TRANSAKSI BANK MELALUI INTERNET DALAM TINJAUAN HUKUMISLAM. Siti Ncncng Habibah. Nim: I

z 1:?'0 / fliG'/ Js

TRANSAKSI BANK MELALUI INTERNET DALAM TINJAUAN HUKUMISLAM

Siti Ncncng Habibah Nim: I 02046125273

J(ONSENTRASI PERBANI
TRANSAKSI BANK MELALUI INTERNET DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam

Oleh: Siti Neneng Habibah NIM. 102046125273

Di Bawah Bimbingan

Prof. Dr. !-!. Muham nad Amin Suma, SH, MA., MM NIP:150 210 422

Ah. Azh uddm Lathif M.A N :150318308

JURUSAN MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULT AS SY ARI' AH DAN HUKUM UIN SY ARIF !-!IDA YA TULLAH JAKARTA 1427 H/2006 M

PENGESAHAN PANITIA UJIAN Skripsi yang berjudul "TRANSAKSI BANK MELALUI INTERNET DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM" telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SyarifHidayatullah Jakarta, pada tanggal 28 Februari 2007. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam pada program stud i Muamalat

Jakarta, 28 Februari 2007 Mengesahkan Dekan, 7

·o. Dr. H._Muhammad Amin Suma SH MA. MM NIP: 150 210 422

PANITIA UJIAN

Ketua

Prof Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM NIP. 150210422

Sekretaris

Ah. Azharuddin LathifM.Ag NIP. I50308318

Pembimbing I

Prof Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM (. .. NIP. 150210422

Pembimbing II

Ah. Azharnddin LathifM.Ag NIP. 150 308 318

(..

Penguji I

Dr. Mujar Ibnu Syarit: M. Ag NIP. 150 275 509

(

Penguj i II

Asmawi, M.Ag NIP. 150 282 394

(..

(

)

. . .)

KATA PENGANTAR

, wl,...J..:i rhJl \ji3 \ l.J:!~\3 o..:i\_,lc lJ..o lfal l.J:!~I e:}.J LS~\ ~ \fa3 \..J...=.

0-o rhJ I yl.b '-:--L?- 3 I LS~ I ~ 1 J_y-u.J ~ 0.!-o j')U.., ~ \..:i Li)L...;3

o)l...a 3

~Lil, l.J:!ylb.11 l.J:!.lA>4-JI <1..,1~1 3 .U\ 3 hl\ -)I~\

Dalam masa studi Penulis pada Fakultas Syariah dan Hukum Konsentrasi Perbankan Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) "Syarif Hidayatullah" Jakarta serta dalam proses penyelesaian skripsi ini, Penulis menyadari bahwa tidak sedikit hambatan clan kesulitan yang Penulis hadapi baik yang bersifat teknik maupun terhadap hal-hal yang subtantif. Namun berkat bantuan moril clan materil

dari berbagai kalangan,

sejumlah hambatan dapat teratasi di akhir masa studi SI ini. Oleh karena itu Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka, masing-masing: I. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA., MM selaku Dekan Fakultas Syari' ah clan Hukum, dan juga kepada semua staf beliau 2.

!bu Eu is Amalia, M.Ag, clan Bapak Ah. Azharuddin Lathif M .. Ag selaku Ketua Program Studi clan Sekretaris Program Studi Muamalat .

3. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA., MM clan Bapak Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag yang telah memberikan waktunya kepada penulis untuk membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada Bapak Dr. Mujar Ibnu

Syarif dan bapak Asmawi, M.Ag selaku penguji penulis dalam sidang munaqasyah. Terima kasih. 3. Kedua orang tua Penulis yang senantiasa sabar dan tawakkal mengasuh dan mendidik penulis, demikian pula halnya kepada kakak dan adik penulis atas segala dukungan yang diberikan kepada Penulis khususnya dalam penyelesaian tesis ini. 4. Rekan-rekan Penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Syari'ah dan Hukum Khususnya rekan-rekan Perbankan Syari 'ah -8 Univeritas Islam Negeri "Syarif Hidayatullah" Jakarta yang telah menjadi teman diskusi yang baik dan sumber inspirasi penulisan skripsi ini. 5.

Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Harapan Penulis, semoga segala bakti dan keija semua pihak senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal di sisi-Nya.

Jakarta, 21 Mei 2007

Penulis

DAFTARISI

Hal KATA PEN GANT AR ................................................................................... . DAFTAR ISi .................................................................................................. u BAB I

PENDAHULUAN ......................................................................... 1

A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1 B. Pembahasan dan Perumusan Masalah ..................................... 9 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ................................................ 10

D. Metode Penelitian .................................................................... 11 E. Sisternatika Penulisan ............................................................... 13 BAB ll

TINJAUAN UMUM MENGENAI INTERNET BANKING.... 14

A. Pengertian Internet dan Internet Banking ................................ 14 B. Produk dan Jasa yang ditawarkan melalui Internet Banking ... 18 C. Transaksi ekonomi dan jenis-jenisnya dalarn bank ................. 20 BAB Ill

MEKANISME

TRANSAKSI

INTERNET

BANKING

DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM ..................................... 25

A. Dasar-dasar hukum Telematika dan Cybernologi tentang Internet Banking .................................... .................................. 25 B. Batasan transaksi melalui Internet menurut Peraturan Bank Indonesia................................................................................... 29 C. Aspek-aspek hukum Internet Banking...................................... 50

BAB IV

PENDEKATAN HUKUM ISLAM DALAM MENERIMA INTERNET BANKING DAN BATASAN-BA'fASANNYA ..... 52 A. Prinsip-prinsip transaksi dalam Islam ...................................... 52 B. Manfaat dan Madharat dari Internet Banking........................... 54

, C. Hukum transaksi Internet Banking........................................... 60 BAB V

PENUTUP ...................................................................................... 61 A. Kesimpulan .................................................... ........................... 61

B. Saran ......................................................................................... 62 DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 63

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses pernbangunan yang selarna ini terus rnenerus dilakukan rnerupakan salah satu konsekwensi dari eksistensi Indonesia sebagai negara berkernbang. Segala bentuk aktivitas pernbangunan diharapkan dapat berjalan dalarn koridor yang tepat. sehingga tujuan pembangunan yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan rnakmur, material dan spiritual dapat segera terwujud. Perlunya proses pernbangunan dilakukan secara berkelanjutan (.sustainable development) merupakan hal yang tidak dapat ditawar- tawar lagi mengingat besarnya risiko yang harus ditanggung pemerintah dan rnasyarakat apabila terjadi kemandegan dalam proses pembangunan, seperti: rendahnya angka perturnbuhan ekonomi, rneningkatnya angka krirninalitas, yang kesemuanya akan berrnuara pada hilangnya kepercayaan rnasyarakat terhadap pernerintah sebagaimana pernah terjadi beberapa tahun yang lalu pada saat Indonesia diterpa krisis rnoneter. Pentingnya proses pernbangunan be1jalan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dirnaksudkan agar hasil pembangunan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa. Pengalaman di beberapa negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan tanpa perencanaan yang akan mengakibatkan munculnya pemborosan anggaran negara baik akibat kualitas

2

pembangunan

yang tidak sesuai dengan harapan

maupun

adanya berbagai

penyelewengan anggaran negara oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab. Proses pembangunan hampir dipastikan akan membawa dampak yang meluas pada berbagai aspek kehidupan manusia. seperti dikemukakan Soerjono Soekanto bahwa pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek- aspek politik. ekonomi. demograti psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi. 1 Berkaitan dengan pembangunan di bidang teknologi, dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena barn yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi informasi melalui Internet (Interconnection Network). Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi dengan manusia lain, baik secara individu maupun kelompok. Di samping itu. kemajuan teknologi tentunya akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahanperubahan di bidang kemasyarakatan. Perubahanperubahan tersebut dapat mengenai nilai- nilai sosial. kaidah-kaidah sosial, pola- pola perikelakuan, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan kewenangan interaksi sosial dan lain sebagainya. 2

1

Soe1jono Soekanlo, Kegunaan Sosiologi Huku111 Bagi Kalangan liukun1, (Bandung: Alu1nni

1986) him. I I. 2

88.

Soe1:jono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi f-luk11111,( Jakarta: Rajav.,ra\i Press) 1980, hln1. 87-

3

Hal yang sama clikemukakan pula oleh Satjipto Rahaijo pada saat menyatakan: "Dalam kehiclupan manusia banyak alasan yang dapat clikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu peubahan di dalam masyarakat, tetapi perubahan

dalam penerapan hasil- hasil leknologi modem dewasa ini banyak disebut- sebul sebagai salah salu sebab bagi 1e1]adinya perubahan sosial. 3 (huruf miring dari penulis) Kehadiran sebuah sistem informasi elektronik ditengah-tengah kehiclupan manusia tern ya ta membawa ban yak sekali perubahan. Paradigma paper based dalam rnelakukan kegiatan arsip, transaksi. pembuatan pe1janjian dan lain sebagainya secara perlahan dicoba untuk bergeser menjadi eleclronic based. Hal ini dilakukan bukan saja karena mengikuti perubahan teknologi saja akan tetapi juga karena dengan sistern elektronik diyakini akan te1jadi efisiensi biaya sekitar 30%. Salah satu tampilan dari suatu sistem elektronik adalah sebuah website atau situs. Ada situs yang berisikan berita, profit dari suatu institusi, sampai kepada situs yang menawarkan jual beli barang secara on-line. Situs-situs inipun juga tidak lagi dimiliki oleh badan-badan hukum akan tetapi juga banyak climiliki oleh individuindividu clengan berbagai macam latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Hanya dengan berbekal Rp 200.000,00/tahun, Kita sudah dapat memiliki situs sendiri didunia maya.

J

Satjipto Raha1joJ-111k11111 dan A1/a.syarakat, (Bandung: Angkasa, 1980) h\111. 96.

4

Kemajuan ini tentunya banyak menimbulkan keuntungan, peluang dan. keunggulan. Akan tetapi tidak juga tertutup kemungkinan timbulnya dampak negatif dari adanya berbagai macam situs ini (sistem elektronik). Sebagai contoh adalah kasus KlikBCA.com. Paling tidak sudah ada tipe kejahatan yang dilakukan oleh para cyher criminals. Pertama typosquating, yaitu orang-orang yang membuat wehsite asli tapi palsu yang bertujuan mengecohkan nasabah yang akan bertransaksi melalui Internet Banking agar dapat rnengambil keuntungan dari nasabah, dan yang kedua adalah mernbobol rekening nasabah secara

on-line. Pada saat terjadinya akses negatif tersebut tentunya rnasyarakat pengguna membutuhkan suatu kepastian bahwa rnereka akan rnendapatkan keadilan. Hukurn sebagai ujung tombak keadilan sekali lagi mendapat tantangan, apakah berhasil membawa keadilan bagi rnasyarakat. Ada dua peran hukum dalam ha! ini yaitu peran represif dan juga peran preventif. Dalarn ha! peran represif, seringkali kita dihadapkan pada frase " Be/11111

ada h11k11111 yang mengatur di dunia maya" Padahal kalau kita mau lihat lebih jauh bahwa sebenarnya telah banyak hukurn yang dapat dipakai untuk rnenjerat para pelaku kejahatan didunia maya tersebut. Misalnya dengan UU No. 36 tahun 1995 tentang Telekomunikasi, KUHP, UU No. 9 Tahun 1985 tentang Kearsipan. Belum lagi ditarnbah kemampuan hakim untuk mencari hukurn. Keberadaan alat bukti elektronik juga terkadang menjadi masalah. Ada yang rnengatakan bahwa alat bukti tersebut sangat rnudah

direkayasa,

diragukan

5

keasliannya dan lain sebagainya. Untuk itu maka diperlukan peran hukum yang kedua yaitu peran preventif. Hukum dapat saJa membebankan kewajiban kepada para penyelenggara sistem elektronik yang bertujuan menjadikan sistem elektronik tersebut menjadi layak dipercaya. Suatu sistem elektronik layak dipercaya apabila sistem elektronik tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban, handal, aman dan beroperasi sebagaimana mestinya. Yang dimaksud dengan dapat dimintakan pertanggungjawaban artinya ada subjek hukum yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Handal artinya sistem elektronik tersebut memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan

penggunaannya.

Aman artinya sistem elektronik tersebut

terlindungi baik secara fisik maupun non fisik. Beroperasi sebagaimana mestinya a11inya sistem elektronik tersebut memiliki kemampuan sesuai spesifikasinya. Diharapkan dengan adanya kewajiban-kewajiban tersebut maka suatu sistem informasi tersebut menjadi layak dipercaya yang pada akhirnya akan melindungi kepentingan masyarakat. Memasuki pe!1engahan tahun 2001 ini, kita telah memasuki babak baru dunia perdagangan internasional. Bentuk perdagangan itu adalah electronic commerce atau yang lebih dikenal dengan e-commerce. Apakah sebenarnya e-commerce itu? Sebenarnya banyak ha! secara tidak sadar yang kita lakukan termasuk dalam lingkup

e-commerce, antara lain membayar dengan kartu kredit, mentransfer rekening melalui

6

ATM, atau yang lebih spesifik lagi adalah belanja melalui situs web khusus yang menawarkan suatu produk melalui internet. Bila dibandingkan dengan rnasa sebelumnya, akan sangat jauh berbeda. Dahulu para pembeli dan penjual harus bertemu di suatu tempat untuk melakukan transaksi. Narnun sekarang setelah adanya teknologi informasi yang paling rnutakhir yaitu internet, rnaka setiap transaksi dapat dilakukan di rnana pun. Internet sebagai basis jaringan dari e-commerce telah menjangkau hampir seluruh negara di dunia. Sebagai jaringan publik yang rnurah dengan jangkauan global, internet telah mengubah wajah serta bentuk harnpir semua transaksi ekonomi. Karena kernampuannya untuk mentransfer dan mengubah data dengan waktu relatif cepat, internet banyak digunakan dalam kegiatan ekonomi salah satu contohnya dalam dunia perdagangan, terutama dalam bidang perbankan. Menurut UU No. I 0 Tahun 1998, tentang Perbankan dalam pasal I butir 2 dijelaskan antara lain bank adalah "badan 11saha yang menghimp1111 dana dari

masyarakat dalam be11t11k simpa11a11 dan me11ya/11rkan11ya pada masyarakat dalam bentuk kredit. " Di sini dapat dilihat bahwa dari pengertiannya sejak dulu bank melakukan kegiatan dengan sistem yang 'konvensional'. Dahulu menarik uang dari bank, nasabah harus pergi ke bank. Demikian pula apabila ingin mentransfer rekening atau untuk segala pernbayaran yang berhubungan dengan pihak bank. Semenjak berkibarnya bendera e-commerce, maka para nasabah menginginkan kemudahan-kemudahan yang memberikan rasa kenyamanan dan keamanan dalam melakukan transaksi.

7

Perkembangan teknologi informasi telah mempengarnhi kebijakan dan strategi dunia usaha perbankan yang selanjutnya lebih menclorong inovasi clan persaingan di bidang layanan terntama jasa layanan pembayaran melalui Bank, sehingga dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi tanpa adanya batasan ruang dan waktu seperti inovasi jasa layanan perbankan yang berbasis teknologi tersebut terns berkembang mengikuti pola kebutuhan nasabah Bank. Tentunya kehadiran e-

commerce atau sekarang yang lebih dikenal dengan nama inlernel banking sangat memberikan kemudahan bagi nasabah dalam bertransaksi tanpa harns keluar kantor mencari bank yang dituju. Transaksi perbankan berbasis elektronis, termasuk internet mernpakan salah satu bentuk pengembangan penyediaan jasa layanan Bank yang memberikan peluang usaha barn bagi Bank yang berakibat kepada pernbahan strategi usaha perbankan, dari berbasis manusia (tradisional) menjadi berbasis teknologi informasi yang lebih efisien bagi Bank dan praktis bagi nasabah juga menghadapi risiko yang melekat pada kegiatan dimaksud, antara lain risiko strategik, risiko reputasi, risiko operasional termasuk risiko keamanan dan risiko hukum, risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

Internet banking pada dasarnya tidak menimbulkan risiko barn yang berbeda dari produk layanan jasa perbankan melalui media lain, tetapi disadari bahwa intemet

banking meningkatkan risiko tersebuL Secara khusus internet banking meningkatkan risiko strategik, risiko operasional termasuk risiko keamanan dan risiko hukum serta risiko reputasi. Oleh karena itu, disamping memanfaatkan peluang barn tersebut,

8

Bank harus rnengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko-risiko tersebut dengan prinsip kehati-hatian yang juga diterapkan pada Bank Syari'ah. Pada dasarnya prinsip-prinsip yang diterapkan dalam manajemen risiko Bank secara umum berlaku pula untuk aktivitas internet banking, namun prinsip-prinsip tersebut perlu disesuaikan dengan rnemperhatikan risiko-risiko spesifik yang rnelekat pada aktivitas tersebut Dengan adanya berbagai kelebihan clan kekurangan yang dimiliki oleh

internet banking bagaimana Islam menjawab perkernbangan teknologi ini. Pernyataan di atas sengaja dikemukakan dengan alasan internet banking merupakan ha! baru menurut sudut pandang hukurn Islam. Meski dalam hukum Islam kita telah mengenal bahwa ada yang disebut dengan akad akan tetapi kalau kita melihat bahwa definisi atau syarat yang diberikan oleh para pakar hukum Islam terdahulu kita, transaksi atau akad yang disyaratkan baik dari rukun atau syaratnya sangat jauh dengan praktik yang te1jadi pada transaksi melalui internet, pada zaman sebelum teknologi belum ada. dimana jika kita akan melakukan transaksi, maka, sebagai seorang yang bertransaksi kita diharuskan untuk berhadapan langsung dengan orang yang menjadi partner transaksi kita. Jika kita rnelihat transaksi melalui internet yang saat ini, menurut survey yang telah dilakukan oleh majalah b1/0Ko111 saat ini ada sekitar 1532 transaksi setiap harinya, dan jumlah terbesar ada pada bisnis perbankan.

