Transkrip Sidang Terdakwa RA Butar-Butar PN Jakarta Pusat, 22 Oktober 2003

Tim Monitoring Pengadilan HAM Tanjung Priok Tanggal 22 Oktober 2003

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Putusan Sela

Transkrip Sidang Terdakwa RA Butar-Butar PN Jakarta Pusat, 22 Oktober 2003 Panitera: Silakan duduk kembali, terimakasih Hakim : Sidang lanjutan Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a tas n ama t erdakwa R udolf A dolf Butar B utar di buka da n di nyatakan terbuka unt uk um um. K epada S audara P enuntut U mum ha dapkan Terdakwa di persidangan. JPU: Kepada pe tugas ha dapkan T erdakwa R udolf A dolf B utar B utar ke de pan persidangan Hakim : Silakan duduk. S audara T erdakwa, pa da ha ri i ni pe rkara S audara di lanjutkan. Sesuai p ersidangan yang l alu h ari i ni ad alah k esempatan d ari P engadilan H AM Ad Hoc untuk menyampaikan putusan sela. Bagaimana kondisi Saudara, sehat? Terdakwa: Sehat Hakim : Ditegaskan l agi unt uk p ersidangan yang m ulia i ni s upaya sama-sama m enjaga ketertiban pe rsidangan selama pe mbacaan put usan s ela, i nsyaalah t idak a da interupsi-interupsi k ecuali d atang d ari yang membacakan s endiri. K emudian Saudara terdakwa untuk memperhatikan keputusan yang akan dibacakan. Seperti

1 PURL: https://www.legal-tools.org/doc/8d8127/



kelaziman k ita b ahwa ad a b agian yang t idak k ita b acakan m engenai s urat dakwaan, nanti akan kita lalui begitu saja.




Putusan Sela No 03/Pid.B/HAM Ad Hoc/2003/PN Jakarta Pusat Demi keadilan. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Pengadilan HAM Ad Hoc pada PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara p ada t ingkat p ertama d engan acara b iasa, t elah m enjatuhkan putusan sela sebagaimana tertera pada amar di bawah dalam perkara terdakwa : Nama Lengkap

: Rudolf Adolf Butar Butar

Tempat lahir

: Sigaol- Toba Samosir, Sumatra Utara

Umur/Tg lahir

: 57 tahun/ 03 Mei 1946

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat Tinggal

: Jl. Jingga Raya D.I/18 Rt 022/010 Kelurahan Kelapa Gading Timur – Jakarta Utara

Agama

: Kristen Protestan

Pekerjaan

: Purnawirawan TNI AD, Mantan Komandan Distrik Militer 0502 / Jakarta Utara, Pangkat Letnan Kolonel Infantri (sekarang Mayjen Purn).

Pendidikan

: AMN 1967

Terdakwa d idampingi o leh T im P enasihat H ukum de ngan s urat kua sa khus us yang terdata di PN Jakarta Pusat dalam hal ini Pengadilan HAM Ad Hoc. Pengadilan HAM Ad hoc tersebut telah membaca berkas perkara. Telah m embaca p enetapan K etua P engadilan HAM J akarta P usat N o 3 /PID HAM/ A d H oc/2003/PN J akarta P usat t anggal 8 S eptember 2003 t entang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah membaca pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc tersebut t elah m endengar d an m emperhatikan surat d akwaan n omor register




perkara 03/ HAM/TJ P RIOK/09/2003 8 S eptember 2003 yang di bacakan ol eh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. Telah mendengar dan memperhatikan surat keberatan dari Tim Penasihat Hukum terdakwa t ertanggal 8 O ktober 2003 yang di sampaikan da n di bacakan ol eh T im Penasihat Hukumnya terdakwa di persidangan Telah m endengar da n m emperhatikan pul a t anggapan da n pe ndapat J aksa Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2003 yang dibacakan di persidangan. Menimbang b ahwa t erdakwa di hadapkan di pe rsidangan ol eh J aksa P enuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana telah dibacakan pada awal persidangan ini. Pasal yang diacu adalah perbuatan s ebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 42 ayat 1 huruf a dan b jis pasal 7 huruf b, pasal 9 huruf e, pasal 37 UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menimbang bahwa terdakwa melalui Tim Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan tertanggal 8 Oktober 2003 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Mengabulkan e ksepsi T erdakwa M ayjen T NI ( Purn) R A B utar-Butar u ntuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini Atau Menyatakan Surat Dakwaan J aksa Penuntut Umum Ad Hoc Nomor 02/HAM/TJ PRIOK/09/2003, batal demi hukum Atau, Menyatakan Surat Dakwaan J aksa Penuntut Umum Ad Hoc Nomor 02/HAM/TJ PRIOK/09/2003, tidak dapat diterima 3. Biaya menurut hukum Atau,




