TUGAS AKHIR
Oleh Dhewa Cahya Saputra NIM. 11.01.3002
PROGRAM STUDI : D3 – TI TEKNIK INFORMATIKA STMIK AMIKOM YOGYAKARTA Kelompok B Nama Dosen : Irton, SE., M. Si
KATA PENGANTAR
Atas rahmat Tuhan Yang Mahaesa, makalah tentang “Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan” telah selesai disusun Makalah ini adalah sebuah ringkasan materi yang berhubungan dengan pancasila yang telah diringkas secara detail dari beberapa sumber, untuk itu sasaran saya adalah semoga article atau makalah ini bias tertampang di website amikom, semoga bermanfaat untuk pembelajaran. Secara ideal pendidikan pancasila dan kewarganegaraan memegang peranan untuk mengembangkan potensi mahasiswa sebagai warga Negara indonesis yang berkepribadian mantap, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Aktualisasi dari pendidikan pancasila dan kewarganegaraan tersebut adalah melkahirkan mahasiswa sebagai ilmuan professional, sekaligus warga Negara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (nasionalisme) yang tinggi.
Yogyakarta, 29 Oktober 2011
Penyusun,
Dhewa Cahya Saputra NIM. 11.01.3002
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR…………………………………………………………….
I
DAFTAR ISI...……………………………………………………………………..
ii
BAB I. PENDAHULUAN…………………………………………………………
2
BAB II. LATAR BELAKANG MASALAH……………………………………
7
BAB III. PENDEKATAN………………………………………………………..
9
BAB IV. PEMBAHASAN…………………………………………………………
16
PENUTUP………………………………………………………………………….
22
SIMPULAN………………………………………………………………………..
23
REFERENSI……………………………………………………………………….
24
ii
Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan Seeing that the dogmatic ideology (political ideology) Indonesia, Pancasila which contains the basic standards of the ideal, is the loyalty race, national identity and the foundation in supporting the development of character Indonesian. Puzzle in the current era of reform has not been solid Pancasila contextualization and implementation of national life and citizenship. Media in Pancasila implement standards that can be created through civic education (citizenship). Previous studies have found that the Pancasila is the basis states (basis State) in which the nucleus as a national ideology (national Ideology) Indonesia. Pancasila as state ideology and national Core philosophy of science, juridical and opinionated. Residency (citizenship education) joined in the role in implementing Pancasila and internalization of standards for citizens form the substance of research: the basic norm of the state (staatfundamentalnorm), the value of shared (common values) and the basic core beliefs of race (base Principle). All three can be used as Pancasila educate the nationality Indonesia. On the other distribute, residency education (civic education) is a form of those to support and streng then supporting group of people. Civic education through shared ethics which is an internalized obligation to a group of people so with the intention of growing appreciation of it. Early studies found with the intention of the Pancasila is the basic state (basic of state) in which a significance as a citizen ideology (national Ideology) Indonesia. Pancasila as the state and citizen ideology significance philosophical, juridical and supporting science. Education Residency (civic education) comedy roles in implementing and internalize the ethics of Pancasila to citizens in form the substance of the study: The basic norm of the state (staatfundamentalnorm), the appraise laid back (common values) and the basic ethics of people (nation basic principle). All three can be used as didactic material in the Pancasila residency in Indonesia
Kata Kunci : Pancasila, civic education, common value, ideology, implementas, pancasila
1
BAB I. PENDAHULUAN Pendidikan kewarganegaraan atau civic education memberikan peran berbobot dalam mendukung kehidupan kebangsaan bangsa.Pendidikanmenurut definisi adalah pendidikan di dan dalam mendukungdemi tatanan sisi yang ada mengambil. Kewarganegaraanpendidikan merupakan bentuk Pengemblengan orang untuk mendukung dan memperkuat semangat kerja sama politik seluruh semangat memihak koperasi dengan tujuan adalah hasil dari kesepakatan. kemajuan dengan melihat tujuan filsafat kebangsaan pendidikan Universal memihak nilai-nilai seperti keadilan, toleransi dan kesopanan, jadi karena kebangsaan pendidikan dan menyajikan dasar dalam mendukung persatuan dinasionalisasi. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, Baris ini ide dengan tujuan pendidikan lokal merupakan bagian integral dari pemahaman, instrumentasi, dan kehidupan suara masyarakat, wilayah dan negara Indonesia. Kewarganegaraan pendidikan adalah pendidikan dengan tujuan mengembangkan semangat Kelompok etnis dan cinta tanah air (penjelasan pasal 37, UU No20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengacu pada pernyataan di atas, sehingga oleh karenanya isi dari pendidikan publik Alam adalah refleksi dari cita-cita dunia dengan maksudperjanjian Bersangkutan serta apalagi menjadi hidup yang ideal. Atas namakerajaan Indonesia, Pancasila telah normal sebagai satu-satunyakesepakatan bangsa, Selain, kesatuan UUD 1945 publik dan Republik Bahasa Indonesia. Ditetapkan Pancasila sebagai negara Indonesia. pernyataan Kerajaan kita adalah kerajaan Pancasila merupakan suatu Pernyataan dicap oleh penduduk masing-masing. Pancasila memiliki kaitan erat dengan pendidikan pada umumnya dan secara khusus pada pendidikan kewarganegaraan. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar pendidikan nasional memiliki beberapa makna. Secara filosofik pendidikan nasional merupakan keniscayaan dari sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara substantif-edukatif pendidikan nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem
2
Pendidikan Nasional. Secara sosio-politik hasil pendidikan untuk menghasilkan anggota masyarakat, komponen bangsa, dan warga negara yang cerdas dan baik sesuai Pancasila dan UUD 1945. Secara praxis-pedagogis dan andragogis nilainilai Pancasila dan UUD 1945 diwujudkan dalam proses belajar dan pembelajaran. Dalam konteks membangun halusinasi kenegaraan dan kelompok etnis di Indonesia Diselesaikan melalui kota pendidikan, Pancasila adalah didiartikulasikan umum Sebagai dasar dalam realisasi dari konsepsi ideal kebangsaanIndonesia. Ini menyatakan untuk memfasilitasi PendidikanKewarganegaraan merupakan bidang studi untuk memfasilitasi Fokus pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu Pelaksanaan hak-hak sipil dan kewajiban untuk menjadi pemilihdi Indonesia Intelektual, terampil, dan karakter untuk memfasilitasidiamanatkan oleh Pancasila dan 1945 (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006). Dasar kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sarjana di perguruan tinggi untuk menjadi ilmuwan dan Profesional yang menimbulkan makna nasionalisme dan cinta tanah air, demokratis berkeadaban, warga negara yang memiliki daya saing , kompetitif disiplin, dan Secara aktif berpartisipasi dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan keteraturan Pancasila (Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi SK Nomor 43tahun 2006.). Pemetaan dilakukan untuk memfasilitasi apalagi menunjukkan fokus kota pendidikan Di Indonesia pada tahun 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994 adalah pembentukan Orang ideologi. Pada pekerja lainnya dengan tujuan PendidikanKewarganegaraan persiapan ontologi (Kewarganegaraan) Termasuk dasar utama dari Republik Indonesia, yayasan Cara hidup Pancasila, UUD 1945 adalah dasar normatif dan dasar psikologis perilaku warga. Sebagai ideologi negara Pancasila dan dasar Kewarganegaraan merupakan bagian dari ontologi.Mengenakan kredensial Kewarganegaraan juga mengakui pendidikan dengan tujuansoliter dari substansi studi Kewarganegaraan sekolah dan pendidikan istimewa adalahPancasila (Permendiknas No 22 tahun 2006 dan Direktur Jenderal Pendidikan penghakimanTinggi No 43 tahun 2006). kontekstual untuk kota pendidikan (spkn) di Indonesia dipengaruhi oleh aspek kebijaksanaan intraseptif (pengetahuan intraceptive) dalam bentuk agama dan Pancasila
3
. Atas dasar ini dapat diakui dengan tujuan Pancasila Titik diri sebagai landasan, isi dan fungsi atau cita-cita Residensi pendidikan di Indonesia. Jika diakui dengan tujuan Pancasila ditempatkan sebagailandasan, isi dan Tujuan atau cita-cita residensi pendidikan di pendidikan kewarganegaraan Indonesia Indonesia berikutnya pada dasarnya adalah bentuk pendidikan melalui penerapan Pancasila. Pendidikan menjadi mediasi ditujukan untuk membaca,internalisasi sosialisasi, dan pelembagaan dengan tujuan membuat moral Pancasila menjadi dilembagakan ke orientasi cepat ditujukan untuk spesifik dan masyarakat. Pendidikan akan Pancasila moral dapat diimplementasikan melalui pendidikan masyarakat (pendidikan kewarganegaraan). Namun demikian, dalam prakteknya pendidikan Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan di Indonesia menemui sejumlah persoalan. Seperti dinyatakan oleh Udin Winataputra (2001) bahwa kemasan kurikuler pendidikan Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan mengalami pasang surut. Pendidikan kewarganegaraan sebagai wadah bagi pendidikan Pancasila sering berganti ganti nama mulai dari pelajaran Civics tahun 1962, pelajaran Pendidikan Kewargaan Negara tahun 1968, Pendidikan Moral Pancasila tahun 1975, Pendidikan
Pancasila
dan
Kewarganegaraan
(PPKn)
tahun
1994,
Kewarganegaraan tahun 2004 dan Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2006. Pendidikan Pancasila yang termuat dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994 memiliki kelemahan antara lain 1) kurikulumnya banyak diwarnai oleh perspektif atau kepentingan pemerintah dengan mengatasnamakan kepentingan negara , 2) topik-topik yang diangkap lebih mengedepankan penguatan kedudukan pemerintah yang berkuasa, dan 3) PPKn lebih dijadikan sarana pendidikan politik yang cenderung “sepihak” dan “monolog” untuk mendukung kelanggengan orde yang berkuasa. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat Purwadi dalam bahwa “citizenship education... was clearly used by the ruling power as a tool for political indoctrination”.
