Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
TRANSFORMASI EKONOMI DARI SEKTOR PERTAMBANGAN KE NON PERTAMBANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Banjarbaru, 11 April 2016 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
1
PEREKONOMIAN KALIMATAN SELATAN •
Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu dari sekitar 4,85 persen menjadi 3,84 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai sekitar 4,84 persen pada tahun 2015.
•
Selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi perekonomian dengan kontribusi mencapai rata-rata sebesar 28 persen per tahun kemudian diikuiti oleh sektor pertanian yang rata-rata mencapai sekitar 14,9 persen per tahun dan oleh sektor industri pengolahan rata-rata sebesar 13,2 persen per tahun.
•
Melambatnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan antara lain sebagai akibat dampak dari melambatnya perumbuhan ekonomi dunia khususnya Tiongkok serta menurunnya beberapa harga komoditi di pasar internasional termasuk harga komoditi mineral dan batubara yang secara langsung menyebabkan laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian minus. .
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2013
2014
2015
Kategori
Uraian
(1)
(2)
A
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
3.29
4.47
2.38
B
Pertambangan dan Penggalian
4.04
2.25
-0.71
C
Industri Pengolahan
3.67
3.59
3.5
D
Pengadaan Listrik, Gas
5.39
16.77
24.44
E
Pengadaan Air
2.71
9.11
5.73
F
Konstruksi
5.89
6.39
6.26
G
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8.25
8.20
7.91
H
Transportasi dan Pergudangan
7.27
6.41
7.21
I
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
7.59
6.55
6.28
J
Informasi dan Komunikasi
6.98
9.78
8.39
K
Jasa Keuangan
14.11
6.63
4.77
L
Real Estate
7.01
5.74
5.56
Jasa Perusahaan
7.81
7.03
6.72
O
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
5.81
5.44
8.76
P
Jasa Pendidikan
7.93
8.29
9.44
Q
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
9.15
6.37
7.45
Jasa lainnya
2.91
8.94
6.15
5,33
4,85
3,84
M,N
R,S,T,U
PDRB
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3
Kontribusi Sektoral PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Kategori A B
C D E F G H I J K L M,N O P Q R,S,T,U
Uraian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Pengadaan Listrik, Gas Pengadaan Air Konstruksi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Transportasi dan Pergudangan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Informasi dan Komunikasi
2010
2011
2012
2013
2014
2015
16.1
15.1
14.8
14.5
14.3
27.8
30.8
29.8
28.9
27.0
13.7 0.1 0.4 7.1
13.1 0.1 0.4 6.8
13.1 0.1 0.4 6.8
12.9 0.1 0.3 6.9
13.1 0.1 0.4 7.3
7.5
7.4
7.8
8.0
8.6
14,85 23,25 13,39 0,09 0,39 7,73
8,94 5.3
5.2
5.4
5.6
5.8
1.7
1.7
1.7
1.8
1.8
3.1
3.1
3.1
3.0
3.1
Jasa Keuangan Real Estate Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
2.8 2.1 0.5
2.7 2.0 0.5
3.0 2.1 0.5
3.3 2.1 0.6
3.3 2.1 0.6
5.1
5.0
5.3
5.6
6.0
Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa lainnya
4.0
3.7
3.8
3.9
4.0
1.5
1.5
1.5
1.6
1.6
1.1
1.0
1.0
1.0
1.0
1,84 1,14
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
6,22
1,90 3,27 3,44 2,20 0,62
6,28 4,45
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4
Data Ekspor Provinsi Kalimantan Selatan Berdasar Pelabuhan
Keterangan: Ekspor Batubara Termasuk ke dalam Kelompok Bahan Bakar Mineral
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5
Data Impor Provinsi Kalimantan Selatan Berdasar Pelabuhan
Keterangan: Impor Batubara Termasuk ke dalam Kelompok Bahan Bakar Mineral
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
6
