PENGARUH LINGKUNGAN PENGENDALIAN, PENILAIAN RISIKO, KEGIATAN PENGENDALIAN, INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN PEMANTAUAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU, INSPEKTORAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BINTAN Ulvi Anindya Putri 110462201037 Dosen Pembimbing: Myrna Sofia, SE, M.Si Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang, Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan. Responden dalam penelitian ini adalah auditor. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 53 responden dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 48 responden. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kuesioner dan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, analisa regresi berganda, analisa korelasi pearson, uji F, uji t serta koefisien determinasi. Dari hasil penelitian diperoleh kegiatan pengendalian dan pemantauan berpengaruh signifikan terhadap kualitas
laporan
keuangan
Pemerintah
Daerah.
Sedangkan
lingkungan
pengendalian, penilaian risiko dan informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah.
Kata kunci: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi Dan Komunikasi, Pemantauan, Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
A.
LATAR BELAKANG Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemahaman
mengenai pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah berdasarkan karakteristik laporan keuangan agar bisa menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan handal sehinga bisa menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance) menuju tercapainya pemerintahan yang bersih (clean goverment). Laporan keuangan disajikan secara wajar berdasrkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pedoman penyusunan laporan keuangan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Menurut Bastian (2014:18), audit atas hal yang berkaitan dengan keuangan mencakup penentuan apakah informasi keuangan telah disajikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, entitas yang diaudit telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan keuangan tertentu, sistem pengendalian internal instansi tersebut baik terhadap laporan keuangan maupun terhadap pengamanan kekayaannya telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2014:319), Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, yaitu : keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
B.
TINJAUAN PUSTAKA
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah setidak-
tidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan (Yuliani dkk, 2010). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah : Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: 1).
Relevan
2).
Andal
3).
Dapat Dibandingkan
4).
Dapat dipahami Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunujukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan : 1).
Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2).
Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
3).
Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4).
Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5).
Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6).
Menyediakan informasi mengenai posisi perubahan keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Sistem Pengendalian Internal Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 “Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Unsur-unsur SPIP terdiri sebagai berikut : 1).
Lingkungan pengendalian
2).
Penilaian risiko
3).
Kegiatan pengendalian
4).
Informasi dan komunikasi
5).
Pemantauan Menurut Bastian (2014:260-261), dalam memperoleh pemahaman atas
struktur pengendalian internal, auditor menggunakan tiga macam prosedur audit, yaitu : 1).
Mewawancarai personel dinas/instansi yang berkaitan dengan unsur struktur pengendalian.
2).
Melakukan inspeksi terhadap dokumen dan catatan.
3).
Melakukan pengamatan atas kegiatan organisasi.
SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 1.
Lingkungan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Internal dalam lingkungan kerjanya.
2.
Penilaian Risiko Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemeritah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peratutan perundang-undangan.
3.
Kegiatan Pengendalian Pimpinan
Instansi
pemerintah
wajib
menyelenggarakan
kegiatan
pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dari sifat dan tugas dan fungsi yang bersangkutan. 4.
Informasi dan Komunikasi Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif.
5.
Pemantauan Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Internal.
C.
METODOLOGI PENELITIAN Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah
kuesioner dan studi pustaka. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang berupa pernyataan yang harus diisi oleh responden. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan atau studi literatur dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji serta menelaah literatur berupa buku-buku (text book), peraturan perundangundangan, artikel, situs web dan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki
hubungan dengan masalah yang diteliti. Metode analisisnya menggunakan bantuan aplikasi SPSS 21. 1.
Populasi dan Sampel
a.
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:115).
b.
Sampel adalah bagian dari jumlah maupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Ketika peneliti melakukan penarikan sampel, peneliti tentunya merasa tertarik dalam mengestimasi satu atau lebih nilai-nilai populasi atau menguji satu atau lebih hipotesis statistik (Ikhsan, 2010:118). Teknik pengambilan sampelnya menggunakan Sampling Jenuh.
2.
Uji Validitas dan Uji Reabilitas
a.
Menurut Suharsimi (2006:168) dalam Sunyoto (2011:69), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahigan sesuatu instrument.
b.
Menurut Suharsimi (2006) dalam Sunyoto (2011:70), reabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik.
3.
Uji Asumsi Klasik
a.
Uji Normalitas Menurut (Priyatno, 2010:71), uji normalitas digunakan untuk mengetahui
apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Jika analisis menggunakan metode parametik, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal.
b.