4
Pendapat senada juga menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dalam label Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesungguhnya telah berfungsi sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekuasaan. Pasang surutnya pendidikan Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mengindikasikan adanya ketidakajegan materi atau substansi dari pendidikan Pancasila itu sendiri. Ketidakajegan dan konsistensi substansi ini berakibat juga dapat dimanfaatkannya oleh penguasa sebagai sarana indotrinasi. Sosok pendidikan kewarganegaraan demikian memang sering muncul di sejumlah negara khususnya negara berkembang, sebagaimana dikemukakan bahwa „citizenship education has often reflected the interest of those power in particular society and thus has been a matter if indoctrination and the establishment of ideological hagemony rather than education”. Pendidikan Pancasila melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPK) juga dianggap gagal dari sisi tujuan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang bertujuan membentuk budi pekerti luhur telah gagal mencapai sasaran. Pendidikan yang sudah dilaksanakan puluhan tahun itu hanya menghasilkan warga negara yang kurang bertanggung jawab dan bahkan mematikan hati nurani. Kegagalan itu disebabkan karena sistem pengajaran yang keliru. Pendidikan Pancasila berlangsung unilateral, datang dari negara, dan tidak memungkinkan munculnya perbedaan pendapat. Sistem itu menghasilkan warga negara yang tidak cerdas karena pendidikan dilakukan otoriter demi kepentingan penguasa (Kompas online, Kamis, 16 Juni 2005). Kritik terhadap Pendidikan Pancasila dikemukakan, antara lain: 1) substansi Pendidikan Pancasila dianggap terlalu idealis dan otopis, 2) terlalu indoktrinatif, statis, monoton, sarat dengan kepentingan penguasa dan penuh pengulangan dan 3) hanya menghasilkan orang – orang yang pandai menghafal tetapi tidak mengamalkan (Listiyono Santoso, 2003: 21-22) Problematik yang lain adalah bahwa sejak tahun 2003 yaitu berdasar Undang undang Sistem Pendidikan Nasional mata pelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah dan mata kuliah Pendidikan Pancasila perguruan tinggi justru ditiadakan. Undang undang pendidikan nasional tidak mengamanatkan perlunya
5
pendidikan Pancasila. Tentang hal ini, banyak pihak yang memberikan penolakannya dan mendesak kembali perlunya pendidikan Pancasila. Seperti dinyatakan oleh Muhammad Adib bahwa tragedi ke-Indonesiaan pada pasca era reformasi ini telah mencapai klimaksnya saat “diusirnya” Pendidikan Pancasila dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN). Meskipun UUSPN menempatkan Pancasila sebagai dasar dari UU tersebut, namun telah ‟mengusir‟ Pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan nasional (SURYA online, Kamis, 08 September 2005). Hasil Sarasehan Sistem Pendidikan Nasional Untuk Membangun Peradaban Indonesia Yang Dijiwai Nilai-Nilai Pancasila, kerjasama UGM, LPMP UGM, Kopertis Wilayah V DIY dan 10 Perguruan Tinggi di Yogyakarta tanggal
30 April 2007
dan 1 Mei 2007 mendesak kepada pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menggalakkan kembali pendididkan Pancasila. Dikatakan bahwa hilangnya pendidikan ini dari dunia pengajaran dinilai sebagai salah satu penyebab merosotnya moral masyarakat. Meskipun sekarang ini implementasi Pancasila melalui jalur pendidikan tidak dilakukan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila tetapi dimuatkan kedalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2006, tetapi tetap menyisakan problem tentang subtansi Pancasila apakah yang hendaknya dimuatkan kedalam Pendidikan Kewarganegaraan ? Problem ini perlu dicari jawabnya agar substansi kajian Pancasila sebagai materi Pendidikan Kewarganegaraan tidak mudah lagi dimanfaatkan oleh kekuasaan sebagai sarana indoktrinasi dan juga subtansi Pancasila sejalan dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan, dinamika, dan tuntutan masyarakat. Pendidikan Pancasila diarahkan untuk mendukung pembangunan negara Indonesia yang demokratis, bangsa yang plural, makmur, adil, dan sejahtera. Sebagai bahan pembelajaran, maka subsansi kajian Pancasila hendaknya berbasiskan pada keilmuan bukan bahan yang bersifat dogmatis dan normatif. Dengan mengkaji substansi Pancasila juga dapat menemukenali sejumlah karakter atau identitas keindonesiaan yang nantinya dapat dijadikan arah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.
6
BAB II. LATAR BELAKANG MASALAH Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sumber hukum dalam mendukung kelahiran, pembentukan, dan keberadaan Republik Indonesia sebagai negara luar dan tertinggi. Pembentukan, kelahiran, dan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlahsuatu tujuan hasil dari perjuangan dari alam Indonesia, tetapi tentu saja untuk menarik cita-cita dan tujuan Negara negara sangat membutuhkan. UUD 1945 perubahan terjadi hanya dilakukan pada batang tubuh dan penjelasan, hak veto melakukan karena memiliki sikap yangtetap dan melekat pada diri mereka sendiri, seiring dengan perkembangan dan perubahan renovasi kesan yang sangat berpengaruh pada kehidupan negara dan wilayah. Menyadari dengan tujuan gesekan dengan tujuan terjadi pada Indonesia adalah negara kesatuan , seperti dalam kolonial Belanda dan pemberontakan komunis sia-sia pada tahun 1965.untuk hadir dengan pilihan dari kerusakan yang disebabkan negara sebuah kerjasama yang sangat beragam gesekan jadi karena semua ini hanya dapat diselesaikan dengan UUD 1945 dan Pancasila sebagai soliterhukum yuridis. Tidak ada kehidupan faktor integratif dan disintegratif dengan tujuan dapat membawa kerajaan pada kekuatan atau sebaliknyakehancuran. Pancasila sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 dalam perjalanan kehidupan bangsa Indonesia, khususnya sejarah kehidupan politik dan ketatanegaraan Indonesia, telah mengalami persepsi dan interpretasi sesuai dengan kehendak dan kepentingan yang berkuasa selama masa kekuasaannya berlangsung. Bahkan pernah diperdebatkan kembali kebenaran dan ketepatannya sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia sehingga bangsa Indonesia nyaris berada di tepi jurang perpecahan kendati sebelumnya pernah disepakati bersama dalam konsensus nasional tanggal 22 Juni 1945 dan tanggal 18 Agustus 1945. Adapula masa dimana usaha-usaha untuk mengubah Pancasila itu dengan pemberontakan-pemberontakan senjata, yang penyelesaiannya memakan waktu bertahun-tahun dan meminta banyak pengorbanan rakyat. Di samping berbagai faktor lain, pemberontakan yang berlarut-larut itu jelas menghilangkan kesempatan bangsa Indonesia untuk membangun, menuju terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan.
