ANALISA PELIBATAN TNI AD DALAM MENANGGULANGI TERORISME DI INDONESIA (STUDI WILAYAH KODIM 0612/TSM)
THE ANALYSIS OF THE INVOLVEMENT OF INDONESIAN ARMED FORCES IN TACKLING OF TERRORISM IN INDONESIA (STUDY CASE IN KODIM 0612/TSM) Ari Priyudono Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (
[email protected])
Abstrak - Keputusan politik bangsa Indonesia pasca refomasi telah menempatkan terorisme sebagai tindak pidana luar biasa. Oleh karena itu, penanggulangan terorisme dilakukan dalam kerangka penegakan hukum (pro justitita). Implikasinya, dalam penanganan terorisme di Indonesia, TNI AD diberi peran sebagai unsur pendukung aparat kepolisian. Dalam konteks ini, tugas utama TNI AD (militer) dalam penanganan terorisme adalah melakukan pencegahan dan deteksi dini terhadap aksi teroris. Terkait dengan hal tersebut, Kodim 0612/Tsm sebagai representasi TNI AD di wilayah Tasikmalaya mempunyai tanggung jawab untuk menangani terorisme melalui aktivitas intelijen. Dalam praktiknya, kinerja Kodim 0612/Tsm kerap menemui berbagai macam hambatan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis berbagai hambatan yang muncul dalam konteks penanganan terorisme di Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus, yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis gejala-gejala yang secara objektif teramati dalam konteks penanganan terorisme di Tasikmalaya. Kata Kunci: Kodim 0612/Tsm, Terorisme, Pelibatan, TNI AD.
Abstract - The political decision of the Indonesian nation after the reforms have placed terrorism as a criminal offense is outstanding. Therefore, prevention of terrorism carried out within the framework of the rule of law (pro justitita). The implication, in the handling of terrorism in Indonesia, the army was given the role as a supporting element of the police. In this context, the main task of the army (military) on combating terrorism is prevention and early detection of terrorist acts. Related to the above, Kodim 0612 / TSM as a representation of the army in the area of Tasikmalaya has the responsibility to deal with terrorism through Intelligence, activity. In practice, the performance of Kodim 0612 / TSM often encounter a wide variety of obstacles. This study was conducted to analyze the various obstacles that arise in the context of combating terrorism in Tasikmalaya. The method used in this research is descriptive qualitative case study design, the methods used to analyze the symptoms objectively observed in the context of combating terrorism in Tasikmalaya. Keywords: Kodim 0612 / TSM, Terrorism, Engagement, Army
Pendahuluan
No.2/2002
K
asus Bom Bali yang pertama
mengatur Penggunaan Perppu No.1/2002
kali terjadi pada 12 Oktober
dalam konteks penyidikan atas Kasus
2002
Bom Bali.
mendorong
sebagai
ketentuan
yang
Republik
Setidaknya, ada dua alasan di
mengeluarkan
balik penetapan produk hukum setingkat
Pengganti
UU terkait terorisme yang terjadi di
No.1/2002
Indonesia. Pertama, desakan kepada
tentang “Pemberantasan Tindak Pidana
Pemerintah RI untuk memiliki aturan
Terorisme”. Tak lama berselang, Perppu
hukum yang relatif tetap sebagai acuan
No.1/2002 ditetapkan menjadi Undang-
dalam
undang
tentang
terorisme. Sebelumnya tindak pidana
Pidana
terorisme tidak dikenal dalam sistem
Terorisme. Selain menetapkan Perppu
hukum pidana di Indonesia. Kedua,
No.1/2002
semangat
Indonesia Peraturan
Pemerintah (RI)
untuk
Pemerintah
Undang-Undang
(Perppu)
No.15/2003
Pemberantasan
Pemerintah
Tindak
menjadi
UU
menetapkan
No.15/2013, Perppu
menangani
masyarakat
reformasi
tindak
kejahatan
yang
Indonesia
melanda
mendorong
dengan kuat agenda penegakan hukum
dan supermasi sipil yang diawali dengan
besaran oleh Pemerintah AS. Agenda
lahirnya peraturan penanganan tindak
besar itu dibungkus melalui aksi Perang
kejahatan
Melawan Terorisme.
terorisme
yang
mengedepankan proses hukum (pro-
Jika diamati dengan seksama,
justitia) dan menanggalkan pendekatan
konsep terrorisme yang termuat di
pertahanan (military).
dalam
Sebagai perwujudan tata aturan
UU
No.15/2003
tentang
Tindak
Pidana
“Pemberantasan
hukum di Indonesia, Perppu No. 1/2002
Terorisme”
mulai memperkenalkan istilah terorisme
terorisme yang diadopsi PBB. Hal ini
sebagai sebuah kejahatan/tindak pidana
secara
(crime).
makna bahwa UU Pemberantasan Tindak
istilah
Bagi
masyarakat
terorisme
merupakan
Indonesia,
sebenarnya
istilah
yang
sama
tidak
dengan
langsung
definisi
menegaskan
bukan
Pidana Terorisme yang diberlakukan di
asing.
