Universitas Indo Global Mandiri Palembang
Ketentuan Perkuliahan Nama Mata Kuliah: Pendidikan Kewarganegaraan Bobot SKS Semester
: 2 (1:1) : Genap
Sistem Penilaian: Kehadiran 10%
Tugas 20% Kuiz 10% UTS 30% UAS 30%
Manfaat Mata Kuliah Manfaat yang diperoleh setelah menempuh mata
kuliah ini, mahasiswa dapat membentuk kecakapan partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global, menjadikan warga masyarakat yang baik dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat sejahtera dan demokratis.
Menghasilkan mahasiswa yang berpikiran
komprehensif, analitis, kritis dan bertindak demokratis (menjadi warga bangsa yang mudah dipimpin tetapi sulit untuk dikendalikan, mudah diperintah tetapi sulit untuk diperbudak), mengembangkan kultur demokrasi yaitu: kebebasan, persamaan, kemerdekaan, toleransi, kemampuan menahan diri, kemampuan melakukan dialog, kemampuan mengambil keputusan, serta kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan politik kemasyarakatan
Mampu membentuk mahasiswa menjadi warga negara
yang baik dan bertanggung jawab melalui penanaman moral dan keterampilan sosial sehingga kelak mereka mampu memahami dan memecahkan persoalanpersoalan aktual kewarganegaraan.
UUD 1945 Amandemen adalah perubahan resmi dokumen resmi atau
catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada konstitusi sebuah negara (amandemen konstitusional). Konstitusional merupakan prinsip-prinsip dasar politik serta hukum yang mencangkup struktur , prosedur, serta kewenangan/hak serta kewajiban. Karena itu, konstitusional sangat berhubungan erat dengan amandemen karena bertujuan untuk memperbaiki suatu catatan/dokumen penting suatu negara yang mencangkup bentuk, struktur, prosedur, agar lebih baik dari sebelumnya.
Amendment = Perubahan, tetapi bukan dalam pengertian
pergantian UUD 1945 diubah karena: • Lemahnya checks and balances pada institusi-institusi ketatanegaraan. • Executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dengan hak prerogatif dan kekuasaan legislatif • Pengaturan yang terlampau fleksibel (vide: pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen) • Terbatasnya pengaturan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusiWewenang Mekanisme mengubah UUD 1945
Menurut bab XVI Pasal 37 UUD 1945 mekanismenya :
(1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. (3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. (5) Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.
1. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Pertama UUD 1945, adalah perubahan pertama pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999. • SU MPR 14-21 Oktober 1999 • Terdiri dari 9 pasal: Ps. 5; Ps. 7 ;Ps.9; Ps.13; Ps.14; Ps.15; Ps.17; Ps.20 ;Ps.21. • Inti perubahan: Pergeseran kekuasaan presiden yang dipandang terlampau kuat.
2. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua UUD 1945, adalah perubahan kedua pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000. • SU MPR 7-8 Agustus 2000 • Inti Perubahan: Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Perubahan Kedua menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut: 1. Pasal 18, 2. Pasal 18A, 3. Pasal 18B,4. Pasal 19, 5. Pasal 20, 6. Pasal 20A, 7. Pasal 22A, 8. Pasal 22B 9. BAB IXA WILAYAH NEGARA 1. Pasal 25E 10. 10 BAB X WARGA NEGARA DAN PENDUDUK 1. Pasal 26 2. Pasal 27 11. 11 BAB XA HAK ASASI MANUSIA 1. Pasal 28A, 2. Pasal 28B,3. Pasal 28C,4. Pasal 28D, 5. Pasal 28E, 6. Pasal 28F, 7. Pasal 28G, 8. Pasal 28H, 9. Pasal 28 I, 10. Pasal 28J 12. BAB XII PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA 1. Pasal 30 13. BAB XV BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN 1. Pasal 36A ,2. Pasal 36B, 3. Pasal 36C
3. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 Perubahan UUD 1945, adalah perubahan ketiga pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 tanggal 1-9 November 2001.Perubahan Ketiga, disahkan 10 November 2001 Inti Perubahan: Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman Perubahan Ketiga menyempurnakan dan menambahkan pasal-pasal berikut: 1. Pasal 1, 2. Pasal 3, 3. Pasal 6, 4. Pasal 6A, 5. Pasal 7A, 6. Pasal 7B, 7. Pasal 7C, 8. Pasal 8, 9. Pasal 11, 10. Pasal 17 11. BAB VIIA DEWAN PERWAKILAN DAERAH 1. Pasal 22C, 2. Pasal 22D 12. BAB VIIB PEMILIHAN UMUM 1. Pasal 22E 2. Pasal 23, 3. Pasal 23A, 4. Pasal 23C 13. BAB VIIIA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 1. Pasal 23E, 2. Pasal 23F, 3. Pasal 23G ,14. Pasal 24, 15. Pasal 24A, 16. Pasal 24B, 17. Pasal 24C
4. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat UUD 1945, adalah perubahan keempat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai hasil Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2002 tanggal 1-11 Agustus 2002. Perubahan Keempat, disahkan 10 Agustus 2002 • Perubahan 2 Bab dan 13 Pasal: Ps. 2; Ps. 6A ; Ps.8 ; Ps. 11 ; Ps.16 ; Ps.23B ; Ps.23D ; Ps.24 ; Ps. 31 ; Ps.32 ; Bab XIV, Ps. 33 ; Ps.34 ; Ps.37. • Inti Perubahan: DPD sebagai bagian MPR, Penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraansosial, perubahan UUD.
Demokrasi Demokrasi adalah sebuah pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat.Begitulah pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi juga adalah adalah bentuk pemerintahan politik dimana kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία – (dēmokratía) "kekuasaan rakyat", yang dibentuk dari kata δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (Kratos) "kekuasaan", merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara kota Yunani Kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM.
Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan
(memperbincangkan) tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan yang dilandasi oleh nilainilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu.
Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di
dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Sedang demokrasi adalah keputusan berdasarkan suara terbanyak. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia ingini. Jadi masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu.
DEMOKRASI DI INDONESIA Di Indonesia periodesasi sejarah politiknya dibagi menjadi 3,
yaitu : a. Masa republik Indonesia I ( 1945-1959 ) Demokrasi yang digunakan adalah demokrasi parlementer : hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam politik Indonesia. seperti lembaga perwakilan rakyat memainkan pertanan yang sangat penting, akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi sangat tinggi, pemilu 1955 sangat demokratis, dll. b. Masa republik Indonesia II ( 1959- 1965 ) Demokrasi yang digunakan adalah demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin presiden menjadi sangat berkuasa dan menjadi diktator. Apa yang disebut demokrasi adalah perwujudan kehendakmpresiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya instusi yangpaling berkuasa.
c. Masa republik Indonesia III ( 1965- 1998 )
Demokrasi yang digunakan adalah demokrasi pancasila, tidak ada perubahan yang berarti. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi,rekruitmen politik tertutup, pemilu masih sangat jauh dari demokratis, masyarakat belum dapat menikmati basic human right. d. Masa 1998- sekarang Era reformasi, pemerintahan menunjukan lebih akuntabel dibandingkan dengan sebelumnya. Era ini adalah babak baru bagi Indonesia.
Ciri-ciri demokrasi Pancasila:
- Bersumber dari Pancasila - Menggunakan Pancasila sebagai dasar Keuntungan demokrasi pancasila: - Kesetaraan antara warga negara terjamin. - Dapat memenui kepentingan umum. - Pluralisme - Dijamin hak-hak dasar manusia.
Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai
seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan. HAM Berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1 Contoh hak asasi manusia (HAM): • Hak untuk hidup. • Hak untuk memperoleh pendidikan. • Hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain. • Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. • Hak untuk mendapatkan pekerjaan.
Hukum Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas
rangkaian kekuasaan kelembagaan. dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan lingkungan peraturan atau tindakan militer. filsuf Aristotle menyatakan bahwa "Sebuah supremasi hukum akan jauh lebih baik dari pada dibandingkan dengan peraturan tirani yang merajalela."