7
Jalan lurus pelaksanaan pancasila, juga mendapat rintangan –rintangan dengan adanya pemutarbalikan Pancasila dijadikannya Pancasila sebagai tameng untuk menyusupkan faham dan ideologi lain yang justru bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Masa ini ditandai antara lain dengan memberi arti kepada Pancasila sebagai “nasakom”, ditampilkannya pengertian “Sosialisme Indonesia” sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia dan banyak penyimpangan-penyimpangan lainnya lagi yang bersifat mendasar. Masa pemutarbalikan Pancasila ini bertambah kesimpangsiurannya karena masing-masing kekuatan politik, golongan atau kelompok di dalam masyarakat pada waktu itu memberi arti sempit kepada Pancasila untuk keuntungan dan kepentingannya sendiri. Bagi bangsa Indonesia, mempersoalkan kembali Pancasila sebagai dasar negara sama halnya berarti memutar mundur jarum jamnya sejarah, yang berarti membawa bangsa kita kembali kepada awal meletakkan dasar-dasar Indonesia merdeka. Mempersoalkan kembali Pancasila sebagai Dasar Negara berarti mementahkan kembali kesepakatan nasional dan menciderakan perjanjian luhur bangsa Indonesia yang telah secara khidmat kita junjung tinggi sejak tanggal 18 Agustus 1945, ialah sejak lahirnya Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945, yang mendukung Pancasila itu.
8
BAB III. PENDEKATAN - PENDEKATAN
PENDEKATAN SOSIOLOGIS Pancasila digunakan sebagai nama dari dasar negara bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 alinea IV, terdiri atas lima sila , asas atau prinsip yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam 5. Permusyawaratan Perwakilan 6. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Arti sila – sila tersebut adalah :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
9
2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Berani membela kebenaran dan keadilan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Mengakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia,
3. Persatuan Indonesia
Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
10
4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Dengan i‟tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.
4. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
kekeluargaan dan kegotongroyongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.
11
Pendidikan harus melakukan sebagai agen transformasi Memiliki peran yang sangat gemuk. Tidak terlalu banyak jika di tangan beberapa pendapat untuk memfasilitasi mengatakan Untuk memfasilitasi tanah air ini harus berada dirumuskanmelalui dunia pendidikan, mulai dari Kurikulum, dukungan fasilitas, dan terutama guru atau dosen. Mengapa guru esensi dalam hal ini. Hal ini karena gurulah yang Berurusan cepat dengan generasi untuk memfasilitasi akan kembali kepemimpinan Tanah air. Tugas guru di toko ditetapkan pergantian besar dengan sangat ekstrim. Nilai-niali tidak dapat Ditransfer individu harus dilatih dan diuji, seperti keterampilanfilsafat Atau keterampilan. Jika kita mengacu pada rumus Bloom, Sedangkan secara entitas Pancasila itu sendiri pada hakekatnya ia adalah nilai . Nilai atau value adalah sesuatu yang berharga, berguna bagi kehidupan manusia. Nilai memiliki sifat sebagai realitas yang abstrak, normatif dan berguna sebagai pendorong tindakan manusia. Kelima sila, asas atau prinsip Pancasila di atas dapat dikristalisasikan kedalam 5 nilai dasar yaitu nilai KeTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Pancasila itu merupakan jalinan nilai-nilai dasar yang merupakan kristalisasi dari berbagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia . Pancasila yang berisi lima nilai dasar itu ditetapkan oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia sejak tahun 1945 yaitu ketika ditetapkan Pembukaan UUD NRI oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kedudukannya sebagai dasar negara dan ideologi nasional ini dikuatkan kembali melalui Ketetapan MPR RI No. XVIII/ MPR /1998. Pancasila sebagai dasar negara berkonotasi yurudis, sedang Pancasila sebagai ideologi berkonotasi dikonotasikan sebagai program sosial politik . Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dapat dipandang dari tiga aspek yaitu filosofis, yuridis (hukum) dan politik . Pancasila telah menjadi dasar filsafat negara baik secara yuridis dan politis.
12
PENDEKATAN FILOSOFIS Pancasila menjadi pijakan bagi penyelenggaraan bernegara yang dikristalisasikan dari nilai-nilainya. Nilai-nilai yang tertuang dalam rumusan sila-sila
Pancasila secara filosofis danobyektif merupakan filosofis bangsa Indonesia yang telah tumbuh, hidup dan berkembang jauh sebelum berdirinya negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi logisnya menjadi kewajiban moral segenap bangsa Indonesia untuk dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar filsafat negara, maka Pancasila harus menjadi sunber bagi setiap tindakan para penyelenggara negara dan menjiwai setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
PENDEKATAN HISTORIS Setiap tanah memiliki ideologi dan pandangan hidup berubah dari tunggal lain-lain, diambil dari standar yang tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan tanah air yang bersangkutan. Itulah tugas dengan Pancasila sebuah ideologi dan pandangan dunia di Indonesia digali dari tradisi dan budaya tumbuh, hidup dan makmur dalam kehidupan Indonesia tanah air sejarawan sendiri, lahir dan perkotaan ke tanah air mengesankan seperti dilakukan oleh dua kerajaan memaksakan dari Kedatuan Sriwijaya tua dan keprabuan Majapahit. Setelah hasil dalam sejarah panjang perjalanan berkisar sampai dengan tahapan pematangan oleh para pendiri negara oleh sementara akan mengetahui negara Indonesia telah berhasil manipulatif keadaan dasar yang bersumber pada standar yang menegaskan telah penuh, hidup dan makmur dalam kehidupan koperasi semangat dan bahasa Indonesia orang-orang yang mengikuti yang dirumuskan dan sistematis dalam desain dasar yang disebut negara Pancasila. Nama tersebut untuk pertama kalinya diberikan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 di sidang Dewan Upaya peneliti Persiapan Bahasa Indonesia swasembada (BPUPKI) pada saran dan Bimbingan sekutu orang multibahasa.