Indonesia, jelas-jelas membatasi definisi
Pengenalan terhadap istilah terorisme
terorisme
sebagai suatu perbuatan jahat telah lama
(hanya) dilakukan oleh pelaku non-
dialami masyarakat Indonesia, khususnya
pemerintah.
dilakukan melalui film-film yang beredar
sebagai
Setelah
perbuatan
lebih
dari
tahun
di seantero nusantara. Secara tindak
memberlakukan
langsung, film yang ditonton masyarakat
penanganan terorisme, aksi terorisme di
Indonesia itu telah mengkampanyekan
Indonesia
wujud dan dampak terorisme sebagai
berkembang. Data yang dirilis Badan
sebuah tindak kejahatan yang dilakukan
Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT)
secara brutal dan desktruktif.
menyebutkan bahwa sejak tahun 2001-
justru
peraturan
10
yang
malah
terkait
semakin
Pasca peristiwa 11 September
2014, sedikitnya ada 950 orang yang
2001 yang terjadi di New York (9/11),
terlibat dalam gerakan terorisme di
pemaknaan terhadap istilah terorisme
Indonesia (BNPT, 2014). Angka tersebut
berubah secara drastis karena dibentuk
tentu saja bukan jumlah yang sedikit
melalui pemaknaan tunggal a la Amerika.
untuk mengambarkan kuantitas pelaku
Konsep terorisme asal Amerika itu
sebuah tindak kejahatan luar biasa.
semakin luas dipahami masyarakat dunia
Rentetan aksi teror telah mendorong
karena disebarkan melalui aksi kampanye
Pemerintah RI untuk mencari langkah
global yang dilakukan secara besar-
efektif dalam menangani aksis teror di
Indonesia.
Sementara itu, di level
Peran
TNI
dalam
menangani
internasional, Global Terrorism Index
terorisme, sebenarnya, telah disebutkan
(GTI)
2015
dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang
mencapai angka 4.76 atau berada di
Tentara Nasional Indonesia. Pada Pasal 7
peringkat ke-33 dari 124 negara yang
UU No. 34/2004, disebutkan terdapat
disurvey. Indeks tersebut menunjukkan
dua operasi militer yang dilakukan TNI,
bahwa potensi ancaman terorisme di
yaitu (a) operasi militer untuk perang,
Indonesia
tinggi
dan (b) operasi militer selain perang.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Ter
Pada poin (b) disebutkan bahwa operasi
rorism_Index).
militer selain perang (OMSP), salah
Indonesia
pada
tahun
tergolong
Sebagai
respon
atas
satunya, adalah (3) mengatasi aksi
pemberlakuan UU No. 15 Tahun 2003
terorisme, dan pada poin yang lain
tentang
Pidana
disebutkan juga bahwa OMSP adalah (1)
Terorisme, pada tahun 2003, Kepolisian
membantu Kepolisian Negara Republik
Negara
Penanganan
Republik
membentuk
organ
Tindak
Indonesia
(Polri)
Indonesia dalam rangka tugas keamanan
khusus
yang
dan ketertiban masyarakat yang diatur
diarahkan untuk menangani gerakan anti
dalam undang-undang.
terorisme, yaitu Detasemen Khusus 88
Secara
hukum,
jika
mengacu
Anti-Teror (Densus 88 AT). Ketentuan
kepada UU No 34 Tahun 2004, maka
yuridis
keterlibatan TNI
yang
mengamanatkan
dalam
penanganan
penanggulangan terorisme di Indonesia
terorisme, yaitu dengan menggunakan
melalui prosedur penegakan hukum (pro
operasi militer (selain perang) adalah
justitia), mengindikasikan makna bahwa
sah. Di samping itu, menurut UU No 3
institusi kepolisian adalah aktor utama
Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
yang berwenang menangani gerakan
disebutkan
pula
terorisme di Indonesia. Di satu sisi yang
menghadapi
ancaman
lain, keberadaan
militer, TNI merupakan komponen utama
satuan antiteror di
dalam
yang
bersifat
jajaran TNI AD yang telah lebih dulu
dalam
disiapkan sebagai pasukan antiteror,
sedangkan komponen-komponen lain
hanya dapat berperan dengan syarat
merupakan
kondisi tertentu.
Sementra berbagai
sistem
bahwa
pertahanan
komponen itu,
dalam
ancaman
nasional,
pendukung. menghadapi
non-militer,
TNI
berperan sebagai komponen pendukung, sedangkan
komponen
bergantung ancaman.
pada
sifat
lainnya dan
Pada
kenyatannya,
keterlibatannya
dalam
menangani
aksi
jenis
terorisme di Indonesia, TNI AD harus
UU No 3 Tahun 2002 ini
berhadapan dengan berbagai macam
berpeluang menjadi landasan hukum
hambatan
bagi TNI AD untuk menangani teroris.
menghalangi tercapainya keberhasilan
Berdasarkan UU No 15 Tahun 2003 poin
penanggulangan terorisme di Indonesia.
(b)
merupakan
Hambatan-hambatan yang menghalangi
kejahatan lintas negara, terorganisasi,
terlaksananya peran TNI AD dalam
dan mempunyai jaringan luas sehingga
penanggulangan
mengancam perdamaian dan keamanan
Indonesia, tentu saja, harus direduksi
nasional
international,
agar penanggulangan aksi terorisme di
menjadikan teroris terkategori sebagai
Indonesia dapat berjalan sesuai dengan
ancaman nasional yang layak dihadapi
yang diharapkan.
bahwa
terorisme
maupun
dengan pendekatan militer.
Namun
demikian,
yang
Dalam
pada
secara
aksi
signifikan
terorisme
perspektif
di
TNI
AD,
terorisme
didefinisikan sebagai cara
berpikir
dan
bertindak
yang
kenyataannya, bangsa Indonesia telah
menggunakan teror sebagai teknik untuk
memilih pendekatan justitia sebagai
mencapai tujuan (Bujuknik TNI AD
pendekatan utama dalam menangani
tentang Anti Teror, 2000). Cara-cara
aksi terorisme. Hal ini berarti bahwa
untuk mencapai suatu tujuan yang
penangan
harus
inkonstitusional, termasuk di dalamnya
didasarkan pada pendekatan hukum.
aksi teror, merupakan ancaman terhadap
Dengan kata lain, penanganan aksi
stabilitas pertahanan dan keamanan
terorisme secara aktif hanya dapat
nasional.
dilakukan oleh aparat kepolisian, bukan
Indonesia selalu diaktualisasikan oleh
tentara. Ketentuan perundang-undangan
teroris terlatih yang telah mengikuti
terkait terorisme telah menempatkan
pendidikan
TNI AD yang berafiliasi ke dalam BIN dan
menggunakan senjata dan munisi yang
BAIS sebagai unsur pendeteksi dan
berbahaya. Di samping itu, suplai logistik
pencegah dini aksi terorisme.