Apabila m ajelis ha kim be rpendapat l ain, m aka ka mi m ohon a gar di berikan putusan yang s eadil-adilnya (ex ae quo e t bono ) d emi t egaknya k eadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan asas Ketuhanan yang Maha Esa. Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tanggal 15 Oktober 2003 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menolak s eluruh E ksepsi/ N ota K eberatan T im P enasehat H ukum t erdakwa untuk seluruhnya 2. Menyatakan Pengadilan HAM AD HOC pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat atas nama terdakwa Rudolf Adolf Butar Butar 3. Menyatakan s urat d akwaan J aksa P enuntut U mum A d H oc N omor: R eg P er. 02/HAM/ P RIOK/09/2003 t anggal 30 S eptember 2003 a dalah s ah m enurut hukum 4. Melanjutkan p emeriksaan p ersidangan at as p erkara p elanggaran HAM yang berat atas nama terdakwa Rudolf Adolf Butar Butar tersebut Menimbang ba hwa, s elanjutnya m ajelis ak an m empertimbangkan m engenai keberatan Penasihat Hukum terdakwa mengenai Pengadilan Negeri HAM Ad Hoc Jakarta P usat t idak b erwenang m engadili ab solut p erkara i ni, k arena p eristiwa Tanjung Priok 1984 bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Menimbang bahw a al asan y ang di kemukakan o leh P enasihat H ukum t erdakwa bahwa pe ristiwa T anjung P riok bul an Se ptember 1984 buk an merupakan pelanggaran H AM be rat s ebagaimana di atur d alam U U N o. 26 t ahun 2000, karena: 1. Tindakan a parat yang t erjadi pada t anggal 12 S eptember 1984 di Tanjung P riok sebagai tindakan pembelaan diri dalam pelaksanaan tugas. 2. Siaran pers hasil penyelidikan dan pemeriksaan pelanggaran HAM Tanjung Priok yang m enyatakan t idak di temukan bukt i a danya p embantaian m assal de ngan sengaja atau terencana maupun adanya pemakaman masal juga ditegaskan adalah




penembakan yang terjadi oleh petugas keamanan adalah dalam keadaan terdesak (force m ajeur) ol eh ka rena a danya a jakan da mai ol eh pi mpinan pa sukan adanya usaha perebutan senjata petugas oleh beberapa warga massa.. 3. Peristiwa T anjung P riok t elah d iselesaikan s ecara k omprehensif b aik as pek hukum, aspek politik, aspek sosial budaya maupun agama, penyelesaian tersebut telah dilakukan pada tataran eksekutif, legislatif maupun yudikatif. 4. Pada t anggal 1 M aret 2001 t elah di lakukan Islah, ke mudian di deklarasikan di Masjid Agung Sunda Kelapa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2001, a ntara pihak korban dan keluarga korban serta para mantan terpidana Peristiwa Tanjung Priok 1984 de ngan pi hak aparat ke amanan yang b ertugas d an di libatkan m enangani peristiwa tersebut Menimbang b ahwa P enuntut U mum di da lam t anggapan atas ke beratan T im Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa apa yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah menyimpang dari ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHAP Menimbang b ahwa da ri ha l-hal yang di kemukakan ol eh T im P enasihat H ukum terdakwa serta Tanggapan Jaksa Penuntut Umum sesungguhnya mengenai hal-hal yang t erjadi s erta p erbuatan m elanggar hukum yang a kan di buktikan da lam pembahasan uns ur-unsur da kwaan yaitu pokok p erkara yang di dakwakan J aksa Penuntut U mum a kan di buktikan s elanjutnya ol eh M ajelis H akim g una mendapatkan k ebenaran m ateriil d i p eristiwa yang d idakwakan t ersebut. H al mana t erhadap ke beratan s udah m asuk da lam pembahasan pokok p erkaranya yang s udah di l uar ketentuan P asal 156 K UHAP UU No 8 t ahun 1981 s ehingga berdasarkan p ertimbangan t ersebut d i at as, M ajelis m enyatakan k eberatan T im Penasihat Hukum tidak dapat diterima. Menimbang b ahwa d alam r angka k eberatan T im P enasihat H ukum m enyatakan bahwa Keppres No 96 tahun 2001 bertentangan dengan pasal 43 ayat 2 UU No 26




