TUP NIHIL

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan Oleh

17/SOP-PTY/04/2014 23 APRIL 2014 01 MEI 2014 KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

SOP PENGAJUAN SPM GUP/TUP NIHIL Dasar Hukum :

Klasifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya

1. S2 Hukum

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

4. S1 Ekonomi - Akuntansi

2. S2 Ekonomi - Manajemen 3. Profesi Akuntansi

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. SOP Perencanaan Anggaran 2. SOP Revisi Anggaran

Peralatan komputer, jaringan internet, dan buku-buku referensi

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pertanggungjawaban GUP/TUP NIHIL tidak terealisasi

PELAKSANA NO

AKTIVITAS

BENDAHARA PENGELUARAN

KPA

PPK

MUTU BAKU PPSPM

KPPN

1 Menerima dan menguji tagihan dari pihak ke-3

2 Menyampaikan tagihan pihak ke-3 untuk dibayarkan

Tidak

PERSYARATAN / PERLENGKAPAN

WAKTU

OUTPUT

Surat Tagihan

10 menit

Surat perintah bayar (spby)

Surat tagihan dan Surat perintah bayar (spby)

15 menit

Bukti pembayaran, SSP, SSBP (sisa UP dan TUP)

Ya 3 Mengumpulkan dan merekap bukti pembayaran serta dokumen terkait sampai dengan batasan tertentu (GUP terbatas sisa UP ; TUP maksimal jumlah TUP yang disetujui KPPN)

Bukti pembayaran, spby, SSP, SSBP (sisa UP dan TUP) dan dokumen pendukung yang terkait

1 hari

Daftar Rincian Pembayaran

Bukti pembayaran, spby, SSP, SSBP (untuk sisa UP dan TUP), Daftar Rincian Pembayaran, dan dokumen pendukung yang terkait

3 jam

SPP GUP/TUP NIHIL dan Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP)

SPP GUP/TUP NIHIL, DRPP, Bukti pembayaran, spby, SSP,, SSBP ((untuk sisa UP dan TUP), dan dokumen pendukung yang terkait

3 jam

SPM GUP/TUP NIHIL yang telah diterbitkan

SPM GUP/TUP NIHIL, adk, SPP GUP/TUP NIHIL, DRPP, Bukti pembayaran, spby, SSP, SSBP (untuk sisa UP dan TUP), dan dokumen pendukung p g yang y g terkait

30 menit

SPM GUP/TUP NIHIL , adk, beserta kelengkapan yang telah disiapkan

SPM GUP/TUP NIHIL, adk, SSP, SSBP (untuk sisa UP dan TUP), dan dokumen pendukung yang terkait

1 hari

SPM GUP/TUP NIHIL yang telah disetujui

8 Mengambil SP2D ke KPPN

KIPS, tanda terima untuk pengambilan SP2d

1 jam

SP2D GUP/TUP NIHIL

9 Mengarsipkan SP2D dengan berkas pendukungnya

SP2D GUP/TUP NIHIL, SPM GUP/TUP NIHIL, adk, SPP GUP/TUP NIHIL, DRPP, Bukti pembayaran, spby, SSP, SSBP (untuk sisa UP dan TUP), dan dokumen pendukung yang terkait

2 jam

Tersimpannya SP2D beserta dokumen kelengkapan terkait

Tidak

4 Menyampaikan permintaan pengajuan GUP/TUP NIHIL kepada PPK

Ya

5 Menyampaikan SPP GUP/TUP NIHIL kepada PPSPM

Tidak

Ya

6 Mempersiapkan pengajuan SPM GUP/TUP NIHIL

Tidak 7 Mengajukan SPM GUP/TUP NIHIL beserta kelengkapannya ke KPPN

Ya




SOP PERENCANAAN ANGGARAN Dasar Hukum :



1. S2 Ekonomi - Manajemen 2. S1 Ekonomi - Akuntansi 3. S1 Tekhnik Informatika

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan :




Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka semua kegiatan operasional kantor tidak bisa berjalan

MUTU BAKU

PELAKSANA NO

AKTIVITAS

Panitera/ Sekretaris

Operator RKA-KL

BIRO PERENCANAAN MA-RI

DEPKEU

PERSYARATAN / WAKTU PERLENGKAPAN

OUTPUT

1

Melakukan Rapat Koordinasi dalam Rangka Sinkronisasi dan pemantapan penyusunan RKA-KL dengan Masing-masing Unit Kerja dan Satker di Lingkungan g g Peradilan Umum Se-DIY dan Pengadilan Tingkat Banding.

