TUP

PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON Jl. Raya Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Tlp. (0911) 341171 Fax. 355296 Ambon Homepage : www.pta-ambon.go.id E-mail : [email protected]

Nomor SOP

Keuangan dan Pelaporan / 2016

Tanggal Pembuatan

25 April 2014

Tanggal Revisi

1 Mei 2016

Tanggal Efektif

1 Juni 2016

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

DR. H. NURDIN JUDDAH, SH. MH. NIP. 19541231 198003 1 047

SOP Pelaksanaan Anggaran Dana UP/TUP Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 9. Perdirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 Keterkaitan : 1. SOP KPPN 2. SOP Bank

Peringatan : Keterlambatan pencairan dana DIPA akan menghambat pelaksanaan TUPOKSI Satker

Kualifikasi Pelaksana : S1 – Umum S1 – Ekonomi SLTA -SMK Akuntansi

Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. DIPA 5. RKA-KL 6. SPM / SP2D Pencatatan dan Pendataan : Buku Kas Umum, Silabi dan Dokumen Laporan Keuangan

Prosedur :

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Bendahara Pengeluaran membuat draf daftar rincian permintaan dana UP/TUP dan surat ijin dispensasi TUP untuk selanjutnya diajukan kepada PPK untuk ditandatangani PPK. PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPP UP/TUP sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM dimintakan persetujuan dan ditandatangani KPA. KPA menyetujui dan menandatangani berkas dan SPP UP/TUP selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM. PPSPM meneliti/memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudian diterbitkan SPM. Selanjutnya SPM berikut kelengkapannya diajukan ke KPPN. Staf membawa SPM yang untuk diajukan ke KPPN dan KPPN meverifikasi kelengkapannya selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D. Bendahara membukukan SP2D UP/TUP pada BKU dan Buku Bantu lainnya, dan selanjutnya Bendahara menyiapkan cek untuk ditandatangani oleh KPA. KPA menandatangani cek. Bendahara mencairkan uang ke Bank. Bendahara mencatat pengeluaran pada Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang terdiri dari : Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pengawasan Kredit. Pihak ke tiga (rekanan) mengajukan tagihan san selanjutnya tagihan tersebut diuji oleh PPK dengan membubuhkan tangan tangan dan menyetujui untuk dilakukan pembayaran. Bendahara membayar tagihan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan dan lunas bayar untuk seterusnya dibukukan kedalam BKU dan Buku Bantu. Berdasarkan data pengeluaran dari BKU, PPK membuat SPP sebagai lampiran Surat Pertanggung Jawaban Belanja GU berikutnya, untuk seterusnya diajukan kembali kepada P3- SPM. PPSPM meneliti kelengkapan SPP yang diajukan PPK sebagai dasar penerbitan SPM untuk selanjutnya SPM diajukan ke KPPN dan seterusnya dilaksanakan secara berdaur ulang (revolving)

Pelaksana No

Aktivitas

Bendah ara Pengelu aran 3

Mutu Baku

PPK

P3SPM

KPA

KPPN

Bank Persepsi

4

5

6

7

8

Persyar atan / Wak Kelengk tu apan 9 10 DIPA, 1 hari POK

1 1

2 Bendahara Pengeluaran membuat draf daftar rincian permintaan dana UP/TUP dan surat ijin dispensasi TUP untuk selanjutnya diajukan kepada PPK untuk ditandatangani PPK

2

PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPP UP/TUP sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM dimintakan persetujuan dan ditandatangani KPA

3

KPA menyetujui dan menandatangani berkas dan SPP UP/TUP selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM

4

PPSPM meneliti/memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudian diterbitkan SPM. Selanjutnya SPM berikut kelengkapannya diajukan ke KPPN

5

Berdasarkan SPM yang diajukan Satker, setelah diverifikasi kelengkapannya selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D

6

SP2D UP/TUP dibukukan pada BKU dan Buku Bantu lainnya oleh Bendahara, dan selanjutnya Bendahara menyiapkan cek untuk ditandatangani oleh KPA

7

Berdasarkan cek yang telah ditanda tangani KPA.

8

Selanjutnya Bendahara mencairkan uang ke Bank untuk membiayai kegiatan Satker sesuai dengan DIPA

9

Kemudian Bendahara mencatatnya pada Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang terdiri dari : Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pengawasan Kredit

10

Atas dasar tagihan yang diajukan oleh pihak ke tiga (rekanan) selanjutnya tagihan tersebut diuji oleh PPK dengan membubuhkan tangan dan setuju bayar

SPK, 10-30 kuitansi, menit faktur pajak dll

11

Bendahara membayar tagihan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan dan lunas bayar untuk seterusnya dibukukan kedalam BKU dan Buku Bantu

12

Berdasarkan data pengeluaran dari BKU, PPK membuat SPP sebagai lampiran Surat Pertanggung Jawaban Belanja GU berikutnya, untuk seterusnya diajukan kembali kepada P3- SPM

13

P3-SPM meneliti kelengkapan SPP yang diajukan PPK sebagai dasar penerbitan SPM untuk selanjutnya SPM diajukan ke KPPN dan seterusnya dilaksanakan secara berdaur ulang (revolving)

Berkas 10-30 tagihan menit yang telah disetuju bayar Daftar 10-30 pengelu menit aran belanja sesuai MAK SPP1 jam GUP berikut kelengka pannya

Output

11 Draf surat kelengk apan SPP UP/TUP Draf 10 - 20 SPP surat mnt yang kelengk telah apan ditand SPP atanga UP/TUP ni PPK SPP 10 – 20 SPP yang menit yang telah telah ditandat disetuj angani ui KPA PPK SPP 1 jam SPM yang telah disetujui KPA SPM 1-2 SP2D berikut jam kelengk apanny a SP2D 1 – 2 Terselen jam ggaranya pembuku an Buku 10 Cek Cek menit yang telah ditandat angani Cek 1-2 yang jam telah ditandat angani Kuitansi 1 – 2 / bukti jam belanja

Uang Tunai

Tersel enggar anya pembu kuan Berkas tagihan yang telah disetuju bayar Pengelu aran uang kas dan pembuk uan SPPGUP berikut keleng kapan nya SPMUP


Nomor SOP


Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi

25 April 2014

Tanggal Efektif

1 Juni 2016

Disahkan Oleh


1 Mei 2016


Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Gaji / Uang Makan / Lembur / Honor) - LS Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 9. Perdirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 Keterkaitan : 1. SOP KPPN 2. SOP Bank

Peringatan : Keterlambatan pencairan belanja gaji, lembur dan honor mengakibatkan kesejahteraan pegawai terabaikan

Kualifikasi Pelaksana : S1 - Umum S1 – Ekonomi SLTA -SMK Akuntansi

Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. DIPA 5. RKA-KL 6. SPM / SP2D Pencatatan dan Pendataan : Buku Daftar Gaji, Buku Kas Umum, Silabi, buku bantu dan Laporan Realisasi Anggaran

Prosedur :

