UNSUR MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN
(PENYALAHGUNAAN KEADAAN) DALAM PELAKSANAAN TAKLIK TALAK (STUDI DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR)
Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memp<:roleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.l)
Oleh:
ALI RIFA'I
103044228100
KONSENTRASI ADMINISTRASI KEPERDATAAN ISLAM PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI' AH DAN HUl(UM UNIVERSITAS ISLAM NEGEIU SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1 Li?Q J.i nllf\'7 M
UNSURPENYALAHGUNAANKEADAANDALAM PELAKSANAAN TAKLIK TALAK (STUDI DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR)
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperole:h Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Oleh:
ALI RIFA'I 103044228100
Di Bawah Bimbingan
Drs. H. Ase
arifuddin Hida at S.H. 11'1.H. NIP. 150 268 783
KONSENTRASI ADMINISTRASI KEPERDATAAN ISLAM PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH FAKULTAS SYARI' AH DAN HU:KUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1428 H/2007 M
PENGESAHAN PANITIA UJIAN
Skripsi yang berjudul "Unsur Penyalahgunaan Keadaan dalam Pelaksanaan Taklik Talak (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Timur)", telah diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 7 Juni 2007. Skripsi ini tel ah diterima sebagai salab satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam Program Strata I (SI) Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Al-Ahwal As-Syahsiyyah.
Panitia Ujian Munaqasah
Ketua
: Ors. H. A. Basig Ojalil, S.H., M.A. Nip. 150 169 102
( ...................)
Sekretaris
: Kamarusdiana, S. Ag., M.H. Nip. 150 285 972
:~:
Pembimbing : Ors. H. Asep Syarifuddin Hidayat. S.H., M.H. Nip. 150 268 783 Penguji I
: Kamarusdiana, S. Ag., M.H. Nip. 150 285 972
Penguji II
: Afwan Faizin, M.A. Nip. 150 326 890
(, r
'
~
( ....................)
ABSTRAK
Ali Rifa'i
: Analisis Mengenai Unsur Penyalahguuaan Keadaan dalam
Pelaksauaan Taklik Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur), dibimbiug oleh Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H. Penelitian ini dilakukau di DK.I Jakarta tepatnya di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Tajuan penelitian untuk mengetahui sejauhmima penerapan ajaran Penyalahgunaan Keadaau yang terdapat dalam pasal 1320
dan 1321 KUH
Perdata pada Pengadilan Agama. Teknik analisis yang digunakan dalam pengolahan data penelitian adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan : Pertama, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur temyata belum pemah mempertimbangkan unsur perjanjian taklik talak dalam putusau penyelesaian perkara perceraian dengan alasan pelanggaran sigbat taklik talak. Hal ini terjadi karena hakim telah terbiasa menggunakan metode berfikir deduktif. Karena belum pemah ada putusan serupa sebelumnya sehingga tidak beraui menerapkan pada kasus yang mereka hadapi. Kedua, Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak setuju menerapkan pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata dalam menyelesaikan pelanggaran sigbat taklik talak di Pengadilan Agama. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam rangka bagi semua pihak dalam rangka peni:ngkatan pemahaman masyarakat mengenai filosofi dan tujuan diadakannya Lembaga Taklik Talak. Di sampiug itu diharapkan menjadi bahan renungan bagi para hakim dalarn rangka peningkatan wawasan sehingga mempunyai keberanian dalam menggali hukum (ijtihad hukum).
KATAPENGANTAR
Segala Puji bagi Allah seru sekalian alam, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan. skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, pembawa syari'ah-Nya yang universal bagi semua manusia dalam setiap waktu clan tempat sampai akhir zaman. Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit kesulitan clan hambatan yang penulis jumpai, namun syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan inayah-Nya, kesungguhan, kerja keras clan kerja cerdas disertai dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langs1mg, segalla kesulitan akhimya dapat diatasi dengan sebaik-baiknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini penulis secara khusus mempersembahkan ungkapan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M., selaku Dekan
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A., dan Bapak J(amarusdiana, S.Ag., M.H., selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Univ.ersitas Islam Negeri . (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Bapak Drs. H. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama
4. Segenap bapak dan ibu dosen atau staf pengajar pada lingkungan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama duduk di bangku kuliah. 5. Segenap jajaran staf dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Perpustakan Utarna serta perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) yang telah banyak membantu dalam pengadaan referensireferensi sebagai bahan rujukan skripsi. 6. Bapak Ors. SarifUsman, S.H., selaku Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur dan seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mencari data-data sebagai bahan rujukan skripsi. 7. Segenap Asatidz Madrasah Qudsiyyah Menara Kudus, khusus kepada KH. Ma'ruf Asnawi, KH. Muhammad Sya'roni Ahmadi, KH. Muhammad Ma'ruf Irsyad, KH. Nor Halim Asnawi. Terima kasih atas segala ilmu sebagai bekal di masa depan yang diberikan kepada penulis. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan bisa bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. 8. Ucapan terima kasih penulis haturkan secara khusus kepada Ayahanda Astari dan Ibunda Suliyati. Sejumput bakti ini kupersembahkan atas segala kasih sayang yang senantiasa diberikan serta do' a tulus ihlas yang selalu mengiringi setiap langkahku. 9. Terima kasih kepada Mbah Yasin dan Mbah Aminatun, karena beliau berdualah penulis
mendapatkan
pelajaran dalam menjalani kehidupan
terutarna dalam ha! kerja keras dan pantang menyerah.
10. Khusus untuk Mas Ali Khumaidi serta istri (Mbak Yuliana Alfiani). Terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua biaya kuliah dan menjadi orang tua kedua sehingga penulis bisa menyelesaikan kuliahnya. 11. Adik-adikku (Fitri Kurniawati, Zulia Wahyuningsih, Ilham Aufa). Rajin belajar, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, karena dengan ilmu manusia akan hidup mulia di dunia maupun akhirat. 12. Bapak Drs. H. Ismail Ibrahim, S.H., M.H.,.. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari) clan Bapak Drs. H. Muhammad Ichwan JRidwan, S.H. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur). Terima kasih atas segala wejangannya (pengarahannya) sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. 13. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) Syar'iah dan Hukum UIN Jakarta
Periode 2005-2006 (Imam Musthofa, Anhar Kurniawan, Romai
Kurniawati) terima kasih atas kerjasamanya selama memegang pemerintahan tingkat mahasiswa di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta. 14. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta ( Ihsan, Nor Shollah, Iqbal Al-Habsy, Hasby AsSyidiqi, Reva dan sahabat-sahabat lainnya) terima kasih atas sarana untuk meningkatkan keilmuan dengan media diskusi clan lain sebagainya 15. Sahabatku Syamsul Bahri, Amrullah, Hilmah, terima kasih atas semua bantuan serta do'anya, yang begitu setia menemani dan membantu penulis dalam melakukan penelitian dikawasan Jakarta Timur. 16. Temen-temen Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam angkatan 2003,
Reyza Amalia, Ella, !is, Adit, Mia dan temen-temen semua mungkin
disebutkan
semua.
Terima
kasih
yang tidak
atas 'kerjasamanya
dan
kekompakkannya, penulis merindukan suasana kelas terutama ketika diskusi, pertahankan persahabatan kita. Penulis menyadari bahwa segala bantuan dan motivasi yang penulis peroleh tidak akan dapat terbayar oleh apapun, hanya do'a yang dapat penulis panjatkan semoga pahala berlipat ganda dilimpahkan Allah SWT kepada kita semua. Amin
Jakarta I Juni 2007
Penulis
DAFTARISI
KATA PENGANTAR. .. .,......................................................................................
i
DAFT AR ISi ................................................................................. ,......................... v
DAFI' AR TABEL.................................................................................................. vii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................. ~........................
viii
BABI PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah.................................................................. I
B.
Perumusan dan Pembatasan Masalah.............................................
4
C.
Tujuan Penelitian............................................................................
5
D.
Kegunaan Penelitian.......................................................................
5
E.
Metode Penelitian..........................................................................
6
F.
Sistematika Penulisan.. ....................................................... ............ 9
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEP A.
Pengertian Penyalahgunaan Keadaan.............................................
11
B.
Alasan-alasan Hukum Pembatalan Perjanjian................................. 15
C.
Pelaksanaan Taklik Talak ......................................... .....................
D.
Kerangka Pikir........................................................... ..................... 28
18
BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR A.
Sejarah ............................................................................................ 33
B.
Letak clan Kedudukan.....................................................................
C.
Wilayah Hukum ............ ............................................. ..................... 40
39
BAB IV UNSUR PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PELAKSANAAN TAKLIK T ALAK DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR A.
Unsur Penyalahgunaan Keadaan dalarn Pelaksanaan Taklik Talak................................................................................................. 47
B.
Penerapan Asas Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Perceraian karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Jakarta Timur................................................................................................ 48
BAB V PENUTUP A.
Kesimpulan ...................................................................................... 60
B.
Saran ................................................................................................ 61
DAITAR PUSTAKA....................................................................o............................ 62
LAMPIRAN ................................................................................................................ 64
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1 Frekuensi Perkara Pengadilan Agama Jakarta Timur..................
50
Tabel 4.2 Frekuensi Putusan Hakim Pengadilan Agan1a Jakarta Timur tentang Taklik Talak....................................................................
51
Tabel 4. 3 Pendapat lnforman Mengenai Penyelesaian Taklik Talak dengan Hukum perjanjian............... .............................................
54
Tabel 4.4 Pendapat lnforman Mengenai Pemberlakuan Hukum Perjanjian KUH Perdata Perjanjian Taklik Talak...........
55
DAFTAR LAMPIRAN
1. Interviu Pejabat Pengadilan Agama Jakarta Timur 2. Hasil Interviu Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur 3. Surat Izin Penelitian ke Pengadilan Agama Jakarta Timur 4. Surat Keterangan Pene!itian Pengadilan Agama Jakarta Timur 5. Peta Wilayah Hukurn Pengadilan Agama Jakarta Timur
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Peradilan Agarna merupakan
salah satu
pdaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Lahimya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempumakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agarna telah membawa perubahan besar terhadap fungsi, kedudukan dan kewenangan Peradilan Agarna di Indonesia. Salah satu sektor yang mengalarni perubahan mendasar adalah beralihnya fungsi dan kedudukan Jembaga Peradilan Agarna dari peradilan semu (Quasi Rechtspraat) menjadi lembaga peradilan yang mandiri (Court of
Law) dalam tata hukum di Indonesia, sehingga mempunyai kedudukan yang sejajar dengan lembaga peradilan lain (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer) 1 Lembaga Peradilan yang mandiri (Court of Law) mempunyai ciri-ciri antara lain : I. tertibnya administrasi peradilan, baik administrasi umum maupun administrasi teknis yustisial, 2. penerapan hukurn acara dalarn proses berperkara dilaksanakan dengan baik dan benar, 3. putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu perkara dapat dieksekusi oleh Jembaga peradilan yang memutuskan perkara itu sendiri.
2
Ketiga hal ini hendaknya berjalan secara simultan, seiring dan sejalan dengan gerak lajunya proses berperkara di lembaga peradilan tersebut, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan mempunyai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadi!an dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). 2 Oleh karena itu para praktisi hukum di Jingkungan Peradilan Agama harus mencarinya dalan1 sumber hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum
seperti
HIR
(Herziene
lndonesische
Reg/ement),
RBg
(Rechtsreglement voor de Buitengewesten), RV (Reglement op de Burger/ijke Rechtsvordering) dan berbagai macam peraturan perunda:ng-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Peradilan Agama masih banyak menemukan han1batan dan rintangan dalam menerapkan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, yaitu masih ada nilai-nilai maupun ajaran-ajaran yang terdapat dalam hukum acara tersebut yang perlu pemahaman mendalam bagi aparat lembaga Peradilan Agama, seperti halnya ajaran Misbruik van Omstandigheden (Penyalahgunaan Keadaan). Pembicaraan mengenai ajaran Misbruik van Omstandigheden dapat dikaji secara mendalam pada pembahasan dalam persoalan perjanjian, yaitu menyangkut penerapan Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUH Perdata. Pasal 1320
3
KUH Perdata menentukan 4 syarat untulc sahnya suatu perjanjian, yaitu: I. harus ada kesepakatan, 2. harus ada kecakapan, 3. harus ada pokok persoalan, 4. tidak merupakan sebab yang dilarang.
Dua syarat pertama dinamakan
syarat-syarat subyektif, karena mengenai subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif. Sedangkan Pasal 1321 KUH Perdata menyangkut alasan pembatalan perjanjian berupa: I. kesesatan (dwaling), 2. paksaan (dwang), 3... penipuan (bedrog).