Uji Multikolinearitas Menurut (Ghozali, 2013:105), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji
apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 0,10. c.
Uji Heteroskedatisitas Menurut (Priyatno, 2010:83-84), heteroskedastisitas adalah keadaan di mana
terjadi ketidaksamaan varian dan residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi.
4.
Analisa regresi linier berganda Menurut Priyatno (2010:61), Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari
variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan
variabel
dependen
apakah
masing-masing
variabel
independen
berhubungan positif atau negatif. Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e
5.
Pengujian Hipotesis
a.
Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen :
Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), Pemantauan (X5) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Tingkat signifikan menggunakan 0,05 (α = 5%).
b.
Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t) Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel
independen : Lingkungan Pengendalian (X1), Penilaian Risiko (X2), Kegiatan Pengendalian (X3), Informasi dan Komunikasi (X4), Pemantauan (X5) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Tingkat signifikan menggunakan 0,05 (α = 5%). c.
Uji Koefisien Determinasi Menurut (Priyatno, 2010:66), Koefisien ini menunjukkan seberapa besar
persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variai variabel dependen. R2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikit pun persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikit pun variasi variabel dependen.
D.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengujian Validitas Uji validitas digunakan untuk mengukur valid dan tidak validnya suatu kuesioner. Keusioner dikatakan valid jika kuesioner mampu mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menentukan valid tidaknya kuesioner apabila Corrected Item Total Correlation > r tabel (n-2). Pengujian validitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Hasil Pengujian Validitas Variabel X1 Pertanyaan Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7
Corrected ItemTotal Correlation
r tabel
Keterangan
0,592 0,312 0,755 0,674 0,613 0,532 0,710
0,2845 0,2845 0,2845 0,2845 0,2845 0,2845 0,2845
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Hasil Pengujian Validitas Variabel X2 Pertanyaan
Corrected ItemTotal Correlation
r tabel
Keterangan
Item 1
0,462
0,2845
Valid
Item 2 Item 3 Item 4 Item 5
0,553 0,656 0,337 0,411
0,2845 0,2845 0,2845 0,2845
Valid Valid Valid Valid
Hasil Pengujian Validitas Variabel X3 Pertanyaan
Corrected ItemTotal Correlation
r tabel
Keterangan
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6 Item 7 Item 8
0,512 0,559 0,465 0,511 0,809 0,707 0,738 0,718
0,2845 0,2845 0,2845 0,2845 0,2845 0,2845 0,2845 0,2845
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Hasil Pengujian Validitas Variabel X4 Pertanyaan
Corrected ItemTotal Correlation
r tabel
Keterangan
Item 1 Item 2 Item 3
0,800 0,672 0,590
0,2845 0,2845 0,2845
Valid Valid Valid
Hasil Pengujian Validitas Variabel X5 Pertanyaan
Corrected ItemTotal Correlation
r tabel
Keterangan
Item 1 Item 2 Item 3
0,446 0,416 0,523
0,2845 0,2845 0,2845
Valid Valid Valid
Hasil Pengujian Validitas Variabel Y Pertanyaan
Corrected ItemTotal Correlation
r tabel
Keterangan
Item 1 Item 2 Item 3 Item 4 Item 5 Item 6
0,710 0,499 0,758 0,792 0,723 0,725
0,2845 0,2845 0,2845 0,2845 0,2845 0,2845
Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Item 7 Item 8 Item 9 Item 10 Item 11 Item 12
0,687 0,779 0,643 0,781 0,674 0,781
0,2845 0,2845 0,2845 0,2845 0,2845 0,2845
Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Item 13
0,465
0,2845
Valid
Pengujian Reabilitas Suatu alat pengukur dikatakan reliabel bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Jadi, alat yang reliabel secara konsisten memberikan hasil ukuran yang sama. Metode uji reliabilitas dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode Cronbach’s alpha. Menurut Priyatno (2010:30), pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas sebagai berikut: Cronbach’s alpha < 0,6
= Reliabilitas buruk
Cronbach’s alpha 0,6 - 0,79 = Reliabilitas diterima Cronbach’s alpha 0,8
= Reliabilitas baik
Hasil Uji Reliabilitas No. 1 2 3 4 5 6
Variabel Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Kegiatan Pengendalian Informasi dan Komunikasi Pemantauan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Cronbach’s Alpha 0,841 0,721 0,865 0,823 0,650
Keterangan Reliabilitas Baik Reliabilitas Diterima Reliabilitas Baik Reliabilitas Baik Reliabilitas Diterima
0,921
Reliabilitas Baik
UJI ASUMSI KLASIK a.