1. PPABP menginput dan menyiapkan Daftar Gaji Induk / Susulan / Kekurangan Gaji, menyiapkan daftar pembayaran perhitungan lembur, dan menyiapkan daftar perhitungan pembayaran honor / vakasi selanjutnya dibuatkan Daftar Rincian Permintaan sebagaimana dalam Aplikasi GPP selanjutnya ditandatanganinya disampaikan ke Bendahara 2. PPABP Melakukan checking list kelengkapan dan menandatangani selanjutnya diajukan kepada PPK untuk ditandatangani PPK dan diterbitkan SPP Gaji 3. PPK Meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPP Gaji untuk selanjutnya sebelum diajukan kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM, SPP dimintakan persetujuan dan ditandatangani KPA. 4. KPA menyetujui dan menandatangani berkas serta SPP Gaji selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM 5. PPK eneliti/memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudian diterbitkan SPM-LS kepada rekening masing-masing pegawai yang berhak menerima. Selanjutnya SPM berikut kelengkapannya diajukan ke KPPN. 6. Berdasarkan SPM yang diajukan Satker, setelah diverifikasi kelengkapannya selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D kepada rekening masing-masing pegawai yang berhak menerima. 7. SP2D dibukukan pada Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang terdiri dari : Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pengawasan Kredit

Pelaksana No

1 1

2

3

4

Aktivitas

2 Menginput dan menyiapkan Daftar Gaji Induk / Susulan / Kekurangan Gaji, menyiapkan daftar pembayaran perhitungan lembur, dan menyiapkan daftar perhitungan pembayaran honor / vakasi selanjutnya dibuatkan Daftar Rincian Permintaan sebagaimana dalam Aplikasi GPP selanjutnya ditandatanganinya disampaikan ke Bendahara Melakukan checking list kelengkapan dan menandatangani selanjutnya diajukan kepada PPK untuk ditandatangani PPK dan diterbitkan SPP Gaji

Meneliti kelengkapan dan menandatangani berkas serta SPP Gaji untuk selanjutnya sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM, SPP dimintakan persetujuan dan ditandatangani KPA. Menyetujui dan menandatangani berkas serta SPP Gaji selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM

5

Meneliti/memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudian diterbitkan SPM-LS kepada rekening masing-masing pegawai yang berhak menerima. Selanjutnya SPM berikut kelengkapannya diajukan ke KPPN.

6

Berdasarkan SPM yang diajukan Satker, setelah diverifikasi kelengkapannya selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D kepada rekening masing-masing pegawai yang berhak menerima. SP2D dibukukan pada Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang terdiri dari : Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pengawasan Kredit

7

Benda hara PPABP Pengel uaran 3 4

Mutu Baku

PPK

P3SPM

KPA

KPPN

5

6

7

8

Kelengk apan 9 DIPA, POK, daftar hadir lembur, SK, penetap an Daftar Rincian Permint aan Pembay aran berikut klengka pannya SPP berikut lampiran penduku ngnya

Waktu

Output

10 1 hari

11 Daftar Rincian Permintaan Pembayaran berikut klengkapannya

10 30 mnt

SPP berikut lampiran pendukungnya

10 30 mnt

SPP berikut lampiran pendukungnya yang ditandatangani

SPP berikut lampiran penduku ngnya yang ditandat angani SPP berikut lampiran penduku ngnya final

5 – 10 mnt

SPP berikut lampiran pendukungnya final

1 jam

SPM

SPM

1–2 jam

SP2D

SP2D

1 jam

Terselenggaranya pembukuan dan pembayaran Belanja Pegawai


Nomor SOP



25 April 2014

Tanggal Efektif

1 Juni 2016

Disahkan Oleh


1 Mei 2016


Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal - LS Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Keppres No.80 tahun 2003 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 9. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 10. Perdirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 Keterkaitan : 1. Lintas Satker

Peringatan : Keterlambatan pencairan dana DIPA akan menghambat pelaksanaan TUPOKSI Satker


Peralatan / Perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. DIPA 5. RKA-KL 6. SPM / SP2D 7. Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pencatatan dan Pendataan :

Prosedur :

1. Rekenan pemenang lelang atau ditunjuk langsung mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA disampaikan ke Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat draf daftar rincian permintaan dana LS (Belanja Modal) serta membuat resume kontrak untuk selanjutnya diajukan kepada PPK untuk ditandatangani PPK 2. PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani SPP LS (Belanja Modal) serta resume kontrak sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM dimintakan persetujuan dan ditandatangani KPA 3. KPA menyetujui dan menandatangani berkas dan SPP LS (Belanja Modal) selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM 4. P3-SPM meneliti/memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudian diterbitkan SPM-LS kepada rekening rekanan yang berhak menerima. Selanjutnya SPM berikut kelengkapannya diajukan ke KPPN 5. Berdasarkan SPM yang diajukan Satker, setelah diverifikasi kelengkapannya selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D kepada rekening rekanan yang berhak menerima. 6. SP2D dibukukan pada Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang terdiri dari : Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pengawasan Kredit

Pelaksana No

1 1

2

3

4

5

6

Aktivitas

2 Rekenan pemenang lelang atau ditunjuk langsung mengajukan permintaan pembayaran kepada KPA disampaikan ke Bendahara Pengeluaran, selanjutnya Bendahara Pengeluaran membuat draf daftar rincian permintaan dana LS (Belanja Modal) serta membuat resume kontrak untuk selanjutnya diajukan kepada PPK untuk ditandatangani PPK PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani SPP LS (Belanja Modal) serta resume kontrak sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM dimintakan persetujuan dan ditandatangani KPA KPA menyetujui dan menandatangani berkas dan SPP LS (Belanja Modal) selanjutnya diajukan kepada Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM P3-SPM meneliti/memverifikasi kelengkapan SPP untuk kemudian diterbitkan SPM-LS kepada rekening rekanan yang berhak menerima. Selanjutnya SPM berikut kelengkapannya diajukan ke KPPN Berdasarkan SPM yang diajukan Satker, setelah diverifikasi kelengkapannya selanjutnya KPPN menerbitkan SP2D kepada rekening rekanan yang berhak menerima. SP2D dibukukan pada Buku Kas Umum dan Buku Bantu yang terdiri dari : Buku Bantu Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu Bank, dan Buku Bantu Pengawasan Kredit

Bendah ara Pengelu aran 3

Mutu Baku

PPK

P3-SPM

KPA

KPPN

4

5

6

7

Bank Persyaratan / Perseps Kelengkapan i 8

Waktu

Output

9 DIPA, POK, SK, Berkas Pemenang Lelang/Pe netapan Pemenang , dll

10 1 hari

11 Draf surat kelengkap an SPP LS (Belanja Modal)

Draf surat kelengkap an SPP LS (Belanja Modal)

10 - 30 mnt

SPP LS yang telah ditandat angani PPK

SPP LS yang telah ditandatan gani PPK

5 – 10 mnt

SPP yang telah disetujui KPA

1 jam

SPP yang telah disetujui KPA SPM

SPM

1–2 jam

SP2D

1 jam

SP2D

Terselengg aranya pembukuan dan pembayara n Belanja Modal


Nomor SOP



25 April 2014

Tanggal Efektif

1 Juni 2016

Disahkan Oleh


1 Mei 2016


Pengelolaan Tunjangan Kinerja MA RI Satker Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Keppres No.80 tahun 2003 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 9. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 10. Perdirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 Keterkaitan : 1. Lintas Satker