Rencana Strategik dan Program Kerja

3 Hari

Usulan Rencana Anggaran

2

Membuat Usulan RKAKL berupa Survey harga barang,penawaran harga,TOR dan RAB

1. Matrik Reinstra 5 Tahun 2. SBU (Standar Biaya Umum) 3. Penawaran Harga dari Rekanan.

7 Hari

1.RKA-KL SPTJM 4.RAB

1.RKA-KL 2. SPTJM 3.TOR 4.RAB 5.ADK

3 jam

Persetujuan RKA-KL RKA KL dokumen pendukung


2 Hari

RKA-KL Pagu Sementara

tidak

2. 3.TOR 5.ADK

3

Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran

4

Penyusunan RKAKL ( Pagu Sementara ) di Biro Perencanaan MARI

5

Penelaahan Anggaran ke Ditjen Anggaran Dep.Keu di Jakarta ( Pagu Definitif)


2 Hari

RKA-KL Pagu Definitif

6

Menerima Hasil Pagu Definitif dari Mahkamah Agung RI

Lembar Data Pagu Definitif

1 Jam

Diterimannya Pagu Definitif

6

Penyusunan Kembali RKA-KL untuk disesuaikan dengan Pagu definitif yang diterima MARI berdasarkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) yang telah ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR

1.RKA-KL 2 SPTJM 2. 3.TOR 4.RAB 5.ADK

2 Hari

RKA-KL Pagu Definitif yang telah disesuaikan

7

Persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran

RKA-KL Pagu Definitif yang telah disesuaikan

3 Jam

RKA-KL Pagu Definitif yang telah disesuaikan yang y g telah disetujui j KPA

RKA-KL Pagu Definitif yang telah disesuaikan yang telah disetujui KPA

1 Hari

Diterimanya RKA-KL yang telah disesuaikan oleh Biro Perencanaan

Undangan dari Kanwil Anggaran

4 jam

DIPA

ya

tidak

tidak

8

Penyerahan Kembali Pagu definitif ke Biro Perencanaan MA-RI ya

9

Penerimaan DIPA di Kantor Gubernur DIY




SOP LAPORAN SISTEM AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN WILAYAH(SAPPAW) 03 Dasar Hukum :



1. S2 Ekonomi - Manajemen 2. S1 Ekonomi - Akuntansi 3. S1 Tekhnik Informatika





Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Laporan Keuangan Wilayah Tidak tersusun Dengan Baik

PELAKSANA NO

AKTIVITAS

Operator SAPPAW

Operator Kanwil DJPB

Operator SIMAK-BMN Wilayah

MUTU BAKU Operator SAPPA-E1

PERSYARATAN / WAKTU PERLENGKAPAN

OUTPUT

1

Mengumpulkan Data SAKPA dari 6 Satker ( P Pengadilan dil N Negerii d dan P Pengadilan dil Ti Tinggii Se-DIY)

ADK dari 6 Satker ((Pengadilan e gad a Negeri ege dan Pengadilan Tinggi Se-DIY)

2H Harii

Laporan Keuangan Bulanan u a a ya yang g be belum u direkonsiliasi dengan Kanwil DJPB

2

Menerima ADK Pengiriman Data dari Aplikasi SIMAK BMN Wilayah dari Sub Bag Umum.