Uji Normalitas Data Uji normalitas harus dilakukan sebelum data yang digunakan dalam
penelitian diuji lebih lanjut. Dalam pembahasan ini akan digunakan uji Lilliefors dengan melihat nilai pada One-Sample Kolmogorov-Smirnov. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05 (Priyatno, 2010:71).
Hasil pengujian Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
X1
X2
X3
X4
X5
Y
Unstand ardized Residual
N
48
Normal Parametersa, b
Mean Std.
48
48
48
48
48
48
29,9167 22,2708 33,2708 12,6250 13,7500 60,4375
,000000 0
2,84218 2,27605 3,55946 1,39337 1,43660 4,92456
Deviation
3,75694 874
Most
Absolute
,146
,260
,223
,319
,329
,203
,125
Extreme
Positive
,146
,257
,223
,319
,201
,177
,068
Differences Negative
-,091
-,260
-,092
-,181
-,329
-,203
-,125
Kolmogorov-Smirnov
1,010
1,800
1,544
2,210
2,277
1,405
,867
,259
,003
,017
,000
,000
,039
,440
Z Asymp. Sig. (2-tailed)
b.
Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF).
Hasil Uji Multikolinearitas Collinearity Statistics Model 1
Tolerance
VIF
(Constant) X1
,470
2,127
X2
,962
1,039
X3
,370
2,703
X4
,481
2,079
X5
,878
1,139
Cara untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolineritas dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Jika nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013:105). c.
Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya
ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Jika signifikansi < 0,05 artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan metode Spearman’s Rho.
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas dengan Metode Spearman’s Rho
Correlations X1
X2
X3
X4
X5
Unstandardize d Residual
1,000
-,166
,675**
,597**
,282
,071
.
,260
,000
,000
,052
,630
48
48
48
48
48
48
-,166
1,000
-,118
-,139
-,022
,010
,260
.
,425
,344
,879
,944
48
48
48
48
48
48
,675**
-,118
1,000
,690**
,279
,146
,000
,425
.
,000
,055
,322
48
48
48
48
48
48
,597**
-,139
,690**
1,000
,348*
,154
,000
,344
,000
.
,015
,297
48
48
48
48
48
48
Correlation Coefficient
,282
-,022
,279
,348*
1,000
,071
Sig. (2-tailed)
,052
,879
,055
,015
.
,631
48
48
48
48
48
48
Unstanda Correlation Coefficient
,071
,010
,146
,154
,071
1,000
rdized
Sig. (2-tailed)
,630
,944
,322
,297
,631
.
Residual
N
48
48
48
48
48
48
Correlation Coefficient X1
N
S
Correlation Coefficient
P E
Sig. (2-tailed)
X2
Sig. (2-tailed)
A
N
R
Correlation Coefficient
M
X3
A
Sig. (2-tailed) N
N Correlation Coefficient
' S
X4
Sig. (2-tailed) N
R H
X5
O
N
Selain dengan metode Spearman’s Rho uji heteroskedatisitas dapat juga dilihat dengan melihat penyebaran titik-titik pada gambar Scattterplot untuk melihat grafik Scattterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Hasilnya diperoleh seperti gambar dibawah ini:
d.
Analisa Korelasi Pearson Hasil Pengujian Analisa Korelasi Pearson Correlations X1 Pearson Correlation
X1
X2
X3
X4
X5
Y
1
X2
X3
X4
-,190
,711**
,583**
,250
-,063
,195
,000
,000
,086
,672
48 1
48 -,125 ,398 48 1
48 -,122 ,410 48 ,699** ,000 48 1
48 -,024 ,869 48 ,301* ,038 48 ,335* ,020 48 1
48 -,037 ,801 48 -,230 ,115 48 ,059 ,693 48 ,464** ,001 48 1
Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N
48 -,190 ,195 48 ,711** ,000 48 ,583** ,000 48 ,250 ,086 48 -,063
48 -,125 ,398 48 -,122 ,410 48 -,024 ,869 48 -,037
48 ,699** ,000 48 ,301* ,038 48 -,230
,672
,801
48
48
X5
Y
48 ,335* ,020 48 ,059
48 ,464**
,115
,693
,001
48
48
48
48
Dari output diatas dapat diketahui nilai korelasi pearson antara variabel lingkungan pengendalian dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar -0,063. Nilai korelasi pearson antara variabel penilaian risiko dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar -0,037. Nilai korelasi pearson antara variabel kegiatan pengendalian dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar -0,230. Nilai korelasi pearson antara informasi dan komunikasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,059. Nilai korelasi pearson antara variabel pemantauan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,464.
e.
