UNSUR PERJANJIAN TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA SISTEM EKONOMI SYARI’AH DENGAN BURGERLIJK WETBOEK Yulia Kurniaty Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Abstraksi
Penggunaan media internet untuk mendukung proses jual beli sangat efisien. Bagi pihak merchant, mereka tidak perlu repot membangun toko, terikat jam kerja, memiliki pegawai yang banyak, maupun memajang barang secara fisik. Sedangkan bagi pihak buyers keuntungan berbelanja melalui e-commerce antara lain dapat mengunjungi merchant kapan saja dan dapat dilakukan dimana saja. Dalam setiap transaksi e-commerce tentu diawali dengan perjanjian yang telah dibuat oleh merchant dan harus disetujui oleh buyers. Dalam artikel ini akan dikaji, apakah unsur –unsur perjanjian dalam transaksi melalui media ecommerce telah memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian menurut ekonomi syari’ah. Selanjutnya, akan dilakukan kajian komparasi dengan unsur-unsur perjanjian menurut Burgerlijk Wetboek (BW) yang bersifat non syariah. Tujuan dilakukannya kajian sebagaimana tersebut di atas adalah untuk mengetahui sejauhmana prinsip-prinsip perjanjian perdagangan dengan basis syariah mampu memberikan perlindungan secara maksimal terhadap para pihak, dibandingkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam perjanjian dengan basis non syariah (BW). Kata Kunci: Perjanjian, E-Commerce, Ekonomi Syariah, Burgerlijk Wetboek. dengan
LATAR BELAKANG Dalam
memenuhi
kebutuhan
jam
buka
toko
yang
bersangkutan.
hidupnya manusia tidak akan pernah
Dalam
perdagangan
jasa),
penggunaan
lepas dari kegiatan perdagangan barang
(barang
dan
konvensional
teknologi modern sebagai alat bantu
perdagangan terjadi melalui tatap muka
untuk memperlancar kegiatan usaha
secara langsung antara penjual dan
merupakan kebutuhan yang tidak bisa
pembeli, pada suatu tempat tertentu
ditawar lagi. Semakin cepat perputaran
seperti toko, pasar, tempat pameran,
barang dan jasa, artinya semakin cepat
maupun pada waktu tertentu sesuai
pula perputaran uang dalam setiap
jasa.
Secara
1
atau
kegiatan
transaksi. Di era digital seperti saat ini telah
dimungkinkan
Dalam Hukum Islam, transaksi
transaksi
barang dan jasa melalui media e-
perdagangan melalui dunia maya (e-
commerce
commerce), sehingga antara penjual
muamalah dibidang perdagangan atau
(merchant) dan pembeli (buyers) tidak
bisnis, yang menggambarkan suatu
dibatasi oleh tempat dan waktu.
aktivitas yang dilakukan oleh satu
Penggunaan media internet dalam
termasuk
kategori
orang atau lebih dengan satu orang atau
proses perdagangan sangat efisien.
lebih
Bagi pihak merchant, mereka tidak
kebutuhan masing-masing.
perlu repot membangun toko, terikat
lainnya
dalam
memenuhi
Adapun yang dimaksud dengan
jam kerja buka dan tutup, memiliki
fiqh muamalah
pegawai yang banyak seperti teller,
didefinisikan sebagai hukum-hukum
satpam, cleaning service, supervisor
yang berkaitan dengan tindakan hukum
maupun memajang barang secara fisik.
manusia
Sedangkan
bagi
keduniaan. Misalnya dalam persoalan
keuntungan
berbelanja
commerce
antara
pihak
buyers
melalui lain
e-
dalam
secara terminologi
persoalan-persoalan
jual beli, utang piutang, kerjasama
dapat
dagang,
mengunjungi merchant kapan saja dan
perserikatan,
perkongsian
(Mannan; 2006: 31).
dapat dilakukan dimana saja (rumah,
Dalam
makalah
ini
penulis
warnet, kantor). Buyers dapat dengan
bermaksud mengkaji apakah unsur –
leluasa masuk ke sebuah situs belanja
unsur
dan melihat-lihat barang yang tertera
melalui
dalam katalog, (layaknya kita berjalan-
memenuhi
jalan di depan etalase toko) tanpa harus
perjanjian menurut ekonomi syari’ah.
merasa tidak nyaman diawasi petugas
Selanjutnya, akan dilakukan kajian
jaga atau satpam. Apabila kita tertarik
komparasi
maka kita dapat meneruskan proses
perjanjian menurut BW (yang bersifat
transaksi sebagaimana tertera dalam
non syariah) yang selama ini lazim
layar monitor, namun bila kita tidak
dilakukan.
suka maka kita dapat beralih ke
perjanjian media
Tujuan
merchant lainnya.
dalam
transaksi
e-commerce
unsur-unsur
dengan
telah dalam
unsur-unsur
dilakukannya
kajian
sebagaimana tersebut diatas adalah
2
untuk mengetahui sejauhmana prinsip-
diatur dalam muamalat. Kegiatan yang
prinsip perjanjian perdagangan dengan
melingkupi bidang muamalat sangat
basis
memberikan
luas, baik yang bersifat perorangan
perlindungan secara maksimal terhadap
maupun yang bersifat umum, seperti
para
hukum tata negara, hukum pidana dan
syariah
pihak,
mampu
dibandingkan
dengan
prinsip-prinsip yang terkandung dalam
hukum
perjanjian dengan basis non syariah
didalamnya
(BW).
kewarisan,
Dari
sekilas
pembahasan
mengenai
transaksi
commerce
maka
perdata
yang
adalah hibah,
termasuk perkawinan,
wasiat
dan
perjanjian.
e-
Istilah ekonomi syari’ah atau
beberapa
perekonomian syari’ah hanya dikenal
permasalahan yang sering terjadi dalam
di Indonesia, dan dinegara-negara lain
transaksi ini yaitu:
dikenal dengan nama ekonomi Islam
1.