13
Jadi tampaknya jelas bagi kita sehingga historis kehidupan bangsa Indonesia tidak bisa dilepaspisahkan dari dan dengan standarPancasila dan telah dikenal datang ke daerah seperti kepercayaan tekanan tinggi dari Indonesia memperkenalkan seseorang ke suatu daerah di samping kebenaran dan ketepatan Pancasila sebagai mengamati hidup bangsa dan dasar Republik Indonesia, karena secara resmi mengizinkan berdirinya Republik Indonesia pada 18 besar, 1945 oleh Panitia Persiapan atas nama kebebasan Indonesia sampai saat ini menghitung dan Insya Allah Selamanya.
PENDEKATAN KULTURAL Tinjauan ke atas kehidupan alam adalah sesuatu yang tidak boleh dilepaspisahkan dari kehidupan alam berkenaan. Bangsa-bangsa untuk mendapatkan sesuatu yang tidak dilakukan merangkumi melihat pada kehidupan orang-orang yang mendapat sesuatu yang dilakukan tidak merangkumi pengenalan(ID) dan personaliti, jadi ia akan terus terang terombang - ragu-ragu dalam kehidupan mereka, terutama oleh satu minit menangani berbagai cabaran dan pengaruh yang datang dari luar atau yang muncul dari dalam dan banyak lagi dalam era globalisasi saat ini. Pancasila sebagai melihat orang-orang Indonesia adalah harga diri dan kepribadian bangsa yang merupakan kristalisasi cita-cita hidup dan Indonesia berkembang dalam budaya mereka sendiri denganfakulti Ingenuousness demikian supaya ia boleh menyesuaikan dirinyadengan dan berbeza dengan Masa pembangunan di masa serta dinamik rumah selektif dalam Proses penyesuaian. Dengan generasi asal ini tergesa-gesa Boleh menambahkan cita-cita Pancasila sesuai denganperkembangan yang luar biasa dan Terutamanya ketika masa dia menghadapi cabaran untuk mendapatkan mesej kepada penyelesaian Sains dan Teknologi Eksklusif kehilangan identiti.
14
PENDEKATAN YURIDIS Pancasila sebagai negara menjadi cita-cita diijinkan (rechtside) yang seharusnya menjadi dasar dan singlepikiran hukum masing-masing di Indonesia. Politik pembangunan hukum di Indonesia kerangka dari keyakinan utama membimbing Pancasila memiliki aturan. Pancasila sebagai sumber dan penguasa hukum untuk memperluas bimbingan keras tercantum dalam undang-undang sebagai sumber hukum formal. Jalinan Pancasila standar mendasar yang di acara dalam aturan dasar (undang-undang dasar) UUD 1945 dalam bentuk lapisan aspek berbagai artikel Indonesia tanah air dan kehidupan negara. Aturan - aturan dasar dalam UUD 1945 memperluas dijabarkan lagi dalam perundang-undangan dan peraturan di bawahnya. Hieraki hukum Indonesia sehingga terbentuk piramida ini dapat dilihat dan sejalan dengan Stufenbautheorie (Teori norma tangga) dari Hans Kelsen, di mana saja Pancasila sebagai Grundnorm luar organisme diperbolehkan, apakah meta yuristic tetapi norma tempat yang diperbolehkan tergantung statusnya populer sebagai ideologi nasional, standar Pancasila difungsikan sebagai standar ideal bersama dan standar pemersatu. Hal ini sejalan dengan fungsi ideologisnya dalam masyarakat adalah Pertama, sebagai pikiran atau cita-cita tunggal sehingga untuk dicapai bersama oleh semangat koperasi. Kedua, sebagai pemersatu masyarakat dan sepanjang garis-garis sebagai prosedur konflik gerak dalam roh . Populer sehubungan dengan makna utama ideologi sehingga untuk menegaskan berubah menjadi cita-cita atau tujuan masyarakat. Para pikiran tunggal kehidupan masyarakat adalah untuk mewujudkan realisasi standar sehingga ideologi. Sementara dalam kaitannya dengan berikut ini, makna ideologi itu mewakili makna disepakati bersama sehingga untuk menyatukan semangat koperasi dan artinya serikat digunakan sebagai acuan dalam mendukung memecahkan teka-teki sehingga mungkin terjadi dalam kehidupan semangat koperasi yang bersangkutan. pancasila sebagai ideologi nasional dapat dilihat dari wilayah filosofis dan berpendirian.
15
Dari aspek filosofis, standar Pancasila menjadi dasar keyakinan Pada subjek dari orang-orang yang bercita-cita (fungsi utama ideologi). Dari aspek Pancasila adalah sebuah modus vivendi atau kesepakatan berpendirian mahir dari agung Beragam komunitas di Indonesia bersatu dalam sebuah negara tunggal yang lebih tinggi daripada tanah air Dasar utama keyakinan kesatuan .Pancasila menjadi bersatu Atau standar integratif yang penting dalam mendukung masyarakat yang pluralistik.
BAB IV. PEMBAHASAN Kedudukan dan Aspek dari Pancasila Berdasarkan judul dan aspek cantik dari Pancasila , setelah itu Substansi, materi Pancasila akan berisi: 1. Berdasarkan aspek-aspek filosofis, Pancasila terdiri dari prinsip-prinsip, ide, atau gagasan dasar ini mencakup baik aspek filosofis Pancasila sebagai negara serta ideologi negara. Sementara negara, prinsip-prinsip Pancasila sebuah pegangan dan terjadi untuk orientasi normatif dalam memecahkan masalah kebangsaan dan kenegaraan. Pancasila benar-benar menetapkan sendiri sebagai sudut pandang negara Everyplace isi gagasan atau gagasan Pancasila sdalah jawaban utama bagi kemunduran negara Indonesia di samping untuk saat dalam waktu lima dari keyakinan utama dasar masih terkait untuk digunakan sebagai orientasi dan referensi normatif apa waktu negara Indonesia dan penduduk menghadapi masalah demikian pula, meskipun dalam konteks zaman terpisah.