1. ADK dari Aplikasi SIMAKBMN Wilayah 2. Neraca SIMAK BMN Wilayah.

3 jam

Laporan Keuangan Bulanan yang belum direkonsiliasi dengan Kanwil DJPB

3

Melakukan Rekonsiliasi Untuk Menyamakan data dengan Kanwil DJPB

ADK P Pengiriman ii dari Aplikasi SAPPAW

1 Hari

1. Hasil Rekonsiliasi antara data UAPPAW dengan data Kanwil DJPB

ADK aplikasi SAPPAW

1 Jam

1. Hasil Rekonsiliasi antara data UAPPAW dengan data Kanwil DJPB yang telah sama

3 Jam

1. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)Wilayah 2. Laporan Keuangan Bulanan yang telah direkonsiliasi dengan Kanwil DJPB

tidak sama

Sama

4

Menerima Hasil Rekonsiliasi Wilayah dari Kanwil DJPB via E-mail

Mengirim Laporan Keuangan Wilayah Triwulanan ke Kanwil DJPB

1. Hasil Rekonsiliasi antara data UAPPAW dengan data Kanwil DJPB 2. Laporan Keuangan Bulanan berupa hardcopy

Mengirim Laporan Keuangan Ke UAPPAE1

1. Berita Acara R k Rekonsiliasi ili i (BAR)Wilayah dan Hasil Rekonsiliasi dengan Kanwil DJPB 2. Laporan Keuangan Wilayah yang telah direkonsiliasi dengan Kanwil DJPB

2 jam

Tanda Terima Laporan Keuangan (Hardcopy) yang telah direkonsiliasi dengan KPPN dari Korwil/UAPPAW

7

Membuat CaLK (Catatan Atas Laporan Keuangan ) Wilayah setiap Semester 1 dan Semester 2

Laporan Keuangan Wilayah Semester/Tahunan dari Aplikasi SAPPAW Semester/Tahunan dari Aplikasi SAKPA

8 Hari

CaLK (Catatan Atas Laporan Keuangan) Semester 1 dan Tahunan-Wilayah

8

Mengirimkan dan mengarsipkan CaLK (Catatan Atas Laporan Keuangan) Wilayah setiap Semester 1 dan Tahunan ke UAPPA-E1

CaLK-W (Catatan Atas Laporan p Keuangan Wilayah) Semester 1 dan Tahunan

Arsip CaLK-W ((Catatan Atas 3 jam Laporan Keuangan Wilayah) Semester 1 dan Tahunan

5

6




SOP PENGAJUAN REMUNERASI Dasar Hukum :


1 SK KMA No : 071/KMA/SK/V/2008 2 SK KMA No : 069/KMA/SK/2009

1 2 3 4

S2 Ekonomi - Manajemen Profesi Akuntansi S1 Ekonomi - Akuntansi S1 Hukum

Keterkaitan :


1 SOP Kepegawaian


Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pencairan remunerasi berikutnya tertunda

MUTU BAKU

PELAKSANA NO

AKTIVITAS

OPERATOR LRA

PEGAWAI


PPSPM

PPK

KPA

KETUA

1 Membuat daftar nominatif remunerasi berdasarkan rekapitulasi daftar hadir dan rekapitulasi daftar absensi dari sub.bag.kepegawaian beserta data pendukung. 2 Koreksi daftar permintaan remunerasi beserta data pendukungnya oleh bendahara pengeluaran.

tidak

PERSYARATAN / WAKTU OUTPUT PERLENGKAPAN Rekap daftar hadir 2 jam Daftar permintaan dan rekap absensi remunerasi dan data dari pendukungnnya sub.bag.kepegawa ian

Daftar permintaan remunerasi dan data pendukungnnya

1 jam

Daftar permintaan remunerasi dan data pendukungnnya yang telah ditanda tangan bendahara

Daftar permintaan remunerasi dan data pendukungnnya yang telah ditanda tangan bendahara

1 jam

Daftar permintaan remunerasi dan data pendukungnnya yang telah di paraf PPSPM

Daftar permintaan 3 Jam remunerasi dan data pendukungnnya yang telah di paraf PPSPM

Daftar permintaan remunerasi dan data pendukungnnya yang telah ditanda tangan seluruh karyawan.