Peringatan : Validitas data sangat diperlukan, karena jika tidak terpenuhi mengakibatkan keterlambatan penerimaan tunjangan kinerja

Kualifikasi Pelaksana : S1 – Ekonomi DIII - Akuntansi SLTA -SMK Akuntansi

Peralatan / Perlengkapan : 1. Rekap Absensi 2. SPTJM 3. Dokumen Pendukung Lainnya Pencatatan dan Pendataan :

Prosedur :

1. Petugas menerima, mengumpulkan dan memverifikasi rekap absensi dan data dukung lainnya yang menjadi data sumber untuk mengajukan permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja 2. Petugas membuat dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja berdasarkan data sumber yang telah valid dan ditandatangani bendahara pengeluaran 3. Dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatangani bendahara pengeluaran diajukan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan untuk diverifikasi dan diperiksa validitas dokumen dan diparaf selanjutnya disampaikan ke Wakil Sekretaris 4. Wakil Sekretaris selanjutnya melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap validitas dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja tersebut kemudian memaraf. Selanjutnya dokumen disampaikan ke Panitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran 5. Selanjutnya Panitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran memeriksa dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja tersebut kemudian menandatangani dokumen serta Surat Pertanggungjawaban Mutlaknya. Kemudian dokumen tersebut disampaikan ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon 6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon menandatangani dan mengetahui dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid dan final. Selanjutnya disampaikan ke petugas yang menangani tingkat wilayah untuk dikirimkan ke MARI 7. Petugas / bendahara menyerahkan dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid dan final kepada petugas yang menangani tingkat wilayah untuk dikirim ke MARI

Pelaksana No

1 1

2

2 Petugas menerima, mengumpulkan dan memverifikasi rekap absensi dan data dukung lainnya yang menjadi data sumber untuk mengajukan permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja Petugas membuat dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja berdasarkan data sumber yang telah valid dan ditandatangani bendahara pengeluaran

3

Dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatangani bendahara pengeluaran diajukan kepada Kepala Sub Bagian Keuangan untuk diverifikasi dan diperiksa validitas dokumen dan diparaf selanjutnya disampaikan ke Wakil Sekretaris

4

Wakil Sekretaris selanjutnya melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap validitas dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja tersebut kemudian memaraf. Selanjutnya dokumen disampaikan ke Panitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran

5

Selanjutnya Panitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran memeriksa dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja tersebut kemudian menandatangani dokumen serta Surat Pertanggungjawaban Mutlaknya. Kemudian dokumen tersebut disampaikan ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon menandatangani dan mengetahui dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid dan final. Selanjutnya disampaikan ke petugas yang menangani tingkat wilayah untuk dikirimkan ke MARI

6

7

Mutu Baku

Aktivitas

Petugas / bendahara menyerahkan dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid dan final kepada petugas yang menangani tingkat wilayah untuk dikirim ke MARI

Petugas / Kasub Bendahara bag Keu 3 4

Wasek 5

Pansek 6

Ketua

MARI

7

8

Persyaratan / Waktu Kelengkapan 9 10 Rekap Absen 1 hari dan data dukung lainnya dari kepegawaian Kelengkapa n data sumber yang telah valid

1–2 jam

dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatang ani bendahara dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang diparaf Kasubbag Keu dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang diparaf Wasek dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatang ani Pansek

10 – 30 mnt

dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatang ani Ketua PTA.

5 – 10 mnt

10 – 30 mnt

10 – 30 mnt

5 - 15 mnt

Output 11 Kelengkapa n data sumber yang telah valid dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatang ani bendahara dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang diparaf Kasubbag Keu dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang diparaf Wasek dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatang ani Pansek dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatang ani Ketua PTA dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang valid dan final


Nomor SOP



25 April 2014

Tanggal Efektif

1 Juni 2016

Disahkan Oleh


1 Mei 2016


Pengelolaan Tunjangan Kinerja MARI (Wilayah) Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Keppres No.80 tahun 2003 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 9. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 10. Perdirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 Keterkaitan : 1. Lintas Satker

Peringatan : Validitas data sangat diperlukan, karena jika tidak terpenuhi mengakibatkan keterlambatan penerimaan tunjangan kinerja


Peralatan / Perlengkapan : 1. Rekap Absensi 2. SPTJM 3. Dokumen Pendukung Lainnya Pencatatan dan Pendataan :

Prosedur : 1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

Petugas yang menangani tunjangan kinerja tingkat wilayah menerima dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid dan final dari satker sendiri serta dari satker-satker wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Maluku Petugas yang menangani tunjangan kinerja tingkat wilayah melakukan checklist ulang semua dokumen terkait dengan permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid dan final, kemudian membuat rekapitulasi dan surat pengantar untuk dikirim ke MARI Kepala Sub Bagian Keuangan memeriksa validitas data antara rekapitulasi dan surat pengantar dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid dan final tersebut selanjutnya diparaf dan disampaikan ke Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris selanjutnya melakukan pemeriksaan ulang terhadap validitas rekapitulasi, surat pengantar dengan dokumen-dokumen tersebut kemudian memaraf. Selanjutnya dokumen disampaikan ke Panitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Selanjutnya Panitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran memeriksa validitas rekapitulasi, surat pengantar dengan dokumen-dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja, kemudian menandatangani dokumen rekapitulasi serta memaraf dokumen rekapitulasi dan surat pengantar selanjutnya disampaikan ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon menandatangani dan mengetahui dokumen rekapitulasi dan surat pengantar yang dilampiri dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid dan final. Selanjutnya disampaikan ke petugas yang menangani tingkat wilayah untuk dikirimkan ke MARI Petugas yang menangani tunjangan kinerja tingkat wilayah mengirim dokumen rekapitulasi dan surat pengantar serta dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid dan final ke MARI

Pelaksana No

1 1

2

2 Petugas yang menangani tunjangan kinerja tingkat wilayah menerima dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid dan final dari satker sendiri serta dari satker-satker wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Maluku Petugas yang menangani tunjangan kinerja tingkat wilayah melakukan checklist ulang semua dokumen terkait dengan permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid dan final, kemudian membuat rekapitulasi dan surat pengantar untuk dikirim ke MARI

3

Kepala Sub Bagian Keuangan memeriksa validitas data antara rekapitulasi dan surat pengantar dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid dan final tersebut selanjutnya diparaf dan disampaikan ke Wakil Sekretaris

4

Wakil Sekretaris selanjutnya melakukan pemeriksaan ulang terhadap validitas rekapitulasi, surat pengantar dengan dokumen-dokumen tersebut kemudian memaraf. Selanjutnya dokumen disampaikan ke Panitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran

5

Selanjutnya Panitera / Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran memeriksa validitas rekapitulasi, surat pengantar dengan dokumen-dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja, kemudian menandatangani dokumen rekapitulasi serta memaraf dokumen rekapitulasi dan surat pengantar selanjutnya disampaikan ke Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon menandatangani dan mengetahui dokumen rekapitulasi dan surat pengantar yang dilampiri dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid dan final. Selanjutnya disampaikan ke petugas yang menangani tingkat wilayah untuk dikirimkan ke MARI