Pada
Misbruik van Omstandigheden tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi
perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang terjadi pada saat lahimya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pemyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat. Lembaga Taklik Talak bila dilihat dari segi ese:nsinya adalah suatu perjanjian yang digantungkan kepada syarat dengan tujuan utamanya melindungi isteri dari kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami. Di samping itu lembaga Taklik talak juga sudah merupakan alasan perceraian. Dalam praktek di Peradilan Agama, baik ia sebagai perjanjian ataupun
alasan
perceraian,
maka
hakim
hams
secara
tegas
mempertimbangkannya dalam putusannya, bulcan semat11 hanya esensi alasan perceraiannya, melainkan juga esensinya sebagai suatu perjanjian, jangan sampai mengandung unsur Misbruik van Omstandigheden. Hendaknya hakim mempertajam
upaya
dalam
mengkonstantir,
mengkualifisir
maupun
mengkonstituir perkaranya dari dua segi tersebut. Lembaga Taklik talak di Indonesia telah 11da sejak dahulu kala.
4
perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurnt agama Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik oleh suami.
Sekalipun sifatnya sukarela,
namun mengucapkan taklik talak seolah-olah telah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami. Pokok permasalahannya terletak pada tanggung jawab dari aparat yang diserahi tugas ters1:but yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dalam penampilannya terkadang kurang memahami sejarah dan arti pengucapan sighat takLik, sehingga selain dipaksakan, pembacaannya juga sambil lalu. Mereka seharusnya diingatkan kembali akan tugasnya dalam memberi penyuluhan sebdum maupun dalam upacara aqad nikah. Mereka seharusnya (wajib) menjelaskan tentang arti dan kedudukan taklik talak, dasar kesukarelaan maupun calon
suami
menyetujui
untuk
mengucapkan
k1~manfaatannya.
sighat
taklik,
Jika maka
pembacaannya harus dipandu agar tetap terasa khidmat seperti halnya aqad nikah.
B. Rumusan dan Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapatlah dirnmuskan masalah sebagai berikut :
!. Apakah Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalarn memeriksa perkara perceraian dengan alasan pelanggardII taklik talak telah mempertimbangkan unsur perjanjian dari sighat taklik talak? 2. Apakah Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur setuju menerapkan unsur penyalahgunaan keadaan (pasal 1320 dan 1321) dalam menyelesaikan
5 C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian I. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dengan judul tulisan:
"Unsur Penya/ahgunaan
Keadaan dalam Pelaksanaan Taklik Talak (Studi di Pengadi/an Agama Jakarta Timur)" maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: a.
Untuk mengetahui bagaimana Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam menyelesaikan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak telah mempertimbangkan unsur perjanjian dari sighat taklik talak.
b.
Untuk mengetahui Apakah Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur setuju menerapkan unsur penyalahgunaan keadaan (pasal 1320 dan 1321) dalam menyelesaikan perkara pelanggaran sighat taklik oleh
suam1. 2. Kegunaan Penelitian Adapun kegunaan penelitian ini antara lain : a.
Agar dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukurn perjanjian, yang selama ini hanya berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kemudian ternyata dapat berlaku di lingkungan Peradilan Agama.
b. ·
Agar dapat bermanfaat bagi para praktisi hukum, khususnya para hakim Pengadilan Agama agar dalam meme:riksa dan mengadili
6
pula mempertimbangkan dari seg1 kemungkinan adanya unsur Penyalahgunaan Keadaan. c.
Menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti.
D. Metode Penelitian
Metode
penelitian
yang
dipergunakan
oleh
penulis
dalam
meyelesaikan skripsi ini adalah metode-metode yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah, yaitu: I. Library Research (Penelitian Kepustakaan),
yaitu penelitian yang
dilakukan di perpustakaan-perpustakaan, ars1p, museum, dan lain-lain3 dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan aspekaspek permasalahan, mengambil data, meneliti dan mengkaji literatur dan pendapat para ahli yang terdapat dalam buku-buku, surat kabar, majalah dan lain-lain. 2. Field Research (Penelitian Lapangan), yaitu peneliti<m yang dilakukan di lapangan dan diartikan sebagai lokasi di mana peristiwa-peristiwa yang menjadi obyek penelitian berlangsung atau di mana sumber-sumber primer dapat ditemukan4 • Data lapangan penulis peroleh melalui teknik:
3
Taliziduhu Ndraha, Research, Teori Metodo/ogi Administrasi, (Jakarta
PT Bina
7
a. Wawancara (interview), yaitu percakapan dengm1 maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (intervieuwer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (intervieuwee) yang memberikanjawaban atas pe1tanyaan itu. 5 b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subyek penelitian. 6 Studi dokumentasi berupa telaah buku dan telaah terhadap dokumen-dokumen khususnya tentang be:rkas-berkas perkara, register dan perangkat hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama. c. Observasi (pengamatan), yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan
sistematika fenomena
yang
diselidiki. 7 Teknik
pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan data secara empiris. Sasaran observasi adalah putusan-putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur mengenai pelanggaran sighat taklik talak yang pernah diputus di Pengadilan tersebut. Adapun pengolahan data atau penyajiannya dengan menggunakan cara kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif disajikan berdasarkan logika dengan menggunakan kalimat atau kata sedangkan data kuantitatif disajikan dengan menggunakan lambang atau angka. Data-data yang telah terkumpul kemudian dikatc:gorikan berdasarkan kriteria tertentu. Jika data kuantitatif, penulis sajikan dalam bentuk tabel dengan menggunakan teknik prosentase. Rumus yang dipakai adalah:
5
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandrn1g: Remaja Rosdakarya, 2004), cet. ke-18, h. 135
8 f p = ------------- x 100% N
P
=
Prosentase
f
= Frekuensi
N
=
Jumlah Responden
I 00%
=
Angka Pembulatan
Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diterbitkan CeQDA tabun 2007
dengan menggunakan Ejaan Bahasa
Indonesia Yang Disempurnakan (EYD) dengan beberapa pengecualian sebagai berikut: l. Beberapa kata atau istilah yang masih mempergunakan Ejaan Suwandi seperti bentuk nama seseorang atau suatu identitas tetap ditulis biasa. 2. Kutipan yang diambil dari buku-buku yang berejam1 lama diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). 3. Nama kitab/buku dicetak miring. Untuk memudahkan memahami skripsi ini maka penulis merasa perlu untuk menyertakan Definisi Operasional sebagai berikut:
I. Misbruik van Omstandigheden adalah penyalahgunaan keadaan yang berkaitan dengan kondisi yang ada pada siiat kesepakatan terj adi. 2. Taklik Talak ialah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah berupa janji talak yang digantungkan k1:pada suatu keadaan
9
3. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, yaitu sebah-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. 4.
Unsur adalah bagian dari kelompok kecil dari kelompok yang lebih besar.
5. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan sesuatu seperti rancangan, keputusan clan sebagainya. 6. Keadaan Darurat adalah keadaan terpaksa di mana s1~eorang tidak kuasa menempuh pilihan sendiri atau memberi pendapat. 7. Ketergantungan
adalah perihal hubungan sosial sieseorang yang yang
tergantung kepada orang lain. 8. Kurang Waras adalah keadaan seseorang yang tidak sehat rohaninya (mental, ingatan).
9. Tidak Pengalaman adalah keadaan seseorang yang tidak pemah mengalami, merasakan, menjalani, menanggung suatu peristiwa.
E. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memaharni skripsi ini, maka penulis membagi isi skripsi ini terdiri dari :
BABI
Merupakan pendahuluan yang terdui dari latar belakang masalah, pembahasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.
10
BAB II
Merupakan tinjauan teoritis mengenai pengertian Penyalahgunaan Keadaan, alasan hukum pembatalan perjanjian, pelaksanaan taklik talak, kerangka Pikir.
BAB III Merupakan paparan mengenai gambaran umum Pengadilan Agama Jakarta Timur. Gambaran umumnya mengenai sejarah, kedudukan, letak, wilayah hukum, wewenang Pengadilan Agama Jakarta Timur. BAB IV Merupakan pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari unsur Penyalahgunaan
Keadaan
dalam
pelaksanaan
taklik
talak,
penyalahgunaan keadaan dalam taklik talak dalam putusan pengadilan Pengadilan Agama Jakarta Timur. Meliputi penerapan asas penyalahgunaan keadaan sebagai alasan perceraian karena pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Jakarta Timur. BAB V
Merupakan tahap akhir dari penulisan skripsi
yang berisi
kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal sampai akhir dalam skripsi ini, juga terdiri dari saran-saran penulis tentang persoalan yang diangkat dalam penelitian skripsi ini.
BAB II
KERANGKA TEORI DAN KONSEP
A. Pengertian Penyalabgunaan Keadaan
Dalam Kitab Hukum Perdata Belanda yang baru (Nieuw
Burgerlijke Wetboek) diberikan rumusan antara lain sebagai berikut : Misbruik van Omstandigheden yang diterjemahkan dengan istilah penyalahgunaan keadaan, dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah
Undue Influence adalah di samping paksaan dan penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu perbuatan hukum. Menurut Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tertulis menyatakan bahwa dalam Ilmu Hukum Moral disebutkan kesempatan
bahwa
penyalahgunaan
keadaan
atau
penyalahgunaan
(Misbruik van Omstandigheden) dapat digunakan dalam
kategori cacat dalam menentukan kehendak (wilsgebrek) atau tidak bebas dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. Hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian yang tidak diatur dalam Undang-undang melainkan merupakan suatu konstruksi yang dapat dikembangkan melalui Yurisprudensi. Sesuai dengan hukum kebutuhan konstruksi penyalahgunaan keadaan/kesempatan merupakan atau dianggap sebagai faktor yang membatasi atau
12
mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan diantara kedua belah pihak (perhatikan pasal 1320 BW ke l ). 1 Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila orang mengetahui atau seharusnya rnengerti bahwa pihak Jain karena suatu keadaan khusus seperti keadaan darurat, ketergantungan, tidak dapat berfikir panjang, keadaan jiwa yang abnormal atau tidak berpengalaman tergerak untuk melakukan suatu perbuatan hukurn, rneskipun ia tahu atau seharusnya mengerti bahwa sebenarnya ia harus mencegahnya. 2 Sebelurn ketentuan ajaran penyalahgunaan k<eadaan dicantumkan dalam
Nieuw Burgerlijke Wetboek, cukup lama dan cukup banyak
perrnasalahan yang terkandung di dalamnya dibahas para ilrnuan, khususnya dalam hubungannya dengan putusan perkara oleh para hakirn di pengadilan. Dicantumkannya ketentuan penyalahgunaan keadaan kedalam Nieuw Burgerlijke Wetboek adalah dilatarbelakangi pertirnbangan hukurn
dalam
berbagai
putusan
hakim.
Terbentuknya
ajaran
tentang
penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belurn adanya pada waktu itu ketentuan dalam Burgerlijke Wetboek Belanda yang mengatur ha! itu. Dalam ha! seorang hakirn menemukan adanya keadaan yang bertentangan
dengan
kebiasaan,
rnaka
hakim
dalam
putusannya
mernbatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian, dengan pertirnbangan-pertirnbangan yang didasarkan pada salah satu alasan
1
Z. Asikin Kusumah Atmadja, Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara, (Jakarta: Mahkamah Agung RJ, Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum, 1991), h. 348.
13
pembatalan perjanjian, yaitu cacat kehendak "klas.ik" seperti termuat dalam pasal 1321 KUH Perdata berupa: I. Kesesatan (dwaling) 2. Paksaan (dwang) 3. Penipuan (bedrog) Salah satu yang menjadi permasalah adalah me:nyangkut penerapan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, apakah tepat menggolongkan penyalahgunaan keadaan itu ke dalam sebab (causa) yang tidak diperbolehkan. Seperti diketahui, Pasal 1320 KUH Perdata menentukan 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu : I. Harns ada kesepakatan 2. Harns ada kecakapan 3. Harns ada pokok persoalan (ha! tertentu) 4. Tidak merupakan sebab yang dilarang Dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif, karena mengenai subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif. 3 Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H., tidak sependapat untuk menggolongkan penyalahgunaan keadaan/kesempalan kedalam sebab yang tidak halal (ongeoorloofde oorzaak, pasal 1320 BW ke-4) karena sebab yang tidak halal mempunyai ciri yang sangat berbeda karena tidak ada kaitannya dengan kehendak yang cacat dan kalau pihak yang bersangkutan tidak mendalilkannya sebagai alasan untuk menyatakan
14
batalnya perjanjian tersebut maka hakim secara ex officio wajib mempertimbangkannya. Sedangkan dalam hal kehendak yang cacat (wilsgebrek) pemyataan batal atau pembatalan
pe~janjian
hanya akan
diperiksa oleh hakim kalau didalilkan oleh pihak yang bersangkutan.4 Begitu pula penyalahgunaan keadaan/kesempatan tidak digolongkan dalam kategori yang dikuasai oleh ajaran itiqad baik. Karena dalam hal itiqad baik yang dipersoalkan ialah cara untuk memperoleh hak atau wewenang. Sedangkan dalam hal kehendak yang cacat persoalan atau yang dipersoalkan ialah
bagaimana sejarahnya sampai
diperoleh
hak/wewenang tersebut. Tegasnya persoalan terletak dalam sejarah terjadinya perolehan hak tersebut (het verleden) dan bukan seperti halnya itiqad baik bagaimana cara pada waktu melakukan perbuatan untuk memperoleh hak/wewenang. 5 Berbeda dengan kehendak yang cacat (wilsgebrek) pemyataan batal atau pembatalan perjanjian hanya akan diperiksa oleh hakim atau didalilkan oleh yang bersangkutan. Menggolongkan penyalahgunaan keadaan kedalam salah satu bentuk cacat kehendak, lebih sesuai dengan kebutuhan konstruksi hukum dalam ha! seseorang yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian. Gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan tertentu. Penggugat harus mendalilkan bahwa perjanjian itu sebenamya tidak ia kehendaki atau bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian.
