TRINSEO S.A. KEBIJAKAN PERDAGANGAN ORANG DALAM Dewan Direktur Trinseo S.A. (bersama dengan anak perusahaannya, “Perusahaan” atau “Trinseo”) telah mengambil Kebijakan Perdagangan Orang Dalam ini (“Kebijakan”). Kebijakan ini mengatur perdagangan oleh “Orang Dalam” (sebagaimana didefinisikan dibawah) dalam sekuritas (surat berharga) Perusahaan, dan setiap perusahaan publik lain kepada mana seseorang telah menjadi Orang Dalam selama hubungan kerjanya atau keterlibatannya dengan Trinseo sehubungan dengan transaksi dalam sekuritas Perusahaan, serta untuk sekuritas derivatif yang terkait dengan sekuritas Perusahaan, apakah diterbitkan oleh Perusahaan atau tidak, seperti opsi-opsi yang diperdagangkan di bursa, dan opsi-opsi dari setiap perusahaan publik lain. A.
Pribadi-pribadi Yang Terkena Kebijakan Ini Kebijakan ini berlaku ke semua pejabat Perusahaan, semua anggota dari Dewan Direksi Perusahaan, dan semua karyawan Trinseo serta anggota keluarga dekat mereka (sebagaimana yang didefinisikan dalam Penjelasan Umum Pasal 303A.02(b) dari Standar Tata Kelola Perusahaan Bursa Saham New York) dan anggota-anggota rumah tangga mereka. Kebijakan ini juga berlaku untuk semua agen dari, dan konsultan dan kontraktor bagi, Perusahaan yang menerima atau memiliki akses terhadap “Materi Informasi Nonpublik” (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 16, dibawah) mengenai Perusahaan, Mitra Bisnisnya dan perusahaan publik lain. Kelompok orang ini secara umum disebut dalam Kebijakan ini sebagai “Orang Dalam”. Setiap orang yang memiliki Materi Informasi Nonpublik mengenai Perusahaan adalah Orang Dalam selama informasi tersebut tidak diketahui publik. Setiap karyawan Trinseo dapat menjadi Orang Dalam dari waktu ke waktu, dan pada setiap waktu tersebut akan tunduk terhadap kebijakan ini. Kebijakan ini juga berlaku untuk setiap orang yang menerima Materi Informasi Nonpublik dari setiap Orang Dalam. Kebijakan ini tidak semestinya ditafsirkan memodifikasi setiap perjanjian yang telah ada di antara Perusahaan dan setiap pejabat eksekutif, pejabat noneksekutif atau karyawan berkenaan dengan pengungkapan informasi rahasia.
B.
Syarat-syarat dalam Kebijakan Ini Perusahaan telah mengambil kebijakan ini untuk menghindari munculnya setiap perilaku yang tidak sesuai di kalangan semua Orang Dalam. Oleh karena itu, adalah merupakan kebijakan Perusahaan untuk melarang pengungkapan yang tidak sah dari setiap Materi Informasi Nonpublik yang didapatkan di tempat kerja dan penyalahgunaan Materi Informasi Nonpublik di setiap perdagangan sekuritas. Setiap direktur, pejabat dan karyawan Trinseo yang melanggar Kebijakan ini akan dikenakan tindakan disipliner oleh Perusahaan, yang dapat meliputi penskorsan, ketidaklayakan untuk
partisipasi di masa yang akan datang dalam rencana-rencana insentif ekuitas Perusahaan, atau pemutusan hubungan kerja. 1. Perdagangan pada Materi Informasi Nonpublik. Tidak boleh ada Orang Dalam, dan tidak boleh ada anggota keluarga dekat atau anggota rumah tangga dari setiap orang tersebut, yang terlibat dalam setiap transaksi yang melibatkan pembelian atau penjualan surat–sekuritas Perusahaan selama suatu periode yang dimulai sejak tanggal dimana dia memiliki Materi Informasi Nonpublik, dan berakhir pada saat penutupan bisnis pada Hari Perdagangan kedua setelah tanggal pengungkapan publik dari informasi itu. Sebagaimana yang digunakan disini, istilah “Hari Perdagangan” berarti suatu hari di mana bursa sekuritas nasional dan Bursa Saham New York dibuka untuk perdagangan. Suatu “Hari Perdagangan” mulai pada saat perdagangan dimulai pada hari itu. Batasan tentang perdagangan ini tidak berlaku untuk transaksi yang dibuat dibawah suatu rencana perdagangan yang diterapkan berdasarkan pada Aturan SEC 10b5-l(c) dan disetujui secara tertulis oleh Perusahaan (“Rencana Perdagangan Aturan 10b5-1 yang Disetujui”). Juga dianggap melanggar kebijakan Perusahaan apabila Orang Dalam menggunakan suatu informasi nonpublik mengenai Perusahaan untuk keuntungan pribadi. Larangan terhadap perdagangan ketika memiliki Materi Informasi Nonpublik (atau menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi) berlaku juga untuk Materi Informasi Nonpublik mengenai setiap perusahaan lain yang telah diperoleh seseorang selama bekerja untuk Perusahaan. 2.