6

7

Mutu Baku

Aktivitas

Petugas yang menangani tunjangan kinerja tingkat wilayah mengirim dokumen rekapitulasi dan surat pengantar serta dokumen permintaan dan pertanggungjawaban dimuka tunjangan kinerja dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak yang sudah valid dan final ke MARI

Petugas / Kasubba Wasek Bendahara g Keu 3 4 5

Pansek 6

Ketua

MARI

7

8

Persyaratan / Waktu Kelengkapan 9 10 Rekap Absen 5 – 10 dan data mnt dukung lainnya dari kepegawaian

Kelengkapa n data sumber yang telah valid

1-2 jam

dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatang ani bendahara dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang diparaf Wasek

10 – 30 mnt

dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatang ani Pansek

5 – 15 mnt

10 – 30 mnt

10 – 30 mnt

dokumen 1 jam permintaan dan pertanggungja waban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatangan i Ketua PTA.Ambon

Output 11 Kelengkapa n data sumber yang telah valid

dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatang ani bendahara dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang diparaf Kasubbag Keu dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatang ani Pansek dokumen permintaan dan pertanggungja waban dimuka tunjangan kinerja yang ditandatangan i Ketua PTA.Ambon dokumen permintaan dan pertanggung jawaban dimuka tunjangan kinerja yang valid dan final


Nomor SOP



25 April 2014

Tanggal Efektif

1 Juni 2016

Disahkan Oleh


1 Mei 2016


Pelaksanaan Tugas Bendahara Penerimaan Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 9. Perdirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005 Keterkaitan : 1. Lintas Satker Peringatan : Keterlambatan pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaa dan Pengeluaran PNBP akan menghambat pelaksanaan TUPOKSI Satker


Peralatan / Perlengkapan : 1. DIPA 2. Dokumen Lainnya Pencatatan dan Pendataan :

Prosedur :

1.

Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP menerima uang setoran PNBP perkara dari kasir Pengadilan Tinggi Agama Ambon

2.

Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP mengisi blanko SSBP untuk menyetor PNBP ke Negara melalui Bank Persepsi yang ada

3.

Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP menyetorkan PNBP ke Negara melalui Bank Persepsi yang ada

4.

Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP mengadministrasikan bukti setor PNBP dari Bank Persepsi dan membukukan dalam Buku Kas yang ada.

5.

Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP menutup pembukuan Buku Kas PNBP setiap bulan selanjutnya dilaporkan kepada Atasan Langsung Bendahara Kasubbag. Keuangan untuk diperiksa dan diparaf

6.

Setelah diperiksa dan diparaf Kasubbag. Keuangan dilaporkan ke Wakil Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf kemudian dilaporkan ke Pansek

7.

Pansek memeriksa Buku Kas PNBP selanjutnya mengetahui dan menandatangani penutupan Buku Kas PNBP setiap bulannya.

8.

Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP menyampaikan copy SSPB kepada Petugas Akuntansi dan Pelaporan SAKPA untuk diinput dalam Aplikasi SAKPA

Pelaksana No

Aktivitas

1 1

2 Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP menerima uang setoran PNBP perkara dari kasir Pengadilan Tinggi Agama Ambon

2

Bendah ara P/P PNBP

Kasub bag.K eu

Wasek

3

4

5

Mutu Baku

Bank Pansek Perseps i

Waktu

Output

10 05 – 10 mnt

11 Blanko SSBP

Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP mengisi blanko SSBP untuk menyetor PNBP ke Negara melalui Bank Persepsi yang ada

Blanko SSBP

10 – 30 mnt

Blanko SSBP yg telah diisi

3

Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP menyetorkan PNBP ke Negara melalui Bank Persepsi yang ada

Blanko SSBP yg telah diisi

1 hari

4

Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP mengadministrasikan bukti setor PNBP dari Bank Persepsi dan membukukan dalam Buku Kas yang ada. Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP menutup pembukuan Buku Kas PNBP setiap bulan selanjutnya dilaporkan kepada Atasan Langsung Bendahara Kasubbag. Keuangan untuk diperiksa dan diparaf Setelah diperiksa dan diparaf Kasubbag. Keuangan dilaporkan ke Wakil Sekretaris untuk diperiksa dan diparaf kemudian dilaporkan ke Pansek Pansek memeriksa Buku Kas PNBP selanjutnya mengetahui dan menandatangani penutupan Buku Kas PNBP setiap bulannya. Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP menyampaikan copy SSPB kepada Petugas Akuntansi dan Pelaporan SAKPA untuk diinput dalam Aplikasi SAKPA

Bukti Setor (BPN) & Lembar 1SSBP Pembukuan PNBP

10 –30 mnt

Bukti Setor (BPN) & Lembar 1SSBP Pembukuan PNBP

10 –15 mnt

Tutup Buku PNBP yg diparaf


10 –15 mnt



10 –15 mnt

Tutup Buku yg ditandatang ani Pansek

05 –10 mnt

Tutup Buku yg ditandatang ani Pansek Fotocopy SSBP utk Ptgs Akuntasi & Pelaporan

6

7

8

7

Persyaratan / Kelengkapan 9 Uang PNBP

5

6

Akunt ansi dan Pelap oran 8


Nomor SOP



25 April 2014

Tanggal Efektif

1 Juni 2016

Disahkan Oleh


1 Mei 2016


Penyusunan Laporan SAIBA Satker Dasar Hukum : 10. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 12. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 16. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 17. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Keterkaitan : 3. Internal 4. Lintas Satker

Peringatan : Keterlambatan Penyusunan Laporan Berakibat Terhambatannya Pencairan Anggaran


Peralatan / Perlengkapan : 7. DIPA 8. RKA-KL 9. SPM / SP2D 10. Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pencatatan dan Pendataan :

Prosedur :

1. Bendahara Pengeluran menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA berupa SPM/PP2D, SSBP setoran PNBP, SSBP pengembalian belanja, dan SSBP pengembalian kerugian negara bila ada 2. Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA mengumpulkan dokumen sumber dari bendahara pengeluaran 3. Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA menginput data dari sumber yang ada dan selanjutnya print out laporan diteruskan kepada Kasubbag. Keuangan untuk dikoreksi dan diparaf 4. Kasubbag. Keuangan mengoreksi dan memaraf draf laporan SAKPA, untuk selanjutnya diteruskan kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi dan diparaf 5. Wakil Sekretaris mengoreksi dan memaraf draf laporan SAKPA, untuk selanjutnya diteruskan kepada Panitera / Sekretaris 6. Berdasarkan draf laporan yang telah diparaf Kasubbag. Keuangan dan Wakil Sekretris selanjutnya Panitera Sekretaris menandatangani Laporan SAKPA tersebut untuk kemudian diteruskan kepada Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA 7. Petugas Akuntansi dan Pelaporan SAKPA melakukan pengiriman laporan Ke KPPN sekaligus Rekonsiliasi Data antara Satker dengan KPPN 8. Petugas Akuntansi dan Pelaporan SAKPA mengambil Berita Acara Rekonsiliasi dari KPPN dan mengirimkan Laporan berupa Neraca SAKPA dan Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belanja, Pengembalian Belanja, Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan 9. Petugas Akuntansi dan Pelaporan SAKPA mengirim Laporan ke UAPPA-W berupa back-up dan BAR form manual serta hard copy berupa Neraca dan Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belanja, Pengembalian Belanja, Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan

Pelaksana No

1 1

2

3

4

5

6

7

8

Aktivitas

2 Bendahara Pengeluran menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA berupa SPM/PP2D, SSBP setoran PNBP, SSBP pengembalian belanja, dan SSBP pengembalian kerugian negara bila ada Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA mengumpulkan dokumen sumber dari bendahara pengeluaran Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA menginput data dari sumber yang ada dan selanjutnya print out laporan diteruskan kepada Kasubbag. Keuangan untuk dikoreksi dan diparaf Kasubbag. Keuangan mengoreksi dan memaraf draf laporan SAKPA, untuk selanjutnya diteruskan kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi dan diparaf Wakil Sekretaris mengoreksi dan memaraf draf laporan SAKPA, untuk selanjutnya diteruskan kepada Panitera / Sekretaris

Berdasarkan draf laporan yang telah diparaf Kasubbag. Keuangan dan Wakil Sekretris selanjutnya Panitera Sekretaris menandatangani Laporan SAKPA tersebut untuk kemudian diteruskan kepada Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA  Petugas Akuntansi dan Pelaporan SAKPA melakukan pengiriman laporan Ke KPPN sekaligus Rekonsiliasi Data antara Satker dengan KPPN  Petugas Akuntansi dan Pelaporan SAKPA mengambil Berita Acara Rekonsiliasi dari KPPN dan mengirimkan Laporan berupa Neraca SAKPA dan Neraca SIMAKBMN, Realisasi Belanja, Pengembalian Belanja, Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan Petugas Akuntansi dan Pelaporan SAKPA mengirim Laporan ke UAPPA-W berupa back-up dan BAR form manual serta hard copy berupa Neraca dan Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belanja, Pengembalian Belanja, Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan

Bendahara Pengeluar an 3

Akuntan Kasubbag si & Wakil Keuang Pelapor Sekretaris an an 4 5 6

Mutu Baku

Panitera / Sekretaris

KPPN

7

8

Kelengkap an 9 SPM SP2D, SSBP

Waktu

Output

10 1 hari

11 copy SPM / SP2D, SSBP

copy SPM /SP2D, SSBP

1 hari

Kumpulan dokumen utk diinput data

1 hari

Kumpuln dok.utk diinput data Backup data & draf laporan SAKPA

Backup data & draf laporan SAKPA

1 hari

Backup data & draf laporan SAKPA

1 hari

Backup data & draf lap. SAKPA yg telah diparaf

1 hari

Backup data & draf lap. SAKPA yg telah ditanda tangani


7 hari

BAR dan laporan terkirim

Back-up data dan draf laporan SAKPA final yang telah di tanda tangani

1 hari

Terselengg aranya Pelaporan SAKPA tingkat Satker

/

Backup data & draf lap. SAKPA yg telah diparaf Backup data & draf lap. SAKPA yg telah diparaf


Nomor SOP



25 April 2014

Tanggal Efektif

1 Juni 2016

Disahkan Oleh


1 Mei 2016


Penyusunan Laporan SAIBA WILAYAH Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker

Peringatan : Keterlambatan Penyusunan Laporan Berakibat Terhambatannya Pelaksanaan TUPOKSI

Kualifikasi Pelaksana : 1. S-1 Ekonomi Akuntansi 2. Petugas Akuntansi dan Pelaporan (Pelaksana Keuangan), Pernah mengikuti pelatihan SAKPA (PPAKP)

Peralatan / Perlengkapan : 1. DIPA 2. RKA-KL 3. SPM / SP2D 4. Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Pencatatan dan Pendataan :

Prosedur :

1. Petugas Akuntansi dan Pelaporan (Pelaksana Koordinator Wilayah) SAKPA UAPPA-W menerima laporan SAKPA Satker dibawah Koordinator Wilayahnya berupa backup SAKPA Satker, hard copy berupa Neraca dan Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belanja, Pengembalian Belanja, Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan, fotocopy BAR setiap bulan 2. Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA UAPPA-W mengumpulkan dokumen sumber dari laporan SAKPA Satker dibawah Koordinator Wilayahnya setiap bulan 3. Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA UAPPA-W menginput data dari sumber yang ada setiap bulan dan setiap triwulanan laporan SAKPA UAPPA-W diprint out diteruskan kepada Kasubbag. Keuangan untuk dikoreksi dan diparaf 4. Kasubbag. Keuangan mengoreksi dan memaraf draf laporan SAKPA UAPPA-W, untuk selanjutnya diteruskan kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi dan diparaf 5. Wakil Sekretaris mengoreksi dan memaraf draf laporan SAKPA UAPPA-W, untuk selanjutnya diteruskan kepada Panitera / Sekretaris 6. Berdasarkan draf laporan yang telah diparaf Kasubbag. Keuangan dan Wakil Sekreatris selanjutnya Panitera Sekretaris menandatangani Laporan SAKPA UAPPA-W tersebut untuk kemudian diteruskan kepada Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA UAPPA-W 7.

Petugas Akuntansi dan Pelaporan SAKPA UAPPA-W melakukan pengiriman laporan Ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sekaligus Rekonsiliasi Data antara Satker Wilayah dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan

8. Petugas Akuntansi dan Pelaporan SAKPA UAPPA-W mengambil Berita Acara Rekonsiliasi dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan mengirimkan Laporan berupa Neraca SAKPA UAPPA-W dan Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belanja Face dan Per Eselon 1,Pengembalian Belanja Per Eselon 1, Realisasi Pendapatan Per Eselon 1 dan Pengembalian Pendapatan Per Eselon 1 9.

Petugas Akuntansi dan Pelaporan SAKPA UAPPA-W mengirim Laporan ke UAPPA-E1 lewat email berupa back-up dan BAR form manual serta hard copy berupa Neraca SAKPA UAPPA-W dan Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belanja Face dan Per Eselon 1,Pengembalian Belanja Per Eselon 1, Realisasi Pendapatan Per Eselon 1 dan Pengembalian Pendapatan Per Eselon 1

Pelaksana No

1 1

2

3

4

Aktivitas

2 Petugas Akuntansi dan Pelaporan (Pelaksana Koordinator Wilayah) SAKPA UAPPA-W menerima laporan SAKPA Satker dibawah Koordinator Wilayahnya berupa backup SAKPA Satker, hard copy berupa Neraca dan Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belanja, Pengembalian Belanja, Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan, fotocopy BAR setiap bulan Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA UAPPA-W mengumpulkan dokumen sumber dari laporan SAKPA Satker dibawah Koordinator Wilayahnya setiap bulan

Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA UAPPA-W menginput data dari sumber yang ada setiap bulan dan setiap triwulanan laporan SAKPA UAPPA-W diprint out diteruskan kepada Kasubbag. Keuangan untuk dikoreksi dan diparaf Kasubbag. Keuangan mengoreksi dan memaraf draf laporan SAKPA UAPPA-W, untuk selanjutnya diteruskan kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi dan diparaf

