Nomor Sifat Lampiran Hal
: : SEGERA : 1 (satu) Lembar : Arah Kebijakan Pembangunan Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2017 Bagi Provinsi dan Kab/Kota se Jateng
Semarang,
Desember 2015
Kepada Yth. 1. Para Bupati/Walikota se-Jawa Tengah 2. Para Kepala SKPD Provinsi Jawa Tengah Di – TEMPAT
Sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD disusun melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom
up dan top down; mengacu kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja
Pemerintah
(RKP),
memperhatikan
pelaksanaan
pembangunan
di
Kabupaten/Kota dan dinamika lingkungan strategis yang berkembang; serta mempertimbangkan keberlanjutan program pembangunan yang berdampak positif untuk pencapaian sasaran pembangunan. RKPD memuat evaluasi pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Tahun 2017 merupakan implementasi tahun ke empat pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 guna pencapaian Visi Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi” yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan
penanggulangan
kemiskinan
dan
pengangguran
guna
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan Arah Kebijakan Pembangunan
Provinsi
Jawa
Tengah
Tahun
2017
dan
pedoman
penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2017 sebagai landasan substansi penyusunan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota sebagai berikut :
1
I.
Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017 dilaksanakan secara sinergis, berkesinambungan dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan : 1. Memperhatikan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sesuai dengan tingkat kewenangan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pokok pembangunan nasional, yaitu : a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. b. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratif, dan terpercaya. c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat indonesia. f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis. h. Melakukan revolusi karakter bangsa. i. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 2. Mempedomani hasil evaluasi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan dokumen rencana tata ruang. 3. Mempedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. 4. Memperhatikan Agenda Pembangunan Berkelanjutan ( Sustainable Development Goals/SDGs) Tahun 2016-2030. 5. Memperhatikan capaian kinerja Tahun 2015 dan rencana target capaian Tahun 2016, baik yang dibiayai dari APBD (Provinsi dan Kabupaten/Kota), APBN, dana-dana bantuan (diantaranya DAK, DII, Dekon, TP, Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Desa, Hibah, Bansos) dan Masyarakat/Swasta serta hasil evaluasi RAPBD Tahun 2015 dan 2016. 6. Mengutamakan upaya perwujudan kesejahteraan masyarakat yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya, dengan sasaran pokok meliputi: a. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2017 diprediksi sebesar 5,4-5,8% dengan asumsi : beroperasinya berbagai infrastruktur pendukung pembangunan wilayah; berjalannya realisasi investasi pada sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan semakin optimalnya potensi kawasan industri; meningkatnya penggunaan kredit perbankan untuk investasi; UMR Jawa Tengah yang kompetitif; serta membaiknya perekonomian negara tujuan ekspor Jawa Tengah. b. Inflasi diprediksi pada kisaran 4,5±1 dengan asumsi : terjaminnya kelancaran distribusi, kertesediaan pasokan dan terjaganya ekspektasi positif masyarakat; optimalnya informasi ketersedian kebutuhan 2
7.
8.
9.
10.
11. 12. 13.
masyarakat (pasokan, harga dan distribusi); meningkatnya koordinasi TPID baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota; sinergisnya dukungan pembiayaan pembangunan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. c. Percepatan penurunan angka kemiskinan menjadi 11,30 - 10,83% pada Tahun 2017 melalui strategi : (i) pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; (iii) pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Selain itu dibangun sinergitas program dan pendanaan dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui : pola sharing program dan pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan kabupaten/kota (akses pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) dan pengembangan kegiatan-kegiatan tematik (TMMD Tematik, Kuliah Kerja Nyata Tematik/kerjasama dengan Perguruan Tinggi serta CSR Tematik) dengan fokus prioritas lokasi pada daerah yang tingkat kemiskinannnya tinggi. d. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 4,49 - 4,27% pada Tahun 2017. Memperhatikan kewenangan dan tugas fungsi masing-masing kabupaten/kota dan SKPD Provinsi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memperhatikan dan mempedomani aturan/ketentuan, prosedur dan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai 3 TEPAT (sasaran, administrasi dan waktu), dengan pendekatan : a. Holistik, yaitu pendekatan multisektor (koordinatif); b. Integratif, yaitu mempunyai fokus dan tujuan yang jelas; c. Kewilayahan, yaitu jelas lokus yang akan disasar. Meningkatkan kemanfaatan, keterkaitan dan keserasian pembangunan antar sektor, wilayah serta pelaku pembangunan secara lebih terpadu dan berkesinambungan berbasis pengembangan potensi kawasan, melalui pelaksanaan multilateral meeting antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota serta pelibatan pihak swasta/dunia usaha. Membangun dan meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik dengan pelibatan seluruh stakeholder termasuk partai politik dan komunitas masyarakat berkebutuhan khusus guna mendorong peran aktif masyarakat dan menjamin hak masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik sebagai mekanisme check and balances. Memantapkan kondusivitas wilayah/daerah sebagai antisipasi kerawanan sosial. Meningkatkan kelengkapan, akurasi, validasi dan pemanfaatan data dan informasi dalam proses perencanaan dan pembangunan daerah. Meningkatkan sinkronisasi dan kualitas perencanaan penganggaran pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas belanja berbasis kinerja yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan mengutamakan belanja publik/produktif yang mampu memberikan dampak/multiplier effect tinggi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3
II. Arah dan Prioritas Pembangunan Daerah 2.1. Isu Strategis Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017 Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan di Jawa Tengah, maka isu strategis pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017 dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang bersifat multidimensi dan sangat penting untuk ditangani secara terpadu dan terarah melalui pelibatan atau dukungan seluruh pemangku kepentingan. Penurunan kemiskinan di Jawa Tengah cenderung masih lambat dan sampai dengan bulan Maret Tahun 2015 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 4,577 juta orang (13,58%). Sedangkan jumlah pengangguran pada bulan Agustus Tahun 2015 sebanyak 0,86 juta jiwa (4,99%). 2. Kedaulatan Pangan Permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian kedaulatan pangan antara lain terganggunya produktivitas pertanian akibat perubahan iklim, gangguan organisme pengganggu tanaman dan alih fungsi lahan pertanian; belum meratanya akses pangan sehingga masih terdapat daerah rawan pangan; belum optimalnya pengolahan dan masih rendahnya daya saing produk pangan lokal; masih tingginya konsumsi beras; semakin berkurangnya minat generasi muda di bidang pertanian. Selain hal tersebut, rendahnya produksi kedelai juga masih merupakan tantangan ke depan yang perlu secara optimal ditingkatkan. 3. Kedaulatan Energi Ketergantungan terhadap energi yang bersumber dari fosil masih cukup besar serta masih terdapat potensi dan sumberdaya energi EBT yang belum dimanfaatkan secara optimal, masih terdapat rumah tangga belum berlistrik terutama di daerah terpencil, pola konsumsi energi masyarakat dan industri masih boros, meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi, dan kurangnya fasilitasi dan apresiasi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang memanfaatkan EBT oleh Pemerintah. 4. Pembangunan Infrastruktur Kondisi infrastruktur yang masih belum merata kualitas, kapasitas dan sebarannya utamanya pada prasarana jalan dan jembatan serta irigasi, baik untuk infrastruktur kewenangan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta Desa mengakibatkan sistem jaringan infrastruktur masih belum dapat optimal dalam melayani kebutuhan masyarakat. Selain itu, infrastruktur sebagai pembentuk struktur ruang wilayah masih terkendala belum selesainya secara keseluruhan infrastruktur strategis di Provinsi Jawa Tengah (diantaranya Jalan Tol, JJLS, Bandara A. Yani, Pelabuhan Tanjung Emas, Embung, Kereta Api dan PLTU), kelestarian lingkungan dan Penurunan Gas Rumah Kaca perlu semakin diperhatikan termasuk upaya mitigasi, adaptasi dan penanggulangan bencana utamanya peningkatan penanggulangan kekeringan dengan memperbanyak tampungan air /embung. 4
5. Tata Kelola Pemerintahan, Kondusivitas dan Demokratisasi Tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan terutama dalam setiap pengambilan kebijakan dan kehidupan berdemokrasi. Demikian pula dengan kondusivitas daerah masih perlu untuk dimantapkan dalam rangka menciptakan rasa aman dan nyaman sehingga dapat berdampak pada meningkatnya investasi. Selain hal tersebut, perlu ditingkatkan perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan (penataan organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, penguatan pengawasan, akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perubahan pola pikir ( mindset) dan budaya kerja (cultural set) aparatur. 2.2.
Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017
Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan permasalahan yang dihadapi, maka pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2017 diarahkan untuk “Meningkatkan ketahanan pangan dan energi berkelanjutan serta percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah”. Dalam kerangka ini, maka prioritas pembangunan Jawa Tengah Tahun 2017 ditujukan untuk : 1. Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, dengan fokus pada : a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui pengembangan bibit unggul bersertifikat tahan perubahan iklim dan OPT, pengembangan induk dan benih ikan unggul, pengembangan pakan ikan mandiri/pakan lokal, rekayasa dan pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan; validasi RDKK dan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi; menjamin ketersediaan BBM bersibsidi untuk nelayan; pengendalian hama terpadu; pengendalian alih fungsi lahan persawahan/ pertanian; peningkatan populasi ternak dengan penyediaan bibit unggul dan pencegahan pemotongan betina produktif; pemanfaatan lahan hutan dibawah tegakan; pembangunan dan peningkatan sarpras pelabuhan perikanan; pengembangan alat tangkap ikan ramah lingkungan; peningkatan kualitas mutu dan perbaikan sistem penyimpanan dan pendistribusian garam rakyat. b. Peningkatan dan produktivitas kedelai antara lain melalui fasilitasi sarana produksi, optimalisasi pemanfaatan lahan dan peningkatan kapasitas petani dengan pelatihan. c. Peningkatan ketersediaan air baku utamanya dengan memperbanyak pembangunan embung/tambungan air sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 embung” serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/swasta terhadap program tersebut. 5
d. Peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan utama penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peninngkatan partisipasi masyarakat. e. Peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui pengembangan sertifikasi pangan organik, Prima 3 serta penyediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman. f. Revitalisasi Balai Perbenihan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan. g. Peningkatan diversifikasi, distribusi dan aksesibilitas pangan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan; pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal; penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan masyarakat, pengembangan lumbung pangan masyarakat, peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat serta pengembangan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah. h. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, akses teknologi, sumbersumber pembiayaan, informasi harga dan akses pasar. i. Peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan, EBT, sambungan listrik murah, fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan dan akses listrik kepada PLN, fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang dan Cilacap serta mendorong upaya-upaya untuk hemat energi. 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin, dengan fokus pada : a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, antara lain dengan: 1) Pola sharing program dan pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu : Akses layanan pendidikan melalui pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan pola sharing yaitu Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan Menengah dan Khusus, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dasar. Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, dengan sharing pembiayaan Pemerintah Provinsi sebesar 40% dan Kabupaten/Kota sebesar 60%. Catatan : Apabila seluruh pembiayaan kesehatan masyarakat miskin sudah ditangani Pemerintah Pusat ( universal coverage), maka alokasi anggaran dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya untuk pembiayaan buffer/cadangan. Akses infrastruktur pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan pola sharing penanganan Pemerintah Pusat sebesar 20%, Pemerintah Provinsi sebesar 30% dan Kabupaten/Kota sebesar 50%. 6
2)
3) 4)
5)
6)
Catatan : Apabila proporsi Pusat kurang atau lebih dari 20%, maka penanganan kekurangan perbaikan RTLH akan diperhitungkan secara proporsional antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Peningkatan pemenuhan kecukupan pangan, akses pelayanan dan infrastruktur dasar, diutamakan pada Kabupaten/Kecamatan/Desa dengan tingkat kemiskinan tinggi. Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang serta fasilitasi penyelenggaraan pasar murah menjelang lebaran. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kelompok rentan dan PMKS dengan peningkatan jumlah PSKS, pembinaan kelompok binaan PMKS non Panti, dan fasilitasi pemenuhan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan. Pemenuhan layanan kebutuhan dasar PMKS yang tidak produktif dengan pelibatan Pemerintah Daerah, Dasa Wisma (Dawis) serta Dunia Usaha dan Industri (DUDI) didukung dengan data pemetaan dan penyebaran PMKS. Peningkatan pelayanan adminduk bagi kelompok miskin melalui unit layanan penduduk miskin sebagai upaya mempermudah dalam mendapatkan layanan dasar.
b. Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat miskin antara lain : 1) Peningkatan kemampuan berusaha dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal; pembangunan karakter dan jiwa berusaha bagi pemuda; jaminan dan kepastian usaha serta kepastian harga jual/produk; pengembangan Usaha Kecil Menengah; peningkatan kewirausahaan perempuan melalui optimalisasi kelompok Dawis; dan pelibatan DUDI untuk menumbuhkan kesempatan berusaha. 2) Membangun sinergitas dengan dunia usaha, masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan. c. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin, antara lain dengan : 1) Pengembangan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah. 2) Fasilitasi perluasan akses permodalan, pasar dan jaminan harga. 3) Fasilitasi kepengurusan sertifikat hak atas tanah kerjasama dengan BPN sehingga bisa digunakan sebagai agunan pengajuan kredit usaha. 3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan, dengan fokus pada : a. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan melalui optimalisasi pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan pemberian BOSDA Dikmen dan Diksus; peningkatan sarpras pendidikan 7
pendidikan guna memenuhi SPM dan SNP utamanya peningkatan ketersediaan SMA/SMK di wilayah kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah; pengembangan kurikulum muatan lokal dengan penambahan substansi kewirausahaan khususnya untuk pendidikan menengah; peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan studi lanjut ke S1/D4 dan pelatihan kompetensi teknis guru dan tendik; pengembangan potensi siswa dan peningkatan mutu lulusan dengan fasilitasi lomba-lomba dan karya ilmiah; optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan program CSR dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. b. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana dan pengembangan layanan perpustakaan daerah; serta pengembangan jaringan kemitraan. c. Peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan; optimalisasi pelaksanaan Bintek, Diklat dan Workshop bagi Tenaga Medis dan Non Medis; optimalisasi peran Dokter dan Bidan PTT; stimulan pemberian bantuan jamban keluarga di kab/kota; Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di 35 kab/kota; serta Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. 4. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran, dengan fokus pada : a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan Koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis, magang serta PKL; serta perluasan pangsa pasar bagi produk koperasi dan UMKM dengan pameran dan promosi. b. Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja. c. Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal. d. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan. e. Peningkatan kemampuan dan produktivitas kerja serta peningkatan etos kerja untuk meningkatkan kondisi kerja yang kompetitif; perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; program magang kerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan 8
f.
Peningkatan realisasi dan persebaran investasi di Jawa Tengah dengan pemberian kemudahan perizinan melalui PTSP, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi Jawa Tengah. g. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata. 5. Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan fokus pada : a. Peningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan menuju Jawa Tengah bebas lubang dengan ruas tuntas utamanya pada ruas-ruas jalan strategis serta menjaga kondisi baik meningkat dari tahun 2016. b. Peningkatan penanganan banjir pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan Pemali-Comal utamanya di S. Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Bremi, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, BKT, Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura. c. Memfasilitasi percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Tengah diantaranya Jalan Tol (Bawen-Solo, Pejagan-Semarang); JJLS; Bandara Internasional A. Yani Semarang; Pelabuhan Tanjung Emas; Waduk (Logung, Pidekso, Gondang, Kuningan); DI Slinga Purbalingga; Reaktivasi KA; Jalan Nasional (antara lain Pelebaran Klampok - Banjarnegara, WangonTemanggung, Tegal - Purwokerto). d. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pengembangan SPAM Regional (Bregas, Keburejo); pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih. e. Peningkatan pelayanan transportasi publik dan keselamatan utamanya percepatan operasionalisasi Angkutan massal anglomerasi Kedungsapur (koridor Semarang - Bawen); keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan fasilitasi percepatan rencana Bandara Wirasaba Purbalingga. f. Menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah melalui Program Penilaian Kinerja Perusahaan dan Program Kali Bersih, Pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan Peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM. g. Peningkatan mitigasi dan penanganan pasca bencana melalui Peningkatan dan pemeliharaan saluran air; rehabilitasi dan konservasi Daerah Aliran Sungai termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir; Penangan darurat pasca banjir/longsor. 9
h. Percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA Regional). 6. Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada : a. Perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu : 1) Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran antara lain melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, fasilitasi usulan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan UPT, dan penataan Lembaga Non Struktural. 2) Penataan Tatalaksana meliputi Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance melalui Penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; Peningkatan sarana PTSP; penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan publik. 3) Penataan peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, serta selaras melalui Penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; Pemantauan dan evaluasi efektivitas Perda/Perkada secara periodik. 4) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera melalui penghitungan kebutuhan pegawai dengan analisis jabatan dan ABK, penyusunan peta jabatan, penetapan nomenklatur jabatan fungsional umum, pengadaan pegawai dengan selesi/tes CAT dan sistem permbinaan karier yang terbuka. 5) Peningkatan Pengawasan pelaksanaan pembangunan yang bebas KKN melalui Pengimplementasian aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran; penerapan SPIP, pembangunan Zona Integritas, transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media, 6) Peningkatan Akuntabilitas dengan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi melalui Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi; pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 7) Peningkatan Pelayanan publik dengan Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat melalui Peningkatan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan; Peningkatan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sertifikasi ISO 9001:2008; Optimalisasi fungsi SPIP sebagai media pengawasan.
