TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) DAMPAK PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN

41553.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

DAMPAK PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT

....

.. ~

R BU

~

KA

DI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2012

TA S

TE

~

U

N

IV

ER SI

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Magister Sains Dalam IImu Administrasi

Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

RESKI

NIM: 018398435

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2013

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41553.pdf

ABSTRAK Dampak Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Reski Universitas Terbuka qq [email protected] budidaya rumput laut, dampak program, peningkatan pendapatan pembudidaya, efisiensi jaringan pemasaran;

KA

Kata Kunci

U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi program pengembangan budidaya rumput laut ini membawa dampak peningkatan pendapatan pembudidaya rumpul laul, menganalisis kelayakan usaha budidaya rumput laut dan faklor-faklor yang mendukung pembudidaya melakukan usaha budidayanya dan menganalisis marjin pemasaran dan efisiensinya. Penelilian ini adalah penelilian mixing kualilalif dan kuanlilalif, dengan melode analisis dala yang digunakan adalah melode deskriplif komparatif yailu melode yang menjelaskan alau mendeskripsikan fakla yang ada sebelum dan sesudah adanya kegialan dinas kelaulan dan perikanan lerhadap hasil produksi maupun nilai hasil produksi pembudidaya rumpul lau!. Subjek penelilian adalah pembudidaya rumpul laul yang ada di Kecamalan Nunukan Selatan dan Kecamalan Nunukan serta pedagung pengumpul yang terlibat dalam pemasaran rumput laut di daerah tersebut. Selanjutnya penentuan sampel pembudidaya dan pedagang pengumpul dipilih secara purposif pada tiap-- tiap lokasi budidaya dan 1embaga pemasaran. Pene1ilian dilaksanakan pada bulan Marel sampai dengan Mei 2013. Hasil analisis menunjukkan bahwa ada peningkalan pendapatan bersih pembudidaya per bentang per siklus sebesar 222,58% dari Rp.19.318,57 menjadi Rp.62.318,57. Kelayakan usaha budidaya rumput laul juga mengalami peningkatan dari 1,69 pada tahun 2011 menjadi 3,25 pada lahun 2012. Karena nilai RIC Ratio lebih dari 1 maka usaha budidaya rumpullaullayak untuk diusahakan alau mengunlungkan. Berdasarkan perhitungan marjin dan efisiensi pemasaran lernyala saluran pemasaran di lokasi penelilian sudah efisien, hal ini dapal dilihal dari nilai EMP 9,52 dibandingkan sebelum lahun program yang mencapai 59,57 yang berarti tidak efisien.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka ii

41553.pdf

ABSTRACT Impact of Development Seaweed Cultivation in Nunukan in 2012 Reski Universitas Terbuka 99 [email protected] Keywords

seaweed cultivation, impact programme, income qeneration farmers;

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

This study was conducted to determine whether the implementation of the development of seaweed farming program give an impact for increasing of income and seaweed cultivation. The main purpose of this program is to analyze the feasibility of the cultivation of seaweed and the factors that support farmers do business cultivation and analyze marketing margins and its efficiency. This study is a research field observations. This research used method data analysis to see the purpose of this research which been named descriptive comparative method. it is a method that explains or describes the fact about condition before and after the activities of the department of marine and fisheries to production and value of production of fanners grass sea. The object of this research were seaweed farmers in the Nunukan District and the District of South Nunukan and traders involved in the marketing of sea grass in the area. Further sampling of farmers and traders are selected purposively on each site cultivation and marketing agencies. The experiment was held in March to May 2013. The analysis showed that there was an increase in net income of farmers per span per cycle by 222.58% from Rp.19.318, 57 Rp.62.318 be, 57. Feasibility of seaweed cultivation also increased from 1.69 in 2011 to 3.25 in 2012. Because the value of R / C ratio is more than 1 then the cultivation of seaweed feasible to be developed or profitable. Based on the calculation of margin and marketing efficiency turns marketing channels in the study site is efficient, it can be seen from the EMP 9.52 compared to prior year program that reached 59.57 which means inefficient.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka iii

41553.pdf

TE

R

BU

PERNYATAAN

KA

UNIVERSITAS TERBUKA


MAGISTER ADMIN1STRASI PUBLIK

IV

ER

SI

TA

S

TAPM yang berjudul Dampak Pengembangan Budidaya Rumput Laut di

Kabupaten Nunukan Tahun 2012 adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh

sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari temyata ditemukan

adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia

menerima sanksi akademik

U

N

Samarinda, Juni 2013

Yang enyatakan

'r.~~1~ ~ ~ Tal

2Il

B1DBEABF381700354

@>]>! III

(R ski)

NIM. 0 8398435


41553.pdf

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Jpdul TAPM

Dampak Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan Tabun 2012

NamaTAPM

Reski

NIM

018398435

Program Studi

Administrasi Publik

BU

KA

Hari ffanggal

TE R

Menyetujui :

Pembirnbing II,

SI TA

S

Pembirnbing I,

Dr. AMALIA SAPRIATI, MA

Dr. SAMODRA WIBAWA. M.Sc NIP. 19650827199103 1 001

N

IV

ER

NIP. 19600821198601 2001

U

Ketua Bidang Ihn Ilmu Sosial dan Ilmu

c::;':;::'

"""''''''''''''-''''-''-''-''--'='''''''''''''-'''-==:.====..:::--==:-

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka v

T.

c.

Ph.D

NIP. 19520213 1985032 001

41553.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA


PROGRAM STUDI ADMINlSTRASI PUBLIK

•

PENGESAHAN

Nama NIM Program Studi Judul Tesis

Reski 018398435 Administrasi Publik Dampak Pengembangan Budidaya Kabupaten Nunukan Tahun 2012

Rumput

Laut

di

Minggu /15 September 2013 07.15 - 09.15

TE R

Hari / Tanggal Waktu

BU

KA

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program PascasllIjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

SI TA

S

Dan te1ah dinyaakan LULUS

PANIT1A PENGUJI TESIS

Suciati, M.Sc., Ph.D

Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA

.....-cc-

............................e.

U

N

Penguji Ahli

IV

ER

Ketua Komisi Penguji

Pembimbing 1

Dr. Samodra Wibawa, M.Sc

Pembimbing 11

Dr. Amalia Sapriati, MA

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka vi

.....

~....

41553.pdf

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulisan Tugas Akhir Program Magister

(TAPM) ini dapat diselesaikan. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains di Program

KA

Pasca Sarjana Universitas Terbuka.

BU

Penulisan TAPM ini dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak mulai dari

TE R

perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan TAPM ini tanpa bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu apresiasi

TA

S

dan ucapan terima kasih yang setinggi - tingginya saya ucapkan kepada :

SI

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D;

ER

2. Kepala UPBJJ-UT Samarinda selaku penyelenggara Program Pascasarjana;

IV

3. Pembimbing I ,Bapak Dr. Samodra Wibawa, M.Sc dan Pembimbing 11, Ibu

N

Dr. Jr. Amalia Sapriati, MA yang telah menyediakan waktu, tenaga dan

U

fikiran untuk mengarahkan dalam penyusunan TAPM ini; 4. Ketua Bidang Iimu Sosial dan Iimu Politik, Ibu Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si; 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan beserta JaJarannya; 6. Seluruh informan baik PPL maupun ketua Gapokan Nunukan Selatan dan ketua-ketua kelompok budidaya perikanan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang saya butuhkan;

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka vii

41553.pdf

7. Suami, orang tua, saudara-saudara dan seluruh rekan kerja yang telah memberikan dukungan materiil dan moril selama masa studi saya dan dalam membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan diharapkan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas segala

BU

KA

kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Juni 2013

U

N

IV

ER

SI TA S

TE

R

Samarinda,

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka viii

Reski NIM.018398435

41553.pdf

DAFfARISI i

ii

iv

v

vi

viii

x

xi

xii

xiv

KA

Pernyataan Abstrak Lembar Persetujuan Lembar Pengesahan Kala Pengantar Daftar lsi Daftar Bagan Daftar Gambar Daftar Tabel Daftar Lampiran

Kajian Teori 1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 2. lmplementasi Kebijakan Publik 3. Kualitas Pelayanan Publik 4. Tinjauan Pemerintah 5. Pemberdayaan Masyarakat 6. Rumput Laut, Komoditas yang Pengembangannya

Potensial Kerangka Berpikir Definisi Konsep dan Operasional

B. C.

U

N

IV

ER

SI

A.

TA

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

TE R

Latar Belakang Perumusan M:asalah Tujuan PeneIitian Kegunaan Penelitian

S

A. B. C. D.

BU

BAB I. PENDAHULUAN

BAB Ill. METODOLOGI PENELITlAN A. B. C. D. E.

Desain Penelitian Populasi dan Sampel lnstrumen Penelitian Prosedur Pengumpulan Data Metode Analisis Data

1

1

6

6

7

8

8

8

12

26

32

34

36

40

41

45

45

46

46

46

47

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka ix

41553.pdf

BAB IV. TEMUAN DAN PEMBAHASAN A.

48

Implementasi Program Pengembangan Budidaya

Rumput Laut Kabupaten Nunukan 1. Kegiatan untuk Akses Permodalan dan Pemenuhan

Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut 2. Kegiatan Pendampingan Produksi dan Kualitas

Hasil Produksi Rumput Laut 3. Kegiatan Untuk Akses Pasar/Peningkatan

Nilai Produksi DampakiManfaat Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Kabupaten Nunukan 1. Peningkatan Pendapatan Pembudidaya 2. Efisiensi J aringan Pemasaran Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Implementasi

Program Pengembangan Budidaya Rumput Laut 1. Potensi Budidaya Rumput Laut Kabupaten Nunukan 2. Dukungan Pembuat Kebijakan 3. Kapasitas Pelaksana Kegiatan 4. Perilaku Kelompok Sasaran

BU

KA

B.

BAB V. PENUTUP

.58

60

70

70

73

77

77

79

81

105

108

108

ER

Kesimpulan Saran

.55

108

IV

A. B.

SI TA

S

TE R

C.

.48

U

N

DAFTAR PUSTAKA LAMPlRAN

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka x

41553.pdf

DAFfAR BAGAN

No.

Bagan

Halaman

Rantai Perdagangan Rumput Laut Antarpulau

... -, ........•...........

39

2.

Bagan Kerangka Berfikir

.........................

40

3.

Proses Implementasi Tipe Pooled

.........................

99

4.

Proses Implementasi Program

Pengembangan Budidaya Rumput Laut

.........................

100

5.

Proses Implementasi Tipe Sekuensial

.........................

102

6.

Proses Implementasi Tipe Reciprocal

R

BU

KA

l.

U

N

IV

ER

SI TA S

TE

.........................

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka xi

103

41553.pdf

DAFfAR GAMBAR

No.

Halaman

Peta Kawasan Budidaya Rumput Laut Kabupaten Nunukan

79

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

1.

Gambar

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka xii

41553.pdf

DAFfAR TABEL

Tabel

Halaman

1.

Data Perkembangan Usaha Budidaya

Rumput Laut di Kabupaten Nunukan

Tahun 2008 - 2011

3

Hasil Analisis Kualitas Lingkungan

Perairan Budidaya Rumput Laut di

Wilayah Kajian

52

Bantuan dalam program pengembangan

budidaya rumput laut di Kabupaten

Nunukan Tahun 2009

56



Nunukan Tahun 2011

58

ER



Nunukan Tahun 2010


budidaya rum put laut di Kabupaten

Nunukan Tahun 2012

60

Kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Nunukan dengan Lembaga

Pemerintah dan Non - Pemerintah

64

Pendapatan Pembudidaya Rumput Laut

Tahun 2011 dan 2012 (per bentang) di

Kabupaten Nunukan

70

Kelayakan Usaha Budidaya Rumput Laut

Tahun 2011 dan 2012

72

Marj in Pemasaran Hasil Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan Tahun 2011 dan 2012

73

U

7.

8.

9.

10.

11.

55

IV

6.

54

N

5.

SI TA S

TE

4.

Data Perkembangan Usaha Budidaya

Rumput Laut di Kabupaten Nunukan

BU

3.

R

2.

KA

No.

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka xiii

41553.pdf

12. Efisiensi Pemasaran Hasil Marjin Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan Tahun 2011 dan 2012

.......................

75

13. Persentase Alokasi Anggaran Pengembangan Budidaya Rumput Laut terhadap Total Anggaran dan Terhadap

........................

80

14. Teori Kontigensi

• ••••••••••••••••••••

81

KA

BU

... - .. - ....... -

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

15. Program Kerja Bersama Pengembangan Rumput Laut Tahun 2012 antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan dengan Bank Indonesia Samarinda

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka xiv

'0.

-.- ....

107

41553.pdf

DAFfAR LAMPIRAN Lampiran

No.

Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan Tahun 2011

112


.......................

113

MoO Bank Indonesia Cabang Samarinda Dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan

...

..................

114

Matrik Hasil Wawancara

...............................

121

ER

U

N

IV

6.

KA

111

SI

5.


BU

4.

110

TE R

3.


TA S

1.

Halaman


xv

'"

U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI TA S

TE R BU

KA

41553.pdf


8 41553.pdf

BABII

T1NJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori 1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan merupakan salah satu teori yang mencoba untuk menjelaskan

gejala/fenomena

perubahan

sosial,

khususnya

pada

KA

masyarakat negara berkembang. Teori ini dikembangkan oleh sejumlah

BU

ahli dengan mengacu pada ide untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi

TE R

masyarakat negara berkembang. Teori awal dikelompokkan sebagai teori pertumbuhan klasik, yang selanjutnya ide-ide dari pertumbuhan klasik

TA S

tersebut disempurnakan oleh kelompok neoklasik. Pertumbuhan ekonomi menjadi isu utama negara berkembang

ekonomi

ER

pertumbuhan

SI

dalam program-program pembangunannya. Hal ini dikarenakan tingkat menjadi

tolok

ukur

bagi

kemajuan

dan

IV

perkembangan suatu bangsa.

U

N

Menurut Chalid (2011) pertumbuhan ekonomi secara singkat

diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Tekanannya dititikberatkan pada tiga aspek, yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (one shoot). Di sini dapat dilihat adanya

aspek

dinamis

dari

suatu

perekonomian,

yaitu

melihat

perekonomian sebagai sesuatu yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri (Budiono, 1992:1 dalam Chalid, 2011).


9 41553.pdf

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Oalam hal ini, terdapat dua sisi yang perlu diperhatikan, yaitu sisi output total (GOP/Gross Domenstic Product) dan sisi jumlah penduduk.

Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. J adi proses kenaikan output per kapita, tidak dapat tidak, harus dianalisis dengan jalan melihat apa yang terjadi dengan output total di satu pihak, dan jumlah

KA

penduduk di lain pihak. Suatu teori pertumbuhan ekonomi yang lengkap

BU

haruslah dapat menjelaskan apa yang terjadi dengan GOP total dan apa

R

yang terjadi dengan jumlah penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek

SI TA S

dijelaskan juga (Chalid, 2011)

TE

tersebut dapat dijelaskan maka perkembangan output per kapita dapat

Selanjutnya (Chalid, 2011) menegaskan bahwa aspek ketiga dari definisi "pertumbuhan ekonomi" adalah perspektif waktu jangka panjang.

dengan

IV

diikuti

ER

Kenaikan output per kapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian penurunan

per

kapita

bukan

merupakan

Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila

U

N

pertumbuhan ekonomi.

output

kenaikan output per kapita berada dalam jangka waktu yang cukup lama (10, 20 atau 50 tahun, bahkan lebih lama lagi). Tentu saja dapat terjadi bahwa pada suatu tahun tertentu, output per kapita turun (misalnya, gagal panen). Tetapi apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut

output per kapita menunjukkan kecenderungan yang jelas mengalami kenaikan maka dapat dikatakan telah terjadi pertumbuhan ekonomi.


10

41553.pdf

Pertumbuhan

ekonomi

dikatakan

terjadi

apabila

ada

kecenderungan kenaikan output per kapita yang bersumber dari proses interen perekonomian tersebul.

Jadi, kecenderungan tersebut, menu rut

persyaratan ini, haruslah berasal dari kekuatan yang berasal dari dalam perekonomian sendiri, bukan berasal dari luar dan bersifat sementara. Sehingga dapat dikatakan, proses pertumbuhan ekonomi haruslah bersifat

KA

self-generating, yang berarti bahwa proses pertumbuhan itu sendiri

BU

menghasilkan kekuatan atau momentum bagi munculnya kelanjutan

mungkin terlalu ketal.