Akunt Akuntansi ansi & Satker Pelap oran 3 4

Kasub bag Keuang an 5

Wakil Sekret aris 6

Mutu Baku Panitera / Sekretar is 7

Kan DJPB 8

Persyaratan / Kelengkapan

Waktu

Output

9 Pelaporan SAKPA tingkat Satker final yang telah dilakukan rekonsilias i dengan KPPN

10 10 hari

Backup data dan hardcopy laporan SAKPA dan fotocopy BAR hasil Rekonsilia si dgn KPPN Kumpulan dokumen utk diinput data ke Aplikasi SAKPA UAPPA-W

1 hari

Kumpula n dokume n utk diinput data ke Aplikasi SAKPA UAPPAW

1 hari

Backup data & draf laporan SAKPA UAPPAW

Backup data & draf laporan SAKPA UAPPA-W

1 hari

Backup data & draf lap. SAKPA UAPPAW yg telah diparaf Backup data & draf lap. SAKPA UAPPAW yg telah diparaf Backup data & draf lap. SAKPA yg telah ditanda tangani

5

Wakil Sekretaris mengoreksi dan memaraf draf laporan SAKPA UAPPA-W, untuk selanjutnya diteruskan kepada Panitera / Sekretaris

Backup data & draf laporan SAKPA UAPPA-W

1 hari

6

Berdasarkan draf laporan yang telah diparaf Kasubbag. Keuangan dan Wakil Sekreatris selanjutnya Panitera Sekretaris menandatangani Laporan SAKPA UAPPA-W tersebut untuk kemudian diteruskan kepada Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA UAPPA-W

Backup data & draf lap. SAKPA yg telah diparaf

1 hari

11 Backup data dan hardcopy laporan SAKPA dan fotocopy BAR hasil Rekonsilia si dgn KPPN

7

8

9

Petugas Akuntansi dan Pelaporan SAKPA UAPPA-W melakukan pengiriman laporan Ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan sekaligus Rekonsiliasi Data antara Satker Wilayah dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Petugas Akuntansi dan Pelaporan SAKPA UAPPA-W mengambil Berita Acara Rekonsiliasi dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan mengirimkan Laporan berupa Neraca SAKPA UAPPA-W dan Neraca SIMAK-BMN, Realisasi Belanja Face dan Per Eselon 1,Pengembalian Belanja Per Eselon 1, Realisasi Pendapatan Per Eselon 1 dan Pengembalian Pendapatan Per Eselon 1


7 hari



7 hari


Petugas Akuntansi dan Pelaporan SAKPA UAPPA-W mengirim Laporan ke UAPPA-E1 lewat email berupa back-up dan BAR form manual serta hard copy berupa Neraca SAKPA UAPPA-W dan Neraca SIMAKBMN, Realisasi Belanja Face dan Per Eselon 1,Pengembalian Belanja Per Eselon 1, Realisasi Pendapatan Per Eselon 1 dan Pengembalian Pendapatan Per Eselon 1

Back-up data dan draf laporan SAKPA UAPPA-W final yang telah di tanda tangani

1 hari

Tersele nggara nya Pelapor an SAKPA UAPPA -W tingkat Wilayah


Nomor SOP



25 April 2014

Tanggal Efektif

1 Juni 2016

Disahkan Oleh


1 Mei 2016


Penyusunan Laporan Kegiatan PP. 39 Tahun 2006 (Triwulanan) Satker Wilayah Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker



Peralatan / Perlengkapan : 1. DIPA 2. SPM / SP2D 3. LRA SAKPA 4. Dokumen Lainnya Pencatatan dan Pendataan :

Prosedur :

1. Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA menyerahkan dokumen sumber berupa LRA SAKPA untuk pengisian formulir A laporan PP. 39 Tahun 2006 kepada petugas / operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) 2. Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) mengumpulkan dokumen sumber dari petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA 3. Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) menginput ke formulir A dari data sumber yang ada dan selanjutnya print out laporan diteruskan kepada Kasubbag. Keuangan untuk dikoreksi dan diparaf 4. Kasubbag. Keuangan mengoreksi dan memaraf hardcopy formulir A PP. 39 Tahun 2006, untuk selanjutnya diteruskan kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi dan diparaf 5. Wakil Sekretaris mengoreksi dan memaraf hardcopy formulir A PP. 39 Tahun 2006, menerima backup data formulir A untuk diinput ke formulir B selanjutnya hardcopy formulir A diteruskan kepada Panitera / Sekretaris 6. Berdasarkan hardcopy formulir A laporan PP. 39 Tahun 2006 yang telah diparaf Kasubbag. Keuangan dan ditandatangani Wakil Sekretaris selanjutnya dilaporkan kepada Panitera Sekretaris, selanjutnya backup data PP. 39 Tahun 2006 satker menjadi data sumber input data formulir B 7. Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) mengirim formulir A ke Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 wilayah dan mengarsipkan laporan PP. 39 Tahun 2006

Pelaksana No

1 1

2

3

4

Aktivitas

2 Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA menyerahkan dokumen sumber berupa LRA SAKPA untuk pengisian formulir A laporan PP. 39 Tahun 2006 kepada petugas / operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) mengumpulkan dokumen sumber dari petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) menginput ke formulir A dari data sumber yang ada dan selanjutnya print out laporan diteruskan kepada Kasubbag. Keuangan untuk dikoreksi dan diparaf Kasubbag. Keuangan mengoreksi dan memaraf hardcopy formulir A PP. 39 Tahun 2006, untuk selanjutnya diteruskan kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi dan diparaf

5

Wakil Sekretaris mengoreksi dan memaraf hardcopy formulir A PP. 39 Tahun 2006, menerima backup data formulir A untuk diinput ke formulir B selanjutnya hardcopy formulir A diteruskan kepada Panitera / Sekretaris

6

Berdasarkan hardcopy formulir A laporan PP. 39 Tahun 2006 yang telah diparaf Kasubbag. Keuangan dan ditandatangani Wakil Sekretaris selanjutnya dilaporkan kepada Panitera Sekretaris, selanjutnya backup data PP. 39 Tahun 2006 satker menjadi data sumber input data formulir B Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) mengirim formulir A ke Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 wilayah dan mengarsipkan laporan PP. 39 Tahun 2006

7

Akunt ansi SAKP A 3

Akunt ansi PP. 39 4

Kasub bag. Keuan gan 5

Wakil Sekret aris 6

Mutu Baku Panite ra / Sekret aris 7

MARI

Persyarata n/ Kelengkap an 8 LRA SAKPA

Waktu

Output

9 1 hari

10 harcopy LRA SAKPA

harcopy LRA SAKPA

1 hari



1 hari

Backup data & hardcopy formulir A laporan PP. 39 Th 2006

Backup data & hardcopy formulir A laporan PP. 39 Th 2006

1 hari

Backup data & hardcopy formulir A laporan PP. 39 Th 2006 yg telah diparaf

Backup data & hardcopy formulir A laporan PP. 39 Th 2006 yg telah diparaf hardcopy formulir A laporan PP. 39 Th 2006 yg telah diparaf