tahun 2000 t entang Pengadilan HAM, karena tidak memuat secara tegas tentang locus dan tempus delichti. Bahwa T im P enasihat Hukum T erdakwa b erpendapat ba hwa K eppres N o 96 tahun 2001 s ebagai p erubahan t erhadap K epres N o 53 di keluarkan t anpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR RI Menimbang b ahwa da lam t anggapannya J aksa P enuntut U mum A d H oc menyatakan ba hwa J aksa P enuntut U mum Ad H oC da lam m enanggapi keberatan T im P enasihat H ukum T erdakwa m enyatakan b ahwa k eberatan yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum tersebut tidak benar dan terkesan dicaricari karena pengkajiannya tidak komprehensif dan bersifat parsial. Bahwa s urat D PR R I No 44/ DPR R I/3/2000-2001 pa da t anggal 21 M aret 2001 berlaku j uga s ebagai da sar di keluarkannya K epres N o 96 t ahun 2001 sebagai penyempurnaan dari Kepres No 53 tahun 2001 Menimbang bahw a unt uk m enjawab pe rmasalahan t ersebut t erhadap k eberatan tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: •

Bahwa m enurut U U 19 45 da n T ap M PR t ahun 2000 P asal 5 a yat 2 pr esiden berwenang untuk mengeluarkan Kepress

•

Bahwa pe mbuatan K epres ol eh P residen t idak di syaratkan unt uk m eminta persetujuan DPR

•

Bahwa Keppres No 96 t ahun 2001 j unto Keppres 53 t ahun 2001 s ampai saat ini masih b erlaku k arena tidak ad a UU atau p eraturan yang s ederajat yang menyatakan bahwa Keppres tersebut dicabut.



•


Bahwa ap abila T im P enasihat H ukum k eberatan d engan k eberadaan Keppres tersebut bukanlah wewenang dari Pengadilan HAM Ad Hoc J akarta Pusat untuk menilainya, t etapi m erupakan k ewenangan d ari MA s esuai d engan T ap MPR R I No 3/MPR RI/2000 Pasal 5 ayat 2 junto Pasal 26 UU No 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehakiman jis UU No 35 t ahun 1999 yang berbunyi: “Mahkamah A gung b erwenang m enyatakan t idak s ah s emua pe raturan perundang-undangan d ari t ingkat y ang l ebih r endah dar i U U at as al asan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”

•

Bahwa pendapat Tim Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Keppres No 96 tahun 2001 t idak memuat tentang locus dan tempos delichti, Majelis berpendapat hak tersebut sebagai seseuatu yang berlebihan, karena Kasus Tanjung Priok yang dimaksud da lam K eppres t idak l ain da n t idak b ukan a dalah ka sus s atu-satunya yang terjadi pada bulan September tahun 1984 Menimbang b ahwa h al-hal t ersebut d i at as Pengadilan b erpendapat b ahwa keberatan dari Tim Penasihat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima Menimbang bahw a T im P enasihat H ukum p ersonil T NI t erdakwa dal am keberatan at as s urat dak waan t im pe nyidik huk um A d H oc y ang pada pokokya menyatakan bahwa: 1. Pasal 4 junto pasal 3 UU No 26 tahun 2000 bertentangan dengan UUD 1945 2. Asas r etroaktif b ertentangan d engan as as Crimen Si ne L ege dalam H ukum Pidana 3. Asas retroaktif bertentangan dengan asas universalitas Menimbang bahwa pendapat Penuntut Umum terhadap nota keberatan dari Tim Penasihat Hukum tersebut menyatakan bahwa: 1. Tidak be nar ba hwa P asal 4 j unto pa sal 43 U U N o 26 t ahun 2000 t ersebut bertentangan dengan UUD 1945 2. Penerapan pasal retroaktif justru sejalan dengan asal nullum imen sine yure




3. Penerapan asas retroaktif secara internasional pernah terjadi dalam pengadilan HAM di bekas Negara Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR), karena pada dasarnya p enerapan asas i ni j ustru unt uk menghapuskan pr aktik impunity terhadap pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan. Menimbang bahw a t erhadap k eberatan dar i Tim P enasihat H ukum M ajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : •

Bahwa UU No 26 t ahun 2000 di buat dan disusun oleh DPR RI Lembaga Tinggi Negara yang m empunyai ot oritas m enentukan apakah s uatu p erbuatan menjadi tindak pidana atau bukan, dan bila manakah UU tersebut diberlakukan dan secara tegas diundangkan pada tanggal 23 Nopember tahun 2000

•

Bahwa w alaupun d emikian d i d alam U U t ersebut s ecara t egas d i bagian penjelasan m enyatakan b ahwa as as r etroaktif d apat d iperlakukan d alam r angka melindungi HAM itu sendiri berdasarkan pasal 23 j ayat 2 UUD 1945

•

Bahwa di da lam pe njelasan t ersebut j uga di nyatakan ba hwa pe langgaran HAM yang b erat m erupakan extra or dinary crimes dan be rdampak l uas ba ik pa da tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP

•

Bahwa d ari u raian s eperti t ersebut d i at as j elaslah b ahwa p emberlakuan as as retroaktif d alam p erkara p elanggaran H AM yang b erat ad alah at as p erintah U U sendiri yang telah disepakati oleh wakil rakyat Indonesia di DPR

•

Bahwa d engan d emikian p endapat T im P enasihat H ukum b ahwa as as r etroaktif tidak d apat d iterapkan d alam p erkara i ni terlalu be rlebihan s ehingga ha rus dikesampingkan



•


Bahwa a pabila T im P enasihat H ukum be rsikukuh ba hwa ha l t ersebut yang termuat da lam U U 26 t ahun 2000 be rtentangan de ngan U UD 1945 m aka seyogyanya masalah tersebut diajukan pada Mahkamah Konstitusi yang memang mempunyai kewenangan untuk memeriksa masalah ini sesuai dengan mekanisme yang ada Menimbang b ahwa b erdasarkan p enilaian t ersebut p engadilan b erpendapat as as retroaktif tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan asas universal “because we m ust bal ance be tween t he pr essure pe rson of j ustice and f airness f or t he accused and pressure person of world order” Sebagaimana terdapat dalam disertasi Method Book halaman 19. Menimbang b ahwa Tim P enasihat H ukum t erdakwa di da lam ke beratan poi n ketiga mengenai pembahasan surat dakwaan menyatakan agar Majelis Hakim Ad Hoc menolak dakwaan Jaksa Penuntut Umum Ad Hoc oleh karena dakwaan error in pe rsona dan m enyatakan pul a a gar da kwaan Jaksa P enuntut U mum A d H oc tidak sah dan cacat hukum serta menyatakan pula dakwaan tidak dapat diterima, dakwaan tidak lengkap, tidak cermat dan tidak jelas atau kabur (obscuur libellum) karena tidak menggambarkan perbuatan pembunuhan yang didakwakan dan tidak menjelaskan uns ur-unsur me luas a tau s istematis sebagaimana yang d isyaratkan dalam pe langgaran H AM yang be rat s erta t idak m enguraikan pul a hukum internasional mana yang dilanggar oleh terdakwa. Menimbang ba hwa da ri t anggapan J aksa P enuntut U mum pa da pokokn ya menyatakan b ahwa f akta yang t ertulis d alam d akwaan t ersebut t elah menggambarkan aspek meluas meluas dan sistematis serta dakwaan yang disusun telah s esuai de ngan k etentuan r umusan pa sal 14 3 a yat 2 hur uf a d an b KUHAP sedangkan ketentuan yang di langgar akan di buktikan di depan persidangan pada saat pemeriksaan barang bukti dan alat bukti