Tidak Ada Pengecualian. Transaksi yang mungkin diperlukan atau berguna untuk alasan-alasan tersendiri (seperti kebutuhan pengumpulan uang untuk pengeluaran pribadi dalam keadaan darurat) tidak dikecualikan dari Kebijakan ini. Undang-undang sekuritas tidak mengenal keadaan mitigasi tersebut dan, dalam hal apapun, tujuan Kebijakan ini adalah untuk menghindari kesan timbulnya transaksi yang tidak tepat dalam rangka mempertahankan reputasi Perusahaan untuk berpegang pada standar perilaku tertinggi.
3.
Tidak Ada Pembocoran. Tidak ada Orang Dalam yang diperbolehkan mengungkapkan ("membocorkan") Materi Informasi Nonpublik kepada setiap orang lain (termasuk anggota keluarga dekat atau anggota rumah tangga) dimana informasi tersebut dapat digunakan untuk perdagangan dalam sekuritas untuk mana informasi itu ada kaitannya. Orang Dalam tersebut juga tidak boleh membuat rekomendasi atau mengungkapkan opini berdasarkan Materi Informasi Nonpublik mengenai perdagangan dalam sekuritas tersebut. Larangan terhadap "pembocoran" ini juga berlaku untuk Materi Informasi Nonpublik mengenai setiap perusahaan lain yang telah diperoleh selama seseorang bekerja untuk Perusahaan.
4.
Pembatasan pada Pengungkapan Selektif dari Materi Informasi Nonpublik. Orang Dalam tidak diperbolehkan mengungkapkan dengan cara apapun setiap Materi Informasi Nonpublik kepada seseorang kecuali sebagai berikut: (i) pengungkapan kepada seseorang yang telah menandatangani perjanjian yang sesuai untuk menyimpan informasi tersebut secara rahasia; (ii) pengungkapan kepada manajemen senior Perusahaan; (iii) pengungkapan kepada personil yang membutuhkan informasi untuk melakukan pelayanan mereka kepada Perusahaan dan yang setuju untuk menyimpan informasi secara rahasia; (iv) pengungkapan kepada pengacara, akuntan atau penasihat Perusahaan jika informasi yang diungkapkan terkait dengan masalah yang melibatkan mereka; atau (v) sebagaimana yang disetujui oleh Pejabat Kepala Kepatuhan (Chief Compliance Officer) di Perusahaan.
5.
Pengungkapan Secara Tidak Disengaja. Jika ada Orang Dalam secara tidak disengaja secara selektif mengungkapkan suatu Materi Informasi Nonpublik kepada seseorang yang tidak tercakup oleh pengecualian yang tercantum dalam Pasal 4 di atas, kebijakan Perusahaan mengharuskan bahwa pengungkapan tidak disengaja tersebut harus dilaporkan sesegera mungkin kepada Pejabat Kepala Kepatuhan Perusahaan. Pengungkapan tidak disengaja tersebut dapat timbul karena keyakinan yang salah mengenai sifat materialitas atau nonpublik dari informasi yang diungkapkan, identitas dari penerima pengungkapan tersebut, penerapan perjanjian kerahasiaan atau berbagai alasan lainnya. Hukum yang berlaku (Peraturan FD, khususnya) secara umum mengharuskan Perusahaan untuk segera mengungkapkan kepada publik informasi yang telah diungkapkan secara tidak sengaja tadi.