4

4Survey yang di\akukan oleh n1aja\ah lnfol<.0111 dengan n1elibatkan beberapa perusahaan penyedia provider layanan internet Jun1lah dan statistik lengkapnya lihat 1najalah !J?f0Kon1 edisi

63/Maret 2003

9

Hal ini tentunya merupakan sebuah tantangan kita sebagai seorang muslim, yang tentunya ingin melakukan praktik muamalat tanpa melanggar ketentuanketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'. Dalam hukum Islam kita telah mengetahui, bahwa hukum Islam mempunyai alat untuk meng-islinhath-kan hukum melalui beberapa metode seperti qiyas,

istihsan, mas/ahah 11111rsalah dan lain-lain. Dengan merujuk pada metode diatas, diharapkan ketetapan hukum f/1/ernet Banking dapat kita ketahui, agar kita tidak ragu lagi untuk bertransaksi perbankan melalui fnlemet Banking.

B. Pembatasan dan Perumusan masalah l. Pembatasan masalah

lntemet banking menjadi sangat penting untuk ditelaah bukan hanya karena lembaga perbankan faktor penting dalam pembangunan, tetapi lebih dari itu lembaga perbankan

merupakan

faktor

yang

sangat

berpengaruh

dalam

kehidupan

perekonomian bangsa modern saat ini. Oleh karena itu internet banking menjadi kebutuhan dalam dunia perbankan modern saat ini, selain memiliki kemudahan yang berlimpah, internet hanking juga memiliki kekurangan dalam sistem keamanannya. Berdasarkan uraian di atas dapat digaris bawahi betapa internet banking mempunyai kelebihan dan kekurangan yang sangat banyak. Oleh karena itu, uraian dibatasi

hanya

berkaitan

dengan

tran§al~si

perbankan

seperti

fasilitas

giro,

peminjaman, pembayaran melalui fasilitas internet hanking dan tinjauan hukum Islam nya dibatasi dengan persoalan muamalah yang mengacu pada metode-metode

lslinhalh hukum Islam.

IO

2. Perumusan masalah

Permasalahan dalam penelitian ini akan di fokuskan pada beberapa ha! berikut ini: a. Bagaimana operasionalisasi transaksi melalui Internet Banking? b. Apa Kelebihan dan kekurangan dalam melakukan transaksi melalui internet banking9 c.

Bagaimana tinjauan hukum Islam mengena1 transaksi melalui internet banking.?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini dikemukakan beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain : !.

Untuk mengetahui operasionalisasi transaksi yang dilakukan melalui internet hanking.

2.

Untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam transaksi inlemet banking.

3. Untuk mengetahui bagaimana Islam melihat transaksi melalui Internet Hanking..

Adapun manfaat penelitian ini adalah; I. Penulis; Agar penulis dapat memahami bagaimana hukum Islam menjawab atau memberikan ketetapan bagi transaksi perbankan melalui fasilitas intemet banking. Selain itu, penulis dapat menetapkan pilihan untuk bertransaksi

perbankan melalui internet banking.

IJ

2. Akademisi; bagi para akademisi, rnanfaat dari penulisan ini adalah untuk mencoba menggali lebih dalarn lagi praktik transaksi seperti ini. 3. Praktisi; bagi para praktisi, manfaatnya adalah untuk mengembangkan fasi Iitas internet hanking. Selain itu, para praktisi internet hanking memang memerlukan payung hukum yang tidak hanya melindungi dari segi hukum positif saja, akan tetapi, mereka cenderung untuk menunggu ketetapan yang diam bi I dalam hukum Islam mengenai internet banking, yang orientasinya pasar perbankan. 4. Masyarakat umum; bagi masyarakat umum, manfaat dari penulisan ini adalah, agar setiap masyrakat yang ingin melakukan transaksi melalui internet hanking tidak ragu untuk memakainya. Dengan mengetahui ketetapan yang diambil mengenai transaksi melalui fasilitas internet hanking, diharapkan tidak ada Jagi penipuan-penipuan yang dilakukan terhadap nasabah internet hanking. Selain itu, diharapkan, para nasabah dapat mengetahui apa saja resiko dan apa saja manfaat yang akan di dapat oleh nasabah yang melakukan internet hanking.

0. Metode Penelitian dan Teknik Penulisan I. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu masalah dijabarkan dengan merujuk pada literature-litertur yang ada seperti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di tulis. Adapun dalam tehnik

12

pengumpulan

data,

penulis

menggunakan

dokumen

sebagai

sarana

untuk

mendapatkan data sebanyak-banyaknya. Jenis data yang cligunakan terdiri dari data sekuncler, yaitu majalah, a11ikel, clan melalui media elektronik, sepe11i majalahmajalah mengenai komputer clan internet, selain itu, artikel yang membahas tentang dunia telematika dijaclikan sebgai sumber untuk penelitian ini. Selain itu, data-data berupa tanya jawab yang pernah oleh penulis yang dilakukan melalui mailing list dengan Ir. Bucli Rahardjo (pakar IT Institut Teknologi Bandung). Hal ini di lakukan bertujuan untuk mendapatkan jawaban-jawaban mengena1 tekhnologi informasi terutama mengenai keamanan dalam melakukan transaksi internet banking Dalam mengolah dan menganalisa data,

digunakan

metocle yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan cara menjabarkan permasalahan yang akan dibahas dengan

mengambil

materi- materi

yang relevan dengan

permasalahan yang ada.

2. Teknik Penulisan Teknik penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta", Tahun 2005 Dengan pengecualian sebagai berikut: I. Kutipan ayat al-Qur'an tidak diberikan catatan kaki, karena dianggap cukup dengan menyebutkan nama surat dan nomor ayat pada akhir -kutipan.

13

2. Terjemahan al-Qur'an dan hadits diketik satu spasi. Pacla daftar pustaka alQur'an clitempatkan pada urutan pertama sebelum sumber lain, lalu sumber lain cliurutkan berclasarkan abjacl.

E. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini lebih terarah clan sisternatis, penulis membagi menjadi lima bab, dan tiap-tiap bab tercliri dari beberapa sub bab. Aclapun sistematika penulisan clalam penelitian ini aclalah sebagai berikut: BAB!

: Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan clan perumusan masalah.

BAB II

: Pengertian mengenai

Jntemel clan

Internet Banking, berisi tentang

clefinisi, clan macam- macam procluk yang clitawarkan fnlemel Banking BAB lil

: Menjelaskan mengenai transaksi Internet Banking dalam tinjauan hukum !slam.

BAB IV

: Pendekatan hukum Islam dalam menenma Internet Banking dan batasan-batasanya.

BAB V

: Penutup, merupakan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulanKesimpulan hasil penelitian dengan saran- saran

BAB II

TlNJAlJAN UMUM MENGENAI INTERNET BANKING

A.

Pcngertian Internet dan Internet Banking

Kita telah berada dalam mille;miurn ke-l!L yang ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan kepada kita media dunia maya (cyber1>pace), melalui

internet

yang

mempergunakan

komunikasi

tanpa

kertas

(paperless

document). Sejarah menunjukkan bahwa sekitar tal1lm 1969 di Amerika Serikat, dibentuk jaringan komputer di University of California di Los Angeles, University of

California di Santa Barbara. University of Utah dan Institut Penelitian Stanford. Proyek ini didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama

Advances Researche Project Agence (ARPA) . .laringan Advances Researche Project Agence (ARPA) atau ARPANET ini didisain untuk mengadakan sistem desentralisasi internet. 1 Kemudian sekitar tahun 1980. Yayasan Nasional Ilmu Pengetahuan

(National Science Foundation) memperluas Arpanet komputer seluruh dunia.

Internet.

untuk menghubungkan

termasuk electronic mail (E-Mail)

yang

berkembang sarnpai tahun 1994. pada saat ilmu pengetahuan memperkenalkan World

Wide Web. Seterusnya penggunaan web meluas ke kegiatan bisnis, industri, dan rumah tangga di seluruh dunia.

1

l(esatuan siste111 internet dunia, ide a\va! oleh ProLWichlc Burk peneliti pada Internet Focus

Barkley University

14

15

Internet secara de.facto sudah menjadi landasan untuk melakukan bisnis. Ada dua makna atau ai1i dari "Internet", yaitu teknologinya dan jaringannya. Teknologi Internet adalah teknologi komunikasi yang berbasis kepada protocol TCP/IP yaitu jaringan yang menyediakan fasilitas satelit internet..

Pada teknologi

Internet

mencakup penggunaan weh browser sebagai user interface. Sementara itu pengertian Internet sebagai jaringan adalah Internet sebagai salah satu jaringan komputer yang terbesar di dunia. (Ada jaringan komputer lain yang bukan Internet, seperti misalnya jaringan privat dari beberapa perusahaan yang besar.) Jaringan Internet sendiri pada mulanya hanya dapat digunakan untuk keperluan akaclemis (penelitian dan pendidikan). Namun sejak tahun 1995 Internet sudah boleh dipergunakan untuk keperluan bisnis. Sejak saat itulah Internet mulai menjacli media komunikasi data yang populer. Beberapa hal yang menyebabkan Janngan dan teknologi Internet populer sebagai media komunikasi data antara lain : I.

Cakupannya yang luas (seluruh dunia)

2.

lmplementasinya

relatif

menggunakan jaringan atau

lebih

murah

dibandingkan

dengan

fasilitas lainnya, misalnya menggunakan

Value Added Network (VAN) sendiri. Untuk menjadi bagian clari Internet kita cukup dengan hanya menghubungkan sistem ke koneksi l nternet terdekat, misalnya melalui lntemet Service Provider (ISP). Jika kita menggunakan VAN, maka kita harus menggelar jaringan sendiri (dan ini cukup mahal).

16

3.

Teknologi Internet yang terbuka (open standard) sehingga tidak tergantung kepada satu vendor tertentu. Implementasi teknologi Internet,

TCP/IP, tersedia di semua platform komputer (Microsoft Windows, Apple, UNIX, Linux, dan lain-lainnya). -I.

Penggunaan web browser mempercepat pengembangan dan peluncuran

(deployment) aplikasi serta mengurangi learning rnrve dari pengguna. Modal utama dari seorang pemakai adalah kemampuan menggunakan

weh hrowser. 5.

Teknologi Internet juga memungkinkan konvergensi berbagai aplikasi menjadi satu. Sebagai contoh, saat ini telah dirnungkinkan untuk mengirimkan data, suara, dan bahkan gambar melalui satu media Internet. Hal ini sering disebut dengan istilah konvergensi. Implikasinya adalah pernsahaan dapat menghemat biaya dan dapat mengintegrasikan kesemua layanan dalam satu media.

Selain memiliki keuntungan-keuntungan di atas sebetulnya teknologi Internet memiliki beberapa masalah. Beberapa masalah ini antara lain: a.

Sifat aplikasi weh yang co1111eclio11/ess artinya setiap user memiliki perangkat yang bisa tumpang tindih karena tidak adanya koneksi dari satelit. Banyak aplikasi weh-hased bersifat co1111ectio11/ess sehingga agak sukar untuk aplikasiaplikasi yang membutuhkan sifat co1111eclio11-orie111ed seperti aplikasi yang dibutuhkan oleh aplikasi dengan keamanan tinggi. Biasanya aplikasi yang membutuhkan

keamanan

melakukan

a11the11ticatio11

pada

awal

ses111ya.

17

Kemudian untuk selanjutnya, selama sesi tersebut, pengguna dapat memberikan perintah sesuai dengan level akses yang dimilikinya. Aplikasi semacam ini agak sukar (bukannya tidak bisa, namun lebih sukar) diimplernentasikan dalam sistem yang memiliki sifat connectionless seperti kebanyakan aplikasi web. b. Tingkat keamanan yang dipertanyakan. Salah satu kendala dari layanan Internet

Banking adalah ketidakpercayaan akan keamanannya layanan ini. Hal ini berlaku secara umum untuk layanan electronic commerce (e-commerce). Roy Suryo. seorang pakar teknologi informasi, dalam salah satu penelitiannya pernah rnengemukakan: kejahatan siber (cybercrime) kini rnarak di lima kota besar di Indonesia dan dalam taraf yang cukup mengkhawatirkan serta dilakukan oleh para

hacker yang rata- rata anak muda yang kelihatannya kreatif, tetapi sesungguhnya rnereka mencuri nomor kartu kredit melalui internet. 2 Oleh karena itu. agar suatu kemajuan teknologi (penemuan baru) dapat dipergunakan ke arah kemajuan, karena memang itulah yang menjadi tujuan utama lahirnya penemuan-penemuan baru. maka diharapkan inovasi akan di bawa/terjadi pada masyarakat yang siap

untuk mengadakan kernajuan masyarakat yang

diinginkan. Tanpa predisposisi, tidak mudah untuk mengarahkan kemajuan teknik ke arah kernajuan masyarakat. 3Internet merupakan suatu penemuan yang pada awalnya berfungsi sebagai alat pertukaran data ilmiah dan akademik, namun kini telah 2

Harian Ko111pas, 19 Nove111ber 200 I. Pencurian dengan 1nenggunakan kartu kredit 1nilik orang lain lazin1 disebut carding. Bentuk kejahatan ini sangat n1arak di Indonesia akhir- akhir ini, terutan1a dilakukan oleh orang- orang yang hendak n1enggunakan sarana internet dengan 1ncncuri 110111or kartu kredit orang lain dan 1ne1nanfaatkannya untuk kepentingan si pelaku. 3 Astrid S. Susanto, Penganfar Sosio/ogi clan Perubahan Sosia/,(Jakarta: Putra Abardin, 1999)

him. 160.

18

berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia.

B. Transaksi Ekonomi dan Jenis- jenisnya Dalam Bank Bermunculannya Bank-bank syariah ternyata tidak sen.amerta membuat Bankbank konvensional bantins_ setir untuk melebarkan sayap ke bisnis syari'ah yang halal, aman dan menguntungkan. Sedangkan dalam bank syariah terdapat transaksi yang dapat digolongkan menjadi dua. I. Natural Certainty Contract

yaitu transaksi yang dapat memastikan basil

usahanya sendiri. Yang termasuk kedalam transaksi 1111 adalah, jual-beli, murabahah, salam, istishna, ijarah. 2. Natural Uncertainty Contract yaitu transaksi yang tidak dapat memastikan hasil usahanya .. yang termasuk kedalam transaksi ini adalah, musyarakah, mudharabah, muzara'ah, musaqah. Selain itu, bank syari'ah memiliki produk yang sifatnya titipan, seperti wakalah, kafalah, Sejauh ini, terdapat tiga jenis praktik internet banking yang dapat diterapkan perbankan yaitu informasi, komunikasi dan transaksi yang masing- masing memiliki tingkat resiko yang berlainan. a)

lnformasi, merupakan 1ems internet hanking dengan tingkat yang paling dasar. Dalam praktiknya, bank menyajikan informasi pemasaran mengena1 produk dan jasa stand alone ser1•er, yang dapat dilakukan oleh bank sendiri atau menggunakan jasa pihak lain. Resiko yang terkait relatif rendah, karena

19

sistem informasi tidak memiliki jalur antara server dan jaringan internal bank. Namun demikian, i atau wehsite bersifat cukup rentan terhadap perubahan yang diakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. b)

Komunikasi, memungkinkan terjadinya beberapa jenis transaksi antara bank dan nasabah. lnteraksi dapat dibatasi hanya pada /\'.-Mail, acco11nl inq11i1y, aplikasi kredit atau pengkinian data. Resiko yang terkait dengan jenis ini relatif lebih tinggi karena i yang digunakan memiliki jalur ke jaringan internal bank.

c)

Transaksi, memungkinkan nasabah melakukan transaksi, yang antara lain mencakup akses ke rekening, pembayaran tagihan, transfer dana, dan sebagainya. Tersedianya jalur yang menghubungkan server dan jaringan internal bank ataupun jaringan internal pihak yang ditunjuk oleh bank. Sehingga resiko yang terkandung menduduki tingkatan tertinggi.

Perkembangan teknologi internet diperkirakan akan mengubah wajah

sy~em

keuangan yang awalnya menempatkan bank sebagai mediator transaksi antara pelaku bisnis ataupun konsumen perorangan. Seiring dengan globalisasi pemanfaatan teknologi internet di masa mendatang yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan, internet portal akan berperan sebagai kunci bagi setiap interaksi bisnis. Fenomena ini menuntut masing-masing pihak, baik pelaku bisnis, konsumen individu, dan bank untuk membangun kapasitas jaringan on-line. Teknologi internet juga dipandang sebagai sarana yang efisien dalam mendisain,

memasarkan

serta

menjadi

saluran

distribusi

produk

dan _Jasa

20

dengan biaya yang relatif murah. Efisiensi biaya tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi perbankan untuk mengembangkan usahanya dengan menciptakan layanan infernel banking.

C. Produk dan Jasa yang Ditawarkan Melalui Internet Banking

Dunia perbankan tidaklah berbeda dengan industri lainnya yang selalu berupaya melakukan perkembangan-perkembangan yang selalu mengedepankan kepuasan konsumen atau nasabahnya. Dalam perbankan perkembangan tersebut diikuti dengan teknologi yang memanjakan nasabah dengan kemudahan-kemudahan didalamnya, seperti fnlernet Banking yang didalamnya menawarkan banyak produk dan jasa yang sangat mem.anjakan nasabahnya. Inrernel Banking adalah salah satu pelayanan jasa Bank yang menrnngkinkan

nasabah untuk memperoleh informasi. rnelakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan rnelalui jaringan internet. dan bukan merupakan Bank yang hanya rnenyelenggarakan layanan perbankan melalui internet, sehingga pendirian dan kegiatan Internet Only Bank tidak diperkenankan.