Menimbang ba hwa da ri ha l-hal yang di kemukakan ol eh P enasihat Hukum terdakwa s erta t anggapan J aksa P enuntut U mum M ajelis b erpendapat b ahwa keberatan yang diajukan telah memasuki hal-hal yang menyangkut dalam materi perkaranya yang m asih m embutuhkan p embuktian s ecara s eksama yang ak an dibuktikan di dalam pembuktian unsur dakwaan yang telah melampaui ketentuan yang diatur dalam syarat-syarat surat dakwaan dalam pasal 143 ayat 2 huruf a dan b K UHAP d engan d emikian cu kup b eralasan M ajelis m engatakan keberatan terhadap hal tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang b ahwa b erdasarkan p ertimbangan-pertimbangan t ersebut di a tas, beralasan ba gi M ajelis unt uk m enyatakan ke beratan T im P enasihat H ukum terdakwa tidak dapat diterima Menimbang bahwa oleh karena keberatan tidak dapat diterima beralasan pula bagi Majelis mengatakan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan. Menimbang b ahwa s elanjutnya M ajelis ak an m empertimbangkan b ahwa keberatan P enasihat H ukum t erdakwa b ahwa P engadilan HAM A d H oc J akarta Pusat t idak be rwenang mengadili a bsolut pe rkara i ni ka rena P eristiwa Tanjung Priok 1984 bukan merupakan pelanggaran HAM berat. Menimbang b ahwa a lasan yang di kemukakan ol eh T im P enasihat H ukum terdakwa adalah pe ristiwa T anjung P riok 12 S eptember 1984 buka n m erupakan pelanggaran HAM berat seperti yang diatur dalam UU No 26 tahun 2000 karena: 1. Tindakan aparat pada peristiwa yang terjadi ada peristiwa 12 S eptember 1984 di Tanjung Priok sebagai tindakan pembelaan diri dalam pelaksanaan tugas 2. Siaran pers hasil penyelidikan dan pemeriksaan pelanggaran HAM Tanjung Priok yang menyatakan tidak ditemukan bukti pembantaian massal dengan sengaja atau terencana maupun adanya pemakaman masal juga ditegaskan bahwa penembakan yang t erjadi o leh p ara p etugas k eamanan ad alah d alam k eadaan t erdesak ( force




majeur) s etelah ad anya perlawanan m assa t erhadap aj akan d amai o leh p impinan pasukan adanya usaha perebutan senjata petugas oleh beberapa warga massa. Peristiwa T anjung P riok 12 S

eptember 1984 t

elah di selesaikan s ecara

komprehensif ba ik a spek hukum , a spek pol itik, a spek s osial buda ya da n agama. Penyelesaian tersebut telah dilakukan pada tataran eksekutif dan legislatif maupun yudikatif. Pada t anggal 1 M aret 2001 t elah di lakukan Islah, ke mudian di deklarasikan di Masjid Agung Sunda Kelapa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2001, a ntara pihak korban dan keluarga korban serta para mantan terpidana Peristiwa Tanjung Priok 1984 de ngan pi hak aparat ke amanan yang b ertugas d an di libatkan m enangani peristiwa pada saat itu Menimbang b ahwa P enuntut U mum d alam t anggapan atas k eberatan P enasihat Hukum Terdakwa m engemukakan bahwa apa yang di kemukakan ol eh P enasihat Hukum T erdakwa t elah m enyimpang d ari k etentuan s ebagaimana d iatur d alam pasal 156 ayat 1 KUHAP Menimbang b ahwa da ri ha l-hal yang di kemukakan ol eh T im P enasihat H ukum Terdakwa s erta t anggapan J aksa P enuntut U mum t ersebut s esungguhnya mengenai h al-hal yang t erjadi s erta p erbuatan m elanggar h ukum yang ak an dibuktikan da lam m embahas uns ur da kwaan yaitu pokok pe

rkara yang

didakwakan J aksa P enuntut U mum a kan di buktikan s elanjutnya ol eh Majelis Hakim guna m endapatkan k ebenaran m ateriil d ari p eristiwa yang d ilaporkan tersebut, h al m ana t erhadap k eberatan t ersebut s udah m asuk d alam p embahasan pokok perkaranya yang sudah di luar ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHAP, UU No 8 1981 U U P okok P idana, s ehingga be rdasarkan pe rtimbangan t ersebut di a tas majelis menyatakan keberatan Tim Penasihat Hukum tidak dapat diterima.