Analisis Regresi Linier Berganda Hasil Koefisien Regresi Berganda
Model
Unstandardized Coefficients B (Constant)
1
Standardized Coefficients
Std. Error
t
Sig.
Beta
50,367
10,174
4,950
,000
X1
,182
,297
,105
,613
,543
X2
-,117
,260
-,054
-,449
,655
X3
-,923
,268
-,667
-3,449
,001
X4
,970
,600
,274
1,617
,113
X5
1,868
,431
,545
4,338
,000
Y= 50,367 + 0,182X1 - 0,117X2 - 0,923X3 + 0,970X4 + 1,868X5 + e
f.
Pengujian Secara Simultan (Uji F) Hasil Pengujian Hipotesis Uji F ANOVAa Model
1
Sum of Squares
df
Mean Square
Regression
476,423
5
95,285
Residual
663,389
42
15,795
Total
1139,813
F
Sig.
6,033
,000b
47 b
Berdasarkan output ANOVA pada F hitung sebesar 5,893 dan Karena F hitung > F tabel (6,033 > 2,44), maka H0 ditolak artinya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
g.
Pengujian Secara Parsial (Uji t)
Hasil Pengujian Hipotesis Uji t Model
Unstandardized Coefficients B (Constant)
a).
Standardized Coefficients
Std. Error
50,367
10,174
X1
,182
,297
X2
-,117
X3 X4
t
Sig.
Beta 4,950
,000
,105
,613
,543
,260
-,054
-,449
,655
-,923
,268
-,667
-3,449
,001
,970
,600
,274
1,617
,113
X5 1,868 ,431 ,545 4,338 ,000 a Berdasarkan output coefficient pada variabel X1 (lingkungan pengendalian) diperoleh angka t hitung sebesar 0,613 dan -t tabel (n-k-1 = 48-5-1) sebesar 2,01808.
b).
Berdasarkan output coefficienta pada variabel X2 (penilaian risiko) diperoleh angka t hitung sebesar -0,449 dan -t tabel (n-k-1 = 48-5-1) sebesar 2,01808.
c).
Berdasarkan output coefficienta pada variabel X3 (kegiatan pengendalian) diperoleh angka t hitung sebesar -3,449 dan -t tabel (n-k-1 = 48-5-1) sebesar 2,01808.
d).
Berdasarkan output coefficeienta pada variabel X4 (informasi dan komunikasi) diperoleh angka t hitung sebesar 1,617 dan - t tabel (n-k-1 = 48-5-1) sebesar 2,01808.
e).
Berdasarkan output coefficeienta pada variabel X5 (pemantauan) diperoleh angka t hitung sebesar 4,338 dan t tabel (n-k-1 = 48-5-1) sebesar 2,01808.
h.
Uji Koefisien Determinasi Hasil Pengujian Koefisien Detreminasi Model
R
1
,647a
R Square ,418
Adjusted R Square ,349
Std. Error of the Estimate 3,97429
Berdasarkan output pada Model Summary diperoleh angka Adjusted R Square sebesar 0,349 atau 34,9% , hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan sebesar 34,9%.
Sedangkan sisanya sebesar 65,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, pemahaman akuntansi, peran audit internal dan faktor-faktor lainnya.
PEMBAHASAN 1).
Pengaruh Lingkungan Pengendalian Terhadap
Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan Hasil analisa data yang dilakukan dengan program SPSS Versi 21 diperoleh hasil korelasi pearson variabel lingkungan pengendalian dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar -0,063. Hubungan antara lingkungan pengendalian dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sangat rendah. Hasil koefisien regresi berganda variabel lingkungan pengendalian sebesar 0,182 artinya jika lingkungan pengendalian mengalami kenaikan satu satuan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,182 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Sedangkan hasil pengujian hipotesis uji t variabel X1 (lingkungan pengendalian) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,613 dan - t tabel (n-k-1 = 48 -5-1) sebesar 2,01808. Karena nilai -t hitung < -t tabel (0,613 < 2,01808 ), artinya secara parsial lingkungan pengendalian tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan. Diperkuat dengan tingkat probabilitas signifikan besar dari 0,05 yaitu 0,543.