TE R

pertumbuhan tersebut pad a periode-periode selanjutnya. Persyaratan ini Tetapi apabila dipenuhi maka kita dapat yakin

SI TA

panjang. (Chalid, 2011)

S

bahwa kenaikan output per kapita tersebut akan merupakan proses jangka

Pertumbuhan dalam masyarakat senng kali dititikberatkan pada dan jasa dalam

kegiatan ekonomi.

ER

proses peningkatan produksi

IV

Pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan mencakup

N

perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

U

Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perj alanan waktu ditandai oleh perubahan struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

Dalam paradigma sosial, pertumbuhan dimaksudkan

sebagai pencapaian cara hidup dan pola berpikir manusia dari tingkat sederhana hingga ke tingkat yang lebih kompleks (Chalid, 2011). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan.

Salah satu yang amat penting dalam proses


11

41553.pdf

pembangunan ialah semakin meluasnya kesempatan kerja yang bersifat

produktif (productive employment). Pembangunan ekonomi seharusnya mensyaratkan partisipasi aktif semua anggota masyarakat yang mampu untuk berperan serta dalam proses ekonomi kedalam kegiatan yang bersifat produktif.

Kegiatan ekonomi yang produktif mengandung

berbagai dampak positif, di antaranya adalah menambah pendapatan nyata Penambahan pendapatan ini dapat

KA

bagi sebagian besar penduduk.

BU

meningkatkan daya konsumsi penduduk secara kuantitatif maupun

R

kualitatif. Lebih jauh lagi, peningkatan pendapatan ini dapat mengurangi

SI TA S

dalam masyarakat (Chalid, 2011).

TE

ketimpangan dalam distribusi pendapatan di antara berbagai golongan

Pembudidaya rumput laut dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan

ekonomi

jika

pembudidaya

ER

kewirausahaan yang berwawasan agribisnis.

memiliki

semangat

Menurut Hanafie (20 to),

IV

wawasan agribisnis merupakan cara pandang terhadap pertanian sebagai

N

lapangan usaha dan lapangan kerja yang menghasilkan barang dan jasa

U

untuk memenuhi permintaan pasar dengan tujuan untuk memperoleh nilai tambah secara kompetitif.

Dalam meraih nilai tambah itu, agribisnis

memandang ruang gerak dan ruang hidupnya

tidak terbatas pada

budidaya, tetapi juga usaha penyediaan bahan baku, sarana dan prasarana, alat-alat dan mesin, jasa di sektor hulu usaha tani, serta pasca panen, pengolahan, penanganan hasil, pemasaran, dan lain-lain di sektor hilimya. Ditinjau dari sudut perilaku, wawasan agribisnis tersebut diharapkan menimbulkan sikap dan motivasi yang tepat dari subjek pelaku


12

41553.pdf

pembangunan pertanian dalam menanggapt era

industrialisasi dan

globalisasi yang semakin gencar dewasa ini. Lebih lanjut Hanafie (2010) mengemukakan bahwa sebagai suatu sistem yang terpadu, agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktivitas, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau usaha Agribisnis merupakan

KA

agroindustri yang saling terkait satu sama lain.

penyaluran

saluran

produksi,

teknologi

dan

pengembangan

TE R

dan

BU

suatu sistem yang terdiri dari 4 subsistem yaitu (1) subsistem pengadaan

sumberdaya pertanian; (2) subsistem produksi pertaniall atau usaha tani;

S

(3) subsistem pengolahan hasil-hasil pertanian atau agroindustri dan (4) Selain itu, agribisnis juga

TA

subsistem pemasaran hasil-hasil pertanian.

penyuluhan

serta

pengaturan

dan

kebijakan

U

N

IV

pertanian.

penelitian,

ER

prasarana,

SI

terkait dengan pelayanan pemerintah seperti pembinaan, penyediaan

2. Implementasi Kebijakan Publik Kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bennanfaat apabila tidak diimplementasikan, karena implementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam kehidupan nyata.

Artinya pelaksanaan kebijakan publik

berusaha menghasilkan outcome yang dapat dinikrnati oleh masyarakal. Dalam kebijakan publik, tahapan perencanaan dan perumusan fonnulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada


13 41553.pdf

tahapan pelaksanaannya tidak diperhatikan oplimalisasi implementasinya termasuk koordinasi dengan sektor-sektor terkait, maka kita tidak banyak yang dapat diharapkan dari sebuah produk kebijakan. Pada akhirnyapun dipastikan pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan implementasi kebijakan tidak seiring sejalan atau dapat dikatakan bahwa implementasi dari kebijakan tidak sesuai

KA

dengan yang diharapkan.

SI

TA

S

TE R

BU

Implementasi kebijakan publik secara konvensional dilakukan oleh Negara melalui badan-badan pemerintah. Implementasi kebijakan publik pada dasamya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya, yakni memberikan pelayanan publik (public services). Namun, pada kenyataannya implementasi kebijakan publik yang beraneka ragam, baik dalam hal bidang, sasaran, dan bahkan kepentingan, memaksa pemerintah menggunakan kewenangan diskresi, untuk menentukan apa yang harus dilakukan mereka dan apa yang tidak mereka lakukan. (Suharno,2010:187)

U

N

IV

ER

Lebih lanjut dikatakan "implementasi kebijakan yang telah melalui tahap rekomendasi merupakan prosedur yang relatif kompleks, sehingga tidak selalu ada jaminan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam penerapannya. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat terkait dengan beberapa aspek, diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan dan juga perilaku sasaran. Implementasi

kebijakan

merupakan

tahapan

pelaksanaan

keputusan di antara pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya pasal pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif dan keluamya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi

dari kebijakan bagi masyarakat yang

mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya.

Jika sebuah kebijakan

diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalan pun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang


14

41553.pdf

handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan tidak optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implementasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.

Untuk mengimplementasikan

KA

kebijakan publik, Nugroho (2003: 158) menawarkan dua pilihan langkah,

BU

yaitu : "Langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program,

TE R

dan melalui forrnulasi kcbijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut".

Agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka

TA S

seharusnya pula mempel hatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realistis, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik.

SI

Sementara itu, Wahab (1997:53) mengatakan bahwa implementasi

ER

kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam

IV

bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah

U

N

atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur / mengatur proses irnplementasinya. Demikian pentingnya implementasi kebijakan, sehingga dalam tahapan

ini

sangat

membutuhkan

(pemerintah,

swasta

dan

kerjasama

masyarakat)

dalam

antar

semua

kerangka

optimalisasi dari implementasi kebijakan itu sendiri.

pihak

mencapai

Wahab (1998:10)

mengemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu yang


15

41553.pdf

penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan itu sendiri".

Suatu kebijakan hanya merupakan rencana bagus yang

tersimpan rapi dalam arsip atau bahkan bisa hanya menjadi suatu angan angan jika

tidak diimplementasikan

dengan

baik.

Keberhasilan

implementasi sangat terkait dengan beberapa aspek di antaranya : 1. Faktor Komunikasi (Communication)

KA

Sehubungan dengan pentingnya faktor komunikasi dengan

BU

implementasi kebijakan publik, Edwards III (1980:10) menegaskan :

SI

TA

S

TE R

For implementation to be effective, those whose responsibility it is to implement a decision must know what they are supposed to do. Orders to implement policies must be transmitted to the appropriate personnel, and they must be clear, accurate and consistent. If the policies decision makers wish to see implemented are not clearly specified, they may be misunderstood by those at whom they are directed. Obviously, confusion by implementers about what to do increases the chances that they will not implement a policy as those who passed or ordered it intended.

ER

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, jika yang

IV

bertanggungjawab apa

yang

implementasi

harus

dilakukan.

sebuah

kebijakan

Perintah

untuk

U

N

mengetahui

terhadap

mengirnplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten kepada orang-orang yang mampu.

Jika

implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang dialami para pelaksana mengenai masalah yang harus dipecahkan dapat memberi peluang untuk tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh para pembuat kebijakan.


16

41553.pdf

Nugroho (2003) mengemukakan bahwa faktor komunikasi menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan dikerjakan. Berarti komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut

KA

harns dinyataan dengan jelas, tepat, dan konsisten.

komunikasi

juga

dapat

mengakibatkan

para

pelaksana

R

aspek

BU

Lebih lanjut Nugroho (2003) mengatakan tidak sempurnanya

TE

menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan-tindakan

SI TA S

untuk menyempitkan kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan spesifik. Otoritas ini tidak akan diperiksa sebagaimana mestinya guna

ER

mendahulukan tujuan semula dari pembuat kebijakan. Dengan demikian instrnksi implementasi tidak ditransmisikan secara baik dan distorsi

N IV

terjadi

dalam

proses

transmisi.

Inkonsistensi

dapat

U

mengakibatkan harnbatan yang serius bagi implementasi kebijakan.

Sebaliknya, petunjuk-petunjuk yang terlalu detail dapat menghambat implementasi

kebijakan

itu

sendiri

karena

dipahami

sebagai

pembatasan kreativitas dan kemampuan beradaptasi. Persyaratan pertarna supaya implementasi kebijakan dapat berfungsi efektif adalah mengetahui apa yang hams diialrukan. Sebuah kebijakan dan instrnksi implementasi harns ditransmisikan kepada personel-personel yang tepat sebelum dilaksanakan. Komunikasi semacam ini harns akurat dan hams dipahami oleh para pelaksana.


17 41553.pdf

Banyak hambatan transmisi komunikasi mengenal implementasi sebuah kebijakan (Nugroho. 2003) Jika sebuah kebijakan

hendak diimplementasikan secara

sempurna, maka instruksi implementasi tidak hanya dapat diterima saja tapi pesan-pesan di dalamnya pun harus dapat diterima dengan jelas. Jika tidak, para pelaksana akan kesulitan dalam melaksanakan yang

harus

dilakukan,

mereka

akan

KA

tindakan

menafsirkan

BU

implementasi kebijakan tersebut berdasarkan pemahamannya yang

apa

yang

dikomunikasikan

TE

bahwa

R

mungkin saja berbeda dengan maksud pembuat kebijakan. Tegasnya, dalam

rangka

efektivitas

TA S

implementasi kebijakan, seharusnya didukung oleh sistem transmisi yang baik, konsistensi dan kejelasan pesan dan perintah dari pembuat

IV ER

SI

kebijakan, yang harus dijalankan oleh implementor kebijakan secara baik, benar, dan prosedural.

U

N

2) Faktor Sumber Daya (Resources) Sehubungan dengan faktor sumber daya (resources), Edwards

III (1980: 10) menjelaskan :

Important resources include staff of the proper size and with the necessary expertise; relevant and adequate information on how to implement policies and on the compliance of others involved in implementation; the authority to ensure tha policies are carried out as they are intended; and facilities (including bUildings, equipment, land, and supplies) in which or with which to provide services. Insufficient resourches will mean that laws will not be enforced, services will not be provided, and reasonable regulations will not be developed.


18

41553.pdf

Sumber daya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan; informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan dilakukan semuanya sesuai dengan yang dimaksudkan; dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan,

KA

peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan

BU

pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup akan menyebabkan

begitupun dengan pdayanan

TE R

peraturan tidak dapat diberlakukan dan dikembangkan secara optimal,

S

Faktor surnber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya

TA

manusia/aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber

ER

SI

daya manusia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dapat menjelaskan tesis bahwa sumber daya yang memadai dan

N

IV

rnemenuhi kualifikasi akan rnenghasilkan pelaksanaan kebijakan yang

U

tepat dan efektif (Suharno, 2010) Betapapun jelas dan konsistennya perintah implementasi kebijakan dan akuratnya perintah tersebut disampaikan namun apabila orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut kekurangan sumber daya, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang penting, antara lain jumlah staf yang cukup dengan keahlian yang memadai, informasi yang cukup dan relevan mengenai instruksi implementasi kebijakan, otoritas yang menjamin bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai


19 41553.pdf

dengan apa yang dimaksud, dan fasilitas, terrnasuk bangunan bangunan, tanah, dan suplai untuk memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak mencukupi menunjukkan bahwa hukum tidak akan dapat dilaksanakan, pelayanan tidak akan dilaksanakan, dan aturan aturan yang masuk akal tidak akan disusun.

KA

3) Faktor Sikap Pelaksana (Dispositions)

BU

Menyangkut sikap pelaksana yang juga sebagai salah satu faktor implementasi kebijakan, kembali Edwards III (1980:11)

TE

R

menjelaskan :

U

N

IV ER

SI

TA S

The dispositions or attitudes of implementations is the third critical factor in our approach to the ,tudy of public policy implementation. If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do and have the capability to do it, but they must also desire to carry out a policy. Most implementors can exercise considerable discretion in the implementation io policies. One of the reasons for this is their independence from their nominal superiors who formulate the policies. Another reason is the complecity of the policies themselves. The way in which implementers exercise their dicretion, however, depends in large part upon their dispositions toward the policies. Their attitudes, in turn, will be influenced by their views toward the policies per se and by how they see the policies effecting their organizational and personal interests.

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi

kebijakan

diharapkan

berlangsung

efektif,

para

pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus


20 41553.pdf

dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas

KA

dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para pelaksana

BU

menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang

R

mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut namun pada akhimya

TE

sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang mereka

TA S

tcrhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi

IV ER

SI

mereka.

Para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai

N

dengan keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan

U

sering berhadapan dcngan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam lingkungan disposisi para pelaksananya atau bahkan

membatasi otoritasnya (Nugroho, 2(03). Jika para pelaksana mendapatkan disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya di luar yang telah diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika perilaku dan perspektif para pelaksana berbeda dari pembuat keputusan, proses implementasi kebijakan menjadi secara tak terbatas lebih membingungkan. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

21 41553.pdf

Berkenaan dengan sikap pelaksana ini, mesti Juga disadari bahwa pelaksanaan sebuah kebijakan hanya akan efektif jika dilaksanakan oleh aparatur/pelaksana kebijakan yang menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wujud perilaku yang baik dalam menyukseskan

setiap

diimplementasikan,

akan

program tetapi

kebijakan

juga

para

yang

pembuat

akan

kebijakan

KA

hendaknya menyadari bahwa pelaksana juga membutuhkan insentif

BU

baik berbentuk, pengakuan, penghargaan, dan dukungan agar tercipta

TE R

kondisi yang simbiosis mutualisme antara pembuat dan pelaksana kebljakan dalam rangka mengoptimalkan implementasi kebijakan

TA S

publik.

SI

4) Faktor Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

ER

Berkenaan dengan stmktur birokrasi sebagai salah satu faktur

IV

implementasi kebijakan, Edwards III (1980:11) menjelaskan:

U

N

Even if sufficient resources to implement a policy exist and implementers know what to do and want to do it, implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many people, and it may also waste scarce resources, inhibit change, create confusion, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overlooked.

Meskipun sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang hams dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan


22

41553.pdf

masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokratis. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerjasama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan. menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk

KA

menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting

BU

menjadi terlupakan.

R

Sebagai administrator kebijakan unit organisasi, mereka

TE

membangun stalldar prosedur oprasional untuk menangani tugas rutin

TA S

sebagaimana biasanya mereka tangani. Sayangnya standar dirancang untuk kebijakan-kebijakan yang telah berjalan dan kurang dapat

IV ER

SI

berfungsi dengan baik untuk kebijakan-kebijakan bam sehingga sulit terjadi perubahan, penundaan, pembaharuan, atau tindakan-tindakan

N

yang tidak dikehendaki. Standar kadang-kadang lebih menghambat

U

dibandingkan membantu implementasi kebijakan. Para pelaksana kebijakan akan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan dan sumber daya untuk melakukan kebijakan, tetapi mereka akan tetap dihambat proses implementasinya oleh struktur organisasi yang mereka lay ani. Asal usul karakterisitik organisasi, fragmentasi birokrasi yang berbeda akan tetap

menghambat

implementasi

kebijakan.

Mereka

selalu

menghambat implementasi kebijakan, pemborosan sumber daya. menyebabkan

tindakan


yang

tidak

diharapkan,

menghambat

23 41553.pdf

koordinasi, akibat proses kebijakan pada maksud yang berlawanan, dan sebab beberapa kebijakan yang gaga!. Oleh karena itulah, untuk mengantisipasi kegagalan dalam implementasi kebijakan tersebut, maka faktor organisasi juga hams diperhatikan, khususnya dalam perspektif kejelasan struktur dan kehandalan tim kerja organisasi pelaksana kebijakan kearah pencapaian tujuan dari setiap kebijakan

KA

itu sendiri.

