BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KATINGAN
NoMoR
I reHux 2oL5
TENTANG
PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
BUPATI KATINGAN, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa,
ia.
pelaksanaan pembangurlan, pemerataan pertumbuhan
desa, peningkatan pelayanan dasar dan peningkatan ""t"r pemberdaya-an masyarakat desa, perlu adanya stimulan melalui Dana Desa; b.
c.
Mengingat
1.
2.
3.
4.
bahwa sehubungan dengan telah
dilakukannya
perhitungan dan formulasi Dana Desa di Kabupaten
katingan-Tahun Anggaran 2015, perlu diatur dalam suatu peraturan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murun[ Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L26 Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l; Undang-Und.ang Nomor 28 Tahun 2AA9 tentang Pqjak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembarall Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1; 5.
6.
6 Tahun 2aA tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor 7, Tambahan LembaratrL Negara Republik Indonesia Nomor 5ae5);
undang-undang Nomor
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tastbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.
8.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndJnesia Tahun 2OOS Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5781; peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aft7l; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2AL4 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ot4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor l23l; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2Ol4 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belaqja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AI4 Nomor 5558);
Tahun
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1O Tahun 2OOT tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OO7 Nomor 1O); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008
L2.
Nomor 3);
L4. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor l L Tahun 2OL1 tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten
Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OLl Nomor 11); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belaqia Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OL4 Nomor 43);
Menteri Dalam Negeri Nomor 13O Tahun 2OO3 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam
16. Peraturan
Negeri;
t7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2oo7 tentang Pedoman umum Tata Cara Pelaporan dan pertanlgung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2ao7
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; t9. peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Bad":ang I Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa; 24. Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahrun 2oL4 tentang Tata Cara Pengadaan BaranglJasa di Desa; MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PEI,AKSANAAN DANA DESA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2015. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati Katingan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Katingan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingat masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan RePublik Indonesia. 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalaT dan priniip Negara Kesatuan Republik Indonesia "i"t"* sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah'
4. Bupati adalah BuPati Katingan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
6.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
Badan Pemberdayaalr Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat 8. daerah. camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Katingan di 9. Wilayah Kerjanya. 10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. 1L. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat terdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisionat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. t2. pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. L2. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 13. Wilayah atau dusun atau disebut dengan nama lain yang
7.
disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
14.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Ralqyat Daerah
dan ditetapkan
dengan
Peraturan Daerah.
dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, dan ditetapkan dalam
16. Anggaran Pendapatan
Peraturan Desa. L7. Pembangunan
Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk
sebesar-besarnya
kesej ahteraan masyarakat Desa.
18.
Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai
kegiatan terutama pertanian, termasuk pengelolaan *u*ber daya alam dengan susunan fungsi kawasan
sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan- jasa p"*Jrirrt"han, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
t"rupa .t.ttg dan barang yang berhubungan
20.
2L.
22.
23.
dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran', p"n"t*r"ahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala b""" yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Tim Pengelola Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintahan Desa
dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk
24.
25.
26.
27.
28.
melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan membaYarkan menatausahakan, mempertanggungiawaban keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan besa {RKpDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraEm pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Dana Desa adalah merupakan bagian dari Keuangan Desa yang dimasukkan dalam APBDesa dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada kelompok Bantuan Keuangan Pemerintah.
BAB II PENGELOLAAN DANA DESA
Pasal 2
(1) (21
(1)
Pengelolaan Dana Desa mempakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Dana Desa digunakan oleh pemerintah de-sa dalam rangka penyelenggrra^n pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masYarakat desa.
Pasd 3 Dana Desa yang diarahkan bagi kegratan pembangunan fisik yang dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan Des3 (TPKD) dipergunakan sesuai dengan usulan dan hasil i<eputusan rapat di tingkat desa yang bersangkutan, baik dengan sistem upah/gaji maupun secara swadaya dan gotong royong.