16
Sebagai ideologi nasional, nilai-nilai dasar Pancasila menjadi cita-cita masyarakat Indonesia yang sekaligus menunjukkan karakter bangsa yang hendak dibangun. Karakter, identitas atau jati diri sebuah bangsa bukanlah sesuatu yang telah jadi. Karakter adalah hasil konstruksi dan produk dari pembudayaan melalui pendidikan. Jati diri bangsa merupakan sesuatu yang telah disepakati, seperti citacita masa depan bersama . Jati diri bangsa Indonesia adalah terwujudnya karakter bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis dan adil (ketetapan MPR RI No. VII/MPR/1998. Karakter bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis dan adil tiada lain adalah cerminan Pancasila sebagai identitas. Di sisi lain identitas bangsa ditunjukkan dengan kesepakatan bangsa untuk menggunakan prinsip kebangsaan, prinsip kemanusiaan, prinsip keadilan, prinsip kerakyatan dan prinsip Ketuhanan didalam kerangka memecahkan masalah kebangsaan. Aspek filosofis bahwa Pancasila berisikan nilai, prinsip, gagasan dan citacita kebangsaan ini dapat dijadikan isi bagi pendidikan Pancasila. Kajian terhadap ini dapat dilakukan dengan menggunakan perspektif ilmu filsafat terutama kajian tentang etika politik.
2. Berdasarkan aspek yuridisnya, Pancasila sebagai Norma Dasar Bernegara Untuk konteks Indonesia, Pancasila yang mengandung nilai-nilai dasar itu dalam keterkaitannya dengan sistem hukum nasional, oleh beberapa pakar dikatakan sebagai grundnorm , sebagai unsur pokok kaidah negara yang fundamental dan asas kerohanian ,Pancasila merupakan bagian dari staatfundamentalnorm dan Pancasila sebagai cita hukum yang mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif. Jadi Pancasila dilihat dari sisi yuridis merupakan norma dasar bernegara, sumber hukum dalam arti material dan sebagai kaedah hukum. Aspek yuridis bahwa Pancasila sebagai norma dasar bernegara ini adalah implikasi dari kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berkonotasi yuridis, dimana nilai nilai dasarnya menjadi cita hukum bagi hukum Indonesia. Oleh karena itu materi Pancasila dapat dilihat dari aspek yuridis kenegaraan Indonesia. Aspek yuridis dari Pancasila inilah yang dapat dijadikan salah satu sumber bahan bagi pendidikan Pancasila. Kajian Pancasila dari aspek yuridis ini menggunakan perspektif teori dalam ilmu hukum yaitu teori tentang sumber hukum dan teori tentang penjenjangan norma
17
3. Berdasar aspek sosial politiknya, Pancasila sebagai Nilai Bersama Sebuah ideologi mengandung nilai-nilai yang dianggap sebagai nilai baik, luhur dan menguntungkan masyarakat sehingga diterima nilai tersebut. Oleh karena itu ideologi digambarkan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama. Seperangkat nilai yang dianggap benar, baik, adil, dan menguntungkan itu dijadikan nilai bersama (common value). Apabila sekelompok masyarakat bangsa menjadikan nilai dalam ideologi sebagai nilai bersama maka ideologi tersebut menjadi ideologi bangsa atau ideologi nasional bangsa yang
bersangkutan. Gagasan tentang nilai bersama (common value) yang menyebut adanya integrasi nilai sebagai salah satu jenis integrasi yang menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai minimum yang diperlukan bagi terjadinya tertib sosial. Talcott Parsons dalam bukunya Social System, menyatakan kalau suatu masyarakat ingin tetap eksis dan lestan, ada empat paradigma fungsi (function paradigm) yang harus terus-menerus dilaksanakan cleh masyarakat yang bersangkutan. Pertama, pattern maintenance yaitu kemampuan memelihara sistem nilai budaya yang dianut, karena budaya adalah endapan dari perilaku manusia. Kedua, kemampuan masyarakat beradaptasi dengan dunia yang barubah dengan cepat. Ketiga, adanya fungsi integrasi dari unsur-unsur masyarakat yang beraneka ragam secara terus menerus sehingga terbentuk kekuatan sentripetal yang semakin menyatukan masyarakat tersebut. Keempat, masyarakat perlu memiliki
goal attainment
atau tujuan
bersama yang dari masa ke masa bertransformasi karena terus-menerus diperbaiki cleh dinamika masyarakatnya dan oleh para pemimpinnya. Dari pendapat Parsons tersebut , mengindikasikan bahwa fungsi integrasi di masyarakat dianggap penting bagi terjadinya tertib sosial dan kelangsungan hidup. Berdasarkan paradigma pendekatan fungsional, integrasi dapat terjadi karena adanya kesepakatan para warga masyarakat itu akan nilai nilai umum tertentu. Pancasila sebagai ideologi berisikan nilai dan gagasan ideal yang dapat dijadikan nilai bersama dalam masyarakat Indonesia. Kajian Pancasila sebagai nilai bersama (common value) dalam masyarakat ini dapat dikembangkan dengan mendasarkan teori-teori dalam ilmu sosial yaitu teori fungsionalisme struktural
dan teori tentang integrasi.