15
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheden) dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan kehendak penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat obyektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subyektifuya.
B. Alasan·alasan Hukum untuk Pembatalan Perjanjian KUH Perdata Pasal 1321 menyebutkan 3 (tiga) alasan untuk pembatalan perjanjian, yaitu :
1. Khilafan/kesesatan (dwaling), yo pasal 1322 KUH Perdata 2. Paksaan (dwang), yo pasal 1323, 1324, 1325, 1326 dan 1327 KUH Perdata. 3. Penipuan (bedrog), yo pasal 1328 KUH Perdata.
6
Perkembangan dalam NBW dapat dilihat dengan penambahan suatu alasan baru untuk pembatalan suatu perjanjian. Ketentuan tentang alasan-alasan pembatalan perjanjian diatur di dalam 2 pasal pada Buku 3 dan Buku 6, yang diuraikan sebagai berikut :
I. Pasal 3:44 lid I NBW (dapat dibaca : Buku 3 pasal 44, ayat 1) menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan, jika terjadi adanya: a. Ancaman (bedreiging) b. Penipuan (bedrog)
6
Henry P. Panggabean, Penya/ahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Sebagai
16
c. Penyalahgunaan Keadaan (misbruik van omstandigheden) 2. Pasal 6:228 lid I NBW (dapat dibaca : pasal 228 ayat I, Buku 6) menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang lahir (terjadi karena pengaruh kesesatan (dwaling) dan apabila dia mendapat gambaran yang sebenarnya, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. a. Apabila kesesatan itu disebabkan oleh penjelasan yang keliru dari kedua belah pihak, kecuali apabila perjanjian itu dapat diterima dan ditutup walaupun tanpa adanya penjelasan tersebut. b. Apabila kedua partij mengetahui atau patut mengetahui adanya kesesatan
itu,
seharusnya
mereka
berupaya
mendapatkan
penjelasan terlebih dahulu. c. Apabila kedua pihak yang menutup
pe~janjian
mempunyai
pandangan keliru yang menimbulkan kesesatan kecuali apabila dia tidak perlu mengetahui tentang pandangan yang sebenarnya itu bahwa kesesatan itu timbul dari perjanjian yang telah ditutup itu. 3. Pasal 6:228 lid 2 NBW : Pembatalan itu tidak dapat didasarkan pada suatu kesesatan yang akan ditutup pada masa yang akan datang, atau yang berhubungan dengan dasar dari perjanjian itu, yang mana keadaan yang keliru itu adalah merupakan tanggungjawab dari yang keliru.7 Dengan di tempatkan alasan-alasan pembatalan perjanjian itu pada Buku 3 (tentang hak harta kekayaan apada iimunmya) dan pada Buku 6 (tentang bagian yang umum dari hukum perikatan) dapat diartikan bahwa
17
ajaran penyalahgunaan keadaan itu akan dapat diterapkan untuk berbagai jenis perjanjian. 8 Suatu perjanjian {perbuatan hukum) dapat dibatalkan jika terjadi penyalahgunaan keadaan {pasal 3:44 lid 1). Nieuwenlmis mengemukakan 4 syarat-syarat adanya penyalahgunaan keadaan, sebagai berikut : I. Keadaan-keadaan istimewa (bijzondere omstandigheden), seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras, dan tidak berpengalaman. 2. Suatu Hal yang Nyata (kenbaarheid) disyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istemewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian. 3. Penyalahgunaan (misbuik). Salal1 satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya. 4. Hubungan Kuasal (causaal verband) adalah
p1~nting
bahwa tanpa
menyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian itu ti.dak akan ditutup.9 Van
Dunne
membedakan
penyalahgunaan
keadaan
karena
keunggulan ekonomis dan keunggulan kejiwaan, de:ngan uraian sebagai berikut:
8
Ibid. 34.
18
I. Persyaratan-persyaratan untuk penyalahgunaan keunggulan ekonomis: a. Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain. b. Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian. 2. Persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan : a. Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif, seperti hubungan kepercayaan istimewa antara orang 1ua dan anak, suami isteri, dokter pasien dan sebagainya. b. Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari
pihak
lawan,
seperti
adanya
gangguan jiwa,
tidak
berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya. 10
C. Pelaksanaan Taklik Talak
Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. (Pasal I huruf e Kompilasi Hukum Islam).
11
Adapun bunyi sighat taklik talak yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI. No. 2 Tahun 1990 adalah sebagllli berikut: "Sesudah
akad nikah, saya.... ......... bin............ berjanji dengan sesungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan '
0
Ibid 44.
19
akan saya pergauli isteri saya bernama................ binti................... dengan baik (mu'asyarah bi/ ma'ruj) menurut qjaran syari'at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan Sighat Taklik atas isteri saya sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya : (1)
Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
(2)
Atau saya tidak memberi najkah wajib kepadanya tiga bu/an lamanya;
(3)
Atau saya menyakiti badanljasmani isteri saya itu;
(4)
Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bu/an lamanya;
Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadi/an tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Hqji Cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.
Suami
20
Subtansi taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dari 2 segi yakni :
I. Sebagai perjanjian perkawinan 2. Sebagai alasan perceraian. Jika melihat dari sistematika penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI), nampaknya kompilasi ini menitikberatkan esensinya sebagai
perjanjian perkawinan. Hal ini nampak dari pemuatannya pada Pasal 45 dan46. Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian dalam bentuk : I. Taklik talak
2. Perjanjian Jain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
12
Sedangkan dalam Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:
I. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam. 2. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi
kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguhsungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama. 3. Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
12
Ibid h. 143.
13
21
Sangat jelas dalam Pasal 46 ayat (3) di atas bahwa pengucapan taklik talak setelah akad nikah bukanlah suatu hal yang wajib dilaksanakan, melainkan sifatnya sukarela. Kenyataan yang ada sampai saat ini menunjukkan hampir di setiap perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik talak oleh suami, seolah-olah telah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami. Rumusan sighat taklik talak sudah tersedia pada bagian belakang akta nikah untuk siap dibaca dan ditandatangani pihak suami. H. Zaini Ahmad Noeh, mantan Kepala Jawatlm Peradilan Agama dan Staf Ahli Menteri Agama bidang Antar Agama, mengakui bahwa kunci permasalahannya terletak pada tanggungjawab dari aparatur Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji, diilam hal ini para Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dalam penampilannya terkadang kurang memahami sejarah dan arti pembacaan sighat taklik, sehingga selain dipaksakan maka pembacaannya seperti sambil lalu. Mereka perlu diingatkan kembali akan tugasnya dalam penyuluhlm sebelum maupun dalam upacara akad nikah, bahwa mereka wajib meryelaskan tentang arti dan kedudukan taklik talak,dasar kesukarelaan maupun kemanfaatarmya. Jika disetujui, maka pembacaanya harus dipandu agar terasa khidmat seperti akad nikah.
14
Jika suami tidak mengetahui isi maksud dari sighat taklik yang diucapkan, maka ucapan ini harus dianggap tidak ada. Menurut fakta
22 yuridis, sigaht taklik talak yang tersebut dalam surat nikah pada masa sebelum kemerdekaan samapai tahun 1950, selalu ad.a catatan : "Untuk
mereka yang kurang faham dengan bahasa Indonesia, oleh PPN diterangkan dalam bahasa daerah masing-masing mereka sampai faham, dan disuruhnya mengucapkan ikrar taklik itu dalam bahasa daerah". Sedang setelah tahun 1950 tidak ada catatan demikian. Sehingga ada kemungkinan jika PPN tidak menerangkan dan menjelaskan isi maksud sighat taklik talak tersebut, suami tidak dapat m1:ngetahui dan atau memahaminya. Jika salah satu pihak tidak mengetahui isi perjanjian (taklik
talak) itu maka perjanjian dianggap tidak ada, batal demi hukum. Sebagaimana Qa'idah Fiqhiyah menetapkan bahwa yang dianggap ada dalam perjanjian adalah maksud pengertiannya, bukan berdasarkan ucapan dan bentuk kata-katanya 15 Agar suatu perjanjian dapat menjadi hukum yang mengikat para pihak yang bersangkutan, maka para pihak dalam hal ini suami-istri tersebut harus mengetahui maksudnya. Disamping suami yang akan mengucapkan sighat taklik tersebut harus mengetab.ui maksud ucapan tersebut, maka istri juga harus mengetahui maksud sighat taklik yang akan diucapkan suami tersebut, apakah ia sebagai istri
mi~mang
menghendaki
seperti dalam rumusan yang sudah tersedia dalam buku nikah tersebut. Jika salah satu tidak mengetahui isi perjanjian itu dianggap tidak ada, dan ia dapat membatalkan perjanjian itu.
23
Jika suami mengucapkan sighat taklik karena dipaksa atau dalam keadaan terpaksa maka taklik suami tidak jatuh. Karena paksaan atau terpaksa berarti bukan kehendak bebas. Sedangkan apabila kehendak bebas tidak ada, maka taklif (pembebanan) harus dianggap tidak ada pula. Dan orang yang terpaksa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, karena ia hanya sebagai pelaku kemauan pemaksanya. 16 Menurut Purwahid Patrik, pengertian paksaan . dalam arti luas meliputi segala baik kata-kata maupun tindakan. Kalan orang di bawah paksaan fisik, misalnya orang yang tangannya dipegang oleh orang yang lebih kuat untuk menandatangani surat, disini perjanjiannya adalah batal, karena adanya rasa takut. Ketakutan itu harus merugikan orang yang dipaksa. Kerugian itu meliputi tidak hanya kerugian untuk hidup, tetapi juga kesehatan, kehormatan, nama baik dan kebebasannya. 17 Sedangkan pengertian terpaksa dapat digambarkan disini bahwa ketika suasana pelaksanaan
upacara akad nikah yang begitu meriah,
khidmat dan sakral, dengan perhatian undangan tertuju pada rentetan acara demi acara sampai saatnya suami ditanya oleh petugas, "apakah saudara (suami) bersedia mengucapkan sighat taklik? Dalam suasana seperti yang
demikian
secara psychis
suami
sangat tertebm jiwanya dalam
mengucapkan ha! yang sebenarnya. Apakah terasa 1etis kalau pada saat
16
Ibid. h. 87
24
demikian itu mengatakan "tidak", sehingga para undlangan seakan-akan mencemoohnya sebagai suami yang tidak bertanggungj:awab. 18 Berdasarkan fakta yuridis pasal 11 (3) Permenag No. 2 talmn J990, untuk sahnya perjanjian taklik talak, maka suami barns menandatangani sighat taklik yang diucapkannya sesudah akad nikah. Sifatnya kumulatif, kedua-duanya (membaca dan menandatanganinya) harus terpenuhi. Sedangkan menurut fakta riil banyak sekali kita jumpai suami tidak menandatangani sighat taklik yang tertera dalam kutipan Akta Nikah, sekalipun dalam
kutipan
Akta Nikah
diterangkan
bahwa suami
mengucapkan sighat taklik. Jika dijumpai keadaan seperti itu, bagaimana seharusnya praktek peradilan?