6.
Kerahasiaan Informasi Nonpublik. Semua informasi nonpublik yang berkaitan dengan Trinseo adalah milik Perusahaan, dan pengungkapan yang tidak sah dari informasi tersebut dilarang. Semua direktur, pejabat dan karyawan dari, dan konsultan dan kontraktor untuk, Perusahaan harus (i) menyimpan semua memorandum, korespondensi dan dokumen-dokumen lain yang merupakan informasi nonpublik di tempat yang aman, seperti kantor yang terkunci atau lemari arsip yang terkunci, sehingga mereka tidak dapat dilihat oleh orang ketiga dan (ii) tidak membahas Materi Informasi Nonpublik di mana informasi tadi dapat didengar, seperti di restoran, elevator, kamar kecil dan tempat umum lainnya. Bila ada suatu pertanyaan dari luar Perusahaan, seperti dari seorang analis saham, untuk informasi (misalnya, hasil dan/atau proyeksi keuangan) yang mungkin berupa Materi Informasi Nonpublik, pertanyaan tadi harus dirujuk ke kantor Hubungan Masyarakat Perusahaan, yang bertanggung-jawab untuk mengkoordinasikan dan mengawasi respon terhadap pertanyaan tersebut.
7.
Tanggung Jawab untuk Perdagangan Orang Dalam. Orang Dalam dapat dikenakan hukuman hingga $ 5.000.000 dan hingga 20 tahun penjara apabila terlibat dalam transaksi sekuritas Perusahaan pada saat mereka memiliki pengetahuan tentang Materi Informasi Nonpublik mengenai Perusahaan.
8.
Tanggung Jawab untuk Pembocoran. Orang Dalam juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas transaksi yang tidak benar oleh seseorang (umumnya disebut sebagai "penerima bocoran") kepada siapa mereka telah mengungkapkan Materi Informasi Nonpublik mengenai Perusahaan atau kepada siapa mereka telah membuat rekomendasi atau menyatakan opini atas dasar informasi tersebut untuk perdagangan dalam sekuritas Perusahaan. Komisi Sekuritas dan Bursa telah mengenakan hukuman besar sekalipun orang yang mengungkapkan tidak mendapatkan keuntungan dari perdagangan. Asosiasi Dealer Sekuritas Nasional (The National Association of Securities Dealers, Inc.) menggunakan teknik pengawasan elektronik yang canggih untuk mengungkap perdagangan orang dalam.
9.
