposan Ny. Noorhayati Wiryoranoto H bahwa seolah-olah benar telah dibukakan rekening Deposito baru sebesar Rp 220.000.000 oleh Darmawan Daraba, maka Deposan diberikan Bilyet yang sudah terpakai atas nama Muh. Azfar dengan nominal Rp 1.000.000 yang telah diubah baik nama maupun nominalnya menjadi atasa nama Ny. Noorhayati Wiryoranoto H dengan nilai nominal Rp 220.000.000. Jumlah dana Rekening Deposito No. 34-00-3336.8 milik Ny. Noorhayati Wiryoranoto H yang diambil dan digunakan untuk kepentingan pribadi Darmawan Daraba adalah Rp 100.000.000 + Rp 220.000.000 = Rp 320.000.000.131 Selain rekening Deposito tersebut, Darmawan Daraba melakukan pula

pencairan dan penarikan dana dari rekening nasabah BRITAMA tanpa sepengetahuan nasabah. Perincian mengenai rekening nasabah BRITAMA yang digelapkan oleh Darmawan Daraba adalah sebagai berikut. 1. Rekening Nomor: 330253090 atas nama Umar Leha sebanyak 25 kali pengambilan dengan perincian: 131

Ibid., hal. 3-5.


48

a. tanggal 17- 07- 2000 sebesar Rp 100.000.000;

b. tanggal 27- 07- 2000 sebesar Rp 85.000.000; c. tanggal 19- 10- 2000 sebesar Rp 25.000.000;

d. tanggal 23- 10- 2000 sebesar Rp 88.000.000; 60.000.000; e. tanggal 05- 12- 2000 sebesar Rp 43.000.000; f. tanggal 08- 12- 2000 sebesar Rp

g. tanggal 15- 01- 2001 sebesar Rp 45.000.000; h. tanggal 19- 01- 2001 sebesar Rp 59.000.000; i. tanggal 06- 02- 2001 sebesar Rp 50.000.000; j. tanggal 22- 02- 2001 sebesar Rp 25.000.000; k. tanggal 27- 02- 2001 sebesar Rp 55.000.000; l. tanggal 07- 03- 2001 sebesar Rp 57.000.000; m. tanggal 09- 03- 2001 sebesar Rp 25.000.000; n. tanggal 13- 03- 2001 sebesar Rp 11.000.000; o. tanggal 19- 03- 2001 sebesar Rp 25.000.000; p. tanggal 23- 03- 2001 sebesar Rp 50.000.000; q. tanggal 28- 03- 2001 sebesar Rp 15.000.000; r. tanggal 29- 03- 2001 sebesar Rp 44.000.000; s. tanggal 30- 03- 2001 sebesar Rp 20.000.000; t. tanggal 04- 04- 2001 sebesar Rp 20.500.000; u. tanggal 10- 04- 2001 sebesar Rp 49.000.000; v. tanggal 16- 04- 2001 sebesar Rp 24.000.000; w. tanggal 19- 03- 2001 sebesar Rp 4.000.000 ; x. tanggal 20- 04- 2001 sebesar Rp 10.000.000;

y. tanggal 30- 06- 2002 sebesar Rp 30.000.000. 2. Rekening Nomor: 330194548 atas nama Saharia Kallang sebanyak 1 kali pengambilan yaitu pada tanggal 05- 03- 2003 sebesar Rp 22.000.000. 3. Rekening Nomor: 330110644 atas nama Abdul Rasyid telah disalahgunakan sebesar Rp 37.321.800. 4. Rekening

Nomor:

330110008

atas

nama

Baharuddin

A

H,

telah

disalahgunakan sebesar Rp 114.429.434.


49

5. Rekening Nomor: 330142697 atas nama Baharuddin, telah disalahgunakan sebesar Rp 120.176.284.

6. Rekening Nomor: 330147043 atas nama Eddy Thamrin, sebanyak 2 kali pengambilan dengan perincian:

50.000.000; a. tanggal 13- 01- 2003 sebesar Rp 15.000.000. b. tanggal 10- 02- 2003 sebesar Rp

7. Rekening Nomor: 330193056 atas nama Tan Kok Lotisna, sebanyak 2 kali pengambilan dengan perincian: a. tanggal 30- 08- 2002 sebesar Rp 100.000.000; b. tanggal 17- 02- 2003 sebesar Rp 25.000.000. 8.

Rekening Nomor: 330201735 atas nama Gosal Oetama, sebanyak 1 kali pengambilan yaitu pada tanggal 11- 09- 2002 sebesar Rp 50.000.000.

9. Rekening Nomor: 330126299 atas nama Tan Kem Kaui, sebanyak 1 kali pengambilan yaitu pada tanggal 02- 01- 2003 sebesar Rp 15.000.000. 10. Rekening Nomor: 330130480 atas nama Paulus Sibian, sebanyak 1 kali pengambilan yaitu pada tanggal 03- 03- 2003 sebesar Rp 20.000.000. 11. Rekening Nomor: 330207066 atas nama Haji Gassing, telah disalahgunakan sebesar Rp 140.678.540. 12. Rekening Nomor: 330126455 atas nama Rosni, telah disalahgunakan sebesar Rp 15.278.640. 13. Rekening Nomor: 330120020 atas nama Drg. Eka Sitanaya, sebanyak 1 kali pengambilan yaitu pada tanggal 21- 03- 2002 sebesar Rp 26.300.000. 14. Rekening Nomor: 330177434 atas nama Ny. Noorhayati Darwis telah disalahgunakan sebesar Rp 7.370.766.

15. Rekening Nomor: 330117181 atas nama Ny. Noorhayati Darwis telah disalahgunakan sebesar Rp 6.008.375. 16. Rekening Nomor: 330145994 atas nama Diyah Yulianti, sebanyak 2 kali pengambilan dengan perincian: a. tanggal 28- 01- 2003 sebesar Rp 58.000.000; b. tanggal 06- 02- 2003 sebesar Rp 20.000.000. 17. Rekening Nomor: 330200503 atas nama Franky Sun Prayogo, sebanyak 4 kali pengambilan dengan perincian:


50

a. tanggal 10- 07- 2001 sebesar Rp 25.000.000;

b. tanggal 06- 08- 2001 sebesar Rp 17.000.000; c. tanggal 07- 01- 2002 sebesar Rp 11.000.000;

d. tanggal 21- 08- 2003 sebesar Rp 15.000.000. nama Franky Sun Prayogo, sebanyak 1 18. Rekening Nomor: 330200347 atas 04- 09- 2002 sebesar Rp 34.000.000. kali pengambilan yaitu pada tanggal

19. Rekening Nomor: 034301004021507 atas nama.Umrayani, sebanyak 1 kali pengambilan yaitu pada tanggal 23- 05- 2003 sebesar Rp 30.000.000. 20. Rekening Nomor: 330125129 atas nama Wagiyo S, sebanyak 1 kali pengambilan yaitu pada tanggal 05- 03- 2003 sebesar Rp 35.000.000. 21. Rekening Nomor: 330139615 atas nama Tjoa Tek Peng, telah disalahgunakan sebesar Rp 138.381.056. 22. Rekening Nomor: 330256470 atas nama Yuliana telah disalahgunakan Rp 90.000.000. 23. Rekening Nomor: 330202649 atas nama Norma P telah disalahgunakan sebesar Rp 8.000.000. 24. Rekening Nomor: 330199361 atas nama Arifuddin Hamarung, telah disalahgunakan sebesar Rp 100.000.000. 25. Rekening Nomor: 330111376 atas nama Rachmary, telah disalahgunakan sebesar Rp 61.000.000. 26. Rekening Nomor: 330129723 atas nama Muh Yahya, telah disalahgunakan sebesar Rp 20.000.000. 27. Rekening Nomor: 034301001132503 atas nama Retno Budiarti Farid telah disalahgunakan sebesar Rp 224.500.000.

28. Rekening Nomor: 330190519 atas nama Haris Taufid sebanyak 2 kali pengambilan dengan perincian: a.

tanggal 22- 07- 2002 sebesar Rp 80.000.000;

b.

tanggal 24- 07- 2002 sebesar Rp 20.000.000. 132

Berdasarkan data tersebut, jumlah dana rekening BRITAMA milik nasabah yang diambil dan digunakan oleh Darmawan Daraba adalah Rp 2.770.944.895 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan 132

Ibid., hal. 5-9.


51

ratus sembilan puluh lima rupiah), dan setelah diperhitungkan dengan bunga dan

pajak, maka jumlah keseluruhan yang disalahgunakan oleh terdakwa Darmawan Daraba sebesar Rp 3.041.316.031 (tiga miliar empat puluh satu juta tiga ratus

enam belas ribu tiga puluh satu rupiah). Total keseluruhan pencairan dan penarikan rekening nasabah yang dilakukan dan digunakan sendiri oleh Darmawan Daraba secara melawan hukum baik dari rekening Deposito maupun

rekening BRITAMA adalah sebesar Rp 320.000.000 + Rp 3.041.316.031 = Rp 3.361.316.031 (tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah).133

4.1.2 Pembobolan Rekening Nasabah Pada Citibank Kantor Cabang Citibank Landmark Jakarta Malinda Dee adalah seorang Senior Relationship Manager di Citibank Kantor Cabang Citibank Landmark Jakarta pada periode 27 Januari 2007 hingga 7 Februari 2011 yang diduga melakukan transfer tidak sah atau palsu dengan tidak diketahui atau diizinkan oleh nasabah yang bersangkutan. Transfer tersebut dilakukan dengan cara memberikan formulir transfer palsu atas nama sekitar 30 nasabah private banking yang ia kuasai untuk kemudian diberikan kepada teller bank Citibank dan selanjutnya dikirim ke rekening individu atau perusahaan yang sudah ia tunjuk sebanyak 117 kali transaksi.134 Modus yang digunakan Malinda Dee, yakni dengan menyalahgunakan kepercayaan para nasabah terhadap dirinya. Para nasabah private banking yang kaya dan sibuk tersebut diberikan blanko kosong untuk ditandatangani agar memudahkan transaksi. Namun ternyata Malinda Dee menggelapkan uang tersebut

133

sedikit-demi

sedikit

tanpa

disadari

pemilik

rekening

melalui

Ibid., hal. 9.

134

“Malinda Dee Didakwa Gelapkan Rp 40 Miliar”, diakses pada 22 juni 2012.


52

persekongkolan jahat dengan bawahannya Dwi Herawati, Novianty Iriane dan

Betharia Panjaitan selaku Head Teller Citibank.135 Kronologis kasus penggelapan dana nasabah Citibank tersebut adalah sebagai berikut.

tercatat sebagai karyawan di Citibank. 1. Sejak Agustus 1989, Malinda Dee Jabatan terakhir Malinda Dee di Citibank adalah sebagai Senior Relationship

Manager di Kantor Cabang Citibank Landmark Jakarta Selatan, dengan pangkat Vice President. Pangkat tersebut merupakan jabatan tertinggi untuk karyawan Citibank.136 2. Pada tanggal 25 Maret 2011, Mabes Polri mengungkap kasus penggelapan dana nasabah di Citibank atas laporan nasabah. Polisi menangkap Malinda Dee dan turut menyita sejumlah barang bukti, antara lain dokumen-dokumen transaksi dan 1 unit mobil merek Hummer-3 Luxury Sport Utility dengan nomor polisi B 18 DIK yang ditaksir seharga Rp 3,4 miliar. Cara yang dilakukan Malinda Dee dalam menggelapkan dana nasabahnya adalah dengan meminta teller Citibank bernama Dwi Herawati membantu melakukan pencatatan palsu beberapa transfer uang. Nilainya antara Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar. Catatan ini merupakan manipulasi transfer uang dari rekening nasabah ke rekening beberapa perusahaan milik Malinda Dee di dalam dan di luar Citibank.137 3. Pada tanggal 28 Maret 2011, Citibank mengeluarkan rilis. Seperti diungkapkan Director Country Corporate Affairs Head Citi Indonesia, Ditta Amahorseya, Citibank berkomitmen melindungi kepentingan nasabah. Termasuk secepatnya mengembalikan kerugian yang dialami oleh nasabah

135

“Kasus Melinda Dee Yang Sensasional”, diakses pada 22 juni 2012. 136

“Kronologis Kasus Malinda Dee” diakses pada 22 juni 2012 137

Ibid.


53

yang hilang melalui transaksi tidak sah di dalam rekening mereka secara adil dan tepat waktu.138

4. Pada tanggal 14 April 2011, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK) menyatakan ada dugaan 50 orang pejabat negara yang menjadi nasabah Malinda Dee dan diduga berasal dari pencucian uang hasil korupsi. Indonesian Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terhadap para pejabat negara tersebut.139 5. Pada tanggal 18 Agustus 2011, Malinda Dee kembali mendekam dalam Rumah Tahanan Bareskrim Mabes Polri setelah menjalani perawatan selama tiga bulan di rumah sakit.140 6. Pada tanggal 26 Agustus 2011, Jaksa Penuntut Umum menyatakan berkas perkara Malinda Dee lengkap (P21).141 7. Pada tanggal 8 Nopember 2011, terdakwa pembobol dana nasabah Citibank Malinda Dee menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa142 8. Pada tanggal 7 maret 2012, terdakwa penggelapan dana nasabah Citibank, Malinda Dee, divonis penjara delapan tahun dan denda Rp 10 miliar subsider tiga bulan penjara, sesuai putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sejumlah mobil mewah yang bisa dibuktikan demi hukum dimiliki Malinda Dee dengan cara ilegal, dinyatakan hakim disita demi negara.143 9. Pada tanggal 18 juni 2012, pihak Malinda Dee yang mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima putusan dari Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang tetap menghukum 138

Ibid

. 139

Ibid

. 140

Ibid.

141

Ibid.

142

Ibid.

143

“Delapan Tahun Penjara Bagi Malinda Dee”, diakses pada 22 juni 2012.


54

terdakwa kasus pencucian uang dan pidana perbankan Malinda Dee dengan

hukuman penjara delapan tahun. Putusan tersebut menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa waktu lalu sebagaimana tertuang

dalam putusan Nomor 134/pid/2012/PT DKI tanggal 22 Mei 2012. Sementara itu, terkait putusan tersebut, pihak Malinda Dee akan mengajukkan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung (MA).144

4.2 Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Nasabah Bank 4.2.1 Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak-hak konsumen di dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut. Diantaranya sebagai berikut. 1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/dan atau jasa. 145 Apabila hak ini dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada para nasabah BRI Cabang Somba Opu Makassar, yang menjadi korban penggelapan dana nasabah oleh Darmawan Daraba selaku pegawai pada bank tersebut, maka hak ini telah diabaikan oleh bank sebagai pelaku usaha. Para nasabah yang dalam mengkonsumsi jasa perbankan mengharapkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dana yang disimpannya tidak mendapatkan hak tersebut. Hal ini menunjukan BRI Cabang Somba Opu Makassar telah lalai dalam memenuhi kewajibannya terhadap nasabah dalam kasus tersebut. Pihak bank selaku pelaku usaha tidak mampu menjamin keamanan simpanan nasabah karena justru pegawai bank tersebut menggelapkan dana para nasabah. Dalam kasus pembobolan rekening nasabah oleh Malinda Dee hak ini telah lalai pula diberikan oleh pelaku usaha terhadap konsumennya. Citibank tidak dapat

144

“PT DKI Tetap Vonis 8 Tahun, Melinda Dee Ajukan Kasasi”, diakses pada 22 juni 2012. 145

Indonesia, Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen, op. cit., Pasal 4 huruf a.


55

memberikan rasa aman terhadap para nasabah private banking yang justru

dananya digelapkan oleh pegawainya yaitu Malinda Dee. 2. Hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. 146

Hak nasabah untuk diperlakukan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif telah lalai dipenuhi oleh BRI Cabang Somba Opu Makassar karena telah melakukan tindakan-tindakan yang pegawainya yaitu Darmawan Daraba

tidak jujur dengan membohongi nasabah seperti halnya terhadap Ny. Noorhayati Wiryoranoto H yang merupakan nasabah pemilik rekening deposito. Darmawan Daraba melakukan pencatatan transaksi palsu dengan menyerahkan bilyet palsu sebagai bukti transaksi dan menggelapkan dana Ny. Noorhayati Wiryoranoto H dan penggelapan dana yang terjadi dengan rekening nasabah BRITAMA. Cara yang dilakukan Darmawan Daraba untuk mengambil dan mengeluarkan dana dari nasabah rekening BRITAMA tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan adalah sebagai berikut. a. Memalsukan tandatangan nasabah pada slip penarikan. b. Meminta fiat override kepada pejabat yang lebih tinggi yaitu Operator Officer, Supervisor, Asistent Manager Operasional atas pencairan dana nasabah yang melampaui kewenangannya (nominal di atas Rp. 5.000.000) tanpa melampirkan buku simpanan. c. Menetapkan sendiri perhitungan bunga atas simpanan nasabah melebihi suku bunga resmi yang ditetapkan oleh Bank rata-rata sebesar 15% sampai dengan 15,5% per tahun. Melakukan pencatatan/pembukuan transaksi keuangan secara manual di luar sistem yang berlaku di BRI.147 Pada kasus Citibank, hak nasabah untuk diperlakukan secara benar dan jujur dan tidak diskriminatif tidak dipenuhi oleh Citibank. Seperti halnya kasus yang terjadi pada BRI Cabang Somba Opu Makassar, dalam kasus Citibank ini Malinda Dee yang merupakan seorang Senior Relationship Manager menggelapkan

dana

nasabah

private

banking

Citibank

dengan

menyalahgunakan kepercayaan nasabah dengan cara menggunakan blanko 146

Ibid., Pasal 4 huruf g.

147

Putusan Mahkamah Agung, op. cit., hal. 21-22.


56

kosong yang sudah ditandatangani nasabah dan melakukan transaksi dengan

blanko tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dengan melakukan transfer uang dari rekening nasabah ke rekening beberapa perusahaan milik Malinda Dee di dalam dan di luar Citibank.

4.2.2 Perlindungan Terhadap Nasabah Bank Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Selain hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan mengatur pula mengenai perlindungan bagi nasabah bank dalam hal pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank. Hal ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai berikut. “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; c. mengubah,

mengaburkan,

menyembunyikan,

menghapus,

atau

menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurangkurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar


57

rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”148

Pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap nasabah bank dari itikad

buruk yang mungkin dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, ataupun Pegawai bank terhadap simpanan nasabah di bank. Apabila pasal tersebut dikaitkan dengan kasus pembobolan rekening

nasabah di BRI Cabang Somba Opu Makassar, maka tindakan yang dilakukan oleh Darmawan Daraba dalam menggelapakan dana para nasabah yaitu: 1. memalsukan tandatangan nasabah pada slip penarikan; 2. meminta fiat override kepada pejabat yang lebih tinggi yaitu Operator Officer, Supervisor, Asistent Manager Operasional atas pencairan dana nasabah yang melampaui kewenangannya (nominal di atas Rp. 5.000.000) tanpa melampirkan buku simpanan; 3. menetapkan sendiri perhitungan bunga atas simpanan nasabah melebihi suku bunga resmi yang ditetapkan oleh Bank rata-rata sebesar 15% sampai dengan 15,5% per tahun; 4. melakukan pencatatan/pembukuan transaksi keuangan secara manual di luar sistem yang berlaku di BRI.149 Tindakan Darmawan Daraba memalsukan tandatangan nasabah untuk melakukan penarikan dana baik dari rekening Deposito maupun rekening BRITAMA, telah memenuhi unsur di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a. yaitu dengan sengaja membuat pencatatan palsu mengenai penarikan dana pada rekening nasabah BRI Cabang Somba Opu Makassar. Begitu juga halnya pada saat Darmawan Daraba membuat Bilyet Deposito palsu sebagai bukti transaksi yang diserahkan kepada Ny. Noorhayati Wiryoranoto H. Begitu juga halnya dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b. Tindakan Darmawan Daraba yang dengan sengaja tidak memasukkan pencatatan transaksi yang dilakukan oleh Ny. Noorhayati Wiryoranoto H pada saat menyetor Rp. 220.000.000 untuk dibukakan rekening deposito baru melainkan diambil dan digunakan sendiri. Sedangkan Tindakan Darmawan Daraba yang dengan sengaja menetapkan sendiri perhitungan bunga atas 148

Indonesia,Undang-Undang tentang Perbankan, op. cit., Pasal 49 ayat (1)

149

Putusan Mahkamah Agung, op. cit., hal. 21-22.


58

simpanan nasabah dan melakukan pencatatan di luar sistem yang berlaku di BRI

telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c. Pada kasus di Citibank, Apabila pasal tersebut dikaitkan dengan kasus pembobolan rekening

nasabah di Citibank yang dilakukan oleh Malinda Dee, maka Malinda Dee telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a. Malinda palsu dengan bentuk blanko transfer atas Dee dengan sengaja membuat pencatatan

nama sekitar 30 nasabah yang ia kuasai untuk kemudian diberikan kepada teller bank Citibank dan selanjutnya dikirim ke rekening individu atau perusahaan yang sudah ia tunjuk sebanyak 117 kali transaksi. Terjadinya hal tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan internal Citibank yang akhirnya merugikan nasabah selaku konsumen pengguna jasa perbankan.

4.3 Pelanggaran-Pelanggaran Hukum yang Dilakukan Terkait Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank 4.3.1 Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Yang Terjadi Pada Kasus BRI Cabang Somba Opu Makasar Dalam kasus pembobolan rekening nasabah BRI Cabang Somba Opu Makassar, pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi adalah sebagai berikut. 1. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana tecantum dalam Pasal 4 huruf a dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh BRI Cabang Somba Opu terhadap nasabahnya. 2. Pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) tersebut mengatur diantaranya mengenai kewajiban bank untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam kasus BRI Cabang Somba Opu, Darmawan Daraba dalam melakukan penggelapan dana nasabah dengan meminta fiat override kepada pejabat yang lebih tinggi yaitu Operator Officer, Supervisor, Asistent Manager Operasional atas pencairan dana nasabah yang melampaui kewenangannya (nominal di atas Rp. 5.000.000) tanpa melampirkan buku simpanan. Hal tersebut menunjukan BRI Cabang Somba Opu tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya.


59

3. Pelanggaran terhadap Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan oleh Darmawan Daraba, selaku pegawai pada BRI Cabang Somba Opu Makassar.

(1) juncto Pasal 18 ayat (1) Undang4. Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Darmawan Daraba, Pasal 49 ayat (1) merupakan dakwaan kedua primer. Dakwaan kesatu primer terhadap Darmawan Daraba adalah Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.150BRI Cabang Somba Opu Makassar merupakan Badan Usaha Milik Negara, sehingga perbuatan Darmawan Daraba merugikan keuangan Negara dan didakwa dengan Pasal mengenai tindak pidana korupsi.151 Hingga tingkat kasasi, Mahkamah Agung memutus Darmawan Daraba terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana korupsi.152

4.3.2 Pelanggaran-Pelanggaran Hukum Yang Terjadi Pada Kasus Citibank Kantor Cabang Citibank Landmark Jakarta Pada kasus pembobolan rekening nasabah Citibank Kantor Cabang Citibank Landmark Jakarta yang dilakukan oleh Malinda Dee selaku Senior Relationship Manager Citibank, pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi adalah sebgai berikut. 1. Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen sebagaimana tecantum dalam Pasal 4 huruf a dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen oleh Citibank Kantor Cabang Citibank Landmark Jakarta terhadap nasabahnya. 150

Putusan Mahkamah Agung, op. cit., hal. 9.

151

Ibid.

152

Ibid., hal. 56.


60

2. Pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

Tentang Perbankan. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) oleh Citibank Kantor Cabang Citibank Landmark Jakarta. Pasal tersebut mengatur diantaranya mengenai

kewajiban bank untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip kehati hatian. Prinsip tersebut tidak dijalankan dengan baik oleh Citibank Kantor Cabang Citibank Landmark Jakarta, karena pegawainya yaitu Malinda Dee

melakukan penggelapan dana terhadap nasabahnya. 3. Pelanggaran terhadap Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan oleh Malinda Dee, selaku pegawai pada Citibank Kantor Cabang Citibank Landmark Jakarta. Dalam sidang di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dakwaan primer oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Malinda Dee adalah Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.153 Pada tanggal 7 maret 2012, Malinda Dee divonis penjara delapan tahun dan denda Rp 10 miliar subsider tiga bulan penjara, sesuai putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.154 Pada tanggal 18 juni 2012, pihak Malinda Dee yang mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima putusan dari Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang tetap menghukum terdakwa kasus pencucian uang dan pidana perbankan Malinda Dee dengan hukuman penjara delapan tahun. Putusan tersebut menguatkan putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 134/pid/2012/PT DKI

153

Melinda Dee Dituntut 13 Tahun Penjara, diakses pada tanggal 2 juli 2012. 154

“Delapan Tahun Penjara Bagi Malinda Dee”, diakses pada 22 juni 2012.


61

tanggal 22 Mei 2012. Sementara itu, terkait putusan tersebut, pihak Malinda

Dee akan mengajukkan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung (MA)155

4.4 Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memberikan Ganti Rugi Pembobolan Rekening Terhadap Nasabah Bank Korban 4.4.1 Hubungan Hukum Antara Bank Selaku Pelaku Usaha dan Nasabah

Bank Selaku Konsumen

Hubungan hukum antara bank dan nasabah didasarkan atas suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5, 17, dan 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Hubungan tersebut yaitu: 1. hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan adalah hubungan yang terjadi karena nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang bersangkutan, dan dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana;156 2. hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur berdasarkan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998, hubungan bank dengan nasabah debitur didasarkan pada perjanjian bank dengan nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan dari bank berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu.157 Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan konsumen, maka hubungan bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Nasabah termasuk dalam pengertian konsumen karena menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 155

“PT DKI Tetap Vonis 8 Tahun, Melinda Dee Ajukan Kasasi”, diakses pada 22 juni 2012. 156

Indonesia,Undang-Undang tentang Perbankan, op. cit., Pasal 1 angka 17.

157

Ibid., Pasal 1 angka 18.


62

Tentang Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa dari bank.158

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam

masyarakat baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dapat disimpulkan bahwa nasabah bank dan tidak untuk diperdagangkan. Maka 159 merupakan konsumen pengguna jasa perbankan.