TRANSPORMASI EKONOMI (1) Potensi Sumber Daya Alam (Mineral dan Batubara) Provinsi Kalimantan Selatan • Potensi tambang di Provinsi Kalimantan Selatan dikelompokkan dalam 3 kelompok yaitu: a. Kelompok tambang golongan A antara lain terdiri atas batubara dengan potensi cadangan terbesar kedua di Indonesia setelah Kalimantan Timur, minyak bumi dengan potensi cadangan sebesar 101.974.400 m³, dan bijih nikel dengan potensi cadangan sebesar 42.242.000 ton. b. Kelompok tambang golongan B antara lain terdiri atas bijih besi dengan potensi cadangan sebesar 194.817.800 ton dan bijih emas dengan potensi cadangan sebesar 23.227.517 ton. c. Kelompok tambang golongan C antara lain terdiri atas batu gamping dengan potensi cadangan sebesar 10.291.116.760 ton, marmer dengan potensi cadangan sebesar 1.236.097.000 m³, dan kaolin dengan potensi cadangan sebesar 194.187.800 ton. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
7
Rekap Izin Usaha Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Selatan Komoditas Batubara No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabupaten Kotabaru Tanah Bumbu Tanah Laut Banjar Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Balangan Tabalong Banjarbaru Barito Kuala TOTAL
Eksplorasi Perizinan Habis Berlaku 34 20 13 36 45 2 1 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 24 1 4 0 0 0 0 95
100
Operasi Produksi Total Perizinan Habis Berlaku 7 49 110 70 177 296 4 76 127 4 28 47 0 25 25 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 27 1 15 21 0 0 0 0 0 0 86
374
655
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8
Rekap Izin Usaha Pertambangan Mineral Provinsi Kalimantan Selatan Komoditas Mineral No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kabupaten
Kotabaru Tanah Bumbu Tanah Laut Banjar Tapin Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Balangan Tabalong Banjarbaru Barito Kuala TOTAL
Eksplorasi
Operasi Produksi
Perizinan
Perizinan
Total
Habis 4 1 20 4 0 1 0 0 0 4 0 0
Berlaku 1 1 4 7 0 0 0 0 3 0 0 0
Habis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berlaku 11 8 23 9 2 0 0 0 2 0 0 0
16 10 48 20 2 1 0 0 5 4 0 0
34
16
1
55
106
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
9
Rekap KK dan PKP2B Provinsi Kalimantan Selatan KK -
PKP2B
SMELTER
12 Perusahaan a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
1 smelter beroperasi
PT Adaro Indonesia PT Antang Gunung Meratus PT Arutmin PT Bahari Cakrawala Sebuku PT Bangun Benua Persada PT Baramarta PT Borneo Indobara PT Jorong Barutama Greston PT Kadya Caraka Mulia PT Sumber Kurnia Buana PT Tanjung Alam Jaya PT Wahana Baratama Mining
a. PT Sebuku Iron Lateritic Ores
2 smelter tidak beroperasi a. PT Meratus Jaya Iron & Steel b. PT Delta Prima Steel
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
10
Harga Mineral dan Batubara Harga Rata-Rata Produk Mineral (USD/Metrik Ton)
Harga Rata-Rata Batubara (USD/Metrik Ton)
30.000,00
140,00
25.000,00
120,00
20.000,00
16.979,89
15.000,00
118,49
100,00
96,36 84,56
80,00
10.000,00
13.724,34
5.000,00
5.944,90 1.786,23
-
2010
2011
2012
2013
2014
2015
70,13
60,00
60,08
40,00 20,00 0,00
Tin
Nikel
Alumunium
Sumber: Indexmundi, 2015 (diolah dari LME spot price)
Copper
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Sumber: Australia Coal Price Index, 2015
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
11
TRANSPORMASI EKONOMI (2) SUMBERDAYA ALAM HAYATI Kehutanan dengan luas hutan sekitar 1,6 juta dan yang dapat dimanfaatkan 900.000 ha Perkebunan sawit dan karet sawit sekitar 372.000 ha dan karet sekitar 186.000 ha sedangkan lahan yang dicadangkan utuk perkebunan sekitar 955.000 ha Pertanian Bahan Pangan padi sawah, padi ladang dan jagung (memberikan kontribusi yang cukup besar bagi PDRB Kalsel. Pemanfaatan Kawasan Rawa atau Gambut ,Propinsi Kalimantan Selatan memiliki rawa seluas sekitar 800.000 ha, yang terdiri dari rawa monoton 500.000 ha, rawa pasang surut 200.000 ha dan rawa tadah hujan 100.000 ha, dimana ini menunjukkan bahwa sejumlah 300.000 ha rawa pasang surut dan tadah hujan yang berpotensi dikembangkan sebagai lahan pertanian. Dengan potensi sumber daya alam minerba dan hayati yang sangat besar Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang merupakan modal dasar sebagai sumber lumbung energi dan sumber pertumbuhan industri berbasis mineral dan kelapa sawit. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