10
b. c. d. e.
f.
8) Pembentukan mindset dan cultural set aparatur yang memiliki integritas dan kinerja tinggi melalui peningkatan prioritas perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik dan pengembangan budaya kerja. Peningkatan partisipasi masyarakat terutama dalam setiap pengambilan kebijakan dan kehidupan berdemokrasi. Pemantapan kondusivitas wilayah dari gangguan resiko sosial dan antisipasi dampak pelaksanaan Pilkada. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah. Gerakan revolusi mental guna mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila melalui pengembangan seni, budaya daerah dan olahraga serta menghidupkan kembali budaya gotong royong dan handarbeni. Penataan administrasi kependudukan guna optimalisasi pembangunan berbasis administrasi kependudukan melalui fasilitasi dan sosialisasi masyarakat.
Sebagai suatu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan di Jawa Tengah, selain hal tersebut di atas diharapkan pula dukungan dari Kabupaten/Kota untuk dapat memprioritaskan program/kegiatan pembangunan pada Tahun 2017 yaitu : 1) Meningkatakan kondisi baik prasarana jalan dan jembatan utamanya di Kabupaten Magelang, Kendal, Sukoharjo, Batang, Grobogan, Banyumas, Kudus, Jepara, Blora, Klaten, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Kebumen, Pati, Karanganyar, Rembang, Purworejo, Tegal dan Kota Magelang. 2) Meningkatan kondisi baik jaringan irigasi utamanya di Kabupaten Blora, Grobogan, Tegal, Banyumas, Batang, Purbalingga, Semarang, Brebes, Jepara, Cilacap, Kota Semarang dan Salatiga. 3) Dapat mendukung “Program Pembangunan 1.000 Embung” dengan membangun/revitalisasi embung/tampungan air sesuai kewenangan Kabupaten/Kota utamanya untuk mendukung air baku pertanian dan air minum masyarakat di wilayah rawan kekeringan. 5) Dukungan dan fasilitasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur starategis di Provinsi Jawa Tengah. 6) Dukungan untuk mendorong petani menanam kedelai. 7) Meningkatkan upaya-upaya untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian utamanya di sawah LP2B. 8) Usulan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota dan Desa pada Tahun 2017 diharapkan untuk diprioritaskan pada : a. Pembangunan/revitalisasi embung/tampungan air, peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan penanggulangan banjir. b. Penanganan infrastruktru desa utamanya pada desa miskin dengan katagori kuning dan merah. c.
Merupakan kewenangan Kabupaten/Kota atau Desa (Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa), sudah siap secara teknis dan 11
dapat diselesaikan pada tahun berkenaan serta tidak duplikasi anggaran dengan sumber dana lainnya. III.Musrenbang RKPD Tahun 2017 Musrenbang RKPD Tahun 2017 merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD. Musrenbang RKPD Tahun 2017 dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Musrenbang dan Tata Cara Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2017 diatur dengan ketentuan sebagai berikut : 1) Tahap Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2017 diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu : a. Pra Musrenbang Dilaksanakan dengan tujuan untuk : Menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Tahun 2017 dengan mempertimbangkan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan pada tingkatan pemerintahan di atas maupun di bawahnya; Penajaman usulan dari aspek kemendesakan, kemanfaatan dan readyness usulan program dan kegiatan Tahun 2017 yang telah disampaikan masyarakat, Pemerintah Kabupaten/Kota, SKPD Provinsi Jawa Tengah dan aspirasi DPRD sebelum Musrenbang RKPD Tahun 2017 dilaksanakan; Mempertajam indikator dan target kinerja program/kegiatan pembangunan daerah Tahun 2017. b. Musrenbang Dilaksanakan dalam rangka menyepakati prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan Tahun 2017 dengan mendorong dan mengoptimalkan peran aktif masyarakat, stakeholders kunci pembangunan, partai politik, termasuk pelibatan masyarakat berkebutuhan khusus, responsif gender serta forum anak. 2) Jadual Pelaksanaan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2017 diupayakan tepat waktu, sehingga tidak berpengaruh terhadap rangkaian kegiatan perencanaan berikutnya, dengan jadual selengkapnya sebagai berikut : a. Musrenbang Desa atau Forum Finalisasi usulan program/kegiatan prioritas desa Tahun 2017 (bagi Desa yang telah menyelenggarakan Musrenbang Desa) diselenggarakan paling lambat Bulan Januari Tahun 2016. Jadual pelaksanaan, dokumentasi, berita acara dan usulan program/kegiatan prioritas desa diinput melalui sistem informasi musrenbang desa/kelurahan dengan 12