Menimbang ba hwa r uang l ingkup da ri ke beratan yang da pat di ajukan ol eh Penasihat Hukum terdakwa berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHAP adalah: a. Kewenangan Pengadilan mengadili perkara. b. Tentang dakwaan tidak dapat diterima Menimbang berdasarkan pasal 4 UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM lingkup ke wenangan atau yurisdiksi pengadilan H AM yang m erupakan kewenangan absolut adalah m emeriksa dan m emutus perkara p elanggaran HAM yang berat Bahwa yang dimaksud pelanggaran HAM yang berat sesuai dalam bunyi pasal 7 UU 26 tahun 2000 meliputi : a. Kejahatan Genosida b. Kejahatan terhadap kemanusiaan Menimbang bahwa benar atau tidaknya terdakwa Rudolf Adolf Butar Butar telah melakukan p erbuatan-perbuatan t ersebut d alam s urat d akwaan d i d alam perkara ini akan dipertimbangkan dalam membahas materi perkara. Oleh karenanya akan diperiksa dalam tingkat pembuktian Bahwa d engan d emikian d alam r angka m encari k ebenaran m ateriil p asal 5 5 KUHP i ni berusaha m endudukkan apakah s eorang t erdakwa s ebagai o rang yang melakukan, yang m enyuruh m elakukan a tau di suruh m elakukan pe rbuatan yang didakwakan. Menimbang b ahwa d alam d akwaan k esatu t ernyata r umusan p erbuatan yang didakwakan pa da t erdakwa yang t idak m elakukan t indakan yang l ayak d an diperlukan da lam r uang l ingkup ke kuasaannya unt uk m encegah a tau menghentikan perbuatan tersebut




Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas maka Pengadilan tidak sependapat dengan Tim Penasihat Hukum terdakwa da n ol eh ka rena be rdasarkan pa sal 28 da n pa sal 50 U U N o 2 6 t ahun 2000, P erpu No 1 t ahun 1999 t etap da pat dijadikan da sar hukum da lam penyelidikan, pe nyidikan da n pe nuntutan t erhadap ka sus dug aan pe langgaran HAM yang berat di Tanjung Priok sampai dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU No 26 tahun 2000 dan keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang ba hwa T im P enasihat H ukum t erdakwa m engajukan da lil ke beratan tentang tidak adanya kewenangan relatif Pengadilan HAM Ad Hoc Jakarta Pusat terdadap perkara ini. Menimbang b ahwa b erdasarkan p embahasan d i at as p engadilan b erpendapat bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum tidak beralasan dan sebaliknya pendapat Penuntut U mum s ebagai t anggapan atas ke beratan t ersebut da pat di terima, sehingga keberatan Tim Penasihat Hukum terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang b ahwa be rdasarkan p embahasan d i at as P engadilan b erpendapat keberatan T im P enasihat H ukum t erdakwa t ersebut t idak be ralasan d an ha rus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang k eberatan Tim P enasihat H ukum t erdakwa yang m enuntut ag ar dakwaan d inyatakan t idak d apat d iterima d engan a lasan p elaku m ateriil d alam penyerangan be lum pe rnah di periksa da n di adili s ampai de ngan di ajukannya perkara ini Pengadilan berpendapat bukanlah merupakan alasan tidak diterimanya dakwaan P enuntut Umum karena t idak ada ketentuan yang m engatur s iapa yang harus di dahulukan da n di putus pe rkaranya o leh ka renanya ke beratan T im Penasihat H ukum t erdakwa s epanjang al asan t ersebut h arus d inyatakan t idak dapat diterima.




Menimbang bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum terdakwa yang mendasarkan tentang tidak di penuhinya t indak pi dana commander r esponsibility atau pertanggungjawaban komando, pengadilan berpendapat merupakan keberatan atas materi da kwaan yang harus di buktikan da lam pe meriksaan m ateri pe rkara sehingga t erhadap a lasan t ersebut t idak pe rlu dibahas l ebih l anjut da n ha rus dikesampingkan serta keberatan itu dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang ba hwa s elanjutnya ke beratan T im P enasihat H ukum t erdakwa yang mendalilkan pa da a lasan pr oses pe nyidikan yang m elampaui b atas w aktu Pengadilan berpendapat alasan tersebut menjadi tidak penting setelah perkara ini dilimpahkan ke P engadilan s esuai de ngan pr osedur hukum a cara pi dana yang berlaku, dan adanya kejadian lewat waktu penyidikan tersebut telah cukup untuk dijadikan s uatu s urat da kwaan t idak da pat d iterima s ehingga al asan dikesampingkan serta tidak dapat diterima. Menimbang ba hwa be rdasarkan p ertimbangan di a tas pe ngadilan be rpendapat surat da kwaan P enuntut U mum s udah c ukup c ermat, j elas da n l engkap sebagai dasar p emeriksaan p erkara i ni s ehingga alasan k eberatan T im P enasihat Hukum terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang b ahwa t erhadap al asan k eberatan T im P enasihat H ukum terdakwa yang m enyatakan d akwaan ( obscuur l ibellum) karena t idak m enyebutkan secara pasti ad anya s erangan yang l ain d ari ad anya s erangan m eluas, widespread yang seterusnya, pengadilan berpendapat bahwa merupakan hal yang harus dibuktikan pada p emeriksaan p okok p erkara s ehingga t erhadap al asan k eberatan t ersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang b ahwa b erdasarkan h al-hal t ersebut di a tas P engadilan be rpendapat alasan pendapat Penuntut Umum tersebut dapat diterima dan sebaliknya keberatan Tim Penasihat Hukum terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.




