TRANSKRIP DIALOG RADIO Judul: Analisa Program Hukum Parpol Peserta Pemilu 2014 Diselenggarakan atas kerjasama KHN dengan Kantor Berita Radio (KBR) 68 H Jakarta Tempat : Ruang Perpustakaan KHN, Lantai 2, Jalan Diponegoro 64 Jakarta Pusat Hari/Tanggal : Jumat, 4 April 2014 Waktu : Pukul 13.00-14.00 WIB Narasumber : 1. Dr. Frans Hendra Winarta (Anggota KHN RI) 2. Melli Darsa, S.H. LL.M (Ketua ILUNI FHUI)
Host : Selamat Siang Saudara dan hadiri. Selamat datang di Komisi Hukum Nasional. Ini adalah edisi spesial dialog hukum Komisi Hukum Nasional yang biasanya diskusi di raungan ini berlangsung di hari Rabu pukul 13.00-14.00 dwimingguan . dan ini karena spesial, datangnya hari jumat, tapi teytap pukul 1 WIB. Kami menyelenggarakan diskusi dan jumpa pers ini karena ada sebuah hasil penelitian yang ingi segera dikeluarkan KHN dan juga pihak yang bekerjasama dengan KHN yaitu Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) dan hukumonline. Yang sangat menarik, hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebanyakan partai politik ternyata tidak secara khusus menyiapkan program hukum. Boleh dikatakan parpol mengabaikan program bidang hukumnya. Jadi jangankan menyusun program hukum untuk pemilu sekarang, sejumlah parpol bahkan, dari penelitian ini terlihat tidak punya struktur Ketua Bidang Hukum di DPP, ini mungkin terlihat agak sedikit mencemaskan, karena nanti calon legislatif yang terpilih dari pemilu ini salah satu tugas utamanya menjadi anggota DPR adalah menyusun produk-produk hukum. Nah, bagaimana ini. Ini yang akan kita diskusikan namun lebih lengkap lagi terkait hasil penelitian , kita akan bincangkan dengan dua narasumber disini. Dari KHN sudah ada anggota KHN, Dr. Frans Hendra Winarta, S.H, M.H, dan dari ILUNI FHUI ada Ibu Melli Darsa, S.H., LLM. Okey, saya ingin ke Pak Frans lebih dahulu, barangkali bisa menceritakan kepada hadirin disini dan juga pendengar, latar belakang KHN dan juga ILUNI
FHUI bekerjasama menyoroti tentang pentingnya program di bidang hukum pada partai politik. Silahkan Pak Frans. Frans Hendra Winarta : Baik, jadi reformasi kita kan sudah 15 tahun . Dan kita kan negara hukum ya, di pasal 3 UUD 1945 mengatakan RI adalah negara hukum. Jadi, bagaimanapun juga program-program reformasi hukum itu penting di era reformasi ini. Apalagi sekarang kita menghadapi pilkada, dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Mau tidak mau reformasi hukum menjadi penting sekali, khususnya tentang penegakkan hukum yang melemah. Dan isu-isu tentang hukum yang sangat menonjol sekarag itu kan maraknya penanggkap[an korupsi, khususnya di kalangan birokrasi dan parlemen (DPR). Masih saja berjalan gitu. Dengan melihat kenyataan-kenyataan itu, KHN bekerjasama dengan ILUNI FHUI dan hukumonline mengambil inisiatif untuk mengadakan suatu survei dari sekitar 25 Februari- 28 Maret. Oleh karena itu kita ingin teruskan hasil dari penelitian ini ke masyarakat agar mereka tau bagaimana program-program partai politik ini menghadapi pemilihan legislasi dan pemilihan presiden ke depan. Apa program-program mereka? Apa mereka sudah siap atatu mereka belum siap atau baru separuh siap? Apa hasil dari penelitian ini ingin kita sebarluaskan kepada masyarakat supaya mereka tau siapa yang akan mereka pilih? Host : Baik, saya ingin ke Bu Melli. Jadi hasilnya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dari survei itu . Kesimpulannya yang saya baca ini, bahwasanya parpol dapat dianggap mengabaikan dari program parpol dari survei itu, tapi lebih jelasnya, boleh Ibu uraikan.. Melli Darsa : Jadi sebenarnya, saya agak back track sedikit ya, maksud kami sebagai Alumni Fakultas Hukum UI ini akan memastikan bahwa parpol itu punya program hukum yang sebenarnya bisa jadi program kerja juga bagi caleg atau capres kemudian. Dan juga memberikan wacana kepada rakyat mengenai sikapsikap mereka terkait dengan berbagai permasalahan yang ada yang pada dasarnya dimasalahkan pada hukum dan dari situ kita mau tahu prioritas dari pada mereka dari segi hukum. Now, jadi intinya adalah kita ingin melakukan penelitian yang cukup mendalam . Awalnya kita melihat beberapa indikator, sejauh mana adanya misal orang berlatar belakang hukum, yang mana calegnya sendiri. Lalu awalnya kita juga substansinya adalah kita melihat juga keseriusan daripada dan juga kualitas daripada program yang dibuat yaitu dari sumber dokumentasi dan juga sumber dan juga kemudian dari wawancara . Dari situ kami mendapatkan banyak
