KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN ISLAM DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN ISLAM DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN Syaefuddin Haris PT. Toba Group, Jakarta

Email: [email protected]

Abstract Taklik divorce is a divorce in the fall or hang it on a case specific reasons that have been agreed upon. Addendum agreement with the divorce has different agreements in general in terms of closing the possibility of both parties to dissolve the agreement referred to in Article 46 paragraph (3) KHI addendum stating that the divorce agreement is not a treaty that must be held at each marriage. But once they fall addendum divorce irrevocably. In line with the contents of the divorce sigheh addendum, the addendum divorce in Marriage Legislation Indonesia entered the marriage treaty article. Legal implications that can arise when a husband is breaking pledges addendum divorce, it can be categorized as an offense, and the offense can be used as an excuse by the wife filed a complaint for divorce to the court religion. Key words: taklik separations, agreements, marriage

Abstrak Taklik talak adalah talak yang jatuhnya di gantungkan pada suatu perkara atau alasan-alasan tertentu yang telah disepakati. Perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya dalam hal tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak untuk membubarkan kesepakatan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat (3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali. Sejalan dengan isi sighat taklik talak tersebut, maka taklik talak dalam perundang-undangan Perkawinan Indonesia pun masuk pada pasal perjanjian perkawinan. Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan adalah apabila suami melanggar ikrar taklik talak, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, dan pelanggaran tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada pengadilan agama. Kata kunci: taklik talak, perjanjian, perkawinan

Latar Belakang Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok

norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan

dalam pembentukan keluarga yang harmonis

terutama diperlukan dalam rangka mengatur

dan penuh rasa cinta kasih, oleh karena itu

hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-

dalam pelaksanaan perkawinan memerlukan

masing anggota keluarga, guna membentuk

norma hukum yang mengaturnya. Penerapan

rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

336

ARENA HUKUM Volume 6, Nomor 3, Desember 2013, Halaman 290-452

337

Menurut

Hukum

Islam

perkawinan

mengenai perkawinan.

(pernikahan) adalah suatu akad yaitu akad

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain

yang menghalalkan pergaulan (hubungan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang

suami isteri) dan membatasi hak dan

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

kewajiban serta tolong menolong antara laki-

Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan

laki dan seorang perempuan yang dua-duanya

dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan.

bukan muhrim, artinya apabila seorang pria

Dengan demikian, maka sebenarnya tidak

dan seorang perempuan bersepakat diantara

perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang

mereka untuk membentuk suatu rumah

ingin dicapai dalam perkawinan itu. Namun

tangga, maka hendaknya kedua calon suami

karena keluarga atau rumah tangga itu berasal

isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad

dari dua individu yang berbeda, maka dari

nikah.1

dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang

Menurut

pandangan

masyarakat,

berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan

perkawinan merupakan tali ikatan yang

perkawinan demi tercapainya keluarga yang

melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan

sakinah.

masyarakat dan negara. Guna mewujudkan

Keluarga merupakan keluarga bahagia bila

kesejahteraan dan kebahagian masyarakat,

dalam keluarga itu tidak terjadi kegoncangan-

perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat

kegoncangan atau pertengkaran-pertengkaran,

sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil

sehingga

dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu

baik

Undang-undang Perkawinan yang berlaku

pertengkaran-pertengkaran yang berarti (free

bagi semua warga negara di wilayah negara

from quarelling).3

Kesatuan Republik Indonesia.2

keluarga

tanpa

itu

berjalan

goncangan-goncangan

dengan atau

Tujuan perkawinan yang lain selain

Sebagai Negara Hukum Indonesia telah

membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan

mengatur tentang perkawinan yang tertuang

lain yaitu bersifat kekal. Di Dalam sebuah

dalam Undang-undang Perkawinan dan telah

perkawinan

dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah

perkawinan itu berlangsung untuk waktu

Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan

seumur hidup dan selama-lamanya kecuali

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

dipisahkan

Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor

perkawinan menurut Islam adalah menuruti

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

perintah Allah untuk memperoleh keturunan

Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya

yang

sah

perlu

karena

dalam

ditanamkan

kematian.

masyarakat,

bahwa

Tujuan

dengan

1 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 11. 2 Ibid., hlm. 12. 3 Cholil Mansyur, Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hlm. 16.

Syaefuddin Haris, Kedudukan Taklik Talak...

338

mendirikan rumah tangga yang damai dan

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi

teratur.4 Hal ini senada dengan firman Allah

pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain

dalam Al Qur’an Surat ar-Rum ayat 21

sebagainya yang sulit disembuhkan.

yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain

kekuasaan-Nya, Dia (Allah) menciptakan

selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau

supaya kamu cenderung dan merasa tentram

karena hal lain di luar kemampuannya.

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu

3. Salah satu pihak mendapat hukuman

rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang

selama 5 tahun atau lebih berat setelah

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda

perkawinannya berlangsung

bagi kaum berfikir”.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman

Fenomena di dalam masyarakat kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan

atau

penganiayaan

berat

yang

membahayakan pihak lain.

sakinah, mawadah, warohmah ternyata karena

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan

satu dan lain hal harus kandas di tengah

atau penyakit dengan akibat tidak dapat

jalan. Kondisi rumah tangga mengalami

menjalankan kewajiban suami istri.

perselisihan, pertengkaran serta suami istri

6. Antara suami istri terus menerus terjadi

sudah tidak dapat lagi didamaikan maka

perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Islam memberi solusi dengan perceraian atau

ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah

talak. Perceraian atau talak merupakan obat

tangga.

terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan

Menurut Hukum Islam, seorang suami

pergolakan antara suami istri serta menjadi

mempunai hak talak sedangkan istri tidak.

jalan keluar yang layak untuk keduanya.

Talak adalah hak suami, karena dialah yang

Kendati

berminat melangsungkan perkawinan, dialah

dibolehkan

Allah

membenci

perceraian atau talak.

yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula

Pada Pasal 38 Undang-undang Perkawinan

yang wajib membayar mas kawin, mut’ah,

disebutkan bahwa perkawinan dapat putus

serta nafkah dan iddah. Di samping itu laki-

karena tiga hal, yaitu karena kematian, karena

laki adalah orang yang lebih sabar terhadap

perceraian dan atas putusan pengadilan.

sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan.

Tindak lanjut dari pengaturan ketentuan

Laki-laki tidak akan segera menjatuhkan

tersebut lebih rinci dijelaskan dalam Pasal

talak apabila marah atau ada kesukaran yang

19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

menimpanya. Sebaliknya kaum wanita itu

1975 yang menjelaskan keadaan yang dapat

lebih cepat marah, kurang tabah sehingga

dijadikan alasan perceraian diantaranya:

ia cepat-cepat minta cerai hanya karena ada

4 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat 1, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 12-18.


339

sebab yang sebenarnya sepele atau tidak

Indonesia yang dilaksanakan menurut agama

masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak

Islam selalu diikuti pengucapan sighat taklik

diberi hak untuk menjatuhkan talak.5

oleh suami. Sekalipun sifatnya suka rela,

Meskipun istri tidak mempunyai hak

namun di negara ini, membaca taklik talak

talak, akan tetapi ia dapat mengajukan

seolah-olah menjadi kewajiban yang harus

gugatan perceraian terhadap suaminya. Hal

dilaksanakan oleh suami.

ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 114

Berdasarkan

Maklumat

Kementerian

KHI, yang selengkapnya berbunyi “Putusnya

Agama Nomor 3 Tahun 1953, Departemen

perkawinan

karena

Agama menganjurkan kepada pejabat daerah

perceraian dapat terjadi karena talak atau

agar dalam pernikahan itu dibacakan taklik

berdasarkan gugatan perceraian”. Dengan

talak. Sighat taklik dirumuskan sedemikian

adanya hak untuk mengajukan gugatan itu

rupa untuk melindungi istri dari sikap

apabila seorang istri ingin bercerai dengan

kesewenang-wenangan suami, jika istri tidak

suaminya, tentu saja didasarkan pada alasan-

rela atas perlakuan suami maka istri dapat

alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka ia

mengajukan gugatan perceraian berdasarkan

dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan

terwujudnya

Agama.

disebutkan dalam sighat taklik.

yang

Dengan

disebabkan

demikian,

dalam

hal

perceraian, hak antara seorang suami dan istri adalah seimbang.6

syarat

taklik

talak

yang

Rumusan sighat taklik talak adalah rumusan

yang

ditetapkan

berdasarkan

Putusnya perkawinan karena perceraian,

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun

di Indonesia pada umumnya menggunakan

1990, yang rumusan lengkapnya adalah

lembaga taklik talak (cerai talak). Hal ini

sebagai berikut:

juga berdasarkan bunyi Pasal 116 huruf g

Sesudah akad nikah, saya ....... bin ....

Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi

berjanji dengan sesungguh hati, bahwa saya

Perceraian dapat terjadi karena alasan Suami

akan menepati kewajiban saya sebagai seorang

melanggar taklik talak dan tidak sedikit

suami, dan akan saya pergauli istri saya

pula yang putus karena putusan pengadilan,

bernama ... binti .... dengan baik (mu‘asyarah

diantaranya ialah gugat cerai dengan alasan

bil-ma’ruf) menurut ajaran syari’at Islam.

pelanggaran taklik talak. Lembaga taklik talak di Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Kenyataan yang ada sampai saat ini pun menunjukkan hampir setiap perkawinan di

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas istri saya itu sebagai berikut: Sewaktu-waktu saya: (1) meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut.

5 Abdul Rachmad Budiono, Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2003, hlm. 64. 6 Ibid., hlm. 64-65.


(2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya,

Pengadilan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan

(3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu, (4) Atau

ibadah sosial. Berdasarkan

saya

membiarkan

340

(tidak

Undang-undang

Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak

memperdulikan) istri saya itu enam bulan

ditemukan

lamanya,

menyebutkan serta mengatur tentang taklik

kemudian istri saya tidak ridho dan

talak

mengadukan

halnya

kepada

Pengadilan

pasal

dalam

perjanjian

yang

secara

kapasitasnya

perkawinan

khusus

baik

sebagai

maupun

sebagai

Agama atau petugas yang diberi hak mengurus

alasan perceraian. Pasal 29 Undang-undang

pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan

Nomor 1 Tahun 1974 ini hanya menyebutkan

serta diterima oleh pengadilan atau petugas

dibolehkannya bagi kedua mempelai untuk

tersebut, dan istri saya itu membayar uang

mengadakan

sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

melangsungkan

sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka

penjelasannya pada Pasal 29 Undang-undang

jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Nomor 1 Tahun 1974 ditekankan bahwa

perjanjian

tertulis

sebelum

perkawinan.

Dalam

Kepada pengadilan atau petugas tersebut

perjanjian perkawinan yang dimaksud tidak

tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwad

termasuk taklik talak di dalamnya. Adapun

(pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya

bunyi Pasal 29 Undang-undang Nomor 1

kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)

Tahun 1974 secara lengkap adalah sebagai

Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

berikut:

Berdasarkan rumusan tersebut ada 10

(1) Pada

waktu

sebelum

perkawinan

unsur-unsur pokok sighat taklik talak yakni:

dilangsungkan

1. Suami meninggalkan istri, atau;

persetujuan bersama dapat mengadakan

2. Suami tidak memberi nafkah kepada istri,

perjanjian tertulis yang disahkan oleh

atau;

kedua

pihak

atas

pegawai pencatat perkawinan. Setelah

3. Suami menyakiti istri, atau;

mana isinya berlaku juga terhadap pihak

4. Suami membiarkan tidak (memperdulikan)

ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

istri;

(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan

5. Istri tidak rela;

bilamana melanggar batas-batas hukum,

6. Istri mengadu ke pengadilan;

agama dan kesusilaan

7. Pengaduan istri diterima oleh Pengadilan; 8. Istri membayar uang iwad; 9. Jatuhnya talak satu suami kepada istri; 10. Uang iwad oleh suami diterimakan kepada

(3) Perjanjian

tersebut

berlaku

sejak

perkawinan dilangsungkan. (4) Selama

perkawinan

berlangsung

perjanjian tersebut tidak dapat dirubah,


341

kecuali bila dari kedua belah pihak ada

menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga

persetujuan untuk merubah dan perubahan

diperoleh argumentasi, teori atau konsep

tidak merugikan pihak ketiga.

baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan

Eksistensi taklik talak ternyata banyak

masalah.7

melahirkan kontoversi, baik di kalangan

Cara

pendekatan

(approach)

yang

fuqaha maupun para pengamat Hukum Islam.

digunakan dalam suatu penelitian hukum

Permasalahan ini perlu dan relevan untuk

normatif

dibahas

peneliti

agar

penerapannya

benar-benar

akan untuk

memungkinkan memanfaatkan

seorang hasil-hasil

sesuai dengan peraturan perundang-undangan

temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu

dan benar-benar dapat memenuhi serta

lainnya untuk kepentingan dan analisis serta

memberikan kepastian hukum bagi pencari

ekspalanasi hukum tanpa menguban karakter

keadilan.

ilmu hukum sebagai ilmu normatif.8 Dalam

Berdasarkan latar belakang tersebut di

penelitian ini ada 2 (dua) metode pendekatan

atas, maka pokok permasalahan yang akan

yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-

dibahas dalam penelitian ini adalah:

undangan (statute approach) dan pendekatan suatu

konseptual (conceptual approach). Pendekatan

perkawinan Islam dapat dikategorikan

perundang-undangan (statute approach) yaitu

sebagai perjanjian?

penelitian terhadap produk-produk hukum.

1. Apakah

taklik

talak

dalam

2. Apa implikasi hukum terhadap pelanggaran

Pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan suatu pendekatan yang digunakan

taklik talak bagi suatu perkawinan? jenis

untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran

penelitian hukum normatif berupa penelitian

ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum

kepustakaan yang menggunakan 3 bahan

yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.9

Penelitian

ini

menggunakan

hukum yaitu bahan hukum primer, bahan

Cara pengolahan bahan hukum dilakukan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

secara induktif yaitu menarik kesimpulan dari

Penelitian hukum ini menitikberatkan pada

suatu permasalahan konkret yang bersifat

studi kepustakaan yang berarti akan lebih

khusus kepada permasalahan abtsrak yang

banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan

bersifat umum. Selanjutnya bahan hukum

hukum yang ada dan berlaku. Penelitian

yang ada dianalisis secara deskrptif yang

hukum normatif merupakan suatu proses untuk

diawali dengan mengelompokkan bahan

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

hukum yang sama menurut sub aspek dan

hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna

selanjutnya melakukan interpretasi untuk

7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 35. 8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2010, hlm. 300. 9 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 138.


342

memberikan makna terhadap tiap subaspek

perkawinan dalam bentuk: (1) Taklik Talak.

dan hubungannya satu sama lain. Kemudian

(2) Perjanjian lain yang tidak bertentangan

setelah itu dilakukan analisis keseluruhan

dengan Hukum Islam. Adapun mengenai

aspek untuk memahami makna hubungan

penjelasannya adalah kata perjanjian berasal

antara aspek yang satu dengan lainnya dan

dari kata janji yang berarti perkataan yang

dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok

menyatakan kesediaan dan kesanggupan

permasalahan penelitian yang dilakukan

untuk berbuat. Janji juga dapat diartikan

secara

persetujuan antara dua pihak (masing-masing

induktif

sehingga

memberikan

gambaran hasil secara utuh.10

menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu). Dan perjanjian bisa

Pembahasan

juga diartikan sebagai persetujuan tertulis

a. Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan

Islam

Ditinjau

Dari

Hukum Perjanjian

atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masingmasing berjanji menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang

Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam

diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang

dinyatakan perjanjian perkawinan adalah

dicantumkan dalam akta nikah berupa talak

perjanjian yang diucapkan calon mempelai

yang digantungkan kepada suatu keadaan

pria setelah akad nikah yang dicantumkan

tertentu yang mungkin terjadi di masa yang

dalam Akta Nikah berupa janji talak yang

akan datang.

digantungkan kepada suatu keadaan tertentu

Sedangkan dalam Pasal 46 KHI berbunyi:

yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan

Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam

dengan Hukum Islam. (2) Apabila

keadaan

yang

disyaratkan

lebih bersifat universal-konsepsional yang

dalam taklik talak betul-betul terjadi di

berarti tidak mencampur-adukkan antara

kemudian, tidak dengan sendirinya talak

kebijakan yang sifatnya temporal dengan

jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh

konsep dasar perjanjian perkawinan yang

jatuh, istri harus mengajukan persoalannya

sifatnya permanen dan universal.

ke pengadilan agama.