Periode Black-Out. Periode yang dimulai pada penutupan pasar saham pada sepuluh hari kerja bulan kalender ketiga dari masing-masing kuartal fiskal, dan berakhir pada penutupan pasar pada Hari Perdagangan kedua yang mengikuti tanggal pengungkapan publik hasil keuangan untuk kuartal atau tahun yang selesai sebelumnya, adalah suatu periode waktu tertentu yang sangat sensitif untuk transaksi dalam sekuritas Perusahaan. Sensitivitas ini disebabkan oleh fakta bahwa selama periode ini, pejabat, direktur dan karyawan tertentu dapat memiliki Materi Informasi Nonpublik mengenai hasil keuangan yang diharapkan untuk kuartal atau tahun. Dengan demikian, adalah kebijakan Perusahaan untuk memperlakukan periode waktu ini sebagai "Periode Black-Out". Semua direktur dan pejabat dan karyawan Perusahaan lain atau anak perusahaannya yang memiliki akses ke laporan keuangan internal Perusahaan, dilarang melakukan perdagangan selama Periode Black-Out tersebut. Selain Periode Black-Out standar ini, dari waktu ke waktu tergantung pada keadaan yang relevan, Perusahaan dapat memberlakukan Periode Black-Out khusus selama mana larangan dan rekomendasi yang sama berlaku. Setiap orang yang terpengaruh oleh Periode Black-Out khusus akan diberitahu oleh Perusahaan terlebih dahulu. Pembatasan Periode Black-Out di perdagangan tidak berlaku untuk transaksi yang dilakukan di bawah Rencana Perdagangan Aturan 10b5-1 yang Disetujui. Namun, pembatasan Periode Black-Out meliputi pemenuhan "batas pemesanan" oleh pialang manapun untuk direktur, pejabat atau karyawan, dan pialang dengan siapa setiap batas pemesanan tersebut ditempatkan harus diinstruksikan pada saat batas pemesanan ditempatkan. Perlu dicatat bahwa meski di luar Periode Black-Out, setiap orang yang memiliki Materi Informasi Nonpublik tidak boleh terlibat dalam transaksi apapun dalam sekuritas perusahaan untuk mana informasi tersebut berkaitan sampai informasi tersebut telah diketahui publik selama setidaknya dua Hari Perdagangan. Pembatasan pada perdagangan ini tidak berlaku untuk transaksi yang dilakukan di bawah Rencana Perdagangan Aturan 10b5-1 yang Disetujui.
10.
Perencanaan Keuntungan Karyawan Periode Black-Out. Perencanaan perkiraan perorangan "periode Black-Out" terjadi bilamana Perusahaan atau setiap fidusiari terencana menunda sementara selama lebih dari tiga hari kerja berturut-turut kemampuan 50% atau lebih dari rencana peserta atau penerima manfaat di bawah semua rencana perkiraan perorangan yang dikelola oleh Perusahaan untuk memperoleh atau melepaskan setiap sekuritas ekuitas Perusahaan yang dimiliki dalam rencana. Kebijakan ini memperluas larangan ini kepada semua pejabat Perusahaan, di samping batasan yang dijelaskan dalam Pasal 17 (c) dari rencana ini.
11.
Pra-Klirens pada Perdagangan. Perusahaan telah menetapkan bahwa pejabat eksekutif dan direktur Perusahaan, dan setiap orang lain yang diidentifikasi oleh Perusahaan dari waktu ke waktu, yang tercantum pada Lampiran 1 tidak boleh memperdagangkan sekuritas Perusahaan pada setiap waktu tanpa terlebih dahulu mematuhi "proses pra-klirens" Perusahaan, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini. Masing-masing orang tersebut yang tercantum pada Lampiran 1 harus menghubungi Pejabat Kepala Kepatuhan Perusahaan setidaknya dua Hari Perdagangan sebelum memulai setiap perdagangan sekuritas Perusahaan. Pejabat Kepala Kepatuhan akan berkonsultasi seperlunya dengan manajemen senior dan/atau penasihat hukum dari luar yang bekerja untuk Perusahaan sebelum kliring setiap perdagangan yang diajukan. Jika pra-klirens ditolak, maka penolakan tersebut harus dirahasiakan oleh orang yang meminta praklirens. Kecuali ditentukan lain, pra-klirens pada suatu perdagangan berlaku selama tiga hari kerja. Jika perdagangan itu tidak dilaksanakan dalam waktu itu, orang yang meminta pra-klirens harus mengajukan permintaan praklirens lagi. Meskipun seseorang yang tercantum pada Lampiran 1 yang ingin berdagang berdasarkan pada suatu Rencana Perdagangan Aturan 10b5-1 yang Disetujui tidak perlu mencari pra-klirens dari Pejabat Kepala Kepatuhan Perusahaan sebelum masing-masing perdagangan berlangsung, orang tersebut harus memperoleh persetujuan Perusahaan mengenai usulan Rencana Perdagangan Aturan 10b5-1. Proses pra-klirens ini merupakan bagian integral dari Kebijakan ini tetapi tidak untuk ditafsirkan sebagaimana nasihat keuangan, pribadi atau hukum sehubungan dengan perdagangan atau investasi sekuritas. Perusahaan juga mungkin merasa perlu, dari waktu ke waktu, untuk mensyaratkan kepatuhan dalam proses pra-klirens dari karyawan, konsultan dan kontraktor tertentu selain orang-orang yang tercantum pada Lampiran 1.