19
Pada dasamya hakim harus terikat pada fakta yuridis, yakni syarat
(membaca dan menandatanginya) itu sifat kumulatif. Sehingga jika tidak terpenuhi salah satunya, perjanjian taklik talak itu harus dianggap tidak
sah atau batal. Dilihat dari kekuatan pembuktian, jika dalam kutipan Akta Nikah itu tertera bahwa suami mengucapkan sighat taklik, maka hakim seharusnya terikat dengan yang tertera dalam kutipan Akta Nikah itu. Karena pada dasamya kutipan akta nikah itu adalah akta otentik yang sifatnya
kekuatan
pembuktiannya
sempuma,
kecuali
dibuktikan
sebaliknya. Akan tetapi jika dilihat dari subtansinya, perjanjian taklik talak pada dasamya mernpakan perjanjian suami isteri yang bersifat sukarela, ada tidaknya ditentukan oleh para pihak suami ister:i yang bersangkutan. Hanya dalam hal ini aturan perundangan
(fakta yuridis) ikut campur
25 tangan, yakni Pennenang No. 2 tahun 1990 yang mengatur tentang memberikan keadilan bagi masing-masing pihak, baik kepentingan suami maupun kepentingan perlindungan terhadap pihak isteri. Oleh karena itu hakim
karena
jabatannya
berwenang
untuk
menilai
bahwa
penandatanganan oleh suami dalam sighat taklik talak itu tak ubahnya sebagai penandatanganan akta dibawah tangan, yang sifatnya lebih menunjukkan pada tindakan administratif. Jalan keluarnya, jika suami hadir dalam persidangan maka hakim dapat menanyakan langsung kepada suami tentang benar tidaknya ia mengucapkan sighat taklik talak serta apakah ia mengerti isi maksudnya itu atau tidak. Jika ia mengaku maka taklik talak itu dipandang sah sekalipun ia tidak menandatanganinya. Jika ia menyangkal maka hakim harus memeriksa ada tidaknya perjanjian taklik talak sesuai dengan dengan hukum acara yang berlaku. Jika suami tidak hadir dalam persidangan, baik karena ta'azuz a.taupun ghaib, maka pihak isteri harus dapat membuktikan bahwa benar suami telah mengucapkan sighat taklik talak. Hakim tidak cukup memakai bukti keterangan dalam Kutipan Akta Nikah, tetapi harus dikuatkan dengan bukti lain, misalnya berupa keterangan dari PPN dimana pernikahan itu dilangsungkan atau keterangan dua orang saksi. 20 Dalam praktek di Pengadilan Agama selama ini, para hakim dalam memeriksa pe_rkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak hanya mempertimbangkan dari segi alasan percel'l!iannya semata, yaitu rumusan sighat taklik yang telah dibacakan suami. Ji\\a terdapat salah satu
26 rumusan yang terbukti terpenuhi, maka dikabulkanlah gugatan isteri untuk bercerai. Sedangkan dari segi perjllf\jiannya para hakim belum pernah mempertimbangkannya, sehingga dengan demikian mereka menolak gugatan isteri untuk bercerai. Para hakim dalam memeriksa gugatan cerai dengan alasan pelanggaran
perjanjian/taklik
talak
seharusnya
mempertimbangkan
terlebih dahulu apakah dalam pelaksanaanya taklik talak tersebut tidak terdapat unsur penyalahgunaan keadaan. Jika tidak ditemukan adanya unsur penyalahgunaan keadaan, maka pemeriksaan selanjutnya pada unsur alasan-alasan perceraian seperti dalam rumusan sighat taklik tersebut. Sedangkan apabila ternyata dalam pelaksanaan pembacaan taklik talak terdapat unsur penyalahgunaan keadaan, seperti tidak mengetahui maksud taklik talak atau mengucapkan sighat taklik dengan terpaksa, maka seharusnya hakim menolak gugatan isteri, karena tidak memenuhi syarat taklik atau tidak terjadi pelanggaran sighat taklik talak. Menurut teori sistem dari Lawrence M Friedmen, bahwa ada tiga unsur dalam suatu sistem hukum, apabila ketiga unsur tersebut telah tertata atau bekerja dengan baik maka dapat dipastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan baik dan benar. Unsur-unsur ter:iebut adalah sebagai berikut: I) Struktur hukum, yaitu pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketenl:uan formalnya, jadi struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum
.. . ..
~
27
2) Substansi hukum, yaitu peraturan·peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbualian-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. 3) Budaya
hukum,
yaitu
tuntutan
atau
pennintaan
dari
yang
berkepentingan untuk menyelesaikan seluruh pennasalahan mereka melalui institusi hukum. 21 Dengan uraian yang sedikit agak luas, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya adalah terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengarui penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor
tersebut mempunyai arti yang netral,
sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. I. Faktor hukumnya sendiri. 2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hulrum tersebut berlaku atau diterapkan 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang dirasakan pada karsa manusia di dalam pergaulan lhidup. 22 Dari kedua teori di atas menunjukkan bahwa salah satu komponen yang sangat berperan dalam upaya penegakkan hukum adalah hakim. 21
Satjipto Rahardjo, I/mu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 15.
28 Hakim merupakan aparat penegak hukum yang selalu terkait dalam semua proses penyelesaian perkara, bahkan hakimlah yang memberikan putusan, yang menentukan hukumnya terhadap setiap perkara, karena itulah sering dikatakan bahwa hakim merupakan benteng terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan.
23
Penerapan ajaran tentang penyalahgunaan keadaan sebagai alasan (baru) pembatalan peljanjian, telah cukup memadai untuk dikembangkan, terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul dari berbagai peljanjian khusus yang tidak dapat diselesaikan dengan mengunakan asasasas perjanjian yang ada.
D. Kerangka Pikir Kekuasaan kehakiman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh empat lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing : 1. Peradilan Umum, 2. Peradilan Agama, 3. Peradilan Militer, 4. Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan Mahkarnah Agung adalah Pengadilan Negara Tinggi.
(Pasal JO ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman). Hukum Acara
yang berlaku di lingkw1gan peradilan Agama
adalah hukunl acara perdata yang berlaku pada. pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur ;;ecara khusus dalam Undang-Undang ini. (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
29 Tentang Peradilan Agama). Hukum Acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum adalah HIR (Herziene Indonesische Reglement), R. Bg (Rechtsreglement voor deBuitengewesten),
Rv (Reglement op de
Burgerlijke Rechtsvoordering) dan berbagai macam peraturan perundangundangan lainnya. Walaupun Pasal 54 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tersebut menyebutkan hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, namun dalam lapangan hukum materiilpun banyak hal yang mempunyai kesamaan yang berlaku antara kedua lembaga peradilan tersebut, diantaranya adalah lapangan hukum perjanjian pada Peradilan Umum dengan lembaga taklik talak pada Peradilan Agama. Pasal 1321 KUH Perdata mengatur tentang alasan pembatalan perjanjian : 1. kesesatan (dwaling), 2. paksaan (dwang), 3. penipuan (bedrog). Sedangkan pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu : 1. harus ada kesepakatan, 2. harus ada kecakapan, 3. harus ada pokok persoalan (ha/ tertentu), dan 4. tidak merupakan sebab yang dilarang. Syarat yang terakhir inilah merupakan Misbruik van Omstandigheden, yang dalam lapangan hukum perjanjian dikenal dengan cacat kehendak. Unsur-unsur yang termasuk Misbruik van Omstandigheden adalah keadaan-keadaan di mana seseorang : 1) dalam situasi darurat, 2) ketergantungan, 3) ceroboh, 4) jiwa yang kurang waras, 5) tidak berpengalaman. Hakim dalam lingkungan P·eradilan Umum telah
30
menerapkan ajaran ini sebagai acuan dalam memutus perkara dalam lapangan hukum perjanjian. Lembaga taklik talak diatur dalam Pasal 45 dan 46 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 45 Kompilasi Hulrum Islam berbunyi : "Kedua ca/on mempelai dapat mengadakan perjanjian dalam bentuk : 1. taklik talak, 2. perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Sedangkan Pasal 46 ayat (3) berbunyi : "Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.
Sangat jelas dalam Pasal 46 ayat (3) tersebut bahwa pengucapan sighat taklik talak setelah akad nikah bukanlah suatu yang wajib dilakukan oleh suami, akan tetapi sifatnya sukarela. Oleh karena itu seharusnya kedua calon mempelai diberi penyuluhan lebih dal1ulia agar mereka dapat memahami makna, kedudukan dan akibat dari pembacaan sighat taklik talak, kemudian setelah mereka mengerti barulah dirninta kesediannya untuk membacakan sighat taklik talak. Kenyataan yang ada sampai saat ini menunjukkan hampir disetiap perkawinan selalu diikuti pengucapan sighat taklik talak oleh suami, seolah-olah menjadi kewajiban. Blanko sighat taklik sudah tersedia untuk dibaca dan ditandatangani mempelai pria, tanpa lebih dahulu diberi penyulullan tentang apa dan bagaimana taklik talak itu sebenarnya. Sehingga dengan demikian, pelaksanaan sighat taklik talak (perjanjian) yang diucapkan mempelai pria tersebut mengandung unsur penyalahgunaan keadaan, yaitu antara lain : 1) tidak berpengalaman •
1
'.,
•
1 - 1
..... ,
31
keadaan
darurat,
dimana
situasi
upacara
sakral
tersebut
tidak
memungkinkan memberi kesempatan mengemukakan pilihan, melainkan hanya menuruti perintah petugas untuk membaca sighat taklik talak. Hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak selama ini belum pemah mempertimbangkan taklik talak itu dari segi perjanjiannya. Padahal kemungkinan dalam pengucapan sighat taklik talak tersebut suami dalam keadaan dipaksa, terpaksa atau tidak tahu apa taklik talak itu, sehingga suami dapat dibebaskan dari tuduhan melanggar taklik talak, karena dasamya adalah taklik talak (perjanjian) yang mengandung unsur cacat kehendak.
32
DIAGRAM KERANGKA PIKIR
NBW, BW, KUH. Perd. dll. Pasal 54 UU. No. 7/89
·•
"
Pasal 46 (3) KHI
I
Hukrnn PerjaQjian
Faktor Penyebab memahami tidak 1. Petugas sejarah dan arti Taklik talak memberi 2. Petugas tidak penyuluhan sebelum akad nikah
d.
Penyalal1gunaan Keadaan Pelaksanaan Taklik Talak
I
~
T aklik talak sah atau tidak sah
1. Keadrum darurat 2. Tidak pengalaman
BABIIl GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
A. Sejarah Sejarah kelahiran Pengadilan Agarna Jakarta Timur erat berkait mata rantainya dengan sejarah pembentukan Pengadilan Agarna pada umumnya diseluruh kepulauan Indonesia, terutarna di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Secara khusus sejarah lahimya Pengadilan Agama Kelas IA Jakarta Timur adalah dibidani oleh Menteri Agarna RI sebagaimana tersebut dalarn Keputusan Menteri Agarna RI Nomor 67 Tahun 1963 jo Nomor 4 Tahun 1967. Adapun secara kronologis saat-saat lahimya Pengadilan Agarna Jakarta Timur sebagai berikut : 1. Pada saat itu Pengadilan Agarna di tanah tumpah darah si Pitung ini hanya memiliki satu Pengadilan Agama yaitu "'Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya" yang dibantu 2 (dua) Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Tengah. Kemudian warga Ibukota ini kian bertambah sehingga terbitlah Keputusan Menteri Agama Nomor 67 tahun 1963 yang berbunyi antara lain "Membubarkan Kantor-kantor Cabang Pengadilan Agama (bentuk lama) dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. 2. Pada tahun 1966 Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui keputusan beliau Nomor Ib.3/I/1/1966 tanggal 12 Agustus
34
1966 membentuk Ibukota negara ini menjadi 5 (lima) wilayah dengan sebutan Kota Administratif. Dengan pembentukan kota Administratif terse,but, secara yuridis formil keberadaan Pengadilan Agama Istimewa berikut 2 (dua) kantor cabangnya dipandang sudah tidak aspiratif lagi
untuk melayani
kepentingan masyarakat pencari keadilan yang berdornisili di 5 (lima) wilayah. Secara cerdik, Kepala Inspektorat Peradilan Agama rnenyambut baik kebijakan Gubemur dirnaksud seraya rnegajukan nota usu! kepada Direktorat Peradilan Agama rnelalui surat beliau Nomor BIUIOO tanggal 24 Agustus 1966 tentang usu! pembentukan kantor cabang Pengadilan Agama dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sesuai dengan pembagian 5 (lima) wilayah administrasi yang baru terbentuk. Dengan memetik rekomendasi brilian tersebut, secara sigap Direktur Peradilan Agama meneruskan nota usu! dimaksud kepada Menteri Agama RI melalui surat beliau Nomor B/Ul 049 tanggal 19 September 1966 tentang persetujuan atas usu! Kepala Inspektorat Pengadilan Agama. Kedua surat pejabat teras Pengadilan Agama tersebut menjadi bahan pertimbangan Keputusan Menteri Agarna RI Nomor 4 Tahun 1967 tentang Perubahan Kantor-kantor Cabang Pengadilan Agama dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, tanggal 17 Januari 1967 yang berbunyi antara lain sebagai berikut:
35
1. Membubarkan Kantor-kantor Cabang Pengadilan Agama (bentuk lama) dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, yaitu : a.
Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara dan
b.
Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Barat
2. Membentuk Kantor-kantor Cabang Pengadilan Agama yang baru sederajat/setara dengan Kantor Pengadilan Agama Tingkat II, yaitu: a. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Utara b. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Barat c. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan d. Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Timur 3. Pengadilan Agama Istimewa Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, adalah Kantor Induk Pengadilan Agama Jakarta Raya, ditetapkan berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan secara khusus bertugas pula sebagai Pengadilan Agama sehari-hari bagi wilayah kekuasaan Jakarta Pusat. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, akhirnya melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Ib.3/I/I/1966 tanggal 12 Agustus 1966, maka pada 1tanggal 18 Februari 1967 diresmikanlah sebutan maupun operasional Pengadilan Agama di 5 (lirna) wilayah Daerah Khusus Ibukota, terutama Pengadilan Agama Jakarta Timur menjadi sebagai berikut : a. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
36
c. Pengadilan Agama Jakarta Barat d. Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan e. Pengadilan Agama Jakarta Timur Pengadilan
Agama
Jakarta
Timur,
dibentuk
dan
berdiri
berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1967 tertanggal 17 Januari 1967.Pendirian Pengadilan Agama Di Wilayah Hukum Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Tonggak sejarah berdirinya PENGADILAN A GAMA JAKARTA TIMUR mengalami beberapa pergantian pimpinan/periode : I. Periode tahun 1962-1970, bahwa kantor tersebut menempati rumah
Bapak Ketua Pengadilan Agama yang pertama yaitu Bapak KH.M.Ali dan dibantu oleh Panitera/Sekretaris H.M.Rosyid, dengan jumlah pegawai 9 orang (PNS) dan ditambah tenaga honorer 5 orang yang berkantor di alamat JI. Raya Bekasi Pulogadung, Jakarta Timur/Depan Kantor Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur. 2. Periode tahun 1970-1980, Kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur, menempati di sebelah Walikota Jakarta Timur (Jatinegara) dengan status sewa, dengan ketuanya Bpk KH.Irsyad Muin, SH dan dibantu oleh H.M.Rosyid dan Ali Syafie sebagai Panitera/Sekretaris, dengan dibantu 11 orang pegawai. 3. Periode tahun 1980-1983 Kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur terpecah menjadi 5 wilayah dan mengikuti perkcmbangan kota DK.I menjadi 5 wilayah Jakarta, yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta
37
belum dibagi. Dengan ketuanya Bapak Drs. Asmui Kasim Lubis dengan dibantu paniteranya Bapak Ali Syafie dengan periode inilah Kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur mula:i membangun dan menambah sarana dan prasarana gedung dan peralatan dengan dana DIP Depag RI. Seperti halnya instansi-instansi lainnya, Pengadilan Agama Jakarta Timur, mengalami beberapa kali pergantian pimpinan yaitu No.
NAMA
MA.SA JABATAN
I.
KH. Moh. Ali
1962- 1967
2.
KH. Muhtar
1967-1969
3.
KH. Irsyad
1969-1980
4.
Drs. H. Asmu'i Kasim Lubis, SH
l 980 -1985
5.
Drs. H. Supangat, SH
1985-1989
6.
Drs. H. Muhail
1989-1992
7.
Drs. H. Abdul Manan Le, SH
1992-1994
8.
H. Abdullah, SH
1994-1996
9.
Drs. H. Sudirman Malaya
1996-1999
10.
Drs. H. Hasan Bisri, SH, M. Hum
1999- 2001
11
Drs. H. Sayed Usman, SH
2001-2004
12
H. Helmy Bakrie, SH
2004
13
Drs. H. Ruslan Harunarrasyid, SH.MH
2004-2006
Pada tanggal I Maret 2004 Kantor Lama di Jalan Raya Bekasi KM
38
No. 24 Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur dan segala pelayanan masyarakat dan sidang berpindah pula di kantor tersebut. pada tanggal 16 Maret 2004, bersamaan dengan itu dilantik H. Helmy Hakrie, SH sebagai ketua yang menjabat sampai dengan tanggal 30 Nopember 2004. Dan selanjutnya diketuai oleh Drs. H. Ruslan Harunar Rasyid, SH, MH sampai dengan tanggal 06 juni 2006. Selanjutnya Pengadilan Agama Jakarta Timur
diketuai oleh Drs. Sarif Usman. SH sampai dengan
sekarang. Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat yang dibungkus dengan konstitusi made in bangsa Indonesia sendiri, dimana setelah 25 tahun (seperempat abad) lelap dalam mimpi indah yang panjang, kemudian tersentak bangun sehingga terbitlah undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 2 ayat (2) jo pasal 10 ayat (I) dari Undang-undang yang baru disebutkan, terukir bahwa lembaga Peradilan Agama dilegitimasi dan disejajarkan dengan badan-badan peradilan lainnya. Untuk selanjutnya atas berkat Rahmat Allah SWT yang dicurahkan kepada umat Islam di bumi pertiwi ini, maka terbit pula Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut diatas telah diperbaiki dengan lahimya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. pada pasal 11 ayat (I) menyebutkan bahwa "Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 10 ayat (I) secara organisasi administratif dan finansial berada _J
01 _ _ _ _ 1_
1- _ 1 _
_ _ _ _ __
'I. Ir_ 1.1
____ 1_
.I.
_
_ _
Tio T"
_ " _1 _
_1
_
_ _I_
_ __ 1
1 1
.I.
39
ayat (2) menyebutkan bahwa "Pengadilan organisasi, administrasi, dan finansial bagi Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) paling lama lima (5) tahun s
B. Letak dan Kedudukan Pengadilan Agama Jakarta Timur berkedudU:kan di Kelapa Dua Wetan alamat Jalan Raya PKP No. 24 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Kotamadya Jakarta Timur telp (021) 87717549 Faks (021) 87717548 Kode Pos 13730. Gedung Pengadllan Agama Jakarta Timur dibangun diatas tanah negara milik Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan luas tanah 2.760 m2, luas bangunan 1400 m2 terdiri dari 3 lantai yang dibangun tahun 2003 dengan dana APBD Pemda DKl. Dengan keadaan gedung kantor yang demikian besar dan volume pekerjaan yang cukup padat, begitu pula dengan karyawan yang berjumlah 57 orang
40
ditambah dengan pegawai honorer 10 orang, maka gedung kantor tersebut cukup memadai.
C. Wilayah Hukum Wilayah yurisdiksi yang dimaksud pada pembahasan ini bermuara pada istilah kewenangan memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara bagi pengadilan. Dalam
istilah
"kewenangan"
mengadili
ini
sebagaimana
bersinonim dengan kata "kekuasaan". Adapun yang dimaksud dengan kewenangan dan kekuasaan dan atau pada HIR dikenal pula dengan istilah kompetensi. Adapun pembahasan kompetensi ini terbagi kepada 2 (dua) aspek yaitu : I. Kompetensi Absolut, yaitu kewenangan atau kekuasaan untuk memeriksa,
memutus
dan
menyelesaikan
suatu
perkara
bagi
Pengadilan yang menyangkut pokok perkara itu sendiri. Pada Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebut pada Bab III yang berjudul K.EKUASAAN PENGADILAN pasal 49 ayat (I) yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perdata ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dlibidang : a.
Perkawinan;
b.
Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
41
2. Kompetensi Relatif, yaitu kewenangan atau kekuasaan untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara bagi pengadilan yang berhubungan dengan wilayah atau domisili pihak atau para pihak pencari keadilan. Hal demikian tersebut pada ketentuan sebagai berikut : a. HIR pasal 118 ayat (I s/d 4) jo pasal 142 (2) dan b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 66 ayat l s/d 5. Tentang kompentensi relatif ini bagi Pengadilan Agama yang berkedudukan di 5 (lima) wilayah Daerah Khlllsus Ibukota Jakarta telah ditetapkan pada saat kelahirannya yaitu dalam Keputusan Menteri Agan1a Nomor 4 Tahun 1967 yang berbunyi antara lain: 1) Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Barat yang daerah
huk1mmya meliputi kekuasaan Kota Jakarta Barat. 2)
Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang daerah hukunmya meliputi kekuasaan Kota Jakarta Selatan.
3)
Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Timur yang daerah hukumnya meliputi kekuasaan Ko:ta Jakarta Timur.
4)
Khusus untuk Pengadilan Agama Istirnewa Jakarta Raya ditetapkan sebagai Kantor Induk Pengadilan Agama Jakarta Raya yang daerah hukunmya meliputi seluruh wilayah kekuasaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, adalah juga sebagai Pengadilan Agama yang daerah hukunmya meliputi wilayah kekuasaan Kota Jakarta Pusat
42
Wilayah kekuasaan hukum (yuridiksi) Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah wilayah daerah Kotamadya Jakarta Timur yang terdiri dari I 0 (sepuluh) kecamatan dan 65 kelurahan. Adapun batas-batas wilayahnya adalah : I. Sebelah utara dengan : Kodya Jakarta Utara dan Kodya Jakarta Pusat 2. Sebelah barat dengan : Kodya Jakruta Selatan 3. Sebelah selatan dengan : Kabupaten Bogor /Kodya Depok 4. Sebelah timur dengan : Kabupaten Bekasi/Kota Bekasi Luas wilayah: 18.877.77 Ha. Jumlah penduduknya 3.050.713 jiwa (bersumber data BAPEKO TAHUN 2003). Jumlah penduduk yang beragama Islam 2.569.390 jiwa (bersumber data De:pag. Tahun 2003). Kodya Jakarta Timur adalah wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta Timur, adapun I 0 wilayah kecamatan tersebut adalah sebagai berikut : I) Kecamatan Matraman, terdiri dari 6 (enam) kelurahan dengan jumlah penduduknya sebanyak 153.484 jiwa: •
Kelurahan Kebon Manggis
•
Kelurahan Palmeriam
•
Kelurahan Pisangan Baru
•
Kelurahan Kayu Manis
•
Kelurahan Utan Kayu Utara
•
Kelurahan Utan Kayu Selatan
2) Kecamatan Jatinegara, terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan dengan jumlah penduduknya sebanyak 250.186 jiwa :
43
•
Kelurahan Bali Mester
•
Kelurahan Bidaracina
•
Kelurahan Cipinang Besar Selatan
•
Kelurahan Cipinang Besar Utara
•
Kelurahan Cipinang Cempedak
•
Kelurahan Cipinang Muara
•
Kelurahan Rawa Bunga
•
Kelurahan Kampung Melayu Kecil
3) Kecamatan Pasar Reho, terdiri dari 5 (lima) kelurahan dengan jumlah penduduknya sebanyak 240.074 jiwa: •
Kelurahan Baru
•
Kelurahan Cijantung
•
Kelurahan Gedong
•
Kelurahan Kalisari
•
Kelurahan Pekayon
4) Kecamatan kramat jati, terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan dengan jumlah penduduknya sebanyak 175.883 jiwa: •
Kelurahan Balekambang
•
Kelurahan Batu Ampar
•
Kelurahan Cawang
•
Kelurahan Cililitan
•
Kelurahan Dukuh
•
Kelurahan Kampung Tengah
44
5) Kecamatan Pulogadung terdiri dari 7 (tujuh) kelurnhan dengan jumlah penduduk sebanyak 250.878 jiwa : •
Kelurahan Cipinang
•
Kelurahan Jati
"
Kelurahan Jatinegara Kaum
•
Kelurahan Kayu Putih
•
Kelurahan Pisangan Timur
•
Kelurahan Pulogadung
•
Kelurahan Rawamangun
6) Kecamatan Cakung terdiri dari 7 (tujuh) kelurallan dengan jurnlah penduduknya sebanyak 251.184 jiwa : •
Kelurahan Cakung Barat
•
Kelurahan Cakung Timur
•
Kelurahan Jatinegara
•
Kelurahan Penggilingan
•
Kelurahan Pulogebang
•
Kelurahan Rawa Terate
•
Kelurahan Ujung Menteng
7) Kecamatan Ciracas, terdiri dari 5 (lima) kelurahan dengan jurnlah penduduknya sebanyak 160.679 jiwa: • Kelurahan Cibubur • Kelurahan Ciracas • Kelurahan Kelapa Dua Wetan
45
• Kelurahan Susukan 8) Kecamatan Cipayung terdiri dari 8 (delapan) kelurahan denganjumlah penduduknya sebanyak 171.883 jiwa : • Kelurahan Ceger • Kelurahan Cilangkap • Kelurahan Cipayung • Kelurahan Lubang Buaya • Kelurahan Munjul • Kelurahan Pondok Rangon • Kelurahan Setu • Kelurahan Bambu Apus 9) Kecamatan Makasar terdiri dari 5 (lima) keluraihan dengan jumlah penduduk sebanyak 193.085 jiwa: • Kelurahan Cipinang Melayu • Kelurahan Halim • Kelurahan Kebon Pala • Kelurahan Pinang Ranti • Kelurahan Makasar I 0) Kecamatan Duren Sawit terdiri dari 7 (tujuh) kelumhan dengan jurnlah penduduknya 203.280 jiwa : • Kelurahan Duren Sawit • Kelurahan Malaka Jaya • Kelurahan Pondok Kopi
46
• Kelurahan Klender • Kelurahan Malaka Sari • Kelurahan Pondok Kelapa
BAB IV UNSUR PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PELAKSANAAN T AKLIK TALAK DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR
A. Unsur Penyalahgunaan Keadaan dalam Pelaksanaa1n Taklik Talak Subyek hukum dalam hukum perdata adalah or.ang yang terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Di dalam kehidupan manusia seriug diadakan perikatan antara satu orang dengan orang lain, misalnya dengan perjanjian. Dengan adanya perjanjian ini maka para pihak yang mengadakannya
menjadi
terikat
untuk
memenuhi
apa
yang
diperjanjikannya itu, karena akan muncul hak dan kewajiban. Di dalam KUHP Perdata Pasal 1320 diatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : I. adanya kata sepakat, 2. kecakapan, 3. suatu hal tertentu, 4. sebab yang halal. 1 Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyek:tif, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif. Konsekwensinya adaJah apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka menyebabkan perjimjian dapat dibatalkan. Sedangkan
apabila
syarat
obyek:tif yang
tidak
dipenuhi,
maka
menyebabkan perjanjian batal demi hukum. Keterkaitan antara hukum perjanjian dengan taklik talak dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (Kl-II). Pasal 45 KHI menyebutkan:
48
Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian dalam bentuk : I. taklik talak, 2. perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 2 Dengan demikian lembaga taklik talak merupakan suatu bentuk perjanjian yang seharusnya tunduk dengan syarat-syarat dan asas-asas hukum perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata, karena ketentuan syarat-syarat dan asas-asas tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Seperti telah diuraikan pada bab terdahulu bahwa pengertian penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandig Heden) dalam lapangan hukum perjanjian dikenal dengan cacat kehendak, dimana unsurunsurnya yang terdapat di dalarnnya adalah keadaan-keadaan dimana seseorang : I. dalam situasi darurat, 2. ketergantungan, 3. ceroboh, 4. jiwa yang kurang waras, 5. tidak berpe'ngalaman.