Perjanjian Perkawinan dalam KHI terdapat

(3) Perjanjian taklik talak bukan suatu

dalam BAB VII yang di dalamnya mengatur

perjanjian yang wajib diadakan pada setiap

taklik talak sebagaimana yang terdapat dalam

perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak

Pasal 45 dan Pasal 46 yang berbunyi: “Kedua

sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut

calon mempelai dapat mengadakan perjanjian

kembali.

10 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 166.

343


Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka

bin Hanbal mengatakan suami istri

dapat dikatakan bahwa:

itu dapat diceraikan, lantaran tidak

a. Isi taklik talak sudah ditentukan oleh

adanya nafkah bagi istri sama artinya

Menteri Agama dan diterbitkan oleh

dengan

Departemen

Agama,

karena

yang

memberi nafkah.

melakukan

perjanjian

taklik

talak

ini adalah orang Islam saja, maka isi perjanjian taklik talak tersebut tidak boleh

ketidakmampuan

suami

(2) Istri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami. (3) Terancam kehidupan istri karena

bertentangan dengan Hukum Islam.

suami tidak berada di tempat. Menurut

b. Apabila suami melanggar perjanjian

Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal,

taklik talak tersebut, maka istri harus

sekalipun si suami meninggalkan

mengajukannnya ke pengadilan agama.

nafkah yang cukup untuk selama

Karena perceraian di Indonesia terjadi

masa ketidakhadirannya. Bagi Imam

apabila dilakukan di hadapan para hakim

Ahmad, jarak minimal sang istri

dalam sidang di pengadilan agama. Hal

boleh mengajukan gugatan cerai

ini bisa juga dikatakan sebagai talak yang

adalah enam bulan sejak kepergian

dijatuhkan oleh hakim. Menurut Imam

suaminya, dan tiga tahun menurut

Maliki, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbali

Maliki (menurut pendapatnya yang

memperbolehkan

lain satu tahun).

seorang

wanita

menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab berikut ini:11

(4) Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.

(1) Tidak diberi nafkah. Ketiga ulama

c. Taklik talak tidak wajib hukumnya, akan

madzhab tersebut sepakat bahwa

tetapi sekali taklik talak diucapkan maka

apabila seorang suami terbukti tidak

tidak dapat dicabut kembali, dalam hal

mampu

ini taklik talak sangat mengikat bagi yang

memberi

nafkah

pokok

kepada istrinya, maka istrinya itu

mengadakan perjanjian taklik talak ini.

tidak boleh mengajukan tuntutan

Dari ketentuan perjanjian perkawinan yang

cerai. Tetapi bila ketidakmampuannya

termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal

itu tidak terbukti dan suami tidak mau

45 ayat (2) bahwa perjanjian lain yang tidak

memberi nafkah, maka Imam Syafi’i

bertentangan dengan Hukum Islam terdapat

mengatakan bahwa suami istri itu

kaitannya dengan perjanjian yang ada dalam

tidak boleh diceraikan. Sementara

Pasal 1320 KUHPerdata mengemukakan

itu Imam Maliki dan Imam Ahmad

bahwa undang-undang telah menentukan 4

11 Muhammad Jawad Mughniyah, al-fiqh ala al-Madzahib al-khamsah, Terjemahann Masykur A.B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, Fiqih Lima Madzhab, Lentera, Jakarta, 2001, hlm. 490- 491.


344

(empat) persyaratan yang harus dipenuhi agar

syarat subjektif dan kategori syarat objektif.

suatu perikatan atau perjanjian dianggap sah

Syarat subjektif, yaitu syarat sepakat mereka

yaitu:

yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan

a. Kesepakatan mereka yang mengikat diri.

untuk membuat perjanjian. Apabila syarat

b. Kecakapan

subjektif tidak dapat dipenuhi maka perjanjian

untuk

membuat

suatu

perikatan.

dapat dibatalkan (Vernieitigbaar). Syarat

c. Suatu hal tertentu.

objektif, yaitu syarat suatu hal tertentu dan

d. Suatu sebab yang halal.

syarat suatu sebab yang halal. Apabila dalam

Dengan demikian, perjanjian perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam,

perjanjian syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian adalah batal demi hukum.12

walau dengan teks yang berbeda mempunyai

Adanya kata sepakat bagi mereka yang

unsur-unsur yang sama dengan perjanjian

mengikatkan diri adalah adanya kemauan

dalam KUHPerdata. Namun demikian, dalam

yang bebas sebagai syarat pertama untuk

perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan

suatu perjanjian yang sah. Di dalam taklik

dengan perjanjian pada umumnya dalam hal

talak, suami istri telah sepakat tanpa paksaan

tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak

untuk menandatangani persetujuan bersama

untuk membubarkan kesepakatan tersebut

yang tertuang dalam konsep taklik talak itu,

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat

karena taklik taklak bukan sebuah keharusan

(3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian

bagi berlangsungnya sebuah perkawinan.

taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib

Cakap maksudnya adalah kedua belah

diadakan pada setiap perkawinan. akan tetapi

pihak harus cakap menurut hukum untuk

sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak

bertindak sendiri. Di dalam hukum perkawinan,

dapat dicabut kembali.

seseorang

boleh

dapat

melangsungkan

Untuk mengukur apakah taklik talak

perkawinan apabila berumur 19 tahun lak-laki

sebuah perjanjian atau bukan, kita harus

dan 16 tahun bagi perempuan, artinya suami

melihat Pasal 1320 KUH Perdata yang

istri tersebut sudah dewasa dan cakap hukum

memuat syarat sahnya perjanjian yaitu (1)

untuk melakukan perbuatan hukum.

Sepakat meraka yang mengikatkan dirinya,

Suatu hal tertentu maksudnya yang

(2) Cakap mereka yang mengikatkan diri,

diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah

(3) Suatu hal tertentu, dan (4) Suatu sebab

suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas

atau kausa yang halal. Syarat-syarat sahnya

atau tertentu. Di dalam taklik talak ini, yang

perjanjian sebagaimana tersebut di atas dapat

diperjanjikan sudah jelas yang tertuang dari

dikategorikan menjadi dua, yaitu kategori

isi taklik talak tersebut.

12 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 65.


345

Suatu sebab atau kausa yang halal artinya

Sayid Sabiq menguraikan dalam Fikih

perjanjian itu tidak dilarang atau tidak

Sunnah bahwa perjanjian perkawinan yang

bertentangan dengan peraturan perundang-

disebut sebagai taklik talak ada dua macam

undangan. Karena keberadaan taklik talak

bentuk:

untuk melindungi si istri dari perbuatan

a. Taklik yang dimaksud sebagai janji,

suami, maka keberadaan taklik talak tidak

karena

bertentangan dengan peraturan perundang-

melakukan peker-jaan atau meninggalkan

undangan. Berdasarkan Pasal 1320 KUH

suatu perbuatan atau menguatkan suatu

Perdata tersebut, taklik talak adalah sebuah

kabar. Dan taklik talak seperti ini disebut

perjanjian.

dengan ta’liq qasami.