12.
Tanggung jawab Pribadi. Setiap Orang Dalam dan karyawan yang tercakup memiliki tanggung jawab perorangan untuk mematuhi Kebijakan terhadap perdagangan orang dalam ini, dan untuk mempelajari terlebih dahulu usulan
transaksi dalam sekuritas Perusahaan apakah hal itu akan melanggar Kebijakan ini. Masing-masing Orang Dalam dan setiap karyawan yang tercakup lainnya harus berhati-hati mempertimbangkan betapa regulator dan orang lain dapat memandang bahwa suatu transaksi sekuritas Perusahaan bisa ditinjau kembali. Orang Dalam mungkin, dari waktu ke waktu, harus melihat terlebih dahulu usulan perdagangan sekuritas Perusahaan sekalipun ia berencana untuk memasukkan perdagangan sebelum mempelajari Materi Informasi Nonpublik dan meskipun Orang Dalam meyakini bahwa ia bisa saja menderita kerugian ekonomi atau mengetahui terlebih dahulu keuntungan yang diantisipasi dengan menunggu. 13.
14.
Rencana Perdagangan Aturan 10b5-1. Rencana Perdagangan Aturan 10b51 hanya dapat dipakai ketika jendela perdagangan Perusahaan terbuka dan ketika perorangan tidak memiliki materi informasi kalangan dalam. Semua Rencana Perdagangan 10b5-1 harus disetujui terlebih dahulu dan secara tertulis oleh Penasehat Umum atau Pejabat Kepala Kepatuhan. Setelah Rencana Perdagangan 10b5-1 disetujui, perdagangan yang dilakukan berdasarkan pada Rencana tersebut tidak akan memerlukan pra-klirens tambahan, sepanjang Rencana tersebut menetapkan tanggal, harga dan jumlah dari perdagangan yang diperkirakan atau menetapkan formula untuk menentukan tanggal, harga dan jumlah. Menghindari Transaksi Spekulatif. Orang Dalam sekali-kali tidak boleh terlibat dalam transaksi spekulatif dalam sekuritas Perusahaan, sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini. (a) Penjualan Singkat. Orang dalam tidak boleh terlibat dalam penjualan singkat sekuritas Perusahaan. Lebih khusus lagi, orang dalam tidak boleh menjual sekuritas ekuitas apapun dari Perusahaan jika orang tersebut (a) tidak memiliki sekuritas yang dijual atau (b) tidak memberikan sekuritas terhadap penjualan tersebut dalam dua puluh hari setelahnya atau tidak pula dalam lima hari setelah penjualan tersebut mendepositkan sekuritas dalam kiriman-kiriman pos atau saluran-saluran transportasi biasa, kecuali penjualan tersebut disetujui secara tertulis oleh Pejabat Kepala Kepatuhan Perusahaan. (b)
Opsi-opsi Yang Diperdagangkan Untuk Publik. Orang dalam tidak boleh terlibat dalam transaksi dalam penjualan, pembelian, atau sekuritas derivatif lainnya yang berkaitan dengan setiap sekuritas ekuitas dari Perusahaan, pada bursa sekuritas nasional atau di setiap pasar yang teroganisir lainnya. “Sekuritas derivatif” meliputi setiap opsi, jaminan, sekuritas yang bisa dikonversi, hak apresiasi saham atau sekuritas yang serupa dengan harga penjajakan atau konversi atau nilai lain terkait dengan nilai dari setiap sekuritas ekuitas Perusahaan. Namun, larangan ini tidak berlaku pada suatu penjajakan opsi-opsi saham Perusahaan sesuai dengan setiap opsi Trinseo atau rencana(-rencana) insentif ekuitas atau setiap rencana-rencana
keuntungan lain yang dapat diterapkan oleh Perusahaan dari waktu ke waktu, setiap penjualan saham Perusahaan dalam hubungannya dengan suatu penjajakan non-tunai (jika sebaliknya dimungkinkan), atau pembayaran dari pajak penghasilan pada saat penjajakan, dari setiap opsi saham tersebut. (c)
Transaksi Lindung Nilai. Orang dalam tidak boleh terlibat dalam transaksi lindung nilai atau monetisasi, seperti kerah nol biaya dan kontrak penjualan ke depan, yang akan memungkinkan orang tersebut terus memiliki sekuritas yang terjamin tanpa resiko penuh dan imbalan-imbalan kepemilikan.