Apakah
melalui ada
transaksi
e-commerce
(Islamic
al-iqtishah
al
adalah sah memenuhi unsur-unsur
islami) dan sebagai ilmu disebut ilmu
perjanjian
ekonomi Islam (Islamic economics ’ilm
menurut
sistem
ekonomi syari’ah? 2.
economy,
Dalam
transaksi
apakah
ada
unsur-unsur
al-iqtishad al-ilsami). Ekonomi atau e-commerce,
perbedaan dalam
ilmu ekonomi Islam berbeda dengan
antara
ekonomi
perjanjian
atau
konvensional
ilmu
ekonomi
yang berkembang di
sistem ekonomi syari’ah dengan
dunia dewasa ini, karena yang pertama
perjanjian
terikat pada nilai-nilai Islam dan yang
dalam
sistem
Burgerlijke Wetboek (BW)?
kedua memisahkan diri dari agama sejak negara-negara barat berpegang
EKONOMI ISLAM
kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi (Ka’bah; 2006: 12).
Hukum Islam mengatur segala secara
Maksud dengan kata syari’ah
manusia
dalam ekonomi syari’ah sebenarnya
dengan Allah SWT diatur dalam
adalah fiqh para fuqaha’. Hal itu karena
ibadah,
yang
salah satu pengertian syari’ah yang
berhubungan dengan sesama manusia
berkembang dalam sejarah adalah fiqh
aspek
kehidupan
menyeluruh.
manusia
Hubungan
sedangkan
hal-hal
3
dan bukan ayat-ayat dan/atau hadits-
peraturan atau undang-undang yang
hadits semata sebagai inti agama Islam
menyatakan harus bernama ekonomi
atau ayat-ayat dan/atau hadits-hadits
Islam.
hukum saja secara khusus. Pemakaian
mengatakan
kata syari’ah sebagai fiqh tampak
”ekonomi syariah”, ”ekonomi qur’ani”,
secara
ataupun hanya ”ekonomi” saja. Nama
khusus
pada
pencantuman
Sehingga
bisa
saja
”ekonomi
orang
Illahiyah”,
syari’ah Islam sebagai sumber legislasi
ekonomi
di beberapa negara muslim (dan juga
dikarenakan masyarakat lebih mudah
pada 7 kata dalam Piagam Jakarta),
mengidentifikasi nama Islam dimana
perbankan syari’ah, asuransi syaria’ah,
nama tersebut lebih ”familiar” dengan
ekonomi dan keuangan syaria’ah secara
masalah
umum di Indonesia, serta Pengadilan
(Sudarsono; 2003:6).
Syari’ah
(Mahkamah
lebih
masyarakat
populer
sehari-hari
di
Di samping itu, ekonomi Islam
Propinsi NAD. Inilah yang diistilahkan
bisa berarti suatu ilmu yang dasar
dalam bahasa Barat sebagai Islamic
hukumnya berbeda dengan ekonomi
Law, de Mohamadan wet/recht, la loi
konvensional. Dari sumber hukum ini
islamique,
Bangsa
yang menyebabkan ilmu ekonomi ini
Indonesia kemudian menerjemahkan
disebut ”ekonomi Islam”. ”Islam” dari
kata ini dengan hukum Islam (Ka’bah;
ekonomi
2006:13).
”sebuah ilmu didasarkan atas al-Qur’an
dan
Syari’ah)
Islam
lain-lain).
Dalam Al-Qur’an, ekonomi Islam
dan
Islam
menimbulkan Bila
al-Hadits”.
menggunakan
artinya ”umat yang pertengahan”, atau
ekonomi
bisa diartikan menggunakan rezeki
menggunakan dasar al-Qur’an dan al-
yang ada di sekitar kita dengan cara
Hadits.
berhemat agar kita menjadi manusia-
menimbulkan
manusia yang baik dan tidak merusak
prakteknya ekonomi Islam tidak sesuai
nikmat apapun yang diberikan Allah.
dengan apa yang diidealkan, sehingga
Dari sini bisa dinyatakan bahwa nama
akan menjadikan Islam kehilangan
ekonomi Islam bukan nama baku
makna sebagai pedoman yang paling
dalam terminologi Islam, tidak ada
sempurna untuk manusia sebagaimana
maka
Tetapi,
dalam
tidak
diidentikkan dengan Iqtishad, yang
4
Islam
arti
jelas
kata tidak
hal
ini
akan
masalah
bila
dalam
al-Qur’an dan al-Hadits (Sudarsono;
dan kewajiban atas masing-masing
2003:6).
pihak yang melakukan kontrak. Menurut Hasbi Ash Shiddiqie
SYARAT PERJANJIAN DALAM
dalam bukunya Memahami Syari’at
TRANSAKSI
Islam, sebagaimana dikutip oleh Abdul
MENURUT
E-COMMERCE HUKUM
Manan,
PERDATA
mengatakan
kontrak
ISLAM Hukum kontrak dalam
(baca
bahwa
suatu
perjanjian)
harus
Islam
memenuhi empat rukun yang tidak
disebut dengan “Akad” yang berasal
boleh ditinggalkan yaitu sighat al ‘aqd,
dari bahasa Arab “al aqd” yang berarti
mahallul
perikatan, perjanjian,
maudhu’ul ‘aqd (Mannan; 2006: 39-
kontrak atau
‘aqd,
al
‘aqidaian
permufakatan (al ittifaq), dan transaksi.