Identitas Nasional Indonesia Identitas berarti ciri-ciri, sifat-sifat khas yang melekat pada
suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikkannya serta membedakannya dengan hal-hal lain. Nasional berasal dari kata nasion yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas sosio-kultural tertentu yang memiliki semangat, citacita, tujuan serta ideologi bersama.Jadi, Identitas Nasional Indonesia adalah ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. dentitas Nasional Indonesia meliputi segenap yang dimiliki bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain seperti kondisi geografis, sumber kekayaan alam Indonesia, demografi atau kependudukan Indonesia, ideolgi dan agama, politik negara, ekonomi, dan pertahanan keamanan.
Konstitusi
Konstitusi (Latin constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara - biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis .
Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat
aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum, istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya.
Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak
kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Untuk melihat konstitusi pemerintahan negara tertentu, lihat daftar konstitusi nasional. Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut.
Masyarakat Madani Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris
dikenal dengan istilah civil society pertama kali dikemukan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah societies civilis yang identik dengan negara. Dalam perkembangannya istilah civil society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang terutama bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat.
Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk
masyarakat madani yang pada dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokrasi dan agamis/religius.
Dalam kaitannya pembentukan masyarakat madani di
Indonesia, maka warga negara Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang : cerdas, demokratis, religius dengan bercirikan imtak, kritis argumentatif, dan kreatif, berfikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat Bhineka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab,
memilih calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi mass media secara kritis dan objektif, berani tampil dan kemasyarakatan secara
profesionalis, berani dan mampu menjadi saksi, memiliki pengertian kesejagatan, mampu dan mau silih asah-asih-asuh antara sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, mengenal citacita Indonesia di masa mendatang dan sebagainya.
Karakteristik masyarakat madani adalah sebagai
berikut : 1. Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasikan kepada publik.
2. Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan
prinsip-prinsip demokrasi sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang lain.
Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan
pilar-pilar demokrasi yang meliputi : (1)Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) (2)Pers yang bebas (3)Supremasi hukum (4)Perguruan Tinggi (5) Partai politik
3. Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima
pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang/kelompok lain.
4. Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima
kenyataan mayarakat yang majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. 5. Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian yang proporsiaonal antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu terhadap lingkungannya.
6. Partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang
benar-benar bersih dari rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang bertanggungjawab. 7. Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.
Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan
masyarakat madani di Indonesia diantaranya : 1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata 2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat 3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter 4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja yang terbatas 5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar 6. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi
KEWARGANEGARAAN Pengertian Bangsa & Negara Bangsa : org-org yg memiliki kesamaan asal
keturunan, adat, bahasa, & sejarah berpemerintahan sendiri. Bangsa : kumpulan manusia yg biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi Bangsa /nation: sejumlah org yg dipersatukan oleh beberapa unsur & persamaan cita2 serta kerinduan utk hidup bernegara
Unsur Pembentuk Bangsa Kondisi objektif (bahasa, agama, sejarah, letak geografis yg sama) 2. Unsur subjektif (kehendak & tujuan bersama utk membentuk suatu negara) 1.