B. Penerapan Asas Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Perceraian karena Pelanggaran Taklik Talak di Pengadilan Agama Jakarta Timur Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam berbunyi : "Kedua ca/on
mempe/ai dapat mengadakan perjanjian dalam bentuk: 1. taklik talak, 2. perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan pasal 46 ayat (3) berbunyi : Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang
wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak
2
Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta :
49
sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali3. Kedua pasal tersebut
dengan jelas menyatakan bahwa taklik talak adalah suatu bentuk dari perjanjian dan oleh karena itu seharusnyalah tunduk pada hukum perjanjian pada umumnya selama tidak bertentangan demgan hukum Islam. Membahas masalah putusan hakim dalam hubungannya dengan perceraian di Peradilan Agama terdapat dua bentuk yaitu permohonan cerai (cerai talak) dan gugatan cerai. Produk hukum dari kedua bentuk perceraian tersebut juga berbeda. Permohonan izin ikrar talak, apabila hakim mengabulkan maka produknya adalah menetapkan atau memberi izin kepada suami untuk mengikrarkan talak terhadap isterinya pada hari yang ditentukan di hadapan majlis hakim Pengadilan Agama, sehingga putusnya ikatan perkawinan adalah pada saat sidang pengucapan ikrar talak tersebut, dengan talak raj'i. sedangkan proses perceraian dalam bentuk cerai gugat, maka produk hakim apabila m•mgabulkan gugatan adalah langsung pada saat itu menyatakan putusnya. ikatan perkawinan dengan talak bai' in sughro. Kedua bentuk proses perceraian tersebut di atas, jika dihubungkan dengan taklik talak, maka perceraian karena pelanggaran sighat taklik talak termasuk dalam kategori gugat cerai. Karena pada hakikatnya suamilah yang menjatuhkan talaknya sebagai haknya namun digantungkan pada suatu syarat tertentu yang apabila syarat terselbut terpenuhi, maka isteri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama agar dinyatakan syarat telah terpenuhi sebagai tanda jatuhnya talak. Apabila hakim
50
mengabulkan gugatan isteri tersebut, maka hakim mentanfidzkan (menyatakan telab terpenuhi) syarat-syarat jatunya talak. Oleh karena perkara taklik talak termasuk kategori gugat cerai, maka yang akan dianalisa selanjutnya adalab putusan-putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam bentuk gugat cerai, seberapa besar frekuensinya dapat dilihat dalam tabel berikut :
Tabcl 1 : Frekuensi Pcrkara Pengadilan Agama Jalkarta Timur Jen is Perl<ara
No.
PERCERAIAN
Tahun Talak
%
Gugat
%
Lainlain
%
Juml ah
1.
2004
437
29,77
846
29,56
39
25,16
1322
2.
2005
574
39,10
1088
38,02
67
43,23
1729
3.
2006
457
31,13
928
32,42
49
31,61
1434
1468
32,73
2862
63,81
155
3,46
4485
Jumlab
Sumber Data: Laporan Tabunan PA Jakarta Timur, April 2007. Dalam tabel diatas menuajukkan dalam 3 (tiga) tabun terakhir Pengadilan Agama Jakarta Timur telah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sebanyak 4485 perkara. Dan yang paling besar adalah jenis perkara perceraian, yaitu terbanyak adalab cerai gugat mencapai 2862 (63, 81%). Menyusul cerai talak mencapai jurnlab 1468 (32, 73%). Sedangkan perkara-perkara lainnya seperti pembatalan nikab, pencegaban nikab, izin poligami, hadlanab, harta bersama, kewarisan dan lain-lain hanya 155 (3,46%) perkara. Karena fokus analisa adalab cerai gugat dalam tabel tersebut di atas
51
diantara 2862 perkara tersebut semuanya adalah perkara taklik talak atau bukan. Karena dalam proses perceraian dengan cerai gugat masih ada alasan lain yang dapat diglUlakan isteri dalam mengajukan gugatan selain gugat taklik talak seperti alasan perselisihan pertengkaran (cekcok) yang tidak dapat lagi dirukunkan, suami penjudi, pemadat yang tidak dapat disembuhkan, suami dihukum penjara 5 tahlUl lebih dan sebagainya.
Tabel 2
: Frekuensi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam Perkara Taklik Talak Jen is P UTUSAN HAKIM
Per
ra
Juml
No. Tahun
Taklik
%
Cekc ok
Lainlain
%
%
ah
1.
2004
218
28,35
276
29,65
352
30,29
846
2.
2005
315
40,96
364
39,10
409
35,20
1088
3.
2006
236
30,69
291
31,26
401
34,51
928
769
26,87
931
32,53
'1162
40,60
2862
Jumlah
Sumber Data : Laporan TahlUlan PA Jakarta Timur, April 2007. Berdasarkan data tabel di atas, dari 2862 perkara cerai gugat selama tiga tahlUl terakhir (2004-2006), yang seharusnya diputus dengan alasan taklik talak temyata hanya 769 (26,87%) perkara yang diputus dengan alasan pelanggaran taklik talak, dan lebih banyak yang diputus dengan alasan perselisihan pertengkaran (cekcok) sebanyak 931 (32,53%) perkara dan alasan lainnya 1162 (40,60%) perkara. Menurut analisa peneliti saat survai pada daftar putusan hakim maupun putusan perkara Pengadilan Agama Jakarta Timur menyimpulkan bahwa hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur cendeflUlg menerapkan -'-----
---1-·---------
... _1_1!t_
L----- __ ..J_
-1----
H_!J__
J_
-------! _____ ! _____ JL __ _
52
isteri selama 2 tahun berturut-turut tanpa seizin pihak isteri" sehingga hakim mengabulkan gugatan isteri dalam keadaan suami tidak menghadiri persidangan atau putusan verstek, karena temyata 769 perkara tersebut diputuskan dengan putusan verstek. Sedangkan apabila para pihak suami isteri
hadir di
persidangan maka
hakim
cend1~rung
menerapkan
pemeriksaan kearah perselisihan pertengkaran (cekcok), walaupun alasanalasan sesuai faktanya adalah suami tidak memperdulikan isteri selama 3 bulan, atau suami tidak memberikan nafkah selama 6 bulan lamanya atau suami menyakiti badan jasmani isteri, karena memang dari akibat perlakuan suami demikian menyebabkan perselisihan pertengkaran
(cekcok) dalam rumah tangganya Dari 931 perkara tersebut diputus dengan alasan perselisihan pertengkaran (cekcok) walau ada unsur pelanggaran taklik talak di dalamnya. Dari 2862 perkara gugatan cerai selama 3 tahun terakhir (20042006) yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur hampir semuanya mengandung unsur pelanggran sighat taklik talak, tetapi tidak semuanya diputus dengan pelanggaran sighat taklik talak hanya 769 atau 26,87% perkara dan diputus dengan alasan cekcok 931 (32,53%) perkara selebihnya diputus dengan alasan lainnya sekitar 1162 (40,60%) perkara. Padahal kalau dicermati potensi pelanggaran sighat taklik talak terdapat dalam perkara tersebut. Dari 769 perkara yang diputus dengan pelanggaran sighat taklik talak yang ada di Pengadilan Agama Jakarta Timm·, tidak ada satupun
53
hakim memutuskan perkara tersebut hanya
mempe1rtimbangkan sighat
taklik talak sebagai alasan perceraian, apalagi kalau melihat perkara gugat cerai selama tiga tahun terakhir (2004-2006) yang berpotensi ada pelanggaran sighat taklik talak hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur sama sekali tidak mempertimbangkan unsur perjanjian dalam perkara tersebut. Seperti telah dikemukakan pada bab terdahulu bahwa lembaga taklik talak dilihat dari segi esensinya mempunyai 2 (dua) unsur: I. esensinya sebagai suatu perjanjian yang digantungkan kepada syarat dengan tujuan utamanya melindungi isteri dari kemudharatan karena tindakan sewenang-wenang suami, 2. esensinya sebagai suatu alasan perceraian. Dan oleh karena itu seharusnyalah di Pengadilan Agama Jakarta Timur, baik ia sebagai perjanjian ataupun alasan perceraian, maka hakim harus secara tegas mempertimbangkan dalam putusannya, bukan sematamata hanya esensinya sebagai alasan perceraian, tetapi juga esensinya sebagai suatu perjanjian jangan sampai mengandung unsur penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandig Heden ). Menurut analisa peneliti saat wawancara dengan 7 orang aparat Pengadilan Agama maupun saat survei register perkara tahun 2004-2006 melihat kecenderungan hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur hanya mempertimbangkan taklik talak itu dari esensinya sebagai alasan perceraian semata, sedangkan esensinya sebagai suatu perjairjian tidak pernah
54
dipertimbangkan. Keadaan demikian dapat disimak dari basil wawancara seperti dalam tabel berikut :
Tabel 3
No. 1.
2. Jumlah
Pendapat Informan Mengenai Penyelesaian Taklik Talak Dengan Hukum Perjanjian. Pendapat Informan Tentang Memutus Taklik Talak Dengan Hukum Perjanjian KUHPerdata
Frekuensi
Persentase
Pemah
0
0
TidakPemah
7
100
7
100
Sumber : Data Primer diolah, Juni 2007 Tabel di atas menunjukkan bahwa 7 orang aparat Pengadilan Agama Jakarta Timur .tidak pemah memutus taklik talak dengan mempertimbangkan unsumya selaku perjanjian. Kebanyakan alasan mereka kenapa tidak pemah memutus atau menyelesaikan . J!>erkara . pelanggaran sighat taklik talak dengan mempertimbangkan perjanjian karena belum ada putusan semacam yang pemah diputuskan di Pengadilan Agama. (basil wawancara terlampir)4 Bagaimana sikap para aparat Pengadilan Agama Jakarta Timur apakah setuju mempertimbangkan taklik talak tersebut dari segi esensinya sebagai suatu perjanjian dan memberlakukan hukun1 perjanjian seperti dalam KUHPerdata, dapat dilihat pada tabel berikut :
55
Tabel 4 : Pendapat Informan Mengenai Pemberlakuan Hukum Perjanjian KUHPerdata dalam Perjanjian Taklik Talak. Sikap Informan Tentang Berlakunya Hukum Perjanjian Dalam Taklik Talak
No.