4

Internet Banking dapat berupa informasi bahwa Internet Banking, komunikasi Internet Banking dan transaksi Internet Banking. Informasi

Internet Banking adalah pelayanan jasa Bank kepada nasabah dalam bentuk

4

Red Chris, flukz1111 krn11pute Edisi ke 4 (Jakarta: RajaGrafindo) hlin 34

21

Jarmgan internet dan tidak melakukan eksekusi lTansaksi (execution of'

transaction). Komunikasi Internet Ranking adalah pelayanan jasa Bank kepada nasabah dalam bentuk komunikasi atau melakukan interaksi dengan Bank penyedia layanan internet banking seeara terbatas dan tidak melakukan eksekusi transaksi (execution of' transaction).Sedangkan, transaksi Internet

Banking adalah pelayanan jasa Bank kepada nasabah untuk melakukan interaksi dengan Bank penyedia layanan internet banking dan melakukan eksekusi tTansaksi (exec111ion ofiransaction). Di Indonesia sekarang mulai ada bank yang pelayanannya menggunakan jasa internet, contohnya seperti Bank Bali, Bank Mandiri dan Bank BCA. Bentuk produk dan jasa bank melalui internet tersebut antara lain seperti pembelian pulsa, pembayaran kartu kredit, transfer dana, pemindahan rekening, ganti pin dan lain-lain. Kebutuhan akan adanya pelayanan internet melalui dunia perbankan makin terasa mendesak, sekarang dengan banyaknya toko-toko on-line yang memanfaatkan internet sebagai etalase untuk memamerkan barang dagangannya. Hal ini dikarenakan perusahaan hanya cukup memasang gambar dan spesifikasi barang saja. Selain itu kecepatan pengolahan data dan transmisi data yang cepat memberikan keuntungan

22

bagi pihak bank yang mempunyai Janngan informasi teknologi internet dalam ha! transaksi. 5 Transaksi tersebut bisa berupa transfer rekening, pembayaran kartu kredit, telepon, listrik, air, dan lain-lain, dengan begitu nasabah tidak perlu keluar rumah atau kantor yang dapat menyita waktu, belum lagi masalah kemacetan lalu lintas di Jakarta yang tak pernah ada habisnya. Nasabah hanya perlu duduk di depan komputer untuk mengakses situs Bank yang dituju lalu dengan mudah nasabah memasukkan nomor pin yang hanya diketahui nasabah setelah itu akan muncul data- data nasabah yang bersangkutan disertai dengan berbagai macam pilihan produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank , tentu saja teknologi ini sangat mambantu nasabah. Dalam buku yang berjudul Panduan Pengamanan Pe/ayanan Jasa Perbankan

E/elaronis disebutkan bahwa dalam sistem pelayanan jasa perbankan elektronis pada dasarnya terdapat beberapa tahapan pokok yang masing-masing memerlukan perhatian khusus dalam ha! kontrol dan pengamanannya, yaitu tahap-tahap identifikasi, verifikasi, transfer dana, serta penyelesaian/se/l/emenl. Yang mendapat perhatian besar bagi tulisan ini adalah tahap identifikasi. Pemberian identifikasi kepada nasabah dapat diberikan dalam bentuk karakteristik personal (sidik jari, suara), sesuatu yang diingat (password, nomor rahasia/PIN, sandi-sandi lain) atau dalam bentuk fisik yang dapat dimasukkan ke

5

Majalah /11(0Ko111 edisi 86/Juli 2005

23

dalam sistem (Ka11u Plastik yang dilengkapi dengan pita magnetis/Kai1u Magnetis, Kunci Khusus, atau identitas fisik lain). Namun demikian, dalam buku panduan itu disebutkan bahwa dengan mempertimbangkan kemudahan, efektifitas se11a faktor biaya, tampaknya identifikasi dalam bentuk kombinasi Kartu Magnetis yang memuat informasi penting pemegang serta Password/PIN merupakan pilihan yang paling populer digunakan. Pernyataan seperti itu lebih mengacu pada transaksi dengan menggunakan ATM. Padahal, untuk ATM, diberikan pembahasan khusus secara teknis dalam buku panduan tersebut. Penerapan metode tersebut dalam kaitannya dengan transaksi melalui Internet Banking justru tidak pernah diterapkan

Yang ada bukanlah

kombinasi Kartu Magnetis dengan PIN, melainkan penggunaan PIN saja. Hal tersebut dirasakan kurang memadai, karena hanya merupakan metode "sesuatu yang diingat", yang mana akan mudah diketahui oleh orang lain bila suatu waktu PIN itu dicatat di suatu tempat ataupun diucapkan oleh orang tersebut. Oleh karena itu, dalam tulisan ini diberikan suatu rnasukan bagi semua pihak (terutama Bank Indonesia) agar pelaksanaan Internet Banking dalarn penerapannya tidak hanya menggunakan metode PIN, melainkan menggunakan metode tanda tangan digital (digital signature), yang mana metode ini akan dapat menjamin keabsahan akses oleh pengguna dan juga mencegah perubahan oleh pihak yang tidak berwenang pada saat transfer data .. Juga penggunaan tanda tangan digital ini akan meliputi pengamanan informasi dengan teknik enkripsi data (data enc1yptio11) dan

24

keabsahan transmisi informasi (message authenlicalion) yang digunakan secara bersamaan. Produk jasa yang clitawarkan oleh internet banking lebih kepacla nilai manfaat yang akan cliclapat oleh nasabah, sebagian nasabah cenclerung menggunakan program

internet banking untuk lebih memuclahkan akses clengan bank yang bersangkutan. Prociuk clan jasa yang ditawarkan oleh fnlernel banking antara lain: 6 1. Transfer Dana

Transfer antar Rekening, Transfer antar Bank Domestik, Daftar Transfer Terjadwal 2. Pembayaran Telkom & Telepon CDMA , Telepon GSM , Internet , Kabel TV , Kartu Kredit , Angsuran , Asuransi , Penclidikan . Airlines , Autodebit , Lain-lain 3. Pembelian Pulsa Telepon CDMA, Pulsa Telepon GSM 4. Penempatan Deposito Be1jangka Informasi Rekening & Kartu Kredit , Rek. Tabungan & GIRO , Posisi Saldo , Histori Transaksi , Daftar Rekening . Rek. Deposito , Rek. Pinjaman , Informasi Kartu kredit 5. Fasilitas Layanan Status Cek, Layanan Notifikasi SMS , Informasi Suku Bunga, Informasi Kurs

6

Internet Banking Afandiri calalogue cet April 2005 htin. 4.

25

6. Informasi Aktivitas Internet Banking Fungsi Administrasi (e.g. pendaftaran rekening tujuan SMS Banking Mandiri dan Call Mandiri. rubah alamat e-mail, ganti password) Personalisasi (e.g. transaksi favorit. bahasa) 7

7

Internet Banking lv!andiri catalogue,op. cit., hln1 12.

BABIII MEKANISME TRANSAKSI INTERNET BANKING DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Dasar-dasar hukum Telematika tentaug Internet Banking Terdapat korelasi antara telematika dengan sistem hukum nasional, yang dapat ditarik titik temunya dengan melihat sejauh mana efektifitas suatu sistem hukum dapat berlaku dengan baik ditengah-tengah masyarakatnya (social behaviour). Dengan kata lain ilmu telematika dapat ditemukan dengan teori- teori berlakunya hukum. Secara teoritis telematika akan dapat mempertemukan atau paling tidak mengurangi ketimpangan antara mle of law dengan social behaviour yang seringkali terjadi akibat tidak pernah terbangunnya komunikasi. Selain itu, dengan pengembangan sistem informasi yang baik, tentunya sistem pemerintahan juga akan menjadi transparan, dan mengingat akuntabilitasnya karena pemerintah mampu menangkapfeedback dan meningkatkan peran serta dan aktif dari masyarakatnya. Walhasil, terbentuknya sesuatu good governance merupakan wujud dari cita- cita dari suatu negara yang berdasarkan alas hukum karena masyarakatnya mampu melaksanakan se{f regulatmy society dengan baik. Nantinya, pemerintah sudah dapat mereduksi pekerjaannya karena ia hanya tinggal membina dan mengawasi sejauh mana visi dan misi bangsa telah diimplementasikan dengan baik dalam seluruh sendi-sendi kenegaraan kita melalui pemantauan dari masalah-

27

masalah hukum yang timbul dan menindak lanjuti komplain- komplain yang mengalir dari masyarakat. Kesimpulannya adalah kita perlu melihat sejauh mana pemerintah dan masyarakat kita sadar berinformasi dan berkomunikasi, dan sejauh mana kita mampu mengembangkan dan

menguasai

serta membina dan

mangendalikan selurnh

infrastrnktur informasi nasional maupun global agar keberadaannya dapat sesua1 dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat itu sendiri. Umumnya, masyarakat juga telah mengenal adanya dua bidang besar hukum, yakni hukum publik dan hukum perdata. Esensinya adalah hukum publik akan lebih menekankan kepada hubungan hukum dalam lingkup publik antara warga negara dengan negaranya sehingga akan mencakup: (i) struktur, kekuasaan/kewenangan dan pengimplementasiannya

serta pelaksanaannya oleh

pemerintah;

(ii)

hak

dan

kewajiban dari warga negara terhadap pemerintahnya; clan (iii) hubungan antara bangsa dan negara di dunia. Oleh karena itu, hukum publik akan dibedakan lagi dalam pembidangan hukum tata negara negara

(administrative

/cm),

hukum

(co11stit11tio11al law), hukum administrasi pidana

(criminal

la11)

dan

hukum

antarbangsa/internasional (illlemational law). Sementara itu, hukum perdata akan lebih menekankan kepada hubungan hukum antara sesama anggota masyarakat atau antara warga negara. Berbicara mengenai transaksi, umumnya orang akan mengatakan bahwa ha! tersebut adalah perjanjian jual beli diantara pihak yang bersepakat. Dalam lingkup

28

hukum, sebenarnya istilah transaksi adalah keberadaan suatu perikatan atau hubungan hukum yang te1jadi antara para pihak. 1 Jadi, jika kita berbicara mengenai transaksi sebenarnya kita berbicara mengenai aspek hukum materil yang disepakati oleh para pihak. Sehingga sepatutnya bukan berbicara mengenai hukum formil kecuali untuk melakukan hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak. Dalam lingkup komunikasi ataupun teknologi sistem komunikasi, keberadaan transaksi dipahami sebagai suatu perikatan, dimana perikatan didefinisikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu dengan yang lainnya berkewajiban memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. 2 Berdasarkan Buku Ill B.W. tentang Perikatan, sumber perikatan adalah Undang-Undang, perjanjian dan kebiasaan- kebiasaan yang berkembang. Pada dasarnya, perikatan yang berdasarkan Undang-Undang berbicara mengenai hak dan kewajiban warga negara kepada masyarakatnya atau negaranya yang didasarkan atas diberlakukannya suatu Undang-Undang yang telah ada. Hal yang perlu diperhatikan disini adalah keberadaan Buku III B. W. bersifat terbuka yang artinya dimungkinkan adanya jenis- jenis perikatan selain yang diatur dalam Buku III B.W. Jenis perikatan yang diatur dalam Buku III disebut Perikatan

1

Edmon Makarim, S.Kom., Pengantar Hukum Te/ematika, (Jakarta: RajaGrafindo, 2005) him

167 2

Makalah seminar Pengen1bangan sisite111 i11for1nasi perbankan, Universitas Nasional Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal I 0 Juni 2006

29

Nominal, sedangkan yang tidak diatur dalam Buku III B.W. adalah disebut Perikatan lnnominat. 3 Kajian hukum internet banking antar lain: kajian aspek hukum kearsipan dan dokumentasi perusahaan, kajian aspek hukum perlindungan data dan privasi, kajian aspek hak atas kekayaan intelektual (intellectual property), kajian aspek hukum per! ind ungan konsumen, kaj ian aspek persaingan usaha, kaj ian aspek hukum pidana, kajian aspek hukum acara dan pembuktian, kajian aspek hukum perpajakan, kajian aspek hukum asuransi, kajian aspek hukum internasional, kajian aspek hukum administrasi negara dan kebijakan publik, dan kajian standar pemeriksaan hukum terhadap sistem informasi. Transaksi bank melalui internet dapat dikategorikan sebagai Innominat, ha! ini dikarenakan dalam Buku III B.W. tidak dijelaskan secara spesifik bagaimana kita bertransaksi melalui internet. Hukum mengenai internet banking lahir atas keadaan dan sebuah keharusan dalam hukum untuk mengakomodir setiap kegiatan yang memiliki konsekwensi hukum. Undang -undang mengenai internet banking saat ini masih dalam rancangan undang-undang yang masih menunggu penetapan dari dewan perwakilan. Untuk saat ini internet banking masih diatur oleh surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank

3

Edmon Makarim, S.Kom., op.cit, him 248, Nominal adalah setiap peraturan perikatan yang diatur atau disebut dalam buku III B.W. seperti, jula-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, sedangkan lnnominat adalah peraturan mengenai perikatan yang tidak atau disebut dalam buku lII KUHPerdata seperti, leasing, pajak, perbankan dll.(lihat buku lnnominat dan Nominaat:sebuah pengenalan, CV.Aneka llmu)

30

Indonesia yang didalamnya diatur

mengenai

manjemen

resiko

yang

harus

diperhatikan oleh pihak bank yang akan menyelenggarakan Internet Banking

Internet Banking merupakan sebuah produk yang ditawarkan oleh bank atas kemudahan-kemudahan bagi nasabah. Akan tetapi, Bank Indonesia sebagai regulator tunggal dalam hal moneter memberikan kebijakan berupa partisipasi aktif dari masyarakat apabila dirugikan dengan transaksi Internet Banking Hal ini dibuktikan dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia No.7/2005 tentang Penyelesaian pengaduan nasabah.

B. Batasan Transaksi Melalui Internet Menurut Peraturan Bank Indonesia

Internet Banking kini bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal tersebut disebabkan semakin banyaknya perbankan nasional yang menyelenggarakan layanan tersebut. Di masa mendatang, layanan ini tampaknya sudah bukan lagi sebuah layanan yang akan memberikan

Competitive

Adva11tagebagi

bank

yang

menyelenggarakannya.

Keadaannya akan sama seperti pemberian fasilitas ATM. Semua bank akan menyediakan fasilitas tersebut. Namun demikian, tampaknya di balik perkembangan ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang mungkin di kemudian hari dapat merugikan masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik. Dengan mencoba mengidentifikasi berbagai permasalahan tersebut dan alternatif pemecahannya. Bisnis perbankan pada dasarnya merupakan bisnis yang berisiko tinggi. Terdapat sedikitnya delapan macam risiko

31

utama yang berkaitan dengan aktivitas perbankan, yaitu strategi, reputasi, operasional (termasuk yang disebut risiko transaksi dan legal), kredit, harga, kurs, tingkat bunga, dan likuiditas. Penyelenggaraan Internet Bankingyang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, dalam kenyataannya pada satu sisi membuat jalannya transaksi perbankan semakin mudah, akan tetapi di sisi yang lain membuatnya juga semakin berisiko. Dengan kenyataan sepe11i ini, faktor keamanan harus menjadi faktor yang paling perlu diperhatikan. Bahkan mungkin faktor keamanan ini dapat menjadi salah satu fitur unggulan yang dapat ditonjolkan oleh pihak Bank Sepe11i dijelaskan diatas, bahwa Bank Indonesia telah mengeluarkan surat edaran mengenai pelayanan internet hanking oleh pihak bank. Isi dari surat edaran itu adalah bank yang melayani program Internet Banking wajib memenuhi kriteria dari manajemen resiko dimana pihak bank mengenal dengan baik nasabah yang akan mengaktivasi Internet Banking. Keputusan ini guna meminimalisir kasus-kasus tindak kejahatan dunia perbankan. Sedangkan, nasabah sebagai pengguna program diberikan jaminan oleh Bank Indonesia dalam bertransaksi melalui internet, dengan dikeluarkannya PBI/7/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah bank. Selain itu pula, pemerintah dan telah mengeluarkan Undang-Undang Perlindungan konsumen yang akan memihak kepada nasabah apabila dirugikan oleh pihak bank, baik dari segi produk, ataupun jasa yang ditawarkan, tidak terkecuali bagi Internet Banking.

32

Batasan-batasan yang diberikan oleh Bank Indonesia dalam transaksi melalui

internet banking lebih kepada aspek-aspek perlindungan konsumen. Dimana setiap bank wajib memberikan informasi secara sempurna kepada para nasabah yang menggunakan internet banking. Selain itu, bank harus menyelenggarakan system keamanan internal bank itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi bank umum, setelah itu diperkuat lagi oleh SK.Dir Bank Indonesia No.27/164/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995, selanjutnya diperkuat oleh Surat Edaran Bank Indonesia Mengenai Manajemen resiko pada aktivitas jasa bank melalui internet. I. Pengawasan Aktif Komisaris dan Direksi Bank a. Komisaris dan Direksi harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap risiko yang terkait dengan aktivitas internet banking, termasuk penetapan akuntabilitas, kebijakan, dan proses pengendalian untuk mengelola risiko tersebut. 1) Komisaris harus menyetujui kebijakan yang terkait dengan aktivitas

internet

banking dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan internet

banking yang disampaikan oleh Direksi. 2) Direksi harus melakukan kaji ulang terhadap rencana pelaksanaan

internet banking yang berpotensi memiliki dampak yang signifikan terhadap strategi dan profit risiko Bank termasuk analisa cost and

benefit dari rencana internet banking tersebut.