alamat emusrenbang.sippd-jatengprov.info dengan jadual sebagai berikut : Jadual pelaksanaan Musrenbang Desa atau Forum finalisasi/penajaman usulan program/kegiatan prioritas desa diinput paling lambat bulan Desember Tahun 2015. Dokumentasi, berita acara dan usulan program/kegiatan hasil finalisasi/penajaman usulan program/kegiatan prioritas desa diinput paling lambat bulan Januari Tahun 2016. Catatan : Selanjutnya untuk tahun perencanaan ke depan mengikuti Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa. b. Musrenbang Kelurahan, diselenggarakan paling lambat Bulan Januari Tahun 2016. Jadual pelaksanaan, dokumentasi, berita acara dan usulan program/kegiatan hasil Musrenbang Kelurahan diinput melalui sistem informasi musrenbang desa/kelurahan dengan alamat emusrenbang.sippd-jatengprov.info sebagaimana jadual sebagai berikut : Jadual pelaksanaan Musrenbang Kelurahan diinput paling lambat bulan Desember Tahun 2015. Dokumentasi, berita acara dan usulan program/kegiatan hasil Musrenbang Kelurahan diinput paling lambat bulan Januari Tahun 2016. c. Musrenbang Kecamatan, diselenggarakan paling lambat Minggu III Bulan Pebruari Tahun 2016. Jadual pelaksanaan, dokumentasi, berita acara dan usulan program/kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan diinput melalui sistem informasi musrenbang Kecamatan dengan alamat emusrenbang.sippd-jatengprov.info sebagaimana jadual sebagai berikut : Jadual pelaksanaan Musrenbang Kecamatan diinput paling lambat bulan Januari Tahun 2016. Dokumentasi, berita acara dan usulan program/kegiatan hasil Musrenbang Kelurahan diinput paling lambat bulan Februari Tahun 2016. d. Musrenbang Kabupaten/Kota, diselenggarakan pada Minggu I – III Bulan Maret Tahun 2016. Jadual pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota diinput melalui alamat website emusrenbang.sippdjatengprov.info dan surat resmi kepada Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah paling lambat Minggu II Bulan Pebruari 2016, dengan alamat: Alamat kantor : Jalan Pemuda 127 – 133 Semarang Telepon : 024-3515591, 3515592 Faximilie : 024-3546802 Alamat Email :
[email protected]. e. Musrenbang Provinsi, diselenggarakan pada Minggu I Bulan April Tahun 2016. 13
3) Peserta Peserta Musrenbang terdiri dari : a. Musrenbang Desa Musrenbang Desa/Finalisasi usulan program/kegiatan prioritas desa diikuti oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kepala Dusun, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa termasuk didalamnya PKK, keterwakilan masyarakat dan Keterwakilan Partai Politik serta Anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai daerah pemilihannya. b. Musrenbang Kelurahan Musrenbang Kelurahan diikuti oleh Pemerintah Kelurahan, perwakilan Pemerintah Kecamatan dan Bappeda Kabupaten/Kota, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita termasuk didalamnya PKK, unsur keterwakilan masyarakat, serta Keterwakilan Partai Politik serta Anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai daerah pemilihannya. c. Musrenbang Kabupaten/Kota Musrenbang Kabupaten/Kota diikuti oleh Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota, unsur pemerintah pusat, unsur pemerintah provinsi, pejabat SKPD Kabupaten/Kota, Camat, unsur keterwakilan peserta Musrenbang Kecamatan, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengkajian, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, Organisasi Wanita termasuk didalamnya PKK, tokoh masyarakat, unsur dunia usaha/investor, BUMN/BUMD/Perusda, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarjinalkan, Keterwakilan Partai Politik serta Anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai daerah pemilihannya. d. Musrenbang Provinsi Musrenbang Provinsi diikuti oleh Gubernur dan Wakil Gubernur, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, unsur Pemerintah Pusat, Bupati/Walikota, SKPD Provinsi, Bappeda Kabupaten/kota, instansi vertikal di provinsi, Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian dan Pengkajian, BUMN/BUMD/Perusda, Perbankan, Organisasi/Asosiasi Profesi, Asosiasi Dunia Usaha dan Organisasi Sosial, Organisasi Keagamaan, Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Organisasi Wanita termasuk didalamnya PKK, Lembaga Bentukan Pemerintah Pusat/Daerah, Lembaga Donor, keterwakilan perempuan dan kelompok rentan termarjinalkan termasuk komunitas masyarakat berkebutuhan khusus, Keterwakilan Partai Politik serta Anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai daerah pemilihannya, Melalui peran aktif segenap peserta, diharapkan dapat tersusun kebutuhan prioritas pembangunan daerah yang menjadi acuan 14