dalam
aksi
terorisme
Secara
militer
jumlah
internasional
konkret,
besar
dan
dari
membuat
teror
di
mampu
jaringan gerakan
terorisme di Indonesia menjadi sangat
gerakannya,
berbahaya. Meskipun sel-sel anggota
menggambarkan bahwa peran TNI tidak
jaringan teroris berhasil dilumpuhkan
berjalan dengan semestinya. Sebab,
dan ditangkap, bukan berarti aktivitas
sekalipun rencana aksi terorisme telah
jaringan kelompok teroris mengalami
terdeteksi, tapi perencanaan jaringan
kelemahan.
terorisme itu tetap terjadi, yaitu dengan
Penangkapan dua orang terduga
bagaimanapun
telah
meledaknya bom di Kawasan Sarinah.
teroris pada tanggal 20 Desember 2015 di
Berdasarkan hal tersebut di atas,
Kab. Tasikmalaya, adalah bukti konkret
berbagai hambatan yang menghalangi
yang menunjukkan kebenaran asumsi
terlaksananya peran TNI AD dalam
bahwa sekalipun sel-sel teroris mampu
penanggulangan
dideteksi, aksi jaringan teroris belum
Indonesia,
mampu untuk dicegah. Meledaknya bom
diidentifikasi.
di kawasan Sarinah adalah fakta yang
penting
menunjukan bukti bahwa aksi terorisme
justifikasi
yang sudah terdeteksi tetap saja masih
menerangkan
dapat dilakukan.
Kejadian ini semakin
terukur tentang pentingnya peran TNI
menegaskan pesan bahwa ancaman
AD dalam menanggulangi aksi teror di
terorisme
tidak
diremehkan
Indonesia. Atas dasar itu, penulis merasa
karena
dampaknya
berpotensi
perlu untuk melakukan sebuah penelitian
mengancam stabilitas ekonomi, politik,
yang berjudul “Analisa Penghambat
dan pertahanan keamanan nasional. Atas
Peran TNI AD dalam Penanggulangan
dasar itu, peran TNI, khususnya TNI AD,
Terorisme di Indonesia (Studi Kasus di
dalam penanggulangan aksi terorisme di
Wilayah Kodim 0612/TSM).
Indonesia yang menurut UU diposisikan
Metode Penelitian
dapat
sebagai unsur pendeteksi dini dan pencegah aksi teror, sangatlah penting. Jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi
di
Kab.
Tasikmalaya,
aksi
perlu
dengan
Penelitian
untuk
terorisme
ini
dilakukan
akademik
di
segera sangat sebagai
yang
dapat
secara rasional dan
Penelitian ini dirancang dengan menggunakan
pendekatan
kualitatif,
yaitu penelitian yang menghasilkan dan
dan
mengolah data yang bersifat deskriptif
meledaknya bom di kawasan Sarinah
atau menggunakan kata-kata, seperti
Jakarta Pusat yang menurut pengakuan
transkripsi wawancara, catatan lapangan,
Kepala BIN telah terdeteksi rencana
gambar,
foto
rekaman
video,
dan
dokumen tertulis. Penelitian kualitatif
menjalankan fungsi deteksi dan cegah
menekankan
dini terorisme.
pentingnya
kedekatan
peneliti dengan orang-orang dan situasi
Berdasarkan jenis data penelitian
penelitian, agar peneliti memperoleh
ini, maka teknik yang digunakan untuk
pemahaman jelas tentang realitas dan
mengumpulkan data dalam penelitian ini
kondisi kehidupan nyata dalam setting
terdiri
yang natural. Oleh karena itu, dalam
pengumpulan data primer dan teknik
penelitian kualitatif, peneliti berperan
pengumpulan data sekunder. Data primer
sebagai instrumen utama penelitian.
penulis
atas
dua
bagian,
kumpulkan
melalui
teknik
teknik
Data penelitian ini terbagi menjadi
wawancara, sedangkan data sekunder
dua bagian, yaitu data primer dan
penulis kumpulkan melalui studi pustaka
sekunder. Data primer adalah jawaban
dan observasi.
hasil wawancara yang penulis ajukan
Dalam penelitian ini wawancara
kepada subjek penelitian, sementara data
akan dilakukan dengan menggunakan
sekunder adalah informasi yang penulis
pedoman
dapatkan melalui studi dokumentasi yang
Proses wawancara yang menggunakan
terkait
mengenai
pedoman wawancara dilengkapi dengan
faktor-faktor penghambat peran TNI AD
pedoman wawancara yang sangat umum,
dalam
di
serta mencantumkan isu-isu yang akan
Indonesia, baik dalam wujud daring
ditanyakan secara terstuktur. Pedoman
(online)
wawancara
Selain
dengan
informasi
penanggulan
maupun itu,
terorisme
tercetak
data
(printed).
sekunder
penulis
dapatkan melalui observasi di lapangan. Subyek
penelitian
ini
adalah
wawancara
mengingatkan
(terstruktur).
digunakan
untuk
interviewer
mengenai
aspek-aspek apa yang harus dibahas, juga menjadi daftar pengecek (check list)
aparat Kodim 0612/Tsm yang bertugas
apakah
menjalankan fungsi deteksi dan cegah
dibahas
dini
Kodim
interviewee. Dengan pedoman seperti itu,
0612/Tsm. Sedangkan Obyek penelitian
interviwer harus memikirkan bagaimana
ini adalah kasus terorisme yang terjadi di
pertanyaan tersebut akan dijabarkan
wilayah binaan Kodim 0612/Tsm dan
secara kongkrit dalam kalimat tanya,
masyarakat yang terkait dengan kinerja
sekaligus
aparat
terorisme
Kodim
di
wilayah
0612/Tsm
dalam
aspek-aspek atau
relevan
ditanyakan
menyesuaikan
telah kepada
pertanyaan
dengan konteks aktual saat wawancara
dibaca
berlangsung.
dimengerti dan dipahami.