Pengertian bank di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat.160 Berdasarkan pengertian tersebut, maka bank termasuk dalam pelaku usaha. Hal ini dikarenakan pengertian pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya merupakan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.161

4.4.2 Pihak Yang Bertanggung Jawab Pemberian ganti rugi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf h tentang hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.162 Hak ini sesuai dengan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) di mana 158

Ibid., Pasal 1 angka 16

159

Indonesia, Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen, op. cit., Pasal 1 angka

160

Indonesia,Undang-Undang tentang Perbankan, op. cit., Pasal 1 angka 2.

161

Indonesia, Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen, op. cit., Pasal 1 ayat

162

Ibid., Pasal 4 huruf h.

2.

(3).


63

pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,

pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagankan.163

Apabila ditinjau dari aspek hukum perdata, Pasal 1365 Kitab Undang mengatur mengenai kewajiban mengganti Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

kerugian apabila memenuhi unsur pada Pasal 1365. Unsur tersebut yaitu: 1. perbuatan melawan hukum;

2. kesalahan; 3. kerugian; 4. hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.164 Sedangkan pada Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, akan tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya.165 Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Dalam kasus BRI Cabang Somba Opu dan Citibank Kantor Cabang Citibank Landmark Jakarta, unsur-unsur tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan oleh Darmawan Daraba dan Malinda Dee. Keduanya telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan kewajiban mereka sebagai pegawai, yaitu dengan menggelapkan dana nasabahnya. 2. Unsur kesalahan telah terpenuhi oleh keduanya karena melakukan perbuatan melawan hukum tersebut secara sengaja.

3. Unsur kerugian adalah mengenai kerugian yang timbul karena perbuatan melawan

hukum.

Perbuatan

Darmawan

Daraba

dan

Malinda

Dee

mengakibatkan kerugian pada para nasabah korban pembobolan rekening

163

Ibid., Pasal 19 ayat (1).

164

Adrian, Sutedi, op.cit., hal. 215.

165

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1367.


64

nasabah di BRI Cabang Somba Opu Makassar dan Citibank Kantor Cabang Citibank Landmark Jakarta.

4. Hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur ini telah terpenuhi karena akibat perbuatan Darmawan Daraba Cabang Somba Opu telah mengakibatkan menggelapkan dana nasabah di BRI Begitu pula halnya dengan yang terjadi kerugian bagi para nasabah tersebut.

pada kasus pembobolan rekening nasabah Citibank Kantor Cabang Citibank Landmark oleh Malinda Dee. Terpenuhinya unsur-unsur tersebut menunjukan telah terjadi perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada para nasabah korban pembobolan rekening. Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, akan tetapi juga kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya menunjukan bahwa bahwa bank sebagai pihak yang mengangkat pegawai untuk mewakili urusan mereka dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian para nasabah pembobolan rekening yang dilakukan oleh pegawainya. Dalam kasus BRI Cabang Somba Opu Makassar pihak BRI Cabang Somba Opu Makassar telah mengambil alih tanggung jawab pembayaran terhadap kerugian yang dialami oleh para nasabahnya tersebut. Tindakan tersebut merupakan upaya bank untuk menjaga kepercayaan para nasabah sehingga menjamin dana nasabah sampai nilai tertentu.166 BRI Cabang Somba Opu Makassar telah memenuhi ganti kerugian terhadap nasabahnya yang menjadi korban pembobolan rekening oleh Darmawan Daraba. Akibat perbuatan Darmawan Daraba, Negara dirugikan dan dibebankan kepada BRI Cabang Somba Opu Makassar sebesar Rp. 3.361.316.031 (tiga miliar tiga ratus enam puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu tiga puluh satu rupiah).167 Pihak BRI Cabang Somba Opu Makassar juga telah membayar

166

Mahkamah Agung, op. cit.,hal. 54.

167

Putusan Mahkamah Agung, op. cit., hal. 9.


65

jumlah kerugian yang diderita para nasabah pemilik deposito sebagai akibat dari perbuatan pegawainya tersebut.168

Seperti halnya pada kasus pembobolan rekening nasabah yang dilakukan

oleh Darmawan Daraba pada BRI Cabang Somba Opu Makassar, dalam kasus KUHPerdata tersebut, Citibank sebagai Citibank berdasarkan pada Pasal 1367 pelaku usaha yang mengangkat Malinda Dee sebagai pegawai untuk mewakili

urusan mereka adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap nasabah korban pembobolan rekening. Dalam kasus Citibank pada konfrensi pers mengenai kasus Malinda Dee pada hari kamis 17 November 2011 di Jakarta, Otto Hasibuan selaku kuasa hukum Citibank menyatakan pihak Citibank akan mengganti semua kerugian nasabah akibat penggelapan uang yang dilakukan oleh Melinda Dee sebagai mantan pegawai bank tersebut. Semua kerugian nasabah akan diganti 100 persen dana beserta bunga akan ditanggung Citibank. Ia menyatakan sudah 90 persen dari jumlah nasabah yang dinilai mengalami kerugian mendapat penggantian dari Citibank. Sisanya sebanyak 10 persen masih dalam proses perhitungan.169Hingga saat ini Citibank menyatakan telah mengganti dana nasabah yang dibobol oleh Malinda Dee, akan tetapi masih ada satu nasabah yang masih dalam proses penyelesaian yaitu Mirta Kartohadiprodjo sebagaimana diungkapkannya kepada media pada 8 Mei 2012.170 Hubungan hukum antara nasabah bank dan bank yang merupakan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, memberikan nasabah perlindungan hukum dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen. Dalam hal nasabah bank selaku konsumen jasa perbankan mengalami kerugian akibat kelalaian yang dilakukan bank selaku pelaku usaha, maka nasabah dapat mengajukan tuntutan ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 168

169

Ibid., hal. 53.

“Citibank Bakal Ganti Kerugian Nasabah Malinda diakses pada 22 juni 2012.

Dee”,

170

“Citibank Belum Ganti Korban Melinda”, diakses pada 22 juni 2012.


66

Perlindungan Konsumen.171Tuntutan ganti rugi nasabah terhadap bank dapat

dilakukan melalui lembaga yang menangani sengketa antara konsumen dan pelaku usaha maupun melalui peradilan umum.172Nasabah dapat memilih penyelesaian

sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sengketa melalui BPSK dianggap tidak (BPSK).173Apabila upaya penyelesaian

berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak, maka dapat diajukan penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan.174 Keberatan atas putusan BPSK dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan BPSK disampaikan. Selanjutnya Pengadilan Negeri wajib memutuskannya dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan Pengadilan Negeri diterima. Selanjutnya Mahkamah Agung wajib memutus perkara dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diajukan.175Hukum acara yang digunakan oleh Pengadilan mengacu pada ketentuan proses Peradilan Umum yang berlaku dan harus memperhatikan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.176

171

Indonesia, Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen, op. cit., Pasal 19 ayat

172


173


174


175

Ibid., Pasal 58.

176

Ibid., Pasal 48.

(1).


67

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan atas penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bentuk perlindungan konsumen terhadap nasabah bank korban pembobolan rekening oleh pegawai bank sebagaimana kasus yang terjadi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Somba Opu Makassar dan Citibank Kantor Cabang Citibank Landmark Jakarta, adalah dengan adanya ketentuanketentuan yang memberikan perlindungan terhadap nasabah bank sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut di antaranya mengatur mengenai hak-hak konsumen pada Pasal 4, mengenai kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7, dan mengenai tanggung jawab pelaku usaha pada Pasal 19 yang memberikan perlindungan terhadap nasabah bank selaku konsumen pengguna jasa perbankan. Bentuk perlindungan terhadap nasabah bank terdapat pula dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Di dalam Undang-Undang tersebut, terutama pada Pasal 49 ayat (1) mengatur mengenai larangan bagi anggota dewan komisaris, direksi ataupun pegawai bank melakukan pencatatan palsu mengenai dokumen transaksi ataupun mengenai dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank.

2. Pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi dalam kasus pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank adalah: a. pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada Pasal 4 huruf a dan g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; b. pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;


68

c. pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) Undang sebagaimana telah dirubah dan ditambah Undang Nomor 31 Tahun 1999

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelanggaran terhadap Pasal ini terjadi pada kasus

BRI Cabang Somba Opu Makassar. 3. Pihak yang bertanggung jawab melakukan ganti rugi dalam kasus pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank adalah bank. Bank selaku pelaku usaha

memiliki tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Tanggung jawab Bank sebagai pelaku usaha untuk melakukan ganti rugi, diatur pula dalam Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf h mengenai hak-hak konsumen, Pasal 7 huruf f mengenai kewajiban pelaku usaha, dan Pasal 19 mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

5.2 Saran Dari beberapa kesimpulan yang telah diuraikan, maka diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi perlindungan terhadap nasabah bank. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bank Indonesia sebagai regulator seharusnya dapat mengantisipasi dan memperketat pengawasan internal pihak bank, agar usaha pembobolan rekening nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank dapat dihindari. 2. Para pejabat yang berwenang di bank harus tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya melaksanakan sistem dan prosedur yang berlaku di bank.

3. Bank seharusnya melakukan pengawasan berjenjang terhadap pegawai bank, agar dapat segera diketahui apabila terjadi kesalahan. 4. Bank menyediakan sistem informasi yang dapat diakses nasabah bank mengenai transakasi dan simpanan dana nasabah di bank, agar nasabah bank dapat segera mengetahui apabila ada kejanggalan dalam pencatatan simpanan dananya di bank.


69

DAFTAR PUSTAKA

Buku Dworkin, Ronald. Legal Research. Daedalus: Spring 1973.

Fuady, Munir. Hukum Perbankan Modern. Buku Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1999.

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana, 2005. ISEI. Penjabaran Demokrasi Ekonomi, Sumbangan Pikiran Memenuhi Harapan Presiden Soeharto. Jakarta: ISEI, 1990. Kusumaningtuti, Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers, 2008. Marpaung, Leden. Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan. Jakarta: Djambatan, 2005. Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. Nasution, Az. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar. Cetakan III Jakarta: Diadit Media, 2007. Siahaan, N.H.T. Hukum Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk. Cetakan 1. Bogor: Grafika Mardi Yuana, 2005. Siamat, Dahlan. Manajemen Bank Umum. Jakarta: Intermedia, 1993. Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1986. Sutedi, Adrian. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Bogor:Ghalia Indonesia, 2008. Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. Hukum Tentang Perlindungan Konsumen . Jakarta: Gramedia, 2000. Widjanarto, Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003. Peraturan Indonesia. Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No.8 Tahun 1999,LN No.42 Tahun 1999,TLN No.3821.


70

------------. Undang-Undang tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 tahun 1998. TLN No. 3790. ------------. Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No. 24 Tahun 2004, LN No. 96 tahun 2004. TLN No. 4420. ------------. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 25. Jakarta: Pradnya Paramita, 1992. Artikel Hadad, Muliaman D. Perlindungan dan Pemberdayaan Nasabah Bank dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. Paper yang disampaikan pada diskusi Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Jakarta 16 Juni 2006.

Suhadi, Antonius. Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana. Palembang: Simbur Cahaya majalah ilmiah fakultas hukum sriwijaya, 2010. Internet BARESKRIM Usut 8 Kasus Pembobolan Bank. http://fokus.vivanews.com/news/read/213021-8-kasus-pembobolan-bankditangani-polri-bi. diakses pada tanggal 2 mei 2011. BATAS

MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK). http://www.newsbanking.com/2010/10/batas-maksimum-pemberiankredit-bmpk.html. diakses 29 mei 2012.

Citibank Bakal Ganti Kerugian Nasabah Malinda Dee. http://www.suarapembaruan.com/home/citibank-bakal-ganti-kerugiannasabah-melinda-dee/13746. diakses pada 22 juni 2012. Citibank Belum Ganti Korban Melinda. http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/05/08/11773 8/Citibank-Belum-Ganti-Korban-Melinda. diakses pada 22 juni 2012.

Delapan Tahun Penjara Bagi Malinda Dee. http://www.antaranews.com/berita/300236/delapan-tahun-penjara-bagimalinda-dee. diakses pada 22 juni 2012. Kasus

Melinda Dee Yang Sensasional. http://news.okezone.com/read/2011/12/26/349/547245/kasus-melinda-deeyang-sensasional. diakses pada 22 juni 2012.

Kronologis Kasus Malinda Dee. http://www.bamsoetnews.com/berita/berita9063Kronologis-Kasus-Malinda-Dee.html. diakses pada 22 juni 2012 .


71

Malinda Dee Didakwa Gelapkan Rp 40 Miliar. http://www.bamsoetnews.com/berita/berita9003-Malinda-Dee-Didakwa Gelapkan-Rp40-Miliar.html. diakses pada 22 juni 2012. Manajemen Pengawasan Bank Indonesia. http://ekonomi.kompasiana.com/manajemen/2011/01/26/manajemen pengawasan-bank-indonesia. diakses pada tanggal 14 mei 2012.

Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank. http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-bisnis/86-mediasi-perbankan sebagai-wujud-perlindungan-terhadap-nasabah-bank.html. diakses pada tanggal 30 mei 2012. Melinda Dee Dituntut 13 Tahun Penjara. http://www.suarapembaruan.com/home/melinda-dee-dituntut-13-tahunpenjara/17176. diakses pada tanggal 2 juli 2012. Nasution, Az. “Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Tinjauan Singkat UU No. 8 Tahun 1999” (Artikel MAPPI FHUI, maret 2003). http://www.pemantauperadilan.com. diakses mei 2011. Pembobol Citibank Bernama Inong Melinda Bukan Melinda http://www.tempo.co/read/news/2011/03/31/063324091/PembobolCitibank-Bernama-Inong-Melinda-Bukan-Melinda-Dee. diakses tanggal 8 desember 2011.

Dee. pada

Pengaturan Prinsip Kehati-hatian. http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol503/bi-akan-perketat-aturankehatihatian-bank. diakses pada 29 mei 2012. PT

DKI Tetap Vonis 8 Tahun, Melinda Dee Ajukan Kasasi. http://news.okezone.com/read/2012/06/19/339/649537/pt-dki-tetap-vonis8-tahun-melinda-dee-ajukan-kasasi. diakses pada 22 juni 2012.

Sulistyandari. “Aspek Hukum Pembobolan Uang Nasabah Bank”. http://www.jambilawclub.com/2011/04/aspek-hukum-pembobolan-uangnasabah_11.html. diakses pada tanggal 2 mei 2011. Putusan Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 2141 K/PID.SUS/2010 tanggal 26 Mei 2011.


R ep ub

hk am

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

U

T

U

S

A

In do ne si a

P

N

No. 2141 K/PID .SUS/2010

A gu ng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MA H K A MA H

memer i k sa perka r a

Nama

kasas i

te l a h

da lam perka ra Terdakwa :

: DARMAWAN DARABA ;

Tempat l ah i r

: Sungguminasa Kab. Gowa ;

l ah i r

:

39 tahun / 08

September

ub lik

Umur/ t a ngga l

ah

A G U N G

p idana khusus da lam t i n g ka t

memutuskan sebaga i ber i k u t

Jen i s ke l am in

: Lak i - l a k i

Kebangsaan

: Indones i a ;

Tempat t i n g ga l

: Ja l an J ipang No. 1 Makassa r ;

A g a ma

: Is l am ;

ep

ka m

1967 ;

Peker j a a n

: Mantan

;

Te l l e r

BRI

Cab.

Somba

R

ah

Opu Makassar ;

tangga l

30 Ju l i

11

Ju l i

2006

sampai

2006 ;

Pembanta r an o leh Kejaksaan Tingg i

se j a k tangga l

A

dengan tangga l

tangga l

13

Februa r i

se j a k

02 Apr i l

tangga l

12 Apr i l

Neger i

ub

2008 ;

d ia j u k an

di

muka

Mare t

2008

se j a k tangga l

01 Jun i 2008 ;

tahanan ko ta se j a k tangga l

ep

23 Apr i l

14

2008 ;

2008 ;

2008 sampa i dengan tangga l

Penga l i h a n penahanan menjad i

sampa i

se j a k tangga l

lik

ah

Neger i

Perpan j angan o leh Ketua Pengad i l a n

m ka

Pengad i l a n

sampai dengan tangga l

yang

Neger i

04 Mare t 2008 sampai dengan tangga l

13 Apr i l

2008

03 Mare t 2008 ;

Perpan j angan o leh Ketua Pengad i l a n

Hakim

do

Umum se j a k

28 Ju l i

In

gu

2006 ;

Penun tu t

dengan

ne

se j a k

ng

Peny i d i k

si

Terdakwa berada d i da lam tahanan :

tangga l

pers i d angan

Pengad i l a n

Neger i

ne 1 dar i

60 ha l .


do

Hal .

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

A

gu

PRIMAIR :

ng

PERTAMA :

s

R

Makassa r karena d idakwa :

ik

Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, tra Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [email protected] Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h

ah

M

Halaman 1

R ep ub

hk am


l ag i

melakukan

sedemik i a n

rupa

perbua t an

beberapa

t i d a kn ya

sua tu

Pengad i l a n

Neger i

perbua t an

memperkaya

sua tu

ko rpo ra s i

ber i k u t

ada

di

Somba Opu Makassa r

Makassa r ,

te r t e n t u

seca ra

di r i

yang

sebaga i

:

Bank

atau

da lam

R

Indones i a Sura t

SSS/SDM/PKM/07 /1999

atau

orang

d i l a k u kan

dengan

cara

(BRI )

Cabang Kanwi l

No.

Ju l i

(t iga

reken i ng nasabah BRI Somba Opu yang te r d i r i

dar i

A

depos i t o

nasabah

dan

te r hadap

28 (dua

pu luh

de lapan )

DARMAWAN DARABA,

melawan

DIR/OPS/10 / 97

yang

te r t u a ng

tangga l

Oktobe r

te t a p

Kanto r

mengatu r

maka da lam

ep

11.7 . 9 . 2 . 4

di

Cabang

pe la ksanaannya

ber t a nggung

reken i ng

te l a h atau

ya i t u

yang

Nose.S . 42 ten t a ng

Pembukuan dan pada

fiat

But i r

over r i d e ,

berwenang

keha t i - hat i a n , j awab

ng

gu A

BRI

pe jaba t

berpegang pada pr i n s i p

bersangku t an

2 (dua )

1997

(S i sdu r )

bahwa dengan adanya

R

ka

Pengembangan Sis t em dan Prosedu r Ver i f i k a s i

pu luh )

ber t e n t a ngan dengan

da lam SE.KP.BRI

10

atau

agar

karena yang

sepenuhnya

te r hadap

do

BRI

23te l a h

dan penar i k a n dana tanpa se i z i n

tanpa sepenge tahuan nasabah te r s ebu t Kebi j a k an

:

hukum

lik

melakukan penca i r a n

seca ra

ub

m

ah

Terdakwa

ah

Kep.

1999 ,

nasabah BRI TAMA ;

M

pada Kanto r

Somba Opu Makassa r SRI

26

atau

sebaga i

30

reken i ng

atau

dan penar i k a n dana tanpa se i z i n

sepenge tahuan

gu

tanpa

la i n

keuangan Negara

tangga l

melakukan penca i r a n

hukum

merug i kan

Keputusan

ng

berdasa r kan

se t i d a k -

In

ah

Rakya t

Rakya t

daerah

Terdakwa DARMAWAN DARABA se l a ku Petugas Tel l e r Bank

sua tu

melawan hukum melakukan

send i r i

yang dapa t

2003 ,

hubungannya

Kanto r

tempa t

Negara ,

yang

tahun

ep

perekonomian

dengan

d ipandang

ber t empa t

Cabang

pada

sampai

harus

seca ra

yang sudah t i d a k dapa t

perbua t an

seh i ngga

1996 ,

2


In

ah

(BRI )

1999

yang

SRI No. Kep. :

Februa r i

dan tangga l

tahun

ber l a n j u t ,

Indones i a

ka m

pada

12

Makassa r

ik


h

s

di i nga t

Keputusan Kanwi l

tangga l

pada har i

Opu

si

ber t u r u t - tu r u t

Somba

Bank

ne

A gu ng

P- SDM/Bin / 0 2 / 1 996

te l a h

Cabang

Pegawai

ne

(BRI )

berdasa r kan Sura t

d iangka t 056

do

Indones i a

In do ne si a

Rakya t

DARMAWAN DARABA sebaga i

ub lik

Bahwa Terdakwa

Halaman 2

R ep ub

hk am


pembukuan

t imbu l

apab i l a

yang

dan penar i k a n

di

fiat

sepenge tahuan

sez i n

atau

pu luh )

reken i n g

dan 2 (dua )

tanpa

Terdakwa

nasabah

BRI

reken i n g depos i t o

dan

reken i ng nasabah BRI TAMA, dengan

ub lik

Somba Opu yang te r d i r i

ah

untuk

o leh

30 ( t i g a

per i n c i a n sebaga i ber i k u t

:

Penca i r a n dan penar i k a n dar i

ka m

maka buk t i

nasabah

Melakukan

d im in t a

t r a n saks i

dana yang d i l a k u kan

tanpa

28 (dua pu luh de lapan )

kebenaran

pada kompute rn ya ;

DARMAWAN DARABA, te r hadap

berwenang

keragu - raguan ,

bersangku t an

bersama- sama dengan f i a t

Penca i r a n

meyak in i

yang

penca i r a n

Bi l y e t

Bi l y e t

34- 01- 3336 .8 d i

Depos i t o

Depos i t o

buka tangga l

:

Nomor

23 Mare t

Reken ing 1999 atas

ep

nama Ny. NOOR HAYATI WIRYOTANOTO H. sebesa r (se r a t u s

Bi l l y e t

R

D13.4939785 ,

Depos i t o

mana

kepada

o leh

sepenge tahuan

1999 sebe l um j a t u h

d iamb i l

send i r i

nama

23

ada

Bi l y e t

ju ta

Mare t

maupun

Depos i t o

KURNIAWAN

(sa t u

Bank

i Nomor Ser

Bi l y e t

DEDI

di

1999 j um lah

dengan

rup i a h ) yang

:

di

te l a h

nomina l n ya

atas nama Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H.

ng gu

ya i t u

nama

tangga l

dengan nomina l

A

d ibe r i k a n

1.000 . 000 , -

ba i k

te t a p i

Rp.

100 .000 . 0 00 , -

Hal .

3 dar i

(se r a t u s

60 ha l .


ju t a

do

M

menjad i

atas

R

d iubah

d ibe r i k a n

NOORHAYATI WIRYO-

Depos i t o n ya

ep

pada

t i dak

ub

m ka

ah

buka

tanda t angan

WIRYORANOTO H.

Deposan Ny.

yang sudah te r p aka i

Rp.

tanpa

o leh Terdakwa DARMAWAN DARABA ;

bahwa uang

DB4940302

cara

dan dananya

maka kepada Deposan ,

nomina l

dengan

NOORHAYATI

meyak in kan

RANOTO H.

d i ca i r k a n

mela l u i

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

A ah

Ny.

Untuk

DARMAWAN DARABA

LUMANGA,

nasabah d ipa l s u kan

sebe l umnya

13 Ju l i

nasabah

kepada

Bi l y e t

Ser i

DARMAWAN DARABA,

Terdakwa

YENNI

gu

Te l l e r

Nomor

Terdakwa

kemudian pada tangga l tempo

dengan

In

ng

di t i t i p k an

di

rup i a h )

lik

ah

menggunakan

ju ta

do

100 .000 . 000 , -

Rp.

ik


h

s

dan

benar - benar

pe jaba t

si

te r s ebu t

itu

ne

harus

A gu ng

te r s ebu t

Untuk

ne

te r s ebu t .

In do ne si a

t r a n saks i

Halaman 3

R ep ub

hk am


1.2 .

Pada

;

tangga l

01

Janua r i

In do ne si a

rup i a h )

2000 ,

nasabah

A gu ng

NOORHAYATI WIRYORANOTO H. mendatang i Cabang

Somba

Opu

Makassa r

Depos i t o n ya

dengan

sebesa r

170 .000 . 000 , -

ju ta

Rp.

rup i a h )

Uang

(se r a t u s

penca i r a n

Depos i t o

BRI

menca i r k an

Nomor

;

Kanto r

un tuk

reken i ng

Ny.

3401- 3337

tu j u h

te r s ebu t

pu luh

se l u r u hnya

d i se r ah kan kepada Terdakwa DARMAWAN DARABA untuk

(dua ra t u s

d i t ambah

ka m

50.000 . 0 00 , to t a l

Uang

dua

Terdakwa

Rp.

ju t a

DARMAWAN

ng

d igunakan

220.000 . 000 , -

(dua

te r s ebu t

untuk Ny. NOORHAYATI

mela i n kan

o leh

d iamb i l

Terdakwa

d ibukakan

DARMAWAN

atas

(sa t u

ju t a

te l a h

sebesa r

maka

Rp.

rup i a h ) Deposan

yang sudah te r paka i

AZFAR

dengan

rup i a h )

nomina l

lah te

yang

nama maupun nomina l n ya menjad i

ep

ka

baru

dua pu l uh j u t a

Depos i t o

MUH.

Rp.1 . 000 . 0 00 , -

benar

DARMAWAN DARABA,

Bi l l y e t

d iubah ba i k

Depos i t o

(dua ra t u s

nama

NOORHAYATI WIRYO-

seo l ah - o lah

Reken i ng

Terdakwa

d ibe r i k a n

m

bahwa

220 .000 . 000 , o leh

Deposan Ny.

dan

In

H.

t idak

lik

ah

A

RANOTO

o leh

te r n ya t a

ub

gu

meyak in kan

seh i ngga ra t u s

DARABA ; Untuk

Rp.

(dua

DARABA

te t a p i

send i r i

rup i a h ) ,

rup i a h )

d ibukakan Reken ing Depos i t o WIRYORANOTO H.

rup i a h )

;

sebesa r

pu luh

Rp.

sebesa r

220 .000 . 000 , -

R

ah

ra t u s

Rp.

rup i a h )

deposan

tuna i

pu luh j u t a

ep

dua pu luh j u t a

dua pu l uh j u t a

uang

( l i ma

se l u r u hnya

nomina l

si

dengan

Baru

ne

220 .000 . 000 , -

Depos i t o

ub lik

ah

Reken i ng

do

d ibukakan

atas

nama Ny. NOORHAYATIWIRYO RANOTO H. dengan n i l a i

A

gu

ng

3336 .8 mi l i k

dana

;

Reken ing

Depos i t o

No.