masukan-masukan diantaranya tidak adanya konsistensi maupun beberapa partai tidak memperbaharui programnya, kemudian juga tidak menugasi orang khsuhs yang mana itu mengkhawatirkan, sebagaimana kita ketahui hukum itu adalah panglima, kita sangat meyakini hukum bisa memajukan keadilan dan kesejahteraan di berbagai sektor, tidak saja penegakkan hukum. Host : Tapi hasilnya bagaimana pada akhirnya? Secara umum dulu sebelum , kita uraikan satu per satu. Jadi saat dilakukan apa kita menemukan yang jauh diluar ekspektasi atau harapan-harapan dari teman-teman ketika walnya melakukan survei? Melli Darsa : Jadi awalnya kita bisa melihat bahwa dari bahannya saja sendiri tidak seperti yang kita harapkan. Kedua adalah mereka mengkategorisasikan beberapa topik-topik tapi yang masih pada tahap mengidentifikasi permasalahannya, tetapi mereka belum memikirkan misalnya bagaimana solusinya atau sikap dari mereka itu seperti apa nantinya kemudian apakah mereka ingin mengajukan revisi terhadap UU tertentu, dan yang lainnya itu nampaknya tidak terlalu terlihat. Jadi intinya itu pertama, Tidak semuanya punya program tertulis in the first place, dan juga selain itu mereka dari kita liat programmnya mereka juga memang menganalisa permasalahan tapi tidak menjadi program kerja yang mungkin bisa jadi pedoman ketika nanti caleg jadi anggota dewan., itu yang sebenarnya mengkhawatirkan bagi kami. Karena kita anggap kalau dia sebagai anggota dewan bisa efektif , tentunya karena dia tahu persis parpol yang dia wakili itu punya sikap seperti apa berkaitan dengan masalah-masalah yang ada. Host : Baik.Hadirin dan teman-teman wartawan yang hadir disini, yang baru datang, selamat datang. Sebelum lebih jauh mengurai soal hasil penelitian ini, kita akan mendengarkan pesan-pesan berikut ini. Dan, kami juga ingin menyampaikan tentang bagaimana partrai politik merespon ketika dimintai bantuan ya untuk survei. Ada beberapa hal menarik yang bisa diceritakan oleh Bu Melli atau Pak Frans. Kami segera kembali bersama Anda saudara, Bagi Anda yang menyimak melalui radio, Anda juga boleh ikut bertanya tentang hasil survei yang dilakukan KHN, ILUNI FHUI dan Hukumonline . Kami segera kembali bersama Anda sesaat lagi. Host: Edisi khusus dialog hukum dari KHN yang bekerjasama dengan KBR68H. Dan, hadirin sekali lagi kami ucapkan selamat datang di diskusi dan konferensi pers ini. Pak Frans, bisa diceritakan metode dari survei dilakukan seperti apa pak? Apakah mereka diminta mengajukan programnya dan respon mereka mungkin bisa diceritakan juga.
Frans Hendra Winarta : Jadi, secara garis besar yang kita harapkan adalah kita memeroleh dokumen dari masing-masin parpol tentang bagaimana program hukum mereka, khususnya tentunya karena mereka dari DPR. Program legislasi kedepan itu bagaimana . Karena kalau tidak ada semacam kesepakatan diantara partai politik itu nantinya untuk mengusung suatu program legislasi ke depan, tentunya nanti programnya sendiri akan tidak rejeg atau tidak tau arahnya kemana. Olehkarenanya itu pentingsekali kalau mereka punya suatu program yang tentunya kita harapkan komprehensif kan karena mereka itu legislator , gitu. Tetapi ternyata yang kita peroleh itu ada sebagian program yang mempunyai program tertulis, sebagian hanya lisan saja, sebagian ada yang program yang tertulis tapi tidak komprehensif, tetapi ada juga yang komprehensif yang arahnya sudah di peta dulu mau keman.. Olehkarena itu, melihat isu-isu hukum yang sedang aktual sekarang seperti halnya korupsi, lingkungan hidup, agraria, dan sepenuhnya itu akan bisa ditanggulangi ke depan kalau memang parpol ini punya program yang jelas kemana arahnya legislasi ke depan itu. Kalau tidak jelas ya jadi sulit akan gimana. Host : Bu Melli bisa menambahkan bagaimana survei itu dilakukan? Kabarnya gak semua partai ya yang merespon dengan baik permintaan wawancara atau dokumen seperti itu ? Ada yang tidak memberi sama sekali bu Melli? Melli Darsa : Ya, jadi kita harus catet juga mungkin ada kendala penelitian sendiri dari segi waktu. Kita juga menyadari mungkin adanya kesibukkan dari pihak parpol . Tapi memang ada partai yang antusias menanggapi ini, dan dengan segera dan responsif memberikan dokumen, meluangkan waktunya dan menunjuk petinggi yang kompeten untruk berbicara ada juga yang mereka punya dokumen tapi gak punya orang untuk ditugaskan, ada yang malah sama sekali kita tidak menerima dokumen maupun berbicara dengan siapapun. Tapi dari mertodologi itu kita konsiten ya . Jadi intinya kita ada beberapa kategori yaitu sebenarnya bagaimana sikap dari parpol berkaitan dengan hal-hal tertentu misalnya apakah mereka menganggap konstitusi perlu diamandemen lagi , atau kalau tidak bagaimana. Misalnya salah satu parpol mengatakan sudah bagus kok tidak perlu amandemen lagi, katanya kalau presiden bisa bersikap, itu hanya karna preesidennnya saja yang kiurang punya leadership. Kemudian tentang reformasi keadilan, pemberantasan korupsi, politik legislasi, penegakkan ham, dan juga kepastian hukum dalam berusaha. Ada beberapa yang tidak punya sikap tentang ini. Tetapi kalau soal tata kelola sumber daya alam, orang cukup punya perhatian dan policy tentang energi yang cukup menarik, karena itu berkaitan denga sikap mereka dengan asing, nasional, berkaitan dengan SDA. Lalu juga kita bisa melihat dari kedalaman dari mereka memikirkan itu. Kita tanya dari