Di samping wawancara, penelitian ini
juga
menggunakan
teknis
studi
secara
berulang
agar dapat
Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan Pola Jawaban.
pustaka sebagai teknik mengumpulkan
Pada tahap ini dibutuhkan pengertian
data. Studi data adalah pengamatan dan
yang
pencatatan secara sistimatik terhadap
perhatiaan yang penuh dan keterbukaan
informasi-informasi yang berhubungan
terhadap hal-hal yang muncul di luar apa
dengan objek penelitian. Observasi dalam
yang ingin digali. Berdasarkan kerangka
penelitian
untuk
teori dan pedoman wawancara, disusun
terkait
sebuah kerangka awal analisis sebagai
dalam
acuan dan pedoman dalam melakukan
menjalankan peran sebagai pendeteksi
coding. Dengan pedoman ini, kemudian
dan pencegah dini aksi terorisme di
membaca kembali transkip wawancara
Indonesia.
dan
ini
mengumpulkan aktualisasi
dilakukan informasi
peran
TNI
AD
mendalam
melakukan
terhadap
coding,
data,
melakukan
pemilihan data yang relevan dengan Dalam
penelitian
pokok pembicaraan. Data yang relevan
kualitatif, terdapat beberapa tahap yang
diberi kode dan penjelasan singkat,
perlu dilakukan, yaitu seperti berikut
kemudian
dikelompokan
Mengorganisasikan Data.
dikategorikan
berdasarkan
Dalam
menganalisis
menganalisis
data
kerangka
penelitian
analisis yang telah dibuat. Pada penelitian
kualitatif, terdapat beberapa tahap yang
ini, analisis dilakukan terhadap sebuah
perlu dilakukan untuk mendapatkan data
kasus yang diteliti. Menganalisis hasil
langsung dari subjek melalui wawancara
wawancara
mendalam (indepth inteviwer), dimana
terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh
data tersebut direkam dengan recoerder
responden.
dibantu
Kemudian
dikelompokan tersebut dicoba untuk
dibuatkan transkipnya dengan mengubah
dipahami secara utuh dan ditemukan
hasil wawancara dari bentuk rekaman ke
tema-tema penting serta kata kuncinya.
dalam bentuk tertulis secara verbatim.
Sehingga dapat menangkap pengalaman,
Data yang telah didapat, kemudian
permasalahan, dan dinamika yang terjadi
alat
tulis
data
atau
lainya.
pada subjek.
berdasarkan
Data
pemahaman
yang
telah
Menguji Asumsi atau Permasalahan yang
Berdasarkan
hasil
Ada terhadap Data.
kemungkinan
terjadi
Setelah kategori pola data tergambar
atas
yang
dengan jelas, peneliti menguji data
sebelumnya. Jika kondisi ini terjadi, akan
terhadap asumsi yang dikembangkan
dijelaskan dengan alternatif jawaban lain
dalam penelitian ini. Pada tahap ini
melalui referensi atau teori-teori lain yang
kategori yang telah didapat melalui
lebih tepat. Alternatif ini akan sangat
analisis ditinjau kembali berdasarkan
berguna
landasan teori yang telah dijabarkan di
kesimpulan, dan perumusan saran.
dalam bab kajian pustaka, sehingga dapat
Menulis Hasil Penelitian.
dicocokan
antara
Penulisan data subjek yang telah berhasil
landasan teoretis yang telah dirumuskan
dikumpulkan merupakan suatu hal yang
dan
dikumpulkan
membantu peneliti untuk memeriksa
sebelumnya. Walaupun penelitian ini
kembali apakah kesimpulan yang dibuat
tidak memiliki hipotesis tertentu, namun
telah selesai. Dalam penelitian ini, teknik
berdasarkan landasan teori, dapat dibuat
penulisan
asumsi-asumsi
presentasi data yang didapat, yaitu
data
tingkat
yang
kesamaan
telah
mengenai
hubungan
asumsi
pada
analisis,
penyimpamngan tidak
bagian
yang
ada
terpikirkan
pembahasan,
digunakan
antara konsep-konsep dan faktor-faktor
dengan
yang ditemukan di lapangan.
penelitian
Mencari Alternatif Penjelasan Bagi Data.
mendalam
dan
Setelah kategori/pola data dan asumsi
ditetapkan
secara
terjalin
dimulai dari data-data yang diperoleh dari
adanya
kemudian
keterkaitan,
melakukan
peneliti
penejelasan
nara
menuliskan
adalah
data-data
berdasarkan
sumber,
studi
hasil
wawancara pustaka
bertujuan.
dibaca
yang Proses
berulang
(eksplorasi) atas keterkaitan itu. Atas
sehinggga
dasar kesimpulan yang diperoleh dari
permasalahan penelitian dengan jelas,
hubungan pola dan asumsi, peneliti akan
kemudian
mencari suatu alternatif penjelasan lain
gambaran
tentang kesimpulan yang telah didapat.
pengalaman dari nara sumber. Terakhir,
Dalam penelitian kualitatif, hal ini perlu
dilakukan
untuk
upaya
keseluruhan yang di dalamnya termasuk
menyediakan alternative penjelasan lain
penarikan kesimpulan dari hasil penelitian
yang lebih tepat untuk disimpulkan.
yang telah dilakukan. Di dalam analisa
diulakukan
sebagai
peneliti
kali
dianalisis
memahamai
agar
mengenai
interprestasi
diperoleh
penghayatan
data
secara
pembahasan
penelitian
ini
dianalis
kegiatan
organisasi
dapat
berjalan
dengan menggunakan analisis SWOT.
maksimal. Misalnya: kekuatan keuangan,
Model
motivasi anggota yang kuat, nama baik
analisis ini digunakan
untuk
mengidentifikasikan faktor internal dan
organisasi
eksternal yang terkait objek penelitian.