2).
Pengaruh Penilaian Risiko Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan Nilai korelasi pearson antara variabel penilaian risiko dengan kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah sebesar -0,037. Nilai korelasi berada pada range 0,00 - 0,199, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara penilaian risiko dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat rendah. Hasil koefisien regresi berganda variabel penilaian risiko sebesar -0,117 artinya jika penilaian risiko mengalami kenaikan satu satuan maka akan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,117 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Dari hasil pengujian regresi berganda diperoleh nilai output coefficienta pada variabel X2 (penilaian risiko) diperoleh angka t hitung sebesar -0,449 dan - t tabel (n-k-1 = 48-5-1) sebesar 2,01808. Karena nilai t hitung < t tabel (0,449 < 2,01808), maka H0 diterima artinya secara parsial penilaian risiko tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan. Diperkuat dengan tingkat probabilitas signifikan besar dari 0,05 yaitu 0,655.
3).
Pengaruh Kegiatan Pengendalian Terhadap Kualitas Keuangan Laporan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan Nilai korelasi pearson antara variabel kegiatan pengendalian dengan kualitas
laporan keuangan pemerintah daerah sebesar -0,230. Nilai korelasi berada pada range 0,20 – 0,399, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kegiatan pengendalian dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah rendah. Nilai korelasi negatif artinya terjadi hubungan negatif, Hasil koefisien regresi berganda variabel kegiatan pengendalian sebesar -0,923 artinya jika kegiatan
pengendalian mengalami kenaikan satu satuan maka akan menurunkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan sebesar 0,923 dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap. Berdasarkan output coefficienta pada variabel X3 (kegiatan pengendalian) diperoleh angka t hitung sebesar -3,449 dan -t tabel (n-k-1 = 48-5-1) sebesar 2,01808. Karena nilai t hitung > t tabel (-3,449 > 2,01808), maka Ha diterima artinya secara parsial kegiatan pengendalian berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan. Dengan tingkat probabilitas signifikan kecil dari 0,05 yaitu 0,001.
4).
Pengaruh Informasi dan Komunikasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan Nilai analisis korelasi pearson antara sebesar 0,059. Nilai korelasi berada
pada range 0,00 - 0,199, maka dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel informasi dan komunikasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah rendah. Hubungan antara variabel informasi dan komunikasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah positif, artinya semakin baik informasi dan komunikasi yang terjalin maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Hasil koefisien regresi berganda variabel X4 (informasi dan komunikasi) sebesar 0,970 artinya jika informasi dan komunikasi ditingkatkan antara auditor maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,970 dengan asumsi variabel lain tetap. Berdasarkan output coefficeienta pada variabel X4 (informasi dan komunikasi) diperoleh angka t hitung sebesar 1,617 dan -t tabel (n-k-1 = 48-5-1) sebesar 2,01808. Karena nilai t hitung < t tabel (1,617 < 2,01808), maka H0 diterima artinya secara parsial informasi dan komunikasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan
Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan. Dengan tingkat probabilitas signifikan besar dari 0,05 yaitu 0,113.
5).
Pengaruh
Pemantauan
Terhadap
Kualitas
Laporan
Keuangan
Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan Nilai korelasi pearson antara variabel pemantauan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,464. Nilai korelasi berada pada range 0,40 – 0,599, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pemantauan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah sedang. Nilai korelasi positif artinya terjadi hubungan positif, yaitu jika pemantauan ditingkatkan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Koefisien regresi berganda variabel X5 (pemantauan) sebesar 1,868 artinya jika pemantauan dalam proses auditor ditingkatkan maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 1,868 dengan asumsi variabel lain tetap. Berdasarkan output coefficeienta pada variabel X5 (pemantauan) diperoleh angka t hitung sebesar 4,338 dan t tabel (n-k-1 = 48-5-1) sebesar 2,01808. Karena nilai t hitung > t tabel (4,338 > 2,01808), maka Ha diterima artinya secara parsial pemantauan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan. Dengan tingkat probabilitas signifikan kecil dari 0,05 yaitu 0,000.