Menimbang ba hwa s elanjutnya P engadilan H AM A d H oc J akarta P usat menganggap t elah c ukup m embahas da n m empertimbangkan s emua a lasan ba ik alasan k eberatan yang d iajukan o leh k eberatan Tim P enasihat H ukum t erdakwa maupun pe ndapat a lasan yang di ajukan ol eh P enuntut U mum d idalam persidangan. Menimbang b ahwa ol eh ka rena ke beratan T im P enasihat H ukum t erdakwa dinyatakan tidak dapat diterima maka pengadilan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini. Menimbang b ahwa pe mbebanan bi aya pe rkara di da lam put usan sela in i ditangguhkan sampai dengan putusan akhir Menimbang s erta m emperhatikan s egala p eraturan p erundang-undangan y ang berlaku di antaranya pasal 156 KUHAP pasal 10, pasal 23, pasal 40, pasal 44 UU No 26 tahun 2000 serta ketentuan peraturan lainnya yang bersangkutan. Mengadili: 1. Keberatan T im P enasihat H ukum t erdakwa R udolf A dolf B utar Butar t idak dapat dterima 2. Menyatakan s urat da kwaan J aksa P enuntut U mum A d H oc yang di bacakan pada h ari S elasa t anggal 3 0 S eptember 2 003 adalah m engisyaratkan d apat diterimanya pemeriksaan dalam perkara ini. 3. Menyatakan P engadilan HAM A d H oc J akarta P usat b erwenang m emeriksa dan m engadili pe rkara N o 3/ PID H AM/ A d H oc/2003/PN Jakarta P usat a tas nama terdakwa Rudolf Adolf Butar Butar. 4. Memerintahkan J aksa P enuntut U mum m elanjutkan s idang p emeriksaan perkara No 3/PID HAM/ Ad Hoc/2003/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Rudolf Adolf Butar Butar tersebut 5. Menyatakan menangguhkan biaya perkara ini sampai ada putusan akhir.




Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada hari ini dengan susunan majelis tersebut dari : -

Cicut Sutiyarso, SH, M.Hum selaku ketua majelis.

-

Ridwan Mansur, SH, MH

-

Prof. Dr. Emong Kormariyah, SH

-

Winarno Yudho, SH

-

Kabul S upriyadi, S H M H, m asing-masing s ebagai ha kim a nggota s esuai penetapan Pengadilan HAM Ad Hoc pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 3/PID HAM/ A d H oc/2003/PN J akarta P usat t ertanggal 8 S eptember 2 003 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 O ktober 200 3 ol eh ke tua m ajelis b erama h akim-hakim a nggota tersebut di bantu ol eh Joko S antoso, S H da n Setyaningsih, S H. P anitera pengganti pa da p engadilan t ersebut d an di hadiri oleh J aksa P enuntut U mum serta terdakwa dengan didampingi oleh Tim Penasihat Umumnya tersebut.