pengetahuan dan keterampilan yang
Analisis SWOT adalah suatu bentuk
lebih,
analisis situasi yang dilakukan dengan
memiliki jaringan organisasi yang luas,
cara mengidentifikasi berbagai faktor
dan lain sebagainya.
secara sistematis terhadap kekuatan-
Weaknesses
kekuatan (Strengths) dan kelemahan-
terdapatnya kekurangan pada kondisi
kelemahan
suatu
internal organisasi, sehingga berakibat
organisasi dan kesempatan-kesempatan
kepada kegiatan-kegiatan organisasi yang
(Opportunities) serta ancaman-ancaman
berjalan
(Threats) dari lingkungan sekitar untuk
kekurangan dana, memiliki orang-orang
merumuskan strategi yang tepat bagi
baru
organisasi
memiliki
(Weaknesses)
dalam
melakukan
suatu
terkenal,
anggota
yang
pekerja
keras,
(Kelemahan)
belum
yang
memiliki
maksimal.
belum
adalah
Misalnya;
terampil,
pengetahuan
belum
yang
cukup
tindakan. Hal ini melibatkan penentuan
mengenai organisasi, anggota kurang
tujuan organisasi dan mengidentifikasi
kreatif dan malas, tidak adanya teknologi
faktor-faktor internal serta eksternal
dan sebagainya.
yang baik dan menguntungkan untuk
Opportunities (Peluang) adalah faktor-
mencapai tujuan itu. Analisis SWOT
faktor lingkungan luar yang positif, yang
dibuat berdasarkan logika yang dapat
dapat dan mampu mengarahkan kegiatan
memaksimalkan peluang namun secara
organisasi ke arah yang ideal. Misalnya;
bersamaan
Kebutuhan lingkungan sesuai dengan
dapat
meminimalkan
kekurangan dan ancaman. Secara
prosedural,
analisis
tujuan SWOT
organisasi,
membutuhkan
masyarakat
perubahan, masyarakat
lagi
tingkat
dilakukan dengan cara membandingkan
kepercayaan
terhadap
faktor eksternal dan faktor internal
organisasi yang bagus, belum adanya
organisasi, yaitu sebagai berikut.
organisasi lain yang melihat peluang
Strengths (Kekuatan) adalah segala hal
tersebut, banyak pemberi dana yang
yang dibutuhkan pada kondisi yang
berkaitan dengan isu yang dibawa oleh
sifatnya internal organisasi agar kegiatan-
organisasi dan lainnya.
Threats (Ancaman) adalah faktor-faktor
Kodim
lingkungan
luar
mampu
faktor eksternal (peluang dan ancaman)
menghambat
pergerakan
organisasi.
yang datang dari luar Kodim 0612/Tsm
Misalnya:
yang
masyarakat
sedang
dalam
0612/Tsm
teridentifikasi,
dan
diketahui, maka langkah selanjutnya
kondisi apatis dan pesimis terhadap
adalah
organisasi tersebut, kegiatan organisasi
dilakukan dengan menggunakan diagram
seperti
oleh
SWOT. Melalui diagram itu akan diambil
organisasi lainnya sehingga ada banyak
kesimpulan mengenai kinerja Kodim
pesaing, isu yang dibawa oleh organisasi
0612/Tsm
dalam
sudah basi dan lainnya.
terorisme
di
itu
banyak
dilakukan
perumusan
strategi
menangani
wilayah
yang
aksi
Tasikmalaya.
Setelah faktor internal (kekuatan atau kelemahan) yang dimiliki oleh
Gambar 1. Diagram SWOT (Marshall dan Rossman dalam Kabalmay,2002) Untuk
membuat
berdasarkan identifikasi
rencana
strategi
faktor-faktor
Memilih
hasil
deskripsi
dari
faktor-faktor internal dan eksternal yang
cara
sudah dianalisa. Adapun jumlah deskripsi
wawancara kepada para pihak yang
yang dipilih dari masing-masing unsur
terlibat di dalam penanganan terorisme
faktor internal dan eksternal sebanyak 10
di
deskripsi.
wilayah
dilakukan
Kodim
internal
1.
dan
eksternal
kapabilitas
hasil
dengan
0612/Tsm.
yang
meliputi pimpinan dan anggota Kodim
2.
Menentukan bobot dari masing-
0612/Tsm, juga tokoh masyarakat sekitar,
masing deskrpsi di setiap faktor sebagai
dengan prosedur sebagai berikut.
faktor
penentu
pengaruh
setiap
deskripsi
yang
dipilih.
Pembobotan
b. Skor 2
= Rata-rata
setiap deskripsi setiap faktor ditentukan
c. Skor 3
= Di atas rata-rata
dengan skala 0.0 (tidak penting) sampai
d. Skor 4
= Sangat baik
dengan 1.0 (sangat penting). 3.
Menentukan ranking dari setiap
4.
Mengalikan bobot dan ranking
deskripsi masing-masing faktor internal
untuk mengetahui nilai masing-masing
dan eksternal dengan skala 1-4. Adapun
deskripsi di setiap hasil. Adapun hasil
indikator
masing-
dari evaluasi terhadap analisa kapabilitas
masing deskripsi faktor tersebut adalah
secara internal dan eksternal Kodim
sebagai berikut.