perencanaan bagi Pemerintah sesuai dengan kewenangannya secara berjenjang sejak Musrenbang Desa/Kelurahan. 4) Ketentuan Lain a. Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2016 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2017 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Musrenbang dan Tata Cara Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, dan/atau mengacu pada Pedoman yang diterbitkan oleh masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan di daerah. b. Musrenbang RKPD Tahun 2017 diharapkan dapat semakin ditingkatkan kualitas substansi dan penyelenggaraannya dengan lebih efektif, effisien, akuntabel dan transparan dengan haluan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan; c. Hasil Musrenbang RKPD Tahun 2017 dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2017. IV.
Lain-Lain A. Usulan Program/Kegiatan SKPD Provinsi 1. Usulan Program/Kegiatan SKPD Provinsi Tahun 2017 diarahkan pada upaya pencapaian target indikator SKPD yang berkontribusi pada pencapaian target indikator akhir RPJMD. 2. Usulan Program/Kegiatan SKPD Provinsi Tahun 2017 tidak diperkenankan memuat kegiatan-kegiatan yang kurang relevan pada upaya pencapaian target pembangunan, antara lain pembuatan kelender, buku agenda, majalah, leaflet dan booklet kecuali hal tersebut sangat dibutuhkan dan relevan dengan Tupoksi SKPD. 3. Usulan Program/Kegiatan Provinsi Tahun 2017 disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah, dalam bentuk soft dan hard copy yang telah disahkan oleh SKPD paling lambat tanggal 25 Februari 2016 dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja/Kerangka Logis masing-masing kegiatan. Input data usulan melalui Aplikasi SIPPD dengan alamat sippd.jatengprov.go.id pada Minggu III Pebruari 2016 – Minggu I Maret 2016. B. Usulan Kabupaten/Kota Usulan Program/Kegiatan serta Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa Tahun 2017, disampaikan kepada Gubernur 15
cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah paling lambat tangal 10 Maret 2016 dalam bentuk soft dan hard copy yang telah disahkan oleh Bupati/Walikota. Input data usulan melalui Aplikasi SIPPD dengan alamat sippd.jatengprov.go.id pada Minggu III Pebruari 2016 – Minggu I Maret 2016 . C. Guna efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota, maka diminta untuk menyampaikan jadual Musrenbang RKPD Tahun 2017 melalui alamat website emusrenbang.sippd-jateng.info dan surat resmi kepada Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah paling lambat Minggu II Bulan Pebruari 2016, dengan alamat: Alamat kantor : Jalan Pemuda 127 – 133 Semarang Telepon : 024-3515591, 3515592 Faximilie : 024-3546802 Alamat Email :
[email protected]. V. Penutup Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2017 dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2017 ini agar dipedomani dan dilaksanakan dalam rangkaian penyusunan RKPD Tahun 2017. Demikian untuk menjadikan perhatian.
GUBERNUR JAWA TENGAH
H. GANJAR PRANOWO, SH, MIP
Tembusan : 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 2. Menteri PPN/Kepala Bappenas Republik Indonesia; 3. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah; 4. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 6. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah; 7. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Jawa Tengah; 8. Para Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah; 9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 10. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah; 11. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah; 12. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
16