42).
Tanpa bermaksud mengurangi makna
Ijab qabul (Sighat al ‘aqd)
dan
unsur
di
Formulasi ijab qabul dalam suatu
penulisan
perjanjian dapat dilaksanakan dengan
makalah ini istilah yang dipergunakan
ucapan lisan, tulisan atau isyarat bagi
adalah “perjanjian”.
mereka yang tidak mampu berbicara
dalamnya,
yang maka
terkandung
dan
dalam
Menurut Wahbah al Zuhaili dan
atau
menulis.
Bahkan
dapat
Ibnu Abidin, sebagaimana yang dikutip
dilaksanakan dengan perbuatan (fi’li)
oleh
32)
yang menunjukkan kerelaan kedua
menggunakan istilah “kontrak” (akad)
belah pihak untuk melakukan suatu
yang
perjanjian
Abdul
secara
Manan
(2006:
terminologi
berarti
yang al
umumnya
mu’athah.
dikenal
pertalian antara ijab dan qabul sesuai
dengan
dengan kehendak syari’ah (Allah dan
petunjuk baik dalam Al-Qur’an mapun
Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat
Al-Hadits
yang
hukum pada obyeknya. Ijab dan qabul
penggunaan
bentuk
dimaksudkan
menunjukkan
tertentu dalam pelaksanaan ijab qabul
adanya keinginan dan kerelaan timbal
dalam kontrak yang dibuat oleh para
balik para pihak yang bersangkutan
pihak. Formulasi ijab qabul dapat
terhadap isi kontrak. Oleh karena itu
dilaksanakan menurut kebiasaan (‘urf)
untuk
ijab dan qabul ini menimbulkan hak
5
Tidak
ada
mengharuskan atau
kata-kata
sepanjang tidak bertentangan dengan
telah setuju untuk terikat perjanjian jual
syara’.
beli dengan merchant. Sehingga telah
Menurut
Wahbah
Zuhaili
terjadi
kesepakatan
antara
pihak
(Mannan; 2006: 39), ada tiga syarat
merchant dengan buyers, yang mana
yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan
pihak
qabul dipandang sah serta memiliki
mengirimkan barang yang dipesan dan
akibat hukum, yakni:
buyers sepakat untuk menyerahkan
merchant
sepakat
untuk
a) Jala’ul ma’na, yaitu tujuan yang
uang (melalui transfer bank, kartu
terkandung dalam pernyataan itu
Kredit/debit, ATM). Namun apabila
jelas
buyers keberatan dengan apa yang
b) Tawafuq, yaitu adanya kesesuaian
tercantum dalam form, maka dapat
antara ijab dan qabul
mengabaikannya dengan menghentikan
c) Jazmul iradataini, antara ijab dan
transaksi (tekan cancel atau close).
qabul menunjukkan kehendak para
Dalam hal inilah buyers dituntut
pihak secara pasti, tidak ada
untuk hati-hati dan tidak tergesa-gesa
keraguan sedikitpun, tidak berada
dalam membaca form agar terhindar
dibawah tekanan dan tidak berada
dari kesalahan melakukan transaksi
dalam keadaan terpaksa.
yang
tidak
dikehendaki.
Dengan
demikian, unsur pertama dari rukun Dalam buyers
transaksi
setelah
perjanjian yakni Sighat al ‘aqd (Ijab
e-commerce,
melihat-lihat
daftar
qabul) telah terpenuhi.
barang dan harga berikut prosedur Obyek Perjanjian (Mahallul ‘aqd)
pembayaran dan pengiriman barang, apabila ia menyetujui aturan-aturan
Obyek
perjanjian
dalam
yang tercantum pada layar monitor
muamalah jangkauannya sangat luas,
maka ia akan melakukan proses order
bentuknya
dengan
(daftar
dengan yang lain. Para ahli hukum
pembelian) yang telah disediakan dan
Islam (fuqaha) sepakat bahwa obyek
diakhiri dengan klik ”OK”.
perjanjian
mengisi
form
Dengan pembeli melakukan klik
pun
harus
berbeda-beda
memenuhi
syarat yaitu (Mannan; 2006: 40):
”OK” dapat dipahami bahwa buyers
6
satu
empat
a) Obyek harus sudah ada secara konkrit
ketika
dibolehkan, sepanjang obyek yang
perjanjian
diperdagangkan bukan barang haram
dilangsungkan, atau diperkirakan
seperti
ada pada masa yang akan datang
majalah/buku/VCD porno, makanan
b) Dibenarkan syara’ c) Obyek
harus
minuman
keras
(khamar),
kaleng yang mengandung zat yang
dapat
diserahkan
diharamkan
misalnya
darah,
ketika terjadi perjanjian, namun
alkohol,
tidak harus seketika melainkan
terlarang
dapat diserahkan pada saat yang
negara yang bersangkutan, misalnya
telah ditentukan dalam kontrak
hewan langka, benda purbakala, barang
d) Obyek
harus
menurut
yang
undang-undang
curian, rampasan, hasil penjarahan.
ditentukan (mu’ayyan) dan harus
Dengan demikian, unsur kedua dari
diketahui oleh kedua belah pihak
rukun perjanjian yakni Mahallul ‘aqd
yang membuat perjanjian.