18
Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan Pada bagian awal telah dikemukakan, bahwa implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara membutuhkan mediasi berupa sosialisasi, internalisasi dan institusionalisasi agar nilai-nilainya terlembaga secara ajek baik bagi pribadi warga negara maupun kelompok masyarakat. Mediasi itu salah satunya melalui pendidikan. Implementasi Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan (civc education) adalah proses sosialisasi, internalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai Pancasila pada peserta didik. Pengalaman di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi Pancasila melalui jalur pendidikan ini telah lama dilakukan. Namun sebagaimana dikemukakan di atas, pendidikan Pancasila dianggap gagal dalam mencapai tujuan yaitu melembaganya nilai-nilai Pancasila dalam pribadi warga negara maupun kelompok masyarakat. Salah satu faktor yang mempengaruhi kegagalan tersebut adalah masalah bahan ajar atau isi dari pendidikan Pancasila yang cenderung normatif, idealis dan dogmatis. Sifat bahan ajar demikian dapat dimanfaatkan oleh pihak lain terutama penguasa sebagai sarana indoktrinasi guna melanggengkan kekuasaan. Bahan ajar demikian juga menjadikan proses pendidikan Pancasila tidak menarik dan tidak diminati peserta didik. Oleh karena itu substansi atau isi pendidikan Pancasila perlu direvisi. Isi Pancasila hendaknya dapat disusun berdasar paradigma keilmuan, sehingga semata-mata kajian Pancasila bersandar pada “ilmu”. Perihal isi pendidikan Pancasila ini penting sebab sistem nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diwujudkan sebagai bahan ajar bagi proses belajar anak, yang meliputi tiga hal yaitu belajar konsentris tentang Pancasila (knowing Pancasila), belajar mengaktualisasikan nilai Pancasila (doing Pancasila) dan belajar membangun tatanan kehidupan masyarakat yang berdasar Pancasila (building Pancasila. Knowing Pancasila dimulai dengan pertanyaan isi atau kajian Pancasila apakah yang hendaknya nanti dipahami para peserta didik?
19
Pada Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan di persekolahan berdasar Permendiknas No 22 tahun 2006 telah dikemukakan sejumlah substansi kajian Pancasila. Substansi kajian Pancasila dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berisikan kajian yang meliputi : Kedudukan Pancasila sebagai
dasar negara dan ideologi negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keempat subtansi kajian tersebut telah dijabarkan ke setiap jenjang pendidikan, dengan perincian sebagai berikut;
Penjabaran kajian Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan
Bahwa proses knowing Pancasila pada jenjang sekolah dasar adalah diberikannya kajian Pancasila dari aspek filosofis yaitu nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan dan kajian Pancasila dari aspek historis mengenai sejarah perumusan Pancasila. Pada tingkat sekolah menengah pertama, dikenalkan mengenai kedudukan pokok Pancasila yaitu sebagai dasar negara dan ideologi nasional, sedangkan pada jenjang sekolah menengah atas mempelajari
dari aspek sosial politiknya yaitu sebagai ideologi terbuka.
Pemetaan dan penempatan kajian Pancasila dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di atas, dapat dikatakan telah berlandaskan pada perspektif keilmuan, yaitu kajian Pancasila dari aspek filosofis, historis dan sosial politik. Namun beberapa kelemahan dapat ditunjukkan, antara lain sebagai berikut; 1. Kajian filosofis Pancasila kurang tepat sebab tidak mengenalkan prinsip prinsip atau nilai nilai dasar kebangsaan, baik sebagai dasar maupun sebagai cita-cita masyarakat Indonesia. Prinsip prinsip dasar tersebut adalah prinsip KeTuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Jika nilai kejujuran misalnya dikenalkan, maka nilai moral ini akan tumpang tindih dengan nilai yang bersumber dari agama. 2. Tidak adanya kajian mengenai aspek yuridis dari Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara sesungguhnya berkonotasi yuridis, sehingga kajian Pancasila sebagai sumber hukum perlu diberikan. Ini berarti dikenalkannya Pancasila dari sisi yuridis.
20
3. Tidak jelasnya deskripsi materi Pancasila sebagai ideologi sehingga terjadi tumpang tindih (over lapping) dengan makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi berkonotasi sebagai program sosial politik baik nilai-nilainya sebagai cita-cita bersama maupun sebagai nilai pemersatu bangsa. Oleh karena itu materi mengenai ideologi Pancasila hendaknya berisikan nilai Pancasila sebagai cita-cita dan karakter bangsa yang ideal serta nilai nilainya sebagai nilai bersama masyarakat.
4. Aspek historis kurang terspesialisasikan meskipun bukan hal yang utama dari kajian Pancasila. Pendekatan historis atas Pancasila dapat meliputi baik Pancasila dalam aspek filosofis, yuridis maupun sosial politik. Berkaitan dengan tiga aspek ini, materi dari sisi historis dapat meliputi : a) sejarah pertumbuhan gagasan dan prinsip dasar Pancasila , b) sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam arti sumber hukum dan 3) sejarah perkembangan dan pertumbuhan ideologi Pancasila. Kajian historis atas Pancasila bersifat mengawali kajian dalam aspek filosofis, yuridis dan sosial politik. Isi kajian Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan nantinya pula diharapkan mampu mengarah pada terbentuknya karakter keIndonesiaan dalam arti karakter sebagai suatu bangsa atau komunitas masyarakat. Arah pendidikan kewarganegaraan Indonesia adalah menuju terwujudnya atribut masyarakat madani yang bercirikan Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Berkemanusiaan yang Adil dan Beradab, Bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Demokratis-Konstitusional, Berkeadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, Berbhinneka Tunggal Ika, Menjunjung Tinggi Hak dan Kewajiban Azasi Manusia dan Mencintai Perdamaian Dunia (Winataputra, 2006). Ciri demikian tidak lain
adalah cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang sekaligus pula menunjukkan
karakter ideal bangsa yang berdasar Pancasila. Karakter keIndonesiaan berdasar Pancasila juga dapat ditunjukkan melalui penggunaan kelima prinsip dasar Pancasila sebagai acuan atau orientasi didalam
memecahkan
masalah-masalah
kebangsaan.