Daftar permintaan 1 Jam remunerasi dan data pendukungnnya yang telah ditanda tangan seluruh k Daftar permintaan 1 Jam remunerasi dan data pendukungnnya yang telah diparaf PPK

Daftar permintaan remunerasi dan data pendukungnnya yang telah diparaf PPK

ya 3 Koreksi daftar permintaan remunerasi beserta data pendukungnya oleh PPSPM

tidak

ya 4 Penandatanganan daftar tanda terima remunerasi oleh pegawai yang menerima remunerasi

5 Koreksi daftar tanda terima remunerasi beserta data pendukungnya oleh PPK

tidak

ya 6 Koreksi daftar tanda terima remunerasi beserta data pendukungnya oleh KPA

tidak

ya 7 Koreksi daftar tanda terima remunerasi beserta data pendukungnya oleh Ketua

8 Mengkoordinir permintaan remunerasi dari Pengadilan Negeri Sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta 9 Mengirim dan mengarsipkan permintaan remunerasi dari satker sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Yogykarta ke Biro Keuangan MARI melalui Pos/ Tiki

Daftar permintaan 1 Jam dan tidak remunerasi data pendukungnnya yang telah diparaf ya KPA

Daftar permintaan remunerasi dan data pendukungnnya yang telah diparaf KPA

Daftar permintaan remunerasi dan data pendukungnnya yang telah diparaf KETUA

Daftar permitaan remunerasi beserta data pendukungnya

2 jam

Daftar permitaan remunerasi beserta data pendukungnya yang sudah dikoreksi

Daftar permitaan remunerasi beserta data pendukungnya yang telah dikoreksi

1 jam

Arsip Dokumen




SOP REALISASI ANGGARAN DIPA 03 DAN DIPA 01 Dasar Hukum :


1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan : 1 2 3 4 5 6

1 2 3 4

S2 Ekonomi - Manajemen Profesi Akuntansi S1 Ekonomi - Akuntansi S1 Hukum


SOP Perencanaan Anggaran SOP Revisi Anggaran SOP Pengajuan SPM GUP/TUB SOP Pengajuan SPM GUP/TUB Nihil SOP Pengajuan SPM UP/TUB SOP Belanja Pegawai

Peralatan komputer, komputer jaringan internet internet, dan buku-buku buku buku referensi

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perencanaan tidak maksimal

MUTU BAKU

PELAKSANA NO

AKTIVITAS

1

Menginput DIPA, Pengiriman Backup KOMDANAS

2

Menginput data realisasi manual dari bendahara pengeluaran pada Tabel LRA Manual KOMDANAS

3

Cetak Laporan Realisasi Anggaran dari Aplikasi KOMDANAS

OPERATOR LRA


PPSPM

PPK

PERSYARATAN / WAKTU OUTPUT PERLENGKAPAN DIPA,Revisi DIPA, Revisi DIPA, 2 Jam Inputan DIPA dan Backup Backup SAKPA SAKPA ke KOMDANAS yang telah di telah Sukses rekonsiliasi

KPA

Revisi DIPA, SAKPA ke

tidak

Rekapitulasi data manual realisasi dari bendahara pengeluaran

3 Jm

Inputan rekapitulasi data manual realisasi dari bendahara pengeluaran

LRA Manual dan LRA SAKPA telah sama.

1 Jam

LRA

LRA Manual dan LRA SAKPA telah sama.

1 Jam

Laporan Realisasi Penyerapan yang telah disetujui PPSPM

Laporan Realisasi Anggaran telah diteliti oleh PPSPM

1 Jam

Laporan Realisasi Penyerapan yang telah disetujui PPK

Laporan Realisasi Anggaran telah diteliti oleh PPSPM dan PPK.

1 Jam

Laporan Realisasi Anggaran yang telah ditanda tangan KPA .

Laporan Realisasi Anggaran yang telah ditanda tangan KPA .