beberapa, bisa dibilang sumbernya dapat diandalkan karena adalah yang terkini. Tapi ada juga beberapa yang mungkin yang harus kita baca itu dari pemilu yang lalu, dan kita harus reka-reka mereka bakal seperti apa . Nah, kita ingin membagi supaya rakyat memilih, agar mereka tau sikap parpol tentang masalah yang kita anggap hakiki itu seperti apa dan kemana. Jadi tidak seperti membeli kucng dalam karung ya. Host : Tapi dalam pemilu sebelumnya , Ibu Melli kan bisa melihat visi misi mereka. Untuk pemilu ini apakah tidak terkeluar sehingga perlu ditagih seperti ini Bu Meli? Melli Darsa : Jadi kan, memang nampaknya yang dari tim peneliti menemukan salah satu mungkin faktor mengapa program ini tidak tersedia adalah dari KPU yang tidak mensyaratkanya ini dan itu ternyata cukup berpengaruh dari kesiapan parpol untuk menyediakan bahan ini. Karena ternyata mungkin mereka hanya sibuk pada saat pemilu dan tidak menyiapkan ini. Jadi, ini kelihatan sekali bahwa intinya dalah ada juga faktor darimana KPU juga menjalankan hal ini. Tapi kan jika parpol memang serius maka mereka membicarakan bagaimana menebar kursi tapi bagaiman menyelesaikan permasalahan negeri ini. Dan kita melihat intinya kan bukan tidak ada visi dan misi. Intinya kan kita setiap hari baca berita hukum dan soal korupsi yang saya rasa bahkan rakyat pun jenuh. Artinya kan sudah sangat kritikal untuk diakhiri. Dan hatusnya parpol dan siapaun yang menjabat presiden punya solusi agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Dan mereka juga harus punya arah, kalau tidak ya kita mungkin akan ributribut aja seperti dagelan akhir-akhir ini. Host : Pak Frans, dari survei ini bisa disimpulkan tidak, misalnya kita sebut nama bisa gak? Misalnya parpol mana yang sudah siap dengan program hukumnya, parpol mana yang belum sama sekali? Bisa sampai sana gak Pak? Frans Hendra Winarta : Ya, saya kan sudah jelaskan tadi mana yang sudah separuh siap, siap dan siap sekali. Kalau kita bicara visi misi tentunya lihat program.. Saya ingin kalau nanti pemilihan caleg maupun capres ke depan ini makin meningkat mutunya. Jadi kita tidak akan memilih seseorang yang seperti Ibu Melli bilang itu, ‘memilih kucing dalam karung’, jadi hanya dengan pencitraan saja. Tapi kita juga lihat programnya , visi misi ke depan, karena dari program kita bisa nilai punya atau tidak visi misi kedepan untuk menyelesaikan terutama solusi huku. Jadi dengan adanya program tertrulis sepruh lengkap, ada yang impromtu saja, jadi cari jalan keluarnya ya pada saat mendadak itu, jadi tidak punya pandangan yang ajeg, luas
Host : Apa bahayanya jika nanti yang memimpin macam itu, yang tidak punya rancangan yang cukup ajeg bagi Indonesia? Frans Hendra Winarta : Salah pilih itu. Host : Kita bisa salah pilih ya... Melli Darsa : Kalau saya bisa bilang, resikonya adalah banyaknya juga, maaf ya, terjadi transaksi politik berkaitan dengan isu-isu kebijakan tersebut. Kalau dia sudah mengungumkan kan artinya dia memegang janji-janji dari sikapnya tersebut. Jadi , menurut saya ini penting karna kalau tidak tertulis, bisa terjadi negosiasi, oke sikap anda bagaimana jika terjadi seperti ini , dan itu yang malah jadinya rakyat tidak ada pegangan dia mau kemana. Kalau saya pikir itu salah satunya mengapa jadi penting tertulis itu. Host : Baik,. Survei ini juga mensurvei tentang latar belakang pendidikan hukum para calon legislatif ya? Boleh diceritakan Bu, bagaimana hasilnya? Dan boleh juga dijelaskan mengapa perlu juga meneliti latar belakang hukum ini? Melli Darsa : Ya, sebenarnya, itu bukan metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Tapi kita memang ada kebetulan sekarang karena data akan dapat lebih mudah tersedia. Itu salah satu indikator, sebenarnya ada gak sih hubungan antara parpol yang punya latar belakang pendidikan hukum dengan kualitasnya. Yternyata tidak cukup ada kaitannya, tapi minimal kita bisa lihat bahwa sebenarnya kalau caleg itu kan bakal jadi anggota dewan, dia sehari-hari akan bikin peraturan . Ya, kalo misalnya orang yang berlatar belakang hukum itu sudah sewajar dan sepantasnya dapat diharapkan melakukan itu dan dia mengerti . Tapin kalau statistiknya lebih banyak yang tidak mengerti atau sedikit maka bisa dilihat kalau di komisi yang melakukan legislasi hanya mengandalkan orang yang itu-itu saja yang lalu kemudian, belum tentu kalau dewan yang tidak ada sifat yang menyatui berkaiotan dengan sikap itu akan menghasilkan suatu drafting yang baik untuk kepentingan hukum tersebut. Jadi intinya memang itu tidak terkait langsung tapi menarik ya. Sekitar 15% saja Host : 15% saja yang berlatar belakang hukum? Melli Darsa: Betul. Dan intinya yang paling tertinggi ada 20% Host : Dari Partai mana? Melli Darsa : Partai PDI-P. Dan setelah itu agak dekat sih, sekitar 19. Jadi sebenarnya gap nya tidak terlalu banyak karena dibawah itu juga langsung Demokrat ya, 19,8. Jadi sebenarnya selisihnya tidak terlalu banyak ya antara