BU

Model yang diperkenalkan oleh duet Van Meter & Van Horn

R

(1975 : 12) dalam Suharno (2010), disebut sebagai A Model of The

TE

Policy Implementation Process, yang mengemukakan adanya enam antara kebijakan dan

SI TA S

variabel yang membentuk ikatan (linkage)

pencapaian (performance). Model ini menunjukkan hubungan antara

ER

variabel-variabel bebas (independent variable) dengan variabel terikat

(dependent

variable)

mengenai

kepentingan-kepentingan,

serta

U

N IV

hubungan di antara variabel bebas. Implementasi kebijakan dilakukan untuk meraih kinerja yang

tinggi berlangsung dalarn antarhubungan berbagai faktor. Suatu kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasamya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Karena dijadikan sebagai kriteria penilaian, maka standar dan sasaran dirumuskan secara spesifik dan konkret. Kebijakan menuntut tersedianya sumber daya, baik yang berupa dana maupun insentif lain.


24 41553.pdf

Kinerja kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai. Kejelasan standar dan sasaran tidak menJamm implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi

dan

aktivitas

pengukuhan.

Semua

pelaksana

harus

memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya

KA

menjadi tanggung jawab mereka. Hanya saja komunikasi adalah proses

kewenangan dan

kepemimpinan.

Dalam

R

menyangkut persoalan

BU

yang rumit, yang sangat potensial untuk terjadinya penyimpangan. Ini

TE

organisasi, atasan mestinya mampu

mengkondisikan organisasi

TA S

bawahan atau pelaksana untuk memiliki ideaIitas sebagaimana yang

SI

dikehendaki oleh kebijakan.

IV ER

Persoalan di atas Juga berkaitan erat dengan karakteristik birokrasi pelaksana. Struktur birokrasi pelaksana, yang memiliki

N

karakteristik, norma dan pola hubungan sangat berpengaruh terhadap

U

keberhasilan implementasi kebijakan. Organisasi pelaksana memiliki variabel: (1) kompetensi dan jumlah staf, (2) rentang dan derajat pengendalian, (3) dukungan politik yang dimiliki, (4) kekuatan organisasi, (5) derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi, dan (6) keterkaitan dengan pembuat kebijakan (Suharno, 2010). Kesemua variabel tadi membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, dan menentukan seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Kognisi, netralitas, dan objektivitas para


25

41553.pdf

individu pelaksana sangat mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap semua variabel tersebut. Wujud respons individu pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi kebijakan. Jika pelaksana tidak memahami tujuan kebijakan, terlebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi tidak akan efektif.

KA

Jones (1984 : 166) dalam Liestyodono (2012) mengatakan

untuk

mengoperasikan

sebuah

program

dengan

R

dimaksudkan

BU

bahwa implementasi kebijakan adalah suatu suatu kegiatan yang

TE

memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu:

IV ER

SI

TA S

1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan, 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

N

Kejelasan standar dan sasaran sebagai pegangan bagi para

U

pelaksana kebijakan sangat penting mengingat bahwa implementasi

kebijakan itu merupakan hal yang paling berat. Hal ini disebabkan karena dalam tataran inilah masalah-masalah yang kadang tidak ditemui dalam perumusan kebijakan, akan muncul di lapangan pada saat kebijakan itu diimplementasikan. Berorientasi pada berbagai definisi dan model implementasi kebijakan baik ditinjau dari segi wujud, proses maupun fungsi, maka untuk kepentingan penelitian sehubungan dengan teori yang digunakan


26

41553.pdf

untuk mempertegas variabel bebas (X) yakni : implementasi kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan melalui Program Pengembangan Budidaya Perikanan, maka dipilih teori implementasi kebijakan menurut Edwards III yang mengedepankan empat faktor implementasi, yakni: I) komunikasi (communication), 2) sumber daya

(resources) 3) sikap pelaksana (dispositions), dan 4) struktur birokrasi

KA

(bureaucratic structure).

bahwa

secara

substansial bahwa empat faktor

R

pertimbangan

BU

Pemilihan terhadap teori Edwards III tersebut didasarkan pada

TE

implementasi kebijakan menurut teori Edwards III tersebut diarahkan

TA S

ke aparat birokrasi pemerintahan baik sebagai aktor maupun sebagai pelaksana kebijakan. Dengan demikian teori ini relevan dengan objek

IV ER

SI

pellelitian menyangkut kebijakan pengembangan budidaya rumput laut, yang aktor dan pelaksana kebijakannya adalah didominasi oleh

N

aparatur pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desalkelurahan. Oleh

U

karena itulah, maka peneliti memandang bahwa Teori Edwards III tersebut relevan dengan locus dan focus yang diteliti.

3. Kualitas Pelayanan Publik Pelayanan publik sering dilihat sebagai representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, karena hal itu bersentuhan langsung dengan tuntutan kebutuhan faktual masyarakat terhadap peranan pemerintah. Filosofi pelayanan publik seharusnya menempatkan rakyat sebagai subjek dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Moralitas dari pelayanan


27

41553.pdf

publik merupakan derivasi dari filosofi tersebut, yaitu pemberdayaan rakyat dalam relasinya dengan struktur kekuasaan. Secara lebih eksplisit dinyatakan oleh Sianipar (1999:5) dalam Liestyodono (2012), pelayanan publik dapat dinyatakan sebagai segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan

KA

masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BU

Sejalan dengan pendapat di atas maka Sen (1999:25) dalam Liestyodono

TE R

(2012) mengatakan "publik service generally means services rendered by

the publik sector-the state or government". Oleh karena itu Anoop

S

(1999:21) dalam Liestyodono (2012) mengingatkan kepada pemerintah

TA

bahwa "publik services are services that are demanded by the publik not

ER

SI

what the government thinks... ". Pernyataan tersebut dilandasi suatu pemikiran bahwa kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah

N

IV

bersumber dari rakyat, sehingga maju atau mundurnya, kuat atau

U

lemahnya suatu pemerintahan ditenlukan oleh rakyat. Karena pentingnya dukungan

rakyat

ini

pulalah,

maka

pemerintah

harus

berupaya

memberikan pelayanan yang baik kepada mereka. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, maka pemerintah hendaknya selalu

berorientasi

pada

masyarakat,

dengan

menerapkan

konsep

pelayanan yang berwawasan masyarakat (community-based service). Menurut Sianipar (1999:14) dalam Liestyodono (2012) konsep pelayanan yang berwawasan masyarakat adalah "suatu pemikiran, perencanaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan yang berorientasi terhadap pemenuhan


28

41553.pdf

kebutuhan, keperluan dan kepentingan masyarakat". ladi fokus pelayanan adalah masyarakat. Lebih lanjut Sianipar mengatakan bahwa untuk menjadi seorang yang profesional dalam memberikan pelayanan maka aparatur negara harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tentang bidang tugas masing-masing sebagaimana dinyatakan bahwa pelayanan profesional adalah kemampuan seseorang yang memiliki profesi melayani

KA

kebutuhan orang lain atau profesional menanggapi kebutuhan khas orang

Ibrahim

(2006:18)

dalam

Liestyodollo

(2012),

R

Selanjutnya

BU

lain.

TE

berkenaan dengan pelayanan publik dapatlah dipersepsikan ke dalam

TA S

beberapa hal yang sangat esensial berkenaan dengan pelayanan publik:

SI

Bahwa pemerintahlpemerintahan sudah seharusnya menganut

IV ER

paradigma berorientasi pada kepentingan masyarakat (customer driven) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, mempersiapkan

N

seluruh perangkat untuk memenuhi paradigma tersebut secara sistemik

U

(sejak

masukan-proses-keluaran-hasilldampaknya)

yang

diwujudkan

dengan program dan kegiatan yang betul-betul untuk kepentingan rakyat, sehingga terwujud pelayanan publik yang berkualitas (yang sedapat mungkin tangible, reliable, responsive, aman dan penuh empati dalam pelaksanaannya). Untuk itu diperlukan aturan main yang tegas, lugas dan adaptif terhadap tuntutan perkembangan lingkungan, yang cirinya selalu berubah dengan cepat dan kadang penuh dengan ketidak pastian. Dalam hal tersebut terletak "seni dan ilmu pelayanan" yang harus dikembangkan


29

41553.pdf

pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat, harus ada integrasi antara seluruh stakeholders pembangunan. Ada beberapa cara yang dapa! dilakukan pemerintah agar berfokus pada kebutuhanlkeinginan masyarakat sebagai pelanggan antara lain dengan mendengarkan suara/aspirasi masyarakat atas pelayanan yang diterima, Osborn dan Gaebler (1992: 177) dalam Liestyodono (2012),

BU

KA

menyatakan sebagai berikut :

SI TA S

TE

R

There are different ways to listen the voice customer: Customer Surveys, Customer Follow-up, Community Surveys, Customer Contact, Customer Contact Report, Customer Councils, Focus Groups, Customer Interview, Electronic Mail, Customer Service Trainning, Test Marketing, Quality Guarantees, Ombudsmen, Compalint Tracking System, 800 members, Sugestion Boxes or Form. Konsep kualitas pelayanan clapat dipahami pula melalui perilaku konsumen (Consumer Behavior), yaitu suatu perilaku yang dimainkan

ER

oleh konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi

N IV

suatu produk maupun pelayanan yang diharapkan dapat memuaskan

U

kebutuhan mereka. Selanjutnya, Zeithaml, et al. (1990:20) dalam Liestyodono (2012), menyatakan bahwa kualitas pelayanan ditentukan oleh dua hal, yaitu expected service dan Preceived service. Expected

service dan Preceived service ditentukan oleh Dimention of service quality yang terdiri dari sepuluh dimensi, yaitu : tangible (terjamah), reliability (handal), responsiveness (tanggap), competence (kompeten), courtesy (ramah), credibility (dapat dipercaya), security (aman), access (akses),

communication (komunikasi), understanding the customer (memahami pelanggan). Expected service (pelayanan yang diharapkan) dipengaruhi


30 41553.pdf

oleh word of mouth (kata yang diucapkan), personal need (kebutuhan personal), past experience (pengalaman masa lalu),

dan external

communication (komunikasi eksternal) Kualitas jasa berpusat pada upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat pengguna serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi apa yang diharapkan masyarakat pengguna. Baik atau

KA

buruknya kualitas jasa tergantung dari kemampuan penyedia jasa dalam

BU

memenuhi harapan masyarakat pengguna secara konsisten dan berakhir

R

pada persepsi masyarakat pengguna. Hal i!li menunjukkan bahwa kualitas

TE

yang baik bukanlah diukur atau dirasakan oleh penyedia jasa layanan,

TA S

namun dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan tersebut.

SI

Untuk melihat pelayanan itu berkualitas dan memenuhi keinginan

IV ER

pelanggan atau masyarakat, mempunyai cara-cara tertentu, antara lain seperti yang dinyatakan Kotler (1996:48) dalam Liestyodono (2012),

N

bahwa cara mengamati dan mengukur kepuasan pelanggan adalah dengan

U

sistem keluhan dan saran, survei kepuasan pelanggan, pengamatan pada kepuasan pelanggan. dengan demikian fokus pada kebutuhanl keinginan masyarakat diartikan sebagai orientasi pemerintah terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat atas layanan yang diinginkan masyarakat. Dari kesepuluh dimensi kualitas pelayanan, kemudian Zeitharnl, et aI., (1990:26) dalam Liestyodono (2012), menyederhanakan menjadi lima dimensi yang dinyatakan dengan SERVQUAL Dimensions, yaitu:


31 41553.pdf

1) Tangibles (kualitas pelayanan yang berupa sarana fisik perkantoran, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi, dan sebagainya);

2) Reliability (kemampuan dan keandalan untuk menyediakan pelayanan yang terpereaya);

3) Responsiveness (kesanggupan untuk membantu dan menyediakan

KA

pelayanan secara eepat dan tepat, serta tanggap terhadap kcinginan

BU

konsumen);

R

4) Assurance (kemampuan dan keramahan, serta sopan santun pegawai

TE

dalam meyakinkan kepereayaan konsumen);

konsumen)

SI TA S

5) Emphaty (sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap

Dengan mempelajari konsep service quality yang dikemukakan

ER

oleh Zeithaml, et aI., dalam Liestyodono (2012) pertanyaan yang muneul

N IV

apakah konsep tersebut dapat diaplikasikan untuk mengukur kualitas

U

pelayanan pada sektor publik maka pengukuran kualitas pelayanan pada organisasi publik dengan menggunakan indikator-indikator service quality, dapat dilakukan dengan syarat dilakukan modifikasi dari beberapa item (dari 22 item pertanyan dalam service quality) dalam atribut-atribut

service quality yang disesuaikan dengan kondisi organisasi sektor publik. Keyakinan tersebut ditunjang oleh pernyataan Zeithaml (1990:xi) dalam Liestyodono (2012), pada halaman pengantar dari bukunya, bahwa metode

service quality yang ditulis dalam buku tersebut dapat digunakan dan


32 41553.pdf

dipraktekkan untuk semua tipe pelayanan organisasi yang beroriantasi profit maupun bukan. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa untuk mengukur kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya menggunakan indikator tnnggal, tetapi harns menggunakan multi-indicator dari aspek proses pelayanan dan aspek output atau hasil pelayanan. Dari sekian banyak

KA

indikator tersebut, kesemuanya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu

BU

indikator kualitas pelayanan yang beroriantasi pada proses dan indikator

Untuk

mengukur

TE

R

yang berorientasi pada hasil. kualitas

jasa/pelayanan

kesehatan,

dalam

SI TA S

penelitian ini peneliti mengunakan konsep Zeithaml, et al. (1990:26) dalam Liestyodono (2012), memiliki lima dimensi, yaitu: Kehandalan

(reliability),

ER

Ketanggapan

(responsiveness),

Berwujud (tangible).

Kualitas

N IV

(assurance) dan Empati (emphaty),

Keyakinan/jaminan

pelayanan kesehatan dalam penelitian ini diartikan sebagai tingkat

U

pencapaian hasil pelaksanaan kegiatan dari suatu sistem pelayanan kesehatan dalam merespons dinamika yang terjadi dalam masyarakat secara tepat dan efisien. 4. Tinjauan Pemerintah Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan "pe" menjadi kata "pemerintah" yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurns suatu Negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua


41553.pdf 33

pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. lstilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam ani luas adalah semua organ negara dan pemerintah dalam arti sempit adalah kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif (Kansil, 1984:21).

KA

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan

R BU

publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan sehingga setiap anggota masyarakat yang

TE

bersangkutan mcnerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan

TA S

dan harapan yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di

ER SI

wilayah Indonesia berhak menerima Iayanan sipil (civil) tertentu, dan pemerintah wajib melayaninya.

IV

Pemerintah maupun masyarakat berada pada berbagai posisi dan

U

N

melakukan berbagai peran satu terhadap yang lain, baik timbal balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hal inilah yang membentuk hubungan pemerintahan. Berbagai konsep tentang pemerintah antara lain: 1. Pemerintah

dalam arti sempit yaitu lembaga negara yang

memegang kekuasaan eksekutif saja. 2. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945, di mana dinyatakan bahwa


41553.pdf 34

kekuasaan pemerintahan meliputi fungsi

legislatif dan fungsi

eksekutif. Bahkan kepada presiden dilimpahkan "concentration of power and responsibility" (terpusat pada kekuasaan dan tanggung

jawab). 3. Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat. yaitu pengguna

dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.

KA

kekuasaan negara pada tingkat pusat (tertinggi); pada umumnya

pemerintah pusat yang dianggap

R BU

4. Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda dengan m~wakili

negara, pemerintah daerah

TE

dianggap mewakili masyarakat karena daerah adalah masyarakat

TA S

hukum yang tertentu batas-batasnya.

Samuel Finer (Syafi;ie 2004:5) mengatakan bahwa pemerintah

ER SI

hams mempunyai kegiatan terns menerns (process), hams mempunyai Negara tempat kegiatan itu berlangsung (scate), mempunyai pejabat

IV

pemerintah (the duty) dan mempunyai cara, metode, serta sistem (menner,

U

N

method, and system) terhadap rakyatnya.

5. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat menurnt Krishna (2003) dalam Prasojo, dkk (2011) didefinisikan sebagai "peningkatan kapasitas perorangan atau kelompok untuk mempengarnhi pengembangan (development) dan pilihan (hidup) dan mentransformasikan pilihan tersebut ke dalam tindakan yang diinginkan dan ke dalam hasil bagi pengembangan dari komunitas mereka."

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan


41553.pdf 35

masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan peri kehidupan mereka.

Berdasarkan pengertian ini, pada prinsipnya,

masyarakat diharapkan dapat mengkaji tantangan utama pembangunan, lalu mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi Pemberdayaan masyarakat merupakan proses siklus terus

KA

masalah ini.

BU

menerus, proses partisipatif dimana anggota masyarakat bekerja sarna

TE R

dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama.