Unsur terbentuknya suatu bangsa : 1. Hasrat untuk mencapai kesatuan; 2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan; 3. Hasrat untuk mencapai keaslian & keikhlasan 4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa
DEFINISI TENTANG NEGARA Penduduk (semua org yg berdomisili dan menyatakan
diri ingin bersatu) Wilayah (batas teritorial yg jelas atas darat, laut, dan udara) Pemerintah (organisasi utama yg bertindak menyelenggarakan kekuasaan, fungsi-fungsi & kebijakan mencapai tujuan) Kedaulatan (supremasi wewenang secara merdeka dan bebas dari dominasi negara lain & negara memperoleh pengakuan dunia internasional)
Max Weber : Negara : suatu masyarakat yg mempunyai monopali dlm penggunaan kekerasan fisik secara sah dlm suatu negara Harold j. Laski: Negara: suatu masyarakat yg diintegrasikan krn mempunyai wewenang yg bersifat memaksa & yg secara sah lebih agung dari pada individu/klmpk yg merupakan bagian dari masyarakat. George Jellinek: Negara: organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yg telah berkediaman di wilayah tertentu
SIFAT HAKIKAT NEGARA Memaksa Monopoli Mencakup semua/wadah
FUNGSI NEGARA 1. Fungsi pertahanan & keamanan 2. Fungsi pengaturan & ketertiban 3. Fungsi kesejahteraan & kemakmuran 4. Fungsi keadilan menurut hak & kewajiban
PENDUDUK & WARGA NEGARA Penduduk (pasal 26 ayat 2 UUD’45):
warga negara Indonesia & org asing yg bertempat tinggal di Indonesia Warga Negara (pasal 26 yat 1 UUD’45): Org-org bangsa Indonesia asli dan org-org bangsa lain yg disahkan dng UU No.62 th 1958 ttg Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa : WNI adalah org-org yg berdasarkan perundang-undangan yg berlaku sejak Proklamasi 17 Agst 1945 sdh menjadi WNI
PENDUDUK & BUKAN PENDUDUK Penduduk : org-org yg memiliki domisili/tempat
tinggal tetap di wilayah negara itu, yg dapat dibedakan warga negara dng WNA Bukan penduduk: org-org yg tinggal dlm negara
bersifat sementara sesuai dengan visa yg diberikan oleh negara (kantor imigrasi) yg bersangkutan
KEWARGANEGARAAN INDONESIA DASAR HUKUM : UU No. 12 thn 2006 tentang Kewarganegaraan RI, yg
terdiri dari 8 Bab dan 46 pasal Sebelumnya UU No. 62 thn 1958 UU No. 3 thn 1976
AZAS KEWARGANEGARAAN 1. Ius Soli (Azas Kelahiran) penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang. 2. Ius Sanguinis (Azas Keturunan) azas pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah/keturunan 3. Azas Perkawinan status kewarganegaraan dpt dilihat dari sisi perkawinan yg memiliki azas kesatuan hukum/persamaan derajat 4. Naturalisasi (pewarganegaraan) Seseorang yg dpt menggunakan hak opsi/memilih/mengajukan kehendak utk menjadi warga negara karena memiliki keistimewaan
AZAS YG DIANUT DALAM UU NO.12 THN 2006 Azas Kewarganegaraan Umum :
Ius soli, Ius sanguinis, & campuran
PROBLEM KEWARGANEGARAAN 1. Apatride: seseorang yg tdk memiliki kewarganegaraan manapun 2. Bipatride: seseorang yg memiliki kewarganegaraan rangkap 3. Multipatride : seseorang yg memiliki dua/lebih kewarganegaraan
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA UUD 1945 UU No.39 thn 1999 tentang HAM KEWAJIBAN WARGA NEGARA a. Menjunjung hukum dan pemerintahan b. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara c. Menghormati hak azasi org lain d. Tunduk pd pembatasan yg ditetapkan UU utk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan org lain e. Ikut serta dlm usaha pertahanan dan keamanan negara f. Mengikuti pendidikan dasar
Daftar Negara dengan Sistem Asas Kewarganegaraan Ius - Yordania Sanguinis : - Brunei Darussalam - Belanda - Spanyol - India - Korea Selatan - Italia - Sebia - Polandia - Jepang - Rusia - Lebanon - Portugal - Hongaria - Turki - Yunani - Filipina - Belgia - Jerman - Bulgaria - Inggris - Republik Ceko - Irlandia - Kroasia - Finlandia - Estonia - Islandia - China - Malaysia
Daftar Negara dengan Sistem Asas Kewarganegaraan Ius Soli : - Argentina - Brazil - Jamaika - Kanada - Meksiko - Amerika Serikat - Venezuela - Panama - Peru - Uruguay - Chili - Ekuador - Fiji
- Grenada - Guatemala - Kosta Rika - Guyana - Jamaika - Kamboja - Kolombia - El Salvador - Pakistan - Nikaragua - Paraguay - Lesotho - Banglades
Tugas Mata kuliah Kewarganegaraan Membuat artikel ilmiah Tema : Peran warga negara dalam Perkembangan Pembangunan
Perekonomian Bangsa Indonesia Hak dan kewajiban warga negara dalam mencapai kemajuan pembangunan nasional Model pengembangan perekonomian nasional menuju Indonesia yang sejahtera Pelaksanaan pembangunan nasional yang bersih dari korupsi dan ketidakadilan dll Artikel/Opini diketik 1 spasi, minimal 3 halaman, huruf 12, arial/ TNR. Artikel dikirim ke email :
[email protected] Artikel dikirim paling lambat sebelum semesteran Cantumkan Identitas Nama, NPM, Fakultas, Prodi