pertam dan kedua. Dan, juga pada dasarnya dari partai-partai yang namanya memang belum ada lah. Mungkin bisa saya bacakan ya. Kalau PDIP 19,8%. PP, Nasdem, Gerindra, Hanura , mereka tidak terlalu berbeda lah 16,8%-18,3%. Sementara itu ada 3 Parpolyang berada jauh dibawahnya, PAN ,14,4 PBB, 12,8, PKPI 9,8% dan yang terkecil ada PKS 6,9% dan PKB 6,4%. Host : Oke baik, berarti PDIP yang punya paling banyak orang-orang yang berlatar belakang hukum. Nah, kami memberi kesempatan Anda, Hadirin, temanteman wartawan bisa melihat rilisnya tentang hasilo survey ini. Dan kalau ingin bertanya silahkan. Dan sementara itu bagi Anda yang menyimak kami dari radio , ada 50 radio yang menyimak siaran kita kali ini. Silahkan kalau Anda ingin menelpon , menanyakan tentang hasil survei dan berdiskusi tentang hasil survei ini . Anda boleh telepon ke .........atau sms ke.... Pak Frans dan Bu Melli, ada yuang bertanya dari Jakarta, dia bertanya apakah program hukum bisa memberikan pencerahan tentang anti korupsi, ini kan moral hazard, katanya. Apakah itu berpengaruh misalnya kalau partai yang punya program hukum yang kuat, apakah kita bisa ada harapan kalau dia gak korup-korup banget lah..Kalau bersih banget kan agak mimpi juga kita. Pak Frans? Frans Hendra Winarta : Masalahanya kan program bisa saja bagus ya..Indah seperti aslinya, tapi kalau tidak dilaksanakan kan percuma juga. Tapi paling tidak, kita bisa tagih kan? Apa yang dijanjikan dan apa yang dilaksanakan.. Nah, apa yang terjadi selama ini kan dijanjikan tapi tidak dilaksanakan.. Jadi paling tidak dengan adanya program itu kita bisa tagih, apalagi dengan adanya tertulis kan jadi jelas itu arahnya ke mana, dan kita bisa tagih terus menerus Host : Bu Melli, apakah setiap partai semestinya mencantumkan dengan terbuka program-program mereka, misalnya bidang hukum ini? Melli Darsa : Iya, saya setuju adalah berkaitan dengan sikap korupsi itu kita harus terbuka dan pada saat anggota merekla sendiri punya masalah, apakah nantinya benturan keinginan yang lebih bermain pada saat itu. Jadi memang tidak menjanjikan jika pada saat orang yang bermasalah dengan hukum itu ada dua kemungkinan, dia buta hukum/ bego hukum atau memang moralnya bejad, kan? Kita berharap bukan orang-orang itu yang menjadi anggota dewan kan tentunya. Tapi intinya adalah kita berharap dengan adanya program hukum , lebih ada rambu-rambu untuk menjaga, dan lebih ada akuntabilitas. Kalau tidak ada itu kan mereka juga bisa mengatakan “saya tidak pernah berjanji”. Tapi ada juga beberapa partai yang mengatakan sangat berani ya mencitrakan dirinya seolah-olah mereka sangat anti korupsi ya. Kita bisa liat nanti pada saat ada
masalah, kitya bisa menagih pada janji mereke, kok ini bisa beda sekali kalau saat memilih. Host : Dari partai yang sekarang mencitrakan diri ini anti korupsi, mereka punya program hukum ga? Atau jangan-jangan malah engga punya? Melli Darsa: Punya..punya.. Host :Punya ya? Ada ya? Melli Darsa: Iya, jadi memang terlihat bahwa pihak-pihak yang punya kepedulian soal masalah korupsi juga pihak-pihak yang punya program hukum cukup matang. Tapi juga sekali lagi, benar nih kata Pak Frans. Bisa saja dia indah, tapi dibuatnya oleh elit di Parpol tersebutr yang mana ilmunya ketinggian dibanding anggota pada umumnya. Host : Jadi ketinggian ya ilmunya? Melli Darsa: Gak sosialisasi. Host : Bisa jadi begitu. Pak Frans tambahan? Frans Hendra Winarta : Kan datanya kan antara 14-20%, terdiri dari caleg yang berlatar belakang hukum. Apalagi sebagian besar itu pengacara. Tapi ini semacam warning juga disini. Yang melakukan korupsi judicial kan juga pengacara. Host : Hahaha.. Frans Hendra Winarta : Jadi gak ada jaminan bahwa dia pengacara , maka pasti bersih ke depan partainya. Belum tentu ya! Kita ingin bukti, rakyat itu butuh bukti bukan janji. Itu pepatah lama ya. Host : Hahaha.. Frans Hendra Winarta : Pemilu tahun 50an itu waktu saya masih kecil , pemimpin selalu bilang rakyat itu minta bukti bukan janji. Kata-kata itu yang saya pegang sekarang. Dan saya kira masih berlaku kata-kata itu. Host : Baik, terimakasih Pak Frans. Teman-teman wartawan ada yang ingin bertanya disini? Baik, silahkan . E tapi, boleh setelah pesan berikut ini ya. Baik, ada 2 yang inginbertanya ya. Dan hadirin, yang lain juga boleh bertanya tentang hasil survei ini. Dan, bagi hadirin yang ingin mendengar kami lewat radio bolehg juga kirim sms ke .....atau telepon ke .........Kami segera kembali.