S

Melalui pemberdayaan masyarakat diharapkan akan meningkatkan

SI TA

relevansi program pembangunan (pemerintah) terhadap masyarakat local dan meningkatkan kesinambungannya, dengan mendorong rasa memiliki

ER

dan tanggung jawab masyarakat.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat

IV

juga diharapkan memiliki kontribusi dalam meningkatkan kinerja staf

U

N

pemerintah dan kepuasan pelanggan atas pelayanan pemerintah. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya meropakan sebuah

proses yang bergerak dari bawah ke atas (bottom-up) dari pengubahan hubungan antar masyarakat dan lembaga eksternal, sehingga kelompok yang kurang berontung bisa lebih berdayalmempunyai kendali terhadap kehidupan mereka sendiri. Pada akhimya, kelompok masyarakat sendiri bisa memprakarsai pengubahan sistem dengan cara bekerja bersama, berhubungan dengan lembaga eksternal, dan teros menj aga penggunaan sumber-sumber daya mereka.


36 41553.pdf

Dalam upaya menemukenali proses pemberdayaan masyarakat tersebut,

terdapat sebuah

kerangka

dari

Schevyens

(1999)

yang

dikembangkan dari pemikiran Friedmann (1992) dalam Prasojo, dkk (2011) dalam konteks pengkajian pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengusahaan ekowisata mengacu kepada pendapat Schevyens dalam Prasojo, dkk (2011) tersebut, pemberdayaan dapat dilihat dari 4 tingkatan, (1) Pemberdayaan ekonomi; (2) Pemberdayaan psikologis; (3)

R

BU

Pemberdayaan sosial; dan (4) Pemberdayaan politik.

KA

yaitu:

TE

6. Rumput Laut, Komoditas yang Pengembangannya Potensial

TA S

Menurut Anggadiredja, dkk. (2011) rumput laut tergolong tanaman berderajat rendah, umumnya tumbuh melekat pada substrat tertentu, tidak

SI

mempunyai akar, batang maupun daun sejati; tetapi hanya menyerupai

IV ER

batang yang disebut thallus.

Rumput laut tumbuh di alam dengan

rnelekatkan dirinya pada karang, lumpur, pasir, batu, dan benda keras

U

N

lainnya. Selain benda mati, rumput laut pun dapat melekat pada tumbuhan lain secara epifitik. Dari beragam jenis rumput laut Indonesia yang ada, terdapat beberapa jenis bernilai ekonomis dan telah diperdagangkan sejak dahulu, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor. Ienis-jenis tersebut yaitu Eucheuma sp. (Eucheuma cottonii dan Euchellma spinosum), Gracillaria (Gracillaria gigas dan Gracillaria verrucosa), Gelidium sp., Hypnea sp., dan Sargassllm sp.


41553.pdf 37

Rumput laut merupakan komoditas yang berpotensi

untuk

dikembangkan karena rumput laut, baik dalam bentuk bahan baku maupun hasil olahannya, merupakan komoditas yang mendunia,

Rumput laut

merupakan salah satu komoditas perikanan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara,

Demikian juga dengan produk olahannya, baik dalam

KA

bentuk bahan dasar yaitu karaginan, agar dan alginat maupun hasil formulasi dari ketiga hidrokoloid tersebut.

R BU

Untuk Kabupaten Nunukan

sebagai locus penelitian jenis rumiJut taut yang dihmbangkan adalah

Pelaang

pasar

TA S

sebagai produk olahannya

TE

Eucheuma cottoniilKappaphycus alvarezii yang rnenghasilkan karaginan

pengernbangan

usaha

rurnput

laut

sangat

ER SI

menjanjikan seiring dengan tingginya permintaan pasar rumput laut dan hasil olahannya, baik di dalarn maupun di luar negeri. Permintaan dunia

IV

akan ketiga hidrokolid tersebut setiap tahunnya terus rneningkat. Hal ini

U

N

disebabkan ketiga jenis hidrokoloid tersebut berasal dari tumbuhan yang tidak mengakibatkan efek samping terhadap kesehatan bila dikonsurnsi dalarn bentuk rnakanan atau obat-obatan. Dernikian juga penggunaannya dalam industri non-pangan dan berbagai industri lainnya sernakin meluas, seperti tekstil, cat, kerarnik, kertas dan lain-lain. Rantai pernasaran rumput laut terdiri dari sirnpul-simpul pedagang lokal, antarpulau, dan eksportir yang hampir merupakan model yang sama di seluruh Indonesia,

Pembudidaya akan rnenjual hasil panennya pada

pedagang lokal sebagai pengumpullpengepul di pulau atau koperasi. Dari


41553.pdf 38

pedagang lokal atau pedagang antarpulau dijual ke pedagang di kota. Selanjutnya, oleh pedagang di kota, rurnput laut dijual ke industri di dalarn negeri atau eksportir. Sirnpul-sirnpul perdagangan ini tidak bisa diputus rnengingat jarak yang jauh antara produsen rurnput laut atau pernbudidaya rurnput laut dengan pasar di hilirnya, yaitu pabrikan atau prosesor dan eksportir.

KA

Setiap simpul akan rnernprases lebih lanjut hasii panen pernbudidaya

BU

rurnput laut dengan tujuan untuk rneningkatkan kualitas supaya bisa

R

diterima oleh pabrikan pengolah rurnput !aut, baik di dalam rnaupun di

TE

luar negeri. Pernrosesan di tingkat eksportir antara lain menjemur kernbali Selain itu, gararn dan

AS

untuk mendapatkan kadar air yang disyaratkan.

SI T

kotoran yang rnasih rnenernpel pada rurnput laut juga dibuang dengan cara rnengayak rurnput laut melalui kasa kawat. Persyaratan ekspor Eucheuma

ER

sp. disajikan pada tabel berikut ini :

IV

Uraian

U

N

Kadar Air (%) Kotoran dan Garam (%) Rendemen


Persyaratan Eksf)or Eucheuma Sf). 31- 35 MaksimalS Minimal 25

41553.pdf 39

>

~»:,.,t :"~t~~"i~"

1

-.

';';'»;i'.'i(

-

""'>'~ •. '" ••.. ' .• ~.

,:ii:A')

j

Pengumpul di " :;::. Pulau/lokaJ

:;J:jc~';I;:$l'·

.

S

-..

TE

Pedagang:':

R

,,1~~Easi Unit Desa!

BU

KA

Pembudidaya ,'(;",'< Rump t laut

r-----···---,·, • I Pedaganif"'<",

TA

;;/;:;:%~

]+

--'

U

N

IV

ER

SI

b:p,~ng}:lmpul di Koti

1 Bagan 1. Rantai Perdagangan Rumput Laut Antarpulau

Budidaya rumput laut sebagai suatu usaha periu memperhatikan aspek aspek manfaat dari sisi ekonomi. Berikut ini diuraikan teori tentang pengukuran aspek-aspek manfaat yang terdiri dari peningkatan pendapatan, kelayakan usaha


40 41553.pdf

dan marjin pemasaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Hanafie (2010) pada definisi dibawah ini pendapatan diartikan sebagai keuntungan yang. merupakan selisih antara penerimaan total dan biaya-biaya selama proses produksi. Selanjutnya masih Hanafie (2010) kelayakan usaha menunjukkan tingkat efisiensi ekonomi yang merupakan daya saing dari produk yang dihasilkan. Imbangan biaya-penerimaaan biasa dinyatakan dalam RIC (Return and cost ratio).

dikurangi harga yang diterima oleh produsen.

Tlnggi rendahnya

BU

konsumen

KA

Sedangkan marjin pemasaran disebutkan sebagai harga yang dibiayai oleh

R

marjin pemasaran dipakai untuk mengukur efisiensi sistem pemasaran (tergantung

TE

dan fungsi pemasaran yang dijalankan). Semakin besar marjin pemasaran maka

SI TA S

semakin tidak efisien sistem pemasaran tersebut.

Jurnlah yang harus dibayarkan oleh konsumen dan harga yang akan diterirna oleh produsen sangat tergantung kepada bentuk dan struktur pasar yang

ER

ada, selain itu panjangnya rantai pemasaran seringkali juga rnenirnbulkan

IV

pernasaran yang kurang efisien. Marjin pemasaran rnenjadi tinggi akibat bagian

U

N

yang diterirna produsenlpernbudidaya rnenjadi keci!. Hal ini dapat rnengakibatkan banyaknya pembudidaya yang gantung tali.

B. Kerangka Berpikir ,---'-~""

Implementasi Program Pengembangan Budidaya Rumput Laut :

Koleksi

1. Kegiatan untuk akses permodalan dan pemenuhan sarana dan prasarana budidaya rum put laut 2. Kegiatan Pendampingan Produksi dan Kualitas HasH Produksi rurnput laut 3. Kegiatan unruk:aRses / peningkatan Perpustakaan Universitaspasar Terbuka .nilaifp,~~~krti:'. . ,.f":;·. ' ,'" ," '," .~,' ,,'.:',c/f;;;:{, ,.. '-,-; -.-,,, .'.,'::5.~':.';;L.'i'<:.~'.\> ".,:,':":';" " '_<_.: 'C.':"_"'"'' <1.•)".::' ,...-.••.. ,":

41553.pdf 41

~

Duku ngan pembG~f~Hjl"1 Kebijakan

Kapasitas Pelaksana Kebijakan

I

KA

Bagan 2. Kerangka Berfikir C. Definisi Konsep dan Operasional

ir,dikatornya. Implementasi Program yang dimaksud

pada

pembahasan ini adalah

TE

1.

R BU

Berikut ini disampaikan definisi dari setiap konsep yang diteliti beserta

pelaksanaan program pengembangan budidaya rumput laut yang merupakan

TA S

bagian dar! program pengembangan budidaya perikanan secara umum.

SI

Program ini tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan

ER

bidang perikanan budidaya merupakan serangkaian rencana tindakan dan

IV

kegiatan mendasar budidaya perikanan untuk diimplementasikan oleh seluruh

N

jajarannya dalam rangka pencapaian tujuan mensejahterakan pembudidaya

U

khususnya pembudidaya rumput laut.

Indikator Implementasi program dapat dilihat dalam bentuk kegiatan-kegiatan

untuk mendukung suksesnya program seperti :

a. kegiatan untuk akses permodalan dan pemenuhan sarana prasarana budidaya rumput laut, merupakan kegiatan pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi seperti bibit, tali, pelampung, perahu, mesin dan sarana pascapanen khususnya penjemuran. b. kegiatan pendampingan produksi dan kualitas hasil produksi rumput laut. Pada kegiatan ini pembudidaya sudah tidak diberikan bantuan sarana produksi tetapi lebih banyak kepada peningkatan pengetahuan bagairnana


42 41553.pdf

meningkatkan

mutu

hasil

produksi rne1alui

pe1atihan-pelatihan dan

penyuluhan di lapangan. c. kegiatan untuk akses pasar I peningkatan nilai produksi Pada tahap ini pembudidaya sudah mampu untuk memproduksi rumput laut dengan kualitas yang bagus sehingga sehingga kegiatan yang dilakukan Dinas adalah kegiatan pendampingan yang bertujuan untuk pemberdayaan kelembagaan pembudidaya sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi dan

KA

tidak tergantung kepada pengumpul atau tengkulak dalam pemasaran hasil

Dampak IManfaat program yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah

TE R

2.

BU

produksinya.

hasil dati diimplementasikannya program pengembangan budidaya rumput

S

laut di Kabupaten Nunukan. lndikator dati konsep ini adalah :

SI TA

a. Peningkatan pendapatan ditingkat pembudidaya rumput laut yang sejalan atau ekuivalen dengan peningkatan produksi. dengan

ER

Peningkatan pendapatan dapat dirinci dalam 2 (dua) indikator

IV

menggunakan analisis sebagai berikut :

N

- Analisis pertama dengan menggunakan pendekatan produksi (production

U

approach), untuk menganalisis pendapatan petani dengan rumus sebagai berikut : (Soekartawi, 1990) It

=

TR-TC

1t

=

Pendapatan bersih

TR

=

Total penerimaan (revenue) yang diperoleh dari jurnlah produksi dikali harga yang berlaku


43

41553.pdf

TC

Total biaya (cost) yang dikeluarkan oleh pembudidaya dan

=

pedagang pengumpul dalam produksi dan memasarkan hasil rumput laut Untuk uJi kelayakan usaha budidaya rumput laut digunakan analisis

Revenue Cost Ratio (RIC) Ratio. Dengan hasil ini, kita dapat melihat kelayakan suatu usaha.

Rumus untuk mendapatkan nilai RIC ratio

=

R

Total Cost (TC)

BU

Total Revenue (TR) RIC Ratio

KA

adalah:

> I, maka usaha rumput laut layak unl'~k diusahakan (mernberi keuntungan)

Jika RIC Ratio

= I,

Jika RIC Ratio

< 1,

TE

Jika R(C Ratio

TA

S

rnaka usaha rumput laut dinyatakan IlTIpas (belum memberikan keuntungan)

ER

SI

maka usaha rumput laut tidak layak untuk diusahakan (rugi)

IV

b. Efisiensi Jaringan Pemasaran sehingga petani rurnput laut tidak selalu berada

N

dalam posisi ta war yang rendah karena panjangnya jaringan pemasaran.

U

Efisiensi jaringan pemasaran dapat dirinci dalam 2 (dua) indikator dengan menggunakan analisis, sebagai berikut :

Untuk Marjin Pemasaran dianalisis dengan rumus sebagai berikut :

MP = HP-HB Dimana: MP = HP =

HB -

Marjin Pemasaran Harga Penjualan Harga Pembelian


44

41553.pdf

- Dan selanjutnya, untuk menentukan efisiensi pemasaran rumput laut digunakan rumus :

=

EMP

lr- :: ]J

1 x 100%

Dimana: =

Efisiensi marjin pernasaran

HJK

=

Harga jual pada tingkat pedagang pengumpul

HJP

=

Harga jual pembudidaya

TE R

BU

KA

EMP

Syarat efisiensi adalah :

S

- Jika selisih yang diterima pembudidaya lebih besar dari 50% berarti

TA

saluran pemasaran yang digunakan belum efi&ien

SI

- Jika marjin pemasarannya kurang atau sarna dengan 50% dikatakan

ER

efisiensi (Departemen Perdagangan,

Ditjen Perdagangan dalam

N

Potensi budidaya rumput laut, yang dimaksud potensi budidaya rumput laut di

U

3.

IV

Lembaran Negara, 1985)

sini adalah kondisi lingkungan geografi, perairan, sosial, ekonorni dan politik kabupaten Nunukan di mana implementasi program dilakukan. 4. Perilaku kelompok sasaran, adalah karakteristik dan dukungan kelompok sasaran. Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan sangat berpengaruh pada dukungan kelompok terhadap proses implementasi. 5.

Kapasitas pelaksana kebijakan, yang termasuk dalam kapasitas pelaksana kebijakan diantaranya adalah struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan dan sebagainya.


45

41553.pdf 6. Dukungan pembuat kebijakan yang dibutuhkan

untuk pengembangan

budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan adalah adanya alokasi anggaran

U

N

IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan


45

41553.pdf BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian Desain Penelitian ini dilakukan dengan mixing kualitatif dan kuantitatif. Desain penelitian diawali dengan Penentuan lokasi penelitian kemudian waktu Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan

KA

peneli tian.

BU

pertimbangan sebagai berikut :

R

1. Total produksi rumput laut provinsi Kalimantan Timur sebesar 138.487,8

TE

ton (data akhir tahun 2011), dengan produksi terbesar dari Kabupaten

Kalimantan Timur.

SI TA S

Nunukan sebesar 116.215,22 ton atau sekitar 84% dari total produksi

2. Kabupaten Nunukan terdiri dari 14 Kecamatan, dengan 4 Kecamatan yang

ER

potensial sebagai wilayah pengembangan budidaya rumput laut yaitu

Dari 4 Kecamatan tersebut dipilih dua Kecamatan penghasil

U

N

Sebatik.

IV

Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik Barat dan sebagian

rumput laut terbesar sebagai lokasi penelitian yaitu Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Nunukan. 3. Dari dua Kecamatan tersebut akan dipilih empat desa/kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Harapan, Kelurahan Mansapa, Kelurahan Nunukan Barat dan Desa Binusan karena daerah ini merupakan daerah penghasil rumput laut yang potensial. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2013.


46

41553.pdf

B. Populasi dan Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah semua pembudidaya rumput laut yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Nunukan serta pedagang pengumpul yang terlibat dalam pemasaran rumput laut di daerah terse but. Selanjutnya penentuan sampel pembudidaya dan pedagang pengumpul dipilih

KA

secara purposif pada tiap-tiap lokasi budidaya dan lembaga pemasaran.

BU

C. Instrumen Penelitian

R

Instrumen penelitian yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah alat

AS

Jenis dan sumber data dimaksud adalah :

TE

untuk mengumpulkan data, berupa jenis dan sumber data yang akan digunakan.