6).
Pengaruh Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan Terhadap Kualitas Laporan Keuanagan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Daerah
Provinsi
Kepulauan
Riau,
Inspektorat
Daerah
Kota
Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan Berdasarkan output ANOVAb pada F hitung sebesar 6,033 dan Karena F hitung > F tabel (6,033 > 2,44), maka H0 ditolak artinya lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan. Berdasarkan output pada Model Summary diperoleh angka Adjusted R square (R2) sebesar 0,349 atau 34,9% , hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan sebesar 34,9%. Sedangkan sisanya sebesar 65,1% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknoligi, pemahaman akuntansi, peran internal audit dan faktor-faktor lainnya.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Dari hasil analisa data dengan menggunakan SPSS Versi 21 pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 1).
Variabel
X1 (Lingkungan Pengendalian) tidak berpengaruh terhadap
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan. 2).
Variabel X2 (Penilaian Risiko) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
3).
Variabel X3 (Kegiatan Pengendalian) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan. 4).
Variabel X4 (Informasi Dan Komunikasi) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
5).
Variabel X5 (Pemantauan) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan.
6).
Variabel X1 (Lingkungan Pengendalian), Variabel X2 (Penilaian Risiko), Variabel X3 (Kegiatan Pengendalian), Variabel X4 (Informasi Dan Komunikasi) dan Variabel X5 (Pemantauan) berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan. Dengan persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan sebesar 34,9%.
Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: 1).
Berdasakan hasil penelitian dari kelima variabel independen, kegiatan pengendalian dan pemantauan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan begitu Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan agar lebih menitikberatkan pada lingkungan pengendalian, penilaian risiko serta informasi dan komunikasi agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas tinggi.
Pemerintah dapat melakukan pengkajian ulang mengenai laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 2).
Untuk dapat meningkatkan laporan keuangan pemerintah pada Inspekorat Daerah
Provinsi
Kepualauan
Riau,
Inspektorat
Daerah
Kota
Tanjungpinang dan Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan tentram, meningkatkan informasi dan komunikasi secara up to date, meningkatkan kegiatan sistem pengendalian internal dengan mempertimbangkan pelimpahan tugas secara sistematis ke sejumlah orang agar dapat meminimalkan tingkat kecurangan. 3).
Penelitian ini hanya terbatas pada sistem pengendalian internal saja, untuk peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain seperti sistem pengawasan, kualitas sumber daya manusia, pemahaman akuntansi dan pemanfaatan teknologi. Serta dapat menggunakan metode seperti wawancara langsung dan observasi lapangan dan lain-lain.
DAFTAR PUSTAKA Armando, Gerry. 2013. Pengaruh Sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Bukitinggi). Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Bastian, Indra. 2014. Audit Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat. Depitasari. Ekawati, Rika, Kharlina . W. Christina, Yunita. 2014. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang. Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Herawati, Tuti. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur). STIE STEMBI. Vol. XI, No.1.ISSN : 1693-4482.
Ikhsan, Arfan. 2008. Metodologi Penelitian Akuntansi Keperilakuan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat. Juwita, Rukmi. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi Politeknik Pos Indonesia, Vol 12, No. 2. ISSN 1411-514X. Nurillah, As Syifa dan Muid, Dul. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Empiris pada SKPD Kota Depok). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. Vol.3, No.2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Mengenai Sistem Pengendalian Intern. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Mengenai Standar Akuntansi Pemerintah.
Permendagri No. 13 Tahun 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisa Statistika Data dengan SPSS. Yogyakarta: MediaKom. Sugiyono. 2014. METODE PENELITIAN BISNIS (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta. Sukmana, Wawan dan Anggarsari, Lia.2009. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi ,Vol. 4, No.1. Sunyoto, Danang. 2011. Metodologi Penelitian untuk Ekonomi. Cetakan 1. Yogyakarta: CAPS. Tony, Triyulianto. 2008. Sisitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bersama kita bisa menyongsong masa depan BPKP yang Lebih Cerah. Bulletin Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. Vol.1, No.2, 24 Oktober 2008.
Windiastuti, Ruri. 2013. Pengaruh Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada DPPKAD Bandung). Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama. Yuliani, Safrida. Nadirsyah. Bakar, Usman. 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala. Vol. 3, No. 2.