Host : Dialohg hukum KHN edisi khusus. Masih membahas tentrang survei yang dilakukan oleh KHN dan juga ILUNI FHUI serta hukumonline tentang bagaimana program-program bidang hukum partai politik yang iku pemilu tahun ini. Ada penanya dari Bandung, Pak Syaiful yang sudah bersama kita, sebelum kita menuju ke teman-teman yang baru hadir di raung perpustakaan KHN. Silahkan Pak Syaiful.. AU1: Iya, terimakasih selamat siang! Halo? Iya, ini wacana yang kami tungutunggu ya. Ini adalah pergerakan politik Indonesia akan menuju ke sempurnaan, sebab apa? Saya menuntut mencari di website juga media elektronik bahwa integritas capres atau caleg itu harusnya berwujud dengan kontrak politik yang mengikat secara hukum. Jadi kita tidak membeli kucing dalam karung lagi. Kita tidak dijebloskan lagi kepada dunia gambilng, dunia spekulatif yang mengarahkan kita menjadi orang-orang yang hipokrit. Jadi kalau bersedia memimpin rakyat apa jaminannya? Kita juga membeli barang , makanan dan obat-obatan juga ada sertifikat halalnya. Demikian juga ini. Host: Ini ada sertifikat bagi para caleg ya? AU1: Iya betul, sebab apa? Mereka mengelola uang rakyat itu begitu besar. Mereka sudah di DPR itu menyusun anggrana tanpa bisa kita ungkit-ungkit. Seenaknya saja. Coba kita lihat anggaran di DPR itu . Karena apa, karena kita membiarkannya begitu, karena kita tidak menjaring mereka dengan kontrak politik yang mengikat secara hukum. Host : Baik, jadi Anda ingin ada kontrak politik yang mengikat ya dari para caleg ini.. Baik, sebelum dikomentari oleh Pak Frans dan Bu Melli, teman-teman yang hadir disini, silahkan. Silahkan Pak, sebut nama . AU2: Saya Herman Setiawan, kebenaran dari sama dengan Bu Melli, tapi kedudukannya di Wakil Sekretariat Jenderal ILUNI FHUI, dan kita ada lembaga pengkajian ILUNI FKUI. Barangkali Pak Frans, saya ada sedikit masukkan apakah KHN bisa membentuik suatu wadah atau konsep program setiap caleg atau legislatif yang akan duduk di dewan, dibuat suatu peratutran kalau mereka harus memahami itu kaedah hukum. Karena komisi hukum ada di RI yaitu KHN ini. Artinya dibuatlah satu masukkan di pemerintah agar terbentuk konsep itu. Karena tadi sudah disampaikan, tumpang tindihnya mereka-mereka di legislatif sehingga norma hukum tidak berlaku apa yang diharapkan di masyarakat.Yang membuat peraturan perundang-undangan dari seluruh warga yang akan ikut menikmati setelah dia memilih, nah tiba-tiba dia tidak memahami tentang hukum. Nah ini persoalannya. Nah, memang diatur juga setiap peraturan yang dibuat oleh mereka yang di legislatif itu tidak sesuai dengan teori Ancherson. Jadi
setiap produk yang dibuat oleh partai politik yang hasilnya legislatif itu menghasilkan peraturan perundangan yang benturan di masyarakat. Artinya teori Ancherson tidak terpenuhi unsur dan syaratnya, yang pertama. Yang kedua, barangkali kita melihat apakah KHN ini bisa memberi masukan kepada MK yang terkait dengan amandemen UUD 45. Karena amandemen UUD 45 1,2,3,4, menghasilkan peraturan perundangan yang benturan juga bertentangan dengan teori hukum yang pernah kita pelajari, artinya terori Ancherson. Tidak pure? Kenapa? Karena saya katakan bahwa hukum di negara kita itu mengatur entah anglosaxon entah acontinental gak persoalan, tapi yag dihasilakn partai politik dalam membuat peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan UUD 45. Apakah mungkin KHN membuat agar MK jangan mengurus legislatif yang bermasalah, tapi lihatlah amandemen 1, 2,3,4 diuji materinya, benar ata tidak? Host : Baik. AU2: Kalau benar, katakan benar. Kalau tidak benar katakan tidak benar, kita kembali ke UUD 45 yang pure. Saya rasa itu, ya. Host : Terimakasih Pak Harman ya. Eee , berikutnya tadi, mbak yang dibelakang, silakan . AU3: Selamat Siang, saya Ezra dari beritasatu. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Frans atau Ibu Melli . Pertanyaan saya sebenarnya, eee saya mengapresiasi survei ini, tapi saya lihat survei ini hanya untuk jangka pendek kepada pemilih, jadi mereka bisa memilih parpol yang serius dalam program hukum. Tapi sebenarnya saya berharap baik dari KHN atau dari ILUNI FHUI bisa lebih proaktif , Pak. Masalahnya begini, kala soal parpol tidak kooperatif memberikan data, dari berbagai lembaga itu sudah cerita lama. Apalagi parpol besar begitu. Tapi yang baiknya ketika KHN atau ILUNI itu proaktif memberikan rekomendasi siu-isu apa yang krusial dan mendesak . Dan itu nanti akan diberikan ke parpol, mereka sosialisasikan ke caleg-caleg nya. Itu juga pernah dilakukan Pak Busyro Muqodas sewaktu Wakil KPK. Eee menjabat ketua KPK ya. Jadi kan ada 9 parpol di parlemen. Jadi Pak Busyro itu setiap minggu safari, Pak, sosialisasi bahwa masalahnya bukan karena mereka gak mau tapi anggota legislatif itu kurang pendidikan hukum. Jangankan hukum, pendidikan politik saja yang mereka politikus, kurang. Kira-kira apakah ada rekomendasi KHN atau ILUNI FHUI, selain melakukan survey ini untuk jangka panjang demi kulaitas caleg kita? Host : Terimakasih Mbak Ezra. Nah, siapa yang mau duluan ? Pak Frans dulu ya... Frans Hendra Winarta : Baik, mudah-mudahan saya mengerti pertanyannya ya. Kesatu mengenai kontrak politik. Saya pribadi gak percaya itu karena sudah
banyak kontrak politik itu, hasilnya apa? Saling tuding kan? Saling jegal, saling tuduh menuduh. Boleh dikatakan sekarang terjadi suatu malapetakla ya. Mereka saling buka membuka. Jadi rakyat gak tahu apa-apa jadi tahu. Oh, yang dinamakan korupsi berjamaah itu. Host : Tapi kan bagus kalo saling buka membuka itu. Kita senang, apalagi kalau bukain rahasia kan jadi ketahuan ya, haha.. Frans Hendra Winarta : Mungkin untuk penegakkan hukum, baik. Tapi untuk pengaturan politikl masyarakat, kasian saya. Karna kita tahu kalau pemimpinnya begini semua ya. Gak ada yang beda sebetulnya, sama-sama saja begitu. Kalau ada permintaan kalau Ketua Partai yang berkuasa ini supaya menahan diri gitu lho, kan buruk sekali . jadi kontrak politik ityu ya, saya probadi lho ya, bukan KHN, gak begitu percaya lho. Menurut hemat saya, masalahnya bukan disitu. Menurut saya, masalahnya budaya hukum, parlemen dan anggota parlemen terutama. Nah, lari ke pertanyaan terakhir mengenai KHN. Kita kan pernah mengadakan research atau program yang diberi judul kurang lebih 10 tahun yang lalu itu. Mungkin Saihu masih ingat, dan beberapa aktivis di KHN ini, kita punya survei yang berjudul begini, semacam upaya meningkatkan kemampuan legislasi parlemen itu kurang lebih. Waduh, itu suara yang protes, Pak. Kita bisa kaget juga itu banyak yang marah sekali. Sehingga judulnya saja mesti diubah, Pak. Nah, itu contoh bagaimana KHN? Nah, sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan yang terakhir ya. Dari waktu ke waktu kan kita sudah memberikan ini yang perlu dio amandemen, ini yang perlu dicabut. Dan surveinya sudah diberikan juga, disebarkan juga ke DPR dan ke kabinet. Tapi itu, maaf ya, tidak diperhatikan. Ada kemungkinan juga kan tidak dibaca. Kalau orang bilang, disimpan, bookshelv gitu. Tapi ini juga bukan nasib kami saja, Bappenas pun mengalami nasib yang sama. Ada program pembangunan semesta jangka panjang, jangka menengah itu syukur-syukur bisa diikuti. Jadi kembali lagi ya, KHN bisa saja memberikan ususl , seperti yang tadi diutarakan. Namun, sejauh mana kita ini bisa mempengaruhi itu. Kan, sekarang sudah marak politik uang, KHN mah gak punya uang. Gedung saja masih pinjam. Dibilang sama wartawan, ini gedungnya bau apek ya. Ya kan? Orangnya tidak aktif dan macam-macam tudingan. Karna kita kan sudah memberikan masukan, tapi budaya kita terhadap suatu research itu kan belum tinggi. Hasil research itu dianggap sebagai omong kosong saja Pak. Itu terjadi di birokrasi dan pemegang kekuasaan juga. Apa yang terjadi di borokrasi. Apa yang ada di research itu gak terlihat Pak.