3) Direksi harus memastikan bahwa Bank pad a saat memasuki aktivitas

internet ba11ki11g telah memiliki manajemen risiko yang memadai. Selain itu Direksi harus memastikan bahwa pejabat atau pegawai yang terkait dengan aktivitas illfernet ba11ki11g memiliki kompetensi dalam aplikasi dan teknologi pendukung i11ternet ba11ki11g Bank. 4) Direksi harus melakukan pemantauan secara berkala terhadap risiko reputasi yang melekat pada internet banki11g, dan melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada Komisaris. 5) Direksi harus memastikan bahwa proses manajemen risiko aktivitas

i11ternet ba11ki11g Bank terintegrasi ke dalam manajemen risiko Bank secara keseluruhan. 6) Dalam melakukan pengawasan manajemen risiko Direksi harus: a)

menetapkan limit risiko dalam kaitannya dengan internet ba11ki11g dengan memperhatikan risk appetite Bank;

b)

menetapkan

delegasi

wewenang dan

mekanisme pelaporan,

tennasuk prosedur yang diperlukan untuk kejadian yang berdampak pada kondisi keuangan dan reputasi Bank; c)

memperhatikan

faktor-faktor

berhubungan dengan

internet ba11ki11g;

risiko

yang

secara

khusus

keamanan, integritas dan ketersediaan jasa

34

d)

memastikan bahwa uji tuntas (due dilligence) dan analisis risiko yang

rnemadai

telah

dilaksanakan

sebelurn

Bank

rnelakukan

aktivitas internet ha11ki11g secara cross-horder. b. Direksi harus menyetujui dan melakukan kaji ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan Bank. 1) Direksi harus mengawasi pengembangan dan pemeliharaan secara

kontinyu terhadap infrastruktur pengendalian pengamanan yang melindungi sistem dan data internet hanki11g dari gangguan internal dan eksternal. 2) Direksi harus memastikan bahwa Bank memiliki kebijakan dan prosedur pengamanan yang menyeluruh untuk menangani potensi gangguan pengamanan internal dan eksternal, baik dalam bentuk tindakan pencegahan maupun penanganan kejadian (gangguan) tersebut. Prosedur pengamanan tersebut antara lain meliputi: a) Penugasan tanggung jawab kepada pejabat atau pegawai Bank

untuk

111engawas1

penyusunan

kebijakan

pengamanan Bank; b) Pengendalian fisik yang memadai untuk mencegah

unauthorized physical access terhadap ruang Komputer; c) Prosedur pengendalian logik

clan pemantauan yang

memadai untuk mencegah unauthorized access internal

35

dan eksternal terhadap aplikasi dan database internet

hanking; d) Kaji

ulang dan

penguJian

secara

berkala terhadap

Iangkah-Iangkah pengendalian pengamanan. 3) llntuk mendukung prosedur pengendalian pengamanan pada penyelenggaraan

internet

banking,

maka

bank

harus

memelihara

profil

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Bank

harus

menyusun

dan

pengamanan serta menetapkan hak

otorisasi yang

specifik (1pecific authorization privileges) bagi para pengguna sistem dan aplikasi internet hanking seperti nasabah, satuan kerja/petugas Bank dan penyedia jasa

(011tso11rci11g); b) Bank harus mengklasifikasikan data dan sistem internet

hanking berdasarkan

sensitivitas,

kepentingan dan

tingkat perlindungannya, antara Iain dengan menetapkan mekanisme yang tepat seperti enkripsi, pengendal ian terhadap akses, dan rencana pemulihan data guna melindungi seluruh sistem, server, database dan aplikasi

internet hanking yang sensitive dan berisiko tinggi; c) penyi mpanan data yang sensitif atau berisiko tinggi pada sistem komputer Bank (desktop dan laptop) harus

36

diminimalkan dan dilindungi oleh enkripsi, pengendalian terhadap akses, dan rencana pemulihan data; d) Kunci-kunci (keys) yang digunakan untuk keperluan enkripsi hams disimpan secara aman sehingga tidak ada satu orang pun yang secara utuh mengetahui kombinasi kunci-kunci tersebut; e) Bank hams memiliki pengendalian fisik yang memadai guna mencegah (unauthorized access) terhadap sistem,

server, database dan aplikasi internet hanking; f)

Bank hams menerapkan berbagai metode dan teknik yang tepat untuk mengurangi ancaman eksternal terhadap system internet hanking, seperti: i. Perangkat lunak virus scanning untuk selumh ent1y

point dan masing-masing

sistem komputer

(desktop); It.

Perangkat lunak dan perangkat penilaian system pengamanan lain secara

berkala untuk mendeteksi

penyusupan; Ill.

Pengujian penetrasi (penetration testing) terhadap Jartngan internal dan eksternal harus dilakukan

37

4) Bank harus memantau dan menerapkan praktek internet banking yang sehat untuk memastikan bahwa: a) database pengujian keaslian yang menyediakan akses kepada rekening nasabah pada internet banking dilindungi dari gangguan dan perusakan; b) setiap penambahan, penghapusan atau perubahan database pengujian keaslian telah dengan tepat diotorisasi oleh pihak yang berwenang; c) terdapat sarana pengendalian yang tepat terhadap system internet banking sehingga pihak ketiga yang tak dikenal tidak bisa menggantikan nasabah yang telah dikenal. b. Bank harus menggunakan metode pengujian keaslian transaksi untuk menjamin bahwa transaksi tidak dapat diingkari oleh nasabah (non repudiation) dan menetapkan tanggung jawab dalam transaksi internet banking. Bank hams menyusun dan menetapkan prosedur yang tepat sesuai dengan signifikansi dan jenis transaksi internet banking untuk memastikan bahwa: I) sistem internet banking telah dirancang untuk mengurangi kemungkinan dilakukannya transaksi secara tidak sengaja (unintended) oleh para pengguna yang berhak; 2) seluruh pihak yang melakukan transaksi telah diuji keasliannya; 3) data transaksi keuangan dilindungi dari kemungkinan pengubahan dan setiap pengubahan dapat dideteksi. c. Bank hams memastikan adanya pemisahan tugas dalam slstem internet banking,

database dan aplikasi lainnya.

38

kemudahan

nasabah

untuk

menggunakan

metode

penguJian

keaslian. 4) Bank harus memantau dan menerapkan praktek inlemel hanking yang sehat untuk memastikan bahwa: a) I>atahase pengujian keaslian yang menyediakan akses kepada rekening nasabah pada intemel hanking dilindungi

dari

gangguan dan perusakan; b) Setiap penambahan, penghapusan atau perubahan database penguj ian keaslian telah dengan tepat diotorisasi oleh pihak yang berwenang; c) Terdapat sarana pengendalian yang tepat terhadap system

i11teme1 hanking sehingga pihak ketiga yang tak dikenal tidak bisa menggantikan nasabah yang telah dikenal. a.Bank harus menggunakan metode pengujian keaslian transaksi untuk menjamin

bahwa transaksi

tidak dapat

diingkari

oleh

nasabah

(non

repudiation) dan menetapkan tanggung jawab dalam transaksi illlernel hanking. Bank harus menyusun dan menetapkan prosedur yang tepat sesuai dengan signifikansi clan jenis transaksi internet banking untuk memastikan bahwa:

39

I) Sistem

internet

kemungkinan

banking telah

dilakukannya

dirancang

transaksi

untuk

secara

mengurangi

tidak

sengaJa

(unintended) oleh para pengguna yang berhak; 2) Seluruh pihak yang melakukan transaksi telah diuji keasliannya; 3) Data transaksi keuangan dilindungi dari kemungkinan pengubahan dan setiap pengubahan dapat dideteksi. b. Bank harus memastikan adanya pemisahan tugas dalam slstem internet

banking, database dan aplikasi lainnya. Penetapan pemisahan tugas dalam sistem internet banking hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: I) Sistem dan proses transaksi harus dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada karyawan/pihak ketiga yang dapat memasuki, melakukan otorisasi dan menyelesaikan suatu transaksi; 2) Adanya pemisahan tugas antara pihak yang menginisiasi data statik dan pihak yang bertanggung jawab untuk memverifikasi kebenaran data statik; 3) Perlu pengujian untuk memastikan bahwa penerapan pemisahan tugas tidak dapat dilampaui (di-by pass); 4) Adanya pemisahan tugas antara pihak yang mengembangkan dengan pihak yang menatausahakan sistem internet banking.

40

c. Bank harus memastikan adanya pengendalian terhadap otorisasi dan hak akses (prit•i/eges) yang tepat terhadap sistem intemet ha11king, datahase, dan aplikasi lainnya Dalam

rangka

memelihara

pemisahan

tugas,

Bank

harus

mengendalikan secara ketat otorisasi dan penggunaan hak akses. Kegagalan untuk menyediakan dan menerapkan pengendalian otorisasi tersebut dapat memberikan kesempatan kepada pihak lain yang tidak memiliki hak akses untuk dapat melakukan hal-hal di luar kewenangannya. Hal-ha! yang perlu diperhatikan antara lain: I) Perlu adanya otorisasi dan hak akses yang spesifik kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas i/lfernet hanking; 2) Sistem internet hanking dirancang dengan memperhatikan bahwa setiap sub sistem saling berinteraksi dalam suatu database otorisasi yang telah ditetapkan Bank; 3) Pihak-pihak yang berkaitan dengan aktivitas internet hanking tidak memiliki wewenang untuk mengubah otoritas atau hak akses terhadap

database otorisasi i11temet banking; 4) Penambahan atau perubahan dari pihak-pihak yang memiliki akses terhadap suatu database otorisasi internet banking harus diotorisasi oleh pihak yang memiliki kewenangan; 5) Tersedianya langkah yang tepat untuk memastikan bahwa datahase otorisasi internet banking tahan terhadap gangguan, antara lain melalui

41

pemantauan

yang

berkelanjutan,

dan

adanya

jejak

audit

untuk

mendokumentasikan gangguan tersebut;

database

6) Setiap

otorisasi

internet banking yang telah

terganggu

hendaknya tidak digunakan sampai dengan digantikan oleh suatu database yang valid; 7) Terdapat pengendalian untuk mencegah setiap perubahan tingkat otorisasi selama terjadinya transaksi illfernet banking dan setiap upaya untuk mengubah otorisasi tersebut harus dicatat (logged) dan menjadi perhatian manajemen Bank. d. Bank harus memastikan tersedianya prosedur yang memadai untuk melindungi integritas data, catatan/arsip, dan informasi pada transaksi

internet hanking. Beberapa langkah yang dapat digunakan oleh Bank untuk memelihara integritas data di dalam sistem internet bankin[; antara lain meliputi: I) Transaksi internet hankin[; harus sangat resisten terhadap gangguan pad a setiap proses transaksi; 2) Arsip internet bankin[; harus disimpan, diakses dan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga resisten terhadap gangguan; 3) Transaksi dan proses pencatatan internet banking harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan pengubahan yang tidak sah;

42

4) Terdapat prosedur pemantauan dan pengujtan yang memadai sehingga setiap perubahan pada sistem internet banking tidak rnengurangi kehandalan data; 5) Setiap gangguan pada transaksi atau pencatatan internet banking harus dapat dideteksi melalui pernrosesan transaksi, pemantauan dan perneliharaan pencatatan. e. Bank harus rnemastikan tersedianya mekanisme penelusuran (audit trail) yang jelas untuk seluruh transaksi internet banking. I) Untuk rnemastikan tersedianya jejak audit yang jelas rnaka jenis transaksi internet banking yang harus diperhatilkan rneliputi antara lain: a) Pembukaan, modifikasi atau penutupan suatu rekening nasabah; b) Setiap transaksi yang mengandung dampak keuangan; c) Setiap

otorisasi

yang

memperbolehkan

nasabah

untuk

melampaui batasan tertentu yang telah ditetapkan; d) Setiap

pemberian,

modifikasi

dan

pencabutan

hak

dan

kewenangan untuk mengakses sistem. 2) Hal-ha! yang harus diperhatikan untuk memastikan tersedianya audit

trail yang jelas antara lain: a) Catatan//oK harus dipelihara untuk semua transaksi internet

banking guna tersedianya jejak audit yang jelas dan rnembantu penyelesaian perselisihan;

43

b) Jejak

audit

maupun

log-log

lainnya,

misalnya

log tools

pendeteksian penyusupan harus direview/evaluasi secara berkala; c) Sistem intemet hanking harus dirancang guna memperoleh bukti forensik dan mencegah timbulnya gangguan dan pengumpulan bukti yang tidak tepat; d)

Apabila sistem pemrosesan dan jejak audit merupakan tanggung jawab dari pihak ketiga maka Bank harus mempunyai akses kepada jejak audit yang dipelihara oleh pihak ketiga tersebut dan jejak audit tersebut harus sesuai dengan standar yang ditetapkan Bank.

f

Bank harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan informasi penting pada internet hanking. Langkah tersebut harus sesua1 dengan sensitivitas informasi yang dikeluarkan dan/atau disimpan dalarn

database. Untuk rnelindungi kerahasiaan dari informasi-inforrnasi penting yang ada pada

intemel hanking, Bank harus rnemastikan bahwa: I) Seluruh arsip dan data Bank yang bersifat rahasia hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang telah diotorisasi dan dibuktikan keasliannya; 2) Sernua data Bank yang bersifat rahasia harus dipelihara secara arnan dan dilindungi dari kemungkinan diketahui atau dirnodifikasi secara transmisi rnelalui jaringan publik, pribadi atau internal;

44

3) Bank harus memiliki standar dan pengendalian atas penggunaan dan perlindungan data apabila pihak ketiga/011/so11rcing memiliki akses terhadap data tersebut; 4) Seluruh akses terhadap data yang sifatnya terbatas harus disimpan (logged) clan langkah yang tepat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa data resisten terhadap gangguan. 3. Manajemen Risiko Hukum clan Risiko Reputasi a. Bank harus memastikan bahwa website Bank menyediakan informasi yang memungkinkan calon nasabah untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai identitas dan status hukum Bank sebelurn melakukan transaksi melalui internet hanking. lnformasi yang disediakan dalam website Bank antara lain: l) Nama clan tempat kedudukan Bank; 2) ldentitas otoritas pengawasan Bank; 3) Tata cara bagi nasabah untuk mengakses unit pelayanan nasabah apabila terdapat masalah, pengaduan, penyalahgunaan rekening dan sebagainya; 4) Tata earn bagi nasabah untuk rnengakses program keluhan nasabah; 5) Tata cara bagi nasabah untuk mernperoleh informasi mengenai penjarninan sirnpanan dan perlindungan nasabah lainnya; 6) lnforrnasi relevan lainnya.

45

Bank harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa ketentuan kerahasiaan nasabah diterapkan sesuai dengan yang berlaku di negara tempat kedudukan Bank menyediakan produk dan jasa intemet hanking. 7) Penyalahgunaan

pengungkapan

kerahasiaan

data

nasabah dapat

menyebabkan Bank terekspos risiko hukum dan risiko reputasi. Oleh karena itu Bank harus melakukan tindakan yang memastikan bahwa: a) Kebijakan dan standar kerahasiaan nasabah sesuai dengan peraturan

perundang-

undangan

yang

berlaku

tentang

kerahasiaan nasabah/rahasia Bank; b) Nasabah diberikan pemahaman tentang kebijakan kerahasiaan nasabah Bank dan isu kerahasiaan terkait lainnya yang berkaitan dengan

penggunaan

produk dan jasa i/1/ernet

hanking; c)

Data nasabah tidak digunakan untuk tujuan di luar yang secara umum diperkenankan atau di luar otorisasi yang diberikan oleh nasabah;

d) Standar penggunaan data nasabah wajib dipenuhi dalam ha! pihak ketiga (011tso11rcing) mempunyai akses terhadap data nasabah; 8) Dalarn rangka mendukung penerapan kerahasiaan informasi nasabah yang melakukan transaksi melalui illlemet hanking, Bank harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

46

a) Penggunaan teknik enkripsi, prosedur khusus dan pengendalian pengamanan lainnya untuk memastikan kerahasiaan data nasabah inler11e1 hcu1kit1g;

b) Pengembangan prosedur dan pengendalian yang memadai untuk menilai infrastruktur dan prosedur pengamanan nasabah i/1/emet

banking secara berkala; c) Kepastian

bahwa

bahwa

pihak

ketiga

(011tso11rcing)

yang

digunakan oleh Bank mempunyai kebijakan kerahasiaan yang konsisten dengan yang dimiliki Bank; d) Pengambilan langkah-langkah untuk menginformasikan nasabah

internet banking tentang kebijakan kerahasiaan informasi nasabah tersebut, yang mel iputi (I) Pemberian informasi yang singkat clan jelas kepada nasabah mengenai kebijakan kerahasiaan yang climiliki Bank, antara lain melalui website Bank; (2) pemberian petunjuk kepada nasabah mengena1 pentingnya untuk menjaga password, nomor iclentifikasi pribacli (P!Ns) clan data perbankan dan/atau data pribadi lainnya; (3) Penyediaan

informasi

kepada

nasabah

mengena1

teknik

pengarnanan komputer pribadi nasabah, termasuk keuntungan dalam

menggunakan perangkat lunak pengamanan virus,

47

pengendalian terhadap akses fisik dan firewall personal untuk koneksi terhadap internet. b. Bank harus memiliki prosedur perencanaan darurat dan kesinambungan usaha yang efektif untuk memastikan tersedianya sistem dan jasa internet

ba11ki11g. I) Bank harus mampu menyediakan jasa internet ba11ki11g melalui sistem dan aplikasi secara i11-ho11se maupun 011t.1·011rcing kepada nasabah secara konsisten dan tepat waktu. 2) Untuk menjamin kesinambungan usaha jasa internet banking, Bank harus memastikan bahwa: a) Kapasitas sistem illfernet banking yang tersedia maupun peningkatan volume transaksi di masa depan telah dianalisis berdasarkan perkembangan eksternal dan proyeksi tingkat penerimaan produk dan jasa internet hanki11g oleh nasabah; b) Pengujian

dan

kaji

ulang

berkala

terhadap

kapasitas

pemrosesan transaksi internet banking, c) Pengujian secara berkala terhadap kesinambungan usaha dan perencanaan

darurat

untuk

pemrosesan

dan

system

penyampaian jasa i11terne/ ba11ki11g. 3)

Beberapa langkah yang perlu diperhatikan Bank dalam rangka penerapan rencana darurat, kesinambungan usaha dan peningkatan kualitas kapasitas i11ternet ba11king, antara lain:

48

a) Bank harus mengiclentifikasi clan mereview seluruh aplikasi clan jasa internet hanking, termasuk yang clisecliakan oleh penyeclia jasa/pihak ketiga; b) Bank harus melakukan penilaian risiko pacla setiap jasa dan aplikasi internet, termasuk implikasi yang mungkin timbul seperti risiko !credit, pasar, likuiditas, hukum, operasional dan reputasi yang clapat mengganggu kegiatan usaha Bank; c) Bank harus menetapkan kriteria kinerja untuk setiap jasa dan aplikasi ill/emet hanking dan memantau pelaksanaannya dibandingkan dengan kriteria kinerja tersebut: d) Bank harus mengambi I langkah-langkah yang tepat untuk memastikan

bahwa

sistem

inremet

hanking

mampu

mengatasi volume transaksi yang besar maupun kecil, dan kinerja maupun kapasitas sistem tersebut konsisten dengan rencana Bank untuk pengembangan internet hanking di masa datang~

e) Bank harus mengembangkan beberapa prosedur alternatif apabila

sistem

internet banking akan

mencapai

limit

kapasitas te11entu; f)