34- 00-

Ny. NOORHAYATIWIRYO RANOTO H. yang

4


ik


h

s

j um lah

(dua ra t u s dua

do

M

Jad i

rup i a h )

R

pu luh j u t a

Rp. 220 .000 . 000 , -

ne

menjad i

In

ah

nomina l

Halaman 4

R ep ub

hk am


dan d igunakan untuk kepen t i n g an DARMAWAN

DARABA

pr i b ad i

ada lah

+

Rp.

320 .000 . 000 , -

(t iga

ra t u s dua pu luh j u t a

rup i a h )

;

dana

Nasabah

A gu ng

100 .000 . 000 , -

Penca i r a n

dan penar i k a n

Terdakwa

220 .000 . 0 00 , -

dar i

DARMAWAN

DARABA

=

Reken ing

BRITAMA :

te l a h

ub lik

ah

:

Memalsukan tanda t angan nasabah pada s l i p f ia t

over r i d a

kepada

t i n gg i

(Opera t o r

Asis t e r n

Manager Operas i o na l

dana

yang

melampau i

R

DARABA (nomiana l ju ta

(00 ) ,

rup i a h ) )

atas

tanpa

yang

l eb i h

Superv i s o r ,

(AMO)) atas penca i r a n

kewenangan

di

dengan

penar i k a n ;

pe jaba t

Of f i c e r

ep

ka m

Memin ta

dan

para nasabah

tanpa sepenge tahuan nasabah yang bersangku t an cara - cara ya i t u

Rp.

mengambi l

menge lua r kan dana Reken ing BRITAMA mi l i k

ah

Rp.

Terdakwa DARMAWAN

Rp.

5.000 . 000 , -

melampi r k an

( l i ma

buku

s impanan

atas

s impanan

si

Terdakwa

2.

In do ne si a

d iamb i l

send i r i

perh i t u n gan

nasabah meleb i h i

gu

o leh

Bank

bunga

suku bunga resmi

ra t a - ra t a

sebesa r

yang d i t e t a p kan

15% sampa i

15,5% per tahun ;

seca ra manual d i l ua r

t r a n saks i

sa l ahgunakan

reken i n g

nasabah

Terdakwa

DARMAWAN

masing - masing sebaga i ber i k u t Reken ing

Nomor

sebanyak

25 (dua

:

330253090

pu luh

yang

DARABA

l ima )

ep

ka

2.1 .

:

Br i t ama

lik

28

keuangan

s i s t em OLSIB yang ber l a ku d i

BRI ; Terhadap

dengan

In

penca t a t a n / p embukuan

ub

m

ah

A

Melakukan

ne

Menetapkan

do

ng

(BUSIM) ;

an. ka l i

di

te r s ebu t UMAR LEHA

pengambi l a n

dengan per i n c i a n :

25.000 . 000 , -

;

Tangga l 23- 10- 2000 sebesa r Rp.

88.000 . 000 , -

;

5 dar i

60 ha l .


Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

gu A

Hal .

ik


h

s


ne

;

do

85.000 . 000 , -

ng

M

;


R

ah

Tangga l 17- 07- 2000 sebesa r Rp. 100 .000 . 0 00 , -

Halaman 5

R ep ub

hk am



A gu ng

Tangga l 15- 01- 2001 sebesa r Rp. Tangga l 19- 01- 2001 sebesa r Rp. Tangga l 06- 02- 2001 sebesa r Rp. Tangga l 22- 02- 2001 sebesa r Rp.

Tangga l 27- 02- 2001 sebesa r Rp. Tangga l 07- 03- 2001 sebesa r Rp. Tangga l 09- 03- 2001 sebesa r Rp.

;

43.000 . 000 , -

;

45.000 . 000 , -

;

59.000 . 000 , -

;

50.000 . 000 , -

;

25.000 . 000 , -

;

55.000 . 000 , -

;

57.000 . 000 , -

;

25.000 . 000 , -

;

11.000 . 000 , -

;


25.000 . 000 , -

;


50.000 . 000 , -

;


15.000 . 000 , -

;


44.000 . 000 , -

;


20.000 . 000 , -

;


20.500 . 000 , -

;


49.000 . 000 , -

;

24.000 . 000 , -

;

R


ng


4.000 . 000 , -


10.000 . 000 , -

;


30.000 . 000 , -

;

gu

Reken ing

Nomor

:

330194548

sebanyak 1 (sa t u )

ka l i

an.

SAHARIA

pengambi l a n ya i t u

:

330110644

an.

d i sa l a hgunakan sebesa r Reken ing Nomor :

ABDUL RASYID te l a h

Rp. 37 .321 . 8 00 , -

Nomor

;

330110008 an. BAHARUDDIN AH. ,

d i sa l a hgunakan sebesa r Rp. 114 .429 . 434 , Reken ing

:

330142697

d i sa l a hgunakan sebesa r

;

In

Nomor

:

22.000 . 000 , -

lik

Reken ing

KALLANG

an.

te l a h

;

BAHARUDDIN,

te l a h

ub

ah

A


m

;

do

ah

ep

ka m

ub lik

ah


60.000 . 000 , -

ne


si

In do ne si a

;

Rp. 120 .176 . 284 , -

Rp. 50 .000 . 0 00 , -

Tangga l 10- 02- 2003 sebesa r

Rp. 15 .000 . 0 00 , -

gu A

(dua )

ka l i

pengambi l a n

dengan

6


ik


h

ne

2

ng

sebanyak

330193056 an. TAN KOK LOTISNA,

do

Reken ing Nomor :

s


In

M

2.7 .

pengambi l a n dengan per i n c i a n :

R

ah

2 (dua ) ka l i

ep

ka

Reken ing Nomor : 330147043 an. EDDY THAMRIN, sebanyak

Halaman 6

R ep ub

hk am


per i n c i a n :


Rp. 100 .000 . 000 , -


Rp.

A gu ng 2.8 .

In do ne si a

Reken ing

Nomor

:

330201735

25.000 . 000 , -

an.

GOSAL OETAMA,

sebanyak 1 (sa t u ) ka l i pengambi l a n ya i t u : Tangga l 11- 09- 2002 sebesa r Rp. 50.000 . 000 , -

2.9 .

Reken ing

Nomor

:

330126299


ka l i

an.

TAN KEM KAUI ,


:

Tangga l 02- 01- 2003 sebesa r Rp. 15.000 . 000 , -

Reken ing

Nomor

:

330130480

an.

ub lik

ah

2.10 .

SIB IAN, sebanyak 1 (sa t u ) :

ka l i

PAULUS


2.11 .

Reken ing

Nomor

:

330207066

an.

140 .678 . 540 , -

;

Reken ing Nomor : 330126455 an. ROSNI, te l a h d i sa l a hgunakan sebesa r Rp. 15.278 . 6 40 , Reken ing

ng

2.13 .

SITANAYA, ya i t u

Nomor

:

sebanyak

330120020

1

(sa t u )

an.

ka l i

; Drg .

EKA

pengambi l a n

:

Reken ing NOORHAYATI

2.16 .

Reken ing YULIANTI ,

330117181

Nomor

sebanyak

:

330145994

(dua )

ka l i

ep

2

Ny.

sebesa r

an.

d i sa l a hgunakan

;


ka

:

DARWIS te l a h

an.

d i sa l a hgunakan

; Nomor

Rp. 6.008 . 375 , -

330177434

do

DARWIS te l a h

Rp. 7.370 . 766 , 2.15 .

:

lik

m

ah

A

NOORHAYATI

Nomor

In

Reken ing

ub

gu


2.14 .

si

R

2.12 .

ah

Rp.

ep

GASSING, te l a h d i sa l a hgunakan sebesa r

HAJI

ne

ka m


Ny.

sebesa r

an.

DIYAH

lan pengambi


Reken ing

M

PRAYOGO,

Nomor :

sebanyak

4

330200503 an.

(empa t )

ka l i

FRANKY SUN pengambi l a n

7 dar i

60 ha l .


do

Hal .

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

A

gu

ng

ne


ik


h

s

2.17 .

R

ah


Halaman 7

R ep ub

hk am


In do ne si a



A gu ng

Tangga l 07- 01- 2002 sebesa r Rp. 11.000 . 000 , Tangga l 21- 08- 2003 sebesa r Rp. 15.000 . 000 , -

2.18 .

Reken ing Nomor : PRAYOGO, sebanyak 1 ya i t u

330200347 an. (sa t u )

ka l i

:

FRANKY SUN

pengambi l a n

Tangga l 04- 09- 2002 sebesa r Rp. 34.000 . 000 , Reken ing

ah

UMRAYANI, ya i t u

Nomor

sebanyak

:

: 1

034301004021507

(sa t u )

ka l i

an.

pengambi l a n

ub lik

2.19 .


ka m

2.20 .

Reken ing

Nomor :


330125129 an.

ka l i

WAGIYO S. ,


:

Reken ing

te l a h

d i sa l a hgunakan

Nomor

:

Reken ing

Nomor

:

gu

Reken ing

A

:

:

an.

330111376

;

ARIFUDDIN

sebesa r

Rp.

an.

RACHMARY,

Reken ing Nomor :

lik

2.26 .

330129723 an.

te l a h d i sa l a h gunakan sebesa r

;

MUH. YAHYA,

Rp. 20 .000 . 0 00 , -

;

Reken ing Nomor : 034301001132503 an. RETNO

2.28 .

Reken ing

Rp.

;

Nomor

:

330190519

R

TAUFID, sebanyak 2 (dua ) ka l i

an.

HARIS

pengambi l a n dengan

s

224 .500 . 000 , -


ep

BUDIARTI FARID te l a h

ka

330199361

;

NORMA P. ,

te l a h d i sa l a h gunakan sebesa r Rp. 61 .000 . 000 , -

2.27 .

ah

an.

d i sa l a hgunakan

Nomor

YULIANA,

Rp. 8.000 . 000 , -

;

Reken ing

an.

ub

ah m

2.25 .

Nomor

te l a h

100 .000 . 000 , -

Rp.

Rp. 90 .000 . 0 00 , -

330202649


HAMARUNG,

sebesa r

330256470


2.24 .

TJOA TEK

si

Reken ing

2.23 .

an.

;

ng

2.22 .

330139615

ne

138 .381 . 056 , -

:

do

R

ah

PENG,

Nomor

In

2.21 .

ep


M

per i n c i a n :

ne do

8


In

A

gu

ng


ik

h


Halaman 8


In do ne si a


Jad i

j um lah dana reken i ng

A gu ng Rp.

BRITAMA mi l i k

nasabah yang

Terdakwa DARMAWAN DARABA ada lah dan d igunakan

d iamb i l

2.770 . 944 . 895 , -

pu luh

ju ta

de lapan se te l a h

(dua

sembi l a n

ra t u s

mi l ya r

ra t u s

d ipe r h i t u n g kan

empat

ra t u s

r ibu

rup i a h ) ,

dan

dengan bunga dan pa ja k ,

maka

pu l uh

pu luh

tu j u h

empat

sembi l a n

tu j u h

l ima

j um lah kese l u r u han yang d i sa l a hgunakan o leh Terdakwa ju ta

penca i r a n dan

d igunakan

Terdakwa DARMAWAN DARABA seca ra depos i t o

sebesa r Rp. 320 .000 . 000 , -

Negara

;

d i r ug i k a n

yang

gu

(BRI

Cabang

3.361 . 316 . 031 , t iga

A

ju ta

ra t u s o leh

58.R I - XI / 07 / 2 003

sebesa r

Rp.

enam pu luh

sa tu

t iga

BPK RI Nomor :

r ibu

itu

Negara t iga

Audi t

20

Tahun

A

2001

te l a h

enam pu luh

pu luh sa tu BRI

dan

Rp.

sa tu

rup i a h )

Nomor Hasi l

j um lah te r s ebu t

:

R.1 Aud i t

31 Mare t

;

d iancam p idana sebaga imana

jo .

Pasa l

18 aya t

Pemberan t a san

d iubah

ten t ang

sa tu

di rug i kan

2003

ep (1 )

ten t ang

R

sebaga imana

gu

Nomor

1999

ng

Korups i

Tahun

2 aya t

Rakya t

pu luh

1.5 .B /AUDITMA/GA/3 / 2004 tangga l

da l am Pasa l 31

t iga

In t e r n a l

Perbua t an Terdakwa te r s ebu t

Nomor

t iga

ra t u s

11 Ju l i

2004 se t i d a k - t i d a kn ya sek i t a r

d ia t u r

ra t u s

be l t a s

mi l ya r

tangga l

te r s ebu t ,

(BUMN)

Opu

enam be tas r i b u Hasi l

pu luh sa tu

Somba

ju ta

dengan

t iga

Bank

(t iga

sesua i

enam pu luh

kepada

ka rena

ra t u s

= Rp.

d ibebankan

3.361 . 316 . 031 , t iga

ra t u s

DARMAWAN DARABA

mi l ya r

enam

t iga

ub

ah

rup i a h ) ,

(t iga

BRITAMA ada l ah

enam be las r i b u

Terdakwa

o leh

+ Rp. 3.041 . 316 . 0 31 , -

mi l ya r

perbua t an

Indones i a

m

ra t u s

send i r i

lik

Akiba t

t iga

ng

rup i a h )

(t iga

R

ah

3.361 . 316 . 031 , -

yang

melawan hukum ba i k

maupun reken i n g

ep

dan reken i n g

penar i k a n

dan

Perubahan

Hal .

Tindak

d i t ambah Atas

9 dar i

UU

Pidana

dengan

UU

UU Nomor

31

60 ha l .


(1 )

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

ik


h

s

d i l a k u kan

dan

si

yang

;

do

ka m

nasabah

enam be las

do

kese l u r u han

ra t u s

In

Tota l

t iga

(t iga

ne

sa tu

r i b u t i g a pu luh sa tu rup i a h )

sa tu j u t a

ka

pu luh

3.041 . 316 . 0 31 , -

In

empat

Rp.

ub lik

ah

mi l ya r

ne

DARMAWAN DARABA sebesa r

ah

M

R ep ub

hk am

Halaman 9

R ep ub

hk am


In do ne si a

Tahun 1999 Pemberan ta san Tindak Pidana Korups i aya t (1 ) KUHP ;

Bahwa Terdakwa

Rakya t

Indones i a

d iangka t

l ag i

te l a h

pada

pada

melakukan

sedemik i a n

rupa

perbua t an Indones i a t i d a kn ya

har i

pada

send i r i

dan

sampai

perbua t an

sua tu

atau

Makassa r

yang

1996 ,

seca ra

yang

sudah

t idak

dengan

tahun

2003 ,

yang

hubungannya sua tu

d ipandang di

sebaga i

Kanto r

Somba Opu Makassa r te r t e n t u

Makassa r ,

Bank

ada

harus

tempa t

Pegawai

BRI No. Kep. :

Februa r i

tangga l

ber t empa t

Cabang

Neger i

12

1999

beberapa

ber l a n j u t ,

Pengad i l a n di r i

tangga l

tahun

Opu

Keputusan Kanwi l

seh i ngga

(BRI )

Somba

P- SDM/Bin / 0 2 / 1 996

di i nga t

ah

Cabang



ka m

(BRI )

dengan

ep

056


Pasa l 64

ub lik

A gu ng

SUBSIDIA IR :

jo .

orang

la i n

atau

da lam

tu j u a n

atau

Bank

Rakya t se t i d a k -

daerah

hukum

menguntungkan

sua tu

korpo r a s i ,

perekonomian

dengan cara sebaga i ber i k u t

Kanto r

Cabang

Keputusan

Kanwi l

BRI

pada

tanggung j awab berdasa r kan po in t SK.

DIR BRI

2001 ten t a ng

dar i

ah

BRI

Cabang

Somba Opu

St ru k t u r

Organ i sas i

ap i l i k a s i

tugas

111 .1 . 1 . 1 . 2 .

NOKEP S.55 - DIR/PPP/7 / 2001

tangga l

Kanto r

tambahan

kas

awal

dan

l amp i r a n 30

2

Ju l i

Cabang PT. Bank

mempunya i tugas anta r a l a i n dan

mener ima

:

yang

Superv i s o r / AMO ;

Mener ima uang se to r an dar i

R

tanda se to r a nnya ; Menel i t i

1999 ;

23

ep

Membuat

ka

Kanto r

:

Terdakwa DARMAWAN DARABA mempunya i

Rakya t Indones i a (Pe r se r o )

M

26 Ju l i

berdasa r kan

Kep.

ub

m

ah

Makassa r ,

Te l l e r

No.

Tel l e r

keabsahan

buk t i

nasabah dan mencocokan dengan

kas

yang

d i t e r i ma

te rmasuk

do

10


In

A

gu

ng

ke l engkapan MCS sebe l um d ibaya r kan kepada yang berhak

ik


h

s

A

Petugas

Petugas

Somba Opu Makassa r

- SSS/SDM/PKM/07 /1999 tangga l

Sebaga i

se l a ku

ne

Sura t

BRI

d i l a k u kan

:

DARMAWAN DARABA d iangka t

gu

pada

yang

lik

Terdakwa

Negara ,

si

atau

merug i kan

do

Negara

ng

keuangan

atau kedudukan yang dapa t

In

padanya karena j aba t an

ne

R

ah

menya lahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada

Halaman 10

R ep ub

hk am


da lam

OLSIB

tuna i

A gu ng

atas t r a n saks i

dan

menandatangan i

pengesahan / f i a t

berwenang

atas

menyeto r k an

Regis t e r

16) ;

l a i n n ya

o leh pe jaba t

ke l anca r an

dan

dan

d i sahkan

peng i r iman

dan

uang

data

PU

menjamin

(PU)

ke l ua r

la i n

sesua i

atasan ; mempunya i wewenang an ta r a l a i n checke r atas t r a n saks i

Te l l e r

t i dak

pembayaran

Namun Terdakwa t i d a k

melampau i

tuna i

t r a n saks i

;

yang

tuna i

da lam

batas

melakukan tugas dan tanggung j awab

sebaga imana

DARMAWAN DARABA te l a h

mest i n ya

melakukan

ya i t u

penca i r a n

Terdakwa

te r h adap

30

reken i n g nasabah BRI Somba Opu yang te r d i r i

ep

pu luh )

:

maks imum kas

ub

dengan

dengan

do

kas

ked i nasan

In

A

dan 2 (dua ) reken i n g depos i t o

dan 28 (dua pu luh de lapan )

reken i ng

tanpa

:

gu

ng


Bi l y e t

Hal .

atau

dengan per i n c i a n

Depos i t o

11 dar i

:

60 ha l .


s

nasabah yang bersangku t an

sebaga i ber i k u t

A

sepenge tahuan

ne

TAMA,

R

tanpa se i z i n

BRI

do

nasabah

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

ah

kred i t

peng i s i a n

pembukuan

wewenangnya ;

(t iga

Kas (Mode l

te l a h

d i t e t a p kan ;

te r s ebu t

kepada

ne

ng dar i

Menye tu j u i

ka

kwi t a n s i n y a

d i l a k u kan

Melaksanakan fungs i

ah

Sisa

rea l i s a s i

ke l engkapan

pe laksanaan

Te l l e r

gu

Sela i n i t u ,

m

yang

tugas - tugas

ins t r u ks i

M

kas

dengan kewenangannya ;

Melakukan

Menjaga

Rutang ,

R

ah

sebe l um

sesua i

batas

yang berwenang ;

kebena ran

ke l ua r

Per i n c i a n

ep

ka m

b iaya - b iaya

t r a n saks i

Menjamin

meleb i h i

fisik

ker j a k an

Membayarkan

uang

yang

ba i k se l ama j am pe layanan kas maupun akh i r

;

Memel i ha r a

yang

pe jaba t

lik

ah

har i

tuna i

dan

Superv i s o r

kepada

ub lik

Menge lo l a h

bayar

t r a n saks i

wewenangnya ;

kas

yang ada da lam batas wewenangnya

;

Memin ta

buk t i

ik


h

si

Mengesahkan

In do ne si a

;

Halaman 11

R ep ub

hk am


penca i r a n

Bi l y e t

34- 01- 3336 .8 d i

In do ne si a

Melakukan

Depos i t o

buka tangga l

Nomor

23 Mare t

Reken ing

1999 atas

A gu ng

nama Ny. NOOR HAYATI WIRYOTANOTO H. sebesa r 100 .000 . 000 , -

(se r a t u s

menggunakan

ju ta

Bi l l y e t

D13.4939785 ,

Depos i t o

di

mana

di t i t i p k an

kepada

rup i a h )

Terdakwa

dengan

Nomor

Bi l y e t

Rp.

Ser i

sebe l umnya

DARMAWAN DARABA,

kemudian o leh Terdakwa DARMAWAN DARABA d i ca i r k a n tanpa

sepenge tahuan

nasabah

dengan

pada

tangga l

13

Ju l i

Terdakwa

DARMAWAN DARABA

sebe l um

ja tuh

LUMANGA,

di

Terdakwa

DARMAWAN DARABA dan

tempo

mana

mela l u i

dana

1999

te r s ebu t ,

o leh

d i l a k u kan

Te l l e r

te r s ebu t

ep

ka m

Penca i r a n

ub lik

ah

tanda t angan nasabah d ipa l s u kan ;

cara

YENNI

d iamb i l

t i dak

o leh

d ibe r i k a n

kepada Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO K. ;

bahwa uang

yang sudah te r p aka i DB4940302

gu

nomina l

Rp.

pada

tangga l

DEDI

Depos i t o

Nomor Ser i

KURNIAWAN

(sa t u

ju ta

Mare t

dengan

rup i a h )

di

1999

yang

Pada

01

Janua r i

nomina l n ya

In

100 .000 . 0 00 , -

;

tangga l

j um lah

te l a h

atas nama Ny. NOORHAYATI WIRYORANOTO H. Rp.

maupun

:

menjad i

(se r a t u s

2000 ,

ju t a

nasabah

Ny.

Kanto r

Cabang

menca i r k an

Somba

ju ta Uang

dengan

Rp.

rup i a h )

Makassa r

reken i ng

ep

sebesa r

Opu

ub

NOORHAYATI WIRYORANOTO H. mendatang i

170 .000 . 000 , -

un tuk Nomor

(se r a t u s

BRI

3401- 3337 tu j u h

pu luh

;

penca i r a n

R

ka

Bi l y e t

lik

nama

23

Bi l y e t

Bank

ba i k

Depos i t o n ya

ah

nama

di

d iubah

rup i a h ) 1.2 .

ya i t u

1.000 . 000 , -

dengan nomina l

m

ah

A

buka

atas

d ibe r i k a n

ada

Depos i t o

te r s ebu t

se l u r u hnya

s

ng


Depos i t o n ya

si

RANOTO H.

NOORHAYATI WIRYO-

ne

Deposan Ny.

do

meyak in kan

R

ah

Untuk

A

Depos i t o

Baru

nomina l

Rp.

12


ik


h

ne

Reken i ng

do

gu

ng

d ibukakan

In

M


Halaman 12

R ep ub

hk am


( l i ma

tuna i

pu luh j u t a

se l u r u hnya

Rp.

ra t u s

dua

pu luh

Terdakwa

ju t a

DARMAWAN

te r s ebu t

RANOTO

H.

Terdakwa

d ibe r i k a n

nama

Rp.1 . 000 . 0 00 , d iubah ba i k

sebesa r

ju t a

Rp.

rup i a h )

maka

Deposan


AZFAR

(sa t u

te l a h

dua pu l uh j u t a

Depos i t o

MUH.

DARMAWAN

benar

baru

DARMAWAN DARABA,

Bi l l y e t

ng

atas

(dua ra t u s

R

o leh

Depos i t o

dan

NOORHAYATI WIRYO-

seo l ah - o lah

Reken i ng

220 .000 . 000 , -

d iamb i l

Terdakwa

Deposan Ny.

ep

d ibukakan

mela i n kan

o leh

bahwa

t idak


d igunakan

meyak in kan

o leh

te r n ya t a

ub lik

ah

ka m

(dua

te t a p i

Untuk

ah

220.000 . 000 , -

WIRYORANOTO H.

DARABA ;

seh i ngga ra t u s

DARABA

send i r i

Rp.

(dua

rup i a h )

d ibukakan Reken ing Depos i t o

rup i a h ) ,

220 .000 . 000 , -

dua pu luh j u t a rup i a h ) ; Uang deposan sebesa r Rp.

sebesa r

dengan rup i a h )

nomina l

yang

te l a h


atas

A

Jad i

rup i a h )

j um lah

ah

3336 .8 mi l i k d iamb i l

dana

m

+

DARABA

Rp.

dan penar i k a n

BRITAMA :

R

DARMAWAN

dana

DARABA

dar i

Reken ing

te l a h

Rp. =

Rp.

60 ha l .


dengan

do

13 dar i

dan

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

Hal .

Nasabah

para nasabah

ng

gu

pr i b ad i

mengambi l

tanpa sepenge tahuan nasabah yang bersangku t an

A

34- 00-

ada lah

menge lua r kan dana Reken ing BRITAMA mi l i k

M

No.

220 .000 . 0 00 , -

ep

ka

Depos i t o

( t i g a ra t u s dua pu luh j u t a rup i a h )

;

ah

Reken ing

DARMAWAN

320 .000 . 000 , -

Terdakwa

;


100 .000 . 000 , -

Penca i r a n

(dua ra t u s dua

dan d igunakan untuk kepen t i n g an

Terdakwa

2.

do

pu luh j u t a

Rp. 220 .000 . 000 , -

In

menjad i

lik

nomina l

ub

gu


ik


h

s

A gu ng

50.000 . 0 00 , to t a l

uang

rup i a h )

si

d i t ambah

dua pu l uh j u t a

ne

dengan

(dua ra t u s

ne

220 .000 . 000 , -

In do ne si a

Halaman 13

R ep ub

hk am


Memalsukan tanda t angan nasabah pada s l i p over r i d a

kepada

t i n gg i

(Opera t o r

Asis t e r n


yang

Of f i c e r

melampau i


tanpa

rup i a h ) )

(00 ) ,

di

atas

Rp.