Menurut Az-Zaqra, perjanjian (akad)

mengandung

b. Taklik

yang

pengertian

dimaksudkan

untuk

dalam terminologi fikih adalah ikatan secara

menjatuhkan talak bila telah terpenuhi

hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa

syarat ta’liq. Taklik seperti ini disebut

pihak yang sama-sama berkeinginan untuk

dengan ta’liq syarti.15 Dari kedua bentuk taklik talak di atas dapat

mengikat diri.13 Ali Al-Sayis memberikan komentar lebih

dibedakan dengan kata-kata yang diucapkan

lanjut bahwa perjanjian dalam Islam itu bukan

oleh suami. Pada ta’liq qasamy, suami

hanya perjanjian yang bersifat partai, tetapi

bersumpah untuk dirinya sendiri. Sedangkan

juga termasuk perjanjian sepihak, bahkan

pada taklik talak suami mengajukan syarat

juga termasuk janji kepada Tuhan. Berkaitan

dengan maksud jika syarat tersebut ada maka

dengan ruang lingkup perjanjian ini Ibn Araby

jatuhlah talak suami pada isterinya.

mengemukakan pendapatnya, ada 5 (lima)

Adapun konsep taklik talak dan perjanjian

hal yang termasuk dalam kategori perjanjian,

perkawinan

yakni;

Perkawinan negara-negara muslim, di luar

a. Perjanjian secara umum.

Indonesia dapat digambarkan secara singkat

b. Sumpah.

sebagai berikut:

c. Kewajiban yang telah dibebankan Allah

a. Malaysia

kepada hambanya. d. Akad Nikah, perkongsian (syirkah), jual beli, sumpah dan janji kepada Allah. e. Perikatan atas dasar saling mempercayai.14

dalam

Perundang-undangan

Perundang-undangan Keluarga Muslim Malaysia,

dimana

disebutkan

juga

adanya kemungkinan membuat taklik talak

dan

perjanjian

perkawinan.

13 Abdul Aziz Dahlan (Ed), Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm. 63. 14 Abu Zakariya Muhammad ibn Abdullah Ibn Araby, Ahkam al-Qu’an Juz II, Dar al- Ma’rifah, Beriut, hlm. 524-525.


Kemungkinan ini disebutkan misalnya

ketika pengaduan terbukti, maka jatuh

pada Pasal 22 Undang-undang Selangor

talak satu.17

(Islamic Family Law of State of Selangor,

c. Maroko

Enactment 2003). Adapun alasan yang

Perundang-undangan masalah

Perkawinan

dapat dimasukkan dalam taklik talak

Maroko,

ada tiga. Pertama, suami meninggalkan

dicantumkan pada Pasal 31 the Code of

isteri selama 4 bulan, disengaja atau

Personal Status 1957-1958 (Qanûn al-

tidak. Kedua, suami tidak memberikan

Akhwâl al-Syakhsîyah). Isi dari pasal ini

nafkah sementara isteri patuh kepada

bahwa isteri boleh menetapkan dalam

suami. Ketiga, suami melakukan sesuatu

akad nikah bahwa suaminya tidak akan

yang membuat isteri cacat/sakit. Sekedar

poligami. Jika suaminya berpoligami,

tambahan, hukum mengucapkan sighat

isteri berhak mengajukan perceraian.

taklik talak di Malaysia tidak wajib,

Isi dari pasal ini secara khusus hanya

namun tetap berlaku meskipun tidak

menyinggung poligami sebagai alasan

diucapkan.16

kemungkinan terjadi perceraian, yang

b. Singapura

346

taklik

talak

diajukan isteri karena keberatan.18

Dalam Perundang-undangan Keluarga

d. Siriah

Singapore, kemungkinan taklik talak

Dalam Qanûn al-Akhwâl al- Syaksîyah

dicantumkan dalam Formulir (form)

Syria Nomor 59 Tahun 1953, masalah

Nomor 4. Dalam formulir ini diberikan

taklik talak dicantumkan dalam Pasal

kemungkinan kepada isteri mengajukan

14. Pada ayat (i) disebutkan, manakala

perpisahan

alasan.

dalam satu akad nikah dibuat taklik

Pertama, suami meninggalkan isteri

talak yang bertentangan dengan syariat,

selama 4 bulan, disengaja atau tidak.

maka takliknya tidak sah, tetapi akad

Kedua, suami tidak memberikan nafkah

nikahnya sendiri tetap sah. Ayat (ii)

sementara isteri patuh kepada suami.

dalam satu akad nikah yang menetapkan

Ketiga, suami melakukan sesuatu yang

taklik talak untuk kepentingan isteri,

membuat isteri rusak/sakit badan dan

maka ketetapan berlaku, dengan syarat

hartanya, dan menyebabkan kehilangan

tidak

kehormatan. Alasan ini berlaku dengan

tidak merugikan pihak ketiga, dan tidak

syarat isteri mengadukan ke pengadilan,

menghilangkan hak suami. Ayat (iii)

dengan

empat

bertentangan

dengan

syari‘at,

15 A. Fuad Said, Perceraian Menurut Hukum Islam, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1994, hlm. 41-42. 16 Khoiruddin Nasution, Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan, Jurnal UNISIA, Vol. XXXI No. 70, Desember 2008, hlm. 339. 17 Ibid., hlm. 340.


347

dimana isteri menetapkan taklik dalam

f. Lebanon

akad nikah, yang menghilangkan hak

Lebanon Law on Family Rights 1917-

pihak ketiga atau hak isteri, meskipun

1962, yang dicantumkan dalam Pasal 38.

berlaku bagi suami, tetapi dapat menjadi

pasal ini berisi, ketika seorang wanita

dasar bagi isteri untuk minta cerai apabila

menetapkan dengan suaminya bahwa

dilanggar suami. Dalam pasal ini tidak

suami tidak poligami, maka tindakan

disebutkan dan tidak dibatasi alasan yang

poligami suami dapat menjadi alasan

boleh dicantumkan dalam taklik talak.

isteri untuk minta talak, baik isteri

Dengan aturan ini malah memungkinkan

pertama maupun isteri kedua.21

mencantumkan cakupan alasan yang

g. Somalia

lebih luas. Menurut beberapa penelitian,

Taklik

talak

dalam Somalia

Undang-undang

alasan yang paling umum dicantumkan

Perkawinan

dalam taklik talak Siriah adalah suami

of Somalia Nomor 23 Tahun 1975)

tidak boleh pergi ke luar negeri mencari

dicantumkan dalam Pasal 43. Pasal

pekerjaan. Alasan ini didorong oleh

ini

kenyataan banyaknya kasus suami yang

memungkinan pasangan suami dan isteri

pergi mencari pekerjaan di luar negeri,

untuk berpisah. Alasan-alasan dimaksud

namun kemudian tidak pulang lagi dan

ada tujuh yaitu:

menikah lagi di negara tempat tinggalnya.

1. salah

memuat

sejumlah

satu

(Family

alasan

pasangan

Code

yang

mengidap

Fenomena ini menjadi momok bagi

penyakit yang menghalangi mereka

wanita dan orang tua di Siriah.19

mengadakan

hubungan

seksual,

e. Yaman Utara

dan penyakit dimaksud dibuktikan

Undang-undang Yaman Utara Tahun 1978

oleh hasil pemeriksaan (keterangan)

(Qanûn al-Usrah), masalah taklik talak

dokter,

dicantumkan dalam Pasal 4, bahwa satu perkawinan yang ada taklik (perjanjian perkawinan) yang sah dan berlaku bagi pihak-pihak,

maka

perkawinannya

adalah sah dan perjanjian pun berlaku.

2. tidak diketahui keberadaanya selama empat tahun, 3. fakir miskin yang mengakibatkan suami tidak dapat mencukup nafkah keluarga,

Kemudian ditambahkan, perjanjian tidak

4. kedua suami dan isteri miskin, dan

boleh dirubah kecuali atas persetujuan

mereka tidak dapat menyelesaikannya

bersama.20

selama enam bulan,

18 Ibid. 19 Ibid. 20 Ibid.


5. terjadi perselisihan serius antara

Sejalan dengan isi sighat taklik tersebut,

pasangan suami dan isteri, dan juru

maka taklik talak dalam Perundang-undangan

damai (arbitrador) tidak mampu

Perkawinan Indonesia pun masuk pada pasal

mendamaikan,

perjanjian perkawinan, yang tercantum pada

6. salah satu pasangan tidak dapat

bab V, Pasal 29 Undang-undang Nomor 1

melakukan hubungan seksual, dan

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Demikian

7. isteri berhak mintai cerai disebabkan

juga perjanjian perkawinan dicantumkan

suami poligami yang diijinkan oleh

dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia

hakim, sesuai dengan Pasal 13.