Bank harus memiliki prosedur pemulihan sistem internet

hanking

untuk

meniaga

kelangsungan

usaha

guna

49

mengurangi

ketergantungan kepada penyedia jasa/pihak

ketiga maupun pihak eksternal lainnya;

g) Rencana darurat internet hanking meliputi suatu prosedur untuk mernulihkan atau rnengganti kemarnpuan pernrosesan

internet

hanking,

merekonstruksi

inforrnasi

transaksi

pendukung, dan untuk mernulihkan keberadaan sistem dan aplikasi internet banking dalarn hal te1jadi gangguan kegiatan usaha. c. Bank harus mengernbangkan rencana penanganan yang rnemadai untuk mengelola, mengatasi, dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan (internal dan eksternal), yang dapat menghambat penyediaan sistem dan jasa illlemet banking. I) Bank

harus

mengembangkan

strategi

komunikasi,

yang

dapat

memastikan kesinambungan usaha, mengendalikan risiko reputasi, dan membatasi kewajiban Bank yang terkait dengan terganggunya jasa

internet banking, termasuk yang berasal dari sistem dan operasional yang ditangani oleh pihak ketiga. 2) Untuk memastikan penanganan yang efektif terhadap kejadian yang tak diperkirakan, Bank harus mengembangkan: a) rencana penanganan kejadian untuk mengatasi pemulihan sistem dan jasa illlernet hanking dengan berbagai skenario;

50

b) Mekanisme untuk mengidentifikasi suatu kejadian, menilai materialitasnya, dan mengendalikan risiko reputasi yang terkait dengan gangguan dalam pemberian jasa internet

banking; c) Strategi komunikasi dengan pihak eksternal dan media untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul sebagai akibat kegagalan pengamanan, gangguan sistem on-line dan sistem

illfemet banking; d) Tim penanganan kejadian yang memiliki kewenangan untuk bertindak

dalam

keadaan

darurat

dan

yang

memiliki

kompetensi dalam melakukan analisa sistem deteksi maupun menilai basil/output dari sistem deteksi tersebut; e) Mekanisme instruksi yang jelas untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil merupakan tindakan korektif yang tepat;

f)

Prosedur penyampaian informasi secara cepat dan tepat kepada nasabah Bank, co11nte1party, dan media mengena1 penyebab

te1jadinya

gangguan

internet

banking

dan

perkembangan penanganannya; g) Prosedur pengumpulan dan pemeliharaan bukti forensic untuk memfasilitasi kajian terhadap kejadian yang terkait dengan kegiatan i/1/ernel banking maupun dalam membantu

51

proses penuntutan hukum terhadap pihak eksternal yang mengganggu intemet hanking. d. Dalam hal sistem penyelenggaraan i/lteme/ ba/lking dilakukan oleh pihak ketiga (011/sourcing), Bank harus menetapkan dan menerapkan prosedur pengawasan dan due dilligence yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola hubungan Bank dengan pihak ketiga tersebut. Dalam pengelolaan hubungan tersebut, Bank harus memastikan bahwa: 1) Bank sepenuhnya memahami risiko yang terkait dengan perJanJian

outsourcing atau kerjasama untuk penyediaan system dan aplikasi internet banking: a) Bank

harus

mengidentifikasi

tujuan

strategik

serta

keuntungan dan kerugian yang berkaitan dengan penggunaan

outsourcing dalam i/lternet banking; b) keputusan untuk melakukan outsourcing dalam internet

banking harus konsisten dengan strategi usaha Bank dengan mempertimbangkan karakteristik risiko yang melekat pada penggunaan 0111.1·01/fcing; c) sesuai dengan struktur operasional, unit kerja Bank harus memahami

tata ke1ja

penyedia Jasa (provider)

melaksanakan strategi inlemel banking.

yang

52

2) Pelaksanaan due di/ligence yang memadai terhadap kompetensi dan kondisi keuangan pihak ketiga yang menyediakan jasa (1·erl'ice J>rm•ider) sebelum melakukan kontrak jasa internet hanking:

a) Bank harus 111empe11imbangkan pengembangan proses dan menetapkan

kriteria/persyaratan untuk pemilihan beberapa

penyedia jasa; b) Bank harus melakukan due dil/Jgence, termasuk analisis risiko,

kondisi

keuangan,

reputasi,

kebijakan

dan

pengendalian manajemen risiko serta kernampuan penyedia jasa/layanan untuk rnemenuhi kewajibannya; c) Bank harus secara berkala memantau dan melakukan review terhadap kemarnpuan penyedia jasa/layanan untuk memenuhi jasanya dan kewajiban penerapan rnanajemen risiko selarna rnasa kontrak; d) Bank harus memastikan tersedianya surnber daya manusia yang memadai dan mempunyai komitmen untuk melakukan pengawasan terhadap 011tso11rci11g yang menyelenggarakan internet hanking;

e) Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas kepada unit kerja atau petugas mengena1 pengawasan terhadap pengelolaan outsourcing;

53

f)

Bank hams menetapkan exit strategy yang tepat untuk mengelola risiko outsourcing apabila akan dilakukan langkah pemutusan kontrak dengan pihak 011t.1·m1rcing.

3) Kejelasan cakupan tanggung jawab masing-masing pihak dalam perjanjian kontraktual dengan pihak ketiga, yang berkaitan dengan: a) Kewajiban kontraktual dari pihak-pihak yang ditunjuk serta tanggung jawab untuk membuat keputusan, termasuk jasa sub-kontrak; b) Tanggung jawab untuk menyediakan informasi kepada dan menerima

informasi

dari

penyedia

jasa/layanan,

yaitu

informasi dari penyedia jasa/layanan harus tepat waktu dan komprehensif

sehingga

memungkinkan

Bank

untuk

rnenilaitingkat dan risiko layanan internet hanking; c) Peraturan

yang

secara

khusus

rnenetapkan

cakupan

(coverage) asuransi, kepemilikan dari penyimpanan data dari server atau database penyedia jasa/layanan, dan hak Bank untuk pemulihan data yang telah rnelampaui waktu tertentu serta pemutusan kontrak; d) EKSPEKT AS! kinerja penyedia .1asa, baik dalam kondisi normal maupun situasi darurat;

54

e) Terseclianya pengaturan jaminan yang cukup,

misalnya

melalui klausul audit yang memastikan bahwa penyedia jasa/layanan mematuhi kebijakan Bank;

f)

Terdapat klausul pengaturan mengenai hak Bank untuk melakukan koreksi clan intervensi secara tepat waktu apabila kinerja penyediajasa/layanan tidak sesuai dengan kontrak (di bawah standar yang disepakati);

g) Penetapan hukum clan peraturan negara tertentu tentang kerahasiaan clan perlindungan nasabah, khususnya untuk pengaturan cross-border 011tso11rci11g; h) Tersedianya klausul hak Bank untuk melakukan independent

rel'1ew

dan/atau

pengendalian

audit

intern

terhadap

clan

sistem

kelangsungan

pengamanan, usaha

se11a

perencanaan darurat. 4) Pengoperasian dan penyediaan sistem internet hanking oleh pihak ketiga telah sesuai dengan kebijakan manajemen risiko, pengamanan clan kerahasiaan yang berlaku di Bank. 5) Audit oleh auditor eksternal atau internal yang independen dilakukan secara berkala terhadap pengoperasian internet hanking oleh pihak ketiga dengan frekuensi clan cakupan audit yang sama dengan apabila

inlemel hanking diselenggarakan secara in-house.

55

6) Ketersediaan rencana darurat yang memadai untuk aktivitas i11temet

hanking yang dioperasikan oleh pihak ketiga, dengan cara antara lain: a) Bank harus mengembangkan dan menguji secara periodic terhadap perencanaan darurat layanan dan sistem internet

ha11ki11g yang dioperasikan oleh pihak ketiga; b) perencanaan

darurat

harus

dapat

memuat

langkah

penanganan oleh Bank dalarn kondisi skenario terburuk

(worst case scenario) agar kontinuitas usaha i11temet ha11ki11g tetap berlangsung meskipun terjadi gangguan yang dapat mempengaruhi operasional yang dilakukan pihak ketiga; c) Bank

harus

memiliki

tim

atau

petugas

khusus

yang

bertanggungjawab untuk mengelola pemulihan dan menilai dampak keuangan yang ditimbulkan oleh suatu gangguan pada sistem internet hanking yang dioperasikan oleh pihak ketiga

C. Aspek-aspek hukum Internet Banking Dalam hukum perbankan, Internet Banking masih merupakan ha! yang baru, dalam kenyataanya, transaksi yang dilakukan oleh nasabah memiliki akibat-akibat hukurn yang akan ditimbulkan dengan kita mengaktivasi fasilitas flllemet Banking. Dal am Buku 111 B. W. dijelaskan beberapa syarat-syarat kontrak, bat al dan hapusnya kontrak.

56

Sementara, /11/ernet hanking mempunyai

payung hukum yang sebatas

peraturan dan bukan UU. Adapun aspek-aspek hukum Internet Banking adalah: I.

Perlindungan konsumen Kasus-kasus yang

berhubungan

dengan

transaksi !11temet,

khususnya

mengenai transaksi keuangan dalam istilah system inforrnasi disebut wehvertising marak dialami oleh pengguna transaksi Internet.

Berlainan dengan konsumen

Indonesia yang jarang melakukan tindak pengaduan terhadap ketidakadilan yang dialami konsumen di negara-negara maju lebih sadar akan haknya. Dalam transaksi keuangan, konsumen yang sering kita sebut sebagai nasabah lebih banyak melakukan pengaduan melalui mbrik-rubrik surat kabar. Hal ini didasarkan kepada kurangnya kesadaran akan hak-hak yang dimiliki oleh seorang nasabah. Bank Indonesia sendiri telah mengeluarkan peraturan mengenai pengaduan nasabah, dimana nasabah dapat rnelaporkan apabila ada hak-haknya sebagai konsumen tidak dipenuhi oleh Bank, tentunya dengan prosedur-prosedur yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Selain itu, di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang mengawasi dan rnelayani konsumen. Lembaga ini akan bersedia membantu siapa saja yang merasa dirugikan oleh produsen. Dalam transaksi !ntemet Ranking sampai saat ini lembagalembaga konsumen belum rnenerima laporan dari para nasabah mengena1 tidak terpenuhinya hak-hak nasabah. 2. Aspek Hukum Perikatan Jenis !ntemet Ranking yang secara urnum dan yang paling banyak dikenal adalah jenis /)//siness lo h11si11ess dan business to c11sto111er. Hal ini mengandung arti

57

bah\vasanya Internet Banking adalah sebuah produk atau usaha yang ditawarkan kepada nasabah oleh pihak bank. Asas-asas perikatan da!an1 transaksi 1nerupakan hak-hak yang harus diketahui oleh para nasabah agar terhindar dari kecurangan-kecurangan bank yang dilakukan transaksi lnternetnya.

Perikatan dapat bersun1ber dari perjanjian dan dari Undang-Undang. Dalan1 hukum positif di Indonesia, niasalah perikatan secara urnun1 diatur da!am Buku Ill l(UJ-l Perdata. Perikatan dalan1 kodifikasi adalah perikatan dalam lapangan hukun1 kekayaan. Artinya, perikatan tersebut dikaitkan dengan hak-hak tertentu. Jika tidak dipenuhi, ada konsekuensi

yuridis untuk n1enggantinya dengan jun1lah tertentu Perikatan dapat terjadi karena dua sebab, yaitu karena adanya perjanjian dan karena undang-undang (pasal 1233 J(LJl-I Perdata). Dua pengertian ini sangat men1pengaruhi perlindungan dan penyelesaian sengketa huku1n yang n1elibatkan kepentingan konsun1en di dalainnya. Kitab Undang-Undang Huku111 Perdata n1enerin1a dan 1nengatur kedua sumber perikatan ini. Da!a111 perikatan karena pe1janjian, para pihak bersepakat untuk 111engikatkan diri nielaksanakan ke\vajiban n1asing-1nasing, dan untuk itu n1asing-111asing rnen1peroleh hakhaknya. Begitu pula pada transaksi yang dilakukan oleh nasabah n1elalui lnternet Banking, didalainnya terdapal syarat-syarat 1nengenai perikatan yang tercantun1 pada KUH Perdata.

BAB IV PENDEKA TAN HUKUM ISLAM DALAM MENERIMA INTERNET BANKING DAN BATASAN-BATASANNYA A. Prinsip- Prinsip Transaksi Dalam Islam 1. Pcngcrtian Transaksi dalam hukum Islam

Islam memandang kehidupan sebagai suatu kesatuan dan tidak dapat dipilahpilahkan, serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Masing- masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial Islam. Karena itulah secara faktual, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mempunyai keunikan tersendiri, bukan saja bersifat komprehensif tetapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan baik ritual (ibadah) maupun sosial (muarnalah). Universal berarti dapat diterapkan setiap saat sampai hari akhir. Keuniversalan akan tampak jelas terutama dalam bidang muamalah, karena bidang muamalah bukan saja luas dan fleksibel,

bahkan

tidak

memberikan

special

treatment

bagi

muslirn

dan

membedakannya dari non muslim. 1 Hukum Islam didefinisikan sebagai peraturan-peraturan yang diciptakan Allah atau diciptakan pokok-pokoknya supaya manusia beqiegang kepadanya dalam

1

Setiawan Budi Utomo, Fiqh Aktual, (Jakarta: Gema lnsani Press 2003) him 22

58

59

hubungannya dengan Allah, dengan saudaranya sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam sekitar dan dengan alam sekitar. 2 Menurut hukum Islam, transaksi ekonomi terjadi karena adanya kehendak antara dua pihak atau lebih untuk memindahkan suatu harta atau benda dengan cara tukar menukar. Dalam hukum Islam transaksi dikenal dengan nama 'aqd, 'aqd dalam Islam dimulai sejak kedua belah pihak terjadi kesepakatan atas apa yang diperjanjikan. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi sebagai sesuatu yang halal atau dibolehkan, dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin dari mereka. Selain itu untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat, ha! ini juga sangat penting untuk memelihara hubungan yang baik dan harmonis di kalangan anggota masyarakat. Nabi SAW telah meletakkan dasar-dasar hukum dan peraturan guna melakukan transaksi- transaksi dan juga telah memberikan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat- syarat tertentu. Berkaitan dengan transaksi, Allah SWT telah menegaskan dalam firman- Nya:

Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (Q.S. An-Nisa 29) 2

him 12

Syeikh Mahmud Syaltut, al-Islam 'Aqidah wa Syari 'ah, (al-Qahirah:Dar al-Qalam, l 966)

60

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap transaksi yang dilakukan harus dihindari dari perbuatan curang atau xharar, selain itu, dalam melakukan transaksi kita harus saling menerima bukan saja dari bentuk transaksinya (wujudiyah) melainkan dari akibat-akibat yang akan ditimbulkan dari transaksi yang dilakukan.

~)Ii y-) cJI .ilJ1 j>-\J Allah telah 111e11xhalalkanj11al be/i dan mengharamkan riba(Q.S.Al-Baqarah 275) Ayat di atas merupakan penetapan mengenai haramnya riba, dalam ayat-ayat sebelumnya dijelaskan mengenai jual-beli, keharaman melakukan riba dalam jual beli bersifat mutlak. Pengertian jual-beli saat ini sangat luas cakupannya, jual-beli tidak hanya diartikan sebagai pertukaran/barter, akan tetapi lebih dari itu, sampai pada transaksi pada dunia maya (internet) yang bersifat digital. Selama transaksi yang dilakukan tidak gharar, riba, maka apapun bentuk transaksi yang muncul maka diperbolehkan.

B. Manfaat dan Madharat dalam transaksi melalni Internet Banking

Dalam bi dang ekonomi, Islam menempatkan se(f interest (maslahah al-ifrad) dan social interest (maslahah

al~jama

'ah) sebagai tujuan, serta keadilan ekonomi,

jaminan sosial dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fondamental system ekonomnya. Penerapan prinsip syari'ah secara utuh dan lengkap dalam kegiatan ekonomi berdasarkan pada landasan-landasan yang sesuai dengan aJaran Islam. Landasan-landasan tersebut berasal dari Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW,

61

ataupun hasil ijtihad para ahli hukum Islam. Dalam fikih, maslahah diartikan sebagai menolak kemudharatan yang akan terjadi. Sehingga dapat kita ketahui bahwa masalahat adalah versus dengan madharat, apabila madharat yang didatangkan dari setiap kegiatan ekonomi (transaksi) lebih besar dari manfaat atau masalahat yang diberikan maka transaksi tersebut dapat dibatalkan. Dalam teori hukum Islam kita mengenal adanya maslahat yang harus dikedepankan dalam menentukan (istinbath) hukum. Artinya, apabila dalam suatu kasus yang menimbulkan akibat hukum lain, maka dalam pengambilan keputusan untuk penetapannya harus mengedepankan aspek kemaslahatan yang didalamnya terdapat manfaat yang didapat dan madharat yang harus dihindari atau dihilangkan. 3 Manfaat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diambil dan dipergunakan dari barang atau objek tertentu. 4 Dalam fikih sendiri, manfaat merupakan sesuatu yang harus terdapat dalam setiap objek hukum, ha! ini berarti bahwa manfaat adalah segalanya, ketika seseorang akan melakukan sesuatu harus dipertimbangkan manfaatnya. 5 Dalam studi fikih prioritas, manfaat yang didapat dari suatu kegiatan atau perbuatan harus sesuai dengan syar'i, artinya apabila manfaat yang didapat keluar dari batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh syar'i maka manfaatnya batal secara syar'i.