1 hari

hardcopy formulir A laporan PP. 39 Th 2006 yg telah diparaf

1 hari

hardcopy formulir A laporan PP. 39 Th 2006 final yg telah ditandatang ani

hardcopy formulir A laporan PP. 39 Th 2006 final yg telah ditandatan gani

1 hari

Terselengga ranya Pelaporan PP. 39 Tahun 2006 untuk satker


Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

25 April 2014

Tanggal Revisi

1 Mei 2016

Tanggal Efektif

1 Juni 2016

Disahkan Oleh



Penyusunan Laporan Kegiatan PP. 39 Tahan 2006 (Triwulanan) Wilayah Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

S1 - Umum S1 – Ekonomi SLTA -SMK Akuntansi

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker



Prosedur :

1. Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) mengumpulkan backup data dan hardcopy formulir A dari satker dan satker di wilayah hukum Peradilan Agama se-Maluku selanjutnya menyerahkan dokumen sumber tersebut kepada Wakil Sekretaris selaku PPK 2. Wakil Sekretaris selaku PPK dibantu Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 melakukan input data dari backup data dokumen sumber dan hardcopy laporan formulir A dari satker dan satker di wilayah hukum Peradilan Agama se-Maluku 3. Wakil Sekretaris dibantu Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 menginput formulir B dari backup data formulir A sebagai data sumber dan selanjutnya print out formulir B dan ditandatangani oleh Wakil Sekretaris selaku PPK 4. Formulir B PP. 39 Tahun 2006 yang telah ditandatangani Wakil Sekretaris selaku PPK dilaporkan ke Panitera / Sekretaris dan Eselon 1 MARI sebagai laporan triwulanan

Pelaksana No

1 1

2

3

4

Aktivitas

2 Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 (satker) mengumpulkan backup data dan hardcopy formulir A dari satker dan satker di wilayah hukum Peradilan Agama seMaluku selanjutnya menyerahkan dokumen sumber tersebut kepada Wakil Sekretaris selaku PPK Wakil Sekretaris selaku PPK dibantu Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 melakukan input data dari backup data dokumen sumber dan hardcopy laporan formulir A dari satker dan satker di wilayah hukum Peradilan Agama se-Maluku Wakil Sekretaris dibantu Petugas / Operator PP. 39 Tahun 2006 menginput formulir B dari backup data formulir A sebagai data sumber dan selanjutnya print out formulir B dan ditandatangani oleh Wakil Sekretaris selaku PPK Formulir B PP. 39 Tahun 2006 yang telah ditandatangani Wakil Sekretaris selaku PPK dilaporkan ke Panitera / Sekretaris dan Eselon 1 MARI sebagai laporan triwulanan

Akuntan si PP.39

Akuntan si PP. 39 Wil

3

4

Kasubba g. Keuang an 5

Mutu Baku

Wakil Sekretar is 6

Panite ra / Sekret aris 7

MARI

Persyarata n/ Kelengkap an 8 Backup data PP. 39 Tahun 2006 Peradilan Agama seWilayah Maluku

Waktu

Output

9 10 hari

10 Hardcopy Formulir A Laporan PP. 39 Th. 2006 Peradilan Agama seWilayah Maluku

Hardcopy Formulir A Laporan PP. 39 Tahun 2006 Peradilan Agama seWilayah Maluku Kumpulan dokumen utk diinput data

1 hari


1 hari

Backup data & hardcopy formulir B laporan PP. 39 Th 2006 yg ditandatan gani

1 hari

Backup data & hardcopy formulir B laporan PP. 39 Th 2006 yg ditandatan gani Terseleng garanya Pelaporan PP. 39 Tahun 2006 utk wilayah


Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

25 April 2014

Tanggal Revisi

1 Mei 2016

Tanggal Efektif

1 Juni 2016

Disahkan Oleh



PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN PENYUSUNAN LAPORAN PNBP Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker




Prosedur :

1. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran PNBP menyerahkan data sumber berupa fotocopy SSBP kepada Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA untuk input data ke Aplikasi SAKPA dan manual PNBP 2. Petugas Akuntansi & Pelaporan menerima data sumber berupa fotocopy SSBP untuk input data ke Aplikasi SAKPA dan manual PNBP 3. Petugas Akuntansi & Pelaporan menginput data sumber ke Aplikasi SAKPA dan manual PNBP selanjutnya print out laporan manual PNBP diteruskan kepada Kasubbag. Keuangan untuk dikoreksi dan diparaf 4. Kasubbag. Keuangan mengoreksi dan memaraf hardcopy laporan manual PNBP untuk selanjutnya diteruskan kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi dan diparaf 5. Wakil Sekretaris mengoreksi dan memaraf hardcopy laporan manual PNBP selanjutnya hardcopy diteruskan kepada Panitera / Sekretaris untuk ditandatangani 6. Panitera / Sekretaris mengoreksi dan menandatangani hardcopy laporan manual PNBP 7. Petugas Akuntansi & Pelaporan melaporkan manual PNBP berupa softcopy dan hardcopy ke Petugas Akuntansi & Pelaporan Wilayah dan MARI

Pelaksana No

1 1

2

Aktivitas

2 Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran PNBP menyerahkan data sumber berupa fotocopy SSBP kepada Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA untuk input data ke Aplikasi SAKPA dan manual PNBP Petugas Akuntansi & Pelaporan menerima data sumber berupa fotocopy SSBP untuk input data ke Aplikasi SAKPA dan manual PNBP

Benda hara P/P PNBP 3

Akunt ansi Pelap oran 4


Wakil Sekret aris 6

Mutu Baku Panitera / Sekretar is 7

MARI

Persyarata n/ Waktu Kelengkap an 8 9 Fotocopy 1 hari SSBP

Bahan Sumber PNBP

1 hari

3

Petugas Akuntansi & Pelaporan menginput data sumber ke Aplikasi SAKPA dan manual PNBP selanjutnya print out laporan manual PNBP diteruskan kepada Kasubbag. Keuangan untuk dikoreksi dan diparaf

Dokumen 1 hari sumber utk data diinput

4

Kasubbag. Keuangan mengoreksi dan memaraf hardcopy laporan manual PNBP untuk selanjutnya diteruskan kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi dan diparaf

5

Wakil Sekretaris mengoreksi dan memaraf hardcopy laporan manual PNBP selanjutnya hardcopy diteruskan kepada Panitera / Sekretaris untuk ditandatangani

Hardcopy 1 hari PNBP dari Aplikasi SAKPA atau manual PNBP Hardcopy 1 hari PNBP yang telah diperiksa & diparaf

6

Panitera / Sekretaris mengoreksi dan menandatangani hardcopy laporan manual PNBP

7

Petugas Akuntansi & Pelaporan melaporkan manual PNBP berupa softcopy dan hardcopy ke Petugas Akuntansi & Pelaporan Wilayah dan MARI

Hardcopy 1 hari PNBP yg sdhdiperik sa & diparaf Wasek Hardcopy 1 hari PNBP yang ditandatan gani Pansek

Output 10 Bahan Sumber PNBP

Dokume n sumber utk data diinput Hardcop y PNBP dari Aplikasi SAKPA atau manual PNBP Hardcop y PNBP yang telah diperiks a & diparaf Hardcop y PNBP yg sdhdiper iksa & diparaf Wasek Hardcop y PNBP yang ditandat angani Pansek Terselen ggarany a Pelapor an PNBP satker


Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

25 April 2014

Tanggal Revisi

1 Mei 2016

Tanggal Efektif

1 Juni 2016

Disahkan Oleh



Penyusunan Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Wilayah Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker




Prosedur :

1.