(21 Dana Desa untuk kegiatan fisik dapat digunakan untuk
membiayai pembangunan yang bersifat kerjasama ant?r
desa dalam satu kecamatan atau antar desa pada beberapa kecamatan'
(3)
Kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar desl pada beberapa kecamatan perlu dibuat Memorandum of Understanding (MoU) yang selanjutnya dituangkan dalam naskah kerjasama serta dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang selanjutnya bertanggungiawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
(4) Desa yang melakukan kerjasama antar desa dengan
*"rry"i"hk-an langsung dana program pembangunan fisik desa kepada Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dana Operasional TPKD, dapat dialihkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan lainnya di desa yang ditunjuk. Pasal 4
Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasitan (PPh) dan pajak lainnya, wqiib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara iesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan. Pasal 5
Dalam rangka menunjang keberhasilan
peningkatan
pemungutan pajak, camat sebagai pembina wilayah wajib
memberikan fasilitas/membantu/mendorong Pemerintah Desa untuk menyetorkan pajak ke kas negara.
Bagran Pertama
Maksud, Tujuan dan Sasaran Dana Desa Pasal 6
Maksud, tujuan dan sasaran Dana Desa : (1) Maksud dan Tujuan Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan :
a. b. c.
Pemerintahan. Pembangunan; dan PemberdayaanMasYarakat. (21 Sasaran utama Dana Desa adalah : penyelenggaraan a. Meningkatkan efektifitas Pemerintahan Desa. b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa' c. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat' d. Meningkatnya partisipatif dan pemberdayaan masyarakat desa. Bagian Kedua Prinsip Pengelolaan Dana Desa Pasal 7
Prinsip Pengelolaan Dana Desa adalah : a. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa.
b. Pengelolaan kegiatan Dana Desa harus
dapat
dipertanggungjawabkab secara administrasi, teknis dan
c.
hukum. Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, efektif, efisien dan terkendali.
d. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa direncan"k r, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa'
Bagian Ketiga Azas Yang Dianut Dana Desa Pasal 8
Dana Desa untuk setiap desa ditentukan dengan berdasarkan
az,as, yaitu: Azas merata adalah bagian Dana Desa yang besarnya dibagi
a.
b.
berdasarkan kondisi setiaP desa. Azas adil adalah bagian Dana Desa yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan beberapa nitai Bobot Desa dengan mempertimbatgkgn beberapa variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kondisi geogralis desa.
BAB III RUMUSAN PENENTUAN BESARI{YA DANA DESA Pasal 9
(L) Rumusan perhitungan Dana Desa untuk masing-masing Desa dilakukan dengan cara : a. 9Ao/o Paga Dana Desa Kabupaten sebagai alokasi dasar dibagi rata untuk 154 Desa;
b.Lo%PaguDanaDesaKabupatendibagikepadalS+ Desa dengan formula sebagai berikrrt
1.
2. 3. 4.
:
persentase jumlah penduduk Desa yang bersangtmtan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Katingan; lOo/o x Persentase luas wilayah Desa Yang bersangkutan terhadaP total luas wilayah Desa di Kabupaten Katingan; 35Yo x persentase rumah tanga pemegang Kartu Perlindungan sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di KabuPaten Katingan; 25o/o
x
SAoh x Desa.
IKG Kabupaten Katingan dibagi rata L54
BAEI TV
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal
1O
Penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai kegiatan
(U l2l t3)
:
Pemerintahan. Pembangunan; dan Pemberdayaan MasYarakat.
BAB V PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN PEI{YALURAN
Pasal 11
(1)
Program dan kegiatan baik fisik maupun non fi.sik yang *"i3"ai skala prioritas Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa dan sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim
Pengelola Kegiatan Desa /TiIn swakelola dengan berfedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
{21
(3)
(4)
(3)
(4)
pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan cara : a. Swakelola; dan/atau b. Menggunakan penyedia barang/jasa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Katingan ke rekening Kas Desa. Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) dilakukan secara bertahap pada tahun
anggaran
bedalan dengan ketentuan: a. Tahap I pada bulan April sebesar 40 o/o (empat puluh per seratus). b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 o/o (empat puluh per seratus); dan c. Tahap III pada bulan Nopember sebesar 20 o/o (dua puluh per seratus). Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
Permintaan penyaluran Dana Desa dilakukan
sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman umum Alokasi Dan Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015. Pasal L2
(1)
Pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat (2) huruf a, yang berbentuk jasa dapat melibatkan tenaga dari luar Fernerintah Desa seperti : Tenaga Ahli dibidangnya,
Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM),
organisasi Masyarakat setempat, Kelompok Masyarakat setempat dan Pihak Ketiga lainnya.