5.000 . 000 , -

melampi r k an

nasabah meleb i h i o leh

Bank

perh i t u n gan

suku bunga resmi

ra t a - ra t a

ka m

15,5% per tahun ; Melakukan

sebesa r


28

reken i n g

R

ah

Terhadap

d i sa l a hgunakan

Terdakwa

ng Reken ing

Nomor

sebanyak

25 (dua

atas

s impanan

:

yang d i t e t a p kan

15% sampa i

t r a n saks i

nasabah

dengan

keuangan

Br i t ama

DARMAWAN DARABA

masing - masing sebaga i ber i k u t 2.1 .

s impanan


ep

seca ra manual d i l ua r BRI ;

bunga

( l i ma

buku

ub lik

ah

send i r i

Superv i s o r ,

Terdakwa DARMAWAN

(BUSIM) ;

Menetapkan

l eb i h

(AMO)) atas penca i r a n

kewenangan

yang

te r s ebu t

:

330253090 pu luh

yang

an.

l ima )

ka l i

UMAR

LEHA

pengambi l a n

gu

do



25.000 . 000 , -

;


88.000 . 000 , -

;


60.000 . 000 , -

;


43.000 . 000 , -

;


45.000 . 000 , -

;


59.000 . 000 , -

;


50.000 . 000 , -

;


25.000 . 000 , -

;


55.000 . 000 , -

;


57.000 . 000 , -

;


25.000 . 000 , -

;


11.000 . 000 , -

;

In

85.000 . 000 , -

ep

R

ng

14


In

gu A

;

do

ub

m ka

ah

M

;


lik

ah

A


ik


h

s

dana

pe jaba t

si

f ia t

A gu ng

Memin ta

penar i k a n ;

ne

:

ne

cara - cara ya i t u

In do ne si a

Halaman 14

R ep ub

hk am


In do ne si a



A gu ng



;

44.000 . 000 , -

;

20.000 . 000 , -

;

20.500 . 000 , -

;

49.000 . 000 , -

;

24.000 . 000 , -

;

ub lik

ah

ka m

15.000 . 000 , -

;

;

30.000 . 000 , -

Reken ing

SAHARIA KALLANG

Nomor :

330194548 an .

ka l i


;

:

22.000 . 0 00 , -

;

ep

Reken ing Nomor : 330110644 an . ABDUL RASYID te l a h d i sa l a hgunakan sebesa r

Rp. 37 .321 . 800 , -

;

Reken ing Nomor : 330110008 an . BAHARUDDIN AH. ,

R

ah

;

10.000 . 000 , -


2.4 .

50.000 . 000 , -



2.3 .

;

4.000 . 000 , -


2.2 .

25.000 . 000 , -

Nomor

:

330142697

d i sa l a h gunakan sebesa r

gu

Reken ing

Nomor

sebanyak

: 2

an .

an .

ka l i

EDDY

pengambi l a n

In

Rp. 15 .000 . 0 00 , -

2


(dua )

pengambi l a n

ub

ka l i

lik

Reken ing Nomor :

dengan


Rp. 100 .000 . 000 , -


Rp.

Reken ing

ep

ka

dengan


Nomor

:


ah

THAMRIN,

Rp. 50 .000 . 0 00 , -

per i n c i a n :

2.8 .

;


sebanyak

m

ah

A

per i n c i a n :

2.7 .

te l a h

Rp. 120.176 . 284 , -

330147043 (dua )

BAHARUDDIN,

ne

Reken ing

;

do

ng

114 .429 . 434 , -

si

te l a h d i sa l a hgunakan sebesa r Rp.

330201735

ka l i

25.000 . 000 , -

an.

GOSAL OETAMA,


:

A

gu

ng


330126299 ka l i

an.

TAN KEM KAUI ,


Hal .

15 dar i

60 ha l .


:

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

ik


h

s

:

ne

Nomor

do

Reken ing

In

M

2.9 .

R


Halaman 15

R ep ub

hk am


In do ne si a

Tangga l 02- 01- 2003 sebesa r Rp. 15.000 . 000 , 2.10 .

Reken ing

Nomor

:

330130480

A gu ng

1 (sa t u ) SIB IAN, sebanyak

ka l i

an.

PAULUS


:


2.11 .

Reken ing

Nomor

:

330207066

an.

GASSING, te l a h d i sa l a hgunakan sebesa r 140 .678 . 540 , -

2.12 .

;

Rp.

Reken ing Nomor : 330126455 an. ROSNI, te l a h

2.13 .

ub lik

ah

d i sa l a hgunakan sebesa r Rp. 15.278 . 6 40 , Reken ing SITANAYA, ya i t u

ka m

HAJI

Nomor

:

sebanyak

:

330120020

1

(sa t u )

an.

ka l i

;

Drg .

EKA

pengambi l a n


DARWIS te l a h

Reken ing

Rp. 6.008 . 375 , -

2.16 .

Reken ing

Nomor

d i sa l a hgunakan

Ny.

sebesa r

:

330117181

an.

d i sa l a hgunakan

Ny.

sebesa r

; Nomor

sebanyak

gu

YULIANTI ,

an.

;

DARWIS te l a h

ng

NOORHAYATI

330177434

: 2

330145994 (dua )

ka l i

si

R

ah

Rp. 7.370 . 766 , 2.15 .

:

ne

NOORHAYATI

Nomor

an.

DIYAH

pengambi l a n

do

Reken ing

ep

2.14 .


In

Tangga l 06- 02- 2003 sebesa r Rp. 20.000 . 000 , Reken ing PRAYOGO,

Nomor :

sebanyak

4

330200503 an. (empa t )

ka l i

FRANKY SUN

pengambi l a n

lik

2.17 .

ah

A



ub

m


ep

ka


PRAYOGO,

M

ya i t u

:

Nomor :

sebanyak

1

330200347 an.

(sa t u )

ka l i


s

Reken ing

R

ah

2.18 .

ne do

16


In

A

gu

ng


ik

h


Halaman 16

R ep ub

hk am


Reken ing

UMRAYANI,

Nomor

sebanyak

:

1

034301004021507

(sa t u )

ka l i

:

A gu ng

ya i t u

In do ne si a

2.19 .

an.

pengambi l a n


2.20 .

Reken ing Nomor : sebanyak 1 (sa t u ) ka l i

330125129 an.

WAGIYO S. ,


:

Tangga l 05- 03- 2003 sebesa r Rp. 35.000 . 000 , Reken ing Nomor te l a h

d i sa l a hgunakan

ub lik

ah

;

Reken ing

Nomor

:

330256470


ka m

2.23 .

Reken ing

Nomor

:

330202649

HAMARUNG,

Nomor

te l a h

Rp.

YULIANA,

NORMA P. ,

Rp. 8.000 . 000 , -

330199361

an.

d i sa l a hgunakan

Reken ing

;

ARIFUDDIN

sebesa r

Rp.

Nomor

:

330111376

an.

RACHMARY,

ng

te l a h d i sa l a h gunakan sebesa r Rp. 61 .000 . 000 , 2.26 .

Reken ing Nomor :

330129723 an.



;

RETNO


Nomor

:

330190519

Rp.

an.

HARIS


lik

per i n c i a n :


pu luh

gunakan

2.770 . 944 . 8 95 , ju ta

de lapan ra t u s

se te l a h

Terdakwa

sembi l a n

sembi l a n

d ipe r h i t u n g kan

(dua

ra t u s pu luh

nasabah yang

DARMAWAN DARABA

mi l ya r

tu j u h

ra t u s

empat

pu luh

empat

l ima

rup i a h ) ,

dengan bunga dan pa ja k ,

dan maka

60 ha l .


do

17 dar i

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

A

gu

ng

j um lah kese l u r u han yang d i sa l a hgunakan o leh Terdakwa

Hal .

ik


h

s

Rp.

di

ep

tu j u h

dan

BRITAMA mi l i k

ne

j um lah dana reken i ng

ada lah

r i bu

ub


R

m ka

034301001132503 an.

;

Reken ing

d iamb i l

ah

Rp. 20 .000 . 0 00 , -


Jad i

M

MUH. YAHYA,

In

2.28 .

ah

A

224 .500 . 000 , -

;

do

Reken ing Nomor :

gu

2.27 .

;

;

R

ah

100 .000 . 000 , 2.25 .

:

an.

an.

ep

Reken ing

TJOA TEK

Rp. 90 .000 . 0 00 , -

te l a h d i sa l a h gunakan sebesa r 2.24 .

an.

sebesa r

138 .381 . 056 , -

2.22 .

330139615

si

PENG,

:

ne

2.21 .

Halaman 17

R ep ub

hk am


DARMAWAN DARABA sebesa r mi l ya r

empat

pu luh

Rp.

sa tu

ju ta

A gu ng

r i b u t i g a pu luh sa tu rup i a h ) te l a h

menya lahgunakan

sarana

yang

ada

3.041 . 316 . 0 31 , -

t iga

ra t u s

padanya

karena

kedudukannya sebaga i Petugas Te l l e r kese l u r u han

yang d i l a k u kan

penca i r a n

o leh

reken i ng depos i t o

ah

Rp.

ka m

ju ta

t iga

Akiba t

perbua t an

Rp.

uang nasabah

3.041 . 316 . 0 31 , -

mi l ya r

enam

t iga

be las

Terdakwa

dar i

=

Rp.

ra t u s enam pu luh sa tu

r ibu

t i ga

pu luh

DARMAWAN DARABA

sa tu

te r s ebu t ,

rup i a h ) ,

ng sa tu

pu luh

rup i a h )

gu

Nomor :

Aud i t

sesua i

mi l ya r

58.R I - XI / 07 / 2 003

Hasi l

ra t u s

r i bu

Aud i t

tangga l

Negara

t iga

t iga

In t e r n a l

11 Ju l i

2003

1.5 .B /AUDITMA/GA/3 / 2004

j um lah te r s ebu t

da l am Pasa l 1999

;

3 jo .

ten t a ng

sebaga imana te l a h Tahun 2001 ten t a ng

Pasa l

d iancam p idana sebaga imana 18 aya t

Pemberan ta san

d iubah

(1 )

UU Nomor 31

Tindak

Pidana

Korups i

dan d i t ambah dengan UU Nomor 20

Perubahan Atas

Tindak Pidana Korups i

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo .

Pasa l

64 aya t

(1 )

ep

Pemberan ta san

In

31 Mare t 2004 se t i d a k - t i d a kn ya da l am j um lah l a i n

lik

KUHP ; ATAU :

A

Pegawai

Bank

do

gu

ng

Bahwa Terdakwa DARMAWAN DARABA sebaga i

18


ik


h

ne

PRIMAIR :

s

R

KEDUA :

In

Tahun

itu

enam be tas

dengan

BPK RI Nomor :

r ibu

karena

(t iga

ra t u s


d ia t u r

M

t iga

enam be la s

ub

A

sek i t a r

R. I

ju ta

ra t u s

o leh

3.361 . 316 . 0 31 , -

enam pu l uh

tangga l

ah

sa tu

Rp.

sa tu

t iga

t iga

si

pu luh

ju ta

mi l ya r

do

t iga

sa tu

(t iga

ne

ep

enam pu luh

R

ah

ra t u s

dan Has i l

m

dan

dan penar i k a n

Opu (BUMN) sebesa r Rp. 3.361 . 316 . 0 31 , -

di rug i kan

ka

j aba t a n

Negara d i r u g i k a n yang d ibebankan kepada BRI Cabang Somba

BRI

ah

+

ra t u s

;

atau

Terdakwa DARMAWAN DARABA ba i k

( t iga

rup i a h )

;

kesempatan

maupun reken i n g BRITAMA ada l ah sebesa r

320.000 . 000

3.361 . 316 . 031 , -

enam betas

ub lik

Tota l

(t iga

dengan demik i a n Terdakwa

kewenangan ,

In do ne si a

Halaman 18

R ep ub

hk am


melakukan

Indones i a

(BRI )

t i d a kn ya

pada

Pengad i l a n Di re ks i ,

tempa t

yang

ada

pa l su

atau

Terdakwa

dengan

Dewan

ng

gu

Cabang

Somba

dengan membuat

Komisa r i s ,

l apo r an

sua tu

an ta r a

(BRI )

sebaga i

Petugas

Tel l e r

BRI No. Kep.

1999 ;

Bank Rakya t

atau

2

de lapan ) atau

penye l ewengan

atau menyebabkan adanya penca ta t a n

reken i n g

reken i ng

depos i t o

se i z i n

nasabah

dan

yang

ep

ka

:


ah

te r hadap 30

28

(dua

pu luh

nasabah BRI TAMA, tanpa sepenge tahuan

per i n c i a n sebaga i ber i k u t

Melakukan

pa l su

reken i n g nasabah BRI Somba Opu yang te r d i r i

(dua )

tanpa

DARMAWAN

lik

dar i

Indones i a

Terdakwa

peny impangan

yang

la i n

ub

ah m

pu luh )

keg i a t a n

Cabang Somba Opu

26 Ju l i

Makassa r ,

atau

Bank ,

da lam pembukuan atau da lam l apo r an t r a n saks i (t iga

atau

In

melakukan

A

DARABA te l a h

Opu

hukum

membuat

se l a ku

pada Kanto r

se t i d a k -

daerah

Keputusan Kanwi l

: 23- SS/SDM/PKM/07 /1999 tangga l Te l l e r

atau

Rakya t

da lam pembukuan

cara

Bank Rakya t Indones i a

sua tu

Bank

da lam

reken i n g

ep

t r a n saks i

Petugas

hubungannya

sebaga i

senga j a


(BRI )

2003 ,

Anggo ta

Bank

Makassa r berdasa r kan Sura t

Sebaga i

tahun

Kanto r

te r t e n t u

penca ta t a n

:

pada Kanto r

dengan

maupun da lam dokumen atau

o leh

Terdakwa

t idak

d ipandang

R

ka m

ber i k u t

seca ra

sudah

yang

di

1996 ,

yang

Somba Opu Makassa r

Makassa r ,

adanya

l apo r an

d i l a k u kan

ah

Cabang

Pegawai

da lam l apo r an ,

harus

ber t empa t

sua tu

atau

menyebabkan

usaha ,

seh i ngga

Neger i

sampai

perbua t an

ber l a n j u t ,

Februa r i

tangga l

tahun 1999

beberapa

rupa

perbua t an

dan

BRI No. Kep. :

penca i r a n

Bi l y e t

R

34- 01- 3336 .8 d i

Bi l y e t

bersangku t a n

Depos i t o

Depos i t o

buka tangga l

dengan

:

Nomor

23 Mare t

Reken ing 1999 atas

A

(se r a t u s

Hal .

ju ta

rup i a h )

19 dar i

60 ha l .


dengan

do

gu

ng

100 .000 . 000 , -

Rp.

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

M

nama Ny. NOOR HAYATI WIRYOTANOTO H. sebesa r

ik


h

s

sedemik i a n

ah

pada

har i

12

yang

si

l ag i

Keputusan Kanwi l

Makassa r

ne

di i nga t

pada

Opu

ne


Somba

tangga l

P- SDM/Bin / 0 2 / 1 996

te l a h

Cabang


A gu ng

056

ub lik

d iangka t

(BRI )

do

Indones i a

In do ne si a

Rakya t

Halaman 19

R ep ub

hk am


Bi l l y e t

D13.4939785 ,

mana

o leh

Te l l e r

sepenge tahuan

13 Ju l i


nasabah

Ny.

send i r i

dan dananya

Deposan Ny.

d iubah

ng

A ah

di

Depos i t o

Nomor Ser i

KURNIAWAN

(sa t u

ju ta

Mare t

maupun

Bank

dengan

rup i a h )

1999

yang

j um lah

:

di

te l a h

nomina l n ya


100 .000 . 0 00 , -

(se r a t u s

ju t a

;

tangga l

gu

Pada

ada

Bi l y e t

Bi l y e t

DEDI

23

nama

dengan nomina l

1.2 .

nama

tangga l

ba i k

rup i a h )

ya i t u

ep

pada

menjad i

Depos i t o n ya

1.000 . 000 , -

R

ah

atas

buka

te t a p i

NOORHAYATI WIRYO-

d ibe r i k a n


Rp.

d ibe r i k a n

01

Janua r i

2000 ,

nasabah

Ny.


Kanto r

Cabang

menca i r k an

Somba

Opu

Makassa r

Depos i t o n ya

dengan

sebesa r

170 .000 . 000 , -

ju ta

Rp.

rup i a h )

Uang

reken i ng

;

penca i r a n

un tuk

Depos i t o

Nomor

(se r a t u s

BRI

In

ka m


nomina l

t i dak

WIRYORANOTO H.

bahwa uang

DB4940302

tanda t angan

o leh Terdakwa DARMAWAN DARABA ;

meyak in kan

RANOTO H.

tanpa

ne

Untuk

cara

3401- 3337

tu j u h

lik

ah

d iamb i l

dengan

NOORHAYATI

mela l u i

d i ca i r k a n

ub lik

kepada

DARMAWAN DARABA

LUMANGA,

nasabah d ipa l s u kan

sebe l umnya

DARMAWAN DARABA,

Terdakwa

YENNI

Bi l y e t

Ser i

Terdakwa


Nomor

do

A gu ng

di

kepada

di t i t i p k an

Depos i t o

te r s ebu t

pu luh

se l u r u hnya

Rp.

rup i a h )

Uang

sebesa r

gu A

pu luh j u t a

dua pu luh j u t a deposan

tuna i

rup i a h )

sebesa r

rup i a h ) ,

220 .000 . 000 , -

Rp.

seh i ngga

(dua

ra t u s

220.000 . 000 , -

(dua

s

se l u r u hnya

ng

M

to t a l

uang

( l i ma

R

ah

50.000 . 0 00 , -

dua pu l uh j u t a

; Rp.

ne

d i t ambah

nomina l Rp.

Baru

20


In

dengan

(dua ra t u s

ep

ka

220 .000 . 000 , -

Depos i t o

do

Reken i ng

ub

m

d i se r ah kan kepada Terdakwa DARMAWAN DARABA untuk d ibukakan

ik


h

si

menggunakan

In do ne si a

Halaman 20

R ep ub

hk am


dua

pu luh

ju t a

Terdakwa

DARMAWAN

rup i a h )

DARABA

A gu ng

ing Depos i t o d ibukakan Reken WIRYORANOTO H. d igunakan

te t a p i

send ir i

te r s ebu t

meyak in kan H.

mela i n kan

o leh

d ibukakan

ah

220 .000 . 000 , o leh

atas

ka m

(dua ra t u s

Terdakwa

d ibe r i k a n

nama

baru

Rp.1 . 000 . 0 00 , -

sebesa r

ju t a

Rp.

rup i a h )

maka

Deposan


AZFAR

(sa t u

te l a h

dua pu l uh j u t a

Depos i t o

MUH.

DARMAWAN

benar

DARMAWAN DARABA,

Bi l l y e t

dengan

rup i a h )

nomina l

yang

te l a h


ep

d iubah ba i k

Depos i t o

dan

NOORHAYATI WIRYO-

seo l ah - o lah

Reken i ng

d iamb i l

Terdakwa

Deposan Ny.

bahwa

t idak


ub lik

RANOTO

o leh

te r n ya t a

DARABA ; Untuk

In do ne si a

ra t u s

atas


220 .000 . 0 00 , -


; dan penar i k a n

dana

dar i

BRITAMA : DARMAWAN

DARABA

Reken ing

te l a h

t i n gg i

(Opera t o r

Asis t e r n


yang

melampau i

kewenangan

gu

Hal .

dan

dengan

penar i k a n ;

pe jaba t

Of f i c e r

ng

dana

A

kepada

Nasabah

(00 ) ,

yang

l eb i h

Superv i s o r ,

(AMO)) atas penca i r a n Terdakwa DARMAWAN

21 dar i

60 ha l .


do

over r i d a

R

ah

M

f ia t

rup i a h )

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

ep

ka

Memalsukan tanda t angan nasabah pada s l i p Memin ta

Rp.

para nasabah

tanpa sepenge tahuan nasabah yang bersangku t an :

=

mengambi l

menge lua r kan dana reken i n g BRITAMA mi l i k

cara - cara ya i t u

Rp.

do

(t iga

Rp.

ada lah

ub

ah

320 .000 . 000 , -

DARABA

pr i b ad i

lik

A

gu

DARMAWAN +

Terdakwa

34- 00-


100 .000 . 000 , -

Penca i r a n

No.


Terdakwa

m

Depos i t o

In

d iamb i l

reken i ng

ik


h

s

3336 .8 mi l i k

dana

;

si

j um lah

ng

Jad i

rup i a h )

(dua ra t u s dua

ne

pu luh j u t a

2.

Rp. 220 .000 . 000 , -

ne

menjad i

R

ah

nomina l

Halaman 21

R ep ub

hk am



rup i a h ) )

A gu ng

atas

tanpa

Rp.

5.000 . 000 , -

melampi r k an

(BUSIM) ; Menetapkan

di

send i r i

perh i t u n gan

In do ne si a

bunga

( l i ma

buku

s impanan

atas

s impanan

nasabah meleb i h i suku bunga resmi yang d i t e t a p kan o leh Bank ra t a - ra t a sebesa r 15% sampa i dengan

15,5% per tahun ;

Melakukan


seca ra manual d i l ua r

ub lik

ah

28

reken i n g

d i sa l a hgunakan

Terdakwa

nasabah

ka m

Nomor

sebanyak

25 (dua

:

te r s ebu t

:

330253090

pu luh

yang

an.

l ima )

ka l i

UMAR

LEHA

pengambi l a n

ep

Reken ing

Br i t ama

DARMAWAN DARABA

masing - masing sebaga i ber i k u t 2.1 .

keuangan


BRI ;

Terhadap

t r a n saks i


;


25.000 . 000 , -

;


88.000 . 000 , -

;


60.000 . 000 , -

;


43.000 . 000 , -

;


45.000 . 000 , -

;


59.000 . 000 , -

;


50.000 . 000 , -

;


25.000 . 000 , -

;


55.000 . 000 , -

;


57.000 . 000 , -

;


25.000 . 000 , -

;


11.000 . 000 , -

;


25.000 . 000 , -

;


50.000 . 000 , -

;


15.000 . 000 , -

;


44.000 . 000 , -

;


20.000 . 000 , -

;


20.500 . 000 , -

;

ne

do


In

22

ik


h

s

do

In

lik

ub

ep

R

ng gu A

si

85.000 . 000 , -

ng


gu A ah m ka

ah

M

;

ne

R

ah


Halaman 22

R ep ub

hk am


In do ne si a



A gu ng


Tangga l 30- 06- 2002 sebesa r Rp. Nomor

:

330194548


ka l i

an.

Nomor

:

an.

;

30.000 . 000 , -

;

KALLANG

:

22.000 . 000 , -

ka m

Nomor

Rp. 37 .321 . 8 00 , -

;


:

330142697


;


d i sa l a hgunakan sebesa r Rp. 114 .429 . 434 , Reken ing

;

10.000 . 000 , -

ub lik


ah

;


330110644

Reken ing Nomor :

24.000 . 000 , -

SAHARIA


Reken ing

;

4.000 . 000 , -


Reken ing

49.000 . 000 , -

an.

te l a h

;

BAHARUDDIN,

te l a h

Rp. 120 .176 . 284 , -

;

ep

Reken ing Nomor : 330147043 an. EDDY THAMRIN, sebanyak pengambi l a n dengan per i n c i a n :

Tangga l 10- 02- 2003 sebesa r Reken ing Nomor :

ng

2.7 .

sebanyak

2

Rp. 50 .000 . 0 00 , Rp. 15 .000 . 0 00 , -


(dua )

ka l i

pengambi l a n

dengan

per i n c i a n : Rp. 100 .000 . 000 , -


Rp.

Nomor

:


330201735

25.000 . 000 , -

an.

GOSAL OETAMA,

In

Reken ing

do


gu

ka l i


:


Nomor

:


330126299

an.

TAN KEM KAUI ,

lik

2.9 .

ka l i


:


ub

m

ah

A

2.8 .

si

R

ah


ne

2 (dua ) ka l i

Reken ing

Nomor

:

330130480

:

ep

ka

SIB IAN, sebanyak 1 (sa t u )

ka l i

PAULUS

an.


:

330207066

A

gu

ng

140 .678 . 540 , -

HAJI

Rp.

;

ne

M


an.

Hal .

23 dar i

60 ha l .


Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

ik


h

s

Nomor

do

Reken ing

R

2.11 .

In

ah


Halaman 23

R ep ub

hk am


In do ne si a

2.12 .


d i sa l a hgunakan sebesa r Rp. 15.278 . 6 40 , Reken ing Nomor

A gu ng

2.13 .

SITANAYA, ya i t u

:

sebanyak

:

330120020

1

(sa t u )

an.

ka l i

;

Drg .

EKA

pengambi l a n


Reken ing

NOORHAYATI

ah

Reken ing

NOORHAYATI

ka m

Reken ing YULIANTI ,

330177434

; Nomor

;

:

Nomor

330117181

an.

330145994

2

(dua )

ka l i

Ny.

sebesa r

d i sa l a hgunakan

:

sebanyak

an.

d i sa l a hgunakan

DARWIS te l a h

Rp. 6.008 . 375 , 2.16 .

:

DARWIS te l a h

Rp. 7.370 . 766 , -

2.15 .

Nomor

ub lik

2.14 .

Ny.

sebesa r

an.

DIYAH

pengambi l a n

ep



Reken ing

sebanyak

330200503 an.

4

(empa t )

ka l i


ng

PRAYOGO,

Nomor :

si

2.17 .

ne

R

ah


dengan per i n c i a n : Tangga l 10- 07- 2001 sebesa r Rp. 25.000 . 000 , -

gu

do


PRAYOGO, ya i t u

sebanyak

330200347 an.

1

(sa t u )

:

ka l i

FRANKY SUN

pengambi l a n


ya i t u

Nomor

sebanyak

:

:

034301004021507

ub

2.19 .

UMRAYANI,

ka

Nomor :

In

Reken ing

lik

2.18 .

1

(sa t u )

an.

lan pengambi

ka l i

ep

m

ah

A



Nomor :

R


330125129 an.

ka l i

WAGIYO S. ,


:

s

ah

2.20 .

:

330139615

an.

TJOA TEK

24


ik


h

ne

Nomor

do

Reken ing

In

A

gu

2.21 .

ng

M


Halaman 24


te l a h

138 .381 . 056 , -

d i sa l a hgunakan

A gu ng

:

330256470


an.

