TUGAS AKHIR
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA
Nama
: Oby rohyadi
Nomer mahasiswa : 11.11.5471 Kelompok
: F
Program studi
: STRATA 1
Jurusan
: Teknik Informatika
Nama Dosen
: Dr.abidarin rosidi,M.Ma
Implementasi pancasila dalam kehidupan sehari-hari Kita harus bersyukur sebagai bangsa Indonesia yang mempuyai dasar Negara yaitu pancasila. Pedoman hidup bangsa Indonesia di tengah-tengah panas politik di zaman Sekarang. Kita harus benar-benar memahami arti yang terkandung di dalam pancasila Untuk hidup berbangsa bermasyarakat dan bernegara . begitu susahnya penegakan sila-Sila yg terkandung dalam pancasila banyak yang salah memahami dan mengartikan pancasila yg sering di salah gunakan oleh para dewan legislatif yg di miliki oleh bangsa Indonesia jadi kita harus baik mencerna,memahami,mengartikan dan melaksanakan pancasila Di kehidupan sehari-hari. 1.latar belakang
Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup
panjang sejak
zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suat bangsa yang merdeka, mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menemukan jati dirinya , yang di dalamnya tersimpul cirri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, oleh para pendiri Negara kita dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam , yang meliputi 5
prinsip meliputi prinsip (limasila) yang kemudian diberi nama Pancasila. Dalam hidup berbanga dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa reformasi, bangsa Indonesia sebagai bangsa harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengahtengah masyarakat internasional. Dengan kata lain perkataan bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan melalui kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa.Jadi secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Oleh karena itu berdasarkan fakta objektif secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Atas dasar pengertian dan alas an historis inilah maka sangat penting bagi p980ara generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan berdasarkan pengembangan ilmiah, yang pada gilirannya akan memiliki suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri. Konsekuensinya secara historis Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara serta ideology bangsa dan negara bukannya suatu ideology yang menguasai bangsa, namun justru nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu melekat dan berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri.
2. Proses perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara : Menjelang tahun 1945 Jepang mengalami kekalahan di Asia Timur Raya, banyak cara yang digunakan jepang untuk menarik simpati khususnya kepada bangsa Indonesia, salah satunya
adalah janji Jepang untuk memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944 . Sebagai kelajutan dari janji tersebut, maka pada tanggal 29 April 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI atau Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai), yang bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapa n kemerdekaan Indonesia. BPUPKI diketuai oleh DR. Rajiman Widiodiningrat, wakil ketua R. Panji Suroso dan Tuan Hachibangase dari Jepang dan beranggotakan 60 orang. Selama masa tugasnya BPUPKI melakukan dua kali sidang. Sidang yang pertama mulai tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 untuk membahas rancangan dasar Negara.Tiga tokoh nasionalis yang menyampaikan ide pokok rancangan dasar Negara, yaitu : 1. Mr. Moh. Yamin, (29 Mei 1945), ide pokok yang disampaikan usul secara lisan 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan secara tertulis: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijak -sanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia 2. Mr. Soepomo, (31 Mei 1945), ide pokok yang disamapaikan : 1. Paham Negara Persatuan 2. Perhubungan Negara Dengan Agama 3. Sistem Badan Permusyawaratan 4. Sosialisasi Negara 5. Hubungan Antar Bangsa 3. Ir. Soekarno, (1 Juni 1945 ), ide pokok yang disampaikan : 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan sosial 5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan Pada akhir pidatonya, Soekarno mengusulkan nama Pancasila atas saran dari teman dekatnya yaitu MR. Moh. Yamin. Sejak itulah disebut sebagai lahirnya istilah Pancasila, sehingga Bung Karno selalu dikaitkan sebagai pencetus lahirnya istilah Pancasila. 4. Panitia Kecil, (22 Juni 1945), menyampaikan usulan dasar Negara, yang dikenal dengan nama rumusan Piagam Jakarta (Jakarta Charter), sbb : 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi para Pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksa -naan dalam
Permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan rumusan Piagam Jakarta tersebut, terjadi kontroversi mengenai bunyi sila pertama antara pihak Islam dengan kelompok nasionalis. Sebab Sila pertama Piagam Jakarta tidak merangkul semua pemeluk agama yang ada di Indonesia, hanya difokuskan untuk penganut Agama Islam saja sedangkan di Indonesia terdapat berbagai macam agama dan suku bangsa. Untuk mengatasi hal ini dibentuk secara mendesak panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 untuk mecapai kesepakatan, sehingga Mohamad Hatta mengusulkan demi persatuan dan kesatuan bangsa, maka sila pertama Piagam Jakarta dirubah bunyinya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. 5. Rumusan akhir ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) : 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksa -naan dalam Permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan soaial bagi seluruh rakyat Indonesia Sidang BPUPKI yang ke dua berlangsung dari tanggal 10 sampai tanggal 16 Juli 1945 dengan agenda membahas rancangan hukum dasar, yang kemudian kita kenal dengan nama Pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya terkandung bentuk Negara kesatuan Republik Indonesia, dan pada alinea ke empat terkandung rum usan dasar Negara Pancasila.
Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara Setelah BPUPKI melaksanakan tugasnya, maka badan ini dibubarkan dan diganti oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia/ Dokuritsu Zyunbi Iinkai). Badan ini bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan menghasilkan keputusan, sbb: 1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 2. Memilih presiden dan wakil presiden (Sukarno dan Moh. Hatta) 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai badan musyawarah darurat.
3. Pembahasan Pancasila Sebagai Sumber Nilai
Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai definisi dari pancasila sebagai sumber nilai. Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu itu bernilai berarti sesuatu itu berharga atau berguna bagi kehidupan manusia. Adanya dua macam nilai tersebut sejalan dengan penegasan pancasila sebagai ideologi terbuka. Perumusan pancasila sebagai dalam pembukaan UUD 1945. Alinea 4 dinyatakan sebagai nilai dasar dan penjabarannya sebagai nilai instrumental. Nilai dasar tidak berubah dan tidak boleh diubah lagi. Betapapun pentingnya nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 itu, sifatnya belum operasional. Artinya kita belum dapat menjabarkannya secara langsung dalamkehidupan sehari-hari. Penjelasan UUD 1945 sendiri menunjuk adanya undang-undangsebagai pelaksanaan hukum dasar tertulis itu. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 itu memerlukan penjabaran lebih lanjut. Diterimanya pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa
nilai-nilai
pancasila
dijadikan
landasan
pokok,
landasan
fundamental
bagi
penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Demikian pembahasan singkat mengenai definisi dari pancasila sebagai sumber nilai.
4. Kesimpulan Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaaan masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Oleh karena itu pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan
dan
lembaga
kemasyarakatan,
baik
di
pusat
maupun
di
daerah.
Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan
kemasyarakatan
dan
kenegaraan.
Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus serta terpadu demi terlaksananya
penghayatan
dan
pengamalan
Pancasila.
Demikianlah manusia dan Bangsa Indonesia menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup Negar Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, serta penuh gelora membangun masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur.
5.saran
1. Untuk pemerintah
- hendaknya sebagai pejabat Negara yang memahami undang-undang Negara yg harusnya di terapakan sebagai contoh masyarakat untuk memakmurkan Negara dan bangsa Indonesia tidak disalah gunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
2. Untuk rakyat
-Peraturan dibuat untuk dipatuhi supaya tercipta masyarakat yang harmonis dan aman. Hendaknya sebagai warga Negara yang baik bukan hanya menuntut pemimpin supaya bertindak adil, tapi juga mampu memberikan contoh untuk pemimpin nya agar berperilaku sesuai dengan pancasila dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, sehingga bisa saling mengingatkan bahwa kita adalah satu kesatuan bangsa yang merindukan keindahan yang sama.
DAFTAR PUSTAKA Koentjaraningrat. 1980. Manusia dan Kebudayaan Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia.
Nopirin. 1980. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9. Jakarta: Pancoran Tujuh.
Notonagoro. 1980. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Cet. 9. Jakarta: Pantjoran Tujuh.
Salam, H. Burhanuddin, 1998. Filsafat Pancasilaisme. Jakarta: Rineka Cipta
