TUNJANGAN

KECAMATAN COBLONG

PROSEDUR MUTU PELAYANAN PENCETAKAN SPP SPM LS GAJI/ TUNJANGAN No. Dok : PM – KEUPROG- 04

No. Revisi : 00

Jabatan Dibuat oleh

Staf Keuangan dan Program

Diperiksa oleh

Kasubbag Keuangan dan Program

Disetujui oleh

Camat

Status

No Salinan

Halaman : 1 dari 6

Tgl. Berlaku : 12 September 2011

Tanda Tangan

KECAMATAN COBLONG


1.0

No. Revisi : 00


TUJUAN Sebagai pedoman dalam pencetakan SPP SPM LS Gaji/ Tunjangan.

2.0

RUANG LINGKUP Prosedur ini mencakup seluruh proses pencetakan SPP SPM LS Gaji/ Tunjangan sampai dengan selesai dicetak.

3.0

DEFINISI

3.1

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

3.2

PPK SKPD : Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD

3.3

PA : Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

3.4

KPA : Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

3.5

PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

3.6

SPD : Surat Penyediaan Dana adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar Pencetakan

3.7

SPP : Surat Permintaan Pembayaran adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

3.8

SPP UP : SPP Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung

3.9

SPP GU : SPP Ganti Uang Persediaan adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung.

3.10

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

3.11

SPM : Surat Perintah Membayar adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk Pencetakan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

Halaman : 2 dari 6

KECAMATAN COBLONG


No. Revisi : 00


3.12

SPM-UP : Surat Perintah Membayar Uang Persediaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk Pencetakan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan.

3.13

SPM-GU : Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk Pencetakan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

3.14

SPM-LS : Surat Perintah Membayar Langsung adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk Pencetakan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

3.15

SPJ

3.16

SIMDA Keuangan : Sistem Informasi Data Keuangan

3.17

SIMDA Barang : Sistem Informasi Data Barang

3.18

Verifikatur adalah aparat yang ditugaskan untuk memeriksa keabsahan SPJ

3.19

Operator SIMDA Keuangan adalah aparat yang ditugaskan untuk menjalankan perangkat lunak SIMDA Keuangan

3.20

Operator SIMDA Barang adalah aparat yang ditugaskan untuk menjalankan perangkat lunak SIMDA Barang

3.21

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

3.22

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

3.23

Bendahara Gaji adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk mengelola gaji dan tunjangan keperluan belanja aparatur dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.

3.24

KIB

3.25

Pengadaan Barang/ Jasa adalah proses pembelanjaan barang atau jasa yang dilakukan pemerintah kepada penyedia barang atau jasa

4.0

DOKUMEN PENDUKUNG

4.1

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4.2

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah;

4.3

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

: Surat Pertanggung Jawaban adalah bukti-bukti sah pembelanjaan

: Kartu Inventaris Barang

Halaman : 3 dari 6

KECAMATAN COBLONG


No. Revisi : 00


4.4

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

5.0

URAIAN PROSEDUR

No. 5.1

Penanggung Jawab

Uraian Kegiatan

Staf Sub Bag Program dan Keuangan menerima Staf Sub permohonan Pencetakan SPP SPM LS Gaji/ Keuangan Tunjangan dari Bendahara Gaji antara lain : Program 

Surat Permohonan Pencetakan SPP SPM LS Gaji/ Tunjangan ditandatangani PA



Rincian Gaji / Tunjangan



Kelengkapan Gaji

Dokumen Terkait

Bag Lembar Periksa dan Surat Permohonan Pencetakan SPP SPM LS Gaji/ Tunjangan ditandatangani PA Rincian Gaji Tunjangan

/

Kelengkapan Gaji 5.2

Staf Sub Bag Program memeriksa kelengkapan

dan

Keuangan Staf Sub Keuangan Program

5.2.1

Jika lengkap lanjut ke poin 5.3

5.2.2

Jika tidak lengkap maka dikembalikan untuk dilengkapi atau diperbaiki ke Bendahara Gaji

Bag Lembar Periksa dan Surat Permohonan Pencetakan SPP SPM LS Gaji/ Tunjangan ditandatangani PA Rincian Gaji Tunjangan

/


Verifikatur memeriksa keabsahan serta kelengkapan dokumen Gaji/ Tunjangan

5.3.1

Jika sah dan lengkap lanjut ke poin 5.4

5.3.2

Jika tidak sah atau tidak lengkap maka dikembalikan untuk dilengkapi atau diperbaiki ke Bendahara Gaji

Halaman : 4 dari 6

Verifikatur

Lembar Periksa Surat Permohonan Pencetakan SPP SPM LS Gaji/ Tunjangan ditandatangani PA

KECAMATAN COBLONG


No.

No. Revisi : 00

Uraian Kegiatan


Penanggung Jawab

Dokumen Terkait Rincian Gaji Tunjangan

/


Operator SIMDA Keuangan menginput data ke dalam SIMDA Keuangan

Operator SIMDA Keuangan

Lembar Periksa Surat Permohonan Pencetakan SPP SPM LS Gaji/ Tunjangan ditandatangani PA Rincian Gaji Tunjangan

/

Kelengkapan Gaji/ Tunjangan 5.5

Operator SIMDA Keuangan mencetak SPP LS Gaji/ Tunjangan dan SPM LS Gaji/ Tunjangan, meregister SPP LS Gaji/ Tunjangan dan menyerahkannya kepada PPK

Operator SIMDA Keuangan

Lembar Periksa Surat Permohonan Pencetakan SPP SPM LS Gaji/ Tunjangan ditandatangani PA Rincian Gaji Tunjangan

/

Kelengkapan Gaji/ Tunjangan SPP LS Tunjangan

Gaji/

SPM LS Gaji/Tunjangan 5.7

PPK memeriksa kelengkapan SPP SPM LS Gaji/ Tunjangan dalam Lembar Periksa SPP, menyerahkan SPP SPM LS Gaji/ Tunjangan kepada Bendahara Pengeluaran, memaraf SPP Halaman : 5 dari 6

PPK

Lembar Lembar SPP Surat

Periksa Periksa

KECAMATAN COBLONG


No.

No. Revisi : 00


Penanggung Jawab

Uraian Kegiatan SPM LS Penyedia Barang Jasa, menyerahkan SPP SPM LS Gaji/ Tunjangan kepada PA dan mengarsipkan berkas Dokumen Gaji/ Tunjangan

Dokumen Terkait Permohonan Pencetakan SPP SPM LS Gaji/ Tunjangan ditandatangani PA Rincian Gaji Tunjangan

/

Kelengkapan Gaji/ Tunjangan SPP LS Tunjangan

Gaji/

SPM LS Gaji/Tunjangan

6.0

CATATAN MUTU

6.1

Lembar Periksa

6.2

Lembar Periksa SPP

6.3

Buku Register SPP SPM

7.0

RIWAYAT PERUBAHAN

No

No. Revisi

Tgl. Berlaku

7.1

00

12 September 2011

Isi Perubahan Belum Ada

Halaman : 6 dari 6

TUNJANGAN

Recommend Documents