Frekuensi
Persentase
1.
Setuju
I
8,34
2.
Tidak Setuju
6
91,66
7
100
Jumlah Sumber : Data primer diolah, Juni 2007
Kesimpulan dari data tabel di atas bahwa mayoritas dali aparat Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak setuju diterapkan hukum perjanjian KUHPerdata dalam perjanjian taklik talak ke depan, dan hanya I (satu) orang yang menyatakan setuju. Kebanyakan alasan para hakim di pengadilan Agama Jakarta Timur menganggap bahwa pasal 1320 dan 1321KUH Perdata itu berlaku pada perjanjian yang menggandung unsur ekonomi seperti perjanjian utang piutang dan lain sebagainya .(hasil wawancara terlampir). 5 Sikap para informan tersebut nampaknya tidak sejalan dengan substansi Kompilasi Hukum Islam. Karena Kompilasi Hukum Islam menitikberatkan
esensinya
sebagai
perjanjian,
yang
nampak
dali
pemuatannya pada pasal 45 dan pasl 46. Kesimpulan dari data tabel di atas bahwa mayoritas dali aparat Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak setuju diterapkan hukum perjanjian KUH Perdata (pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata) dalam perjanjian taklik talak, hal tersebut diakui oleh Bapak Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan. S.H.. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta
56
Timur, mayoritas hakim-hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak sepakat memasukkan unsur penyalahgunaan keadaan yang terdapat dalam pasal 1320 dan pasal 1321 atau mempertimbangkannya ketika memeriksa atau memutus perkara perceraian karena adanya pelanggaran sighat taklik talak oleh suami, alasan para hakim bersikap semacam itu karena mereka mengganggap bahwa perjanjian yang ada dipasal 1320 dan 1321 KUH Perdata itu berbeda dengan yang ada di. Kompilasi (pasal 45 dan 46) Hukum Islam tentang taklik talak, selain itu alasan yang lain karena belum adanya putusan semacam itu yang benar-benar mempertimbangkan unsur penyalahgunaan keadaan (pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata) yang Berkekuatan Hukum Tetap. Sikap mereka tersebut diatas sebagai akibat seperti dikemukakan Achmad Ali 6 para hakim di Indonesia pada asasnya sudah terbiasa menggunakan metode berpikir deduktif yaitu berpikir aturan umum untuk diterapkan pada kasus in-konkreto yang mereka hadapi. Sehingga Hakim pengadilan Agama tidak ada keberanian untuk mempertimbangkan unsur perjanjian dalam taklik talaik karena belum ada putusan serupa sebelumnya. Seharusnya para hakim dalam rangka peningkatan wawasan harus mempunyai keberanian menggunakan metode berpikir induktif dalam menyelesaikan perkara. Berbeda dengan hakimhakim di negeri Belanda, mereka telah memperluas penerapan pasal 1320 KUH Perdata yaitu cacat kehendak telah diperluas sedemikian yang dikenal sekarang dengan penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstanding Heden), demi untuk mengikuti perkembangan zaman.
57
Hakim Pengadilan Agama juga seharunya mempunyai sikap yang demikian, demi untuk mengikuti perkembangan berkenaan pula dengan telah masuknya para pengacara untuk mendampingi kliennya di Pengadilan Agama. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur belurn berani melakukan ijtihad hukum dan menggunakan kebebasan dan kemerdekaan dalam praktek upaya menemukan hukum terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Walaupun hakim untuk sementara ini masih menempati predikat "konsumen". Tentu ini tidak berarti hakim-hakim tidak ada keberanian untuk ijtihad, justru harus diyakini bahwa pada saat hakim mengetok palu, maka putusannya itulah sebenamya yang merupakan wujud hasil ijtihadnya, yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.7 Hakim yang baik akan selalu menempatkan putusan hukum yang dijatuhkannya sebagai penjaga martabat kearifannya. Putusannya itu juga sekaligus berguna untuk menunjukkan jati diri, keberadaan dan kemampuanya Karenanya, ia akan selalu akan menempatkan setiap putusan hukumnya pada tempat dimana reputasiinya selaku hakim dipertaruhkahkan. Ia tidak akan pemah dan tidak mungkin mampu untuk bermain-main dengan putusannya sendiri. 8 Dari uraian diatas penulis bisa menarik beberapa analisa yang diantaranya : 7
Mimbar Hukum, No. 23 Tahun VJ (Jakarta : Al·Hikmah dan Ditbmdapera Islam, PT.
58
Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam menyelesaikan perkara gugatan cerai karena alasan pelanggaran taklik talak belum pemah mempertimbangkan unsur perjanjian yang ada dalam pasal 1320 dan 1321 KUHP yang salah satu isinya adanya unsur keterpaksaan atau dipaksa. Jika suarni mengucapkan sighat taklik talak karena dipaksa atau dalarn keadaan terpaksa maka talak suarni tidak jatuh. Karena paksaan atau terpaksa berarti bukan kehendak bebas. Maka ketilm isteri mengajukan gugatan cerai karena alasan pelanggaran sighat taklik talak, sedangkan ketika suami setelah akad nikalmya membaca sighat taklik talak karena terpaksa atau dipaksa, maka seharusnya hakim menolak gugatan isteri, karena tidak memenuhi syarat taklik talak atau tidak terjadi pelanggaran sighat taklik. Dalarn menyelesaikan perkara pelanggaran sighat taklik talak hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur hanya mempertimbangkan sighat taklik talak sebagai esensi alasan perceraian, belum mempertimbangkan sighat taklik talak sebagai esensi perjanjian. Dan hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur mayoritas tidak setuju apabila menerapkan unsur penyalahgunaan keadaan yang ada dalam Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata untuk dipertimbangkan ketika menyelesaikan pelanggaran sighat taklik yang ditanganinya. Dari beberapa kesimpulan dan analisa diatas, penulis bisa menarik benang merah dari permasalahan tersebut yaitu bahwa untuk saat ini penerapan unsur penyalahgunaan keadaan yang terdapat dalam perjanjian
59
lingkup Peradilan Umum. Karena penyalahgunaan keadaan adalah penemuan baru dalam pembatalan perjanjian. Ajaran penyalal1gunaan keadaan sudah maksimal di negeri Belanda, ajaran tersebut terdapat dalam Nieuw Burgerlijke Wetboek (NBW) yang terkenal dengan istilah Misbruik van Omstandigheden. Dalam ruang lingkup Peradilau Agama peuerapan
ajaran
tersebut
belum
pemah
dipertimbangkan
terutama
dalam
menyelesaikan pelanggaran perjanjian yang terdapat dalam taklik talak, hakim Peugadilan Agama belum berani mempertimbangkan perjanjian dalam menyelesaikan pelanggaran sighat taklik talak di samping mempertimbangkan sighat taklik talak sebagai alasan perceraian.
BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan dari hasil penelitian dan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan pelanggaran sigat taklik talak belum pernah mempertimbangkan unsur perjanjian taklik talak. Hal demikian sebagai akibat para hakim hanya mengikuti saja apa yang sudah berlaku selama ini dan tidak mempunyai keberanian untuk mengembangkan yang sudah ada untuk mengikuti kebutuhan masyarakat selaras dengan perkembangan zaman. 2. Mayoritas Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur tidak setuju apabila menerapkan unsur penyalahgunaan keadaan (pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata) dalam menyelesaikan gugatan perceraian karena alasan pelanggaran sighat taklik talak, mereka menganggap bahwa perjanjian yang ada di pasal tersebut itu berbeda dengan perjanjian yang ada dalam dalam Kompilasi Hukum Islam paiSal 45.
61
B. Saran I. Para hakim Pengadilan Agama agar mempertimbangkan juga esensi taklik talak dari segi perjanjiannya dalam putusan-putusannya. 2. Para hakim dituntut mempunyai keberanian untuk mengembangkan ketentuan-ketentuan yang sudal1 ada untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan zaman, seiring dengan banyaknya persoalan-persoalan baru berkenaan dinamika masyarakat modern. 3. Hakim Pengadilan Agama sepantasnya mempe,rtimbangkan unsur penyalaligunaan keadaan yang terdapat dalam pasal 1320 dan 1321 dalam menyelesaikan gugatan karena pelanggaran sighat taklik talak. Karena penyalaligunaan keadaan adalali salali satu penemuan hukum perjanjian yang terbaru dan sangat relevan dalam setiap bentuk perjanjian yang ada di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Abu Bakar Zainal Abidin. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Yayasan Al-Hikmah, 1993). Ali Achmad, Menang dalam Perkara Perdata, (Ujung Pandang : PT. UMI Toha Ukhuwa Garfika, 1997)
Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta : Direktorat Jenderal, Bimbingan, Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Departemen Agama, 2003) Hamzah Andi, Kamus Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia). Harahap M.Yahya, Segi-segi Hukum Peljanjian, (Bandung: Alumni, 1986). lkatan Hakim Indonesia, Varia Peradilan, No. 14 Tahun II, (Jakarta : PT. Garuda Metropolitan Press, 1986) lkatan Hakim Indonesia, Varia Peradilan, No. 246 Tahun XKI (Jakarta : !KAHi, 2006)
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : Departemen Agama RI, Derektorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004) Kusumah Atmadja Asikin S.H., Z. Prof., Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum, 1991)
Mimbar Hukum, No. 23 Tahun VJ (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbindapera Islam, PT. Intermasa 1995) Mimbar Hukum, No. 30 Tahun VIII, (Jakarta : Al-Hikmah dan Ditbindapera Islam, PT. lntermasa 1997) Patrike Purwahid, Dasar-dasar Hukum Perikatan, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1994)
63
Panggabean, S.H., Henry P., Penyalahgunaan Keadaan (Misbmik Van Omstandigheden) Sebagai alasan (Bani) untuk Pembatalan Perjatyian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda), Yogyakarta: Liberty, 1992) Syahrani Riduan, Rangkuman Intisari llmu Hukum, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991) Sabiq Sayid, Fiqih Sunnah, (Alih bahasa, Moh. Nabhan Husein), (Bandung : AlMa'arif, 1993) Rahardjo Satjipto, llmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991) Soekanto Soerjono, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta : Rajawali Press, 1982) Subekti, S.H. R. Prof, Tjitrosudibio R., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996) Taliziduhu Ndraha, Research, Teori Metodologi Administrasi', (Jakarta : PT Bina Aksara, 1985)
Jawaban : Be/um pernah. Udah saya bilang diatas bahwa perjanjian ada di Kompi/asi Hukum Islam itu berbeda dengan dengan yang ada di Pasal 1320 dan 1321 yang Anda sebutkan tadi.
INTERVIU PELAKSANAAN TAKLIK TALAK UNTUK PENELITIAN SKRIPSI
Nama Infonnan
: Drs. H. M. Noer.
Jabatan
: Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur
I. Pertanyaan : Perkawinan yang dilakukan menurut ajaran agama Islam hampir seluruh pengantin pria mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikahnya. Apakah perkara perceraian yang pemah ditangani semua juga
diselaisaikan
dengan
alasan
pelanggaran
taklik
talak
tersebut? ............................................... . Jawaban : Gini Mas. Emang bener hampir setiap pengantin di Indonesia mengucapkan sighat taklik talak dalam pernikahannya, tetapi tidak semua perkara perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama itu dengan alasan pelanggaran sighat taklik ta/ak. Ada beberapa alasan lainnya kok.
2. Pertanyaan : Taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian (Vide Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam), dan oleh karena itu ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata Indonesia (terutama pasal 1320) berlaku pula pada pemeriksaan di Pengadilan Agama. Apakah Bapak/lbu setuju dengan statemen tersebut? .................................................................... .. Jawaban : lni bukan masalah setuju tidak setuju. Dalam masalah ini saya be/um berani menjawabnya karena be/um ada putusan serupa yang sudah berkekuatan hukum tetap
3. Pertanyaan : Dalam pemeriksaan perkara perccraian dcngan alasan pelanggaran taklik talak selama ini, apakah Bapak/Ibu sudah pemah menyelesaikan perkara dengan pertimbangan sesuai pasal KUH Perdata tersebut? ............................................ . Jawaban : Saya be/um pernah mutusin perlwra tersebut dengan mempertimbangkan pasa/ terse but.
INTERVIU PELAKSANAAN TAKLIK TALAK UNTUK PENELITIAN SKRIPSI
Nama Informan
: Drs. TB. A. Murtaqi SY, S.H.