12
TRANSPORMASI EKONOMI (3) Untuk merubah transpormasi ekonomi beberapa hal yang perlu diperhatikan : Trend kondisi ekonomi global kedepan Daya saing : comparative advantage, competitive advantage, dll Potensi sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya manusia. Transpormasi ekonomi dapat dilakukan melalui perubahan strategi dari tambang menjadi non tambang (Industri) Upaya peningkatan sektor non tambang dapat dialkukan melalui peningkatan nilai tambah dengan cara hilirisasi industri baik untuk sektor minerba maupun sektor non minerba.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
13
CONTOH HILIRISASI PERTAMBANGAN BATUBARA
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
14
Industri Berbasis Bahan Baku Batubara Low Rank Coal Harga Batubara Acuan Maret 2016 51,62 USD
Batubara
PLTU
Listrik
Langsung CWM
Medium/High Rank Coal
Tekstil
Industri
Semen Konversi
Pencairan Gasifikasi
Low Rank Coal
Semi-Coke
Upgrading
Kualitas Tinggi
BBM Gas Sintetis
Industri Petrokimia
Clean Coal Technology
CBM
Permasalahan: • Deregulasi belum kondusif. • Harga keekonomian. • Teknologi belum proven. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
15
Gasifikasi Batubara untuk Urea 1.
Tahap FS, antara lain dilakukan oleh: - PT. PIM dengan Incitec Pivot Limited, Australia (2008) - PT. PUSRI antara lain dengan Humphrey & Glasgow (1983), Texaco (1990), Japan Consulting Institute (1995), LPPM ITB (2006), Ishikawajima Harima-Heavy Industries (2007), LAPI-ITB (2008) dan PTBA (2011).
2.
Pada tahun 2006, tekMIRA, PT. Pupuk Kujang, PT. PUSRI dan Ishikawajima-Harima Heavy Industry/IHI-Jepang telah membuat FS intergrasi gasifikasi batubara teknologi TIGAR (Twin IHI Gasifier) dengan pabrik pupuk. Pada tahun 2015 teah dioperasikan pilot plant kapasitas 50 ton batubara/hari di PT Pupuk Kujang Cikampek.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
16
Gasifikasi Batubara untuk Ethanol 19 Juli 2012, PT Pertamina menandatangani Joint Statement of Cooperation dengan Celanese Co., USA untuk membangun pabrik ethanol dari batubara di Indonesia. Investasi pembangunan pabrik berkapasitas produksi ± 1,3 miliar liter ethanol/tahun dengan bahan baku batubara kalori rendah ± 4 juta ton per tahun mencapai US$ 2 miliar atau ± Rp.18,5 triliun. Ethanol yg akan diproduksi mempunyai kemurnian 99,99% (fuel grade). Pembangunan pabrik penghasil ethanol ini direncanakan awal tahun 2014 dan mulai produksi pada tahun 2016. Proyek tertunda karena Celanese Co.mengharapkan fasilitas dari Pemerintah Indonesia berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan bea masuk impor barang modal, persetujuan penggunaan ethanol berbasis hidrokarbon sebagai komponen pencampur BBM, perjanjian off take produk jangka panjang, dukungan untuk mendapatkan sumber pasokan bahan baku yang mencukupi untuk jangka panjang, dukungan penyiapan lokasi kilang (untuk tahap awal maupun pengembangan) dan dukungan infrastruktur. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
17
PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL (1) 1. Komoditas Besi
2. Komoditas Bauksit
Sumber: Kementerian Perindustrian, 2013 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 18
PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL (2) 3. Komoditas Tembaga
4. Komoditas Nikel
Sumber: Kementerian Perindustrian, 2013 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 19