' Hasan al-Turabi., Perkembangan Ushul Fiqh, cet.l, (Bandung:Pustaka, 1986 )him 15 ·• Hem Prasetyo dan Rekan., Kamus Bahasa Indonesia, (Bandung: UPI Press, 2005) 5

Wael B. Hallaq Ushul Fikih:Melewati Tradisi Hukum (Bandung:Mizan, 2001) him 23

62

Sclain aspek manfaat, hukum Islam pun mempertimbangkan aspek-aspek madharat dari suatu kegiatan atau perbuatan yang berakibat hukum. Madharat didefinisikan sebagai kerugian, kesulitan (sifatnya zat), yang terdapat dalam perbuatan atau kegiatan yang telah dilakukan. 6 Pada dasarnya tujuan utama disyari'atkannya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Mayoritas ahli ushul fikih dapat menerima metode-metode penetapan hukum Islam apabila didalamnya terkandung nilai-nilai maslahat, yang telah dijelaskan di awal bahwa di dalam maslahat terdapat manfaat yang harus didapat oleh seorang muslim dan seorang muslim pun harus meghilangkan nilai madharat yang terdapat di dalanmya. Imam Malik memberikan persyaratan sebagai berikut: 7 I. Maslahat tersebut harus masuk aka! (ma 'qui) dan relevan (munasib),

artinya, manfaat dan madharat yang terkandung dalam sesuatu objek hukum dapat diterima oleh akal atau dengan konsekuensi hukum yang logis. (ada aturan-aturan atau sanksi-sanksi yang diterapkan apabila melanggarnya). Artinya, bahwa maslahat harus diterima oleh hukum dan masalahat tersebut harus logis, apabila maslahat tersebut diluar jangkauan nalar seperti maslahat yang terkandung tidak mungkin dipenuhi. Seperti

"Ibid,. 7

Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, Penerbit IAIN Raden Fatah (Palembang: Penerbit

IAIN Raden Fattah, I 985) alih bahasa oleh Drs. M.Syafruddin. ha! 23

63

seseorang menginginkan maslahat dari air, ketika seseorang berkeinginan menginjak air tidak basah mengenai kakinya. 2. Maslahat

tersebut

harus

bertujuan

memelihara

yang dharuri

dan

menghilangkan kesulitan dengan cara mengambil atau menggali rnanfaat dan rnadharat yang terdapat di dalamnya. Seperti yang dijelaskan diawal bahwa maslahat harus bersandar kepada tingkatan kebutuhan, sepeti yang dijelaskan oleh as-Syatibi dalarn al-M11wafaqat--nya bahwa ada yang bersifat dhamri, tahsiniyat, dan hajiyat, sehingga ketika rnaslahat itu ada rnaka harus ada prioritas dari rnasalahat tersebut. Dharuri dapat kita artikan sebagai sesuatu yang mendesak, atau urgent sehingga sesuatu yang bersifat dhamri harus didahulukan. seperti yang rnenyangkut dengan urusan jiwa, harta, keturunan, aka!, agama. 3. Maslahat tersebut harus sesuai dengan hukurn lslarn atau Syar'I, artinya, manfaat dan madharat yang terkandung dalam maslahat harus sesuai dengan hukum. Maslahat yang terdapat dalam rnanfaat sessuatu harus sesuai dengan syar'i atau hukum Islam, justru apabila bertentangan dengan syar'i akan tirnbul madharat yang lebih besar. Adanya fasilitas yang menghubungkan kita dengan pihak bank, yang semakin lama tak terbatas, telah rnembuat kita menjadi manusia instan, artinya rnanusia yang selalu ingin tersedia dengan sekejap dan tanpa proses yang rurnit. Internet banking bukanlah tanpa nilai-nilai madharat atau bukan saja nilai-nilai manfaat, akan tetapi keduanya ada pada setiap transaksi internet banking. Dalam internet banking seorang

64

pakar Internet berkebangsaan Norwegia, Thampton Hill mengatakan, bahwa internet banking telah rnenjerumuskan kita kepada sifat-sifat botjuis ala perancis, setiap ingin sesuatu tidak perlu rnelakukan aktivitas atau proses, hanya dengan sentuhan jari, transaksi rnenjadi kenyataan. 8 Perilaku-perilaku konsumerisme, telah rnenjangkit kaurn muslirn di Indonesia, semuanya rnenjadi lebih mudah untuk didapatkan, tanpa berfikir, perlu atau tidak rnengkonsurnsi "x". Layanan Internet Banking memberikan kemudahan akses bagi penggunanya, tidak hanya itu, internet banking telah membawa kita kepada sebuah zarnan dirnana rnanusia semakin malas. Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bagaimana internet banking, di dalarnnya terdapat nilai-nilai madharat dan nilai-nilai manfaatnya. Sehingga, ketetapan hukum mengenai internet banking dapat kita ambil rujukannya dari melihat nilai-nilai madharat dan manfaatnya. Nilai-nilai madharat ini akan kita lihat dari dua pihak yaitu pihak bank dan nasabah itu sendiri, hal ini bertujuan agar dua pihak ini dapat mengetahui apa saja kelemahan-kelemahan dari sistem internet banking. Adapun nilai-nilai manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi internet banking adalah: I. Nasabah

a. Mempermudah transaksi antara nasabah dan bank atau nasabah dengan bank lain, hal ini didukung oleh program BI yang dinamakan Real Time Gross 8

Mental dan semangat orang-orang Hf-TECH, kumpulan tulisan Dirk Kloff, Suplemen

Majalah lnfoKom.

65

Settlement (RTGS) yang dituangkan oleh BI dalam PB! No. 6/13/PBI/2004 tentang

perubahan PB! No.6/8/PBI/2004 tentang sistem Bank Indonesia RTGS. Dalam prakteknya nasabah dapat melakukan transfer melalui internet clan melakukan pembayaran-pembayaran elektronik melalui internet banking. b. Setiap nasabah yang melakukan transaksi melalui internet banking dikenai biaya administrasi ringan oleh bank. 9 c. Sistem yang digunakan oleh perbankan nasional dalam menggunakan transaksi internet banking menggunakan standar sistem keamanan yang menyeluruh, artinya semua transaksi internet banking dalam kontrol Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang didukung dengan SK Direktur No. 27 II 64/KEP/ tanggal 31 Maret 1995 perihal penggunaan teknologi lnformasi oleh bank. d. Untuk mengaktivasi transaksi internet banking, setiap bank memberikan kemudahan bagi nasabahnya seperti: BCA dengan klikBCA!.com, Bank Mandiri dengan www .Mandiri.net.id.

2. Bank

9

Pada bank Mandiri setiap nasabah yang akan melakukan aktivasi hanya mendaftarkan diri melalui customer service bank, selanjutnya customer service memberikan form atau data pribadi yang harus di isi oleh nasabah, selanjutnya nasabah diberikan nomor pin untuk me-log-in transaksi internet banking. Terdapat perbedaan biaya administrasi yang dikenakan oleh masing-masing bank, seperti Bank Mandiri memberikan tarif antara 15.000-25.000 untuk transaksi transfer dan pembayaran tagihan. Sedangkan untuk Bank BCA dan Lippo Bank mengenakan biaya I 0.000-20.000 untuk

trasnsaksi transfer dan pembayaran tagihan.

66

a. Meminimalisir biaya operasional bank yang selama ini, bank terns menerus minus dari keuntungan.hal ini didukung pula oleh makin meningkatnya jumlah layanan internet provider yang menawarkanjasa web design. 10 b. Memudahkan bank dalam berinteraksi dengan nasabalmya melalui media internet setiap saat. c. Dengan fasilitas internet banking, bank dapat memberikan pelayanan maksimal bagi nasabah, selain itu, bank dapat memblokir rekening apabila transaksi yang dilakukan ternyata fiktif.

Sedangkan nilai-nilai madharat yang terdapat pada internet banking adalah: 1. Nasabah

a. Tindak Kriminal (Cyber Crime), dalam dunia internet, kita tidak bisa terlepas dari dunia kriminal, Jcejahatan internet dikategorikan dengan white collar

crime artinya, tindakan kriminal seperti ini dilakukan dengan tek.hnologi tinggi, dan pelakunya merupakan orang-orang terlatih. Dalam transaksi melalui internet banking, kasus yang sering terjadi adalah kasus pencurian melalui internet banking dengan cara me-login rekening seseorang lalu memindahkannya ke rekening si pelaku. Menurut data yang dikeluarkan oleh BARESKRIM Mabes Polri bidang cybercrime

'°

Menurut penjelasan Rheinald Kasali dalam acara Talk Show di radio MS3 FM, Perbankan dalam menggunakan internet banking bukan saja untuk mempermudah transaksi dengan nasabahnya, akan tetapi 1notivasi bank dala1n menggunkan sistem internet banking adalah menahan rasio pengeluaran yang terjadi, dalam transaksi biasa bank mengeluarkan 2 US Dollar sedangkan dalam transaksi internet banking bank hanya menghabiskan 0.5 US Dollar.

67

kasus seperti ini terjadi sebanyak 12 kasus dalam tahun 2006. Kasus di atas banyak dilakukan oleh orang-orang dalam bank sendiri. 11 b. Dalam mengakses internet banking, apabila si nasabah salah dalam melakukan aktivasi dalam beberapa kali, maka aktivasi internet banking dapat di gagalkan secara otomatis oleh bank. Dalam ha! ini bank akan memberitahukan kepada nasabah apabila terjadi seperti ini melalui telepon. Dan si nasabah hams mendaftarkan kembali untuk mendapatkan nomor PIN.

c. Dalam kasus-kasus cyber crime, seringkali computer yang digunakan oleh nasabah terkena virus, biasanya ini dilakukan oleh para hacker. 12 Biasanya, virusvirus yang disebarkan oleh para hacker ini, akan merusak sistem computer yang digunakan oleh nasabah. Dalam upayanya merusak sistem komputer para nasabah internet banking, para hacker biasanya dilakukan dengan cara-cara antara lain: 13

1. Trojan Horse, ini adalah salah satu virus yang disebar oleh para hacker yang bertujuan untuk menambah dan mengurangi data yang ada. Yang nantinya sistem komputer nasabah akan terjadi hang, dan para hacker akan dapat mengetahui nomor rekening nasabah yang bersangkutan

11

Kompas Cyber Media, Arsip Hukum.tanggal 25 Oktober 2006 Menurut data Vaksin.Con1, kasus seperti ini banyak menilnpa pengguna layanan internet banking sebanyak 17 ,23 % dari keseluruhan pengguna layanan internet banking. " Majalah lnfoKom, edisi 89 Oktober 2005 12

68

2. Data Didling, ini merupakan kelanjutan dari Trojan Horse yang berupaya menghilangkan data-data transaksi yang bertujuan untuk menghilangkan barang bukti. Dan data yang ada akan otomatis menerima perintah dari hacker. 3. Wiretapping, ini adalah salah satu virus yang disebarkan untuk merusak sistem keamanan layanan internet provider yang berusaha untuk menghilangkan perintah-perintah rekening nasabah.

C. Hukum Transaksi Internet Banking dalam tinjauan Hukum Fikih

Transaksi merupakan sebuah awal dari perikatan ang dilahirkan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Jadi, ketika transaksi itu cacat, maka transaksi atau aktivitas muamalatnya akan cacat pula. Secara terminologi, akad memiliki arti umum (al-ma 'na al-am) dan khusus

(al-ma 'na al-khoo). Adapun arti umum dari akad adalah segala sesuatu yang dikehendaki seseorang untuk dikerjakan, baik yang muncul dari kehendaknya sendiri, seperti kehendakuntuk wakaf, membebaskan hutang, thalak, dan sumpah, maupun yang membutuhkan kehendak dua pihak dalam melakukannya seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai. Sedangkan arti khusus, akad adalah Perta/ian a/au

keterkaitan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syari 'ah yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad. 14 Al-Wa 'du atau janji sering dipersmakan dengan Akad dalam ha! muamalat, namun sebenarnya, keduanya berbeda, dalam akad terdapat pernyataan akan suatu keinginan yang positifdari slah 14

Ah.Azharudin Latif, Fiqh Muama/aJ,(Jakarta: UfN Press, 2005) him 60

69

satu yang terlibat dan diterima oleh pihak lainnya yang akan menimbulkan akibat hukum pada obyek akad. Sedangkan janji adalah "keinginan yang dikemukakan oleh seorang untuk melakukan sesuatu, baik perbuatan ataupun ucapan, dalam rangka memberikan keuntungan bagi pihak lain 15 . !jab adalah pernyataan yang keluar lebih dahulu dari salah seorang yang melakukan transaksi yang menunjukkan atas keinginan melakukan transaksi. Adapun qabul adalah pernyataan yang terakhir dari pihak kedua yang mnunjukkan atas kerelaannya menerima pernyataan pertama. Disyaratkan clalam ijab clan qabul sebagai berikut: 1. Tujuan yang terkanclung clalam pernyataan itu jelas, sehingga clapat clipahami oleh masing-masing pihak. 2. Terclapat kesesuaian antara ijab clan qabul. 3. Pernyataan ijab clan qabul ini mengacu kepacla suatu kehendak masing- masing pihak secara pasti dan ticlak ragu- ragu. 4. !jab clan Qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis. Apabila keclua belah pihak haclir clan saling bertemu clalam satu tempat untuk melaksanakan transaksi maka tempat tersebut adalah majelis akacl. Aclapun jika masing- masing pihak saling berjauhan maka majelis akacl aclalah tempat terjaclinya pernyataan qabul. 5. Pernyataan ijab clan qabul clapat clilakukan clengan cam lisan, tulisan/surat menyurat, atau isyarat yang memberi pengertian clengan jelas tentang adanya ijab 15

Ibid

70

dan qabul, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab dan qabul. An-Nawawi mengutip pernyataan al- Ghazali berpendapat bahwa transaksi jual beli dengan tulisan adalah sah dan berhak akan khiyar majelis selama masih berada di majelis terjadinya qabul. Al-Kasani berpendapat bahwa tulisan sama dengan ungkapan bagi orang yang tidak hadir, dan seakan-akan dia sendiri yang hadir. Kita mengenal beberapa ketentuan dalam transaksi atau kontrak Y aitu antara lain: 1.

lafaz atau perkataan, dimana setiap kita akan melakukan transaksi harrus melakukan ijab dan qabul, mayoritas ulama menyepakati ha! itu.

2.

kontrak dengan perbuatan (al- 'Aqd bi al-Mu 'atah) hal ini merupakan pengecualian dari yang pertama. Dalam keseharian, kita sering dihadapkan berbagai permaslahan dalam bertransaksi seperti jaulmya tempat dan waktu ynag sempit untuk bertemu diantara kedua belah p1'ha k . 16

Kemudian mengenai obyek transaksi, harus telah ada pada waktu transaksi dilakukan. Barang yang belum ada tidak dapat menjadi obyek transaksi, sebab hukum dan akibat transaksi tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Seperti jual beli binatang dalam kandungan tidak boleh dilakukan sebab ada kemungkinan

16

him I 02

Jalaludin Abdurahman as-Suyuthi, Al-Asybah wa nadzair, (Beirut: Dar-al-Kutub, 1983)

71

bahwa obyek transaksi belum ada/masih dalam kandungan itu nantinya lahir dalam keadaan mati. Tapi ada pengecualian dari ketentuan umum tersebut, seperti transaksi as-salam (pesan barang dengan pembayaran harga lebih
17

Artikel .Jurnal Hukum edisi 4/Juni-Desember 2004, (Jakarta: BPHN)

72

ikan di laut, burung di udara, dan binatang yang masih berkeliaran di hutan tidak memenuhi syarat untuk menjadi obyek transaksi. 18 Dari penjelasan diatas, transaksi jual -beli memiliki persamaan hukum dengan bertransaksi melalui internet. Bank sebagai penjual produk dan jasa perbankan, sedangkan nasabah menjadi pembeli dari produk dan jasa perbankan. Prinsip-prinsip syari'ah dalam masalah pertukaran dan kontrak muamalah yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap transaksi sepanjang zaman, termasuk era modern untuk kemaslahatan semua pihak, sebagaimana dirumuskan oleh para ulama (Imam asy-Syatibi dalam al-Muwafaqat, Il/7/259, Imam al-Ghazali, dalam lhya Ulumuddin, Il/59, Ibnu Asyur dalam

Maqashidus-Syari'ah 1176 dan Dr.YusufQaradhawi, dalam al-Halal wal Haramfil Islam 113 7) sebagai berikut. l.

asas kerelaan dari semua pihak yang terkait ('An Taradhin) (Q.S AnNisaa'

ayat

29),

dan

sesua1

pula

dengan

hadits

Nabi

saw.,"Sesungguhnya transaksi jual beli itu harus alas dasar kerelaan "(HR.Ibnu Hibban, Ibnu Maajah, dan al-Baihaqi). Oleh karena itu, menurut Imam al-Qurthubi, setiap transaksi yang dilaklukan dengan unsur paksaan dan tekanan tidak sah 19 , kecuali dalam ha! yang bersifat untuk kepentingan publik ataupun negara yang membutuhkan

18 19

M.Maftuh, Hukum perikatan dalam Islam, (Bandung: Rosdakarya, 200 I) him 18 Imam al-Qurthubi, Ta/sir a/-Qurthubi II (Beirut: Dar al-Kutub t.th) him 32

73

adanya transaksi jual-beli barang dan jasa dengan harga standar karena adnya factor pelanggaran etika bisnis seperti penimbunan atau ikhtikar. 2.

larangan praktek penipuan, kecurangan, dan pemalsuan. Hal ini termasuk memakan harta orang lain secara bathil, maka transaksinya batal demi hukum. Oleh karena itu Nabi mengecam praktik kecurangan dalam segala bentuk dan media bisnisnya dengan sabdanya," Barangsiapa yang melakukan penipuan (dalam bertransaksi), maka ia bukan golongan kami. "(HR. Muslim).

3.

tradisi, prosedur, system, konvensi, norma, kelaziman, dan kebiasaan transaksi yang berlaku ('wf ) tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah, seperti praktik riba dan spekulasi yang merupakan asas pengikat dan komitmen transaksi bisnis dan perdagangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Musthafa az-Zarqa dalam al-Fiqhul-Is/ami fi Tsaubihil Jadid ( 1157 ). Hal ini berdasarkan kaidah fikih "Tradisi

yang berlaku di kalangan pebisnis diakui sebagai komitmen lazim yang mengikat" .20 4.

berdasarkan niat dan itikad yang baik serta menghindarkan kelicikan dan akal-akalan (moral hazard) dengan mencari celah hukum dan ketentuan yang seharusnya.

20

As-Suyuthi, asy-Asybah wan Nadzair,op. cit hal 45

74

5.

kesepakatan

transaksi dilangsungkan

dengan

serius,

komitmen,

konsekuen. Sebab, menurut Nabi SAW, umat Islam itu terikat dengan perjanjian dan kesepakatan yang mereka lakukan (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).

6.

transaksi harus berdaarkan prinsip keadilan dan toleransi (lihat QS. anNahl ayat 90 dan al-Baqarah ayat 280).

7.

tidak boleh melakukan transaksi dengan cara, media, dan obyek transaksi yang diharamkan Islam. Selain itu selama transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari' ah maka ketentuan Islam berlaku fleksibel, dinamis dan inovatif dalam hal muamalah. 21

Permasalahan internet banking yang akhir-akhir ini semakin berkembang dan marak di Indonesia membutuhkan kepastian lmkum terutama hukum syari 'ah, permasalahan ini sesuai dengan kaidah fikih,"al-hukmu 'alasy syai' far 'un 'an tashawurihi" penilaian hukum terhadap suatu masalah berangkat dari gambaran tentang sesuatu tersebut. 22 Sejauh ini, terdapat tiga jenis praktik internet banking yang dapat diterapkan perbankan yaitu informasi, komunikasi dan transaksi yang masing- masing memiliki tingkat resiko yang berlainan.