1 jam

Arsip Dokumen

ya 4

Menyampaikan hasil cetak Laporan Realisasi Anggaran ke PPSPM untuk diteliti.

tidak

ya 5

Menyampaikan hasil cetak Laporan Realisasi Anggaran ke PPK diteliti.

tidak

ya 6

Menyerahkan hasil cetak Laporan Realisasi Anggaran ke KPA untuk ditanda tangan.

tidak

ya 7

Menyimpan dan mengarsipkan

22/SOP-PTY/04/2014

Nomor SOP

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Tanggal Pembuatan

-

Tanggal Revisi

Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon Bantul, gy Daerah Istimewa Yogyakarta

23 APRIL 2014

01 MEI 2014

Tanggal gg Efektif

KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Disahkan Oleh

SOP LAPORAN SISTEM AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (SAKPA) DIPA 01 & DIPA 03 Dasar Hukum :


1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 210/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

1. 2. 3. 4.

2. Perdirjen Perbendaharaan No PER-57/PB/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

S2 Ekonomi - Manajemen, S1 Hukum S1 Ekonomi - Akuntansi S1 MIPA - Statistika S1 Teknik Informatika

Keterkaitan :


1. SOP Perencanaan Anggaran


2. SOP Revisi Anggaran 3. SOP Realisasi Anggaran 4. SOP Pengadaan Barang Milik Negara (BMN) Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Laporan Keuangan tidak akan tersusun dengan baik PELAKSANA NO

AKTIVITAS

MUTU BAKU PERSYARATAN / PERLENGKAPAN

WAKTU

Menginput DIPA, Revisi DIPA, SPP, SPM, SP2D, SSBP, SSPB, bukti 1 setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan ke dalam Aplikasi SAKPA

DIPA, Revisi DIPA, SPP, SPM, SP2D, SSBP, SSPB, bukti setoran dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

5 hari

Laporan Keuangan Bulanan yang belum dilengkapi data dari BMN

Menyerahkan fotocopy SPM/SP2D Belanja Barang dan Belanja Modal yang terkait dengan pengadaan BMN ke Operator SIMAKBMN

Fotocopy SPM/SP2D Belanja Barang dan Belanja Modal yang terkait dengan pengadaan BMN

3 jam

1. ADK dari Aplikasi SIMAKBMN 2. Neraca SIMAKBMN

1. ADK dari Aplikasi SIMAKBMN 2. Neraca SIMAKBMN

3 jam

Laporan Keuangan Bulanan yang belum direkonsiliasi dengan KPPN

ADK pengiriman ke SPAN dari Aplikasi SAKPA

3 jam

Hasil Rekonsiliasi antara data SAI dengan data KPPN/SPAN

2

Operator SAKPA

Operator SIMAK- Operator di BMN KPPN

Menerima ADK Pengiriman Data dari 3 Aplikasi SIMAKBMN dari Sub Bag Umum Melakukan Rekonsiliasi untuk menyamakan data Pendapatan 4 dan data Belanja selama sebulan antara Satker dan KPPN

Menerima konfirmasi hasil rekonsiliasi 5 dari KPPN

Operator SAPPAW

TIDAK SAMA

SAMA

Hasil Rekonsiliasi antara data SAI ADK pengiriman ke SPAN dari 30 menit dengan data Aplikasi SAKPA KPPN/SPAN yang telah sama

Mengirim laporan Keuangan Bulanan ke KPPN

1. Hasil Rekonsiliasi antara data SAI dengan data KPPN/SPAN yang telah sama 2. Laporan Keuangan Bulanan berupa hardcopy

Mengirim laporan Keuangan Bulanan 7 k UAPPAW ke

1. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan Hasil Rekonsiliasi dengan KPPN 2 L 2. Laporan K Keuangan B Bulanan l yang telah direkonsiliasi dengan KPPN

Membuat CaLK (Catatan Atas 8 Laporan Keuangan) setiap Semester 1 dan Semester 2

Laporan Keuangan Semester/Tahunan dari Aplikasi SAKPA

6

Mengirimkan dan mengarsipkan CaLK (Catatan Atas Laporan

OUTPUT

CaLK (Catatan Atas Laporan

3 jam

1. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) 2. Laporan Keuangan Bulanan yang telah direkonsiliasi dengan KPPN