(obyek perjanjian) telah terpenuhi.
transaksi
dan
barang-barang
dapat
Dalam
jelas
serta
babi,
e-commerce,
Pihak-pihak
yang ditawarkan pada layar monitor, obyek tersebut
melaksanakan
perjanjian (Al ‘aqidaian)
buyers dapat melihat barang atau jasa
namun
yang
Pihak-pihak yang melaksanakan
tidak bisa
perjanjian
(subyek
hukum)
adalah
seketika diperoleh buyers karena harus
manusia dan badan hukum. Dalam hal
menunggu
pihak
subyek hukum ini maka hal yang perlu
merchant. Lamanya masa pengiriman
diperhatikan yaitu kecakapan bertindak
tergantung dari lokasi (tempat tinggal
(ahliyah), kewenangan (wilayah) dan
atau kantor) buyers, apakah di tengah
perwakilan (wakalah). Apabila hal ini
kota atau di daerah yang terpencil, di
terpenuhi
maka
luar pulau bahkan di negara yang
dibuatnya
mempunyai nilai hukum
berbeda.
yang
Dengan
dikirim
oleh
berpedoman
pada
perjanjian)
maka
syara’
yang
(Mannan;
2006: 42).
ketentuan mengenai Mahallul ‘aqd (obyek
dibenarkan
perjanjian
Pelaku
perjanjian
disyaratkan
menurut
harus mukhallaf (aqil baligh, berakal,
hukum Islam keadaan tersebut di atas
sehat, dewasa/bukan mumayyid dan
7
cakap hukum). Jadi tidak sah perjanjian
kemakmuran bagi seluruh masyarakat.
apabila dilakukan oleh anak-anak dan
Hukum Islam juga tidak mengatur
orang gila serta orang-orang yang
mengenai
berada di bawah pengampuan. Para ahli
sebagai subyek hukum, melainkan
hukum Islam sepakat bahwa batasan
menyerahkan
umur pelaku perjanjian diserahkan
peraturan perundang-undangan masing-
kepada ‘urf (adat) setempat dan atau
masing
perundang-undangan
mendatangkan
dalam
suatu
yang
negara
berlaku
(Sudarsono;
kapan
hal
Islam
tersebut
negara
kepada
sepanjang
kemaslahatan
Transaksi hukum
diakui
bagi
masyarakat (Sudarsono; 2003:42).
2003:6). Dalam
al-syirkah
e-commerce
yang
dikenal
dilakukan oleh badan hukum adalah
orang-orang yang tidak cakap bertindak
sah sepanjang badan hukum tersebut
dalam hukum yang disebut sebagai as-
eksistensinya juga mendapat legalisasi
syuf’ah/mahjur ’alaih (tidak cakap
oleh hukum, artinya bukan badan
bertindak), yaitu orang yang tidak
hukum fiktif serta memiliki kecakapan
sempurna
untuk bertindak menurut hukum.
akalnya
dalam
hal
memelihara hartanya dan kebaikan
Dalam
transaksi
e-commerce
tasharruf padanya, dalam hal ini anak-
yang dilakukan oleh subyek hukum
anak yang belum dewasa, orang gila
adalah sah sepanjang dilakukan oleh
dan
orang-orang
orang
yang
selalu
membuat
yang
cakap
menurut
karena
antara
mubazir dalam hidupnya (Sudarsono;
syara’,
2003:41).
merchantdan buyers tidak bertatap
Badan hukum tidak secara khusus
muka
namun
secara
langsung
maka
diatur dalam sistem ekonomi syari’ah,
kemungkinan
tetapi ada beberapa dalil hukum yang
penipuan (tadlis) sangat potensial.
membolehkan
Apabila hal ini terjadi maka, pihak
membentuk
badan
terjadinya
hukum dengan istilah al-syirkah. Nabi
yang
Muhammad
pernah
dapat membatalkan perjanjian kepada
melarang bentuk kerjasama al-syirkah
pihak yang berwenang atau pengadilan.
sepanjang mendatangkan kemashalatan
Menurut Abdul Halim Mahmud
bagi
SAW
manusia
dan
tidak
dirugikan
untuk
(penjual/merchant)
al Ba’ly, sebagaimana dikutip oleh
mendatangkan
8
Abdul Manan, bahwa penipuan (tadlis)
bertentangan dengan syara’ adalah
ada tiga macam (Sudarsono; 2003:46):
tidak sah sehingga tidak menimbulkan
a) Penipuan
yang
berbentuk
akibat hukum (Mannan: 2006).
perbuatan yaitu menyebutkan sifat
Menurut Ahmad Azhar Basyir,
yang tidak nyata pada obyek perjanjian.
sebagaimana
b) Penipuan yang berupa ucapan,
dikutip
oleh
Abdul
Manan, syarat sah dari suatu perjanjian
seperti berbohong yang dilakukan oleh
adalah (Mannan; 2006: 43):
satu pihak agar pihak lain mau
a) Tujuan perjanjian tidak merupakan
melakukan perjanjian. Penipuan juga
kewajiban yang telah ada atas
dapat terjadi pada harga barang yang
pihak-pihak
dijual
tanpa perjanjian yang diadakan,
dengan
menipu
memberi
penjelasan yang menyesatkan. c) Penipuan
yang
bersangkutan
tujuan hendaknya baru ada pada dengan
saat
aqad
diadakan.