Hakim: Demikian S audara t erdakwa b ahwa p engadilan melalui m ajelis h akim dengan susunan yang di bacakan t adi t elah m embacakan put usan s ela, put usan a tas keberatan Saudara terhadap dakwaan sepanjang mengenai proses dari pengadilan ini, yang dari keberatan tersebut telah diambil suatu putusan sela. Putusan i ni di buat s ecara t ekstual da n na nti a kan di berikan s alinannya kepada Penuntut Umum maupun Saudara dan Tim Penasihat Hukum. Jadi kesimpulannya Pengadilan m enyatakan tidak m enerima k eberatan S audara d an m emerintahkan kepada S audara P enuntut U mum unt uk m elanjutkan pe rkara i ni. S ebelum s aya lanjut untuk kepada court calender kita, Saudara juga saya berikan waktu sejenak untuk m enyampaikan s esuatu. K alau t idak a da ki ta a kan l anjut. T idak a da? Terimakasih Saudara Terdakwa, demikian juga dari Tim Penasihat Hukum, tidak ada? Ada? Tim Penasihat Hukum: Setelah k ami m endengar ap a yang d isampaikan o leh M ajelis H akim d alam Putusan Sela ini maka kami dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa sepakat untuk mengajukan banding at as p utusan s ela i ni. S etelah k ami m enerima l engkap Terimakasih. Hakim: Nggak bisa dengar? Oya, coba, diulang, kurang jelas Tim Penasihat Hukum: Majelis h akim yang k ami h ormati. S etelah k ami me ndengar p utusan sela yang disampaikan oleh Majelis Hakim secara bergantian oleh Hakim Anggota lainnya, maka ka mi T im P enasihat H ukum T erdakwa s epakat unt uk m elakukan b anding setelah kami menerima putusan sela yang dibacakan tadi. Terimakasih. Hakim:




Baik, t erimakasih ke pada S audara P enasihat Hukum. M engajukan up aya hukum adalah h ak. N amun d emikian s esuai k etentuannya n anti ak an k ami cat at bahwa pernyataan at au s tatement ap apun yang m enanggapi at as p utusan s ela i ni d an kalau itu sifatnya banding, maka nanti akan dikirim bersama-sama pokok perkara. Selanjudnya pada Saudara Penuntut Umum ada sesuatu yang disampaikan? Jaksa Penuntut Umum: Cukup Pak. Hakim: Cukup? B aik. B aik pe rsidangan yang ka mi hor mati ki ta s udah m elewati s atu session put usan s ela. S eperti yang di nyatakan t adi ba hwa p emeriksaan i ni a kan kita l anjutkan. S audara Penuntut U mum, s ebelum m enyusun s iapa yang a kan dihadapkan s ebagai s aksi-saksi, a pakah ba rang b ukti s elainnya, m asih ada l agi? Barang bukti tertulis atau barang-barang barangkali? Yang sudah diserahkan atau mungkin belum diserahkan pada persidangan ini? Jaksa Penuntut Umum: Tidak ada, Pak. Hakim: Tidak ad a? Jadi tidak ad a barang-barang? Tidak ada lagi? Karena s emua barang bukti ba ik i tu be rupa a lat bukt i s urat a tau ba rang bukt i l ain w aktu ke tika ki ta menginjak s atu e xaminasi a lat bukti ha rus ki ta a jukan s emua di pe rsidangan sehingga tidak dua kali nanti harus memeriksa barang bukti di kemudian waktu, kita harus memeriksa pada waktu yang bersamaan. Dari berkas yang diterima oleh majelis di sini tercatat kurang lebih ada 3 7 saksi, kemudian ada 4 a hli, ini yang ada di dalam berita acara. Kita ak an sedapat mungkin memanfaatkan waktu jadi satu kali persidangan misal 3 orang saksi jadi nanti pada sidang berikut kita tetap akan m elakukan pe rsidangan s esuai hari yang s ama yakni hari R abu t anggal 29.




Untuk S audara P enuntut U mum, unt uk ur utannya i tu s aksi R ahmat S iti Fatimah dan Nurcaya? Siap dihadapkan? Jaksa Penuntut Umum: Siap Hakim: Pada h ari R abu? K alau s eandaiya ad a b erita b ahwa yang b ersangkutan berhalangan c epat di ambil s ikap di cari p enggantinya, yang j elas b ahwa s aksi korban kita usahakan untuk didahulukan. Sehingga kalau saksi korban yang satu tidak ada saksi korban yang lain. Baik ba rangkali unt uk s idang ha ri i ni S audara T erdakwa, pa da h ari i ni s idang Saudara di cukupkan da n a kan di tunda l agi s erta a kan di buka ke mbali, ki ta menginjak pa da t ahap p embuktian yaitu m emeriksa s aksi-saksi pa da ha ri R abu tanggal 29 bua n O ktober na nti. B aik, de ngan de mikian pe rsidangan i ni di tunda dan akan dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 29 Oktober tahun 2003. S idang ditutup. (Palu Diketok)


Transkrip Sidang Terdakwa RA Butar-Butar PN Jakarta Pusat, 22 Oktober 2003

Recommend Documents