Rp.

YULIANA,

Rp. 90 .000 . 0 00 , -

Reken ing

te l a h

100 .000 . 000 , -

:

330199361

d i sa l a hgunakan

;

Reken ing

an.

Nomor

:

ARIFUDDIN

sebesa r

330111376

an.

ub lik

2.25 .

Nomor

Rp.

RACHMARY,


Reken ing Nomor :

330129723 an.

ka m

te l a h d i sa l a h gunakan sebesa r 2.27 .

Reken ing Nomor :

224 .500 . 000 , 2.28 .

MUH. YAHYA,

Rp. 20 .000 . 0 00 , -

034301001132503 an.

;

RETNO


ep


;

Rp.

;

Nomor

:

330190519

R

Reken ing


an.

HARIS


si

HAMARUNG,

ah

;

Reken ing Nomor : 330202649 an. NORMA P. , te l a h d i sa l a h gunakan sebesa r Rp. 8.000 . 000 , - ;

2.24 .

ah

sebesa r

;

Reken ing Nomor

2.23 .

In do ne si a

PENG,

2.22 .

ne

ng

per i n c i a n :

Tangga l 22- 07- 2002 sebesa r Rp. 80.000 . 000 , Tangga l 24- 07- 2002 sebesa r Rp. 20.000 . 000 , (Rp .

320 .000 . 000 , -

+

pu luh

ju ta

rup i a h )

t iga

se t i d a k - t i d a knya

enam be la s

r ibu

sek i t a r

j umtah

yang d igunakan Terdakwa DARMAWAN DARABA untuk

kepen t i n g annya send i r i

;

Perbua t an Terdakwa te r s ebu t da l am Pasa l

49 aya t

(1 )

d iancam p idana sebaga imana huru f

a UU Nomor 7 Tahun

ub

d ia t u r

ra t u s

1992 sebaga imana te l a h d iubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasa l 64 aya t (1 ) KUHP ;

SUBSIDIA IR : Terdakwa


A

berdasa r kan

Sura t

1996 ,

seca ra


pada

Hal .

60 ha l .

25 dar i


har i

yang

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

ik


h

ne

BRI No. Kep : 056 PSDM/Bin / 0 2 / 1 996 tangga l

ng

Februa r i

gu

12

yang d iangka t

BRI

do

Keputusan Kanwi l

R

Cabang Somba Opu Makassa r

Pegawai

In

Bahwa

s

ten t a ng Perbankan j o .

ep

ka

m

ah

te r s ebu t ,

sa tu

sa tu

t iga

lik

A

t iga

enam pu luh

mi l ya r

In

3.041 . 316 . 031 , - ) = Rp. 3.361 . 316 . 0 31 , - ( t i g a ra t u s

Rp.

do

kese l u r u han

gu

Tota l

ah

M

R ep ub

hk am

Halaman 25

R ep ub

hk am


dengan yang

harus

di

sebaga i

Kanto r

Somba Opu Makassa r te r t e n t u Anggo ta

pas t i

te l a h

Rakya t

daerah

hukum Pengad i l a n

menghi l a n g kan

atau

t idak

atau

l apo r an ,

Cabang

atau

d i l a k u kannya

Makassa r ,

Pegawai

Bank yang

memasukkan

penca ta t a n

atau

da lam pembukaan l apo r an

Somba Opu Makassa r

berdasa r kan

maupun

da lam

dokumen

atau

atau reken i n g sua tu

yang d i l a k u kan o leh Terdakwa dengan ca ra anta r a

BRI

Cabang

Keputusan

Kanwi l

- SSS/SDM/PKM/07 /1999 tangga l

te r hadap 30 ( t i g a yang te r d i r i

memasukkan

26 Ju l i

reken i n g reken i n g

reken i n g

atau da lam

nasabah

pembukuan

da lam dokumen atau l apo r an

Penca i r a n dan penar i k a n dar i Melakukan

penca i r a n

penca i r a n

dan 28 (dua dengan

t i dak

d i l a k u kan - nya l apo r an ,

maupun

atau reken i n g

Depos i t o

Depos i t o

buka tangga l

Bank

:

Nomor

23 Mare t

ub

m

depos i t o

da l am

Bi l y e t

23

nasabah BRI Somba Opu

:

Bi l y e t

34- 01- 3336 .8 d i

melakukan

t r a nsaks i

dengan per i n c i a n sebaga i ber i k u t

:

1999 ;

t i dak

atau

Tel l e r

Kep

BRITAMA,

menyebabkan

A

penca t a t a n

pu luh )

dan 2 (dua )

de lapan )

gu

pu luh

No.


ng

Bahwa Terdakwa

BRI

Petugas

ne

Sura t

Kanto r

se l a ku

la i n

do

pada


ep

Terdakwa

:

lik


ah

(BRI )

Neger i

t i dak

R

ka m

ber l a n j u t ,

Indones i a

keg i a t a n usaha usaha , l apo r an t r a n saks i

ah

seh i ngga

atau se t i d a k - t i d a knya pada sua tu tempat

menyebabkan

Bank,

1999

beberapa

rupa

perbua t an

Dewan Komisa r i s , Di re ks i ,

da lam

tahun

melakukan

sedemik i a n

sua tu

Bank

pada

In

ah

senga j a

da lam

2003 ,

hubungannya

ada

d ipandang

ber t empa t

dengan

tahun

A gu ng

perbua t an

l ag i

si

sampai

di i nga t

In do ne si a

t idak

ub lik

sudah

Reken ing 1999 atas

nama Ny. NOOR HAYATI WIRYOTANOTO H. sebesa r Rp.

mana

M

A

gu

ng

o leh

Ser i

sebe l umnya

Terdakwa

DARMAWAN DARABA,

13 Ju l i



Bi l y e t

Nomor

Terdakwa

DARMAWAN DARABA

mela l u i

26


ik


h

s

kepada

Depos i t o

dengan

ne

di

R

di t i t i p k an

Bi l l y e t

rup i a h )

do

ah

D13.4939785 ,

ju ta

In

menggunakan

(se r a t u s

ep

ka

100 .000 . 000 , -

Halaman 26

R ep ub

hk am


Te l l e r

YENNI

sepenge tahuan

A gu ng

nasabah

kepada Ny.

d ibe r i k a n te t a p i

LUMANGA,

d iamb i l

DARABA ; Untuk

Terdakwa

Deposan Ny.

bahwa uang

nomina l

atas

Rp.

depos i t o n ya d ibe r i k a n

ya i t u

nama

tangga l

23

nama

DARMAWAN

ada

di

Bi l y e t

Bi l y e t

DEDI

1.000 . 000 , -

pada

t idak

NOORHAYATI WIRYO-

Depos i t o

KURNIAWAN

(sa t u

ju ta

Mare t

yang

di

te l a h

d iubah

ba i k

menjad i


100 .000 . 0 00 , -

ep

dengan nomina l rup i a h )

dan t i d a k

j um lah

:

dengan

rup i a h )

1999

maupun

Bank

Nomor Ser i

ub lik

DB4940302

tanpa

dananya

o leh


ah

dan


ka m

d i ca i r k a n

NOORHAYATI WIRYORANOTO H.

send i r i

meyak in kan

RANOTO H.

buka

In do ne si a

d i ca t a t

atau

nomina l n ya

(se r a t u s

ju t a

d ibukukan

da lam

tangga l

01

Janua r i

2000 ,

nasabah

170 .000 . 000 , -

gu

sebesa r

rup i a h )

(se r a t u s

3401- 3337 tu j u h

Depos i t o

te r s ebu t

pu luh

se l u r u hnya

(dua ra t u s

Terdakwa

Rp.

Rp.

seh i ngga

(dua

tus ra

220.000 . 000 , -

(dua

rup i a h )

DARABA

d ibukakan Reken ing Depos i t o

ng

WIRYORANOTO H. dan t i d a k

gu

rup i a h ) ,

Rp.

;

ju t a

DARMAWAN

rup i a h )

sebesa r

220 .000 . 000 , -

sebesa r

pu luh

tuna i

pu luh j u t a

ep

dua

uang

rup i a h )

R

ra t u s

deposan

dua pu l uh j u t a

Rp.

Hal .

te r s ebu t te r n ya t a

o leh t idak


d imasukkan ke reken i n g

27 dar i

60 ha l .


Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

ik


h

s

se l u r u hnya

nomina l

ne

( l i ma

Baru

do

d i t ambah

dua pu luh j u t a Uang

Depos i t o

In

Reken i ng

lik

d ibukakan

to t a l

A

Nomor


50.000 . 0 00 , -

m

Reken ing

menca i r k an

;

penca i r a n

dengan

M

un tuk

ub

A

Rp.

220 .000 . 000 , -

ka

Makassa r

dengan

Uang

ah

Opu

Depos i t o n ya

ju ta

ah

Somba

BRI

In

Cabang

Kanto r

do

ng


Ny.

si

Pada

ne

1.2 .

R

ah

pembukuan resmi BRI Cabang Somba Opu Makassa r ;

Halaman 27

R ep ub

hk am


t i dak

atau

d i ca t a t

t i dak di

da lam

mela i n kan

A gu ng

te t a p i

d i l a k u kan s i s t em

d iamb i l

meyak in kan

RANOTO

H.

Reken i ng

220 .000 . 000 , -

Bi l l y e t

nama

Depos i t o

baru

Depos i t o

MUH.

Rp.1 . 000 . 0 00 , -

ka m

send i r i

benar

te l a h

sebesa r

DARMAWAN DARABA,

d iubah ba i k

BRI ,

Deposan


AZFAR

(sa t u

Rp.

rup i a h )

maka

ub lik

ah

atas

pembukuan

(dua ra t u s dua pu l uh j u t a

Terdakwa

d ibe r i k a n

atau

NOORHAYATI WIRYO-

seo l ah - o lah

d ibukakan

o leh

Deposan Ny.

bahwa

pembukuan

dan d igunakan

o leh Terdakwa DARMAWAN DARABA ; Untuk

In do ne si a

nasabah

ju t a

dengan

rup i a h )

nomina l

yang

te l a h


atas

nama Ny. NOORHAYATIWIRYO RANOTO H. dengan n i l a i menjad i

dana

reken i ng

Depos i t o

No.

3336 .8 mi l i k



Terdakwa

DARMAWAN +

320 .000 . 000 , -

(t iga

gu

100 .000 . 000 , -

DARABA

Rp.

ada lah

220 .000 . 0 00 , -


dana

dar i

Reken ing

BRITAMA : Terdakwa

DARMAWAN

menge lua r kan reken i ng

dana

nasabah

DARABA dar i

Br i t ama

resmi

yang ada d i

(dua

yang

d i ca t a t

pu luh

dan

de l apan ) t idak

da lam s i s t em pembukuan

BRI Cabang Somba Opu yang masing -

ep

ka

ah

Nasabah

penar i k a nnya

masing dengan per i n c i a n sebaga i ber i k u t 2.1 .

rup i a h )

mengambi l

ub

d imasukkan atau t i d a k

te l a h

28

Rp.

In

dan penar i k a n

lik

A ah m

Penca i r a n

Rp. =

;

2.

pr i b ad i

do

ng

d iamb i l

34- 00-

si

j um lah

;

R

ah

Jad i

rup i a h )

(dua ra t u s dua

ne

pu luh j u t a

Rp. 220 .000 . 000 , -

ep

nomina l

Reken ing

Nomor

sebanyak

25 (dua

:

330253090

pu luh

l ima )

:

an. ka l i

UMAR

LEHA

pengambi l a n

A

;

28


ik


h

s

85.000 . 000 , -

do

gu

ng


;

In

M


ne

R


Halaman 28

R ep ub

hk am



A gu ng



;

88.000 . 000 , -

;

60.000 . 000 , -

;

43.000 . 000 , -

;

45.000 . 000 , -

;

59.000 . 000 , -

;

50.000 . 000 , -

;

25.000 . 000 , -

;

55.000 . 000 , -

;

57.000 . 000 , -

;


25.000 . 000 , -

;


11.000 . 000 , -

;


25.000 . 000 , -

;


50.000 . 000 , -

;


15.000 . 000 , -

;


44.000 . 000 , -

;


20.000 . 000 , -

;


20.500 . 000 , -

;


49.000 . 000 , -

;

24.000 . 000 , -

;

ng

R

Tangga l 16- 04- 2001 sebesa r Rp. Tangga l 19- 03- 2001 sebesa r Rp.

;


30.000 . 000 , -

;

A

:

330194548


ka l i

an.

SAHARIA


Tangga l 05- 03- 2003 sebesa r Rp. Nomor

:

330110644

an.

d i sa l a hgunakan sebesa r Reken ing Nomor :

Nomor

;


:

330142697


;


Rp. 37 .321 . 8 00 , -

ep

Reken ing

:

lik

Reken ing

KALLANG

22.000 . 000 , -

ub

ah

Nomor

In

gu

10.000 . 000 , -

d i sa l a hgunakan sebesa r Rp. 114 .429 . 434 , -

ka

;


Reken ing

m

4.000 . 000 , -

do

ah

ep

ka m

ub lik

ah


25.000 . 000 , -

ne


si

In do ne si a

an.

te l a h

;

BAHARUDDIN,

te l a h

Rp. 120 .176 . 284 , -

;

Rp. 15 .000 . 0 00 , -

gu A

Hal .

29 dar i

60 ha l .


Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

ik


h

ne


do

Rp. 50 .000 . 0 00 , -

ng

M


s

pengambi l a n dengan per i n c i a n :

R

2 (dua ) ka l i

In

ah

Reken ing Nomor : 330147043 an. EDDY THAMRIN, sebanyak

Halaman 29

R ep ub

hk am


Reken ing Nomor : sebanyak

(dua )

A gu ng

ka l i

pengambi l a n

per i n c i a n :

2.8 .


2

In do ne si a

2.7 .

dengan


Rp. 100 .000 . 000 , -


Rp.

Reken ing

Nomor

:

330201735


ka l i

25.000 . 000 , -

an.

GOSAL OETAMA,


:


2.9 .

Reken ing

Nomor

:

330126299

ka l i

TAN KEM KAUI ,


ub lik

ah


an.

:


Reken ing

Nomor

:

330130480

ka m

SIB IAN, sebanyak 1 (sa t u ) :

ka l i

an.

PAULUS


ep


Nomor

:

330207066

an.

R

140 .678 . 540 , -

;


ng

2.12 .

Rp.

d i sa l a hgunakan sebesa r Rp. 15.278 . 6 40 , Reken ing

gu

SITANAYA, ya i t u

Nomor

sebanyak

:

330120020

1

(sa t u )

an.

ka l i

; Drg .

EKA

pengambi l a n

do

2.13 .

ne

ah


HAJI

si

2.11 .

:

NOORHAYATI

Nomor

DARWIS te l a h

Rp. 7.370 . 766 , 2.15 .

Reken ing NOORHAYATI

Reken ing

;

Nomor

:

ep

ka

:

DARWIS te l a h

YULIANTI ,

330177434

sebanyak

2

an.

d i sa l a hgunakan

; Nomor

Rp. 6.008 . 375 , 2.16 .

:

In

Reken ing

lik

2.14 .

330117181

an.

Ny.

sebesa r

330145994

(dua )

Ny.

sebesa r

d i sa l a hgunakan

ub

m

ah

A


ka l i

an.

DIYAH

pengambi l a n

ah


s

R


330200503 an.

FRANKY SUN

30


ik


h

ne

Nomor :

do

Reken ing

In

A

gu

2.17 .

ng

M


Halaman 30

R ep ub

hk am


sebanyak

4

In do ne si a

PRAYOGO,

(empa t )

ka l i


pengambi l a n

A gu ng

Tangga l 10- 07- 2001 sebesa r Rp. 25.000 . 000 , Tangga l 06- 08- 2001 sebesa r Rp. 17.000 . 000 , Tangga l 07- 01- 2002 sebesa r Rp. 11.000 . 000 , Tangga l 21- 08- 2003 sebesa r Rp. 15.000 . 000 , -

2.18 .

Reken ing

PRAYOGO, ya i t u

Nomor :

sebanyak

330200347 an.

1

(sa t u )

ka l i

:

FRANKY SUN

pengambi l a n

2.19 .

Reken ing UMRAYANI, ya i t u

ka m

ub lik

ah

Tangga l 04- 09- 2002 sebesa r Rp. 34.000 . 000 , Nomor

sebanyak

:

:

1

034301004021507

(sa t u )

ka l i

an.

pengambi l a n


Nomor :

330125129 an.

ep

2.20 .


ka l i

WAGIYO S. ,


:

2.22 .

330139615

d i sa l a hgunakan

Nomor

:

gu

Reken ing

Nomor

:

2.25 .

Nomor

te l a h

:

Reken ing

d i sa l a hgunakan

Nomor

:

330111376

NORMA P. ,

an.

;

ARIFUDDIN

sebesa r

an.

Rp.

RACHMARY,

ub

Reken ing Nomor : BUDIARTI FARID te l a h


330190519

ng

Hal .

an.

HARIS


31 dar i

60 ha l .


Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

ik


h

s

:

ne

Nomor


gu

Rp.

do

Reken ing

RETNO

In

2.28 .

034301001132503 an.

;

;

R

224 .500 . 000 , -

A

;

Rp. 20 .000 . 0 00 , -

ep

2.27 .

M

;

Reken ing Nomor : 330129723 an. MUH. YAHYA, te l a h d i sa l a h gunakan sebesa r

ka

an.


ah

YULIANA,

Rp. 8.000 . 000 , -

330199361

;

an.

lik

A ah m

Reken ing

100 .000 . 000 , -

Rp.

Rp. 90 .000 . 0 00 , -

330202649


HAMARUNG,

sebesa r

330256470


2.24 .

TJOA TEK

;

Reken ing

2.23 .

an.

do

138 .381 . 056 , -

:

si

te l a h

ng

PENG,

Nomor

ne

Reken ing

In

2.21 .

R

ah


Halaman 31

R ep ub

hk am


per i n c i a n :

In do ne si a


A gu ng

Tangga l 24- 07- 2002 sebesa r Rp. 20.000 . 000 , Tota l

kese l u r u han

(Rp .

320 .000 . 000 , -

+

Rp.

3.041 . 316 . 031 , - ) = Rp. 3.361 . 316 . 0 31 , - ( t i g a mi l ya r ra t u s enam pu luh sa tu j u t a t i g a ra t u s enam be la s t iga

pu luh

te r s ebu t ,

sa tu

rup i a h )

se t i d a k - t i d a knya

;

j um lah

da l am Pasa l

d iancam p idana sebaga imana

ub lik


ah

r ibu

yang d igunakan Terdakwa DARMAWAN DARABA untuk

kepen t i n g annya send i r i

d ia t u r

sek i t a r

t iga

49 aya t

(1 )

huru f

b UU Nomor 7 Tahun

1992 sebaga imana te l a h d iubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Pasa l 64 aya t (1 ) KUHP ;

Kejaksaan Neger i

Makassa r

:

R

ah

ber i k u t

Menya takan

Terdakwa

hukum bersa l a h

sebaga imana d ia t u r 18

aya t

te l a h

tangga l

Umum

27 Oktobe r

melakukan

t i n d ak

(1 )

Undang- Undang

seca ra

p idana

Pemberan ta san

Tindak

Nomor

pada

2009 sebaga i

31

sah

korups i

dan d iancam p idana da lam Pasa l

gu

ten t a ng

Jaksa /Penun t u t

DARMAWAN DARABA te r buk t i

ng

menuru t

Pasa l

p idana

3 jo .

Tahun

Pidana Korups i

si

tun t u t a n

ep

Membaca

;

ne

Mahkamah Agung te r s ebu t

1999

sebaga imana

do

ka m

ten t a ng Perbankan j o .

d iubah dan d i t ambah dengan Undang- Undang Nomor 20

(1 )

KUHP

pada

;

pen ja r a

kepada Terdakwa DARMAWAN DARABA dengan se l ama

5 ( l i ma )

tahun

d i ku r ang i

Terdakwa berada da lam tahanan sementa ra

Terdakwa

Rutan

untuk

300 .000 . 000 , -

(t iga

( l i ma )

bu lan

kurungan

sebesa r

Rp. 2.954 . 850 . 6 00 , -

gu

ng

l ima pu luh empat j u t a

A

ra t u s

ju ta

ser t a

dengan per i n t a h

Makassa r ,

membayar

denda

dan menghukum sebesa r

rup i a h )

membayar

(dua mi l i y a r

se l ama

Rp.

subs i da i r uang

5

penggan t i

sembi l a n

ra t u s

de lapan ra t u s l ima pu luh r i b u enam

do

M

ah

pu la

di

ep

Terdakwa d i t a han

R

ka

agar

Per t ama

32


ik


h

s

p idana

dakwaan

Korups i

ne

p idana

aya t

Pidana

lik

Menja t uh kan

64

Tindak

In

Pasa l

Subs i da i r

m

ah

jo .

Pemberan ta san

In

Tahun 1999 ten t a ng

ub

A

Tahun 2001 ten t a ng Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31

Halaman 32

R ep ub

hk am


rup i a h )

penggan t i

dan

pa l i n g

j ika

yang te l a h

A gu ng

maka har t a

di l e l a ng da lam

untuk

ha l

menutup i

uang

t i dak

un tuk

mempero l eh

bendanya dapa t

Terdakwa

mencukup i

t i dak

membayar

dis i t a

mempunya i uang

buk t i

berupa

sampai

dengan Nomor Uru t

perka r a

dan barang buk t i

d i kemba l i k a n

kepada

har t a

p ihak

benda

dan

yang

tahun ;

Nomor

te r l amp r

BRI

Jaksa dan

maka d igan t i

sura t - sura t

Nomor Uru t

hukum

te r s ebu t ,

penggan t i ,

29 te t a p

Makassa r ;

ka m

kekua tan

Uru t

1

da lam berkas

ub lik

ah

barang

uang

bu lan sesudah

o leh

penggan t i

dengan p idana pen j a r a se l ama 1 (sa t u )

Menya takan

membayar

l ama da lam waktu 1 (sa t u )

putusan Pengad i l a n te t a p ,

Terdakwa

In do ne si a

ra t u s

30 sampai Cabang

dengan 39 Somba

Opu

Membeban i Terdakwa untuk membayar b iaya perka r a sebesa r Rp. ( l i ma r i b u rup i a h )

Pengad i l a n

l engkapnya sebaga i ber i k u t Terdakwa yang

perbua t annya

gu

Terdakwa te r s ebu t

di

te r buk t i

kepadanya ,

merupakan

(On t s l a ag Van Recht Vervo l g i n g )

Melepaskan

2009 yang amar

:

d idakwakan

bukan

sua tu

melakukan

akan

; atas

te t a p i

t i n da k

o leh

p idana

ka renanya

A

Memul i h kan hak Terdakwa da lam kemampuan, kedudukan ,

lik

Noorhaya t i

DEPOBRI

Piu t ang

Darw i s

an .

harka t

tangga l

;

Darmawan

Daraba

21 November 2003 ;

Reken ing

No.

Wiyoprano t o

tangga l

170 .000 . 000 , -

;

Daf t a r

In t e r n

ep

ka

an .

ub

Reken ing

tangga l

ah

34- 01- 0421 .6

01 September 1997 j um lah Rp. 5.000 . 000 , UN-06

M

berupa :

Mutas i

R

m

ah

ser t a mar taba t n ya ;

DEPOBRI No.

dar i

In

sega l a tun t u t a n hukum ;

Menetapkan barang buk t i

No.

har i a n

a.n .

34- 01- 3337- 1 23

Mare t

a.n . 1999

Noorhaya t i j um lah

Darmawan Daraba tangga l

Rp.

01- 08-

33 dar i

60 ha l .


do

Hal .

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

A

gu

ng

ne

2000 j am 16:41 : 2 1 ;

ik


h

s

perbua t an

28 Januar i

DARMAWAN DARABA

ng

Menya takan

Makassa r

si

R

ah

345 /P i d . B / 2 008 / - PN.MKS. tangga l

Neger i

ne

pu tusan

do

Membaca

;

ep

5.000 , -

Halaman 33

R ep ub

hk am


Mutas i

Har i an

a.n .

Tabanas

Pengambi l a n

A gu ng

Sl i p

Yenny Lumanga tangga l

1999 j am 15:15 : 2 2 ;

BRI

Reken ing

No.

an. Edy Tamr in j um lah Rp. 50.000 . 000 , Pengambi l a n

a.n .

Sl i p

Tabanas

Tabanas

004021- 50- 7

a.n .

30.000 . 0 00 , -

ah

DEPOBRI

No.

No.

Wirop rano t o

tangga l

100 .000 . 000 , -

;

Reken ing

Wirop rano t o

Mutas i

Reken ing

Umrayan i

W.

No.

tangga l

;

34- 01- 3336- 8

33- 01- 4704 .3

;

No.

23

Mare t

j um lah

a.n .

23

j um lah

a.n .

Mare t

Rp.

Noorhaya t i

1999

34- 01- 3337

0343- 01-

1999

Har i an a.n .

Rp.

Noorhaya t i j um lah

ep

170 .000 , -

BRI

;

Reken ing

DEPOBRI

ka m

Reken ing

;

Edy Tamr i n j um lah Rp. 15.000 . 0 00 , -

Pengambi l a n

Daf t a r

BRI

13- 07-

33- 01- 2704 .3

ub lik

Sl i p

In do ne si a

Daf t a r


Rp.

01- 08-

BRI

33- 02- 5209 .0

Darmawan Daraba ;

Pernya t aan No. 02 (Kan to r

gu Sura t

No.

Keputusan

ne

Kur i k u l um Vi t a e a.n .

;

Reken ing

Umar L. ;

ng

a.n .

Tabanas

si

Pengambi l a n

No.

Nota r i s

Kep.

Pete r s

Djakus i t o ,

056P- SDM/BIN /02 / 1 996

SH.)

do

Sl i p

R

ah

2000 puku l 16:41 : 23 ;

ten t a ng

Keputusan

Pengangka tan

Pegawai

115- SDM/BIN /90

da lam

d inas

ten t ang

sementa r a

Pernya t aan

tangga l

2003 ;

BRI

Independen t

tangga l

17

No. 15.B /AUDITAMAN/GA/3 /2004

Tabanas

BRI

Reken ing

No.