AU2: Jadi Pak Frans, kalau boleh ditanya, apa hubungan KHN dengan Komisi III DPR itu bagaimana? Frans Hendra Winarta : Ada kerjasama, terutama DPD terakhir ini, Pak Ginanjar juga . Cuma kembali lagi lah, kita ini kan bangsa yang tergantung dengan MOU, segalanya. Semuanya dibikin MOU kan beberapa terakhir ini . Kan kemarin ini, Kementrian Kesehatan dan KPK, tapi follow up nya bagaimana? Action nya itu lho! Kita ini gemar sekali bikin MOU, tapi apa implementasinya gitu lho? Yang penting kan hasilnya, result oriented. Itu yang saya prihatin , Pak. Host : Baik, yang ketiga, Pak? Bisakah KHN itu mengeluarkan rekomendasi tentang isu-isu yang mendesak untuk para caleg ini? Frans Hendra Winarta : Seingat saya, selama 14 tahun KHN berdiri. Sebenarnya saya juga sudah bosan ya 14 tahun disini terus. Hahaha Host : Hahaha Frans Hendra Winarta : Rifqy, kita ada berapa sekarang? Terakhir kan saya ingat, ada 250 rekomendasi kita kepada pemerintah dan DPR. Tapi apa ada yang didengar atau tidak, tidak tahulah. Tidak perlu pengakuan, tapi kita paling tidak sudah melakukan ini semua. Rif, hari ini ada berapa rekomendasi , Rif? Mohamad Saihu : 64 topik , Pak. Rekomendasinya banyak.. Host : Topiknya aja sudah ada 64. Isinya banyak ya .. Frans Hendra Winarta : Kembalikan, kita kan bicara soal budaya hukum, kan? Samapai dimana rekomendasi ini mau diajukan? Apakah semua parpol ini memperhatikan hukum atau tidak sih? Kalau dilihat kenma[pa mereka samapi terlibat korupsi? Ya, itu its speech for his self ya, kata orang Inggris ya. Jadi, dengan demikian kita sudah bisa lihat, bagaimana budaya hukumnya. Kk orang yang bikin hukum kok malah korupsi, malah melanggar hukum. Itu saja, saya kira sederhana. Rakyat bisa mencerna lah ya pembicaraan kita hari ini. Jangan mereka dibikin pusing, kita saling tuduh korupsi. Waduh, buat saya itu suatu bencana politik atau tsunami politik lah ya. Host : Baik, terimakasih . Ibu Melli, ada beberapa pertanyaan yang mungkin tepatnya untuk anda, ini tentang hasil survei. Diantaranya yang menanyakan bocorannya dong, partai apa yang tidak punya visi dan program hukum dari Pak Rocky di Kemayoran. Lalu partai pilihan saya PDI-Perjuangan, apakah punya program hukum yang jelas? Jadi penasaran saya dengan siaran ini dengan Pak Hari di Manado.
Lalu, eee Welas di Riau, Caleg nya sedikit yang berlatar belakang hukum, mestinya ada pembekalan supaya taat hukum dan menjunjung keadilan. Bu Melli saya minta tanggapan Anda tapi setelah pesan-pesan berikut. Saudara, kami segera kembali bersama Anda. Host : Anda masih bersama kami dalam diskusi hukum kerjasama KBR 68H dengan KHN, yang kali ini adalah edisi spesial untuk membahas survei yang dilakukan KHN dengan ILUNI dan hukumonline. Bu Melli, tadi ada beberapa sms yang menanyakan tentang survei. Boleh, Bu, gambarannya. Melli Darsa : Mungkin saya bisa sampaikan juga, bahwa nanti berkaitan dengan matriks daripada temuan-temuan dan ringkasan dari penelitiannya itu dapat diakses di website dari KHN, Hukumonline, dan ILUNI FHUI. Host : Jadi semua bisa lihat ya. Melli Darsa : Bisa lihat , dan saya rasa itu cukup membantu kita untuk tahu bagaimana dari masing-masing sikap parpol berkaitan dengan itu. Tentang PDI-P itu yang termasuk ke dalam, kita itu kan sempat membagi terus terang ya, bagaimana parpol-parpol ini dari segi keseriusannya dan kita anggap lebih biasa. Jadi ada beberapa partai yang kita lihat, mereka iotu jauh lebnih serius dari partai-partai lain, at least dalam menanggapai survei iini dan dari kualitas dokumentasi dokumen, dan wawancaranya yaitu Nasdem, PKB, Partai Golkar, Gerindra dan PBB. Semerntara yang partai-partai lainnya kita kategorikan bisa termasuk PDIP. Namun demikian, kalau kita nanti lihat darei matriksnya kalau saya lihat cukup indikatif dan memberikan arahan bagaimana sikap mereka berkaitan dengan program hukum itu sendiri. Jadi PDIP walau kita kategorikan bisa, bagi orang-orang yang menjagokan PDIP mungkin cukup berbahagia, bahwa ada yang cukup pemikiran dilakukan partai ini berkaitan dengan hukum. Host : Saya penasaran dengan yang dikatakan Pak Frans bahwa tadi ada yang di survei kalau baru akan bertindak kalau kejadian atau kalau ada masalah baru deh dipikirkan jalankeluarnya. Itu partai apa pak? Kok bisa sampai seperti itu. Frans Hendra Winarta : Jadi ini seperti yang Ibu Melli bilang, bisa terjadi tawar menawar kalau hanya lisan saja. Tapi dari wawancara ini kan kita tiga, dokumen, program tertulis, dan wawancara secara personal dengan pimpinan partai atau dengan bagian hukumnya yang kita dekati. Walau ada juga yang gak punya bagian hukumnya . Host : Ada bu Melli , datanya, partai yang tidak punya bagian khusus hukum? Nanti boleh ya dibocorkan.