" Setiawan Budi Utomo, op.cit hal 126 22

Abdul Wahab Khalaf" !/mu Us/111/ Fikih"( Jakarta: RajaGrafindo, 2003) hal 72

75

2. Komunikasi, memungkinkan te1jadinya beberapa jenis transaksi antara bank dan nasabah. lnteraksi dapat dibatasi hanya pada E-Mail, acco11111 inquiry, aplikasi kredit atau pengkinian data. Resiko yang terkait dengan jenis iini relatif lebih tinggi karena internet yang digunakan memiliki jalur ke jaringan internal bank. 3. Transaksi, memungkinkan nasabah melakukan transaksi, yang antara lain mencakup akses ke rekening, pembayaran tagihan, transfer dana, dan sebagainya. Tersedianya jalur yang menghubungkan server dan jaringan internal bank ataupun jaringan internal pihak yang ditunjuk oleh bank. Sehingga resiko yang terkandung menduduki tingkatan tertinggi. Perkembangan teknologi internet diperkirakan akan mengubah wajah system keuangan yang awalnya menempatkan bank sebagai mediator transaksi antara pelaku bisnis dengan nasabah perorangan. Akan tetapi, saat ini bank telah mendiversifikasi produk perbankannya yang bertujuan untuk meningkatkan profit. A11inya, bank tidak hanya mediator tapi juga menjadi pemain dalam industri keuangan ini. Seiring dengan globalisasi pemanfaatan teknologi internet di masa mendatang yang memberikan banyak manfaat dan kemudahan, internet portal akan berperan sebagai kunci bagi setiap interaksi bisnis. Fenomena ini menuntut masing-masing pihak, baik pelaku bisnis, konsumen individu, dan bank untuk membangun kapasitas jaringan on-

line. Teknologi internet juga dipandang sebagai sarana yang efisien dalam mendisain, memasarkan serta menjadi saluran distribusi produk dan jasa keuangandengan biaya yang relatif murah. Efisiensi biaya tersebut menjadi salah satu daya tarik bagi

76

perbankan untuk mengembangkan usahanya dengan menciptakan layanan internet hanking. Di antara keunggulan layanan internet banking dari aspek perbankan,

setidak-tidaknya terdapat beberapa faktor pendorong (driving.fim:e) bagi bank untuk menawarkan layanan perbankan melalui internet. Factor-faktor tersebut antara lain, persamgan,

efisiensi

biaya

investasi,

jangkauan

geografis,

branding

untuk

membangun loyalitas nasabah, pilihan bagi nasabah lebih leluasa. Namun begitu, tentunya

kemajuan

teknologi

perbankan

inipun

mengandung

resiko,

seperti

operational risk yang dapat dipicu oleh beberapa ha!, antara lain kurang memadainya

system keamanan, disain dan atau implementasi system yang kurang tepat, dan penyalah gunaan system oleh nasabah. Bila dilihat dari sistemnya serta prinsip operasionalnya, maka internet banking menurut kacamata fikih kontemporer sebenarnya merupakan alat, media, metode teknis atau sarana yang dalam kaidah syari'ah bersifat fleksibel, dinamis, dan variable. Hal ini termasuk dalam kategori persoalan teknis keduniawian yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam koridor syari' ah kepada umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama. Selain itu pula dalam kaidah fikih dikenal kaidah yang berbunyi af-as/11 .fi af-M11a111afat af-fbahah, yang a1iinya hukum asal pada muamalat adalah boleh sampai ada ketentuan yang menjelaskan larangannya. Namun dalam ha! ini, ada yang tidak boleh berubah atau bersifat konstan dan prinsipil yakni prinsip-prinsip syari'ah dalam muamalah tersebut yang tidak boleh dilanggar dalam mengikuti perkembangan. Menurut kaidah fikih sebagaimana yang

77

untuk menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama. Selain itu pula dalam kaidah fikih dikenal kaidah yang berbunyi al-aslu Ji al-Muamalat al-Ibahah, yang artinya hukum asal pada muamalat adalah boleh sampai ada ketentuan yang menjelaskan larangarmya. Namun dalam hal ini, ada yang tidak boleh berubah atau bersifat konstan dan prinsipil yakni prinsip-prinsip syari'ah dalam muamalah tersebut yang tidak boleh dilanggar dalam mengikuti perkembangan. Menurut kaidah fikih sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili dalam al-Fiqh Al-Jslami wa- Adillatuhu (IV/199) bahwa prinsip dasar transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syari'ah. 23 Oleh karena itu, hukum transaksi dengan menggunakan media internet adalah boleh berdasarkan prinsip maslahah karena kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi ini dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknis maupun syari 'ah. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme yang dibuat manusia tidak Input dari kelemahan dan selama masih relatif aman dan didukung oleh upaya-upaya pengaman ha! itu dapat ditolerir, ini didasarkan kepada prinsip toleransi syari'ah dalam muamalah dan kaidah fikih adh-dharraru

yuzal mudharat harus dihilangkan, artinya, hal-hal yang sifatnya mudharat harus dihindarkan karena ketika mudharat itu ada maka hukum transaksinya batal.

23

1996)

Wahbah az-Zuhaili Al-Fiqh Al-Islami wa- Adillatuhu (IV/199) (Damaskus: Dar al-Fikr

78

Transaksi perbankan melalui Internet banking telah banyak memberikan kemudahan bagi para nasabahnya yang menggunakan fasilitas Internet banking, dengan demikian dapat kita lakukan analisis terhadap beberapa aspek. l. jenis akad yang dilakukan: transaksi Internet banking merupakan akad yang dapat kita persamakan dengan hal-hal muamalah lainnya, seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. 2.

syarat dan rukun akad: dalam internet banking syarat dan rukun yang telah digariskan oleh syari'ah telah terpenuhi seperti, ijab dan kabul, obyek akad, meski banyak perdebatan diantara para ulama mengenai ijab dan kabul, tetapi penulis akan menggunakan metode tarjih dalam menentukan pendapatnya.

3. Dampak maslahat:

Internet banking telah kita ketahui bersama bahwa

kemunculannya memiliki manfaat yang tidak sedikit bagi para pengguna fasilitas ini, dengan hanya melakukan aktivasi pada aplikasi ini, maka apa saja aktifitas yang akan dilakukan oleh kita dengan bank akan diproses dengan cepat 4. Dampak negatif: Internet banking dalam sistem keamanan dan providernya telah menyiapkan sistem kemanan yang menyeluruh mulai dari aktivasi samapai kepada kita log out. Hal ini dilakukan karena sistem keamanan provider penyedia

internet banking sering mengalami kebobolan, tidak jarang investasi para nasabah hangus seketika24

"'Majalah Buletin Hukum, edisi dokumentasi kasus Internet banking, Juli 2004

BABV

PENUTUP A. Kesimpulan

Dari penjelasan mengenai Internet Banking dimulai dengan penjelasan awal mengenai internet itu

sendiri samapai kepada bagaimana hukum Islam melihat

internet banking sampai pada kesimpulan hukum yang bisa diambil mengenai Internet Banking. Kesimpulan yang dapat penulis ambil antara lain adalah: 1. Transaksi Internet Banking dilakukan dengan cara mengaktivasi terlebih dahulu rekening yang climiliki oleh nasabah, setelah itu pengguna fasilitas ini berhak melakukan transaksi-transaksi yang disediakan oleh pihak bank melalui internet. Akan tetapi kita harus berhati-hati terhadap provider yang menggunakan layanan internet banking sebuah bank, dengan mudah Personal Identification Number atau PIN dapat dengan mudah diketahui dengan orang lain. 2. Dalam bertransaksi perbankan melalui Internet Banking kita disuguhkan berbagai macam layanan perbankan seperti giro bahkan kita bisa melakukan investasi

melalui

memperhatikan

internet nilai

banking.

madharat

Akan

yang

tetapi,

terkandung

kita

perlu

dalam

juga

Internet

Banking, seperti yang telah kita jelaskan bahwa nilai madharat pada internet beracla pada transaksi yang dilakukan. Artinya, dampak negatif dari program ini adalah semuanya berasal dari bagaimana kita melakukan transaksi dan apa saja yang menjadi kesepakatan-kesepakatan nasabah dan pihak bank.

70

80 3. Dalam hukum Islam, Internet Banking dipersamakan hukumnya dengan transaksi atau akad dalam Islam. Selain nilai madharat terdapat banyak nilainilai manfaat yang bisa kita dapat dari fasilitas Internet Banking, seperti kemudahan bertransaksi, meminimalisir biaya operasional bagi pihak bank. Dalam hukum Islam, dijelaskan mengenai manfaat dan madharat yang akan ditimbulkan dari setiap transaksi. Dalam Internet Banking, kita telah mengetahui apa saja manfaat dan madharatnya, apabila kita bandingkan manfaat yang akan didapat lebih banyak daripada madaharat yang akan didapatkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Internet Banking halal untuk melakukannya dalam bertransaksi. B. Saran

Kesimpulan mengenai transaksi melalui fasilitas Internet Banking telah memunculkan harapan-harapan kepada semua pihak, baik akademisi atau praktisi bahkan kepada pemerintah. Penggunaan fasilitas Internet Banking disisi lain dapat mendatangkan kemudahan-kemudahan bagi para nasabah. Namun, disisi lain dapat mendatangkan ekses negatif sepe1ii penipuan yang semuanya diakibatkan karena moral hazard para pengguna maupun pihak bank. Untuk itu, diharpakan pemerintah lebih tanggap lagi dengan bermunculnya keluhan-keluhan masyarakat dalam bertransaksi dengan bank melalui Internet Banking. Selama ini hanya YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang pro aktif dalam menanggapi masalah-masalah nasabah dengan pihak bank. Semoga penulisan ini skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya. Amien

80

DAFT AR PUST AKA Al-Quran al-Karim Abu Bakar, Munir, Cybernology:Kebijakan dan Tantangan , Singapore Butterworth , 1999 Abu Zahrah, Muhammad, Ushul Fiqih,.Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002 Cet ke VII Ahmad, Hasan,. Qiyas: Pena!aran ana!ogis dida!am hukum Islam, Bandung Pustaka 2001 Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Putra Abardin,1999 As-Suyuthi, Jalaludin Abdurahman, Al-Asybah wa Nazhair fl Qawaid wa Furu' Fiqh as-Syafi 'iyah, Beirut, Dar al-Kutub Amaliyah 1983 Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqhu al-Is/ami wa Adil!aluhu Cet VI Damaskus, Dar al-Fikr 1996 Budi Utomo, Setiawan, Fiqh Ak111al. Jakarta, Gema Insani Press 2003 Departemen Agama RI, Jakarta A!-Qur 'an dan Te1jemahnya, 1997 Haroen, Nasrun, Fiqh Muama/a/, Jakarta, Gaya Media Pratama, cet I, 2002 Hallaq, Wael. B, U>lnd Fikih: Mele1va1i Tradisi Hukum, Bandung, Mizan 2001 Irman, TB, Analomi Kejahatan Perbankan, Jakarta, MQS Publishing 2006 Jmjawi- al, Ali Ahmad, Hikamlul Tasyrii wa Fa/safatuhu, Beirut Dar al-Fikr 1994 Cet. V Khalaf, Wahhab, Ushul Fiqih , Jakarta, Raja Grafindo, 2003, cet ke 10 Maftuh, Muhammad, Hulwm perikatan dalam Islam, Bandung, Rosda Karya 2001 Mansur, Dik-dik M. Arif, Cyber Law : Aspek Hukum teknologi fl1formatika, Jakarta, Rafika Aditama, 2006 Makarim, Edmon,. Pengantar Hukum Te!emalika Suatu Kompi!asi Kajian, Jakarta, Raja Grafindo Persada, eel I, 2005 Latif, Ah.Azharudin, Fiqh Muamalat, UlN Press 2005 Rahmjo, Satjipto, Hukum dan Mmyarakat, Bandung, Angkasa, 1980 Red, Chris , Hukum Computer, Edisi ke 4, Raja Grafindo 2000

Q

l

82

Romli, SA, J\;fuqaranah Mazahib Ji al-Ushul, Jakarta, Gaya Media Pratama, 1999 Sabiq, Sayyid,. Fiqhus Sunnah Daeul Kitab al-Arabi Cet VIII 1987 Schact, Joseph, Penganlar Hukum Islam, Pcnerbit IAIN Raden Fatah Palembang !985 Shidiqi, Nourouzaman,.,.Fiqih Indonesia Pustaka Pelajar, Yogyakarta Cet I, I 997 Soekanto, Soe1jono, Pokok- po/wk Sosio!ogi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 1980

-----------------------, Kegunaan Sosiologi J-Iukum Bagi Kalangan J-Iukum, Bandung, Alumni, I 986 Subekti, Pokok-pokok bahasan hukum perdata, PT. Interrnassa Cet XIV 1992 Zarqa, Mustafa Ahmad, Al-Fiqh al-Islam Ji Tsaubihi al-Jae/id Cet VI Mat baa Jamiaa Dimasq

2. Arsip Surat Edaran Bank Indonesia No.6/18/DJNP/20 APRIL/2004 Rancangan undang-undang telernatika.dikeluarkan oleh Ir.Budi Rahardjo, staf pengajar IT Institut Teknologi Bandung. 3. Media cetak Majalah Info Korn, Indie Nusa Grya, Jakarta Jurnal J-Jukum, BPHN, Jakarta 4. Media Internet Mailing list lr.Budi Rahardjo (pakar IT Institut Teknologi Bandung) www. bud irnhard j o. bl ogspot.com www. in tc rnc tco 1111cct or. com www.searchinternetbanking.uk.com www. Kompascybcrmcd ia.corn

RAN CAN GAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR .......... TAHUN ........ .. TENT ANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DEN GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa

pembangunan

nasional

adalah

suatu

proses

yang

berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang te1jadi di masyarakat; b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai

pengelolaan informasi dan

transaksi elektronik di tingkat nasional sebagai jawaban alas perkembangan yang te1jadi baik di tingkat regional

rnaupun

internasional; c. bahwa perkembangan telmologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan

perubahan

kegiatan

kehidupan

manusia

dalam

berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru; d. bahwa kegiatan pemanfaatan teknologi informasi perlu terus clikembangkan tanpa mengesampingkan persatuan dan kesatuan nasional dan penegakan hukum secara adil, sehingga pelanggaranpelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi inforrnasi dapat dihindari melalui penerapan keseragaman asas dan peraturan perunclang-undangan; e.

bahwa pemanfaatan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik mempunyai peranan penting

dalam meningkatkan perdagangan dan perekonomian nasional dalarn rangka menghadapi globalisasi sehingga perlu dilakukan langkahlangkah

konkret

untuk

mengarahkan

pemanfaatan

teknologi

informasi agar benar-benar mendukung perturnbuhan perekonomian nasional untuk rnencapai kesejahteraan masyarakat;

r.

bahwa

pemerintah

pengembangan

perlu

teknologi

memberikan informasi

dukungan

khususnya

terhadap

pengelolaan

informasi dan transaksi elektronik bese1ia infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan

menekan

akibat-akibat

negatifnya serendah mungkin; g. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (l ), Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG

TENT ANG

TRANSAKSI ELEKTRONIK

BAB!

INFORMASI

DAN

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

I.

Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, meny1mpan,

memproses,

mengumumkan,

menganalisa,

dan

menyebarkan

informasi. 2.

Komputer adalah alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

3.

Informasi elektronik adalah

satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya

meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi, dan bentuk-bentuk Jainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti. 4.

Sistem

elektronik

adalah

sistem

untuk

mengumpulkan,

mempersiapkan,

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi elektronik. 5.

Tanda tangan elektronik adalah informasi elektronik yang dilekatkan. memiliki hubungan Jangsung atau terasosiasi pada suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatangan untuk menunjukkan identitas dan statusnya sebagai subyek hukum, termasuk dan tidak terbatas pada penggunaan infrastruktur kunci publik (tanda tangan digital), biometrik, kriptografi simetrik.

6.

Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.

7.

Penandatangan adalah subyek hukum yang terasosiasikan dengan tanda tangan elektronik.

8.

Lembaga sertifikasi keandalan (trustmark) adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan audit dan mengeluarkan sertifikat keandalan atas pelaku usaha dan produk berkaitan dengan kegiatan perdagangan elektronik.

9.

Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.

I 0.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya.

11.

Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk rnelakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh seseorang.

12.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

13.

Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

14.

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya.

15.

Penerirna adalah subyek hukum yang menerirna suatu informasi elektronik dari pengmm.

16.

Pengirim adalah subyek lmkum yang mengirimkan informasi elektronik

17.

Jaringan sistern elektronik adalah terhubungnya dua atau lebih sistern elektronik baik yang bersifat te1iutup maupun yang bersifat terbuka.

18.

Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.

19.

Nama domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi. atau badan usaha, yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet. yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik, menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

20.

Kode akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya

21.

Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh Pemerintah clan atau swasta.

22.

Orang adalah orang perorangan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum.

23.

Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia. yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

BABU ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, hati-hati, itikad baik, dan netral teknologi.

Pasal 4 Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk : a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; b. mengembangkan

perdagangan

dan

perekonomian

nasional

dalam

rangka

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional; c. efektifitas dan efisiensi pelayanan publik dengan memanfaatkan secara optimal teknologi informasi untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum; d. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengembangkan pemikiran dan kemampuannya di bidang teknologi informasi secara be11anggung jawab dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi dunia;

BAB III

INFORMASI ELEKTRONIK

Pasal 5 (I) lnformasi elektronik dan atau hasil cetak dari informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. (2) lnfonnasi elektronik dan atau basil cetak dari informasi elektronik

sebagaimana

dimaksud dalam ayat (I) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. (3) lnformasi elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem e!ektronik sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) tidak berlaku untuk : a.

pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat;

b. pembuatan dan pelaksanaan surat-surat te1jadinya perkawinan clan perkawinan;

putusnya

c. surat-surat berharga yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; d. pe1janjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak; e. dokurnen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepernilikan; dan f.

dokurnen-dokumen lain yang rnenurut peraturan perundang-undangan yang berlaku rnengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang.