33- 02- 0173 .5

bunde l s l i p

Darmawan Daraba ;

do

se to r a n pembayaran kepada BRI ;

34


In

gu

a.n .

ik


h

ne

1 (sa t u )

ng

bunde l p iu t a ng i n t e r n

s

Gosa l Wi jaya ;

1 (sa t u )

A

Daraba

31 Mare t 2004 ;

Pengambi l a n a.n .

Darmawan

R

Sl i p

a.n .

ub

Sura t

Laporan Aud i t o r

ka

Kep.

Pimp inan Wi layah BRI Ujung Pandang ;

Desember

ah

No.

ep

m

ah

Sura t

M

In

PT. BRI Perse ro ;

lik

A

pengangka t an pegawa i da lam d inas te t a p Kanto r Wi layah

Halaman 34

R ep ub

hk am


Depos i t

No.

ID . 0037252

a.n .

Number 37- 610060 .0 tangga l

Reken ing

p iu t a ng

in te r n

a.n .

27.049 . 6 99 , 1 8 tangga l Keputusan

Al i h

No.

ah

Darmawan Daraba j um lah

Pegawai

dan

No.

Rp.

ten t ang

Pemindahan

Kep.39 - XI I I / KC /SDM/11 /99

Pember i an f i a t

1999 j um l ah US

Kep- 23.SSS/SDM/PKM/07 /99

Tugas / Jaba t an

Keputusan

ACCT

21 November 2003 ;

Ker j a ;

Sura t

E.

baya r tuna i ,

Uni t

ten t a ng

pengecekan dan pengesahan

ub lik

Sura t

Fi rman

13 Janua r i

A gu ng

$ 3.000 ;

Eka

In do ne si a

Time

pemindah bukuan Kanca BRI Somba Opu ;

ura i a n j aba t an tangga l Keputusan

Pemutusan

ng

Tetap te r l amp i r kebun

di

di

Pao- Pao,

19

AJB No.

Bel i

(AJB)

Oktobe r

DARMAWAN DARABA) ;

82 /JB / I I / 2 0 0 2

2002

RAHMI

05 Mei

DARMAWAN DARABA) ;

Pao- Pao, AJB No. 735 /KSO/KPC/ IX / 2000


R

Pao- Pao AJB, No. 738 /KSO/KPC/ IX / 2000

05 September 2000 a.n . di

gu

ng

peka rangan

DARMAWAN DARABA ;

Masamba,

DARMAWAN DARABA ;

SHM No.

Hal .

00696 /Desa

35 dar i

60 ha l .


Bone

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

ik


h

si

No.

a.n .

a.n .

SHM No. 66 /KR/V /2002 tangga l

05 September 2002 a.n .

Tanah peka rangan d i

A

Jua l

s

ka

ah

tangga l

095/KPR/X I / 2 002

05 September 2000 an. RAHMI RANDE ;


M

No.

Akte

RAHMI RANDE ( i s t r i


Tanah

03 Jun i

ub

2002 a.n .

tangga l

DARMAWAN DARABA ;

DARMAWAN DARABA) ;

Tanah dan bangunan ,

tangga l

AJB

ep

A ah m

bangunan ,

RANDE ( i s t r i

tangga l

Bel i


TAHMI RANDE ( i s t r i

tangga l

Jua l

Bi l i - Bi l i ,

866 /KSO/KPC/X I / 2 002

dan

Akta

da lam berkas perka ra ;

Tanah pekarangan

Tanah

hukuman

ne

gu

tangga l

sebaga i

do

Tanah

Ker j a

17 Mare t 2003 ;

7 (tu juh )

2003 ;

R.140 - KC-XI I I / SDM/03 / 2004

Hubungan

R

ah

j aba t an tangga l Tanda te r ima

Kep.

ne

ten t a ng

No.

01 Mei 2000 ;

do

Sura t

2003 ;

In

Daf t a r

05 Apr i l

In

ka m

tangga l

Darmawan Daraba kepada BRI Cabang Somba Opu

lik

a.n .

ep

Sura t

Halaman 35


Tanah


kebun

DARMAWAN DARABA) ;

di

Bi l i - b i l i ,

A gu ng

Akte

tangga l

31

DARMAWAN DARABA LUAS 5.400

Tanah pekerangan

di

Jua l

Bel i

Akte

tangga l

Jua l

05

a.n .

(AJB)

September

DARMAWAN DARABA) ;

No.

2002

Bel i


(AJB)

Desember

M² ;

Pao Pao,

736 /KSO/KPC/1X/2000

In do ne si a

a.n .

134 /KPR/X I / 2 002

No.

2000

a.n .

kasas i

No.

Dikemba l i k a n kepada Terdakwa DARMAWAN DARABA ; ak ta

Neger i

Makassa r

memor i

yang

bahwa

28 Januar i

permohonan

A

kasas i n ya Makassa r

pada

d ia j u k an

pada

tangga l

kasas i da lam

10 di

Hukum perka r a

Acara

Pengad i l a n

la i n ,

bese r t a

dengan waktu

bahwa Pasa l

yang

d ibe r i k a n

A

te r s ebu t

Umum pada

ser t a

dar i

memor i

Pengad i l a n

Neger i

dengan

demik i a n

a lasan - a lasannya dengan

cara

bahwa

menuru t

Undang- Undang

te r hadap

pada t i n g ka t

te l a h

pu tusan

te r a kh i r

pada Mahkamah Agung ,

o leh

Terdakwa

Umum dapa t menga jukan permin t aan kasas i

R

bahwa

se l a ku

ng

bahwa

gu

berpendapa t

2009

244 KUHAP (K i t a b

kepada Mahkamah Agung kecua l i Menimbang ,

2009 ;

Umum mengajukan

2009 ,

dan

menentukan

se l a i n

atau Jaksa /Penun tu t

Neger i

Kepan i t e r a an Februa r i

Pidana )

p idana

19 Februa r i

Februa r i

19

tenggang

Umum

Kepan i t e r a an

Jaksa /Penun t u t

undang- undang ; Menimbang ,

di

ep

ah

permohonan

d i t e r i ma

Pengad i l a n

had i r n y a

d i t e r i ma

;

Jaksa /Penun t u t

2009 dan Jaksa /Penun t u t

kasas i

te l a h

te r s ebu t

yang bersangku t an ;

putusan

dengan

gu

tangga l

dar i

permohonan

te r h adap putusan bebas ;

akan Badan

te t a p i

Mahkamah

Perad i l a n

Ter t i n g g i

Agung yang

do

d iucapkan

Umum pada

menga jukan

Makassa r pada tangga l

ng

Menimbang ,

kasas i

Kasas i

Membaca sura t - su ra t

m

te l a h

bahwa

In

Pemohon

R

sebaga i

ah

Jaksa /Penun t u t

te r h adap putusan Pengad i l a n Neger i

Memperha t i k a n

te l a h

2009

menerangkan ,

lik

kasas i

Februa r i

Pan i t e r a

36


ik


h

s

Kejaksaan

10

yang

Waki l

ne

tangga l

Makassa r

o leh

ne

pada

Neger i

d ibua t

do

Pengad i l a n

permohonan

In

pada

yang

ep

ka m

07/Ak t a . P i d / 2 0 09 / - PN.Mks.

Pengad i l a n Neger i

ka

ten t a ng

ub lik

akan

kepada Negara ;

ub

ah

Menginga t

si

5. Membebankan b iaya perka ra i n i

ah

M

R ep ub

hk am

Halaman 36

R ep ub

hk am


tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum

undang- undang

ada

te r hadap

putusan

Terdakwa ,

ya i t u

wi l a yah

ad i l , Mahkamah

dan

apab i l a

se l u r u h

p ihak

yang

menentukan

ada

maka sesua i

Undang- Undang

ka m

kasas i

yang

Pidana )

seba l i k n y a

pena f s i r a n

yang d imua t

pada

t i dak

d idakwakan ,

yang

permohonan

atau

sura t

te r b uk t i n y a

apab i l a

ba tas

sebu tan

dakwaan dan bukan

sua tu

unsu r

perbua tan

itu

sebena rnya

pembebasan

kewenangannya

itu

sega l a

tun t u t a n

hukum,

Pengad i l a n te l a h

(mesk i pun

ha l

in i

t i dak

Mahkamah Agung atas dasar

pendapa tnya bahwa pembebasan i t u

bukan merupakan pembebasan

gu

a lasan kasas i ) ,

:

Bahwa Pengad i l a n perka r a

keke l i r u a n

yang

Umum pada

Neger i

Terdakwa

sebaga imana

Makassar

pada

ah

Hakim

R

345 /P i d . B / 2 008 /PN .MKS.

ada l ah

da lam mengad i l i

Pasa l

Tidak menerapkan pera t u r a n hukum, ya i t u Maje l i s

pokoknya

o leh

253

dan

melakukan aya t (1 )

:

ep

Sub. a dan Sub. b KUHAP, yakn i

Bahwa

d ia j u k an


d imaksud

;

In

Kasas i / - Jaksa /Penun tu t


memutus

a lasan - a lasan

te r s ebu t

lik

bahwa

ub

A

Menimbang ,

Pemohon

ah

KUHAP (K i t a b

te r hadap

yang murn i harus mener ima permohonan kasas i

m

murn i

pembebasan

da lam menja t u hkan putusan i t u

d ia j u k an sebaga i

ka

yang

yang

te r s ebu t ,

ke l i r u

da lam

ng

melampau i

244

apab i l a

ada lah merupakan pu tusan l epas dar i atau apab i l a

Pengad i l a n

pembebasan

Pasa l

ep

ah

d idasa r kan

Acara

bahwa

pada

p idana

yur i s p r u dens i

harus d inya t a kan t i d a k dapa t d i t e r i ma ;

Menimbang , d idasa r kan

merupakan

ke ten t u an

Hukum

te r s ebu t

t i n da k

itu

putusan

ad i l k a h

:

da lam

tangga l

28

putusan

No.

Januar i

2009

s

si fa t nya ,

Terdakwa

te r n ya t a

dan

do

ah

membebaskan

apab i l a

tepa t

sesua i

kasas i

membebaskan

ub lik

sudah

yang

;

bahwa namun demik i a n

R

yang

memer i k sa

permohonan

sudah

d i t e r a p kan

waj i b

bawahannya

putusan Pengad i l a n bawahannya i t u Menimbang ,

Agung

menga jukan

Pengad i l a n

guna

Negara

si

tepa t

A gu ng

seca ra

di

ne

dan

In do ne si a

mempunya i

A

Hal .

37 dar i

60 ha l .


Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

ik


h

ne

hutang yang d ibebankan Bank

do

gu

ng

”Bahwa proses pengembal i a n

In

M

memper t imbangkan , bahwa :

Halaman 37

R ep ub

hk am


kepada

pembayaran

Terdakwa ,

Terdakwa

dan

In do ne si a

BRI

penye rahan

te l a h

asse t

melakukan

berupa

tanah

dan

A gu ng

bangunan kepada Bank BRI Cabang Somba Opu un tuk d i j u a l , dan se te r u snya ; (Pu t usan ha laman 73 , a l i n ea ke- 3) ; ”Dengan

demik i a n

melakukan

walaupun

kerug i a n

atas

sebaga imana d idakwakan ,

ah

al i h

BRI

keperda t a an ,

o leh

p idana

Cabang ka rena

Cabang

Opu

Somba

perbua t an

karena

Opu

te r s ebu t

te l a h

d iamb i l

d i se l e sa i k a n

seca ra

perbua t an

bukan merupakan perbua t an

harus d i l e pa skan dar i

ka m

BRI

akan te t a p i

perbua t an

p ihak

te t a p i

Bank

Terdakwa te r bu k t i

ub lik

bukan merupakan

perbua t an

Terdakwa

p idana ,

sega l a tun t u t a n ”

te r bu k t i

maka Terdakwa

;

(Pu t usan ha laman 74 , a l i n ea ke- 3 dan ke- 4) ; pen i l a i a n d i atas ,

te t a p i

o leh

karena

Terdakwa

kerug i a n

kepada

p ihak

maka Maje l i s

A

sebaga imana

Pasa l

4

mest i n ya ,

Tindak

31

di

atas

menerapkan pera t u r a n

yakn i

Nomor

Pidana

te r sebu t

t idak Tahun

Korups i

menerapkan

1999

ten t a ng

sebaga imana

te l a h

ten t a ng

Perubahan

Tahun 1999 ten t a ng yang berbuny i

t i ndak

31

ke rug i a n

t idak

keuangan Negara

menghapuskan

p idananya

sebaga imana d imaksud Pasa l

2 dan

4 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999

gu

Pidana

Korups i

sebaga imana

te l a h

38


ik


h

ne

Tindak

ng

Pemberan ta san

do

ten t a ng

s

R

Bahwa da lam Pasa l

A

Negara

p idana

Pasa l 3" ;

Nomor

Pemberan ta san Tindak Pidana Korups i

"Pengembal i a n

perekonomian

pe laku

Undang- Undang

In

atau

:

Atas

ub

2001

lik

d iubah dan d i t ambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun

ep

ah

Hakim

karena t i d a k

Undang- Undang

Pemberan ta san

m

Terdakwa bukan

do

Maje l i s

gu

per t imbangan

hukum

ka

Cabang Somba Opu,

Hak im memandang perbua t an

ada lah sanga t ke l i r u ,

ah

BRI

mengembal i k a n

merupakan perbua t an p idana ;

Bahwa

M

te l a h

In

l ag i

melakukan kerug i a n atas BRI Cabang Somba

ng

sebag i an

per t imbangannya

si

Opu,

da lam

menyimpu l kan bahwa perbua t an Terdakwa

R

ah

te l a h te r bu k t i

Hak im

ne

te r s ebu t

Maje l i s

ep

Bahwa

Halaman 38

R ep ub

hk am


In do ne si a

d iubah dan d i t ambah dengan Undang- Undang Nomor 31 Tahun

ten t a ng

Pemberan t a san

te r s ebu t d i

A gu ng

sebaga imana menya takan

bahwa

Tindak

atas ,

Pidana

seca ra

pengembal i a n

je l as

ke rug i a n

Korups i

dan tegas

Negara

menghapus p idana te r hadap Terdakwa , akan te t a p i t i dak

menerapkan

ke ten t u an

memutuskan Terdakwa d i l e p a s

dar i

(On t s l a ag Van Recht Vervo lg ing ) Bahwa se j a l a n

dengan

da lam pu tusannya 1994 (Va r i a

1401

Perad i l a n ,

ha laman

67

Mahkamah

Agung

kerug i a n

keuangan

Terdakwa ,

te t a p i

4

72)

Undang- Undang

daerah si fa t

tangga l

29 Jun i

Nomor 147 ,

Desember

da lam

menyatakan

per t imbangan

bahwa

sudah

melawan

:

hukum

R

ah

a lasan

pembenar

atau

pemaaf

ser t a

Terdakwa

te t a p

dapa t

ng

Terdakwa

dengan hukum yang ber l a ku "

hukum

"Mesk i pun

d i kemba l i k a n dan

Terdakwa te t a p ada dan t i d a k hapus ser t a sebaga i

hukum

Mahkamah Agung RI

K/P i d / 1 992

Tahun XI I I

–

RI

Pasa l

ep

ka m

1997 ,

No.

tun t u t a n

;

d i atas ,

seh i ngga

ub lik

ah

Nomor 31 Tahun 1999 te r s ebu t

in i

sega l a

ke ten t u an

Maje l i s

o leh

perbua t an

t i d a k d ianggap atas

kesa l ahan

di tun t u t

sesua i

ne

Hakim

t idak

;

Bahwa putusan Mahkamah Agung RI te r s ebu t

si

1999

di

atas masih

baru

16

demik i a n

m

ah

d ia t u r 4

di

da lam

ke ten t u an

Undang- Undang

Pengad i l a n keuangan

te l a h Negara

namun

Undang- Undang

3

te r n ya t a Tahun

bahwa

1971

t i dak

sebaga imana yang d imaksud da lam Pasa l Nomor

31

te t a p i

prak t e k

menentukan bahwa pengembal i a n

kerug i a n

t i dak

t i n da k p idana korups i ,

Tahun

1999 ,

lik

mesk ipun

1999) ,

pada tangga l

menghapuskan

d ip i d ananya

ub

A

Agus tus

ber l a ku

In

Undang Nomor 31 Tahun 1999 ,

do

gu

mengacu pada Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1971 (Undang-

apa l ag i

pe la ku

dengan te l a h ber l a kunya

menghapus

ni

semak in

di l i h a t

da lam

putusan

gu A

p idana

d ipe r t e ga s

ng

Hal

M

;

R

p idana korups i

bahwa

pengembal i a n te r hadap

dan l eb i h Mahkamah

Hal .

pe laku

je l a s Agung

39 dar i

ke rug i a n

yakn i RI

60 ha l .


t i ndak

dapa t sesudah

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

ik


h

s

t i dak

tegas

ne

Negara

dan

do

je l a s

In

seca ra

ep

ah

ka

Undang- Undang 31 Tahun 1999 yang da lam Pasa l 4 mengatu r

Halaman 39

R ep ub

hk am


Undang- Undang

Nomor

31

In do ne si a

ber l a k unya

Tahun

1999 ,

yakn i

putusan No. 1696 K/P id / 2 002 tanggan 28 Mei 2003 ,

da lam

A gu ng

per t imbangan hukum Mahkamah Agung RI menyatakan :

"Bahwa penanda tanganan Akta Perdamaian anta r a Terdakwa

SAMADIKUN HARTONO se l a ku Pres i den Komisa r i s PT. Bank Modern Tbk. dengan p ihak Negara (BPPN) dengan menyerahkan pembayaran da lam

se l u r u h

asse t

utangnya

ruang

Bank Modern

kepada

Negara ,

l i n g kup

j am inan

merupakan

t i n d akan

ada lah

t idak

perda t a ,

melawan hukumnya perbua t an

ub lik

mengh i l a n gkan / - menghapuskan

ah

sebaga i

p idana penya l ahgunaan dana BLBI yang merug i kan keuangan Negara " ;

atas ,

d i samp ing dok t r i n

putusan

atau pandangan paka r

Pr i n s t , PT.

SH.

Ci t r a

62) , menul i s

Agung

Adyt i a

bahwa :

te r s ebu t

hukum sebaga i

di

sa l ah

:

(Pemberan ta san

R

ah

Korups i ,

ya i t u

ep

sa tu sumber hukum fo rm i l , Darw in

Mahkamah

Bakt i ,

Tindak

Pidana

2002 ,

ha laman

Tahun

"Pengemba l i a n kerug i a n keuangan

si

ka m

Bahwa

mela i n kan

hanya merupakan

a lasan mer ingankan hukuman (c l emen t i e )

gu

Disamp ing ber i k u t

ha l - ha l

in i

A

mendasar i

bahwa,

pengemba l i a n

da lam

kerug i a n

Terdakwa ,

beberapa

sua tu

Negara bahkan

di

a lasan

perka ra

p idana

t idak

menghapus

te r hadap

di r i

p idana

Terdakwa

ke rug i a n

perbua t an Terdakwa , ke ten t uan i n i

KUHAP yang

mengatu r

keruc i a n ,

d i t i mbu l k an

dapa t d i t emukan da l am

mengena i

ep

XI I I

yang

penggabungan

da lam Pasa l 98 aya t (1 ) KUHAP

menya takan : "J i k a sua tu perbua t an yang menjad i da lam

Pengad i l a n

pemer i k saan

Neger i

menimbu l kan

perka r a kerug i a n

maka Hakim Ketua s i dang atas

A

p idana bag i

permin t a an

do

gu

ng

orang l a i n ,

sua tu

40


In

o leh

di

R

dakwaan

dasar

ik


h

s

ak i ba t

ne

perda t a

guga tan gan t i

ah

yang

lik

seca ra

Bab

M

atas ,

d i samp ing per t a nggungan j awab p idana dapa t j uga d iguga t

:

ka

pu la

sa tu

sa j a ;

ub

m

ah

te r hadap

sa l ah

sebaga imana yang d iu r a i k a n

d i kemukakan

ne

te r s ebu t ,

do

p idana

In

ng

Negara t i d a k menghapuskan p idana te r hadap pe l aku t i n d a k

Halaman 40


itu

dapa t

menetapkan

perka r a guga tan gan t i

Indones i a ) t i dak

Bepa l i n g en

d ihen t i k a n

Agung

1983

Jawab

Agung ,

Tentang

Bag ian

II

Gabungan)

d ihad i r i

Neger i

;

Ker j a

yang

dan Pengad i l a n

Tanya

ah

Tahun

: "Tun tu t a n

I

o leh

Voor

p idana

se Indones i a

Hukum Pidana ,

Tentang

Mahkamah

Pengad i l a n

(H impunan

KORPRI

ub lik

Tingg i

RAKERGAB (Rapa t

RI

Wetgev i ng

" ;

atau d i t u nda dengan menginga t

adanya guga tan perda t a ds t . . . "

Kes impu l an

Van

S. 1844 .23 berbuny i

dapa t

menggabungkan

kerug i a n kepada perka ra i t u

AB (A l gemene

30

A gu ng

Pasa l

untuk

In do ne si a

orang

Mahkamah

Pembahasan Perka ra

Pidana ,

Per t anyaan Nomor 2 ha laman 155) ;

apakah

pemer i k saannya

karena

dengan

perda t a ,

perka ra

te r s ebu t

d i t u nda

ka i t a n nya

RI

member i k an

:

ataukah

t i dak ,

send i r i ,

ng

Hak im

d ihen t i k a n

ada

Mahkamah Agung

R

ah

j awaban sebaga i ber i k u t

per t imbangan

p idana

yang

ada l ah

ar t i n y a

te r gan t u ng

t i dak

se l amanya

harus d i t u n da " ; Mahkamah

Agung

p idana dapa t

dengan

perka r a

atau

p idana

hanya

perda t a ,

perda t a , dapa t

t idak

ber j a l a n

d i t u n da

karena

kerug i a n

perka r a

dapa t

yang

ng

gu

te r hadap

perad i l a n ,

perda t a

t i dak

Terdakwa ,

dengan

ka i t a n nya

atas , atau

menghapus

pemer i k saan

ber i r i n g a n

ada

di

bahkan perka ra

pemer i k s aan

dengan

perka r a

;

Menerapkan pera t u r a n

A

p idana

d i l a k u kan

perda t a

perka r a

di r i

pera t u r a n

d iu r a i k a n

keuangan Negara ,

da l am prak t e k

p idana te r s ebu t 2

j awab

yang

ep

ka

per t anggungan te r n ya t a

bahwa

ke ten t uan

lik

d i s impu l k an

pengemba l i a n

p idana

sebaga imana

R

m

dapa t

dan

perka ra

p idana atas

ub

ah

perudang - undangan

da l i l

perka ra

adanya

menghapuskan perbua t an

berdasa r kan

atas

se i r i n g

se t i d a k - t i d a kn ya

Terdakwa ; Bahwa

di

hukum t i d a k

Hal .

sebaga imana mest i n ya ,

41 dar i

60 ha l .


do

A

gu

menegaskan bahwa perka ra

RI

do

j awaban

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

dengan

In

Bahwa

ik


h

s

perka r a

”Soa l

perka r a

Semarang

si

bahwa

Tingg i

ne

menanyakan ,

Pengad i l a n

ne

per t a n yaan

ep

ka m

Atas

ah

M

R ep ub

hk am

Halaman 41

R ep ub

hk am


Bahwa sesua i

A gu ng Neger i

dan

11

se rahkan

Makassa r

DARMAWAN DARABA Neger i

dakwaan Penun tu t

l tangga

02/MKS/FT .1 / 2 008 d ibacakan

sura t

Umum Nomor :

Mare t

pada

In do ne si a

:

2008

pers i d angan

tangga l

31

Mare t

d ia j u k an

ke

pers i d angan

te l a h

Pengad i l a n

2008 ,

PDS-

yang

Terdakwa

Pengad i l a n

Makassa r dengan dakwaan : PERTAMA :

Pr ima i r

:

Pasa l

ah

1999

2

ten t a ng

Undang- Undang

Nomor

Pemberan t a san

Korups i

sebaga imana te l a h

dengan

Undang- Undang

31

Tahun

Tindak

Pidana

d iubah dan d i t ambah

ub lik

ya i t u

Nomor

20

Tahun

2001

ten t a ng Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 ten t a ng

Pidana Korups i

1999

ten t a ng

Korups i

Undang- Undang Perbankan j o .

ng

Undang- Undang

Nomor

Pemberan t a san

sebaga imana

R

ah

3

Nomor

te l a h 10

31

Tahun

Tindak

Pidana

d iubah

dengan

1998

ten t a ng

Tahun

Pasa l 64 aya t (1 ) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Undang- Undang

1998

ah

Pasa l

10

ten t a ng


49 aya t

(1 )

huru f

b Undang- Undang

ten t a ng

Perbankan

5 sampai

Nomor

jo .

putusan

Pengad i l a n

ep

da lam

lik

Undang- Undang

10

Pasa l

28 Janua r i

Hak im hanya memuat

Pr ima i r

:

(1 )

huru f

da lam

a

putusan :

Undang- Undang

do

ng

gu

Subs ida i r ,

42


In

R

d i atas t i d a k memuat dakwaan Kedua, ya i t u aya t

No.

2009 (ha l aman

te r s ebu t

49

(1 )

Makassa r

Kesa tu

Pasa l

dan

aya t

dakwaan

A

Pr ima i r

1998

Neger i

dengan ha laman 23) Maje l i s

d iubah

Tahun

64

ub

dengan

345 /P i d . B / 2 008 /PN .MKS. tangga l

ah

Tahun

In

:

Nomor

Nomor 7 Tahun 1992 sebaga imana te l a h

Bahwa

M

a Undang- Undang Nomor d iubah dengan

KUHP ;

ka

huru f

7 Tahun 1992 sebaga imana te l a h

Perbankan j o .

Subs i da i r

m

49 aya t (1 )

do

: Pasa l

A

gu

Pr ima i r

ik


h

s

Pasa l

ne

:

Tindak


ep

Subs i da i r

jo .

Pemberan ta san

si

1999

ne

ka m

Tahun

Halaman 42

R ep ub

hk am


In do ne si a


dengan

Undang- Undang

Perbankan

A gu ng

ten t a ng

Nomor

jo .