(21 Program dan Kegiatan yang berbentuk jasa
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliPuti : a. pelatihan, bimbingan teknis. b. penyuluhan. c. survey pemetaan; dan d. kegiatan lainnya yang dibutuhkan desa. Pasal 13 Penyedia EiaranglJasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1"2
ayat (21 huruf b yaitu badan usaha atau orang perseoranga.n ying'menyediakan baranglpekerjaan konstruksi, jasa lainnya a"t g.r, iar. pelelangan lrmltm, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pemilihan langsung dan pengadaan langsung.
BAB VI PENGELOI.,A DANA DESA
Pasal 14 (1)
Untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa
dibentuk Tim yang terdiri dari : a. Tingkat Kabupaten disebut Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten. b. Tingkat Kecamatan disebut Tim verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan; dan c. Tin[kat Desa disebut Tim Pengelola Kegiatan Desa
(21
(3)
(4)
/Tim Swakelola. Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,. ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan yang terdiri dari unsur
Satuan Kerja Perangkat Daeratr (SKPD) terkaitTim Verilikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh camat yang terdiri dari : a. Camat sebagai Penanggungjawab. b. Sekretaris Camat sebagai Kehrac. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan sebagai Sekretaris. d. Kasi/staf lainnya sebagai anggota yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan. Tim Pengelota Kegiatan Desa /Tim swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari :
a. Kepala Desa sebagai Penanggungiawab. b. Sekretaris Desa sebagai Ketua. c. Kaur Pembangunan dan Perekonomian d. e. (5)
sebagai
Sekretaris. Kaur Umum dan Keuangan sebagai bendahara; dan Anggota dari Kaur, dan dapat dari Lembaga desa dan
pendamping yang jumlahnya disesuaikan dengan
kebutuhan. Apabila personil Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayai (4) tidak ada dan/atau berhalangan tetap, maka dapat ditunjuk dari staf yang lain. Pasal 15
(1) Tugas Tim Pembina Dana Desa Tingkat
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah : a. menJrusun pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi dan monitoring, pengawasan
ltrnum, evaluasi pelaksanaan / pengelolaan I
b.
penggunaan, dan pelaporan Dana Desa. menentukan besarnya Dana Desa yang akan diterima oleh Desa berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
c. d.
melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang Dana. membantu Tim verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pengelola Kegiatan Desa I Tim Swakelola
tentang pengelolaan dan
pertanggungfawaban
keuangan desa.
e. f.
melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Kabupaten Katingan. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan Dana Desa- kepada Bupati Katingan sebagai bahan untuk penyu"unan dan pengambilan kebijakan selanjutnya'
Desa Tingkat Kecamatan tzl T\rgas Tim verifikasi DanaPasal L4 ayat (3) adalah : sebagaimana dimaksud dalam
a. melakukan fasilitasi sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Dana Desa'
b. membina dan mengkoordinasikan Musrenbangdes dalam wilaYah kecamatan.
c. membantu Tim Pengelola Kegiatan Desa
dalam
menjrusun rencana penggunaan Dana Desa beserta
kelengkaPannya.
Pengelola Kegiatan Desa / Tim swakelola dalam mengelola dan pertanggungiawaban Dana Desa. melakukan (verifikasi) dokumen usulan pencairan Dana Desa. melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Dana Desa. merekomendasikan usulan pencairan Dana Desa dari desa yang tetah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Up. Kepala BPMPD Kabupaten Katingan. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Dana Desa. men5rusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dan melaporkan secara periodik kepada Tim Pembina Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pendamping Dana Desa di Desa.
d. memfasilitasi Tim e. t. g.
h. i. j.
Pengelola Kegiatan Desa /Tim swakelola seb-agaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) adalah : a. menJrusun rencana penggunaan Dana Desa dengan mengacu hasil Musrenbangdes tahun sebelumnya sebagai bahan pen]rusunan rancangan Peraturan Desa
(3) T\rgas Tim
tentang APB Desa.
b.
me5rusun
jadwal rencana pencairan
mengadministrasikan
dana
keuangan
dan serta
pertanggtrngf awabannYa. c.
men1rusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan DURKDesa.
d. melaksanakan kegiatan-kegiatan Dana Desa. e.