Pasal 6 Dal am ha! terdapat ketentuan hukurn lain selain yang diatur dalarn Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, maka informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercanturn di dalarnnya dapat dijarnin keutuhannya, dipertanggungjawabkan, diakses, dan ditampilkan, sehingga rnenerangkan suatu keadaan.

Pasal 7 Setiap orang yang menyatakan suatu hak, memperkuat hak yang telah ada, atau rnenolak hak orang lain berdasarkan atas keberadaan suatu informasi elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik yang ada padanya berasal dari sistern elektronik terpercaya.

Pasal 8 (I) Kecuali dipei:janjikan lain, waktu pengiriman suatu informasi elektronik ditentukan

pada saat informasi elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah mernasuki sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim. (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu informasi elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima yang berhak.

(3) Dal am hal penerima telah menunjuk suatu sistem elektronik tertentu untuk menerima informasi elektronik, penerimaan terjadi pada saat informasi elektronik memasuki sistem elektronik yang ditunjuk. (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman ataupun penerimaan informasi elektronik, maka: a. waktu pengiriman adalah ketika informasi elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada diluar kendali pengirim. b. waktu penerimaan adalah ketika informasi elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada dibawah kendali penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui media elektronik waj ib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat-syarat kontrak. produsen dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10 (I) Pemerintah atau masyarakat dapat membentuk lembaga sertifikasi keandalan yang

fungsinya memberikan sertifikasi terhadap pelaku usaha dan produk yang ditawarkannya secara elektronik. (2) Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sertifikasi keandalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 11 (I) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah

selama memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Data pembuatan tanda tangan terkait hanya kepada penanda tangan saja; b. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatangan; c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

d. Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; e. Terdapat

cara

tertentu

yang

dipakai

untuk

mengidentifikasi

siapa

penandatangannya; f.

Terdapat

cara

tertentu

untuk

menunjukkan

bahwa

penandatangan

telah

memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 12 (I) Setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan

pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya; (2) Pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) sekurang-kurangnya meliputi : a. sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak; b. penandatangan hams waspada terhadap penggunaan tidak sah dari data pembuatan tanda tangan oleh orang lain; c. penandatangan harus tan pa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianj urkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik ataupun cara-cara lain yang layak dan sepatutnya

harus

segera

memberitahukan

kepada

seseorang

yang

oleh

penandatangan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika: I. Penandatangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan telah dibobol; atau 2. Keadaan yang diketahui oleh penandatangan dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan; d. dalam hal sebuah sertifikat digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, memastikan kebenaran dan keutuhan dari semua informasi yang disediakan penandatangan yang terkait dengan sertifikat.

(3) Setiap orang yang rnelakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (l ), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukurn yang timbul.

Pasal 13

( 1) Setiap orang berhak menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik untuk tanda tangan elektronik yang dibuat dalam bentuk tanda tangan digital. (2) Penyelenggara sertifikasi elektronik harus memastikan keterkaitan suatu tanda tangan digital dengan pemilik tanda tangan digital yang bersangkutan. (3) Penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia harus berbadan hukum Indonesia dan beroperasi di l ndonesia.

Pasal 14 (I) Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 wajib

menyediakan informasi yang sepatutnya kepada para pengguna jasanya yang meliputi

a. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi penandatangan; b. Hal-ha! yang dapat digunakan untuk mengetahui data pembuatan tanda tangan elektronik; c.

Hal-ha! yang dapat menunjukkan keberlakuan dan keamanan tanda tangan elektronik;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara sertifikasi elektronik diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 15

( 1) lnformasi dan transaksi elektronik diselenggarakan oleh penyelenggara sistem elektronik secara andal, aman, dan beroperasi sebagaimana mestinya. (2) Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang diselenggarakannya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan adanya pihak tertentu yang melakukan tindakan sehingga sistem elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

Pasal 16 (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggara

sistem elektronik

harus mengoperasikan sistem elektronik

yang

memenuhi

persyaratan minimum sebagai berikut: a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang telah berlangsung; b. dapat

melindungi

keotentikan,

integritas,

kerahasiaan,

ketersediaan.

dan

keteraksesan dari informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;

d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan. dan pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk tersebut; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem elektronik sebagairnana dimaksud dalam ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BABV

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17 (I) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan baik dalarn lingkup publik maupun pri vat. (2) Ketentuan lebih lanjut rnengenai penyelenggaraan transaksi elektronik yang bersifat khusus diatur dengan Peraturan Pernerintah.

Pasal 18 (I) Transaksi elektronik yang dituangkan dalarn kontrak elektronik rnengikat para pihak. (2) Para pihak rnemiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. (3) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional. (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan. arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang rnenangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik.

(5) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19 Para pihak yang rnelakukan transaksi elektronik harus rnenggunakan sistern elektronik yang disepakati.

Pasal 20 ( l) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak transaksi elektronik te1jadi pad a saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. (2) Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21 (I) Pengirim maupun penenma dapat melakukan sendiri transaksi elektronik, atau melalui pihak yang dikuasakan olehnya atau melalui Agen Elektronik. (2) Kecuali dipe1janjikan lain, pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) diatur sebagai berikut: a. apabila dilakukan sendiri, menjadi tanggungjawab para pihak yang bertransaksi; b. apabila dilakukan melalui pemberian kuasa, menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; c. apabila

dilakukan

melalui

Agen

Elektronik,

menjadi

tanggung

jawab

Penyelenggara Agen Elektronik. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c tidak berlaku jika dapat dibuktikan terdapat pihak te1ientu yang melakukan tindakan secara ilegal yang mengakibatkan Agen Elektronik dimaksud tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

Pasal 22 (I) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu wajib menyecliakan fitur pada Agen Elektronik yang clioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih clalam proses transaksi. (2) Ketentuan

lebih

lanjut

mengenai

penyelenggara

agen

elektronik

sebagaimana dimaksud ayat (I) cliatur dengan Peraturan Pemerintah.

tertentu

BAB VI NAMA DOMAIN, HAK KEKA Y AAN INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI (PRIV ASI)

Pasal 23 ( 1) Setiap orang berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. (2) Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) wajib didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. (3) Setiap orang yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tan pa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud. (4) Pengelola nama domain dapat dibentuk baik oleh masyarakal maupun Pemerintah. (5) Pengelola nama domain yang berada diluar wilayah Indonesia dan nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola nama domain sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 24 Informasi elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, desain situs internet dan karya-karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual, berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25 Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang hak pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERBUAT ANY ANG DILARANG

Pasa126

Setiap orang dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan pornografi dan atau pornoaksi melalui komputer atau sistem elektronik.

Pasal 27

Setiap orang dilarang: (I)

Menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara

apapun

tanpa

hak,

untuk

memperoleh,

mengubah,

merusak,

atau

menghilangkan informasi dalam komputer dan atau sistem elektronik. (2)

menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.

(3)

menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun tanpa hak, untuk memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi

pe11ahanan

nasional

atau

lmbungan

internasional

yang

dapat

menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap Negara dan atau hubungan dengan subyek Hukum Internasional.

Pasal 28

Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang secara tanpa hak yang mcnyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi Negara menjadi rusak.

Pasal 29

Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara.

Pasal 30

Setiap orang dilarang: (1) menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik pemerintah yang dilindungi secara tanpa hak; (2) menggunakan dan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan

atau

sistem elektronik

yang

dilindungi

oleh

negara,

yang

mengakibatkan komputer dan atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak. (3) menggunakan dan atau mengakses tanpa hak atau melampaui wewenangnya, komputer dan atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan komputer dan atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak. (4) mempengaruhi atau mengakibatkan terganggunya komputer dan atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah.

Pasal 31

Setiap orang dilarang: (I) menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya untuk memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari Bank Sentral, lembaga perbankan atau

lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya. (2) Menggunakan dan atau mengakses dengan cara apapun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain secara tanpa hak dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan

Pasal 32

Setiap orang dilarang menggunakan dan atau mengakses komputer dan atau sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan yang dilindungi secara tanpa hak atau melampaui wewenangnya, untuk disalah gunakan, dan atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya.

Pasal 33

Setiap orang dilarang: (1) menyebarkan, memperdagangkan, dan atau memanfaatkan kode akses (password)

atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan yang akibatnya dapat mempengaruhi sistem elektronik Bank Sentral, lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri. (2) Menyebarkan, memperdagangkan, dan atau memanfaatkan kode akses (password) atau informasi yang serupa dengan ha! tersebut, yang dapat digunakan menerobos komputer dan atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan komputer clan atau sistem elektronik yang cligunakan atau dilindungi oleh pemerintah.

Pasal 34

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VIII PENYELESAIAN SENG KET A

Pasal 35

Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat. Pasal 36 (I) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku. (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERAN PEMERINT AH Pasal 37 (I) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Pemerintah melindungi kepentingan um um dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum sesuai peraturan perundangan yang berlaku. (3A) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Penjelasan : data elektronik strategis yang wajib dilindungi antara lain perbankan, data perpajakan, data pertanahan dan data kependudukan.

data

(3B) Instansi atau Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3A) wajib membuat dokumen elektronik dan backup elektroniknya serta menghubungkannya ke Pusat Data tertentu untuk kepentingan pengamanan data tersebut. (3C) lnstansi atau institusi lain selain diatur pasal (3A) membuat dokurnen elektronik dan backup elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dirnilikinya (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran pemerintah dan masyarakat sebagairnana dimaksud dalarn ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Presiden

PERAN MASY ARAKAT Pasal 38. (I) Masyarakat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui

penggunaan dan penyelenggaraan informasi elektronik serta transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat diselenggarakan oleh lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi

konsultasi dan

mediasi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. BABX

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal39

·r'

Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini. Pasal 40

(I) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang informasi dan transaksi elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang teknologi informasi; b. memanggil orang untuk didengar dan atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi; c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi; d. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi; e. melakukan pemeriksaan alat dan atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi;

f.

melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi;

g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan yang berlaku;

'I

'"

h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi; 1.

mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi;

(3)

Penyidik

Pegawai

Negeri

Sipil

sebagaimana

dimaksud

dalam

ayat

(1)

memberitahukan penyidikan yang sedang dilaporkannya dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 41

Alat bukti pemeriksaan dalam undang-undang ini meliputi: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Hukum Acara Pidana; b. alat bukti lain berupa Dokumen Elektronik dan lnformasi Elektronik.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

(1) Setiap orang yang rnelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,-. (satu milyar rupiah). (2) Setiap orang yang rnelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1 ), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (ernpat) tahun dan atau denda

paling banyak Rp. 1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah).

Pasal 43

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (I), Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000.,- (seratusjuta rupiah).

Pasal 44 (I) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat

(2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) hanya dapat di tun tut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.

Pasal 45

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1 ), Pasal 30 ayat (2), Pasal 30 ayat (3 ), Pasa\ 30 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), atau Pasal 34, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.,- (dua milyar rupiah).

Pasal 46

Setiap orang yang melanggar Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 47

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (I), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32, atau Pasal 33 ayat (I), pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama I 0 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000.,- (dua milyar rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48 Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan dan kelembagaan-kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku. BAB XIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 49 (I) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun

setelah diundangkannya Undang-undang ini.

Disahkan di Jakarta Pada tanggal : ............................. . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta Pada tanggal ............................................. .

No.6/ 18 /DPNP

Jakarta. 20 April 2004

SURAT

EDARAN

Kepada SEMUA BANK UMUM DI INDONESIA

Perihal :

Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking).

Sehubungan dengan semakin berkembangnya pelayanan jasa Bank melalui internet (internet banking) dan sebagai pelaksanaan lebih Ian.jut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Nornor 4292) serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEP/DIR tanggal 31 Maret I 995 tentang Penggunaan Teknologi Sistern lnformasi oleh Bank.

maka dipandang perlu

untuk

mengatur

pelaksanaan

penerapan

manajernen risiko pada aktivitas internet banking dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I.

C:Vl\JM 1.

!memet Banking aclalah salah satu pelayanan jasa Bank

Yan~

rnemungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi. rnelakuk
komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet, dan bukan merupakan Bank yang hanya menyelenggarakan layanan perbankan melalui

internet, sehingga pendirian dan

kegiatan Internet Only Bank tidak diperkenankan. 2.

Internet Banking dapat berupa Informational Internet Banking, Communicative

Internet Banking dan

Transactional

Internet

Banking. Informational Internet Banking adalah pelayanan jasa Bank kepada nasabah dalam bentuk informasi melalui jaringan internet dan tidak melakukan eksekusi transaksi (execution o( I rnnsaction).

Communicative Internet Banking adalah pelayanan jasa Bank kepada nasabah dalam bentuk komunikasi atau melakukan interaksi dengan Bank penyedia layanan internet banking secara terbatas dan tidak melakukan eksekusi transaksi (execution of transaction).

Transactional Internet Banking adalah pelayanan jasa Bank kepada nasabah untuk melakukan interaksi dengan Bank penyedia layanan

internet banking dan melakukan eksekusi transaksi (execution of' transaction). 3.

Mengingat aktivitas internet banking yang mengandung risiko tinggi adalah transactional internet banking, maka kewajiban penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini hanya diberlakukan bagi penyelenggaraan transactional

internet banking. 4. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu antara lain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsurnen, dan ketentuan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip ...

Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) juga berlaku dalam !mbungannya dengan penyelenggaraan internet banking.

II

PEDOMAN MANAJEMEN RISIKO I.

Bank yang menyelenggarakan inlernel banking wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas inlernet banking secara efektif. yang meliputi : a. pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi; b. sistem pengamanan (security conlrol); c. manajemen risiko, khususnya risiko hukum dan risiko reputasi.

2.

Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 wajib dituangkan dalam suatu kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis, dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajernen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet

(/nlernet Banking), yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Pedoman penerapan manajemen risiko internet banking tersebut merupakan bagian dari Pedoman Penerapan Manajernen Risiko Bank secara keseluruhan sebagairnana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Urnum. 3.

Bank yang telah melaksanakan aktivitas inlernel banking dan telah memiliki kebijakan, prosedur dan atau pedoman tertulis penerapan manajemen

risiko

pada

aktivitas

internet

banking

wajib

menyesuaikan dan rnenyernpurnakan dengan berpedornan pada Larnpiran Surat Edaran ini.

4.Sesuai ..

4.

Sesuai

dengan

Peraturan

Bank

Indonesia

Nomor

5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umurn, penyempurnaan pedornan penerapan manajemen risiko pada aktivitas internet banking sebagaimana dimaksud pada angka 3 wajib dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2004.

III.

PELAPORAN I. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nornor 27/164/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistern Informasi oleh Bank, Bank wajib rnenyampaikan laporan rencana perubahan Sistern Teknologi lnforrnasi (TS!) yang menyangkut perubahan konfigurasi dan prosedur pengoperasian kornputer yang terkait dengan rencana penyelenggaraan internet banking selarnbat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan. Fonnat laporan mengacu kepada Formulir lsian TS! yang merupakan larnpiran dari Surat Edaran Nomor 27/9/UPPB tanggal 31 Maret 1995. 2. Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umurn, Bank yang rnenyelenggarakan aktivitas baru internet banking, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bank Indonesia selarnbatlambatnya 7 (tujuh) hari ke1ja sejak aktivitas tersebut efektif dilaksanakan. Format laporan rnengacu kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nornor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003, yang mernuat: a. Uraian singkat aiau penjelasan clan bentuk flow chart clari Proseclur Pelaksanaan (standar operating procedures/SOP) internet banking; b. Bag_an ..

b. Bagan Organisasi dan kewenangan satuan kei:ja tertentu yang melaksanakan internet banking; c. Hasil analisis dan identifikasi satuan ke1ja manaJemen risiko pada Bank terhadap risiko yang melekat pada internet banking; d. Hasil uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko yang melekat pada internet banking yang dilaksanakan oleh satuan ke1ja manajemen risiko pada Bank; e. Uraian singkat mengenai Sistem Informasi Akuntansi untuk transaksi yang dilakukan melalui internet banking, termasuk penjelasan singkat mengenai

keterkaitan sistem

infonnasi

akuntansi tersebut dengan sistem info1masi akuntansi Bank secara rnenyeluruh; dan f.

Hasil analisis aspek hukurn untuk internet banking.

3. Pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dirnaksud pada angka 2 dikecualikan dalam ha! penyelenggaraan aktivitas baru

internet banking tersebut telah efektif dilaksanakan oleh Bank sebelum Bank menyelesaikan action plan sebagaimana dimaksucl clalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Urnum. 4. Bagi Bank yang clikecualikan untuk sebagairnana

dimaksud

pada

angka

rnenyarnpaikan 3,

kewajiban

laporan untuk

rnenyarnpaikan laporan realisasi rencana perubahan TS! yang rnenyangkut internet banking selarnbat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah rencana dimaksucl dilaksanakan sebagaimana cliatur dalam Surat Keputusan

Direksi Bank Indonesia Nomor

27/164/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan Teknologi Sistem lnformasi oleh Bank tetap berlaku. 5. Lapora11

5. Laporan sebagaimana tersebut di alas disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat: a.

Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Tharnrin No.2. Jakarta IOI JO, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah Jabotabek; atau

b.

Kantor Cabang Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah Jabotabek.

IV.

LAIN-LAIN I. Guna meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko. Bank wajib rnelakukan evaluasi clan audit secara berkala terhac!ap aktivitas internet banking dengan menggunakan auditor internal (Saluan Kerja Audit Intern/SKA!) atau auditor eksternal. 2. Apabila diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan perneriksaan terhadap efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko khususnya yang berkaitan dengan aktivitas internet banking pada Bank.

V.

SANKS! I. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka III. l

dan angka 111.4 dikenakan sanksi administratif

ebagaimana diatur dalam Pasal 6

Surat Keputusan Direksi No.

i71164/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Penggunaan ieknologi Sistem Informasi oleh Bartle 'elanggaran alas kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud 'a!am angka

III.2 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal ...

Pasal 33 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

VI.

PENUTUP Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal .............. . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat

Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ttd

NELSON TAMPUBOLON DIREKTUR PENELITIAN DAN PENGATURANPERBANKAN

TRANSAKSI BANK MELALUI INTERNET DALAM TINJAUAN HUKUMISLAM. Siti Ncncng Habibah. Nim: I

Recommend Documents