10

Pasa l

:

Pasa l

49 aya t

(1 )

huru f

aya t

dengan

Undang- Undang

ten t a ng

Perbankan

Nomor

jo .

10

Pasa l

huru f

d i s ya r a t k a n

c

KUHAP

pengad i l a n

Bahwa

dakwaan" ;

te r n ya t a

da lam

ah

t i dak

Pasa l

64

aya t

(1 )

197

aya t

(1 )

bahwa

da lam

putusan

putusan

tangga l

Pengad i l a n

28

Januar i

No.

2009

da lam

atas nama Terdakwa DARMAWAN DARABA, Maje l i s

Hakim

ep

345 /P i d . B / 2 008 /PN .MKS. perka r a

ke ten t u an

1998

harus memuat : "Dakwaan sebaga imana te r d apa t

da lam sura t

ka m

pada

d iubah

Tahun

ub lik

ah

KUHP ;

Bahwa berdasa r kan

(1 )

b Undang- Undang


1998

memuat seca ra

dakwaan Nomor :

R

da lam Sura t

lengkap dakwaan sebaga imana te r dapa t PDS-02/MKS/FT .1 / 2 008

tangga l

si

Subs i da i r

Tahun

64

KUHP ;

d iubah

11 Mare t 2008 ;

Pasa l

345 /P i d . B / 2 008 / - PN.MKS. Terdakwa

Neger i

tangga l

28

Janua r i

DARMAWAN DARABA te r s ebu t ,

Terdakwa

t i dak

memuat

28

DARMAWAN DARABA, dakwaan

sebag imana

te t a p i

yang

te r dapa t

pengad i l a n

sebaga imana

j uga d i ka t e go r i k a n

ng

A

bukan

i an sebaga dakwaan

11 Mare t 2008 ; hanya

te r dapa t

bata l

atas

da lam

memuat sura t

putusan yang t i d a k demi hukum pu tusan

?

gu

te r s ebu t

Hakim

memuat

yang

sebaga i

memuat dakwaan yang berak i b a t

2009

Hal .

43 dar i

60 ha l .


do

M

dakwaan ,

dakwaan

R

sebag i an

pu tusan

No.

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

ah

apakah

Makassa r

da lam sura t

Nomor : PDS-02/MKS/FT .1 / 2 008 tangga l Bahwa

demi

Maje l i s

hanya

atas

bata l

Janua r i

ub

nama

tangga l

Neger i

No.

2009

lik

Pengad i l a n

345 /P i d . B / 2 008 / - PN.MKS

dakwaan

ka

putusan

ep

ah m

da lam

(2 )

Makassa r

hukum ; Bahwa

197 aya t

ik


h

s

Pengad i l a n

197 aya t

ne

pu tusan

seca ra

ne

memuat

c KUHAP, maka berdasa r kan Pasa l

gu KUHAP,

A

t idak

dakwaan sebaga imana d i t e n t u k an

huru f

nama

Hakim

do

Maje l i s

In

l engkap (1 )

karena

ng

Bahwa o leh

Halaman 43

R ep ub

hk am


sebaga imana

dakwaan , j uga berak i b a t

bata l

t idak

te r d apa t

(pendapa t

Permasa l ahan

Pustaka Kar t i n i , menyatakan :

pu tusan

is i

sura t

al i h

d idasa r kan

te r dapa t

da lam sura t

R

ah

KUHAP yang

ng

ya i t u

da lam

"

RI

bahwa

November

KUHAP

Pengad i l a n

;

M

Januar i

DARABA,

karena

2009

da lam

kese l u r u han

Pasa l

No.

atas

putusan

dakwaan

dakwaan

ng

gu A

Makassa r

ep

28

694

(Ke t en t u an -

Proyek

ha laman 119 – 131)

pu tusannya

putusan

Pengad i l a n

is i

dakwaan

seh i ngga berdasa r kan Pasa l 197 aya t

R

ka

ah

tangga l

berdasa r kan

1984

mencan tumkan

Bahwa berdasa r kan ura i a n te r sebu t Neger i

(1 )

sebaga imana

per t imbangan

karena

t i dak

pu tusan

d inya t a kan bata l

sura t

197 aya t

Yur i s p r u dens i ,

da l am

o leh

Bengku l u

(seca ra l engkap ) ,

da lam

Pasa l

da lam

Umum. Hal

:

"Men imbang ,

seca ra

sura t

d i camtumkan

dakwaan

Mahkamah Agung RI ,

Agung

Pengad i l a n

da lam

Mahkamah Agung RI No.

KUHAP

gu A ah

putusan

Keten t uan

(2 )

o leh

dakvvaan " ;

13

anta ra l a i n

m

berbuny i

tangga l

Tingg i

utuh

penegasan

K/P i d / 1 984

Yur i s p r u dens i

d ibua t

apa yang d iu r a i k a n Penun tu t

c

Mahkamah

te r dapa t

seca ra

pada buny i

Yur i s p r u dens i

yang

memuat

No.

197 aya t

Tingg i

itu

harus

maka putusan

d i atas ,

345 /P i d . B / 2 0 08 /PN .MKS.

nama Terdakwa te r sebu t

sebaga imana

DARMAWAN

t idak yang

memuat te r d apa t

PDS-02 /MKS/FT .1 / 2 008 , (2 )

KUHAP pu tusan

maka

te r s ebu t

44


ik


h

s

sesua i

yang

ep

ka m

dakwaan mest i

putusan ,

harus

o leh Pengad i l a n ke da lam pu tusan

seca ra kese l u r u han " ;

huru f

dakwaan

Umum dakwaan

dakwaan d iamb i l

"Su ra t

te r sebu t

ne

Penun tu t

ha laman 881) anta r a

ub

ah

kese l u r u han

Tahun 1993 ,

KUHAP J i l i d

ne

bera r t i

Penerapan

do

"In i

dan

lik

la i n

sura t

M. YAHYA HARAHAP, SH.

ub lik

II ,

hukum)

da lam

do

(Pembahasan

paka r

seca ra

demi hukum ;

Pernya t aan d i atas d idasa r kan pada : Dokt r i n

memuat

si

dakwaan

A gu ng

yang

In

l engkap

Pengad i l a n

In do ne si a

pu tusan

In

Bahwa

Halaman 44

R ep ub

hk am


harus d inya t a kan ba ta l 3.

Cara

mengad i l i

t i dak

demi hukum ;

d i l a k s anakan

perundang - undang , ya i t u

A gu ng

In do ne si a

menuru t

Pasa l 182 aya t (4 )

:

3.1 .

KUHAP karena

Tidak memper t imbangkan se l u r u h dakwaan ; Bahwa te r hadap d i r i Terdakwa DARMAWAN DARABA te l a h

d i l a k u kan peny i d i k a n o leh : Peny i d i k

pada

Kejaksaan

menyangku t

perka ra

pada

p idana

dan

Kepo l i s i a n

menyangku t

Sulawes i

perka ra

Daerah

t i ndak

Sela t a n

khusus

ub lik

Peny i d i k

Tingg i

t i ndak

Tindak Pidana Korups i ,

ah

ke ten t u an

Sulawes i

p idana

ya i t u

Sela t a n ,

umum

ya i t u

di

atas

dar i

has i l

peny i d i k a n

te r s ebu t

perka ra

peny i d i k a n

Sela t a n

R

ah

Sulawes i

has i l

perka r a

has i l

ng

Berkas

Sulawes i

Sela t a n

Reskr im tangga l

gu

Bahwa dar i nama

:

PDS-

02 Mei 2006 ; Kepo l i s i a n

Daerah

PoI /BP /56 /X I / 2 0 07 /D i t .

09 November 2007 ; berkas

te r s ebu t ,

DARMAWAN

atas

d i l i mpahkan

Neger i

Makassa r

ke

dengan

In

Pengad i l a n

DARABA

perka ra

dakwaan : PERTAMA : Pr ima i r

Tingg i

:

: Pasa l

2

Undang- Undang

Nomor

lik

ah

A

pers i d angan

Reg

peny i d i k a n Nomor

2 (dua )

Terdakwa

Kejaksaan

Nomor

16/R .4 . 5 / FD . 1 / 0 5 / 2 0 06 tangga l

:

do

Berkas

ep

d ih impun da lam 2 (dua ) berkas berka ra yakn i

31

Tahun

1999 ten t a ng Pemberan t a san Tindak Pidana sebaga imana dengan

ten t a ng

Undang- Undang

M

jo .

R

: Pasa l

31

Pemberan ta san

Korups i Subs i da i r

Nomor

3

Perubahan

Atas

Tahun Tindak

20

1999 Pidana


Undang- Undang

Nomor

31

Tahun

60 ha l .


do

45 dar i

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

A

gu

ng

1999 ten t a ng Pemberan t a san Tindak Pidana

Hal .

s

ah

ten t a ng

dan

ne

2001

d iubah

Undang- Undang Nomor

ep

ka

Tahun

te l a h

ub

m

Korups i d i t ambah

ik


h

si

Bahwa

ne

ka m

Tindak Pidana Perbankan ;

Halaman 45

R ep ub

hk am


Korups i

sebaga imana

d i t ambah

dengan

jo .

KEDUA :

Tahun

1999

Pidana

(1 )

huru f

a Undang- Undang

Nomor 7 Tahun 1992 sebaga iman te l a h d iubah

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan

KUHP ;

ka m

20

Atas

Tindak

ten t ang

: Pasa l

49 aya t 7

d iubah

Tahun

1998

Pasa l

huru f

1992

dengan

Tahun

jo .

(1 )

ep

Nomor

ah

Nomor

Pasa l 64 aya t (1 ) KUHP .

49 aya t

dengan

Subs ida i r

31

: Pasa l

ah

Pr ima i r

Nomor

ATAU :

dan

Perubahan

Pemberan ta san

Korups i

d iubah

Undang- Undang

ten t a ng

Undang- Undang ten t a ng

te l a h

ub lik

A gu ng

Tahun 2001

In do ne si a

64

aya t

b Undang- Undang

sebaga imana

Undang- Undang

ten t a ng

(1 )

te l a h

Nomor

Perbankan

jo .

10

Pasa l

dakwaan

dakwaan Subs i da i r

seca ra

yur i d i s

A

ser t a dok t r i n Yur i d i s Pasa l

kombinas i

(be r l a p i s )

dan bentuk

d ia t u r

141 huru f

da lam :

perad i l a n :

je l a s

sa tu

dakwaan ,

p idana yang d i l a k u kan kepen t i n g an

ep

dan

ba i k

mengatu r

melakukan penggabungan perka ra

da lam

beberapa t i n d a k

ka

prak t e k

ub

ah m

Umum dapa t

sama

gabungan

d ibena r kan

a KUHAP yang seca ra

membuatnya

yang

in i

maupun

bahwa :

dan

ya i t u

atas

dan dakwaan Al t e r n a t i f

demik i a n

fo rm i l ,

di

(pendapa t pakar hukum) yakn i

Formi l

”Penun t u t

te r sebu t

In

gu

(p i l i h a n )

seper t i

si

bentuk

ng

ada lah

dakwaan

ne

ben tuk

lik

Bahwa

do

R

64 aya t (1 ) KUHP ;

da lam

o leh

ha l

seorang

pemer i k s aan

t i dak

M.01 /PW.07 .03 1982

ten t a ng

Tahun

Pedoman

A

gu

ng

Undang- Undang Hukum Acara

Pidana

1982

Indones i s a tangga l

Pelaksanaan ,

Bab I I

14 Ki t a b

ten t a ng

46


In

M

Februa r i

Repub l i k

ik


h

s

Nomor

:

Kehak iman

ne

Mente r i

do

Keputusan

R

ah

menjad i k an ha langan te r hadap penggabungan - nya" ;

Halaman 46

R ep ub

hk am


KUHAP

Penuntu t

Umum

penggabungan

da lam sa tu sura t

(pandangan pakar

sumber

hukum

dan

penyusunan

membenarkan sura t

PROJOSEWOYO,

SH.

(Ca ra

WALUYADI,

SH.

ka m

Adana ,

Maju

86 – 88) ; Agung

Dakwaan,

sesua i

Pasa l

” . . . . . m u s yawa rah dakwaan

Menyusun

Sura t

Angsana ,

dan

(4 )

Hakim harus

sega l a

ha l aman

Pembuatan

ha laman

KUHAP yang

in t i n ya

d idasa r kan

sesua tu

yang

atas

dakwaan

is i

gu

do

Pr ima i r

dan

Kedua

ha l

te r s ebu t

karena

te rmua t

da lam

PDS-02/MKS/FT .1 / 2 008

Hak im

yakn i

se te l a h

sura t

tangga l

11

memper t imbangkan da lam sura t

memper t imbang - kan

Hal .

atas

unsur - unsu r

daan mengura i k a n

Maje l i s

di

da lam putusan

dakwaan sebag imana te rmua t

ng

dakwaan ,

A

:

dan

dakwaan Per t ama Pr ima i r

sebaga imana

seharusnya

se l u r u h

memper t imbangkan

R

Bahwa

Maje l i s

Hakim Maje l i s

t iap

Mare t 2008 ;

DARMAWAN DARABA,

te t a p i

memper t imbangan

Nomor

Terdakwa

dakwaan

t i dak

sura t

47 dar i

60 ha l .


dan

do

akan

dengan

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

Subs i da i r ,

da l am

In

ser t a

o leh

d ihubungkan

Hak im

Subs i da i r

sura t

te r bu k t i

lik

m ka

di r i

dakwaan yakn i

dakwaan

ah

atas

ep

A ah

seharusnya

d i l a n gga r

M

di

te r hadap

se l u r u h

Sura t

Tahun 1985 ,

ub

gu

Bahwa ke ten t uan

maka

Acara

Tahun 1999 ,

(Pedomana

182

Hukum

pemer i k saan d i s i d a ng :

dakwaan

Tahun

bahwa :

ng

menetapkan

RI ,

R

ah

Bahwa

Bandung ,

Kejaksaan Agung RI ,

24 – 28 ) ;

yakn i

Dasar

ep

Kejaksaan

bentuk

;

(Pengen t ahuan

Mandar

sa tu

dakwaan

ub lik

ah

Dakwaan Dalam Hukum Acara Pidana , 1982 , ha laman 11)

sa l ah

ik


h

s

SOELARSO

:

membuatnya

hukum) sebaga i

sependapa t

da l am

anta ra l a i n

dan

dakwaan" ;

Dokt r i n

kombinas i

perka r a

wewenang

ne

A gu ng

mengadakan

d ibe r i k a n

ne

"Da l am

Nomor 15 d i j e l a s k an bahwa :

si

Penun tu t a n Poin t

In do ne si a

Halaman 47

R ep ub

hk am


dakwaan

(menyangku t

perka r a

A gu ng tun t u t a n

hukum

dengan

per t imbangan

mengembal i k a n l an j u t

p idana

–

umum

Hak im Maje l i s

d ipu t u s

ber i k u t n y a

Pidana

o leh

Umum),

Hakim

d i l e p as

dar i

sega l a

ng

Samba

sega l a

maka

tun t u t a n

Vervo l g i n g ) Bahwa ka l au

membayar

asse t nya

Opu,

kepada

per t imbangan

bahwa

sebaga i

sa l ah

sa tu

Tindak

Pidan

di

unsu r unsu r

Korups i

atas :

Bank

Van

Recht

"Ke rug i a n

2

BRI

dar i

d i t e r i ma

essens i a l

(Pasa l

dan

di l epas

(Ons l ag

; per t imbangan

hukum

sebag i an

Terdakwa

hukum

t i dak

menyatakan bahwa :

dengan

Negara "

lik

Cabang

beberapa

in i

, karena :

ub

gu

meyerahkan

te l a h

Terdakwa tun t u t a n

Dalam per t imbangan Hakim Maje l i s Terdakwa

dakwaan

sek i r a n ya

maka

(On t s l a ag Van Recht Vervo l g i n g )

"Ka rena

yakn i

dan

Maje l i s

harus

do

d i l a k u kan

Kesa tu ,

ep

(T i ndak

dakwaan

se te l a h

si

dakwaan

R

Kedua

Hakim Maje l i s

ne

Seharusnya

memper t imbangkan

A

Pr ima i r

t i ndak

d i l a k u kan

Ieb i h

In

Korups i ) .

memper t imbangkan

ah

te l a h

Al t e r n a t i f

ub lik

ah

Vervo l g i n g )

Kedua

perka r a

t i dak

sega l a

hanya memper t imbangkan dakwaan Kesa tu (T i n dak

Pidana

m

dar i

dakwaan

Tindak Pidana Perbankan ) ; itu

ya i t u

Hak im Maje l i s

ha l

khusus

Terdakwa

Dakwaan

(menyangku t

Akan te t a p i

ah

Negara ,

:

Subs i da i r

Recht

karena

kerug i a n

–

d i l e p as

Van

memper t imbangkan

Subs i da i r

yakn i

(On ts l a a g

yakn i

p idana

d ipu t u s

ber i k u t n y a

ya i t u

Pr ima i r

t i ndak

i) Pidana Korups

Tindak

ka m

Kesa tu

In do ne si a

menya takan

da l am perka ra

dan

Pasa l

3

UU

dengan a lasan

Nomor 31 Tahun 1999) t i d a k te r bu k t i

Terdakwa ;

b

Undang- Undang

A

gu

ng

sebaga iman

huru f

te l a h

d iubah

a dan Pasa l Nomor

49 aya t

7

dengan

Tahun

(1 ) 1992

Undang- Undang

48


ik


h

s

huru f

(1 )

Perbankan

ne

49 aya t

R

(Pasa l

Pidana

do

M

ah

Bahwa da lam dakwaan Kedua Tindak

In

asse t dar i

ep

ka

karena adanya pembayaran dan penye rahan beberapa

Halaman 48

R ep ub

hk am


10

"T i da k

Tahun

ada

1998) ,

unsu r

da lam

A gu ng Kedua

da lam

d inya t a kan

Van

Maje l i s

te l a h

perbua t an

ha laman 74 ,

dakwaan

ka m

Negara

maka

yang

t i dak

tun t u t a n

hukum

karena

Hakim

Terdakwa

te r b uk t i

d idakwakan

(pu t u san

ke- 3 dan ke- 4) ,

Kedua

t idak

pengemba l i a n

per l u

d ipe r t i mbangkan

maka

Terdakwa

seh i ngga

Terdakwa

ada

o leh

unsur

ub lik

ah

da lam

sega l a

menyatakan

al i nea

maka

Vervo l g i n g ) ,

sebaga imana

,

in i

memper t imbangkan dakwaan

dar i

Recht

Kedua

Negara "

putusannya ,

d i l e p a s

(On t s l a ag

dakwaan

kerug i a n

Maje l i s seanda i n ya Hakim

In do ne si a

Nomor

kerug i a n

l ag i

dan

seha rusnya

karena

kerug i a n

Negara

dengan

t i dak

demik i a n

d inya t a kan

bersa l a h

sebaga imana yang d iadakwakan da lam dakwaan Kedua melakukan Tindak Pidana Perbankan

sebaga imana d ia t u r

dan d iancam p idana da lam Pasa l

R

Undang- Undang

Nomor

7

Tahun

1992

sebaga imana

1998 ;

memper t imbangkan

se l u r u h

fak t a

putusan

te r ungkap

di

pon i t - po i n t

sebag i an

hanya

fak t a

yang

yakn i

hanya

mengambi l

yang menguntungkan Terdakwa ya i t u ke te r angan

ha laman

72) ,

pers i d angan te l a h

m

kec i l

pers i d a ngan ,

memper t imbangkan (pu t u san

Maje l i s

3

(t iga)

padaha l

d ipe r i k s a

orang

da lam

dan d im in t a i

ke te r angan

;

(pu t u san

A

gu

ng

sa j a

summir / s i n g k a t ha laman

da l am

yakn i

maka fak t a pu tusan

Hal .

te r s ebu t

hanya 5 ( l i ma )

70 – 74) ,

padaha l

49 dar i

60 ha l .


hukum

l embar te r hadap

do

M

.sanga t

hukum

R

ah

per t imbangan

te r s ebu t ,

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

orang ah l i

Bahwa dengan kenya taan dan

, dan

ep

ka

3 (t iga)

saks i

saks i

pemer i k saan

d i bawah sumpah sebanyak : 14 (empat be las )

hanya

ik


h

s

ah

A

memper t imbangkan

Hakim

In

da lam

lik

Bahwa

ub

gu

pers i d angan ;

ne

Tidak

do

3.2 .

b

d iubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun

ng

te l a h

a dan Pasa l 49 aya t (1 ) huru f

ne

ah

49 aya t (1 ) huru f

si

bersa l a h

ep

yakn i

Halaman 49

R ep ub

hk am


Terdakwa

has i l

d ia j u kan

peny i d i k a n

dar i

ke

In do ne si a

di r i

pers i d angan

2 (dua )

berdasa r kan

berkas perka ra dengan

A gu ng

dakwaan Al t e r n a t i f sebag imana d iu r a i k a n d i atas ; Bahwa

da lam

Pasa l

d ia t u r

bahwa :

197

aya t

dan

keadaan

d ipe r o l e h

berse r t a

dar i

:

te r pe r i n c i

keadaan

ng

d i t u angkan

ura i a n

Hakim.

kesa l ahan pembukt i a n semest i n y a

yang d ipe ro l e h

te r b aca j a l a n

yang

mantap

Kete rangan saks i

ura i a n

ten t a ng

ser t a

a la t

argumentabp ,

yang l og l s

mendukung

dan

kes impu l an

te l a h

dan ke te r angan akh l i

anta ra l a i n

d idenga r yakn i

:

:

THAMRIN HALIM (saks i

ke- 4)

an ta r a

penya l a hgunaan dana

50


ik


h

ne

ng

gu

melakukan

s

menerang - kan :

Bahwa Terdakwa te l a h

A

keadaan

pik i r an

R

la i n

M.

pendapa tn ya

pers i d angan

ep

ka

ke te r angan saks i - saks i

pendapa t

pada

seca ra

yang

Bahwa da lam pemer i k saan

sampa i

da lam pemer i k saan s i dang ,

d ipe r t i mbangkan

per t imbangan Hak im l

Drs .

dan

harus

do

m

ras i o n i n g

fak t a

dan

semata -

sebe l um

sampai

yang menyimpu l kan

seh i ngga j e l a s

bukan

menyimpu l kan

putusan

yang

fak t a

semuanya

argumenta t i p

Terdakwa ,

benar - benar

In

ah

A

per t imbangan

d i susun

Pengura i a n

pembukt i a n ,

yang

l eba r

kes impu l an

d i sk r i p t i p ,

seca ra

Sebe lum

pan jang

itu

dan

utuh .

a la t

per t imbangan

gu

kepada

dan

ser t a

berupa

pu tusan

argumentas i

R

je l a s ,

883)

Kar t i n i ,

per t imbangan

bera r t i

tanpa

Pustaka

do

d i ka t a kan

ep

r i n g kas

(1 )

si

mengura i k an sebaga i ber i k u t

bukan

197 aya t

ne

–

r i n g kas ,

ah

KUHAP

881

Saks i

yang

YAHYA HARAHAP, SH. (Pembahasan

Penerapan

ha laman

”. . . seka l i pun

ah

da lam Pasa l

ub lik

ka m

dan

1993 ,

mata

pembukt i a n

d i s i d a ng

ub

ah

d KUHAP d i atas ,

Tahun

dan

mengena i

dasa r penen tuan kesa l ahan Terdakwa" ;

Permasa lahan

M

a la t - a la t

pemer i k s aan

Bahwa sehubungan ke ten t uan huru f

r i n g kas

KUHAP,

In

menjad i

seca ra

d

lik

yang

huru f

"Pe r t imbangan yang d i susun fak t a

(1 )

Halaman 50

R ep ub

hk am


In do ne si a

ya i t u

se to r an nasabah t i d a k d ibukukan ,

ada

j uga

tabungan

BRITAMA dan

DEPOSITO

A gu ng

nasabah d i t a r i k o leh Terdakwa ; Bahwa

dar i

has i l

aud i t

prosedu r

yang mana tabungan nasabah ;

AGUS SANTOSO (saks i

menerangkan : Bahwa saks i

ah

tanda t angan

ka m

mi l i k

membukukan

ke- 9)

an ta r a

la i n

ada l ah mantan Pimp inan BRI Cabang Somba

Terdakwa

sl ip

itu

melangga r

t i dak

Opu Makassar ;

Bahwa

Terdakwa

Drs .

te l a h

ub lik

Saks i

Terdakwa

se l a i n

DARMAWAN DARABA te l a h nasabah

penar i k a n ,

menya lahgunakan

pada s l i p

penye t o r a n

menerb i t k a n

se to r an

memalsukan

Depos i t o

s impanan

maupun fik t i f ,

Br i t ama

dan

ep

t i d a k membukukan ke da l am reken i n g nasabah , ser t a membuat

tanpa

sepenge tahuan

reken i n g ;

Rp.

ng

sebesa r

kerug i a n

berdasa r kan

has i l

3.361 . 361 . 0 31 ,

Negara

temuan

se l a i n

berupa

Aud i t o r

itu

PPH

ada

j uga

sebesa r

Rp.

82.450 . 3 66 , 5 9 ;

dan te l a h

yang d i t a k s i r

seha rga Rp. 1.560 . 450 , -

Bahwa

saks i

pernah

menyerahkan 7 ser t i f i k a t

mel i h a t

kepada BRI untuk menjua l Bahwa

dengan

adanya

Terdakwa

Sura t

:

;

Kuasa

te r s ebu t ,

ub

m

yakn i

Kuasa

asse t Terdakwa ;

permasa l ahan t i d a k se l e sa i Kete rangan ah l i ,

Sura t

;

In

543 .245 . 975 . -

Rp.

do

mengembal i k a n uang sebesa r

lik

ah

A

gu

Bahwa Terdakwa te l a h

si

kerug i a n

ne

Bahwa

fik t i f

R

ah

peml i k

pembukuan

SAVETRI LIHANARA, pada pokoknya member i k an ke te r angan sebaga i ber i k u t

:

ep

ka

anta r a l a i n

Bahwa sebaga i

ah l i ,

ber t u gas

mengawas i

Bank

yang

Somba

d i t emukan

adanya

tanda

pada

ng

gu A

Cabang

sl ip

penar i k a n

Hal .