SI T

1. Data Primer, diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan, baik

unsur Dinas Kelautan dan Perikanan, koordinator penyuluh perikanan

IV E

R

Kabupaten Nunukan, penyuluh perikanan, dan pembudidaya rumput Iaut. 2. Data Sekunder, diperoleh dari instansi-instansi terkait, seperti : Dinas

U

N

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan, BPS, Disperindagkop dan UMKM serta kantor kelurahan desa atau sumber-sumber lainnya yang relevan.

D. Prosedur Pengumpulan Data Pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini antara lain: 1. Wawancara


47

41553.pdf Merupakan metode pengumpulan data langsung dalam bentuk tanya jawab dengan informan.

Berpedoman pada daftar pertanyaan.

Dengan pokok

pertanyaan dampak program pengembangan budidaya rumput laut bagi pembudidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan 2. Pengamatan Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan

KA

mengamati secara langsung kegiatan usaha rumput laut oleh objek penelitian.

BU

3. Dokumentasi

TE R

Data sekunder yang dikumpulkan dari beberapa inslansi terkait

E. Metode Analisis Data

ini

adalah metode

deskriptif komparatif yaitu

metode

yang

SI

digunakan

TA S

Bersasarkan rumusan masalah yang ada, maka metode analisis data yang

ER

menjelaskan atau mendeskripsikan fakta yang ada sebelum dan sesudah adanya

IV

kegiatan dinas kelautan dan perikanan terhadap hasil produksi maupun nilai hasil

U

N

produksi pembudidaya rumput laut.


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N IV ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N IV ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N IV ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N IV ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N IV ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N IV

ER

SI TA

S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV E

R

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV E

R

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV ER

SI T

AS

TE

R

BU

KA

41553.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf


108

41553.pdf

BABV. PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan data hasil penelitian maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut : 1. Peranan pemerintahlpengaruh implementasi program pengembangan

KA

budidaya rumput laut dengan kegiatan-kegiatan pendukungnya mampu

BU

meningkatkan pendapatan pembudidaya rumput laut

R

2. Budidaya rumput laut yang dilakukan oleh pembudidaya di Kabupaten

TE

Nunukan dapat memberikan keuntungan sehingga layak diusahakan

SI TA S

3. Saluran pemasaran yang berlaku saat ini adalah pembudidaya/Gapokan ke pabrik/eksportir. Marjin pemasaran setelah programlkegiatan dilakukan <

ER

50%, dapat disimpulkan bahwa marjin pemasaran sudah efisien karena adanya pemangkasan saluran pemasaran rumput laut

IV

4. Pemberdayaan pembudidaya dalam mengakses pasar merupakan salah

U

N

satu kunci peningkatan nilai produksi dan tidak dipermainkan oleh spekulan

8. Saran 1. Peningkatan produksi yang sudah dicapai masih membutuhkan upaya

pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif terhadap pembudidaya untuk peningkatan mutu hasil produksinya seperti lantai jemur dan alkon


109

41553.pdf

2. Untuk optimalisasi hasil, maka sinergitas dinas....{jinas/lembaga teknis 'dengan lembaga penelitian, keuangan maupun pengembangan UMKM dan koperasi masih perlu terus ditingkatkan 3. Untuk masa yang akan datang perlu ada industri pengolahan sehingga nilai tambah produk dapat dinikmati oleh pembudidaya dan dioptimalkan dengan memperpendek rantai pemasaran

serta dapat memperluas

KA

lapangan kerja tetapi juga harus mernpertimbangkan aspek lingkungan dan

depannya,

kontribusi

Dinas

dan

instansi

TE R

4. Ke

BU

keberlangsungan usaha.

terkait

terutama

Disperindagkop dan UMKM untuk menangani sektor hilir pengemhangan

U

N

IV

ER

SI

TA

S

budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan sangat dibutuhkan


41553.pdf

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. (1997). Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Penerbit PT. Bhumi Aksara.

KA

Abdul Wahab, A. (1998). Analisis Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasinya. Semarang: Penerbit Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

R BU

Anggadiredja, J.T., dkk. (2011). RlIInput LaUl. Pembudidayaan, Pengolahan dan Pemasaran Komoditas Perikanan Potensial. Depok: Penerbit Penebar Swadaya. 2011.

Nunukan:

Dinas

TE

Anonim. (20 II). Bulat Statistik Perikanan Tahun Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan.

TA S

Anonim. (2011). Laporan Akhir Penyusunan Rencana Induk (Masterplan) Minapolitan Kabupaten Nunukan. Samarinda: Universitas Mulawarman.

ER SI

Anonim. (2012). Buku Statistik Perikanan Tahun Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan.

2012.

Nunukan:

Dinas

U

N

IV

Anonim. (2013). Membangun Daerah Perbatasan dengan Rumput LaUl. Bank Indonesia. Samarinda: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Chalid, P. (2011). Teori dan Isu Pembangunan. Kesatu. Jakarta: Universitas Terbuka.

Buku Materi Pokok.

Edisi

Dunn, W. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Edwards, G.C., (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quarterly Press. Hanafie, R. (2010). Publisher.

Pengantar Ekonomi Pertanian.

Washington;

Yogyakarta:

USA.:

Andi

Kansil, C.T.S. (1991). Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Jakarta: Rineka Cipta


41553.pdf

Kohls, R.L dan Uhl. J.N. (1985). Marketing of Agriculture Product. Seventh Edition. New York: Maxwell Macmillan Publishing co.Inc. Lahay, A.W. (2008). Upaya Peningkatan Pendapatan Pembudidaya Rumpllt Laut melalui Sistem Pengembangan BlIdidaya dan Pemasaran di Kabupoten Gorontalo. Makassar: Universitas Hasanuddin.

KA

Liestyodono. (2012). Pengaruh Implementasi Kebijakan Anggaran Terhadap Contoh Proposal Penelitian. Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar. http:ut.ac.id

R

BU

Nugroho D.R. (2003). Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Buku Materi Pokok. Edisi

S

TE

Prasojo E., dkk. (20 II). Pemerintahan Daerah. Kesatu. Jakarta: Universitas Terbuka.

SI TA

Purwanto, E.A dan Sulistyastuti, D.R. (2012). Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media. .

IV E

R

Soekartawi. (2002). PrinsiJrPrinsip Dasar Ekonomi Pertanian. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

U

N

Suhamo. (2010). Dasar-dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta: Penerbit UNY Press. Sztompka. 1993 dalam Santoso. Beberapa Teori Pembangunan. http://psantoso-fisip.web.unair.ac.id


Artikel.

41553.pdf

~~

/

W BANK INDONESIA NO.14/8 IDKBU/BPBUlSmr L3mp: 2 (dua) set

Samarinda, 10 FebrlJafi 2012

Kepada Yth

Kepala Dinas Kelautan dan Perjkanan Kabupaten Nunukan

NUNUKAN

Perihat Kerjasama Pengembangan Rumput Laut Pada langgil! B februari lOt 1 telah dilaksanakan keg/alan disklJ5I yang sangar

KA

kons!ruktif· di I<-arltor Oinas Kelaulan dan Perikanan (DKP) Kabupalen NlJnukan. Diskusi dimaksud adalah .antara dclt:gasi Bank Indonesia Samarinda dan defegasi DKP K,abupaten

BU

Nunukan. r;ep;jla Bidang Budidaya Perikanan IBp. Suaed;, SPi.) dan Kepala Seksi Sarana Prasarana<..Bud/daya rertkanan (Bp. 5irajudln Saleh, 5,Pi.) mewakili DKP Kabupalen Nunukan ,.,",' '. dal"",disk!,si .tilrselNl... ~{lOfan hasil cijSkusi kami !ampir~r

~latl\~r'~gan

•... , .' !
R

.I.

TE

lTlen\perttlatt{erl~samaantara Bank Indonesia denga[\pKP~9l)upatenNlHlUkan

~ntuk

yang tclah

" ";",,-;: _,::, ,;:'. ,/"'i:,/

AS

·:~~datiryP.afkselama in; Untuk memefihara mOlJlentumposilit!,'~~lcamim~.andang perlu tJntufc~~juditan
,,-

~~.;satu.>r~~,a!>

.'.';;rg4!r~;a ,', .,'.' .•. . ' .' "N·"·, ".. l

"~:, :":::"

, ,',

<

...•.. •.•..

"'-\'\::,-,;--",~--,':::";:/':

';"""/'<;::"'!'>:"

-

tndOOesi~~~'~~'~~ak 2 (dlla)

\Jfltllk OKPKabupaten .'

N~V~~'~a!1\i~~;~~9k;jpunttk Bank"

. ' i••

WJf;,~~.j>!!(:/::..

:fal1il;pnQ,5Ipnya, millen Mov rer5~bUl m€luoaKai)'fl!il;1/"1iin!'I:l?,'IMI:lU·ainarafemenmah.

ER

"

SI T

~ngit~lah4\l'1ntlatan9at1ioleh.l't!jabat.Banl<

.':\: ,::;;::,:,:;:"::,:,_{\:,,, ,": ':::',:::: .'

'.'

.' "

,.•

.

/:::<::.:i::','-':,'\"3;:'-'0;C'V(~'<:,v:.:N::,:':';,-'-': ';, .",' -' :', ':." ,'"

,,01

~p\.IPa;emNUntll
::~lj~3~~ij~!S~i, ~eduanya .tiertat)99~ 10A~U~.::~~!i'1)~~·~~~lasependaPft·.

U

N

IV

· •r..·.,~~f~r,;:;~·~~:;;:r~~~.:::'!!

,

"-\

-

''"'-

~< f~~.ij~ M~J~ Nl~-",:l i$~il,'<¥,~l(kl (517.l.. jnt::lOl\f~Slp"j,cl :,62":}'~ i '7>fl{j2;~i:?;~J:R,¥.;'14J~.~-?\Y1~\1;-j;~,~fd i,''>

_

"','

':-,' -::

,: ': , . ,:'

'"

'"

_

", ,.,-

. ', _ '" " ',,': " '"


,:0,,:

:;>;',\;;i::';H;\:0:-:",':" ;,:.;-:,,;:.,,',,",,'< -':':';'}\:';"':-2 "', " .

1.L.:.,

.... t .

41553.pdf

,

1

I··' ...

Pasal 1 DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

KA

Dasar Kesepakatan Bersama : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahur. 1999 sebagaimana telah diu bah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 {entang Pembentukan Kabupaten Nunukan. Kabupaten tvlalil1au, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Tlmur dan Kota BOI1t2ng sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 47 Tahun T999; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telan diubah beberapa kafi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubana" Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 4. Peraturan Pemerintah Nomar 36 Tahun 2007 ten(ang tem3ng Pembagian Urusan

TE R BU

Pemerintahan antara Pemerintah. Pemcrintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Oaerah

KabupatenIKota;

S. Peri'ltUf3n PP.fI1erintah Nom'" 50 Tahun 2007 teotaflg Tata Cara

Kerja Silma

DaE!rah; Peraturan Menten Dalam NegegSi PARA PIHAK. 6

N IV ER

SI T

AS

-

~e1aksanaan

,. Klaster aclalah Sekelompol< Usaha Mitro Ked! dan Menengah (UMKM) yang meiakukan usaha pada sektorlsubsektor yang sarna yang merupakan konsentrasi usahalpetusahaan yang saling berhubungan dari hulu ke hmr dan lokasinya beldekatan atau masih dalam satu wilayah ketja !'i!mP.rintah Kabupaten Nunukan. 2. Ke\ompok Pe\l)bI.>didaya 1l.umput \.aut ada\ah se'h terorganisir. 3. Kelompok pendukung ada/ah pendamping Japangan, koordinator program dan tenaga ahl; lain yang t!'rkait dehgan kegiatan p!'ngembangan budidaya rumput IllU1. 4 Rumput Laut adillah fuchevma Cottoni dan Graci/ana Sp. yang merupal
U

.....

Pasal 2 KETENTUAN UMUM


/

l

J

41553.pdf

r

- .'l

;

I

Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Perjanjian Kerja Sarna in; adalah membuat kesepakatan untuk menye/enggard~an kelja sarna Program Perigembangan Rumput Laut di Kabupaten Nunukan. Tujuan P!>rjanjian Kerja Sama ini adalah . a. Meninglcat1<.an kompetensi dan kine<ja pernbudidaya rumput laut yang berdda dalam I
R

BU

KA

(1 )

-(3)

TA

sasariln Program

SI

(2)

Obye!: Kerja Sarna adalah K1aster Budidaya Rumput laut di Ka!Jupaten Nunukan Huang Lingkup Kl!fja sarna a. Banl.\Jan tekni5 pengembanqan k\aster rumput IllUt. b. Pi'ndampingan pengembangan I'jas!er rumpLlt 'aut. c. Fasi/itasi Jinkagedeogan Iembaga pembiayaan.

ER

(1)

S

TE

Pasal 4 OIlYEK, RUANG UNGKUP DAN SASARAN PROGRAM

IV

a. EtelctifJta> usaha lceIompol< pembudidaya rumpul laot. b. Penger/lbangan potensi IokaI
U

N

c. Peningkiltan aspek manajerial usaha kel6mpok. pembudidaya rumput laut.

~--

(1 )

Pasal5 l1AK DAN KEWAJl8AN PARA PIHAK

PlHAK PERTAMA bericewajban :

Melaksanakan prpgram '''a.ster rumput laut bail:. sec';"a bersama-sama dengan PlHAK KEDUA dan ala" pilla" lainnya maupun sendiri-sendiri. serta menyediakan pemb;ayaan baik se!u(Uhnya atau sebagian alas program yang disepakati PARA PIHAK

(2)

"'HM PERTAMA berhak: a. Mefakukan kerja sama atau menunjuk pihak lain selain keah/iannya untuk melal<san.l<.an program \da5t'" rumput I.ut~

b Melakukan.,i


-c2---

41553.pdf

,

!

b. Melakukan tukar menukar inforrnasi tentang perkembangan 'pelaksanaan program klaster rumputlaut baik dei1gan PIHAK KEDUA maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program ini; c. Melakukan pemantauan langsung dan atau lidak langsung terhadap pelaksanaan program klasler rUlnpullaul. PIHAK KEDUA berkewajiban: a. Memfasilitasi petaksanaan program klaster rumpullaut; b. Mengidentifikasi dan mengkoordinasikan kelompok pembudidaya rumpul taut dan kelompok penclukung yang akan berparhipasi dalam program klaster rumplll laul; c. Melakukan pendampingan kepada kelompok pembudidaya rum put laut dan kelompok pendukung baik dalam aspek teknis maupun pengorganisasian kegiatan usaha dan atau kegiatan yang terkait dengan rumput taut.

(4)

PIHAK KEDUA berhak: a Melakukan kerja sarna atau menun}uk p,hak lain sesuai keahliannya untuk melaksanakan program kJaster rumpul laul; b. Melakukan lukar menukar informasi tenlan9 perkembangan pelaksanaan program klaster rumput laut bai~ dengan PIHAK PERTAMA maupun pihak lain yang terkait da/am petaksanaan program ini; c. Melakukan pemanlauan langsung dan atau tidak langsung terhadap pelaksanaan program klaster rumput /aut.

BU

KA

(3)

SI TA S

TE

R

-

IV

U

(2)

PARA PlHAK se:oakat untck mengambil lang~ah-langkah secara optimal guna mewujudkan maksud dan tuJI.ko"1l sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Ker]a Sam.a lni. .I Ketentuan Iebih lanjut mengenai pelaksanaan P'erjanjian Kerja sarna in; ak.an ditetapkan dan diatur bersama oleh PARA PlHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang 5esuai kesepakatan PARA PlHAK.

N

(1)

ER

Pasa! 5 PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasa! 7 JANGKA WAKTU Perjanjian Kerja Sarna ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga I:lelas (]1-12-2013) dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.


41553.pdf

I

Pasal8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA (1)

Pengakhiran PerJanj,an Kerja Sarna ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA

(2)

Perjanjian Kerja Sarna ini berakhir dengan sendlfinya atau batal demi hukum apabila ada

PIHAI< ketentuan

dan

atau

kebijakan

(3)

pemerintah

yang

t;dak

Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan atau dialchiri sebagaimana dimaksud

pada ayar (I) dan ayar (2). pengakhlfan tersebut ridak menyebabkan berakhirnya

KA

pelaksanaan Hak dan KewaJiban.

BU

Pasal9

PEMBiAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sarna in; d,bebankan

TE

R

pada sumber dana PARA PtHAK sesuai peraturan perundangan fang berlaku .