Jabatan
: Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur
1. Pertanyaan : Perkawinan yang dilakukan menurut ajaran agama Islam
hampir seluruh pengantin pria mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikahnya. Apakah perkara perceraian yang pernah ditangani semua juga
diselaisaikan
dengan
alasan
pelanggaran
taklik
talak
tersebut? ....................... 1•..•..•••••.
Jawaban : Pernyataan diatas ada benarnya, emang hampir semua gugatan cerai yang di ajukan oleh isteri itu pasti ada pe/anggaran sighat taklik ta/aknya. Tetapi banyak kok alasan lain yang bisa digunakan o/eh isteri atau suami da/am me/akukan perceraian di Pengadilan Agama.
2. Pertanyaan : Taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian (Vide Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam), dan oleh karena itu ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata Indonesia (terutama pasal 1320) berlaku pula pada pemeriksaan di Pengadilan Agama. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan statemen tersebut? ..................................................................... .
Jawaban : Dalam masalah ini Saya tidak setuju kalau menerapkan pasal
tersebut dalam masalah pelanggaran sighat taklik ta/ak. Kan be/um ada putusan sejenis yang pernah diputus di Pengadilan Agama.
Ini bukan
masalah setuju tidak setuju.
3. Pertanyaan : Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak selama ini, apakah .eapak/Ibu sudah pernah menyelesaikan perkara dengan pertimbangan sesuai pasal KUH Perdata tersebut? ............................................ .
Jawaban : Pasa/ tersebut itu hanya ber/aku di pe~;anjian umum bukan
perjanjian yang ada di Kompilasi Hukun Islam. Jacli saya be/um pernah mempertimbangkan pasal tersebut dalam masalah pelanggaran sighat taklik talak
INTERVIU PELAKSANAAN TAKLIK TALAK UNTUK PENELITIAN SKRIPSI
Nama Informan
: Dra. Nurroh Sunnah, S.H.
Jabatan
: Hakim Pengadilan Agama Jakarfa Timur
I. Pertanyaan : Perkawinan yang dilakukan menurut ajaran agama Islam hampir seluruh pengantin pria mengucapkan sigha1t taklik talak setelah akad nikahnya. Apakah perkara perceraian yang pemah ditangani semua juga
diselaisaikan
dengan
alasan
pelanggaran
taklik
talak
tersebut? ................................... . Jawaban : Hampir semua perceraian karena gugatan cerai oleh isteri, biasanya ada pelanggaran sighat taklik talak,
Ya macam-macam
alasannya ada karena suami tidak memberikan nafaah selama tiga tahun berturut, suami meninggalkan isteri selama 2 tahun berturut-turut. Tetapi tidak semua gugatan cerai yang diajukan oleh suami di putus karena pelanggaran sighat taklik talak Ada banyak alasan isteri menggugat cerai suaminya.
2. Pertanyaan : Taklik talak merupakan salah satu be:ntuk perjanjian (Vide Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam), dan oleh karena itu ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata Indonesia (terutama pasal 1320) berlaku pula pada pemeriksaan di Pengadilan Agama. Apakah Bapak/lbu setuju dengan statemen tersebut? ..................................................................... .
Jawaban : Saya setiefu mempertimbangkan pa.ml tersebut dalam
menyelesaikan pelanggaran sighat taklik talak, karena menurut saya ini adalah terobosan terbaru bagi para hakim khususnya hakim Peradilan Agam a.
3. Pertanyaan : Dalam pemeriksaan perkara perce1raian dengan alasan pelanggaran taklik talak selama ini, apakah Bapak/Ibu sudah pemah menyelesaikan perkara dengan pertimbangan sesuai pasal KUH Perdata tersebut? ............................................ . Jawaban : Terus terang Mas saya be/um pernah mempertimbangkannya.
Saya berterima kasih kepada Anda telah menayakcm ha/ tersebut, jadi saya akan mempertimbangkan pasal tersebut ka/au aeandainya saya menyelesaikan masalah diatas.
INTERVIU PELAKSANAAN TAKLIK TALAK UNTUK PENELITIAN SKRIPSI
Nama Infonnan
: Drs. Faisal Kamil, S.H., M.H.
Jabatan
: Hakim Pengadilan Agama Jakarta. Timur
1. Pertanyaan : Perkawinan yang dilakukan menurut ajaran agama Islam hampir seluruh pengantin pria mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikahnya. Apakah perkara perceraian yang pemah ditangani semua juga
diselaisaikan
dengan
alasan
pelanggaran
taklik
talak
tersebut? ................................... . Jawaban : Kebanyakan emang kayak gitu. Tapi ada alasan lain yang bisa diajukan o/eh isteri ke Pengadilan seperti adanya gangguan pihak ketiga, cacat biologis dan lain sebagainya. Banyak kok Mas. Anda juga tahukan itu. 2. Pertanyaan : Taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian (Vide Pasal 45 Kompilasi Hukurn Islam), dan oleh karena itu ketentuan hukurn perjanjian dalam KUH Perdata Indonesia (terutama pasal 1320) berlaku pula pada pemeriksaan di Pengadilan Agama. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan statemen tersebut? ...................................................................... . Jawaban : Saya kira Anda salah, perjanjian yang ada di KUH Perdata itu biasanya berlaku dalam masalah ekonomi, seperti dalam masa/ah utang/'""'""-Y-
piutang, jual beli dan lain sebagainy,b, tetapi~dq/am masalah perjanjian
yang ada da/am taklik ta/ak yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam itu Perjanjian yang berbeda, dia bersifat khusus.
3. Pertanyaan : Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak selama ini, apakah Bapak/Ibu sudah pemah menyelesaikan perkara dengan pertimbangan sesuai pasal KUH Perdata tersebut? ............................................ .
Jawaban : Saya Be/um berani melakukannya•. masalahnya sampai sekarang be/um ada putusan yang semacam itu yang pernah diputuskan dalam ruang lingkup Peradilan Agama terutama dalam masalah taklik talak
INTERVIU PELAKSANAAN TAKLIK TALAK UNTUK PENELITIAN SKRIPSI
Nama Informan
: Drs. Abd. Latief, M.H.
Jabatan
: Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur
I. Pertanyaan : Perkawinan yang dilakukan menurut ajaran agama Islam
hampir seluruh pengantin pria mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikahnya. Apakah perkara perceraian yang pemah ditangani semua juga
diselaisaikan
dengan
alasan
pelanggaran
taklik
talak
tersebut? ................................... . Jawaban : Bisa Jadi, tergantung pihak isteri mengajukan sighat taklik talak sebagai alasan perceraian atau tidak tergantung gugatan isteri, emang dibenarkan setiap gugatan cerai oleh isteri itu biasanya menggandung pelanggaran sighat taklik talak 2. Pertanyaan : Taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian (Vide Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam), dan oleh karena itu ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata Indonesia (terutama pasal 1320) berlaku pula pada pemeriksaan di Pengadilan Agama. Apakah Bapak/lbu setuju dengan statemen terse but? ..................................................................... . Jawaban : Emang benar taklik talak itu bagian dari peljanjian, kalo tidak salah ada di pasal 45 KHI kan?Saya menganggap bahwa pasal yang Anda sebutkan itu berlaku di Pengadilan Umum bukan Pengadilan Agama
3. Pertanyaan : Dalam pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak selama ini, apakah Bapak/Ibu sudah pemah menyelesaikan perkara dengan pertimbangan sesuai pasal KUH Perdata tersebut? ............................................ . Jawaban : Saya sih be/um pernah melakukannyanya, biasanya kita
mempertimbangkan sighat taklik itu sebagai alasan perceraian, Saya sih setuju aja tapi sampai sekarang kan be/um ada putusan yang semacam itu.
INTERVIU PELAKSANAAN TAKLIK TALAK UNTUK PENELITIAN SKRIPSI
Nama Informan
: Drs. Nasrul
Jabatan
: Hakim Pengadilan Agama Jakartm Timur
I. Pertanyaan : Perkawinan yang dilakukan menurut ajaran agama Islam hampir seluruh pengantin pria mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikahnya. Apakah perkara perceraian yang pemah ditangani semua iuga
diselaisaikan
dengan
alasan
pelanggaran
taklik
talak
tersebut? ................................... .
Jawaban : Semua perceraian yang di ajukan oleh pihak isteri itu benar menggandung pelanggaran sighat taklik talak, tetapi hakim juga jeli tidak semuanya itu bisa dikabulkan kan banyak alasan yang bisa dipakai dalam masalah ini. 2. Pcrtanyaan : Taklik talak merupakan salah satu bentuk perjanjian (Vide Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam), dan oleh karena itu ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata Indonesia (terutama pasal 1320) berlaku pula pada pemeriksaan di Pengadilan Agama. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan statemen tersebut? ..................................................................... .
Jawaban : Dalam masalah ini kami hanya memakai Kompilasi Hukum Islam dalam memutus masalah tersebut, kami belum berani memakai pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata yang Anda sebutkan tadi, walaupun
3. Pertanyaan : Dalam pemeriksaan perkara percerruan dengan alasan pelanggaran taklik talak selama ini, apakah Bapak/Ibu sudah pemah menyelesaikan perkara dengan pertimbangan sesuai pasal KUH Perdata tersebut? ............................................ . Jawaban : Saya sudah ngomong tadi walaupun Hukum Acara Peradilan Agama membenarkan kalau seandainya hakim peradilan agama memakai pasal tersebut, tapi saya terus terang be/um berani melakukanya, itu butuh proses.
l? E T A
w I
L A y A H
KOTA JAKARTA BARAT
H
u K
u M
l? E N G
A D I L A N
KOTA
JAKARTA SELATAH
A G A M A J A K A R T A
T I M
u R
PR INSI JAWABARAT
l
/
/ Ol'AnwG \
"'
~
.
..,-~
j
·,.
c'
i
u
PENGADILAN AGAMA JAKART.1\ TIMUR JI. Raya PKP No. 24 Kelapa Dua Wetan Ciracas Telp. 87717548
JAKARTA-13730
SURAT KEIERANGAN Nomor: PA. J/6/P/HK.06.4/6534/2007
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan ini menerangkan bahwa : Nama NIM Semester Jurusan Alamat
: Ali Rifa'i : I 03044228100
: VIII : SAS/AKI :JI. H. Juhri No. 32 RT 03/02 Meruya Selatan Kee. Kembangan Jakarta Barat
Adalah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta telah melakukan riset/penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsinya tentang pelanggaran sighat taklik talak di Pengadilan Agan1a Jakarta Timur pada tanggal 4 Juni 2007 dengan judul : Unsur Misbruik va11 Omsta11dighede11 (pe11yalahgunaan keadaa11) tlalam Pelaksanaan Taklik Talak Studi di Pe11gadila11 Agama Jakarta Timur Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya
DEPARTEMEN A GAMA Rll UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA FAKULTAS SYARl'AH DAN HUKUM Tclp. (62-21) 74711537 Fax. (62-21) 7491821
'In. lr.H.Juanda No.95 Ciputat Jakarta 15412
\Vcbsitc: www.uinjJi.t....as.,jj!. Entail: syar
[email protected]
zc,;
Nomor Lampiran
: Ft. 43/ KM. llll. 02/30
Hal
: Mohon Data /Wawancara
Jakarla, 5 Dcsernlwr 2006
2UU6
I<epada Yth. Ketua Pcngadilan /\gdn1.1 Jakarta 'filnur Di-
Assnlr111w 'nlnik11111 Wr. W/l.
f)cngan I-Iorinat Pi1Ttpinan FakultasSyari1.1h de:11.1 l lukun1 LJIN Sy
Jakarta mcnerangkan bahvl<.l : NainJ
: ;\Ii !\if,1'i
Nom
: ItnlJ.J.J.2281 llll
·rempat/l'anggal I.ahir
: [(udus, '16 Mei l<.JK.J : VII ( Tuju!t) : Si\S I i\KI
Sc:n1cster Ju rusan/ Pro di 1\l.:1.1nat
: JI.
J-1.Juhri l'V1eruy,1 SC'latan J(embctngan Jakarta
baral
;\dalah bendr 111t1hdsi.'->\\'cl l·.1kulL.1s S\'.1ri'.1h d.in l lukurn U!N Svzirif I-Iidoyatullah Jakartc1 yang scdong n1enyclesaikan skripsinya dengan Topik/judul:
"An<Jlisis inengenai Unsur Pt•n.\'<1l
/\tas kcsediaan bantu.111
~audara
diurt1pkan banyak terin1a ka::;ih.
l·V11ssnf r111111 'nl11ilu1111 Wr. Wb .
. -~"'!J.i3:MN
/~~.-~~<s
i-:r t?j \~\ , .,
~;,·~~
. ,
/
~.
(~
·
~j}r-
jar Jbrw~rif, M. i\~. "-"