Opu,

da lam

tangan

yang

yang

51 dar i

60 ha l .


dar i

yang

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

ik


h

s

M

pemer i k saan d ipa l s u kan

BRI

ne

kasus

do

da lam

In

Bahwa

R

ah

ada d i Makassa r ;

Halaman 51

R ep ub

hk am


seharusnya menandatangan i .

Bahwa da lam ha l

pemalsuan

tanda

In do ne si a

tangan

pada

sl ip

A gu ng

t anggung j awab ada l ah Te l l e r penar i k a n , y a ng ber ARIF

GOENAWAN,

SE.AK.

pada

member i kan ke te r angan sebaga i ber i k u t Bahwa akh l i

sebaga i

peranan

pe layanan

yang

utama

berka i t a n

tabungan

dengan

ada lah

dan

uang

dar i

iden t i t a s

menghi t u ng

melakukan

dan

dan

tanggung

R t i dak

ng penar i k a n

yang ber l a k u

tabungan

melakukannya

tanpa

ke

di

t idak

sesua i

mener ima

membukuan se to r an

sys t im ap l i k a s i

Te l l e r

j awab

DARMAWAN DARABA da lam

tabungan

membukukannya

DARMAWAN DARABA se l aku

tugas

yang

yang ber l a ku di BRI ;

ep

Bahwa Terdakwa

nasabah seper t i

nasabah dan fo rmu l i r

uang

da lam sys t em ap l i k a s i

data

s i sdu r

penye t o r an

si

digunakan ,

gu

penye to r an

nasabah ke da lam BRI ,

Terakwa

dan da lam ha l

ne

ka m

ha l

membayarkan uang kepada nasabah , melakukan

buku tabungan ,

ah

da lam

memast i k an

pengecekan te r hadap kebena ran

karena

Tel l e r

Kanwi l

ub lik

ah

tugas

penar i k a n nasabah ,

dan

:

Operas i ona l

BRI Makassa r ;

Bahwa

Kepa la Seks i

pokoknya

DARMAWAN

sepenge tahuan

atau

DARABA

perse t u j u a n

nasabah ;

do

RADEN

;

BRI

m

DARMAWAN

yang yang

memper t imbangkan

se l u r u h

te rmasuk

sebaga imana

yang

te t a p i

ha l

in i

Hakim

Maje l i s

t i dak

A

gu

pemer i k saan

fak t a

d iu r a i k a n

d in i l a i

sebaga imana

t i dak mest i n ya

Terdakwa

Hak im

yang

ke te r angan

sys t em

penya l ahgunaan

putusan ,

d i l a k u kan ,

ng

M

ah l i

da lam

R

ah

pers i d angan ,

l ua r

o leh

merupakan

ep

ka

seharusnya

di

d i l a k u kan

DARABA,

wewenang ; Bahwa

d i l a k u kan

di

Maje l i s

te r ungkap

saks i - saks i di

atas ,

di dan akan

dan dengan demik i a n melaksanakan yakn i

cara

pemer i k saan

52


ik


h

s

cara

BRI ;

in i

ne

ap l i k a s i

sys t em ap l i k a s i

ha l

do

ah

Bahwa dengan

tangan ,

In

l ua r /menya l a h i

tu l i s a n

In

menggunakan

lik

dengan

ub

A

Bahwa Terdakwa DARMAWAN DARABA melakukan penca ta t a n

Halaman 52

R ep ub

hk am


d idasa r kan

da lam

Pasa l

197

ke ten t uan

aya t

(1 )

Pasa l

sesua i

A gu ng

karenanya

atas

Pengad i l a n

sebaga imana d ia t u r

huru f

197 aya t

Neger i

345 /P i d . B / 2 008 /PN .MKS. te r s ebu t

d iba t a l

Menimbang,

bahwa

In do ne si a

t i dak

d

(2 )

tangga l

te rhadap

28

Judex

Fact i

alasan - alasan

te r s ebu t

sa l ah

per t imbangan sebaga i ber i k u t BRI

Cabang

ka m

kerug i a n sebaga i

Somba

dapa t

menerapkan

Opu

yang

d ide r i t a

para

ak i ba t

dar i

perbua t an

bukan

kesa l ahan

se r t a

te r sebu t

hukum,

o leh

dengan

:

yang

Terdakwa ,

2009

d ibena r kan ,

bera r t i

te l a h

nasabah

membayar

pemi l i k

p idana

menghapuskan

j um l ah

depos i t o ,

yang

d i l a k u kan

perbua t an

ep

Bahwa

No.

ub lik

ah

karena

KUHAP putusan

Janua r i

Mahkamah Agung berpendapat :

dan

Makassa r

demi hukum ;

Bahwa a lasan - a lasan

KUHAP

per t anggung j awaban p idana

dan

Terdakwa atas

R

ah

t imbu l n ya ke rug i a n keuangan Negara ;

st r a t e g i s

Somba Opu da lam

yang

rangka

gu

Negara dan sama seka l i

mencegah

p idana

Terdakwa

mengaburkan a l i r a n

menga l i h k an

perda t a ,

sampai

yang

mela i n kan

te r j a d i ,

d ipe r o l e h

kepada

uang

Terdakwa ,

p ihak

la i n

un tuk

dana , seh i ngga ke l a k akan menyu l i t k a n

Neger i ) , keuangan

r ibu

dan beberapa asse t

Terdakwa

kepada

gu

kerug i a n

mi l i k

ng

Pengad i l a n

rup i a h )

l ima

(namun

Terdakwa

merupakan

Negara

sebesa r

Hal .

53 dar i

te r sebu t

amar

bag ian Rp.

ra t u s

berupa tanah

asse t

sesua i

yang

empat

dar i

putusan j um lah

3.361 . 361 . 0 31 , -

60 ha l .


Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

ik


h

s

bangunan

enam pu luh

tus ra

(empat

ne

dan

ra t u s

406 .465 . 4 31 , -

do

pu luh sa tu

Rp.

In

sebesa r

empat

d i kemba l i k a n

mener ima pembayaran se j um lah uang

ep

Terdakwa

t iga

A

j angan

menga l i h k an

R

ka

ah

perka ra

keuangan

hukum untuk mengembal i k a nnya ;

enam j u t a

M

Cabang

d imaksud untuk

korups i

Bahwa mesk ipun BRI te l a h dar i

BRI

kerug i a n

ub

A ah

kemudian

m

ada l ah

t i n d ak

apara t

t i dak

sanga t

p ihak

penye l ama tan

p idana a quo menjad i

tu j u annya has i l

d i l a k u kan

yang

lik

perka r a

l angkah

ne

dan

merupakan

do

ada l ah

In

efek t i f

asse t

ng

pengambi l a n

si

Adanya kesepaka t an penye l e sa i a n da l am bentuk pembayaran dan

Halaman 53

R ep ub

hk am


mi l ya r

sa tu

ra t u s

memalsukan

harus

r i bu

maupun s l i p

da l am

pembukuan

fik t i f

l an t a s

kemudian

hapus ;

mengatu r

Undang- Undang

bahwa

ah

pengemba l i a n

sama seka l i

t i dak

Terdakwa ,

apa lag i

d i kemba l i k a n l eb i h

kec i l

depos i t o

Br i t ama

kerug i a n

Korups i

j um lah

;

ng

pengambi l

uang

dan

asse t

a l i h a n tanggung j awab pembayaran

nasabah merupakan para

nasabah

maka p ihak

keuangan Negara ,

enam pu luh

ju ta

yang

harus

empat

pu luh

sa tu

de lapan

t iga

enam pu luh

sa tu

Rp. 406 .465 . 431 , -

enam pu luh

l ima

seh i ngga

sembi l a n

sembi l a n

l ima

empat

penggan t i

sebesa r

ra t u s

pu luh

r i bu

uang

Terdakwa

(empat

l ima r ibu

Rp. pu luh enam

;

do

54


In

gu A

p idana

mi l ya r

ng

ra t u s rup i a h )

ra t u s

t i n d ak

(t iga

ra t u s

kepada

mi l ya r

pers i d a ngan

dan d i ku r angkan dengan uang

rup i a h )

d ibebankan (dua

t iga

sebesa r ra t u s

se l u r uh

ne

ka

t i ga

2.954 . 895 . 600 , -

M

sa tu

fa k t a

has i l

3.361 . 361 . 031 , -

d i kemba l i k a n

ra t u s

ju ta

uang dar i

pu luh sa tu rup i a h )

enam j u t a

mengembal i k a n

maka sesua i

ep

t iga

ra t u s

empat

Rp.

be lum

akan

;

lik

sebesa r

yang te l a h

ah

mempero l eh

R

m

ah

Terdakwa te l a h

r i bu

Terdakwa

Bank

te r t e n t u

ub

A

ka rena

perbua t an

upaya BRI untuk

menjamin dana para nasabah sampai n i l a i

ra t u s

yang

In

gu

kepercayaan

korups i

Negara

menghapuskan per t anggung j awaban p idana

Terdakwa kepada para

kerug i a n

te l a h

keuangan

o leh BRI atas kerug i a n yang d i t i mbu l k a n ak i ba t

Berhubung

menjad i

Terdakwa kepada BRI Cabang Somba Opu j auh

Oleh karena i t u ,

menjaga

pemi l i k

Terdakwa

Pidana

dan

ser t a

sepenge tahuan

Tindak

sl ip

nasabah ,

kesa l ahan

ep

4

R

ka m

Bahwa Pasa l

pada

menerb i t k a n

reken i n g

enam

ik


h

s

reken i ng ,

ba i k

s impanan

tanpa

ju ta

Terdakwa yang

ub lik

membuat

se to r an

dua

enam pu l uh

perbua t an

nasabah

ra t u s

dan pa jak

pu luh

ra t u s

penar i k a n ,

ke

rup i a h )

(de l a pan

t i ga

tangan

membukukan

sa tu

d ia r t i k a n

menya lahgunakan

t i dak

ah

pu luh

tanda

penye t o r a n fikt i f ,

. 366 , 82.450

l ima

t idak

pu luh

t iga

si

rup i a h ) ,

t iga

ju ta

ne

empat

enam pu l uh sa tu

r i bu

Rp.

A gu ng

PPH sebesa r

ra t u s

do

enam pu l uh

t iga

In do ne si a

(t iga

Halaman 54


berdasa r kan

d ihubungkan

a lasan

dengan

fak t a

da lam

j aba t a nnya

Somba Opu yang berka i t a n merug i kan

keuangan

akan

Hal - ha l yang membera t kan :

;

merasa

t i dak

perbua t annya ;

Somba Opu

p idana

bersa l a h

Mahkamah

membera t kan

mengh i l a ng kan

Pemer i n t a h

perbua t an

kepercayaan

seper t i

dan

dan

PT.

t i dak

BRI

mengaku i

R

ah

Bank

Cabang

seh i ngga

ak i ba t

yang

ep

ka m

Terdakwa

ha l - ha l

berpo t e ns i

te r hadap

(Pe rse r o )

dar i

bahwa sebe l um menja t uhkan

Terdakwa

BRI

Cabang

yang mer i ngankan ;

masyaraka t

menya lahgunakan

Te l l e r

BRI

te r sebu t

memper t imbangkan

Perbua t an

sebab

dan

pers i d angan

ub lik

ah

Agung

di

dengan dana nasabah ,

yang menanggung kerug i a n

Menimbang ,

te r bu k t i

sebaga i

Negara

Terdakwa ;

te r s ebu t

yang te r ungkap

Terdakwa

bahwa

A gu ng kewenangan

per t imbangan

In do ne si a

Bahwa

menun jukkan

si

Hal - ha l yang mer i ngankan :

ne

ng

Terdakwa be lum pernah d ihukum ; Terdakwa mempunya i tanggungan ke l ua r ga ; berdasa r kan

a lasan - a lasan

Pengad i l a n

o leh

28

itu

2009

harus

send i r i

bawah i n i

No.

t i dak

d iba t a l k a n

perka r a

bahwa o leh

te r s ebu t ,

karena

Pemohon Kasas i / J a k sa /Penun t u t d inya t a kan

bersa l a h

pada

ser t a

semua

Memperha t i k a n

Pasa l

seper t i

permohonan

Umum d i kabu l k an di j a t uh i

t i n g ka t

Terdakwa ;

d ipe r t a hankan

3 jo .

l ag i ,

dan Mahkamah Agung akan

;

Menimbang ,

perka r a

345 /P i d . B / 2 008 /PN .MKS.

dapa t

Pasa l

te r t e r a

kasas i

maka

d ibebankan

18 aya t

di

dar i

dan Terdakwa

p idana ,

perad i l a n

ep

ah m ka

Januar i

karena

mengad i l i

Makassa r

ub

A

tangga l

Neger i

bahwa pu tusan

lik

gu

d iu r a i k a n d i atas Mahkamah Agung berpendapa t ,

yang

do

bahwa

In

Menimbang ,

(1 )

b iaya kepada

Undang-

A

55 dar i

48 Tahun 2009 ,

60 ha l .


do

Hal .

Pasa l

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

ke- 1 KUHP, Undang- Undang No.

ng

(1 )

gu

64 aya t

s

d i t ambah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 j o .

ne

R

Undang No. 31 Tahun 1999 sebaga imana yang te l a h d i r u bah dan

ik


h

ah

M

R ep ub

hk am

Halaman 55

R ep ub

hk am


Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 , te l a h

d iubah

Mengabu l kan

JAKSA/ - PENUNTUT

G

A

permohonan UMUM

D

PADA

pu tusan

I

dar i

Pemohon Kasas i

KEJAKSAAN

Pengad i l a n

M EN G A D I L I Menya takan

ka m

L

kasas i

345 /P i d . B / 2 008 / - PN.MKS. tangga l

sah

I

NEGERI

;

Membata l kan

ah

N

Neger i

28 Januar i

meyak i n kan

bersa l a h

te r b uk t i

seca ra

t i n da k

p idana

melakukan

ep

Terdakwa DARMAWAN DARABA te l a h

dan

meyak i n kan

bersa l a h

dar i

dakwaan

te r bu k t i

seca ra

t i n da k

p idana

melakukan

ng

sah

;

o leh karena i t u

R

ah

Menya takan

No.

S E N D I R I

Membebaskan Terdakwa te r s ebu t ;

MAKASSAR

Makassa r

sebaga imana da lam dakwaan Per t ama Pr ima i r

Per t ama Pr ima i r

:

2009 ;

Terdakwa DARMAWAN DARABA t i d a k

dan

perundang -

ub lik

te r s ebu t

pera t u r a n

yang bersangku tan ; M E

dengan

dan perubahan kedua dengan

Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 ser t a undangan l a i n

d i t ambah

”KORUPSI” ;

gu

dengan p idana pen j a r a se l ama 1 (sa t u ) l amanya in i

mempunya i

A

putusan

Terdakwa

d i ku r angkan

berada

da lam tahanan

kekua t an

se l u r u hnya

dar i

hukum

p idana

te t a p ,

ra t u s

sembi l a n

pu l uh

da lam

membayar

waktu

1

2.954 . 895 . 6 00 , empat

ju ta

enam ra t u s

bu lan

te r s ebu t ,

A

ila dan apab

te r s ebu t

pa l i n g

putusan

dan

apab i l a

in i

maka har t a bendanya

har t a

benda

untuk membayar uang penggan t i

ng

mencukup i

gu

t i dak

ra t u s

o leh Jaksa dan d i l e l a n g untuk menutup i

R

ah

M

penggan t i

de l apan

sesudah

mempunya i kekua t an hukum yang te t a p , dapa t d i s i t a

mi l ya r

rup i a h )

uang penggan t i

(sa t u )

(dua

uang

Terdakwa te r s ebu t ,

do

ka

l ima

pu l uh l ima r i b u

Terdakwa t i d a k l ama

Rp.

yang

tambahan berupa

lik

sembi l a n

sebesa r

ub

uang penggan t i

ep

ah m

kepada Terdakwa dengan p idana

akan

pen ja r a

d i j a t u h kan ;

Men j a t u h kan

sebe l um

56


In

Mene tapkan

tahun ;

do

kepada Terdakwa te r s ebu t

In

Men j a t u h kan p idana o leh karena i t u

ik


h

s

A gu ng

Undang- Undang No. 5 Tahun 2004 ,

dan

si

yang

ne

sebaga imana

Undang- Undang No. 14 Tahun

ne

1985

In do ne si a

Halaman 56

R ep ub

hk am


tahun 6 (enam) bu lan ;

se l ama

34- 01- 0421 .6

an .

Noorhaya t i

1

Darw i s

(sa t u )

tangga l

01 September 1997 j um lah Rp. 5.000 . 000 , - ; UN-06 Reken ing Piu t ang In t e r n an . Darmawan

Wiyoprano t o

No. tangga l

Mutas i

;

har i a n

ka m

Mutas i

a.n .

Har i an

a.n .

1999 j am 15:15 : 2 2 ; Pengambi l a n

Tabanas

1999

13- 07-

Reken ing

No.

Pengambi l a n

Tabanas

004021- 50- 7

30.000 . 0 00 , -

;

Reken ing

170 .000 , Mutas i

No.

tangga l

Har i an a.n .

Tabanas

Umar L. ;

Kur i k u l um Vi t a e a.n .

M

Keputusan

R

ah

;

0343- 01-

j um lah

Rp.

No.

a.n . 1999

34- 01- 3337 23

Mare t

Noorhaya t i

a.n . 1999

j um lah

Rp.

Rp.

Noorhaya t i

j um lah


BRI

Reken ing

No.

01- 08-

.0 33- 02- 5209

Darmawan Daraba ;

Pernya t aan No. 02 (Kan to r

Sura t

Mare t

ep

a.n .

23

;

Pengambi l a n

; No.

W.

34- 01- 3336- 8

2000 puku l 16:41 : 23 ; Sl i p

Reken ing

33- 01- 4704 .3

lik

A ah m

No.

100 .000 . 000 , -

Daf t a r

No.

;

tangga l

Wirop rano t o

BRI

Umrayan i

Wirop rano t o

DEPOBRI

ka

a.n .

Reken ing

gu

DEPOBRI

Reken ing

33- 01- 2704 .3

;

Edy Tamr i n j um lah Rp. 15.000 . 0 00 , -

ng

Sl i p

BRI

ub

a.n .

Tabanas

Rp.

Yenny Lumanga tangga l

BRI

R

ah

Pengambi l a n

j um lah

01- 08-

an. Edy Tamr in j um lah Rp. 50.000 . 000 , Sl i p

Noorhaya t i


ep

Sl i p

Mare t

2000 j am 16:41 : 2 1 ; Daf t a r

23

a.n .

do

ah

170 .000 . 000 , -

Daf t a r

34- 01- 3337- 1

Kep.

Nota r i s

Pete r s

Djakus i t o ,

056P- SDM/BIN /02 / 1 996

SH.)

ten t a ng

60 ha l .


do

57 dar i

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

In

A

gu

ng

pengangka t an pegawa i da lam d inas te t a p Kanto r Wi layah

Hal .

ik


h

s

Reken ing

Daraba

In

DEPOBRI

21 November 2003 ;

ub lik

tangga l

ne

A gu ng

pen ja r a

berupa :

Menetapkan barang buk t i DEPOBRI No.

p idana

si

dengan

ne

d ip i d ana

In do ne si a

maka

Halaman 57

R ep ub

hk am


PT. BRI Perse ro ; Keputusan

No.

Kep.

Pegawai

da lam

d inas

sementa r a

Pimp inan Wi layah BRI Ujung Pandang ; Pernya t aan

Desember

Gosa l Wi jaya ;

BRI

1 (sa t u )

bunde l s l i p No.

Reken ing

a.n .

ID . 0037252

ep

$ 3.000 ; p iu t a ng

in te r n

a.n .

R

ah

27.049 . 6 99 , 1 8 tangga l Sura t

Keputusan

No.

Darmawan Daraba ;

a.n .

Eka

Fi rman

13 Janua r i

E.

ACCT

1999 j um l ah US

Darmawan Daraba j um lah

Rp.

21 November 2003 ;

Kep- 23.SSS/SDM/PKM/07 /99

Tugas / Jaba t an

ng

Al i h

33- 02- 0173 .5

se to r a n pembayaran kepada BRI ;

Number 37- 610060 .0 tangga l

Reken ing

No.

bunde l p iu t a ng i n t e r n

Depos i t

17

Pegawai

dan

ten t ang

Pemindahan

Uni t

Ker j a ;

Keputusan

No.

gu

Pember i an f i a t

Kep.39 - XI I I / KC /SDM/11 /99

baya r tuna i ,

ten t a ng

pengecekan dan pengesahan

do

Sura t

pemindah bukuan Kanca BRI Somba Opu ;

2003 ;

ura i a n j aba t an tangga l Keputusan

Pemutusan

j aba t an tangga l Tanda te r ima

Kep. Hubungan

Akta

tangga l

di

Bi l i - Bi l i ,

di

Pao- Pao,

gu

ng

866 /KSO/KPC/X I / 2 002

A

Bel i

tangga l

03 Jun i

AJB


Tanah pekarangan

M

Jua l

ep

ah

kebun

hukuman

da lam berkas perka ra ;

R

ka

2003 ;

Tanah

sebaga i

Ker j a

17 Mare t 2003 ;

7 (tu juh )

Tetap te r l amp i r

R.140 - KC-XI I I / SDM/03 / 2004

No.

DARMAWAN DARABA ;

Akte

tangga l

095/KPR/X I / 2 002

19

Jua l

Bel i

Oktobe r

(AJB) 2002

No. a.n .

do

ten t a ng

No.

01 Mei 2000 ;

In

05 Apr i l

58


In

ah

Sura t

Darmawan Daraba kepada BRI Cabang Somba Opu

lik

tangga l

Daf t a r

m

a.n .

ub

A

Sura t

ik


h

s

ah

31 Mare t 2004 ; Tabanas

tangga l

No. 15.B /AUDITAMAN/GA/3 /2004

1 (sa t u )

Time

ka m

Independen t

Pengambi l a n

a.n .

Daraba

ub lik

Sl i p

Darmawan

2003 ;

Laporan Aud i t o r tangga l

a.n .

BRI

ne

Sura t

ten t ang

si

A gu ng

Pengangka tan

115- SDM/BIN /90

ne

Sura t

In do ne si a

Halaman 58


dan

bangunan ,

AJB No.

A gu ng

RAHMI RANDE (is t r i

Pao Pao, AJB No. 737 /KSO/KPC/ IX / 2002


Pao- Pao AJB, No. 738 /KSO/KPC/ IX / 2000


peka rangan

di

Masamba,


kebun

di

SHM No.

Akte

di

R


Bone

Bel i

Desember

(AJB)

No.

2002

a.n .

M² ;

Pao- Pao,

736 /KSO/KPC/1X/2000

00696 /Desa

Jua l

31

ep

tangga l

DARMAWAN DARABA LUAS 5.400 Tanah pekerangan

DARMAWAN DARABA ;

DARMAWAN DARABA) ;

Bi l i - b i l i ,

134 /KPR/X I / 2 002

ah

DARMAWAN DARABA ;

Akte

tangga l

Jua l

05

Bel i

(AJB)

September

No.

2000

a.n .

si

ah

tangga l

ka m

DARMAWAN DARABA) ;


Tanah

05 Mei

05 September 2000 an. RAHMI RANDE ;

tangga l

a.n .

RAHMI



Tanah

a.n .

SHM No. 66 /KR/V /2002 tangga l

Tanah peka rangan d i tangga l

82 /JB / I I / 2 0 0 2

DARABA) ; DARMAWAN

Tanah dan bangunan , 2002 a.n .

DARMAWAN DARABA) ;

ub lik

Tanah

In do ne si a

TAHMI RANDE ( i s t r i

RANDE ( i s t r i

DARMAWAN DARABA) ;

kasas i

A

;

in i

Sarwoko ,

da lam

Kamis Ketua

rapa t

tangga l Muda

26 Mei

Mahkamah

SH.M.Hum.

d iucapkan j uga

Komar i ah

o leh

E. Sapard j a j a ,

Hakim- Hakim

da lam s i dang Ketua

Maje l i s

te r s ebu t ,

dan d iban t u

o leh

Penggan t i

dengan

t idak

Agung

sebaga i

untuk

bese r t a

Ketua Maje l i s , Dr .

Surya

Anggo ta ,

umum pada

har i

Hak im- Hakim

Rahayun i ngs i h ,

yang

dan itu

Anggo ta

SH.MH. Pan i t e r a

d ihad i r i

o leh

Pemohon

60 ha l .

Put . No. 2141 K/P ID .SUS/2010

Umum dan Terdakwa ;

ne

;

59 dar i


do

Hal .

In

A

gu

ng

Hakim- Hakim Anggo ta Ketua Maje l i s ;

s

R

Kasas i / J a k sa /Penun t u t

Agung

te r b uka

2011 o leh

SH. dan Pro f .

ub

Jaya ,

Dr .

t i n g ka t

permusyawara t an

d i t e t a p kan o leh Ketua Mahkamah Agung sebaga i Pro f .

da lam

b iaya

(dua r i b u l ima ra t u s rup i a h )

d ipu t u s kan SH.MH.

membayar

dan

ep

ah m ka

perad i l a n

sebesa r Rp. 2.500 , -

Mahkamah Agung pada har i

un tuk

ne

semua t i n g ka t

Demik i an l a h

Djoko

te r s ebu t

do

da lam

gu

perka r a

Terdakwa

In

Membebankan

lik

ng

Dikemba l i k a n kepada p ihak BRI Cabang Somba Opu Makassa r ;

ik


h

ah

M

R ep ub

hk am

Halaman 59

R ep ub

hk am


A gu ng

ttd. / PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH. SH.MH. ttd. / PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

ttd . / DJOKO SARWOKO,

Pan ; i t e r a Penggan t i ttd. / RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

sa l i n a n : Untuk MAHKAMAH AGUNG RI a.n . Pan i t e r a Pani t e r a Muda Pidana Khusus ,

ub lik

ah

In do ne si a

s ne do

60


In

A

gu

ng

M

R

ah

ep

ka

ub

m

lik

ah

A

In

gu

do

ng

ne

si

R

ah

ep

ka m

SUNARYO, SH.MH. NIP. 040044338

ik

h


Halaman 60

UNIVERSITAS INDONESIA ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI NASABAH BANK TERHADAP PEMBOBOLAN REKENING NASABAH OLEH PEGAWAI BANK SKRIPSI

Recommend Documents