Misalnya
menyembunyikan cacat pada obyek
perjanjian ijarah (perjanjian kerja)
perjanjian padahal ia sudah mengetahui
yang diadakan antara suami istri
kecacatan tersebut.
untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Perjanjian ini tidak sah
Maudhu’ul ‘aqd (tujuan kontrak dan
sebab
akibatnya).
menjadi
tujuan
perjanjian
kewajiban
istri
telah untuk
Adalah untuk apa suatu perjanjian
melakukan pekerjaan itu menurut
dilakukan oleh seseorang dengan orang
ketentuan agama, walaupun tanpa
lain dalam rangka melaksanakan suatu
adanya perjanjian tersebut.
muamalah antara manusia dan yang
b) Tujuan harus berlangsung adanya
menentukan akibat hukum dari suatu
hingga
kontrak adalah al musyarri’ (yang
perjanjian.
menetapkan
Allah
perjanjian sewa-menyewa rumah
sendiri). Dengan kata lain, akibat
dalam jangka waktu dua tahun,
hukum dari suatu perjanjian harus
tujuannya
diketahui melalui syara’ (hukum Islam)
manfaat dari perjanjian tersebut,
dan harus sejalan dengan kehendak
jika manfaat tidak tercapai maka
syariat,
yakni
syara’, sehingga apabila tujuannya
9
berakhirnya
pelaksanaan
Misalnya
untuk
dalam
mengambil
perjanjian menjadi
rusak sejak
Berikut ini penulis akan menjabarkan
tujuannya hilang.
pengertian dari syarat sah perjanjian
c) Tujuan perjanjian harus dibenarkan syara’,
jika
syarat
ini
tersebut di atas, sebagai berikut :
tidak
Kata Sepakat.
terpenuhi maka perjanjian tidak
Kata sepakat harus didasarkan
sah. Misalnya perjanjian riba.
atas kemauan bebas, dan perjanjian baru merupakan perjanjian yang sah
Dalam
transaksi
e-commerce,
jika didasarkan atas kata sepakat yang
tujuan yang hendak dicapai merchant
sempurna.
adalah memperoleh sejumlah uang,
KUHPerdata
sedangkan
didasarkan
bagi
buyer
stujuannya
Dalam
pasal
1321
kata
sepakat
tidak
atas kemauan bebas atau
adalah mendapatkan barang atau jasa
tidak sempurna apabila mengandung
yang
kekhilafan (dwaling), paksaan (geveld)
ditawarkan,
sehingga
akibat
hukumnya adalah kedua belah pihak
dan penipuan (bedrog).
memiliki kewajiban untuk serah terima
Dalam transaksi e-commerce,
uang dengan barang dan jasa.
bentuk kekhilafan dapat berupa terjadi
Syarat Perjanjian Dalam Transaksi E-Commerce Menurut Burgerlijk
barang
yang
dimaksud
buyers
akibat
yang
melakukan
Syarat sah perjanjian menurut
dalam
terburu-buru transaksi
atau
dalam kurang
berhati-hati membaca item-item barang
pasal 1320 KUHPerdata (Subekti dan
berikut kolom yang harus ditandai.
Paramita;
Bentuk paksaan dapat berupa
1970:295): a) Sepakat
”klik”
bersangkutan
Wetboek.
Tjitrosudibio
kekeliruan
jika seseorang melakukan transaksi bagi
mereka
yang
dengan terlebih dahulu mengalami
mengikatkan dirinya
kekerasan mental atau fisik, sehingga
b) Kecakapan untuk membuat suatu
buyers diluar kehendaknya (misalnya
perikatan
dibawah ancaman) memesan barang
c) Suatu hal tertentu
yang tidak ia inginkan.
d) Suatu sebab yang halal.
Bentuk penipuan dapat berasal dari pihak merchant atau buyers. Dari
10
pihak merchant, barang yang dikirim
pasal
tidak sesuai dengan yang dipesan
terpenuhi.
buyers, misalnya ada cacat barang yang
Kecakapan.
tersembunyi namun tetap dikirim oleh
1320
KUHPerdata
Pasal
1329
telah
KUHPerdata
merchant. Dari pihak buyers penipuan
menyatakan bahwa setiap orang adalah
bisa terjadi dalam hal pemalsuan
cakap untuk membuat perjanjian kecuai
identitas seperti umur, bahkan dapat
apabila
pula tidak melakukan pembayaran.
dinyatakan tidak cakap.
Dalam transaksi e-commerce, buyers
setelah
melihat-lihat
menurut
Pasal
undang-undang
1330
KUHPerdata
daftar
menerangkan bahwa ada beberapa
barang dan harga berikut prosedur
orang yang tidak cakap untuk membuat
pembayaran dan pengiriman barang,
perjanjian, yaitu:
apabila ia menyetujui aturan-aturan
1. Orang yang belum dewasa.
yang tercantum pada layar monitor
2. Mereka
maka ia akan melakukan proses order dengan
mengisi
form
yang
ditaruh
dibawah
pengampuan.
(daftar
3. Orang-orang
perempuan,
yang
dalam
pembelian) yang telah disediakan dan
hal-hal
ditetapkan
oleh
diakhiri dengan klik ”OK”.
undang-undang dan pada umumnya
Dengan buyers melakukan klik
semua orang kepada siapa undang-
”OK” dapat dipahami jika ia telah
undang telah melarang membuat
setuju untuk terikat perjanjian jual beli
perjanjian tertentu.
dengan
merchant.