(KHI), yang diatur dalam bab VII: Perjanjian

Isi Pasal 13 Hukum Perkawinan Somalia adalah

kemungkinan

poligami

bagi

suami dan harus mendapatkan ijin dari pengadilan dengan sejumlah alasan. Alasan-alasan dimaksud adalah: 1. isteri mandul yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, 2. isteri

mengidap

berkepanjangan

penyakit

(tidak

dapat

disembuhkan) dan mengakibatkan tidak dapat melakukan hubungan seksual, yang dibuktikan oleh dokter, 3. isteri dipenjara lebih dari satu tahun, 4. isteri meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas, dan 5. karena ada kepentingan sosial, yang ijin untuk ini dikeluarkan oleh menteri kehakiman dan menteri agama.

348

Dengan demikian, dalam perundangundangan

Somalia,

meskipun

ada

kemungkinan poligami, dengan ijin dan dengan syarat-syarat tertentu, tetapi poligami suami ini dapat menjadi alasan isteri minta cerai.22

21 Ibid.

Perkawinan (Pasal 45 s/d 52).

b. Implikasi

Hukum

Terhadap

Pelanggaran Taklik Talak Bagi Suatu Perkawinan b.1. Pelaksanaan Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Suatu ijab dan qobul perkawinan sering kali diadakan suatu ikrar yang dibaca oleh mempelai pria setelah ijab qobul selesai dilaksanakan. Petugas dari KUA biasanya menyuruh membaca ikrar yang dinamakan taklik talak, yaitu suatu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Dari isi taklik talak dapat diketahui bahwasanya apabila suami nantinya melanggar isi taklik talak, maka ini bisa dijadikan sebagai alasan istri untuk menggugat cerai suaminya. Perjanjian semacam

ini

menurut

Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

349


dan menurut Kompilasi Hukum Islam, boleh

suami atas istrinya terdiri dari:

dilaksanakan. Isi perjanjian tersebut pada

a. Nafkah. Setiap suami wajib memenuhi

dasarnya tidak bertentangan dengan hukum

nafkah bagi keluarganya sesuai dengan

positif dan Hukum Islam. Sekilas kita melihat

kesanggupannya. Namun dilarang pula

bahwa ikrar taklik talak ini sebagai bentuk

seorang

kesungguhan mempelai pria kepada mempelai

secara berlebihan karena mempunyai

wanita bahwa ia akan selalu mencintai

dampak negatif. Memberi nafkah kepada

istrinya dan berjanji akan melaksanakan

keluarganya merupakan tugas suci bagi

kewajibannya sebagai seorang suami dengan

seorang suami. Jadi memberi nafkah bagi

baik. Hal ini juga memberikan perlindungan

keluarga merupakan prioritas pertama

hukum bagi wanita karena mendapat jaminan

bagi seorang suami.

dari suaminya. Suatu

perkawinan

suami

memberikan

nafkah

b. Tempat Tinggal. Ulama menafsirkan menurut

hukum

bahwa

seorang

suami

mempunyai

positif di Indonesia yang juga diilhami dari

kewajiban

Hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk

istrinya secara layak dan sesuai dengan

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

kemampuannya.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

itulah seorang istri mampu sepenuhnya

Hendaknya kita sadar bahwa perkawinan

menempatkan diri sebagai pemimpin

bukan bertujuan hanya untuk sesaat saja.

rumah tangga.

Di dalam sebuah perkawinan terkandung

memberikan Di

papan

dalam

bagi rumah

Pengucapan shigat taklik talak selepas

hak dan kewajiban masing-masing, baik itu

akad

suami maupun istri. Suami sebagai kepala

masyarakat Indonesia yang akhirnya dengan

keluarga mempunyai kewajiban yang tidak

Keputusan MUI pada tanggal 23 Rabiul Akhir

ringan, diantaranya ia harus menyayangi

1417 H., bertepatan dengan 7 September

istri dan mampu memberikan nafkah lahir

1996, mengucapkan shigat taklik talak tidak

maupun batin. Nah, ikrar taklik talak pada

diperlukan lagi. Adapun alasan keputusan ini

dasarnya memberi jaminan atas terpenuhinya

dapat digambarkan sebagai berikut:

kewajiban suami ini. Memang ini untuk

a. bahwa materi shigat taklik talak pada

melindungi wanita, tapi apakah harus dengan

dasarnya telah dipenuhi dan tercantum

cara demikian.

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun

Secara

normatif,

seorang

nikah

masih

dipersoalkan

oleh

laki-laki

1974 tentang Perkawinan dan Undang-

yang menikah juga telah berjanji kepada

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Allah SWT untuk memperlakukan istrinya

Peradilan Agama

dengan baik, menjaga kemuliaan serta tidak

diganti dengan Undang-undang Nomor 3

menganiayanya. Apabila dirinci kewajiban

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

sebagaimana

telah


350

b. menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI),


perjajian taklik talak bukan merupakan

dapat dicabut kembali.” Dengan demikian

keharusan dalam setiap perkawinan (KHI

maka menurut KHI tersebut jelas menyebutkan

Pasal 46 Ayat (3)).

bahwa perjanjian taklik talak bukanlah suatu

c. bahwa konteks mengucapkan shigat taklik

keharusan bagi setiap muslim.

talak menurut sejarahnya adalah untuk

Adapun taklik talak yang berlaku di

melindungi hak-hak wanita, dimana waktu

Indonesia telah diatur sedemikian rupa dan

itu taklik talak belum ada dalam peraturan

untuk memudahkan pelaksanaannya telah

perundang-undangan perkawinan. Karena

disediakan teksnya yang berisikan syarat-

itu, setelah adanya aturan tentang itu

syarat tertulis dan PPN hanya menawarkan

dalam

kepada mempelai apakah dibacakan taklik

peraturan

perkawinan,

perundang-undangan

maka

mengucapkan

talak atau tidak. Bila dibacakan maka di

shigatnya tidak diperlukan lagi.

buku nikah akan dibubuhi tanda tangan

Di dalam fatwa yang ditandatangani oleh

suami sebagai bukti bahwa suami telah

Ketua MUI: Hasan Basri, Sekretaris MUI:

mengucapkan janji dihadapan istri. Bila suami

H. A. Nazri Adlani, dan Ketua Komisi Fatwa

tidak bersedia membaca taklik talak, maka

K.H. Ibrahim Hosen ini, disebutkan bahwa

teks taklik talak yang tersedia dicoret petugas

“Pengucapan sighat ta’liq talaq, yang menurut

sebagai tanda suami tidak membaca taklik

sejarahnya untuk melindungi hak-hak wanita

talak. Karena pembacaan taklik talak ini

(isteri) yang ketika itu belum ada peraturan

hanya anjuran, maka suami pun berhak untuk

perundang-undangan tentang hal tersebut,

tidak membacakannya di hadapan mempelai

sekarang ini pengucapan sighat ta’liq talaq

istri.

tidak diperlukan lagi. Untuk pembinaan ke arah pembentukan keluarga bahagia sudah di bentuk BP4 dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.23 Menurut KHI, perjanjian taklik talak bukan merupakan keharusan dalam setiap perkawinan. Hal ini kita dapat kita baca di dalam Pasal 46 Ayat (3), “Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi

22 Ibid., hlm. 340-341.

b.2. Pelanggaran Taklik Talak Sebagai Alasan Perceraian Pembahasan

mengenai

taklik

talak

sebagai alasan perceraian telah dibahas para ulama fiqih dalam berbagai kitab fiqih. Dalam pembahasan mengenai hal ini mereka ikhtilaf. Ada yang membolehkan dan ada pula yang menolaknya, ada yang pro dan ada pula yang kontra. Perbedaan tersebut sampai sekarang mewarnai perkembangan Hukum Islam.