0612/Tsm dapat dilihat dalam Tabel
penilaian
ranking
berikut. a. Skor 1
= Di bawah rata-
rata
Tabel Hasil Evaluasi terhadap Analisa Kapabilitas secara Internal dan Eksternal Kodim 0612/Tsm DESKRIPSI FAKTOR INTERNAL
BOBOT
RANGKING
NILAI
Strengths (Kekuatan) Faktor kelembagaan aparat penanggulangan
0.1
4
0.4
0.1
4
0.4
0.15
4
0.6
0.05
2
0.1
0.1
3
0.3
terorisme di tingkat satuan komando wilayah sudah
terbentuk
dengan
baik
untuk
menjalankan tugas deteksi dan cegah dini. Faktor kepemimpinan terindentifikasi memiliki pola dan komitmen kepemimpinan yang kuat. Kualitas personel dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas penanganan terorisme di wilayah komando satuan. Ketersediaan personel terjamin oleh sistem rekrutmen
TNI
yang
setiap
tahun
AD
untuk
diselenggarakan. Komitmen
institusi
TNI
meningkatkan
peran dan tanggung jawab
penanganan
aksi
terorisme
melalui
peningkatan kualitas sarana dan prasaran terjamin
melalui
sistem
anggaran
yang
dilindungi undang-undang. Jumlah
0.5
15
1.7
0.15
4
0.6
0.1
4
0.4
0.1
3
0.3
0.05
2
0.1
0.1
2
0.2
Jumlah
0.5
15
1.6
Total
1
30
3.3
DESKRIPSI FAKTOR EKSTERNAL
BOBOT
Weakness (Kelemahan) Komunikasi organisasi secara horisontal, yaitu dengan aparat kepolisian sebagai unsur penindak aksi terorisme, tidak berjalan. Tindakan
organisasi
dalam
penangan
terorisme dibatasi peran dan fungsinya oleh ketentuan perundang-undangan. Jumlah personel tidak berimbang dengan luas wilayah
yang
menjadi
objek
pembinaan
komando satuan. Jumlah personel yang memasuki usia pensiun sangat tinggi. Kemampuan personel intelijen yang secara langsung bertanggung jawab dengan tugas penanganan terorisme tidak merata.
RANGKING
NILAI
Opportunity (Peluang) Kebutuhan masyarakat terhadap institusi TNI
0.1
3
0.3
0.1
4
0.4
sebagai aparat pertahanan sangat tinggi. Kebutuhan masyarakat kondusivitas
pertahanan
terhadap jaminan dan
keamanan
sangat tinggi. Banyaknya kesempatan yang dapat digunakan untuk
meningkatkan
pengetahuan
0.1
3
0.3
0.1
4
0.4
0.1
3
0.3
0.5
17
1.7
0.1
3
0.3
0.05
2
0.1
0.15
4
0.6
0.15
4
0.6
dan
kemampuan yang mendukung tugas personel, baik
melalui
jalur
pendidikan
maupun
pelatihan. Koitmen pemerintah secara politik untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kinerja Operasi TNI, baik perang maupun selain perang, terjamin oleh System penganggaran di dalam APBN. Adanya
agenda
revisi
undang-undang
penanganan terorisme oleh Pansus DPR dalam PROLEGNAS
2016
yang
mewacanakan
keterlibatan TNI AD sebagai unsur penindak dalam penanganan terorisme. Jumlah
Threats (Ancaman) Ketidakjelasan
kewenangan
secara
operasaional antara aparat TNI dan POLRI dalam penangan terorisme mengakibatkan bias kinerja organisasi di lapangan. Apatisme masyarakat terhadap institusi TNI yang dibatasi bentuk keterlibaatnnya di dalam setiap dimensi kehidupan sipil. Modus gerakan terorisme di daerah yang semakin intangible (tidak nampak) karena menyusup
didalam
rutinitas
aktivitas
kemasyarakatan. Keterlibatan asing sebagai agenda proxy war,
baik dari sisi pendanaan dan sistem informasi, teridentifikasi sangat tinggi. Kondisi wilayah Tasikmalaya mencakup Kota dan
Kab.
0.05
3
0.15
Jumlah
0.5
16
1.75
Total
1
33
3.45
Tasikmalaya
dan
berbatasan
langsung dengan wilayah asing (Australia) sangat menyulitkan.
Berdasarkan hasil evaluasi kapabilitas
sebesar 3.3. Untuk faktor nilai eksternal,
internal dan eksternal dari analisa SWOT
aspek
dapat digambarkan kuadran posisi Kodim
sebesar 1.7, sedangkan aspek threats
0612/Tsm dalam kuadran SWOT pada
(ancaman) sebesar 1.75, sehingga jumlah
gambar 5.1. Hasil evaluasi nilai faktor
total adalah sebesar 3.45. Dari hasil
internal
tersebut
menunjukkan
bahwa
unsur
opportunity
diperoleh
(peluang)
bahwa
adalah
strategi
strength (kekuatan) adalah sebesar 1.7,
organisasi harus berfokus pada posisi
sedangkan unsur weakness (kelemahan)
kuadran II (0.1 : -0.05), yaitu pada
sebesar 1.6, sehingga jumlah total adalah
kuadran diversifikasi.
0,1 : -0.05 DIVERSIFIKASI
Gambar 2. Kuadran Posisi Kodim 0612/Tsm Berdasarkan Hasil Analisa SWOT Berdasarkan hasil analisis data, terlihat Hasil dan Pembahasan
dengan jelas adanya peluang, potensi,
dan persoalan yang muncul dalam
terorisme di wilayah Kodim 0612/Tsm,
konteks
yaitu sosio-historis, sosio-kultural, dan
penanganan
terorisme
di
wilayah Kodim 0612/Tsm. Berbagai faktor
sosio-geografis.
yang
Pembahasan
teridentifikasi
pembahasan
di
dalam
penelitian
dianalis
Sesuai dengan data dan pembahasan
dengan menggunakan analisis SWOT.
hasil penghitungan kapabilitas secara
Model analisis ini digunakan untuk
internal dan eksternal diketahui bahwa
mengidentifikasikan faktor internal dan
posisi Kodim 0612/Tsm berada pada
eksternal yang terkait dengan kinerja
Kuadran II matriks SWOT yang telah
Kodim
ditentukan indikatornya. Posisi seperti itu
0612/Tsm
terorisme Analisis
di
ini
hasil
dalam
menangani
wilayah
SWOT
Tasikmalaya.