(d)
15.
16.
Perkiraan Margin dan Komitmen. Orang dalam tidak boleh memiliki sekuritas Perusahaan dalam suatu perkiraan margin atau menjaminkan sekuritas Perusahaan sebagai kolateral untuk pinjaman. Suatu pengecualian terhadap larangan ini dapat diberikan kalau seseorang ingin menjaminkan sekuritas Perusahaan sebagai kolateral untuk pinjaman (tidak termasuk hutang margin) dan menunjukkan dengan jelas kapasitas keuangan untuk membayar kembali pinjaman tersebut tanpa mengambil jalan menjaminkan sekuritas. Setiap orang yang ingin menjaminkan sekuritas Perusahaan sebagai kolateral untuk pinjaman harus mengajukan permintaan persetujuan kepada Pejabat Kepala Kepatuhan Perusahaan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan penandatanganan dokumen yang diajukan yang membuktikan jaminan yang diajukan. Berlakunya Kebijakan Materi Informasi Nonpublik Mengenai Perusahaan Lain. Kebijakan ini juga berlaku untuk Materi Informasi Nonpublik yang berkaitan dengan perusahaan public lain, termasuk vendor, pelanggan dan pemasok (“Mitra Bisnis”) Perusahaan, ketika informasi tersebut diperoleh selama hubungan kerja dengan, atau melakukan pelayanan atas nama, Perusahaan. Hukuman perdata dan pidana, dan pemutusan hubungan kerja, dapat dikenakan bagi perdagangan informasi kalangan dalam mengenai Mitra Bisnis Perusahaan atau perusahaan publik lainnya. Semua pejabat, direktur, pegawai, konsultan dan kontraktor harus memperlakukan Materi Informasi Nonpublik tentang Mitra Bisnis Perusahaan dan perusahaan publik lain dengan cara yang sama seperti halnya dengan informasi mengenai Perusahaan. Definisi Materi Informasi Nonpublik. Tidak dimungkinkan untuk memberikan definisi yang tepat dan menyeluruh dari setiap hal yang mungkin dapat dianggap informasi “materi”. Meskipun demikian, secara umum informasi harus dianggap sebagai materi jika ada kesamaan substansi yang oleh investor secara wajar akan dianggap sebagai informasi penting dalam membuat keputusan investasi mengenai pembelian atau penjualan sekuritas Perusahaan, dengan mempertimbangkan campuran seluruh informasi yang tersedia. Informasi disebut “nonpublik” jika tidak diketahui oleh orang di luar Trinseo atau agen, penasehat, dan perwakilannya, yaitu,
belum pernah diungkapkan sebelumnya ke publik dan sebaliknya tidak tersedia untuk masyarakat umum, dan bahkan setelah pengungkapan dilakukan, sampai waktu yang wajar telah lewat setelah hal ini diungkapkan dengan cara-cara yang cenderung menghasilkan kesadaran publik yang luas (misalnya, pendaftaran SEC, siaran pers atau panggilan rapat yang dapat diakses oleh publik). Informasi tersebut disebut dalam kebijakan ini sebagai Materi Informasi Nonpublik. Sebagaimana aturan umum, informasi dianggap nonpublik sampai setidaknya pada Hari Perdagangan penuh kedua setelah informasi diumumkan. Contohnya, jika Perusahaan mengumunkan pendapatan keuangan sebelum perdagangan dimulai pada hari Selasa, pertama kali anda dapat membeli atau menjual sekuritas Perusahaan adalah pada pembukaan pasar pada hari Kamis (diasumsikan anda tidak menyadari Materi Informasi Nonpublik lain saat itu). Namun, jika