CONTOH KIRA- KIRA NILAI TAMBAH DARI HILIRISASI MINERAL 1. Contoh komoditi bauksit. dari bahan mentah (raw material) menjadi produk jadi (final) bisa mendatangkan nilai tambah hingga 30 kali lipat. Nikel bisa menghasilkan nilai tambah 19 kali. Tembaga 11 kali. Dan timah bisa menghasilkan nilai tambah 12 kali. 2. menciptakan lapangan pekerjaan. 3. menarik investasi dari luar negeri: Foreign direct investment (FDI). 4. memberi kesempatan kepada Indonesia untuk berperan pada tataran pasar mineral global. Tak hanya itu, Indonesia juga bisa mengendalikan pasokan dan mempengaruhi harga. 5. memberi kesempatan untuk konsolidasi produksi yang tersebar, yakni dari penambangan (mining), peleburan (smelting), dan pemurnian (refining). 6. mencegah terjadinya penyelewengan terkait ekspor-impor produk mineral, seperti penyeludupan, transfer pricing, under reporting, dan lain-lain. 7. memberi peluang kepada Indonesia untuk menguban status dari negara pengekspor bahan baku menjadi negara industri. Tak hanya itu, situasi itu juga akan semakin meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
20
CONTOH HILIRISASI SEKTOR KELAPA SAWIT
APAKAH DI KALIMANTAN SELATAN SUDAH ADA HILIRISASI ?????? APAKAH SIAP DENGAN KEBUN ENERGI KARENA TEKNOLOGI TERKINI CPO SIAP MENJADI BAHAN BAKAR PESAWAT, DIESEL DAN BENSIN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
21
DUKUNGAN KEBIJAKAN KEMENKO PEREKONOMIAN Untuk Mempercepat proses hilirisasi industri
1. Dukungan Kebijakan INFRASTRUKTUR Pelabuhan InternationalTanjung dewa Batakan apakah masih ???? Perencanaan jalan kereta api pendukung SDA ? (sesuai kajian BPPT di jejaring infrastruktur SDA Kalimantan Selatan) Perencanaan Kawasan Ekonomi atau kawasan Industri : : sebagai sentral pengolahan atau hilirisasi produk SDA (Sebaiknya disekitar rencana pelabuhan International) ataukah masih mengikuti rencana Sesuai dengan kawasan prioritas?)Paket deregulasi VI Tentang KEK atau Peraturan Pemerintah no 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.
2. Mempercepat penyelesaian kebijakan easy doing business
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
22
2. PAKET- PAKET DEREGULASI DAPAT DIJADIKAN MASUKAN UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI No
Kementerian/Lembaga
1
Kementerian Keuangan
Selesai
Dibahas
4
1
Jumlah
Keterangan
4
-
Percepatan pengurusan tax allowance dan tax holiday Pembebasan PPN untuk alat transportasi Fasilitasi Pusat Logistik Berikat Pengurangan Pajak bunga deposito untuk DHE
1
- Insentif Pajak bagi industri padat karya
2
Kementerian LH dan Kehutanan
7
7
Penyederhanaan Perizinan Sektor Kehutanan (7 Permen)
3
Kementerian Agraria dan Tata Ruang
4
4
-
4
Kementerian ESDM
1
1
1
Penyederhanaan Izin Pertanahan untuk kegiatan penanaman modal (1 permen) Percepatan Proses sertifkasi tanah (2 Permen dan 1 Instruksi Menteri)
1. Pengaturan Harga Gas 2. Tata Cara Pemberian Izin di Bidang Pertambangan Minerba
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
23
2. PAKET- PAKET DEREGULASI DAPAT DIJADIKAN MASUKAN UNTUK MEMPERCEPAT HILIRISASI No
Kementerian/Lembaga
5
Kemenko Perekonomian
6
7
Otoritas Jasa Keuangan
Perdagangan
Selesai
Dibahas
Jumlah
Keterangan
2
2
- Perluasan KUR (1 Permen dan 1 Kepmen)
1
1
- Fasilitasi Kawasan Ekonomi Khusus (1 PP)
1
1
Relaksasi ketentuan persyaratan kegiatan usaha penitipan dan pengelolaan valua asing oleh Bank
1
1
Skema asuransi pertanian
1
1
Revitalisasi industri modal ventura
1
1
Pembentukan konsorsium pembiayaan industri berorientasi ekspor dan ekonomi kreatif serta UMKMK
1
1
Pemberdayaan Lembaga Ekspor Indonesia
1
1
Menghilangkan Rekomendasi Ekspor Mineral
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
24
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
25