dilakukan
bermakna
bahwa
sekalipun
dengan
0612/Tsm
mencakup ke dalam empat aspek yang
ancaman,
secara
menjadi objek pembahasan penelitian,
0612/Tsm
masih
yaitu sebagai berikut
internal
Aspek Organisasi dan Institusi
Strategi yang harus diterapkan dalam
Mencakup beberapa sub-aspek lainnya,
konteks penanganan terorisme di wilayah
yaitu
Tasikmalaya
adalah
organisasi, dan atmosfer kinerja.
menggunakan
kekuatan
Aspek Sumber Daya Manusia
memanfaatkan peluang jangka panjang
Mencakup beberapa sub-aspek, yaitu
secara
jumlah personel, kualitas personel, dan
0612/Tsm harus membuat strategi yang
jaminan ketersediaan personel.
berbeda (lain dari biasanya) melalui
Aspek Sarana dan Prasarana
pemanfaatan kekuatan internal. Dengan
Memiliki beberapa sub-aspek berikut
penerapan strategi seperti itu, di masa
ketersediaan
yang
kepemimpinan,
sarana
komunikasi
dan
prasarana,
menghadapi
Kodim
yang
organisasi memiliki
dapat
diversifikasi.
akan
berbagai
datang
Kodim kekuatan
dimanfaatkan.
dengan
Artinya,
akan
untuk
Kodim
sangat
kualitas sarana dan prasarana, dan
memungkinkan terlahir peluang yang
jaminan
secara
signifikan
menunjang
prasarana.
Kodim
0612/Tsm
dalam
Aspek sosial kemasyarakatan
masalah terorisme.
Terdapat terkait
ketersediaan
beberapa dengan
sarana
sub-aspek
tugas
dan
yang
penanganan
kinerja
menanganai
Secara
keseluruhan,
Analisis
SWOT
Aspek Sumber Daya Manusia
dilakukan dengan mencakup ke dalam
Aspek SDM adalah main capital yang
empat
objek
perlu dikelola dan digarap secara optimal
pembahasan penelitian, yaitu sebagai
demi mencapai tujuan dan kepentingan
berikut.
organisasi. Aspek SDM terkait dengan
Aspek Organisasi dan Kepemimpinan
ability (kemampuan) dan responsibility
Faktor Kelembagaan
(tanggung
Aparat penanggulangan terorisme di
menjalankan
tingkat Satuan Komando Wilayah sudah
penanggulang aksi terorisme di wilayah
terbentuk
Tasikmalaya.
aspek
yang
menjadi
dengan
baik
untuk
jawab)
personel
dalam
sebagai
aparat
tugas
menjalankan tugas deteksi dan cegah
Aspek Lingkungan dan Masyarakat
dini
Aspek lingkungan dan masyarakat di
di
komando
Tasikmalaya.
Hal
keberdayaan
dan
satuan ini
wilayah
terlihat
eksistensi
dari seksi
wilayah Tasikmalaya adalah objek yang harus
dihadapi
oleh
aparat
Kodim
intelijen Kodim 0612/Tsm yang terlihat
0612/Tsm dengan metode kerja tertenu
memiliki organisasi yang kokoh, baik itu
dalam
dalam hal penataan personel maupun
penanggulangan
penataan program kerja.
wilayah tersebut.
Faktor kepemimpinan
Aspek Sarana dan Prasana Penunjang
Dalam hal ini kepemimpinan Komandan
Aspek sarana dan prasarana penunjang
Kodim 0612/Tsm terindikasi memiliki pola
aktivitas penangulangan terorisme di
dan komitmen kepemimpinan yang kuat.
wilayah
Selain
digunakan oleh aparat Kodim 0612/Tsm
pengetahuan
yang
mumpuni
kaitannya
dengan aksi
terorisme
Tasikmalaya
yang
dapat
sangat
TNI AD yang memiliki peran sebagai
keberhasilan operasi penanggulangan
aparat
aksi terorisme di wilayah tersebut. Dalam
kepolisian
dalam
dan
di
dalam hal memahami tupoksi institusi
pendukung
penting
upaya
penanggulangan terorisme, unjuk kinerja
perspektif
dalam memimpin operasi intelijen untuk
terorisme selalu dikait-kaitkan dengan
penanggulangan terorisme di wilayah
aplikasi
Tasikmalaya adalah bukti adanya pola
kepentingan intelijen.
kepemimpinan yang kokoh di Kodim
Simpulan, Rekomendasi, dan Implikasi
0612/Tsm.
modern,
menentukan
teknologi
penanggulangan
modern
untuk
Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya, maka penulis dapat
menyampaikan
rekomendasi,
dan
simpulan,
implikasi
sebagai
anggota Kodim 0612/Tsm dalam menangani terorisme. c. Kewaspadaan 0612/Tsm
jajaran
Kodim
terhadap
ancaman
berikut.
potensial konflik yang bernuansa
Simpulan
SARA
a. Kekuatan internal yang dimiliki oleh belum
jajaran
Kodim
mampu
0612/Tsm
yang
akan
memicu
terjadinya
aksi
teror
telah
dilakukan
dengan
baik
dalam
melaksanakan
kerangka antisipasi agenda proxy
tugas untuk mengatasi ancaman
war yang diluncurkan oleh pihak
yang datang sebagai penghambat
asing di Indonesia.
terlaksananya tugas utama aparat TNI
AD
dalam
penanganan
d. Pengolahan
informasi
perbatasan
wilayah
Indonesia-Australia
terorisme, yaitu sebagai unsur
sebagai
pendukung
berpotensi mendukung terjadinya
kepolisian
yang
pintu
aksi
cegah
khususnya di wilayah Tasikmalaya,
terhadap
semua
aktivitas terorisme.