Perusahaan mengumumkan pendapatan setelah perdagangan dimulai pada Selasa itu, pertama kali anda dapat membeli atau menjual sekuritas Perusahaan adalah pada pembukaan pasar di hari Jumat. Sebagai panduan tambahan, ada tipe-tipe dan kategori informasi tertentu yang sangat sensitif dan harus dianggap sebagai materi meski tidak ada fakta pendorong dan keadaan-keadaan yang sangat kuat yang secara konklusif akan menunjukan sebaliknya. Contoh informasi tersebut (baik positif atau negatif untuk Perusahaan) termasuk: Hasil keuangan, anggaran atau proyeksi; Perubahan laju pemesanan; Eksekusi atau pemutusan kontrak yang signifikan dengan pemasok dan pelanggan dan mitra bisnis lainnya; Penundaan yang signifikan atau rencana penggabungan, patungan atau akuisisi; Disposisi atau akuisisi aset yang signifikan; Perkembangan signifikan yang terkait dengan kekayaan intelektual; Perkembangan signifikan yang melibatkan hubungan perusahaan; Perubahan dalam kebijakan dividen; Pemberitahuan pelayanan baru dengan sifat yang signifikan; Pemecahan saham; Pembelian kembali saham; Perubahan signifikan dalam manajemen eksekutif; Perubahan personalia Dewan Direksi atau tata kelola; Ekuitas baru atau penawaran hutang; Litigasi aktual atau ancaman yang signifikan; Produk baru atau penemuan yang signifikan; Peristiwa yang membutuhkan pendaftaran laporan terbaru pada formulir 8-K dibawah Undang-undang Bursa Sekuritas tahun 1934, sebagaimana yang telah diubah (“Undang-undang Bursa”).
Jika anda ragu apakah anda memiliki Materi Informasi Nonpublik, anda harus selalu berkonsultasi dengan Pejabat Kepala Kepatuhan Perusahaan sebelum melakukan perdagangan sekuritas Perusahaan. Dan apakah anda adalah Orang Dalam atau bukan, jika anda memiliki Materi Informasi Nonpublik anda tidak boleh memperdagangkan sekuritas Perusahaan atau setiap perusahaan lain dengan mana Materi Informasi Nonpublik itu berkaitan. 17.
Pengecualian Tertentu terhadap Kebijakan ini. Kebijakan ini tidak berlaku dalam kasus transaksi berikut, kecuali disebutkan secara khusus: (a)
Penjajakan Kontrak Opsi Saham. Kebijakan ini tidak berlaku untuk penjajakan kontrak opsi saham karyawan yang diperoleh sesuai dengan insentif ekuitas atau rencana yang serupa, atau untuk penjajakan hak pemotongan pajak sesuai dengan mana seseorang telah memilih untuk memiliki pembagian potongan Perusahaan dikenakan kontrak opsi saham untuk memenuhi persyaratan pemotongan pajak. Namun, kebijakan ini tidak berlaku untuk setiap penjualan saham Perusahaan sebagai bagian dari penjajakan non-tunai yang dibantu pialang dari suatu opsi, atau setiap penjualan pasar lainnya untuk tujuan menghasilkan uang tunai yang diperlukan untuk membayar harga penjajakan suatu opsi.
(b)
Pemberian Saham Terbatas. Kebijakan ini tidak berlaku untuk pemberian hak saham terbatas, atau penjajakan hak pemotongan pajak sesuai dengan mana seseorang memilih agar memungkinkan Perusahaan memotong pembagian saham untuk memenuhi persyaratan pemotongan pajak setelah pemberian hak dari setiap saham terbatas. Namun, kebijakan ini berlaku untuk setiap penjualan pasar saham terbatas.