351


Di antara yang membolehkan pun terdapat

jatuhnya talak suami kepada isteri apabila

dua pendapat. Ada yang membolehkan

dipenuhi syarat sebagai berikut:

secara mutlak dan ada yang membolehkan

a. Bahwa yang ditaklikkan itu adalah sesuatu

dengan syarat-syarat tertentu. Perbedaan

yang belum ada ketika taklik diucapkan

faham di antara mereka yang membolehkan,

tetapi dimungkinkan terjadi pada masa

pada dasarnya terletak pada bentuk sifat

yang akan datang.

dan sighat taklik talak yang bersangkutan.

b. Pada saat taklik talak diucapkan obyek

Yang membolehkan secara mutlak, mereka

taklik (isteri) sudah menjadi isteri sah bagi

membolehkan semua bentuk sighat taklik,

pengucap taklik.

baik yang bersifat syarthi maupun qasami,

c. Pada saat taklik talak diucapkan suami

yang bersifat umum maupun yang dikaitkan

isteri berada dalam majelis tersebut.26

dengan sesuatu. Sedang yang membolehkan

Fakta yuridis mengenai alasan perceraian

ialah sighat taklik yang bersifat syarthi, dan

sebagaimana yang tersebut dalam Pasal

sesuai dengan maksud tujuan hukum syar’i.24

39

Ayat

(2)

UU

Perkawinan

beserta

Ulama berbeda pendapat tentang jatuh

penjelasannya, maupun dalam Pasal 19

atau tidaknya talak dengan dua formulasi di

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

atas. Jumhur Ulama berpendapat bahwa dua

tidak disinggung mengenai taklik talak sebagai

bentuk taklik yang dikaitkan dengan talak/

alasan perceraian. Pembuat undang-undang

janji, apabila yang ditaklikkan terjadi maka

menganggap bahwa perceraian berdasarkan

talaknya jatuh. Sedangkan Ibn Hazm dan Ibn

penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang

Oayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa taklik

Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah

yang di dalamnya terkandung maksud sumpah

Nomor 9 Tahun 1975 telah cukup memadai,

(qasam) tidak berakibat jatuhnya talak, akan

sesuai dengan jiwa undang-undang tersebut

tetapi wajib membayar kifarat sumpah dan

yang antara lain menganut asas mempersukar

taklik yang di dalamnya terkandung syarat

terjadinya perceraian. Sehingga tidak perlu

yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak

lagi ditambah atau diperluas.

ketika terjadinya sesuatu yang disyaratkan, maka talak tersebut jatuh.25

Tinjauan Masalah Perceraian di Indonesia,

Muhammad Yusuf Musa mengemukakan pendapatnya

bahwa

taklik

M. Yahya Harahap dalam karyanya

talak

juga mengatakan demikian. Dinyatakan bahwa

yang

Undang-undang Perkawinan tidak menutup

diucapkan suami dapat membawa konsekuensi

perceraian. Pada saat yang bersamaan undang-

23 Anonim, Sighat Taklik Talak,…Mestikah di Ucapkan, http://jilbab.or.id/archives/78-sighat-takliktalakmestikah-di-ucapkan/, diakses pada tanggal 27 Maret 2013. 24 Mahmoud Syaltut, Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh, Terjemahan Ismuha, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hlm. 218-219. 25 Zakiyuddin Sya’ban, al-Ahkam al-Syar’iyah li af-Ahwal al-Syakhsiyah, al-Nahdah al-Arabiyah, Mesir, 1967, hlm. 442.


352

undang juga tidak membuka lebar-lebar pintu

b. taklik talak sebagai alasan perceraian telah

perceraian. Oleh karena itu jumlah perceraian

melembaga dalam Hukum Islam sejak

harus dibatasi. Apa yang diatur dalam

lama, sejak masa sahabat. Sebagian besar

aturan perundang-undangan dianggap cukup

ulama sepakat tentang sahnya dan sampai

memadai, mensejajari kebutuhan masyarakat.

sekarang diamalkan oleh kaum muslimin

Apalagi jika dilihat dari keluwesan Pasal

di berbagai penjuru dunia, khususnya di

19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Malaysia dan Indonesia.

Tahun 1975, dan dikaitkan dengan perluasan

c. substansi taklik talak yang telah ditetapkan

alasan “melalaikan kewajiban” sebagaimana

oleh Menteri Agama RI, dipandang

yang diatur dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-

telah cukup memadai, dipandang dari

undang Perkawinan. Alasan perceraian yang

asas Hukum Islam ataupun jiwa UU

kita miliki lebih dari cukup. Tidak perlu

Perkawinan.

ditambah, dan memang alasan perceraian

d. di Indonesia lembaga taklik talak secara

telah ditetapkan oleh undang-undang secara

yuridis

limitatif. Dilihat dari itu maka tidak ada alasan

zaman penjajahan Belanda, berdasarkan

yang dapat dipergunakan.27

Staatblaad 1882 Nomor 152 sampai

Namun bila dicermati dari fakta yang ada

formal

telah

berlaku

sejak

sekarang setelah merdeka menjelang

saat ini, nampak jelas bahwa perkara cerai

diundangkannya

gugat dengan alasan taklik talak yang diterima

Perkawinan bahkan sampai menjelang

oleh Pengadilan Agama mencapai jumlah

diundangkannya Undang-undang Nomor

yang tidak sedikit, mencapai puluhan ribu

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diganti

setiap tahunnya.

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Mengenai

sikap

Pengadilan

Undang-undang

Agama

2006. Sekalipun Staatblad 1882 Nomor

yang tampaknya telah membenarkan alasan

152 yang memberi landasan yuridis

perceraian di luar undang-undang dapat

berlakunya hukum taklik talak telah

dirumuskan beberapa hal:

dicabut dengan Undang-undang Nomor 7

a. taklik talak dari segi esensinya sebagai

Tahun 1989 pada saat sekarang ini dengan

perjanjian yang digantungkan kepada

diberlakukannya

syarat dengan tujuan utamanya melindungi

Islam melalui Instruksi Presiden Nomor

isteri dari kemudharatan karena tindakan

1 Tahun 1991 yang antara lain mengatur

sewenang-wenang

mempunyai

juga mengenai taklik talak maka taklik

landasan hukum yang kuat, yaitu dalil-

talak dapat dikategorikan sebagai hukum

dalil dari kitab suci Alquran dan Hadis.

tertulis.

26 Ibid.

suami,

Kompilasi

Hukum


353

Dalam praktik di Pengadilan Agama

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah

baik ia sebagai perjanjian atau pun alasan

dipanggil secara resmi dan patut untuk

perceraian,

datang menghadap di persidangan, tidak

maka

hakim

secara

tegas

mempertimbangkannya dalam putusannya. Hendaknya

hakim

mempertajam

upaya

dalam mengkonstatir, mengkualifisir maupun mengkonstituir

perkaranya,

sehingga

kecenderungan selama ini untuk menggiring atau mengarahkan perkara cerai gugat menjadi perkara taklik talak dapat dikurangi.

hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menyatakan syarat sighat taklik talak telah terpenuhi; 4. Menjatuhkan talak satu khul’i Tergugat (TERGUGAT)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya ketentuan-ketentuan mengenai hukum

terhadap

Penggugat

(PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

acara dapat dilaksanakan dengan benar, dan

5. Memerintahkan

ketentuan sebagaimana dikehendaki oleh

Pengadilan

Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

mengirimkan salinan putusan ini yang

Tahun 1989, yakni: Segala Penetapan dan

telah berkekuatan hukum tetap/BHT

Putusan Pengadilan, setelah memuat alasan-

kepada PPN/KUA KABUPATEN SOLOK

alasan

dan PPN/KUA Jambi, untuk dicatat dalam

atau

dasar-dasarnya,

juga

harus

memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-

kepada

Agama

Panitera

Solok

untuk

daftar yang disediakan untuk itu;

peraturan yang bersangkutan, dapat terpenuhi.

