ROBBY ANDRE / 2EA26 / 18213033
TUGAS III Makanan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak azasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup waktu, aman, bermutu, bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistim pangan yang memberikan perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi makanan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Suatu produk makanan untuk sampai kepada konsumen tidak terjadi secara langsung tetapi melalui jalur pemasaran yaitu pelaku usaha atau produsen. Akibat proses industrialisasi dalam memproses produk makanan timbul permasalahan sehubungan dengan adanya barang-barang atau produk makanan yang mengandung bahan-bahan berbahaya yang merugikan pihak konsumen, baik dalam arti finansial maupun non finansial bahkan kerugian jiwa. Perlindungan hukum bagi konsumen makanan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan belum terwujud sebagaimana mestinya, karena ketiadaan pengetahuan konsumen yang berkenaan dengan ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang mengatur standarisasi mutu makanan. Sehingga konsumen
tidak
dapat
mempergunakan
hak-haknya
secara
wajar
untuk
mendapatkan penggantian kerugian dari produsen. Upaya produsen mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen dengan jalan memproduksi makanan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undangundang dengan memperhatikan mutu pangan, sarana produksi dan distribusi serta kondisi produknya yang beredar di pasaran. Mengenai hal tersebut maka dalam Pasal 19 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa, ”pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi
atas
kerusakan,
pencemaran,
dan
atau
kerugian
konsumen
akibat
1|Halaman
ROBBY ANDRE / 2EA26 / 18213033 mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Pasal tersebut di atas mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkannya. Dikatakan pelaku usaha bertanggungjawab
memberikan
ganti
rugi
atas:
kerusakan,
pencemaran,
kerusakan dan kerugian konsumen, pencemaran dan kerugian konsumen. Pasal 41 angka (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan dikatakan “badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perorangan dalam badan usaha diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggungjawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi makanan tersebut”. Pasal 41 angka (1) tersebut menegaskan bahwa pelaku usaha pangan baik berupa badan usahanya maupun orang perorangan yang diberi tanggung jawab atas usaha itu, adalah bertanggungjawab atas keamanan pangan yang diproduksinya. Pasal ini memberi penegasan bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan pangan, jika ternyata menimbulkan kerugian kepada pihak lain.
Di sebuah perekonomian sektor yang sangat penting untuk berlangsungnya perekonomian yang baik adalah konsumen. Hal tersebut dikarenakan konsumen mempunyai posisi sebagai objek bisnis yang dapat dijadikan ladang untuk keuntungan sebesar-besarnya. Saat ini sudah banyak sekali produsen yang muncul dengan produk barang atau jasa yang sangat bersaing di pasar. Mereka berlomba-lomba untuk menarik perhatian
konsumen
agar
memperoleh
penjualan
yang
tinggi
sehingga
mendapatkan laba yang tinggi pula. Saking banyaknya produsen yang bersaing dalam meraup untung dari para konsumen, tidak sedikit dari mereka yang melakukan kecurangan untuk hal itu.
2|Halaman
ROBBY ANDRE / 2EA26 / 18213033 Kecurangan yang mereka lakukan bisa dari segi promosi, penjualan atau penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Untuk menanggapi hal itu pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-undang tentang perlindungan konsumen. Pemberlakuan undang-undang ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi konsumen dan lembaga perlindungan konsumen untuk memberdayakan dan melindungi kepentingan konsumen, serta membuat pelaku usaha lebih bertanggung jawab. Menurut saya, di dalam prakteknya peran pemerintahan di Indonesia masih lemah dalam menegakan undang-undang perlindungan konsumen. Buktinya saja walaupun telah disahkannya undang-undang tentang perlindungan terhadap konsumen, tetapi tetap saja dalam prakteknya masih banyak sekali kasus-kasus dalam perdagangan yang sangat merugikan konsumen. Saat ini penegakan undang-undang perlindungan konsumen terutama dalam hal pengawasan terhadap barang beredar yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang. Contohnya saja produk-produk kadaluarsa yang beredar di pasaran atau lebih tepatnya pada saat hari raya idul fitri yang terbungkus dalam parcel. Selain itu, contoh lainnya adalah maraknya keberadaan zat kimia berbahaya yang terjual dan beredar bebas di supermarket dan pasar tradisional. Hal ini sangat memudahkan para produsen-produsen nakal yang ingin meraup keuntungan lebih
dengan cara menipu para konsumen dengan cara membuat atau
menggunakan zat-zat kimia berbahaya seperti boraks, formalin, dan zat pewarna tekstil untuk bahan makanan yang dijualnya. Ini sebenarnya terjadi karena faktor kurangnya pengawasan terhadap para oknum-oknum yang berlaku curang. Mereka bahkan tidak memikirkan dampak dari ulahnya tersebut karena mereka hanya memikirkan kepentingannya semata tanpa memikirkan orang lain.