Sehingga
telah
Dalam pasal 330 KUHPerdata
terjadi
kesepakatan
antara
pihak
seseorang dikatakan belum dewasa
merchant dengan buyers, yang mana
apabila belum berumur 21 tahun dan
pihak
untuk
belum pernah kawin. Pasal 47 dan
mengirimkan barang yang dipesan dan
pasal 50 UU No.1/1974 menegaskan
pihak
untuk
bahwa anak berada dibawah kekuasaan
menyerahkan uang (melalui transfer
orang tua atau wali sampai umur 18
bank,
tahun.
merchant
buyers
kartu
sepakat
sepakat
Kredit/debit,
ATM).
Dengan demikian, unsur pertama dari
Mahkamah
Agung
melalui
putusan No.447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober
11
1976
menyatakan
bahwa
dengan berlakunya UU No.1/1974,
Oleh
karena
itu
dalam
batas seseorang berada di bawah
penawarannya, pihak merchant juga
kekuasaan perwalian adalah 18 tahun,
mencantumkan kewajiban yang akan
bukan 21 tahun (Riswandi; 2005: 154).
dipenuhi apabila barang yang diterima
Dalam transaksi e-commerce,
buyers mengalami perubahan baik
pihak merchant akan kesulitan untuk
secara
kualitas
maupun
mengetahui apakah calon buyers telah
Namun biasanya kesanggupan untuk
dewasa atau tidak berada dibawah
memberikan
pengampuan. Hal ini dapat dipahami
beberapa batasan yang cenderung lebih
mengingat transaksi berlangsung secara
berpihak kepada merchant, misalnya
virtual yang rawan penipuan. Masalah
belum lewat tujuh hari, cacat yang
kemudian timbul jika transaksi berjalan
timbul karena kesalahan produksi,
tidak sesuai harapan, misalnya buyers
ganti rugi berupa uang seharga barang
komplain atas cacat barang yang ia
ditambah sekian persen dari harga
terima kemudian menuntut ganti rugi.
barang.
ganti
rugi
kuantitas.
dengan
Dari kejadian ini barulah diketahui ternyata buyers belum dewasa. Untuk
Suatu Hal Tertentu.
itu pihak merchant dapat memintakan
Pasal
1333
KUHPerdata
pembatalan perjanjian di muka hakim.
menentukan bahwa suatu perjanjian
Masalahnya
kasusnya
harus mempunyai pokok suatu barang
’hanya’ jual beli buku seharga lima
yang paling sedikit dapat ditentukan
puluh ribu rupiah tentu sangat tidak
jenisnya. Istilah barang yang dimaksud
efisien
sampai
disini adalah apa yang dalam bahasa
menjembatani
Belanda disebut sebagai zaak. Zaak
jika
pengadilan. kondisi
ini
penyelesaian
adalah
jika
berurusan Untuk
diperlukan sengketa
alternatif di
dalam bahasa Belanda tidak hanya
luar
berarti barang dalam arti sempit, tetapi
pengadilan yang bersifat cepat, praktis
juga berarti yang lebih luas lagi, yakni
dan efisien serta mampu menciptakan
pokok persoalan. Oleh karena itu,
win-win solution, misalnya melalui jasa
obyek perjanjian tidak hanya berupa
Arbiterator.
benda, tetapi juga bisa berupa jasa (Riswandi; 2005: 156).
12
Dalam
transaksi
e-commerce
berkeinginan
untuk
mendapatkan
produk yang ditawarkan secara garis
harganya (Barkatullah dan Prasetyo;
besar ada dua macam, yaitu barang dan
2005: 97).
jasa. Produk barang bisa berupa jual beli benda seperti seni, buku, fashion,
Batalnya
Transaksi
VCD/DVD musik dan film, property.
Menurut
Hukum
Sedangkan produk jasa bisa berupa
(Syari’ah)
fasilitas
internet
banking,
E-Commerce
Perdata
Islam
info
Para pakar hukum Islam sepakat
pariwisata, travel agent, pengiriman
bahwa suatu perjanjian dipandang tidak
paket. Oleh karena dalam transaksi e-
sah atau sekurang-kurangnya dapat
commerce ada obyek perjanjian yang
dibatalkan apabila terdapat hal-hal
dapat ditentukan jenisnya, maka unsur
seperti tersebut di bawah ini:
ketiga dari pasal 1320 telah terpenuhi.
1. Keterpaksaan (al Ikrah). 2. Kekeliruan pada obyek kontrak (ghalath).
Suatu Sebab Yang Halal. Sebab yang halal adalah isi dari
3. Penipuan (tadlis) dan tipu muslihat
perjanjian dan bukan sebab para pihak
(taghir) (Mannan; 2002: 44)
mengadakan perjanjian. Isi perjanjian tersebut
haruslah
sesuai
dengan
Keterpaksaan (al Ikrah).
undang-undang dan tidak berlawanan dengan
kesusilaan
dan
Menurut
ketertiban
syara’
perjanjian
menjadi tidak sah apabila ada unsur
umum (Makarim; 2005: 269).
paksaan, karena tidak adanya kerelaan
Sebab perjanjian adalah apa yang
(al Ridha) dari pihak-pihak yang
ingin dicapai oleh para pihak dengan
terlibat dalam perjanjian tersebut.