6. Membebankan kepada Penggugat untuk

Atas dasar ini pula bahwa taklik talak

membayar semua biaya yang timbul

sebagai alasan perceraian relevan dan dapat

dalam perkara ini sebesar Rp. 301.000,-

dibenarkan menurut hukum.28 Karena Pasal

(tiga ratus satu ribu rupiah);

116 huruf g Bab VI dalam Kompilasi Hukum

Jauh sebelumnya pada tahun 2010,

Islam dikatakan bahwa alasan perceraian

Pengadilan

adalah suami melanggar taklik talak.

memutus bahwa taklik talak sebagai alasan

Agama

Sibolga

juga

telah

Untuk memperkuat argumentasi taklik

perceraian, dalam putusannnya Nomor: 11/

talak sebagai salah satu alasan untuk

Pdt.G/2010/PA.SBG, yang menatakan dalam

mengajukan tuntutan perceraian, Pengadilan

amar putusan, bahwa:

Agama Solok dalam putusannya nomor

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Nomor: 13/Pdt.G/2012/PA Slk, dalam amar

2. Menyatakan syarat taklik talak telah

putusan, mengabulkan gugatan penggugat sebagai berikut:

terpenuhi; 3. Menyatakan jatuh talak satu khul’i

27 M. Yahya harahap, Tinjauan Masalah Perceraian di Indonesia, FH-UI, Jakarta, 1989, hlm. 4. 28 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Islam Perkawinan (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 153.


354

Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh

dirancang sebesar Rp. 441.000,- (Empat

Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).

4. Menghukum Penggugat untuk membayar

Berdasarkan beberapa contoh putusan

biaya perkara ini sebesar Rp 144.000,-

pengadilan di atas, taklik talak sebagai salah

(Seratus Empat Ribu Rupiah);

satu alasan untuk mengajukan tuntutan

Pengadilan

Agama

Painan

dalam

perceraian sudah diterapkan oleh hakim

putusannya Nomor: 21/Pdt.G/2011/PA.Pn.

dalam menjatuhkan putusan. Dengan begitu,

juga telah mengabulkan perceraian dengan

taklik talak sebagai salah satu alasan untuk

dasar taklik talak sebagai alasannya, dalam

mengajukan

amar putusan, disebutkan bahwa:

mendapat legitimasi hukum di Indonesia.

tuntutan

perceraian

sudah

a. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil

Dalam sistem hukum dunia, kompetensi

secara resmi dan patut untuk menghadap

perceraian sepenuhnya berada di tangan

di persidangan tidak hadir;

hakim. Pengadilan adalah satu-satunya forum

b. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

yang dapat memenuhi permohonan cerai dan mengesahkan pembubaran mahligai

c. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

perkawinan.

Walaupun

dalam

Hukum

Islam diketahui bahwa hakim sama sekali

d. Menetapkan jatuh talak satu khul’i Tergugat

(TERGUGAT)

Penggugat

(PENGGUGAT)

tidak mempunyai hak menjatuhkan talak

terhadap

terhadap istri dalam kondisi apapun. Islam

dengan

tidak mengekang wanita, tetapi memberi

iwadh Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

kesempatan untuk menuntut talak di hadapan

e. Memerintahkan

Pengadilan

hakim seandainya ia merasakan penderitaan

mengirimkan

yang sangat berat dan tidak bisa hidup dalam

salinan putusan ini setelah berkekuatan

naungan suami. Ia boleh meminta cerai

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

atas dasar penderitaan ini dan hakim harus

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat

membuktikan dan menyelidiki perkaranya.29

Agama

Painan

Panitera untuk

tinggal Penggugat dan Tergugat serta

Perceraian adalah hak pria, asalkan

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

ia berlaku secara wajar terhadap istrinya.

dilangsungkannya perkawinan Penggugat

Perilaku yang wajar dari seorang pria terhadap

dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar

isterinya ialah bahwa apabila ia berkehendak

yang disediakan untuk itu;

untuk hidup bersama isterinya, maka ia

f. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

harus

mengurusinya

dengan

sepatutnya,

menghormati hak-hak isterinya, dan berlaku

29 Ibrahim Muhammad al-Jamal, Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah (Fiqh Muslimah), Terjemahan Zaid Hussein al-Hamid, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, hlm. 311.

355


kasih sayang terhadapnya. Apabila tidak ada

tetapi tidak pula diceraikan. Apabila mereka

jalan baginya untuk meneruskan kehidupan

mengadu ke Pengadilan, mereka justru

bersama isterinya itu maka ia harus secara

disalahkan karena sulitnya Hakim Agama

sopan dan ramah menceraikannya.

mengabulkan gugatan perceraian dari mereka,

Kenyataan di lapangan terlihat banyaknya

padahal mereka benar-benar ditelantarkan oleh

perceraian yang disebabkan kelalaian suami

suaminya, kemudian banyak diantara mereka

terhadap

pengurusan,

yang murtad, dengan sendirinya putuslah

penghargaan

nikah dengan suaminya. Oleh karena itu pada

terhadap wanita.30 Dalam hal inilah tampak

tahun 1916, untuk membebaskan perempuan

akan fungsi taklik talak yang mengikat

dari laki-laki yang tidak bertanggungjawab,

pertanggungjawaban

atas usul beliau di daerah Minangkabau

isteri

pemberian

dalam

nafkah,

hal dan

suami

terhadap

isterinya. Dari satu sisi suami akan lebih konsisten dan bertanggungjawab terhadap

diberlakukan taklik talak.31 Mahmoud

Syaltout

dalam

buku

kelangsungan rumah tangga dan di sisi lain

Perbandingan Mazhab menjelaskan bahwa

isteri akan lebih dihargai. Pelanggaran suami

para ahli Hukum Islam berpendapat bahwa

terhadap hal-hal yang termaktub dalam sighat

perjanjian taklik talak adalah jalan terbaik

taklik talak sudah merupakan alasan bagi istri

dalam melindungi kaum wanita dari perbuatan

untuk mengajukan keberatan dan menuntut

tidak baik dari pihak suami. Sekiranya

dijatuhkannya talak. Walau masih terdapat

seorang suami telah mengadakan perjanjian

beberapa pendapat yang kontradiktif terhadap

taklik talak, ketika akad nikah dilaksanakan

keberadaan taklik saat ini, namun pengaruhnya

dan bentuk perjanjian itu telah disepakati

terhadap penghargaan terhadap wanita dalam

bersama, maka perjanjian taklik talak itu

rumah tangga lebih besar.

dianggap sah untuk semua bentuk taklik. Amrullah,

Apabila suami melanggar perjanjian yang

lembaga taklik talak dapat menolong wanita

telah disepakati itu maka isteri dapat meminta

dari perbuatan kesewenang-wenangan laki-

cerai kepada hakim yang telah ditunjuk oleh

laki. Sebagaimana dahulu banyak terjadi di

pihak yang berwenang.32 Untuk itulah maka

daerah Minangkabau, banyak perempuan

sesuai dan menurut kemaslahatan bagi suami

yang terkatung-katung, tidak pernah bergaul

maupun isteri, eksistensi taklik talak sangatlah

dan tidak pernah diberi nafkah oleh suami,

penting.33 Perceraian yang wajar dan normal

Menurut

Abdul

Karim

30 Victor Situmorang, Kedudukan Wanita di Mata Hukum, PT Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 10. 31 Hamka, Tafsir al-Azhar Juz V, Panji Masyarakat, Jakarta, 1981, hlm. 71. 32 Daniel S. Lev, Islamic Court in Indonesia, Peradilan Agama Islam di Indonesia, Terjemahan H. Zaini Ahmad Noeh, PT. Intermasa, Jakarta, 1986, hlm. 4. 33 Murtadha Muthahhari, The Rights of Women in Islam, Terjemahan M. Hashem, Penerbit Pustaka, Bandung, 1997, hlm. 197.