3|Halaman
ROBBY ANDRE / 2EA26 / 18213033
Di sisi lain masyarakat juga mudah sekali tertipu oleh produk tiruan yang justru kualitasnya jauh dari produk yang asli. Ini juga terjadi pada produkproduk makanan. Ini sangat membahayakan karena makanan berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat, banyak makanan yang memakai zat-zat berbahaya seperti formalin dan juga boraks. Akan tetapi produk dengan menggunakan bahan-bahan berbahaya tersebut mudah sekali di jumpai di sekitar kita. Di sisi lain, produk jasa yang ada selama ini juga banyak yang merugikan konsumen. Seharusnya Pemerintah harus lebih tegas dalam melindungi konsumen. Akan tetapi sampai saat ini kepedulian Pemerintah masih sangat kurang. Di negeri kita, sering sekali terjadi berbagai kasus yang menyangkut perlindungan
konsumen.
Biasanya
kasus-kasus
ini
selalu
diawali
dengan
perdebatan-perdebatan. Dan biasanya pula perdebatan ini dimenangkan oleh produsen (penjual atau perusahaan). Kalaupun “kalah” hal tersebut biasaya hanya mengulur waktu saja dan sampai emosi masyarakat bisa reda. Setelah itu, hal yang sama akan terualng lagi. Contohnya saja kasus yang sangat menghebohkan yaitu kasus Prita. Kasusu Prita menjadi kasus yang sangat fenomenal karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Prita adalah salah satu konsumen yang dengan sekuat tenaga ingin mendapatkan haknya sebagai konsumen dan menuntut pertanggungjawaban dari penedia jasa. Akan tetapi yang dihadapi olehnya malah Penyelesaian kasus ini pun menempuh banyak sekali halang rintang dan berbelit. Kasus ini sebenarnya bukan merupakan kasus yang pertama terjadi di Indonesia. Akan tetapi, mungkin kasus ini baru terekspose dan direspon dengan sangat baik oleh masyarakat.
4|Halaman
ROBBY ANDRE / 2EA26 / 18213033 Dalam kenyataannya aparat penegak hukum yang berwenang seakan tdak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa dalam dunia perdagangan atau dunia pasar terlalu banyak sebenarnya para pelaku usaha yang jelas-jelas telah melanggar UU Perlindungan Konsumen yang merugikan kepentingan konsumen. Sebenarnya, perlindungan konsumen bukan hanya tugas pemerintah. Pengusaha, jelas dia, ikut andil dalam melindungi konsumen. Pemerintah berperan dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan barang. Namun, pelaku usaha punya peran tak kalah penting untuk berkomitmen pada aturan perlindungan konsumen. Menurut saya, perlindungan konsumen tidak dapat berjalan hanya dengan mengandalkan peran pemerintah dalam membentuk peraturan dan penegakan hukum melalui berbagai aktivitas pengawasan barang. Tetapi ini saatnya pelaku usaha sebagai “sahabat” pemerintah mampu berperan serta dalam menegakkan perlindungan konsumen. Meskipun undang-undang tentang perlindungan konsumen sudah banyak yang disahkan oleh pemerintah, tapi dalam pelaksanaannya masih sangat lemah dan perlu ditingkatkan lagi. Selain itu, pengawasan terhadap barang beredar yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang. Hal ini menyebabkan maraknya penipuan terhadap konsumen yang sangat merugikan konsumen tersebut seperti halnya banyaknya barang kadaluarsa yang beredah di pasaran. Oleh karena itu untuk memberantas penipuan-penipuam tersebut terhadap konsumen diperlukan adanya peningkatan terhadap pengawasan barang-barang dagangan yang beredar tidak hanya pada moment-moment tertentu saja akan tetapi secara berkala harus diawasi.
5|Halaman
ROBBY ANDRE / 2EA26 / 18213033 Selain itu masyarakat juga harus diberi pendidikan yang cukup. Maksudnya adalah agar kasus pelanggaran terhadap perlindungan konsumen tidak terjadi lagi masyarakat harus dibekali pendidikan yang cukup. Mereka harus mengetahui hakhaknya sebagai konsumen dan kemana harus mengadu bila hak-hak tersebut telah dilanggar. Cara pemberian pendidikan ini mungkin dengan kampanye, iklan layanan masyarakat, dan juga program kegiatan RT/RW. Dengan demikian informasi akan semakin terbuka dan masyarakat akan semakin pintar sehingga mereka bisa menjadi hakim bagi dirinya dan bisa menetapkan hukuman yang layak utuk para produsen nakal.
6|Halaman