Frans Hendra Winarta : Kalau tidak salah, itu nanti ada di matriks. Host : Ada ya. Frans Hendra Winarta : Dan tentunya kan wawancara ini akan memberikan kesan yang tentunya mereka ini tidak mendeklarasikan seperti itu. Jadi kesannya kalau kita bertanya ‘bagaimana Pak, kalau tidak ada yang tertulis itu mengahadapi masalah ini, penegakkan huku,m ,korupsi, lingkugan hidup, dll’. Jawabannya itu seperti impromtu tadi, ada masalah baru dicarikan solusi, jadi tidak ada suatu guideline, arahnya kemana politik hukum itu. Tidak ada itu, jadi impromtu saja. Nah, disinilah yang terjadi tawar menawar sehingga tidak ada konsistensi program, pelaksana program. Dan tentunya tidak ada arah yang jelas politik hukum itu mau dibawa kemana. Ini kan tidak profesional kalau bejkerja demikian. Harusnya kan sebagai negara hukum kita itu diperintah atau katakanlah DPR nya itu mempunyai suatu program yang jelas, mau kemana arahgnya. Host : Baik. Bu Melli, tadio ada pertanyaan dari Riau, yang mengatakan caleg itu sedikit yang berlatar belakang hukum, mestinya tiap partai itu ada pembekalan soal hukum supaya taat hukum dan menjunjung keadilan. Apakah memang perlu tiap partai juga begitu? Melli Darsa : Saya rasa mengenai bagaimana mengkaderisasi anggotanya adalah bagian dari mereka. Dan saya rasa hukum itu kan lebih dari sekedar mengerti pengetahuan ya, tapi lebih juga ada moral value dibel;akangnya. Jadi sebenarnya hukum itu sendiri kan membidangi banyak bidang, jadi bukan seperti orang itu ikut advokat tapi tentang sikap-sikap kenegaraan yang dia pegang itu seperti apa, bagaimana nilai-nilai integritasnya ya. Saya rasa lebih seperti itu. Tadi kan juga ada pertanyaan ya siapa sih yang tidak punya visi sama sekali. Jadi yang tidak menyampaikan adalah Hanura. Host : Sama sekali tidak menyampaikan? Melli Darsa : Iya, betul. Jadi itu benar-benar yang tidak responsif sama sekali. Host : Tapi bukan tidak punya ya? Mereka hanya tidak respon gitu ya? Atau nanti ada yang jawab dari Hanura, ‘punya kok, tapi belom dikasih aja’ Hahaha Melli Darsa : Yang tidak punya Ketua Bidang Hukum itu adalah PKPI dan PKS. Host : Tidak ada ya..Tidak ada sama sekali? Ya, baik, yang lainnya ada yang inginbertanya disini? Kalau tidak, saya ingin bacakan pesan singkat lagi. Ada
pesan dari Bilal di Jawa Tengah, mereka punya persektif hukum lingkungan tidak Bu? Lalu di Jambi, Juli, pastikan program hukum parpol tidak diisi oleh orangorang yang ingin melemahkan KPK. Jalal di Depok, Haduh, ini bagaimana nanti mereka bikin UU ya. Baik, itu saja Bu. Melli Darsa : Jadi dari tadi dari kategori yang saya sampaikan tadi, akan terlihat nanti matriksnya jika diakses. Akan terlihat bagaimana sikap dari parpol berkaitan denganlingkungan hidup, berkaitan dengan sumberdaya alam. Jadi mungkin baca di matriksnya. Host : Ya, jadi silahkan buka website KHN, ILUNI FHUI, Hukumonline. Disana bisa dilihat program-program partai politik berkaitanh dengan hukum. Melli Darsa : Termasuk dengan lingkungan hidup. Bahkan dari mereka juga banyak yang progresif berkaitan dengan hal-hal yang di desa. Bahkan yang berkaitan dengan konsumen. Itu juga menunjukan kepiawaian dari partai itu sendiri ya. Dari intelektualitasnya, melihat isu yang tidak itu-itu saja, jadi tidak hanya soal korupsi dan peradilan. Kan kalau orang sudah menceritakan hal-hal khusus, itu dia artinya lebih dalam ya. Host : Baik, bu Melli, Pak Frans, terimakasih banyak. Juga teman-teman media yang suidah hadir di konferensi pers ini. Dan saudara, teriomakasih sudah berganbung bersama kami dengan mengirimkan pesan atau bertelepon. Demikian edisi khusus dialog hukum kerjasama KBR68H dan KHN. Jangan lupa Anda yang ingin memilih membuka website KHN, ILUNI FHUI, dan hukumonline iuntuk tahu lebih jauh soal program hukum yang ditawarkan pemilu. Saya Vivie Zakie pamit, sampai jumpa dilain kesempatan, salam.