356

ibarat suatu kelahiran yang normal, yang

dilanggar oleh suami tersebut sesuai bunyi

berlangsung sendirinya secara normal, tetapi

dari taklik talak yang ada. Hal ini berdasarkan

perceraian dari seorang suami yang tidak

argumentasi bahwa taklik talak itu adalah

mau melaksanakan kewajibannya dan tidak

sebuah perjanjian yang telah disepakati

mau pula menceraikan isterinya ibarat suatu

bersama baik oleh suami ataupun oleh istri.

kelahiran yang tidak alami dan tidak normal, dimana diperlukan seorang dokter atau ahli

Simpulan Perjanjian

bedah (hakim). Sesuai dengan pernyataan ikrar dari suami,

perkawinan

diatur

dalam

Kompilasi Hukum Islam, walau dengan

apabila suami melanggar ikrarnya tersebut,

teks

maka pelanggaran tersebut dapat dijadikan

unsur yang sama dengan perjanjian dalam

alasan oleh istri untuk mengajukan tuntutan

KUHPerdata adalah merupakan perjanjian

perceraian kepada pengadilan agama. Hakim

pada umumnya. Namun demikian, dalam

akan

perceraian

perjanjian taklik talak mempunyai perbedaan

apabila ternyata gugatan pihak istri beralasan

dengan perjanjian pada umumnya dalam hal

dan terbukti. Apabila memperhatikan bentuk

tertutupnya kemungkinan kedua belah pihak

taklik talak di atas dapat dipahami bahwa

untuk membubarkan kesepakatan tersebut

maksud yang dikandungnya amat baik dan

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46 ayat

positif kepastian hukumnya, yaitu melindungi

(3) KHI yang menyatakan bahwa perjanjian

istri dari kesewenang-wenangan suami dalam

taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib

memenuhi kewajibannya yang merupakan

diadakan pada setiap perkawinan. Akan tetapi

hak-hak


memberikan

istri

yang

keputusan

harus

diterimanya.

Sesuai dengan ajaran Islam, seorang suami

yang

berbeda

mempunyai

unsur-

dapat dicabut kembali.

mempunyai kewajiban memelihara istrinya

Implikasi hukum yang dapat ditimbulkan

dengan sebaik-baiknya, berarti hak istri adalah

adalah apabila suami melanggar ikrar taklik

memperoleh pemeliharaan sebaik baiknya

talak tersebut, maka itu dapat dikategorikan

dari suaminya.

sebagai

pelanggaran,

dan

pelanggaran

apabila

tersebut dapat dijadikan alasan oleh istri

ditinjau dari hukum perjanjian, merupakan

untuk mengajukan tuntutan perceraian kepada

sebuah perjanjian yang apabila dilanggar

pengadilan agama. Apabila memperhatikan

menimbulkan

yaitu

bentuk taklik talak di atas dapat dipahami

suami telah melakukan perbuatan ingkar janji

bahwa maksud yang dikandungnya amat

atau wanprestasi, sehingga menurut penulis si

baik dan positif kepastian hukumnya, yaitu

istri dapat menggugat si suami ke pengadilan

melindungi istri dari kesewenang-wenangan

negeri untuk menuntut hak-haknya yang telah

suami

Keberadaan

taklik

konsekuensi

talak

yuridis

dalam

memenuhi

kewajibannya


357

yang merupakan hak-hak istri yang harus diterimanya.

sangat besar dalam pelanggaran terhadap

Saran/rekomendasi yang dapat diberikan adalah

Mengingat implikasi hukum yang terjadi

bahwa

talak

suami benar-benar memahami isi dari taklik

jaminan

talak dan tidak hanya sekedar diucapkan

perlindungan hukum bagi istri dari tindakan

demi formalitas dalam rangkaian acara ijab

kesewenang-wenangan suami. Oleh karena

qabul suatu perkawinan. Begitu juga kepada

itu maka perlu payung hukum yang kuat dan

para wali atau pegawai pencatat perkawinan

jelas. Pengaturan taklik talak diharapkan tidak

atau pembantu pegawai pencatat perkawinan

hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

(penghulu)

dan Peraturan Menteri Agama saja, melainkan

pemahaman yang jelas saat penyampaian

harus juga diatur secara tegas dalam Undang-

nasehat atau tausyiah setelah pembacaan

undang Perkawinan yang menyatakan bahwa

sighat taklik.

merupakan

keberadaan

salah

satu

taklik

taklik talak, maka diharapkan kepada para

bentuk

harus

lebih

memberikan

taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA Buku A. Fuad Said, 1994, Perceraian Menurut

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja,

Hukum Islam, Pustaka al-Husna,

1981, Hukum Perkawinan Menurut

Jakarta.

Hukum

Abdul Aziz Dahlan (Ed), 2000, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid I, PT. Ichtiar Baru Abdul Rachmad Budiono, 2003, Peradilan dan

Indonesia,

Hukum

Bayumedia

Islam

di

Publishing,

Malang. Abu Zakariya Muhammad ibn Abdullah Ibn Araby, 2000, Ahkam al-Qu’an Juz II, Dar al- Ma’rifah, Beriut. Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

Undang-undang

Perkawinan dan Hukum Perdata/ BW, Hidakarya Agung, Jakarta. Cholil Mansyur, 1994, Sosiologi Masyarakat

van Hoeve, Jakarta. Agama

Islam,

Kota dan Desa, Usaha Nasional, Surabaya. Daniel S. Lev, 1986, Islamic Court in Indonesia, Peradilan Agama Islam di Indonesia, Terjemahan H. Zaini Ahmad Noeh, PT. Intermasa, Jakarta. Hamka, 1981, Tafsir al-Azhar Juz V, Panji Masyarakat, Jakarta. Ibrahim Muhammad al-Jamal, 1995, Fiqh al-Mar’ah

al-Muslimah

(Fiqh


358

Muslimah), Terjemahan Zaid Hussein

al-Syakhsiyah, al-Nahdah al-Arabiyah,

al-Hamid, Pustaka Amani, Jakarta.

Mesir.

Johnny Ibrahim, 2010, Teori dan Metodologi Penelitian

Hukum

Normatif,

Jurnal Khoiruddin Nasution, 2008, Menjamin Hak

Bayumedia Publishing, Malang. M. Yahya harahap, 1989, Tinjauan Masalah

Perempuan dengan Taklik Talak

Perceraian di Indonesia, FH-UI,

dan Perjanjian Perkawinan, Jurnal

Jakarta.

UNISIA, Vol. XXXI No. 70.

Mahmoud Syaltut, 1978, Perbandingan Mazhab

Dalam

Masalah

Fiqh,

Artikel Internet Anonim,

Sighat

Taklik

Talak,…

Terjemahan Ismuha, Bulan Bintang,

Mestikah di Ucapkan, http://jilbab.

Jakarta.

o r. i d / a r c h i v e s / 7 8 - s i g h a t - t a k l i k -

Mohd. Idris Ramulyo, 1996, Hukum Islam Perkawinan (Suatu Analisis Dari

talakmestikah-di-ucapkan/.

Undang-undang No.1 Tahun 1974

Peraturan Perundang-undangan

dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Aksara, Jakarta.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Muhammad

Jawad

Mughniyah,

2001,

al-fiqh ala al-Madzahib al-khamsah, Terjemahann

Masykur

A.B.,

Afif

Muhammad dan Idrus Al-Kaff, Fiqih

Perkawinan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang

Nomor

3 Tahun

2006

Lima Madzhab, Lentera, Jakarta,.

tentang Perubahan Atas Undang-

Murtadha Muthahhari, 1997, The Rights

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

of Women in Islam, Terjemahan M. Hashem, Penerbit Pustaka, Bandung. Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. Perikatan, Mandar Maju, Bandung. Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, Fiqih Munakahat 1, Pustaka Setia, Bandung. Situmorang,

1988,

Kedudukan

Wanita di Mata Hukum, PT Bina Aksara, Jakarta. Zakiyuddin

Sya’ban,

al-Syar’iyah

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.

Purwahid Patrik, 1999, Dasar-Dasar Hukum

Victor

Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang

Pelaksanaan

Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor: 13/

1967, li

al-Ahkam af-Ahwal

Pdt.G/2012/PA Slk.

359


Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953. Islamic Family Law of State of Selangor, Enactment 2003. The Code of Personal Status 1957-1958 (Qanûn al- Akhwâl al-Syakhsîyah).

Qanûn al-Akhwâl al- Syaksîyah Syria Nomor 59 Tahun 1953. Undang-undang Yaman Utara Tahun 1978 (Qanûn al-Usrah). Lebanon Law on Family Rights 1917-1962. Family Code of Somalia Nomor 23 Tahun 1975.

KEDUDUKAN TAKLIK TALAK DALAM PERKAWINAN ISLAM DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN

Recommend Documents