dilakukannya perjanjian yaitu tujuan
Para fuqaha membedakan dua
perjanjian, jadi kausa perjanjian adalah
macam paksaan:
ditentukan oleh tujuan dari perjanjian
a) Paksaan sempurna, yaitu apabila
itu. Dalam jual beli, yang menjadi
hal
sebab perjanjian adalah disatu pihak
melakukan sesuatu oleh pihak yang
buyers ingin mendapatkan barangnya
memaksa dengan disertai ancaman
dan
yang mengancam jiwa (hilangnya
di
pihak
lain
merchant
13
yang
dipaksaan
untuk
nyawa) atau hilangnya sebagaian
b) Kekeliruan pada sifat perjanjian,
anggota badan.
dipandang sebagai kesalahan ringan
b) Paksaan yang tidak sempurna, yaitu
yang tidak sampai merusak aqad,
apabila hal yang dipaksaan untuk
karena aqad dipandang sah tetapi
melakukan sesuatu oleh pihak yang
bagi pihak yang merasa dirugikan
memaksa tidak disertai ancaman
dengan adanya perjanjian itu dapat
yang mengancam jiwa (hilangnya
meminta
nyawa) atau hilangnya sebgaian
pengadilan.
anggota badan. (Mannan; 2002: 45)
Dalam
Dengan
demikian,
pembatalan
transaksi
kepada
e-commerce
dalam
apabila terjadi kekeliruan, misalnya
transaksi e-commerce apabila buyers
buyers salah memesan barang, maka
melakukan
perjanjian
order
barang
dibawah
masih
dapat
dibatalkan
paksaan sebagaimana tersebut di atas,
apabila order belum diproses oleh
maka perjanjian tersebut tidak sah
merchant,
menurut ketentuan syara’.
kekeliruan seperti ini sulit direhabilitasi
namun
tidak
jarang
karena dipandang sebagai kesalahan Kekeliruan
pada obyek
buyers karena kurang hati-hati pada
kontrak
saat mengisi form pemesanan.
(ghalath). Unsur sukarela dalam perjanjian
Sedangkan
kekeliruan
dari
merupakan hal yang sangat esensial.
merchant misalnya terjadi kesalahan
Apabila terjadi kekeliruan pada sebuah
pengiriman
perjanjian maka akan menghilangkan
berhak
unsur sukarela tersebut. Para fuqaha
tersebut ditukar sesuai dengan pesanan
membedakan dua macam kekeliruan
tanpa dipungut biaya apapun.
barang,
untuk
minta
maka
buyers
agar
barang
(Mannan; 2002: 46): a) Kekeliruan
pada
jenis
perjanjian,
dipandang
kesalahan
fatal
Penipuan (tadlis) dan tipu muslihat
sebagai
(taghir).
dapat
Menurut Abdul Halim Mahmud
sahnya
al Ba’ly, sebagaimana dikutip oleh
perjanjian sehingga sejak awal batal
Abdul Manan, yang dimaksud dengan
demi hukum.
penipuan (tadlis) adalah suatu upaya
menyebabkan
yang
obyek
tidak
14
untuk menyembunyikan cacat pada
dikirim tidak sesuai dengan yang
obyek
menjelaskan
dipesan buyers, seperti ada cacat
dengan gambaran yang tidak sesuai
barang yang tersembunyi namun tetap
dengan
untuk
dikirim oleh merchant. Dari pihak
menyesatkan pihak yang berjanji dan
buyers penipuan bisa terjadi dalam hal
berakibat merugikan salah satu pihak
pemalsuan identitas seperti umur, tidak
yang berjanji tersebut (Mannan; 2002:
melakukan pembayaran, atau tidak
47).
melunasi
perjanjian
dan
kenyataannya
Lebih
lanjut
Abdul
Halim
pembayaran
yang
terhutang.
Mahmud al Ba’ly menjelaskan bahwa
Batalnya
penipuan
Menurut Burgerlijk Wetboek.
(tadlis)ada
tiga
masih
macam
(Makarim: 2005):
Transaksi
Sebagaimana
a) Penipuan yang berbentuk perbuatan
E-Commerce
perjanjian
pada
umumnya, dalam transaksi e-commerce
yaitu menyebutkan sifat yang tidak
dapat pula terjadi batalnya perjanjian
nyata pada obyek perjanjian.
baik karena batal demi hukum maupun
b) Penipuan yang berupa ucapan,
dapat dibatalkan.
seperti berbohong yang dilakukan oleh satu pihak agar pihak lain mau melakukan
perjanjian.
Batal Demi Hukum.
Penipuan
Terjadi apabila perjanjian itu
juga dapat terjadi pada harga
tidak memenuhi syarat obyektif, yakni
barang yang dijual dengan menipu memberi
penjelasan
hal tertentu dan kausa yang halal.
yang
Misalnya barang yang diperjual belikan
menyesatkan.
adalah barang yang dilarang oleh
c) Penipuan dengan menyembunyikan cacat
pada
padahal
ia
obyek sudah
Undang-Undang untuk diperdagangkan
perjanjian
seperti senjata api, narkotika, hewan
mengetahui
langka, barang purbakala/cagar budaya.
kecacatan tersebut. Dalam
transaksi
Akibat hukumya adalah bahwa e-commerce,
perbuatan/perjanjian
yang
telah
bentuk penipuan dapat berasal dari
dilakukan
tidak
pernah
pihak merchant atau buyers. Dari pihak
terjadi. Undang-undang menentukan
merchant
bahwa perbuatan hukum batal demi
misalnya
barang
yang
15
dianggap
hukum
jika
terhadap
terjadi
pelanggaran
Kajian Komparasi Antara Unsur
yang
menyangkut
Perjanjian Dalam Ekonomi Syari’ah
syarat
bentuk perbuatan hukum, ketertiban
Dan Burgerlijk Wetboek.
umum atau kesusilaan (Komariah;
NO
2004: 209).