Pancasila
menjadi
sumber
pencerahan, menjadi sumber inspirasi, dan sekaligus sumber solusi atas masalahmasalah dan tantangan kebangsaan (Susilo Bambang Yudhoyono, 2006). Kelima prinsip dasar itu adalah prinsip kebangsaan, prinsip kemanusiaan, prinsip kerakyatan atau demokrasi, prinsip keadilan dan prinsip keTuhanan. Bangsa Indonesia yang berkarakter adalah manakala menghadapi masalah dan tantangan
kebangsaan, menggunakan prinsip prinsip dasar ini sebagai sumber orientasi. 21
D. Penutup Implementasi Pancasila melalui pendidikan publik di Indonesia sangat penting karena Pancasila menempatkan prospek sebagai dasar, isi dan arah pendidikan publik. Perihal isi mengenai substansi Pancasila pengampunan belajar? Harus built-in dalam pendidikan umum. Berdasarkan dua posisi utama Pancasila sebagai negara dan ideologi Pancasila umum memiliki tiga aspek: aspek filosofis, yuridis sosial dan mengambil sisi. Berdasarkan aspek-aspek filosofis, Pancasila sebagai negara dan ideologi Umum berisi lima ide dasar atau moralitas kebangsaan dapat digunakan sebagai referensi atau orientasi pemecahan teka-teki kelompok etnis dan sebagai cita-cita tanah air. Berdasarkan aspek yuridis, Pancasila sebagai negara berfungsi sebagai norma dasar negara, dan sebagai sumber bahan hukum berdasarkan hukum Indonesia kaedah aspek sosial politik, ideologi Pancasila sebagai sebuah perjanjian kolektif umum atau moral yang mampu saling menyatukan mengisi Indonesia. Dua posisi dengan ketiga aspek Pancasila dapat digunakan sebagai bahan atau isi dari upaya untuk menerapkan Pancasila melalui pendidikan publik. Mengacu pada moral dasar Pancasila serta negara dan ideologi karakter umum, dapat dikatakan sebuah integer Indonesia-an berdasarkan Pancasila. Karakter keindonesiaan mengacu pada dua hal. Pertama, karakter atau huruf dicitakan Indonesia adalah tanah air yang ideal sebagai tanah air agama, manusiawi, bersatu, terbuka dan baik. Setuju dengan, karakter tanah air yang didasarkan pada asumsi kelompok etnis, kemanusiaan, persatuan, keadilan dan ilahi setelah memecahkan teka-teki kelompok etnis.
22
SIMPULAN Sadar sedalam-dalamnya bahwa Pancasila adalah pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaaan masyarakat dan Negara Republik Indonesia, maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Oleh karena itu pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara Negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Dengan demikian Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia akan mempunyai arti nyata bagi manusia Indonesia dalam hubungannya dengan kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Untuk itu perlu usaha yang sungguh-sungguh dan terus-menerus serta terpadu demi terlaksananya penghayatan dan pengamalan Pancasila. Demikianlah manusia dan Bangsa Indonesia menjamin kelestarian dan kelangsungan hidup Negar Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, serta penuh gelora membangun masyarakat yang maju, sejahtera, adil dan makmur
SARAN Perlunya penyegaran di seluruh elemen masyarakat tentang pembinaan dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi paham kebangsaan, rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan, di setiap Kabupaten atau Kota dengan melibatkan instansi terkait secara bertahap dan berlanjut. Untuk meningkatkan Wawasan Kebangsaan bagi segenap komponen bangsa diperlukan perhatian dan penanganan pihak-pihak terkait secara integratif. Untuk itu, perlu diwujudkan adanya suatu wadah atau lembaga yang akan menangani masalah Wawasan Kebangsaan serta perlunya buku pedoman nasional yang dapat digunakan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Peran para elit pemerintah, elit politik dan tokoh masyarakat LSM serta media massa sangat diperlukan untuk meningkatkan Wawasan Kebangsaan. Untuk itu para tokoh tersebut harus mempunyai komitmen untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan mengeyampingkan pemikiran sempit yang menguntungkan hanya sekelompok orang.
23
Daftar Pustaka : Kaelan (2007) “ Revitalisasi dan Reaktualisasi Pancasila sebagai dasar fislafat
negara dan Ideologi” dalam Mintaredja, Abbas Hamami dkk (Ed). (2007). Memaknai Kembali Pancasila. Yogyakarta: Penerbit Lima
Kaelan. (2002). Filsafat Pancasila . Yogyakarta : Paradigma Mahfud MD (1998) “Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Tatanan Hukum “ dalam Jurnal Filsafat Pancasila PSP UGM Yogyakarta, NO 2 Thn II Desember 1998 Mahfud MD (2007) “Penuangan Pancasila didalam Peraturan Perundangundangan” Makalah dalam Seminar Nasional “ Aktualisasi Nilai Nilai Pancasila dalam Pendidikan Ilmu Hukum dan Perundang undangan di Indonesia” diselenggarakan Fakultas Hukum UGM di Yogyakarta, 30-31
Mei 2007 Muchson, AR (2003) “Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru” makalah disajikan dalam Seminar Nasional Paradigma Baru Kewarganegaraan
Indonesia di UNS, tanggal 22 Maret 2003 Santoso, Listiyono, dkk. (2003.) (de) kontruksi Ideologi Negara , Suatu Upaya Membaca Ulang Pancasila . Yogyakarta: ning Rat
Sapriya
(2007).
Perspektif
Pemikiran
Pakar
tentang
Pendidikan
Kewarganegaraan dalam membangun Karakter Bangsa . Disertasi. SPS
UPI Bandung Sastrapetadja, M (2007). “ Pancasila sebagai Prinsip Humanisasi Masyarakat: Kontekstualisasi dan Implementasi Pancasila “ dalam Mintaredja, Abbas
Hamami dkk (Ed). (2007). Memaknai Kembali Pancasila. Yogyakarta:
Penerbit Lima Somantri, Muhammad Numan. (2001). Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS, Bandung: Rosda Karya.
24