Kodim
Indonesia,
belum terolah dengan baik karena
b. Optimalisasi kekuatan yang dimiliki jajaran
di
yang
bertugas melakukan deteksi dan dini
terorisme
masuk
0612/Tsm
berdasarkan kondisi objektif yang telah penulis paparkan di bagian
keterbatasan sarana dan personel yang ada. Rekomendasi a. Kodim
0612/Tsm
hendaknya
pembahasan, maka hasil penelitian
intensif melakukan perluasan kerja
harus dilakukan dengan strategi
sama
diversifikasi,
masyarakat,
yaitu
strategi
dengan
berbagai terutama
unsur unsur
unik/kreatif yang berbeda dengan
masyarakat akademis (perguruan
strategi sebelumnya yang telah
tinggi) yang ada di Tasikmalaya.
diterapkan. Penggunaan strategi
Kerja sama yang dapat dilakukan
ini penting untuk diperhatikan
dengan pihak perguruan tinggi,
untuk
khususnya, dapat dilakukan dalam
menumbuhkan
atmosfer
kinerja kondusif dan merangsang
hal
tercapainya
berbasis
prestasi
kinerja
pengembangan penerapan
sarana teknologi
informasi
komunikasi
Dengan
sarana
(TIK). tersebut,
institusi yang bias dalam hal penanganan terorisme.
diharapkan kinerja aparat intelijen Kodim
0612/Tsm
dalam
menanganai persoalan terorisme dapat
berlangsung
secara
maksimal.
Implikasi a. Diperlukannya
grand
pemikiran yang mengatur dan menempatkan
b. Seiring
dengan
akan
keterlibatan
pentingnya militer
ditandatanganinya MOU antara
penanggulangan
Pangdam
terorisme di Indonesia.
III/SLW
dengan
Gubernur Jawa Barat diharapkan Pangdam
desain
b. Perlunya
masalah
perubahan
dapat
Surat
Perintah
terorisme di Indonesia, yang lebih
Kodim
memberikan peran kepada unsur
0612/Tsm didalam menanggulangi
militer untuk secara aktif terlibat
aksi
dalam penanggulangan masalah
tentang
Keterlibatan
terorisme
di
wilayah
Tasikmalaya.
penanganan
terorisme di Indonesia.
c. Payung hukum yang mengatur keterlibatan
ihwal
payung
III/SLW
menerbitkan
hukum
dalam
TNI
AD
dalam
c. Perlunya dialog dengan elemen sipil untuk mengkomunikasikan
menangani terorisme di Indonesia
gagasan
hendaknya
dipertegas
keterlibatan TNI AD di dalam
penjabaran
secara
dalam
operasional
bentuk
pemerintah.
Hal
melalui
peraturan ini
sangat
terkait
penanggulangan
pentingnya
masalah
terorisme. Daftar Pustaka
mendesak untuk diwujudkan agar
Artikel dan Buku
tidak terjadi miss orientasi pada
A.C Manullang. 2006. Terorisme & Perang
anggota TNI AD yang menjalankan tugas
penangan
Dengan
kondisi
terorisme. seperti
Intelijen. Jakarta: Manna Zaitun. Abdul Wahid, dkk. 2004. Kejahatan
yang
Terorisme Perspektif Agama, HAM,
terjadi pada saat ini, anggota di
dan Hukum. BandungL Penerbit
lapangan
PT. Rafika Aditama, Bandung.
merasakan
tujuan
Creswell, John W. 2010. Research Design
Marshall and Rossman Kabalmay. 2007.
Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif,
Designing Qualitatitative Research.
dan Mixed.Yogyakarta : Pustaka
London: Sage Publication
Pelajar
Meliala, Adrianus. 2009. Rapuh, Platform
Galtung, Johan. 2002. “To End Terrorism,
Kontra-Teror di Indonesia. Jakarta:
End State Terrorism". Journal of Futures Studies Vol 7, No 2,
Universitas Indonesia. Prabowo. 1996. Memahami Penelitian
November 2002, pp. 151-153.
Kualitatif. Yogyakarta: Andi Ofset.
Hadari, Martini. 1991. Instrumen Penelitian
Wilkinson, Paul. 1977. Terrorism and the
Bidang Sosial. Yogyakarta: Gajah
Liberal
Mada University Press.
Macmillan Press Ltd.
Herdiansyah,
Haris.
2010.
State.
London:
The
Metode
Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-
Dokumen dan Arsip Peraturan Nasional
ilmu Sosial. Jakarta: Salemba
UU No.15/2013 Tentang
Penetapan
Humanika.
Peraturan
Pengganti
Pemerintah
Heryanto, A 2006. State-Terrorism and
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
Identity Politics in Indonesia: Fatally
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Belonging. Routledge, Taylor &
Terorisme
Francis Group, London UK.
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Hutagalung,
Daniel.
Penanganan
2014.
Menjadi
Undang-Undang
“Politik
Terorisme
di
UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang
Indonesia”. Artikel pada CTSC
Tentara Nasional Indonesia
Universitas Indonesia, Jakarta.
UU No.3 Thn 2002 Pertahanan Negara
J. Bowyer Bell, 2008. Transnational Terror (2nd
Edition).
Perpu No.1/2002 Tentang Pemberantasan
Washington:
Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa
American Enterprise Institute for
Peledakan Bom di Bali Tanggal 12
Public Policy Research.
Oktober 2002
Lodge, Juliet (Ed). 1988. The Threat of Terrorism. Westview Press.
Boulder-Colorad:
Perpu
No.
2/2002
Pemberlakuan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2002
Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa
Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002. Dokumen
dan
Arsip
Peraturan
Internasional Konvensi Hukum Laut tahun 1958 Resolusi DK-PBB 1566 8 Oktober 2004 Sumber internet https://en.wikipedia.org/wiki/ GlobalTerrorismIndex. [18/4/16] http://internasional.metrotvnews.com/re ad/2014/10/29/311858/dalam-15-tahunbnpt-ringkus-990-teroris. [18/4/16]