TA S

Pasal 10 PROGRAM KERIA

Program keria rumput taut merupakan bagian yang tidal< terp~hkan dengan perjanlan

per

tahun dengan memperhatikan

PASAll1 PERU8AHAN

N

IV ER

SI

kerjsama
1) Perjanjian Kerja Sama in; dapal diubah berdasarlcan persl'lujuan PARA PlHAK.

U

/

peruodang-undangan

memungkinkan berlangsungnya Perjnnjian Kerja Sarna ini.

2) Perubahan d~n/atau hal-hal yang belum diatur dalam f'erjanjian Kerja Sarna

jill

diatur daJam

bentuk addendum yang disepakati cl~h PARA PIHAK dan merupakan bag;an yang tidak terpisahkan dati l(esepakatan Be<5affia ini. Pasal12 PENYElESAIAN PERSEUSIHAN (1)

Seliap persefisihan dan perbe
(2)

Apabila

-c::2- Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

i

(2) Apa bila dengan jalannva musvawarah untuk mutakat sebaga; mana diamaksud pada avat (I) dan (2) tidak tercapat, PARA PU4AA s,epakat untuk menga)ukan penyelesaian kepengadilan Negen nunukan.

Pasal13 PEMBfRlTAHUAN (1) Setiap dokumen dan pemberlt.huan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama Ini harus

dibuat secara tertuUs dan dapat disampaikan secara langsung. melalui

~

tercatat dan cara - cara

lain memungkinkan. (2) A1amat para Dihak vang dipahi untuk komuni,,"s; guna keperluan sebagaimana yang dimaksud pad"

KA

avat (1) adalab sebaga; berikut ,

a. P1HAK PERTAMA

BU

Bidang Ekone>mi Moneter

Jalan Gajah Mada ND 1. samarinda

R

Telefon : (054l} 741023. 741375. 741022

TE

Faximile: 10541) 732644 b. PIHA\( KEDUA

S

Dinas lCelautan dan Petikanan Kabupaten Ilunukan

TA

Komplek Gedung Gadis , #Ian Ujang Dewa Sedadap Nunutan

ER

Faximile : losS<;} 21479

SI

Te1efon : (Il5S6121479

Pasal14

PEHUTUP

IV

Oemikian Perjanjion Keoo Sama ini dibuat pada ""~ tangg3l, bUl;ln secta tahun sebagai mana tersebut

N

matas. dlbuat rafl&l
U

I

I

41553.pdf

f

PlfW(I'ERTAMA aAlUlN\lOHESIA SAMARINDA MET £lV>l ,.. .

TfJ,"PE" ..........,"J:'''-'I "~;:~

r


l!

!

41553.pdf

!

lampiran Nota Kesepakatan (MOUI Nomor : 14/7jDKBUjBPBUjSmr

dan Nomor ;

antara

BAtiK INOONESIA SAMA1\INOA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEti NUNUKAN terkait

KEGIATAN

\

Trlwulan I

Trlwulan II

Trlwulan IV

tv

I

I

stakeholder rum put laut , ' f 2=-.-i·-cp:-e·cla-ct1""·h-a-n7b-ud~iC:d-ay-'a-r-u-m-put-:-;-la-Ut,--------1---.~--r-\.-----~f-\---.'\------i Pelatlhan ekonomi mandin mel.lui peTl//uatan kelompok

-

\-----+i.---~ 1\

Magang dan pelatillan lcepabrikan dan

J

atau pe"tlC>lahan rumput laut se!
rumah taogga

I

~!

oJ

SI TA S

4.

TE

3.

R

f-\

\'

I·

I

I

--I

s. I'elatillao produks! olallao tumput taut

I-::--I-:-:--;:---;-:-:c-~:--.-- ---+-----+-.--.---I-----I!-~-_.

Monitoring dan Ev.klasi

ER

6.

-I

\

IV

Nunukan, 10 Februan 20V

U N

-

Trlwulan III

BU

L{FOeus gro";Pd;-SC-U-ss~io-n--Cde-ng-a·n-----+--..;---C{Ii----

KA

PROGRAM KERJA 8ERSAMA PENGEMBANGAN RUMPUT tAUT T'-.HUN 2012

P1HAK PEUAMA

BANK INtIONEStA'SAMAIlINDA

~'

--

TEGUHSETlADI Da'Un1'B1 81DANG EKDNOMI MOIIlETER


,I

\

41553.pdf

• ..• --

RINGKASAH RENCAIIA KERlA AHGGARAN P£RU8AHAN

_Dr

SAlVAN KERlA PERAJllllCAT DAEJlAtl

_SIlPD

......_lIlOO

P£MERIHTAH KAllUPATEN NUNUKAN

........, , tat",

DIaaI":".'

t.

MUnkOl. . :

,

,2

, liVS , 2.05.01 , 1.05.01.01

-

- -04.1_ 1

2

.............

PBmAPI,Y_ASLJ DAD.AH

--,- .

04.15OJlDO...

.-------".1SO.IIOII,j](I

HnlIlKl1l:Jl:S ~

'.1.2

,

,. 1

Sil.!

-_._-_.- U ...... ... f------

ER

3

16018,.",

»1.!1l1.sMP

IV

.........

-~

'

-~

-ca"""".c> _.~--

.,.,

(1.19)

-_. -

""-- ..

~

",.,
(;l73.6lU12,lll)

<...

l-25l'-..r>Sl

1;1ll:1!Il>2l1,!1)

],~

mme;nm

3:ZSP-nxm

(8.SJ9--sn

(UlUI7JM.4O>

/~

......

....",.

1'RIW\lUl!t

0

m

IV

•

5

•

-- -- --

> n _...

3U~.1::1

lnLDl"""

unJ4S.128.1I

N

--

f5

U

U

0.00 --, 0,00

0.00

"we .me="...nJM . . . .,"'W.""DleuH,1IIRIII1WUIAII I

2

01"

J7l.W:I1UlO .. ..

-,---_._.~-

2.JlJ!l.*."""'" ,XlO" O.

TA S

.......

UIWM

"'_.

U5141L47U>

•

.-------

~----

ItEW'"'FM . . Mel...... ; II).

......,.

•

---_._- _._---- -(2.19> 7385.916.1t5.OO .,15 --.us....... - l nn m-re 1----:--.,. - ....",..,.,.,. ------ 0," '00UJS,lIl

.,..

SI

S.Z . .J

61.uc..ooo.oo

......""'......

1.Z1Q.137.294,+f

...... IIIdtICJ_JI:sa

S.l.)

~------

TE

---

',2

..

UllLOl.........

.......11DAI
S.l.i

-,

R

, .1

...

(....1

64.l5O.OOO.oo

BU

_ _M

-... "

........."

,

(-I

KA

IIlW.UI

1

1

-

,

- (....1

,

u

............

DiMs ~ diWI Perbnan Dina5 KeIaltan dan F'elt.1n«<

ltNGICiIlS'H ItEMCAIIA. tIEIOA JIlGURNI ~ Sl1UM KIIUA PEa!JtGtc:G DAEIWt

.....

1

_-.

3l1SJUM,83

""".........,.

..

-.....

7

M1SDiJ'D.OD

".m,-...

.......

~

~"'_lIlOO ,

•

au

lr. . . .

.".

fMtD..., ...

NIP, 19l5Jlll27 1'*"'3 I Olll

_

.... "'"


......... ,

41553.pdf

•--Uolt_ ---

RJNGK-.sAN RDlCANA

T..... -..,211ID

.............

DInas It5UzwJ dan Ptrianan DInas~dlnP&~

UJIII('S'"IIEIJM"'. .Aalt:M.AJlI88..... ""'. . . . . . SA1VMICBOA~DMItAIt

- -

lIIWAIt

--.......

4. J.;Z

........

,. •

:l

•••

--

S.2.1 S.2.2

~

S.2.3

eM" I 3

-';O.... '-"'!l

U

""","LarM

!.l

~PErllb""

u

fI\el£ . . . f'wQbIIUNn

-

__ l~.~_!!

- - - - _ ....::...

t43.S04.J.5D.OQ

1~

JLOOt_M,12

L401.""""" .... - t.«B.....,HUO

....

0'"

--.>1....

',J2

......

. . . . . . . 9

lA51 ?SO M;;7l

..........

----

J.A53.-h-an

--..., D

_111 ""OiM

............

....

..

358'7

Yi' b

l"90'"

lDlmMT,.]2:

0.00

U

N

U

.

•

(%l~

1.3JZ.~

P!'...... ""1!2;/

,.,..

(fI' itO tntDO)

(1,D1)

-"'9,5l)

3,36

",_'M'. MlUlllluitM...·.,.no.tl!ltMlHiuia.......

35.IlT1IlIl,OlI

i

Ob

"... .... .............. ------.... _....

M ...." .......

-I~

IV ER

... ,

>

'.5' .-- -- ---", -= 1- ..... _ - - - - - - - - . :... ------.................. 3lB677....... -U41........... :us _.- .............. --' ... ----- ...-----VUIV><»J» lUll -~ UQ5.QZ'l.Jll5,lJO UUUlOU7>,OO -.->2lI,DO ~

liS ilCAltAPB MCI.......·

:l

.

lAW 115029 20

tIIrIq_JiIs&

- -

hi

1...1

,.............

SI TA S

5.1.1

I

~~

,

(a.. . . .

141.5D4.15IJ,m

'

. . . . . .11DIroIC.UMGF_

, .1

Iu

3

""""

-----

5

la'

-1-.01

~T_UUDQUH

4.'

I

-""'

: 2. 005.01

• 2.05.!lL.Ol

KA

4

Fomoullr RKAPSKPD

TE R BU

I

PERUBAHAN

IIEMEJUHTAH ICAlUliArrH HlJNUIWI

2 .........".t_h. ,• :i.OS

--

KEJlJA_

SATUM KERJA PER....6ICAT DAERAH

....0'"

'M W!1f iii

-....

IV

/I

l$.m_ -~~~, l.9Z7~

....

7

"

~

J43"Ml5QM

~"
1..15i!?Sit~

...

Ui1.J41_ .... .... ....

~

--_.. . 0.00

0.00

...-,17_201ll

""

........

NiP.lmJin:llii1U 10115

I

I

--


_nl

41553.pdf

Fonnulir RlCAPSKPD

RINGICA5AN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

• -p

SAT1INII KEIUA PERANGJ(AT DAEUH

-_

PEMERIHTAH ICABUPATEN NUNUKAN Tah.M JrngprilI\ ZOll

ItItahaQ

......'U,

bsbl:l. . If

UllltOlaa

SUOlMllOia

: Z : Z .OS ;

.........

z.os.O!

............

' DinIs - . cIOn Per-..n

DinIIs_ d a n _

, 2. as. 01. 01

...

R1ffGK·S·... IlEMCAN·.aIUA.,.MG·P. . ftIlI.JMItNlS«NMIIElUA.~TDAEIlAK

5.,

--

5.1.1

----

15Z5~

•.-......so...

1.Dll9USO,110

f-- - - f (D&lS!I')

........

(16.019.......4!I...1

"

p..iIi

4"i

-.."-""" Paws""',

3.1

~

Pti~

....

S:-1"."...fII.co

Ul<_~

....

....

U

f\!I.iblawean.

,

9""

._-:- ZJJ1Lwvw..

IV

-..-,

:u

•

),

J

1

n

J

ER SI

--

-.

---

1 562 _ . 00

"" ...........

mw-nrt. ,

(1~tr22.61...S3,65J

(l4)na_65l

S,518.C'6.UI5.DO

. . MI Aa••' ....IIt-... _~gnEi··M~. . . . . . . . .'tOiUlt.M ...IRllWl.M

IE

2.1

--------

TA S

5.1.3

II

+-

.....1!llnng:_:-.

5.1.1

.................

5

'"' •...,

_._..

,.

Ll55.1S3JiSl>,65 ...".. _._---- ----l..013.149.J05,OO 1.1SS.1S3.6Si,.6S 8LQl455U' 3.0. f-------- --------. ------66Qmmno loll 006 253 04Q..m 14.666.87B.29S.00 •.n ._- .. _.-- _-, ------ --L47U1&HJ,DO 3,.UI 2Jl7U4'l.lOS,lIO

e- ... - - - -

...-.L

S. :l.l

>I

m=_ ........

•

l~CU4S,QO

8EI.MJA 1JDAI( U . . .1I5

S.l

i

2

&

ilql)

BU KA

•

,.

TE

1

- --

'

(-"Wf)

R

-

c

llIIAJAN

N

•

-lRP)

. u. .

.... ....

-

--.Nt ,~

'"•

5

Mf:

l\lllI U>lI""'1":1O

.... ....

......

...' ....

7

Mf:

4d6

12."59"

~

.... ....

~

.., pee- 4JIiI,:M

-_.... N.lNUIWI, 31 _

lOU

H.~.

lIIP.l97f1l31 :IIJlll2 I 005


....

.

...

D,IlO

41553.pdf

-

RIHGKASAN RENCANA KEJUA ANGGARAH PERUBAHAH

Fonnullr

SAlVAN ICEIUA PERANGKAT DAERAH

IUCAJ' SICPD

PEMERlNTAH ICABUPATEN T_ _ 20U NUNUICAN

-p

....'p

kiltalow

• "'AI. . r UnltOCS SIIIt UIIt 01 a 5

.

5

,

Urusan_

__
L

, 2.05

, 2.05.D1

<

anas KefauI:aR.., ~

""""'_""'Porbnon

: 2.05.01. 01

'V'GW'SttM REIICAIII' aua.,..;a.AII P£ItIJU8AII SA'1UAII DIUA H!IlIUlGKAl' DAERAH

- ...- ..

•

J

'I

......... -...

uaN'..M ~ DNrf.MS!'.

J. -2.1

...-

1.2.•1

- -3.1

Pst 1M. . Paliia; a&i

,..-,...,"i""'.

C'

0,00

!IS3.-..o,n

'.83

........

_____ ....".. _ C __'s,D9 -'C

--

3.1l2.Ol1-'_

15P1 -->.'15

---

~

LS0Ui!J'4. . . .

tUtO.A1t.....t5

11103.51L423,l5

l.QQ.m.m,oo

ll,21

$ . . .-01'6

.~

(>O.!lOO9\St)

(414)

~~28\:;g')

me • .....,.

>;11

_t.a4rU!OI

(1J,OI)

l.q..~

D

DI

IV

JUitlM

3

4

5

•

7

"'"

3.112.:DRl.658.S0

U

-.0-

'];lU1J8t.6sa.9Q

f - - - - - - - e -------' S4f J6iD: 'MQ.G!S 2i.M-m ZUlUO>'- ---~---:..:.. -------' ------f"'?1lM2WA'J)

SI

-.a11lbtlangutg

2S.86l............

Q,lIO

--

J_;·...MmiuI. . .~ .........j . . . . . . .

ER

tao

2.2

U

-

15.~

------- 15IDHIQ100

....

I

IV

2

N

2.1

2

Pt;:

>._-

1.?tH ClO4 osa,Il)

.----_._--

TE

-,-

aDlClMA pe WS.v.let"HfJlA

1

15:lIOO.......

~------

. . . . 1oA SF

'.2 5.2.1

lS.aoa=
0.00

--

6

lS.llOlUlOO,tIl

>4.l1llU5l."""

......... ........

5. 1. 1

5

1S.ocn.ooo.oo

-~------

IaUIJA UDAkLJII' BIMii

'.1

'110

0;Illl

S

•

(IljJ)

0;Illl

TA

4.1.2

1

4

~rMl.A5UDMRNI

•. I

,

l

R BU

-_ .......

.....

'I

.........

KA

UIlAIAII

MI(8QIIII'

2 '1

8&'

i.........,

-lap)

IUIllII

4.13T.53l.251~

us

....

0,ll0

0.00

s...4Si960i~

Q,DO

.....

II,lII Q,Oll

t

5 pm W!lXt

7_~

>41MStA!4,63 llJI)

....

~5gm""M

1.111-

Q,DO

ao

~

II,lII Q,Oll

I'U'ilJfMf. 1 6 _ 2Ot2

~~""'''''''''aw

Jr...... 7. 9 lIP....... 1lJP, 196101271!1l17l1l1 002


w

0,00

....

41553.pdf

RlNGKASAN RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN $AlVAN JCEJtJA PSlAN6ICAT DAERNf

Formullr RJCAPSKPD

_don_

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

-p ... P. -.p , ......Otg.,' IlAbII... p'

. . . . . . 01.

" '" _ dar!_

!101a5_dan - . . . . .

2.OS.DI

: 2.05.0t. 0'

f

RbKWISNI UIICAN&IEIt]A'J

-

-....

; 'R", PEIU.IBAHAIt SATUM IIERJA flERANGKAT DAEIlAH

- -

,

-11lP)

IlIWAJII

----

J

2

'.1

.......,.

-

.............

5.'

r--~----

:I.,...............