Petugas Akuntansi & Pelaporan (satker) dan Petugas Akuntansi & Pelaporan satker Peradilan Agama sewilayah Maluku menyerahkan dokumen sumber berupa laporan manual kepada Petugas Akuntansi & Pelaporan Wilayah

2.

Petugas Akuntansi & Pelaporan Wilayah menerima laporan manual PNBP selanjutnya Petugas Akuntansi & Pelaporan Wilayah mengkompilasi dan merekap laporan manual PNBP menjadi satu file Wilayah Maluku

3.

Petugas Akuntansi & Pelaporan Wilayah melaporkan kompilasi dan rekap laporan manual PNBP ke Kasubbag. Keuangan untuk diperiksa dan diparaf.

4.

Laporan manual PNBP setelah diperiksa dan diparaf Kasubbag. Keuangan selanjutnya disampaikan ke Wasek untuk diperiksa dan diparaf

5.

Setelah laporan manual PNBP diperiksa dan diparaf Wasek selanjutnya disampaikan ke Pansek untuk diperiksa ditandatangani

6.

Petugas Akuntansi & Pelaporan Wilayah melaporkan manual PNBP ke MARI dan mengarsipkan untuk Wilayah

Pelaksana No

1 1

2

Aktivitas

2 Petugas Akuntansi & Pelaporan (satker) dan Petugas Akuntansi & Pelaporan satker Peradilan Agama sewilayah Maluku menyerahkan dokumen sumber berupa laporan manual kepada Petugas Akuntansi & Pelaporan Wilayah Petugas Akuntansi & Pelaporan Wilayah menerima laporan manual PNBP selanjutnya Petugas Akuntansi & Pelaporan Wilayah mengkompilasi dan merekap laporan manual PNBP menjadi satu file Wilayah Maluku

Akuntan si Pelapor an 3

Akuntan si Pelapor anW 4


Mutu Baku

Wakil Sekretar is 6

Panitera / Sekretar is 7

MARI

Persyarata n/ Kelengkap an 8 Dokumen sumber dari satker dan satkersatker Peradilan Agama seMaluku

Waktu

Output

9 1 hari

10 Laporan manual PNBP

1 hari

Kompila si Laporan manual PNBP utk wilayah Maluku

1 hari

Kompila si Lprnman ual PNBP yg diparaf Keu

Kompila si Lprn manual PNBP yg diparaf Wsk Kompila si Lprn manual PNBP yg dittd Pansek Terselen ggarany a Plprn PNBP Wil

3

Petugas Akuntansi & Pelaporan Wilayah melaporkan kompilasi dan rekap laporan manual PNBP ke Kasubbag. Keuangan untuk diperiksa dan diparaf

Laporan manual PNBP dari satker dan satkersatker Peradilan Agama seMaluku Kompilasi Laporan manual PNBP utk wil. Maluku

4

Laporan manual PNBP setelah diperiksa dan diparaf Kasubbag. Keuangan selanjutnya disampaikan ke Wasek untuk diperiksa dan diparaf

Kompilasi Laporan manual PNBP yg diparaf Keu

1 hari

5

Setelah laporan manual PNBP diperiksa dan diparaf Wasek selanjutnya disampaikan ke Pansek untuk diperiksa ditandatangani

1 hari

6

Petugas Akuntansi & Pelaporan Wilayah melaporkan manual PNBP ke MARI dan mengarsipkan untuk Wilayah

Kompilasi Lprn manual PNBP yg diparaf Wsk KompiLprn manual PNBP ygdittd Pansek

1 hari


Nomor SOP


Tanggal Pembuatan

25 April 2014

Tanggal Revisi

1 Mei 2016

Tanggal Efektif

1 Juni 2016

Disahkan Oleh



Prosedur Akuntansi Dan Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Manual Dasar Hukum : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. 7. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi 8. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah Keterkaitan : 1. Internal 2. Lintas Satker




Prosedur :

1. Petugas Akuntansi & Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Manual menginput data dari sumber yang ada dan selanjutnya print out laporan diteruskan kepada Kasubbag. Keuangan untuk dikoreksi dan diparaf 2. Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA menyerahkan dokumen sumber ke Petugas Akuntansi & Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Manual 3. Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA print out Laporan Realisasi Anggaran dari Aplikasi SAKPA 4. Kasubbag. Keuangan mengoreksi dan memaraf draf LRA Manual, untuk selanjutnya diteruskan kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi dan diparaf 5. Wakil Sekretaris mengoreksi dan memaraf draf LRA Manual, untuk selanjutnya diteruskan kepada Panitera / Sekretaris 6. Berdasarkan draf laporan yang telah diparaf Kasubbag. Keuangan dan Wakil Sekretris selanjutnya Panitera Sekretaris menandatangani LRA Manual tersebut untuk kemudian diteruskan kepada Petugas Akuntansi & Pelaporan LRA Manual 7. Petugas Akuntansi dan Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Manual mengirim laporan tersebut ke Biro Keuangan MARI

Pelaksana No

1 1

2

3

4

5

6

7

Aktivitas

2 Petugas Akuntansi & Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Manual menginput data dari sumber yang ada dan selanjutnya print out laporan diteruskan kepada Kasubbag. Keuangan untuk dikoreksi dan diparaf Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA menyerahkan dokumen sumber ke Petugas Akuntansi & Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Manual Petugas Akuntansi & Pelaporan SAKPA print out Laporan Realisasi Anggaran dari Aplikasi SAKPA

Kasubbag. Keuangan mengoreksi dan memaraf draf LRA Manual, untuk selanjutnya diteruskan kepada Wakil Sekretaris untuk dikoreksi dan diparaf Wakil Sekretaris mengoreksi dan memaraf draf LRA Manual, untuk selanjutnya diteruskan kepada Panitera / Sekretaris Berdasarkan draf laporan yang telah diparaf Kasubbag. Keuangan dan Wakil Sekretris selanjutnya Panitera Sekretaris menandatangani LRA Manual tersebut untuk kemudian diteruskan kepada Petugas Akuntansi & Pelaporan LRA Manual Petugas Akuntansi dan Pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Manual mengirim laporan tersebut ke Biro Keuangan MARI

Akt & Plprn SAKPA

Akt & Plprn LRA

3

4

Kasub bag. Keuan gan 5

Mutu Baku

Wakil Sekretar is 6

Panite ra / Sekret aris 7

MARI 8

Persyar atan / Kelengk apan 9 SPM / SP2D, SSBP

Waktu

Output

10 1 hari

11 Print out LRA SAKPA

Print out LRA SAKPA

1 hari

Kumpulan dokumen utk diinput

Kumpula n dokume n utk diinput draf LRA Manual

1 hari

draf LRA Manual

1 hari

draf LRA Manual telah diparaf

draf LRA Manual

1 hari

draf LRA Manual telah diparaf

1 hari

draf LRA Manual yg telah diparaf draf LRA Manual final yg telah ditanda tangani

draf LRA Manual final yang telah di tanda tangani

1 hari

Terseleng garanya Pelaporan LRA tingkat Satker

TUP

Recommend Documents