(c)
Rencana 401(k). Kebijakan ini tidak berlaku untuk pembelian sekuritas Perusahaan dalam rencana Perusahaan 401(k) yang dihasilkan dari kontribusi uang berkala untuk rencana sesuai dengan pemilihan pemotongan gaji. Namun, kebijakan ini berlaku untuk pemilihan tertentu yang tersedia di bawah rencana 401(k), termasuk: (a) keputusan untuk memulai membuat kontribusi berkala yang dialokasikan untuk dana saham Perusahaan; (b) pemilihan untuk menambah atau mengurangi persentase kontribusi berkala karyawan yang akan dialokasikan untuk dana saham Perusahaan; (c) pemilihan untuk membuat transfer rencana ke dalam (intra) dari suatu saldo rekening masuk atau keluar dari dana saham Perusahaan; (d) pemilihan untuk meminjam uang terhadap perkiraan rencana 401(k) anda jika pinjaman akan menghasilkan pencairan dari beberapa atau semua saldo dana saham Perusahaan; dan (e) pemilihan untuk prabayar suatu pinjaman rencana jika pra-pembayaran akan menghasilkan alokasi pinjaman yang berlanjut ke dana saham Perusahaan.
(d)
Transaksi Mirip lainnya. Tidak satupun setiap pembelian lain sekuritas Perusahaan dari Perusahaan atau penjualan sekuritas Perusahaan kepada Perusahaan yang terkena Kebijakan ini.
(e)
Hadiah. Hadiah bona fide dari sekuritas Perusahaan tidak terkena Kebijakan ini kecuali bila orang yang membuat hadiah memiliki alasan untuk meyakini bahwa penerima bermaksud untuk menjual sekuritas pada suatu saat ketika orang yang membuat hadiah (atau anggota keluarga atau orang lain yang terkait atau badan hukum yang tercakup oleh Kebijakan ini) akan dilarang melakukannya.
(f)
Transfer Penitipan. Transfer sekuritas Perusahaan kepada atau dari suatu penitipan (trust) tidak terkena kebijakan ini.
(g)
Investasi Reksa Dana. Transaksi dalam reksa dana yang diinvestasikan dalam sekuritas Perusahaan tidak terkena kebijakan ini.
18.
Transaksi Pasca-Pemutusan. Kebijakan ini terus berlaku untuk transaksi anda dalam sekuritas Perusahaan meski anda telah memutuskan hubungan kerja anda dengan Perusahaan. Dengan demikian, jika anda memiliki Materi Informasi Nonpublik pada saat hubungan kerja anda berakhir, anda tidak boleh memperdagangkan sekuritas Perusahaan sampai informasi tersebut telah menjadi publik atau tidak lagi dianggap sebagai materi.
19.
Pertanyaan, Perhatian dan Laporan. Silahkan ajukan langsung setiap pertanyaan atau perhatian yang mungkin anda miliki, atau silahkan membuat laporan, tentang setiap masalah yang dibahas dalam Kebijakan ini kepada Pejabat Kepala Kepatuhan Perusahaan. Anda juga dapat menggunakan Hotline Etika Trinseo untuk keperluan ini. Harap diingat, bagaimanapun, bahwa anda memiliki tanggung jawab utama untuk kepatuhan anda terhadap kebijakan ini. *****
Perusahaan mengharapkan dipatuhinya secara penuh kebijakan-kebijakan di atas oleh semua orang yang terkena Kebijakan ini. Setiap kegagalan untuk memahami pedoman ini dapat mengakibatkan kesulitan hukum yang serius bagi anda, serta bagi Perusahaan. Selain itu, setiap kegagalan untuk mengikuti surat dan semangat dari Kebijakan ini akan dianggap sebagai masalah yang sangat serius dan dapat berfungsi sebagai dasar untuk pemutusan hubungan kerja atau jasa. Diterapkan efektif pada tanggal 17 April 2014.
LAMPIRAN 1 DIREKTUR-DIREKTUR, PEJABAT-PEJABAT, DAN KARYAWAN LAIN YANG DIKENAKAN PROSEDUR PRA-KLIRENS 1.
Direktur-direktur
2.
Pejabat-pejabat
3.
Karyawan-karyawan lain
Trinseo Restricted October 2014
Form No. 845-13850