2 jam

Tanda Terima Laporan Keuangan (Hardcopy) yang telah direkonsiliasi dengan KPPN dari UAPPAW

CaLK (Catatan Atas Laporan Keuangan) 10 hari Semester 1 dan Tahunan Arsip CaLK (Catatan Atas Laporan

Nomor SOP 23/SOP-PTY/04/2014 Tanggal Pembuatan 23 APRIL 2014 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 01 MEI 2014 Disahkan Oleh : KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA


SOP PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Dasar Hukum :



1. S2 Ekonomi - Manajemen 2. S1 Ekonomi - Akuntansi 3. SMA




Peralatan komputer, buku-buku referensi

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, penerimaan negara tidak tercatat

PELAKSANA

MUTU BAKU

NO

AKTIVITAS

1

Menerima uang dan memberikan surat bukti setor

PERSYARATAN / WAKTU OUTPUT PERLENGKAPAN Buku Jurnal 15 menit Surat Bukti Setor Perkara Putus

2

Membukukan bukti setor

Surat Bukti Setor

3

Membuat Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)

Surat Bukti Setor

1 jam

SSBP

4

Menyetorkan Uang Ke Kas Negara

SSBP

1 jam

- Tersetornya uang ke kas negara '- slip tanda terima setoran dari Bank persepsi

Slip Tanda Terima setoran dari Bank Persepsi

1 jam

surat pengantar, Daftar setoran dan adk konfirmasi setoran

Surat Pengantar, Daftar Setoran

1 jam

Surat Pengantar, Daftar Setoran yang sudah ditanda tangani KPA

Surat Pengantar, Daftar Setoran yang sudah ditandatangani KPA

2 jam

Surat Pengesahan Konfirmasi KPPN

BENDAHARA PENERIMAAN

BANK

KPA

KPPN

5 menit BKU

tidak

ya 5

Membuat surat pengantar, Daftar setoran dan adk konfirmasi setoran

6

Menyampaikan Surat Pengantar Daftar Konfirmasi ke KPA

7

Mengirim Konfirmasi Setoran ke KPPN

dan

tidak

ya

tidak

ya 8

Membukukan Surat Setoran Bukan Pajak atas uang yang telah disetor kekas negara

9

Melaporkan pembukuan disertai bukti bukti setoran untuk ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris

SSBP, Hasil 15 menit Catatan Pembukuan Pengesahan Konfirmasi KPPN, BKU

tidak

ya

10 Mengirim Laporan PNBP ke Biro Keuangan Mahkamah Agung RI dan mengarsipkan

SBS, SSBP, BKU, LPJ, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Laporan Bulanan PNBP, Rekapitulasi Labul PNBP

1 jam

Pembukuan, Bulanan

Laporan

SBS, SSBP, BKU, LPJ, Berita Acara Pemeriksaan Kas, Laporan Bulanan PNBP, PNBP Rekapitulasi R k it l i Labul PNBP

2 jam

Terlaporkan dan Tersimpannya Buku, Laporan beserta berkas bukti transaksi




SOP PENGAJUAN SPM BELANJA PEGAWAI Dasar Hukum :


1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Keterkaitan :

1. 2. 3. 4.

S2 Ekonomi - Manajemen Profesi Akuntansi S1 Ekonomi - Akuntansi S1 MIPA - Ilmu Komputer



Peralatan komputer, jaringan internet, buku-buku referensi, alat tulis, dan stempel

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pencairan belanja pegawai tidak terealisasi

PELAKSANA NO

AKTIVITAS PPABP

1

Menerima dan menginput kelengkapan data belanja pegawai

2

Memproses dan mencetak tagihan belanja pegawai dengan menggunakan aplikasi GPP maupun secara manual

3

Membuat dan mencetak Surat Setoran Pajak (SSP)/Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)/Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), (SSPB) Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM)