RUIIM I '''C'S'Wl

........

22.J04M7~

EMf...... MIWlIG DlUI ~

$ . .2_2

$.2_'3

- -

-,-

~

KA

2S161 ......S!'

24..9OUSl.flM.OO

IIII.MIM 110M. U . . . . .

5'.2.1

,~-

Q.OlI

........

5.1,1

,$."O'U"",III

BU

... 1.2

CRP1

R

I•

tal

'IIi

5

6

.... .... ... .......... 0'" ------- -------- ------- .... ...... ..... ......, ....... :1.,..-.------..... ................. ""....... -1------- ------- ------2,,' ------ -f------..........'" ............. a,lll

P!MJAMTMI A5U DMUH

•. I

4

3.1~9D ---~_-:.-

TE

•

I

..."

(

".Ir

h.

hi t

-

'2.6JOJih.58ll,1S

S

•

1JrU5iIlI_

: 2 : 2.05

TA

•

,

bIuR_2QU

lJ.1.1..'-'

21.-'.'S1$,e

- . _...t5JllJLlKJl,1Il

----

.

15 OOOlWl 00

...

'_'lJl!W

{4 nm pmQP)

13.051511AlJ,15

l.DQ.03!l-",

8.21

~)

(l,-J4)

la!i,",,"~

~.qo}

15.\1OJ.Ollll;1lO

........

ClJ,JI)

3,77

U 3,1

U

__

a

3

4

ER .I

~~

.........PM"."

P4rnyBwa•• 'Wi:blilran

.....

11)2"19. .

Tilbl:~

N

2.1

F114;pt+.

U

1

2

IV

1

SI

IlEllUNAP'I·erst...... ,PIIMAIWI.JIl~aWY.M . . . . . .~'-C)r..r~~jJUi.UiM

m

.... ....

-

5

.....

....

4.137.53L257,12

s..cw,45696Q.JO

$.617.5$t.........61

.....

.....

""'...."

....

tv

.JUMUH

•

7

15""

_no

t5 lW1 rm m

....

-

"'.G01~

un'" 6511 . . 22.7
....

o,o:l

....... 16~2012

~JliIIlii-"""'"k

1M.'

llP.,,-

N1P. I!lSOiV 1!18103 I 0112


0,1Il

=

41553.pdf

Lampiran 1. Matrik Hasil Wawancara Informan

IndikatorlDimensi

I a. Dinas Kelautan dan Perikaan

TE R

Pengembangan Budidaya Rumput Laut : I. Identifikasi masalab

KA

h:-I Implemenlasi Program

HasH Wawancara

BU

No

"Rumput laut merupakan anugerah dari Allah

swr

karena merupakan

Analisis I

a. Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam

melaksanakan program senantiasa dievaluasi

pencaharian seperti kayu log, PJTKI, dan perdagangan lintas batas mulai tidak lancar walaupun secara leknis perairan Nunukan dianggap tidak optimal untuk budidaya rumput laut. Rumput laut pantas menjadi komorlitas utama dalam program pengembangan budidaya perikanan, karena beberapa keunggulannya, an tara lain: peluang ekspor terbuka luas, harga relalif stabiI, bel urn ada quola perdagangan bagi rumput laut; teknologi pembudidayaannya sederhana, sehingga mudah dikuasai; siklus pembudidayaannya relatif singkat, sehingga cepat memberikan keuntungan; kebutuhan modal relatif kedl; merupakan komodilas yang tak tergantikan, karena tidak ada produk sintetisnya; usaha pembudidayaan rumput laut tergolong usaha yang padal karya, sehingga mampu menyerap tenaga kerja. Kegunaan rumpul laut sangat luas, dan dekat sekali dengan kehidupan manusia". (Wawancara dengan Kadis Kelaulan dan Perikanan pukul 10:00 WITA, 08 Mei 2013).

untuk mendapatkan informasi tentang program yang tdah dilaksanakan dan mengidentifikasi permasalahan yang ditemukan untuk membuat

U

N

IV ER

SI T

AS

mala pencaharian alternative yang 5angat menjanjikan setelah mata

"Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan diutamakan pada upaya lereapainya perwujudan profesionalisme aparalur, yang mampu mendukung perwujudan mUlu pelayanan, dan efisien daJam memfasililasi dan membina lerwujudnya day a lahan dan kemandirian daerah dan masyaraka! Kabupaten Nunukan. Peningkatan produksi dan produktivilas budidaya perikanan khususnya rumpul laut. Implementasi pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan aklualisasi dari upaya

pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, serta mengoptirnalisasi tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan


rcncana mengatasi kendala lermasuk bekerjasama dengan pihak-pihak yang dapa!

membantu pencapaian tujuan.

41553.pdf

dalam peran sertanya lerhadap pemberdayaan masyarakal pembudidaya rumput 1aut, dan dievaluasi berdasarkan rencana stralegis Dinas Kelaulan dan Perikanan". (Wawancara pukull0:2S, 08 Me; 2013)

S

TE R

BU KA

"Untuk produksi budidaya rumput laut dari lahun ke lahun telah memenuhi largeI peningkatan produksi bahkan hingga alchir Tahun 2011 produksi rumpul laut Kabupalen Nunukan sebesar 84,29% dari total produksi rumput laut Kalimantan Timur yang menjadi masalah adalah bagaimana meningkatkan pendapatan pembudidaya sebagai pelaku ulama budidaya rumpul laut dengan meningkatkan nilai produksi (harga jual) hasil budidaya. DKP Nunukan sudah ban yak merinlis program-program u"tuk mengangkat kesejahteraan pembudidaya rumput laut di Nunukan. Dengan menggandeng Bank Indonesia (BI) kini kualitas rumput laut dan ulamanya harga juga meningkal. (Kabid Perikanan Budidaya DKP Nunukan)

SI TA

2. Pelaksanaan Kegiatan 8. Penyaluran Bantuan

a. Dinas Kelaulan dan Perikanan Kabupalen Nunukan

U

N

IV

ER

"Unluk tahun 20 II alokasi banluan fisik berupa sarana prasarana budidaya rumput 1aut sedikit dikurangi karena telah dialokasikan bantuan fisik selama 2 lahun berturul - turul yaitu tahun 2009 dan 2010. Dari bantuan yang diberikan terdapat peningkatan yang signifikan baik dari jumlah RTP, Iuas areal pemeliharaan maupun produksi rumpul laut Kabupaten Nunukan. Karena lujuan pengembangan budidaya rumput iaul tidak hanya pada peningkatan volume produksi tetapi iebib pada peningkatan kesejahteraan pembudidaya maka selelah sarana prasarana budidaya relative terpenuhi maka program selanjutnya yang lebih ditekankan adalah pendampingan untuk peningkatan kualitas hasil budidaya seperli pelalihan - pelatihan dan penyuluhan yang inlensif

Penyaluran bantuan unluk mendukung program pengembangan budidaya rumput laut di Kabupalen Nunukan dilakukan dengan mengikuli secara seksama proses budidaya rumput Iaut oleh pembudidayanya. Oleh karena ilu, bantuan yang diberikan pun sesuai dengan proses budidaya tersebul. Pemerintah berus.ha agar pembudidaya dapat terbantu, mulai dari penyediaan bibit unggul, hingga pasca panennya seperti lantai jcmur, aleon hingga gudang rumputlau!.

sekaligus mengevaluasi bantuan - bantuan sebelumnya " Kasi Saraoa dan Prasarana Budidaya b. Koordinator Penyuluh Perikanan jPPL Perikanan "Komilmen yang ada an lara Dinas Kelaulan dan Perikanan khususnya bidan£ Derikanan budidava den£an Pelu£as Penvuluh LaDan£an IPPU


Bantuan yang diberikan relatif dapat lepat sasaran

41553.pdf

KA

Perikanan sejak didakannya Temu Teknis dan Temu Us.ha Perikanan Budidaya Tahun 2011 adalail setiap penyaluran bantuan maupun pcnentuan calon penerima bantuan harus melibatkan penyuluh perikanan dalam verifikasi kelompok penerima bantuan agar pembinaan di lapangan dapat sejalan" (wawancara dengan ibu Rahmawati, S.Pi Pokja Kec.Nunukan UPT BKP3D Kab.Nunuklna)

Tugas utama dari Dinas Teknis maupun penyuluh perikanan secara sinergi adalah merubah pola pikir maupun mentalitas pembudidaya yang belum menerapkan prinsip kewirausahaan perikanan. Jiwa kebersamaan dalam membangun usaha belum dimiliki oleh semua atau paling tidak mayoritas pembudidaya. Masih banyak pembudidaya yang lergiur oleh keunlungan sesaat dari spekulan dan tidak menjaga kualitas produk sehingga berpeluang mengakibatk.n harga turun.

b. Peningkatan Nilai Produksi

ER

SI

TA

S

TE R

BU

"permasalahan yang sering lerjadi dalam implementasi program pengembangan budidaya rumput 1aul di Kabupaten Nunukan ini adalah permasalahan lentang pola pikir masyarakat ketika dilaksanakan langkah awal yailu penguatar. kelembagaan kelompok dimana jika Dinas/lnslansi terkail berbicara mengenai kelembagaan kelompok maka sebagian besar menganggap bahwa pembenlukan kelompok hanya sekedar untuk mendapatkan bantuan sarana produksi lelapi tidak memahami tujuan ulama pembentukan kelompok adalah untuk memberdayakan mereka agar lidak lergantung kepada pihak pihak yang ingin membuat posisi lawar pembudidaya selalu rendah dan bagaimana melepaskan pembudidaya dari keterganlungan terhadap tengkulak". Kasi Sarona dan Prasarana Budidaya

karena keterlibalan penyuluh dalam proses verifikasi penerima bantuan karena penyuluhlah yang paling lahu kondisi pembudidaya di lapangan lermasuk apakah mereka dapat bertanggungjawab dalam pengelolaan banluan yang diberikan

a. Dinas Kelaulan dan Perikanan Kabupaten Nunukan

U

N

IV

"Unluk tahun 2012 Dinas Kelaulan dan Perikanan lebih concern kepada peningkatan nilai produksi dengan penguatan kelembagaan pembudidaya dan akses pasar serla permodalan bagi pembudidaya sesuai dengan MoU anlara Bank Indonesia dengan Dinas Kelaulan dan Perikanan Kabupalen Nunukan nomor 14n/DKBU/BPBU/Smr dalam rangka Program Pengembangan Klaster Rumput Laul di Kabupaten Nunukan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan sudah banyak merintis program-program untuk mengangkal kesejahleraan pembudidaya rumput laul Nunukan. Dengan menggandeng Bank Indonesia, kini kualitas rumput laul dan harganya di Nunukan juga meningkal. Pembudidaya yang lergabung dalam Gapokan Harapan Mandiri sudah tidak kesulilan lagi mencari pasaran" (Kabid Perikanan Budidaya)


Peningkatan nilai produksi merupakan hasil kerjas.ma sinergitas dari semua pihaklstakeholder rumput laul dengan bantuan pemerinlah daerah dan Bank Indonesia. Dari sini dapat kita lihat bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika ada sinergi dan kemauan dalam mengambil pera" secara maksimal dalam melaksanakan tugas masing-masing. Dinas Kelautan dan Perikanan bertugas membuat program dan kegialan yang dapal membantu/melayani masyarakat pembudidaya dan nelayan dalam pengembangan kegiatan perikanan dalam hal ini budidaya rumpullaut; penyuluh perikanan mengambil oeran dalam oembinaan dan

41553.pdf

TE R

BU KA

"Kita berlerima kasih kepada Bank Indonesia karena memlasililasi kila memperlemukan an lara kita dengan pabrik dan eksportir. Pabrik yaitu PT. Gumindo Perkasa Induslri dan Eksporlir adalah PT.Aliia Sejahlera Mina yang menjadi awal kemitraan antara masyarakat pembudidaya rumput laut dengan perusahaan" Kadis Kelautan dan Perikanan "Berdasarkan pengalaman akan lain ceritanya jika pihak perbankan yang turun tangan dalam membuka akses di perusahaan karena setiap perusahaan berkepentingan pada lembaga pembiayaan seperti perbankan sehingga akan lebih kooperatil dalam memberikan inlormasi dibandingkan dengan PemdaiDinas Kelaulan dan Perikanan" Kasi Sarana dan Prasarana Budidaya"

pendampingan di lapangan bersama dinas teknis terkait, Bank Indonesia mengambil peran yang selama ini lidak pernah berhasil dilembus oleh pemerintah daerah yailu memlasililasi pemerintah daerah dan pembudidaya dalam link pemasaran dengan pabrik dan eksporlir lermasuk pelalihan manajemen keuangan kelompok.

b. Koordinalor Penyuluh Perikanan I PPL Perikanan

IV

ER

SI TA

S

"peningkatan nilai produksi hasil budidaya rumput laut sebenamya tergantung pada 3 laktor ulama yaitu 1. Tingkat kekeringan rumput laul 2. Tingkat kebersihan hasil budidaya rumput laut dan 3. Usia panen yang cukup. Nilai produksi dapat dipertahankan dengan relalil stabil jika komilmen menjaga kualilas dilaksanakan oleh seluruh stakeholder bukan hanya pembudidaya letapi juga dinas leknis dengan dukungan leknis dan sarana produksi' penyuluh perikanan dengan pendampingan dan pembinaan di lapangan maupun instansi lainnya yang berhubungan." (Koordinalor Penyuluh Perikanan Kabupaten Nunukan)

U

N

"Sebagai penyuluh perikanan kami (idak hanya merasa cukup hanya dengan membanlu/mendampingi pelani sampai pada proses memproduksi saja lelapi lebih dari itu kami juga ingin mengambil peran dalam memasarkan dan memastikan petani mendapalkan hasil dari jerih payah mereka secara layak dan tidak dimanlaalkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab" (Penyuluh Perikanan Wilayah Binaan Kelurahan Tanjung Harapan) "Kami Penyuluh Perikanan sebagai pembina-pembina kelompok usaha perikanan dalam hal ini rumput laut, inginnya meningkalkan pendapatan dan kesejahleraan bagi semua. Termasuk didalamnya nelayan dan alau oembudidava sebagai pengusaha rumoul laut dan pengusaha yang terlibat


Komilmen dan inlegritas yang linggi dari penyuluh perikanan unluk mendukung program pengembangan budidaya rumpul Laut di Nunukan perlu dibarengi dengan sarana mobilitas yang memadai maupun pelalihan teknis yang sangat dibuluhkan unluk menunjang prolesionalisme lugas di lapangan

41553.pdf

dalam pemasaran sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkalkan pendapatan asli daerah (Penyuluh Perikanan Wilayah Binaan Kelurahan Tanjung Harapan)

c, Pembudidaya!Pokdakan/Gapokan

TE R

BU KA

"Tujuan untuk meningkalkan pendapatan pmbudidaya maupun PAD ini di tingkal penyuluh lenlunya mendapal kendala-kendala di lapangan seperti Sarana mobililas penyuluh dengan kondisi geografis seperti Nunukan lidak dapat disamakan dengan daerah Jain seperti Samarinda dan Balikpapan yang dapal dijangkau dengar. kendaraan roda dua; dan juga kapasitas penyuluh yang harus lebih langgap dan profesional yang harus didukung oleh pembekalan teknis berupa pelalihan teknis yang memadai"

Hasil dari program dan kegiatan Dinas Kolaulan dan Perikanan Kabupaten Nunukan sudah terlihat hasilnya namun belum optimal karena jumlah pembudidaya keseluruhan dengan jumlah pembudidaya yang tergabung dalam Gapokan yang sudah memiliki akses langsung ke

SI TA

S

"Alhamdulillah bu .... dengan program dinas yang bekerjasama dengan BI dan pendampingan yang terus menerus dari Penyuluh Perikanan Lapangan, harga saat ini sudah jauh lebih baik dan semoga bisa terus berlanjut " (wawancara dengan bapak Habir Ketua Gapokan Harapan Mandiri)

perusahaan maupun eksportir belum mencnpai

ER

"Kami sangat berlerima kasih kepada pemerintah yang selalu memberikan bantuan untuk usaha kami. Cara-cara yang diajarkan kepada kami yang saya praktekkan kemudian saya bandingkan sebelum dikasi tahu cara caranya memang berbeda hasilnya. Hasil panen rumput kami lebih baik sekarang dan harganya juga semakin bagus " (wawancara dilakukan dengan Bapak Abidin, Ketua Kelompok Wahana Hijau)

N

IV

50% .