Dapat Dibatalkan.
1
Terjadi apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat subyektif, yakni adanya kesepakatan dan kecakapan. Perjanjian dapat dibatalkan apabila salah
satu
pihak
mengajukan
permohonan pembatalan, yang baru mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut.
Sebelum
ada
keputusan,
perbuatan hukum yang bersangkutan tetap berlaku (Komariah; 2004: 209). Suatu
perjanjian
dapat
dimohonkan pembatalan apabila: 1) Tidak
memenuhi
syarat
subyektifnya (sepakat dan cakap bertindak dalam hukum). 2) Salah
satu
wanprestasi
pihak
melakukan
(tidak
memenuhi
2
perjanjian). 3) Karena
adanya
actio
paulina
(gugatan untuk membatalkan suatu perbuatan
debetur
yang
secara
curang dilakukan untuk merugikan para krediturnya) (Makarim: 2005).
16
Unsur Perjanjian Dalam Ekonomi Syariah Bahwa perjanjian melalui transaksi ecommerce adalah sah menurut sistem ekonomi syari’ah, sepanjang memenuhi unsur Sighat al ‘aqd (Ijab qabul), Mahallul ‘aqd (obyek perjanjian), Al ‘aqidaian (pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian), Maudhu’ul ‘aqd (tujuan kontrak dan akibatnya) Obyek perjanjian dapat berwujud apa saja sepanjang dibolehkan oleh syara’, barang yang dilarang
Unsur Perjanjian Dalam Burgerlijk Wetboek Bahwa perjanjian melalui transaksi ecommerce adalah sah menurut hukum BW, sepanjang memenuhi unsur asas konsensualisme (adanya kesepakatan), kecakapan, hal tertentu dan kausa yang halal
Obyek perjanjian dapat berwujud apa saja sepanjang tidak dilarang oleh undangundang, misalnya barang hasil curian,
karena dari asal barangnya (dzatnya) haram sehingga diharamkan, misalnya khamr, makanan yang mengandung daging babi, darah, riba Batalnya perjanjian dikarenakan keterpaksaan (al Ikrah), kekeliruan pada obyek kontrak (ghalath), penipuan (tadlis) dan tipu muslihat (taghir)
3
atau hal tertentu dan Maudhu’ul
senjata api, hasil penipuan, hewan/tanaman langka, bendabenda purbakala
‘aqd (tujuan kontrak dan akibatnya) atau kausa yang halal. 2. Bahwa
dalam
perjanjian
baik
menurut sistem ekonomi syari’ah mupun BW tidak boleh ada unsur penipuan, paksaan dan kekeliruan pada obyek perjanjian. 3. Bahwa perbedaan paling esensi
Bahwa perjanjian dapat batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat obyektif (hal tertentu dan kausa yang halal) dan dapat dimintakan pembatalan apabila tidak memenuhi syarat subyektif (kesepakatan dan kecakapan)
antara transaksi menurut sistem ekonomi syari’ah dan BW adalah : a) Bingkai hukum yang mengatur proses perjajian dalam transaksi tersebut.
Untuk
syari’ah
maka
transaksi
akan
ekonomi perjanjian
berlandaskan
pada syara’, sedangkan untuk perjanjian transaksi non syariah berlandaskan pada BW. b) Mengenai
obyek
perjanjian,
yaitu dapat berwujud apa saja SIMPULAN
kecuali dilarang oleh syara’
1. Bahwa perjanjian melalui transaksi
(untuk ekonomi syari’ah) atau
e-commerce adalah sah menurut
dilarang oleh Undang-undang
sistem ekonomi syari’ah dan BW,
(untuk BW). Untuk ekonomi
sepanjang memenuhi unsur Sighat
syari’ah
al
barang yang karena dari asal
‘aqd
(ijab
qabul)
atau
ditambah
dengan
kesepakatan; Al ‘aqidaian (pihak-
barangnya
pihak
sehingga diharamkan, misalnya
perjanjian)
yang atau
melaksanakan kecakapan;
khamr,
Mahallul ‘aqd (obyek perjanjian)
(dzatnya)
makanan
mengandung
17
daging
haram
yang babi,
Peradilan Agama, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XX1 No.245 April 2006
darah, hewan yang diawetkan sebagai pajangan, riba.
DR. H. Abdul Manan, SH., SIP., M.Hum, Hukum Kontrak Dalam Sistem Ekonomi Syariah, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun Ke XX1 No.247 Juni 2006
DAFTAR PUSTAKA Sudarsono, Heri, 2003, Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Penerbit Ekonisia FE-UII, Yogyakarta
Lestari, Dewi, “Konsumen, e-Commerce, Dan Permasalahannya”, http://www.lkht.net/artikellengkap.php?id=1
Antonio, Muhammad Syafi’i, 2001, Islamic Banking : Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Penerbit Gema Insani Press bekerja sama dengan Tazkia Cendekia Riswandi, Budi Agus, 2005, Aspek Hukum Internet Banking, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta Barkatullah, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis ecommerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Komariah, 2004, Hukum UMM Press, Malang,
Perdata,
Makarim, Edmon, 2005, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta R. Subekti, S.H, Prof, dan R. Tjitrosudibio, 1970, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek), Pradnja Paramita, Jakarta. Dr. Riyal Ka’bah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria’ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru
18