4

Menyampaikan berkas kelengkapan belanja Bendahara Pengeluaran

tagihan dan pegawai ke


PPK

MUTU BAKU PPSPM

tidak

KPPN

PERSYARATAN / PERLENGKAPAN SK Perubahan

WAKTU

OUTPUT

2 jam

Dicatatnya perubahan data pegawai

SK Perubahan dan Kelengkapan belanja pegawai terkait

3 jam

Daftar Gaji Induk/ Susulan/Kekurangan Gaji Pegawai, Daftar Nominatif Uang Makan, Daftar Nominatif Uang Lembur

SK Perubahan dan Kelengkapan belanja pegawai terkait

1 jam

SSP/SSBP/SSPB, SPP, SPM

SSP/SSBP/SSPB, SK Perubahan dan Kelengkapan belanja pegawai terkait

1 jam

Berkas tagihan belanja pegawai yang telah disetujui

SSP/SSBP/SSPB, SK Perubahan dan Kelengkapan belanja pegawai terkait

1 jam

SPP yang diterbitkan

telah

SPP, SSP/SSBP/ SSPB, SK Perubahan dan Kelengkapan belanja pegawai terkait

1 jam

SPM yang diterbitkan

telah

ya 5

Menyampaikan berkas tagihan dan kelengkapan belanja pegawai ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

tidak

ya 6

Menyampaikan SPP belanja pegawai beserta kelengkapannya ke Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM)

tidak

ya 7

Mempersiapkan pengajuan SPM belanja pegawai p g

SPM, SPP, SSP/ SSBP/SSPB,, SK Perubahan dan Kelengkapan belanja pegawai terkait

2 jam

SPM belanja pegawai beserta kelengkapannya g p y yang telah disiapkan

8

Mengajukan SPM belanja pegawai beserta data pendukungnya ke KPPN

SPM, SPP, SSP/ tidak SSBP/SSPB, SK Perubahan dan Kelengkapan belanja pegawai ya terkait

1 hari

SPM yang disetujui

9

Mengambil SP2D belanja pegawai ke KPPN

KIPS, tanda terima untuk pengambilan SP2D

1 jam

SP2D

SP2D, berkas kelengkapan belanja terkait

2 jam

Tersimpannya beserta kelengkapan terkait

10 Menyimpan SP2D belanja dengan berkas pendukungnya

pegawai

telah

SP2D berkas belanja

Nomor SOP 25/SOP-PTY/04/2014 Tanggal Pembuatan 23 APRIL 2014 Tanggal Revisi Tanggal Efektif 01 MEI 2014 Disahkan Oleh : KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA


SOP REVISI ANGGARAN Dasar Hukum :



1. S2 Ekonomi - Manajemen 2. S1 Ekonomi - Akuntansi 3. SMA




Peralatan komputer, internet, buku-buku referensi

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, revisi tidak terwujud

PELAKSANA NO

AKTIVITAS

1

M i i t i i anggaran Menerima permintaan revisi

2

Memproses permintaan revisi dengan membuat matriks perubahan format excel, memasukkan ke lik i RKAKL, RKAKL membuat b t SPTJM, SPTJM mencetak t k DIPA aplikasi hasil revisi, cetak matriks perubahan dari aplikasi, ADK

3

Menyampaikan berkas revisi ke KPA

OPERATOR RKAKL-DIPA

KPA

MUTU BAKU KANWIL

tidak

PERSYARATAN / PERLENGKAPAN S t Permintaan P i t Surat Revisi,

WAKTU

OUTPUT

1 jjam

Dit i P i t Diterimanya Permintaan revisi

Data Revisi, Aplikasi Rkakl

4 jam

Surat Pengantar, hasil cetak matriks perubahan, b h

Surat Pengantar, hasil cetak matriks perubahan,

3 jam

Berkas terotorisasi

ADK, SPTJM, Surat Pengantar, Matriks Perubahan, DIPA hasil revisi

1 jam

Print out bukti upload sebagai tanda terima revisi

internet, aplikasi RKAKL on line

1 jam

ADK, Berkas DIPA

ya

4

Mengirim berkas revisi ke Kanwil Anggaran

tidak

ya

5

Mendownload hasil revisi dan mengarsipkan

TUP NIHIL

Recommend Documents