U

"Hasil dari pembentukan Gapokan di Nunukan Selatan memang kelihatan hasilnya, kami Kelompok dari Desa Binusan berharap agar juga mendapat pembinaan khususnya dalam pembentukan Gapokan di Kecamatan Nunukan. Memang tidak mudah karena tidak semua orang bisa berkomitmen tetapi kami harap itu bisa segera dibentuk paling tidak dicoba dulu. Kalau satu Gapokan bisa menstabilkan harga tentunya bisa lebih lagi bila ada 2 atau 3 Gapokan supaya pembudidaya bisa menentukan nasibnya sendiri" (wawancara dilakukan dengan Bapak Sarre, Ketua Kelomrok Sarrewali)

I

I

I


I

----"

41553.pdf

a. Dinas Kelautan dan Perikanan

BU

Faktor-faklor yang mempengaruhi Implementasi Program Pengembangan Budidaya Rumpot Laut : 1. Potensi Budidaya Rumpul Laut

TE R

II

KA

l

SI T

AS

"Potensi berupa luasan yang dapal dikembangkan adalah seluas kurang lebih 6600 Ha dan baru dikembangkan kurang lebih 1.500 Ha sehingga masih luas pOlensi yang dapat dikembangkan dan memerlukan program dan kegialan untuk pengembangan budidaya kedepannya sehingga lebih bermanfaat bagi masyarakat:' (Wawancara dengan Bapak Chaerullah Maradhi, pelugas slalislik perikanan budidaya DKP Nunukan)

IV ER

b. Koordinalor Penyuluh PerikananlPetugas Penyuluh Lapangan (PPL) Perilwnan

U

N

"Potens; pengembangan rumpullaut memang masih sangat lerbuka luas namun juga perlu penanganan dalam penataan maupun pengaturan dilapangan karena laul yang merupakan lahan budidaya rumpullaul juga di pakai unluk berbagai kepenlingan seperli pelayaran, nelayan tangkap dan masih ban yak lagi kepertingan lainnya" (Wawancara dengan Bapak M. Yacub, S.Pi Koordinalor Penyuluh Perikanan Nunukan)

c. Pembudidaya Rumput Laut "Untuk menanam rumput memang masih bisa lebih kelengah lapi perlu juga biaya yang lebih besar karena lebih dalam juga unluk min yak yang dibutuhkan juga lebih ban yak unluk mengontrol rumput yang sudah di Ianam" (Wawancara dengan Bapak Lakameko Kelua Kelompok Mutiara)


41553.pdf

2. Dukungan Pembual Kebijakan

a. Dinas Kelau!an dan Perikanan

TE R

b. Pembudidaya Rumpu! Laul

BU

KA

"Setiap usulan program dan kegiatan yang ada hubungannya dengan pengembangan budidaya rumpul lout pada umumnya selalu mendapat dukungan dari pemerintah daerah melalui tim anggaran tentu saja harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, tetapi pada umumnya menjadi prioritas untuk diakomodir" (Wawaneara dengan Kasubbag.Penyusunan Program DKP Nunukan)

SI

ER

"Dinas Kelautan dan Perikanan teediri dari 4 Bidang sesuai dengan spesialisasi lugas masing-masing dan I Sekretariat. Untuk mengurusi segala yang berkaitan dengan budidaya perikanan termasuk budidaya rumput laul diserahkan ke Bidang Perikanan Budidaya sebagai leading lentu saja tetap berkoordinasi dengan bidang - bidang lainnya seperti bidang pengolahan dan pemasaran, bidang kelautan, pesisir dan pulau pulau kecil serta bidang perikanan langkap "(Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan)

IV

B. Mekanisme kcrja atau koordinasi an tar unit yang lerlibal dalam lim kerja C. Jumlah SDM D. Kesesuaian tujuan individu dengan pesan kebijakan E.Komitmen dan Kompetensi F. Pengalaman dan Senioritas

N

A. Struktur organisasi

a. Dinas Kelaulan dan Perikanan

U

3. Kapasilas Pelaksana Kegialan

TA S

"Kebuluhan -kebuluhan kelompok untuk berbudidaya rumput laut kalau ada kekurangan biasanya kami bual proposal ke Dinas atau kami ajukan pada saat penjaringan aspirasi masyarakat baik tingkat desa, keeamatan dan kabupaten dan biasanya akan diakomodir, pemerintah sampai saal ini sangat mendukung usaha kami berbudidaya rumpullaut"

b. Koordinalor Penyulub Perikanan (I) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai Dinas Teknis lelah mengambil pcrun yang sangal besar terhadap pengembangan usaha budidaya rumput laul tcru13ma dalam peningkatan produksi yang terus bertambah dari lahun ke tahun karen a dukungan alokasi anggaran dan keg!atan dari Dinas. (2) Badan Kelahanan Pangan dan Pelaksana Penvuluhan Daerah melalui


41553.pdf

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

penyuluh - penyuluh perikanannya telah melakukan perannya sebagai milra sekaligus Pembina pembudidaya di lapangan khususnya dalam pembinaan dan pendampingan transfer teknologi budidaya yang sinergis dengan dinas kela"tan dan perikanan Kabupaten Nunukan. (3) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM beluiTI berperan optimal dikatakan demikian karena uSaha budidaya rumput laut ini menyangkut perdagangan besar yailu kurang lebih 600 tonlbulan produksi jadi dinas perdagangan betul - betul diharapkan oleh masyarakat untuk turut serta dan betul - betul konsisten menangani pasar cumput laut yang saal ini produksinya terbesar di Kalimantan Timur (4) selama beberapa tahun terakhir ini peran lembaga keuangan (Bank Indonesia dan Bank Kallim Nunukan) sangal besar dalam mendukung usaha budidaya rumpul laul yang salah satunya dituangksn dengan MoU B1 dengan dinas kelautan lerutama dalam pendanaan bersumber dari dana CSR B1 lerutama bagaimana pembudidaya mengakses modal perbankan hingga satu gapokan dapal pinjaman modal sebesar Rp.500 jUla rupiah jadi perannya sangat besarlah. (5) lombaga penelitian selama ini saya sempat mendengar bahwa lembaga penelilian pernah ada yang masuk naroun sosialisasi aplikasinya kepada pembudidaya juga belum optimal. Misalnya musim tanam untuk rumput laut seperti apa dan lain sebagainya. Jika semua unit ini bekerjasama dan mengambil perannya seeara optimal maka tujuan peningkstan kesejahleraan pembudidaya akan dieapai dengan lebih eepat dan optimal" (Wawaneara dengan Bapak M. Yaeub, S.Pi Koordinator Penyuluh Perikanan Nunukan)

U

N

"Program pengembangan budidaya rumpul laul dapat membawa dampak kepada peningkatan kesejahteraan pembudidaya sebagai pelaku ulama bila semua unit organisasi yang terlibat dapat memberikan kontribusinya secara optimal. Pada kenyattlannya masih ada unit - unit organisasi yang belum berperan optimal. Hal ini saya katakan sesuai dengan pernyataan masyarakat pembudidaya yang kami bina di lapangan" (Wawaneara dengan Bapak M. Yaeub, S.Pi Koordinalor Penyuluh Perikanan Nunukan)

e. Pembudiduyu Rumput Lout "Pemerinlah Kabupaten Nunukan sangat membantu masyarakat dalam

oem!embangan usaha budidava rurnout laut misalnV3 dengan program


41553.pdf

4. Perilaku Kelompok

BU KA

bantuan permodalan dan penyediaan sarana prasarana untuk budidaya; adanya pembinaan leknis yang dilakukan dengan kerjasama yang sinergis dengan penyuluh perikanan namun untuk lebih optimalnya peran dinas perindustrian, perdagangan koperasi dan UMKM masih perlu ditingkatkan". " (Wawancara dengan Bapak Hobir Ketua Gabungan

Kelompok Harapan Mandiri)

a. Pembudidaya Rumput Laut

Sasaran

S

b. Koordinator Penyuluh Perikanan

TE R

"dukungan dari masyarakat terhadap implementasi program terbagi dua antara yang mendukung dengan yang tidak mendukung". (Wawancara dengan Bapak Habir Ketua Gabungan Kelompok Harapan Mandiri)

U

N

IV

ER

SI

TA

"Implementas; program pengembangan budidaya rumput laut terutama untuk kegiatan akses pasar dan peningkatan nilai produksi rumput Iaut sangat didukung oleh pelaku utama (pembudidaya) namun dianggap mengganggu oleh pelaku usaha. Hal ini karena peIaku utamalah yang sangat merasakan dampak flukluasi harga dan dalam posisi yang lidak berdaya sedangkan pelaku usaha (pengumpul dan agennya) dapat mengambil keuntungan yang sebesar - besamya dengan meIakukan spekulasi harga kepada pembudidaya"


ER

SI

TA S

TE

R

BU

KA

41553.pdf

IV

Analisis Implementasi Penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan, dari hasil wawancara dengan informan tersebut dilakukan dengan cara

dapat dilihat sebagai berikut : No

A.

Aspek Implementasi Implementasi Sl·PTI 1. Sosialisasi

U N

membandingkan petunjuk teknis pelaksanaan dengan implementasi di lapangan_ Kesimpulan dari implementasi penyelenggaraan SL-PTT di Kabupaten Nunukan

Panduan

Pelaksanaan

Sosialisasi oleh Oispertanak ke petug(ls

Sosialisasi oleh Dispertanak ke petugas

tingkat kecamatan (UPT)

tingkat kecamatan

a.Penyaluran bantuan SL-

a.Penyaluran bantuan SL


Hambatan dan Solusi Di/aksanakan

(UPT) 3.

ladual

penyaluran

41553.pdf

Sekolah lapangan oleh pemandu lapangan

Sekolah lapangan oleh pem3ndu lapangan

oleh pelug.s di

b. dilaksanakan

c. Oilaksanakan

Oilaksanakan

U N

IV

ER

SI

TA S

TE

R

3. Pelaksanaan Kegiatan

benih yang lambat


KA

kecamaan/desa c. Perumusan Petunjuk Teknis oleh Oispertanak

PTT; benih, pupuk, pestisJda b.Penentuan calon lokasi oleh petugas di kecamatan/desa c.Perumusan Petunjuk Teknls oleh Oispertanak

PTT; benih, pupuk, pestislda b. Penentuan calon lokasl

BU

2. Aktifitas Pengorganisasian

41553.pdf

PEDOMAN WAWANCARA

loforman : Dinas Kelaulan dan Perikanan Kabupaten Nunukan

A. Program Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan :

1. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan program Pengembangan Budidaya

KA

Rumput Laut?

BU

2. Jika melihat fenomena peningkatan produksi yang tidak seimbang dengan peningkatan nilai produksi langkah - langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Nunukan untuk mengatasi masalah yang

R

Kab~paten

TE

Kelautan dan Perikanan

SI TA S

ada?

3. Apa maksud dan tujuan diselenggarakannya program Pengembangan Budidaya Rumput Laut (khususnya dalam peningkatan nilai produksi rumput laut)?

ER

4. Bagaimana proses pelaksanaan Program Pengembangan Budidaya Rumput

N IV

Laut di Kabupaten Nunukan?

U

5. Apakah penyelenggaraan Program Pengembangan Budidaya Rumput Laut berdampak pada peningkatan pendapatan pembudidaya rurnput laut? 6. Apa saja hambatan dalam penyelenggaraan Program Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan ? B. Faktor-Faktor

yang

mempengaruhi

Implementasi

Program

Pengembangan

Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan :

1. Menurut

Bapak/Ibu

penyelenggaraan

faktor-faktor

Program

apa

Pengembangan


saJa

yang

Budidaya

mempengaruhi

Rumput

Laut

di

41553.pdf Kabupaten Nunukan? 2. Bagaimana hubungan koordinasi dengan implementor di tingkat kecamatan dan kelompok dan atau pembudidaya rumput laut? 3. Bagaimana implementasi program pengembangan budidaya rumput laut hubungannya dengan ketersediaan sumber daya potensi budidaya rumput laut,

KA

daya manusia baik kelompok sasaran maupun kapasitas pelaksana kegiatannya,

BU

dan sumberdaya pendanaan?

4. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang timbul jika salah satu sumberdaya

TE R

tidak maksimal?

birokrasi

dalam

SI TA

6. Bagaimana struktur

S

5. Bagaimana watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor? implementasi

kebijakan

U

N

IV

ER

Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan?


Program

41553.pdf

PEDOMAN WAWANCARA Informan : Koordinator Penyuluh Perikanan I Penyuluh Perikanan Lapangan

A. Implementasi Penyelenggaraan Sekalah Lapangan Pengelalaan Tanaman Terpadu (SL-PTT)

di Kabupaten Nunukan ;

KA

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang program Pengembangan Budidaya

BU

Rumput Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan?

2. Apa maksud dan tujuan diselenggarakannya program Pengembangan Budidaya

TE

R

Rumput Laut?

AS

3. Bagaimana proses program pengembangan Budidaya Rumput Laut di

SI T

Kabupaten Nunukan?

R

4. Apakah penyelenggaraan program Pengembangan Budidaya Rumput Laut

IV E

berdampak pada peningkatan pendapatan pembudidaya rumput laut?

N

5. Apa saja hambatan dalam penyelenggaraan program Pengembangan Budidaya

U

Rumput Laut di Kabupaten Nunukan ? B. Faktor-Faktor

yang mempengaruhi

Implementasi

Program

Pengembangan

Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan

1. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi program Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan? 2. Bagaimana hubungan koordinasi dengan implementor dan kelompok dan atau pembudidaya rumput laut? 3. Bagaimana implementasi Program Pengembangan Budidaya Rumput Laut


41553.pdf hubungannya dengan ketersediaan sumber daya potensi budidaya rumput laut, daya manusia baik kelompok sasaran maupun kapasitas pelaksana kegiatannya, dan sumberdaya pendanaan? 4. Bagaimana cara mengatasi hambatan yang timbul jika salah satu sumberdaya tidak maksimal?

KA

5. Menurut bapak/ibu apakah program Pengembangan Budidaya Rumput Laut

U

N

IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

memberi dampak pada peningkatan pendapatan pembudidaya?


41553.pdf

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Pembudidaya/ Kelompok Budidaya Pelikanan (POKDAKAN)/Gabungan

Kelompok Pelikanan (GAPOKAN)

A. Implementasi Penyelenggaraan Program Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten

KA

Nunukan:

1. Apakan Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tentang program pengembangan

BU

budidaya rumput laut di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nunukan?

TE

R

2. Apakah pernah disosialisasikanldiinf0rrnasikan oleh pet'lgaslDinas terkait

Budidaya Rumput Laut?

SI TA S

mengenai apa yang menjadi tujuan dan sasaran program Pengembangan

3. Apakah selama penyelenggaraan program pengembangan budidaya rumput

ER

laut berlangsung dilakukan pendampingan dari petugas lapangan?

N

IV

4. Apakah penyelenggaraan program pengembangan budidaya rumput laut

U

berjalan lancar dilapangan sesuai dengan yang disosialisasikan oleh petugas lapangan/Dinas? 5. Apakah penyelenggaraan program pengembangan budidaya rumput laut merata untuk seluruh anggota Kelompok Budidaya di wilayah saudara? B. Faktor-Faktor

yang

mempengaruhi

Implementasi

Program

Pengembangan

Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan. 1. Apakah penyelenggaraan program Pengembangan Budidaya Rumput Laut ini

memberi manfaat/pengaruh bagi peningkatan kesejahteraan pembudidaya


41553.pdf rumput taut? 2. Bagaimana saluran pemasaran sebelum tahun 2012 dan sesudah tahun 2012 setelah adanya program pengembangan budidaya rurnput [aut? 3. Apa

tanggapan

dan

saran

saudara

mengenai

irnplernentasi

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

pengembangan budidaya rurnput laut di Kabupaten Nunukan?


program

41553.pdf

PEDOMAN WAWANCARA

lnforman : Pengusaha/Pengumpul

A.

lmplemenlasi Program Pengembangan Budidaya Rumpul Laut di Kabupalen Nuaukan : 1. Apakah bapak/ibu pernah mendengar alau mengelahui lentang program

KA

Pengembangan Budidaya Rumpul Laul Dinas Kelautan dan Perikanan

BU

Kabupaten Nunukan?

Kelautan

dan

Perikanan, penyuluh

atau

bahkan

mungkin

kelompok

TA

S

pembudidaya?

TE

R

2. Bagairoana keterkaitan bapak/ibu dengan aparat pemerintah, seperti Dinas

SI

3. Sebagai pengusaha di bidang perikanan, peluang apa yang bapak/ibu lihat dari

ER

program pengembangan budidaya rumputlaut ini? Implementasi

Program Pengembangan

IV

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi

1. Apa

U

N

Budidaya Rumpul Laut di Kabupaten Nunukan. tanggapan dan

saran saudara

mengenai

implementasi

Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Nunukan?


Program

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) DAMPAK PENGEMBANGAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI KABUPATEN NUNUKAN TAHUN

Recommend Documents