yang dibiayai dari
bertanggungiawab secara teknis
dan
administrasi
terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara periodik kepada Tim verifikasi Kecamatan. BAB VII PETUGAS PENDAMPING DANA DESA
Pasal 16 (1)
Untuk kelancaran dan ketertiban administrasi
dalam
pengelolaan Dana Desa di masing-masing P".*", ditunjuk / aiangkat Petugas Pendamping Profesional untuk
p"rrgg,rtt*"n Dana Desa yang ditetapkan i<"pfro*"r, Bupati, dengan kriteria persyaratan
dengan sebagai
berikut:
a. Non PNS minimal berpendidikan Sarjana (S1)' b. Tidak terlibat secara langsung dalam Kepengurusan Partai Politik danlatau sebagai Calon Anggota
(21
Legislatif. c. Tidak sedang dalam proses perkara / pemeiksaan / penyidikan atau proses peradilan karena suatu tindak pidana. d. iltenandatangai Surat Pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja dalam daerah, melaksanakan tugas dan tanggungiawabnya sesuai ketentuan yang berlaku, diatas materai 6000. Petugas Pend.amping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diikat dengan perjanjian kontrak kerja perseorangan selama 1 (satu) Tahun Anggaran, yang ditempatkan di Kecamatan, dan diberikan upah kerja serta operasional lainnya yang diatur dalam kontrak kerja perseorang€rn.
(3)
(4)
untuk mengulnrr kinerja Petugas Pendamping Profesional
Dana Desa dilakukan evaluasi setiap tahun dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. Petugas Pendamping Profesional Dana Desa dilakukan p"*rt r"an Perjanjian kontrak kerja perseorangan, apabila dianggap tidak melaksanakan tugas berdasarkan laporan Camat atau Kepala Desa setemPat.
(5) Apabila pendamping Profesional yang ada tidak aktif dan Kepala Desa dapat litau 6hh diputus kontraknya,Dana Desa dari unsur
mengusulkan Pehrgas Pendamping rron PNS yang berasal dari Desa setempat danlatau dari luar desa beidasarkan hasil musyawarah desa dengan melibatkan unsur Kecamatan kepada Bupati melalui Rekomendasi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan' Pasal 17
Petugas Pendamping Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas :
a. membantu kegiatan musrenbangdes,
penyusunan/
penyempurnaan RPJMDes, Penyusunan Daftar usUlan
b. c.
t
Kegiatan (DURK) Desa, RKPDes, dan APBDesa' membantu membuat harga satuan bahan dan upah dengan melakukan survey harga lapangan dengan tetap berpedoman pad.a standar harga bahan dan upah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. memfasilitasi pembuatan desain gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan latau membuatkan desain gambar Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan pembangunan fisik.
R"tt""t
d. membantu membuatkan Kerangka Acuan Kerja
(KAK)
swakelola.
e. memfasilitasi pembuatan pen5rusunan Profil Desa' f. membuat laporan perkemba.ngan pengelolaan Dana Desa. g. membantu membuat laporan akhir tahun pelaksanaan h. i.
Dana Desa. selain tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan g, dapat ditunjuk sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan Desa / Anggota Tim Swakelola Desa' membuat laporan atas pelaksanaan ttrgas kepada BPMPD diketahui Kepala Desa dan Camat setempat. BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Pasal 18
Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa, sehingga ben-tuk pertanggungiawabannya adalah pertanggungjawaban
(1) Pertanggungiawaban APBDesa.
diperlukan dalam rangka pengendalian dan (2) ' ' Pelaporan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.
kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang (3) Bentuk pelaporan -dari Dana Desa yang mencakup perkembangan dibiayai pelaksanaan d.an penyerapan dana, masalah yang dihadapi d*n rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Dana Desa yang terdiri dari : a. Laporan berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa dibuat secara rutin setiap
tuhnnya, adapun yang dimuat dalam laporan ini
adalah realisasi penerimaan Dana Desa dan realisasi belanja Dana Desa.
b.
Laporan akhir dari penggunaa.an Dana Desa mencakup
peikembangan pelaksanaan dan penyeraParl d"1", masalah vans dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Dana Desa.
(4) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) nurur a dan huruf b, dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Tim Pengelola Kegiatan Desa/Tim swakelola yang diketahui oleh Kepala Desa disampaikan kepada Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan. (5) Berdasarkan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Verifikasi Dana Desa Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan secara bertahap dilaporkan kepada Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten, yang selaljutnya oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dilaporkan kepada BuPati. Pasal 19 (1)
(21
(3)
(4)
(5)
surat Pertanggungiawaban (sPJ) APBDesa termasuk Dana
Desa diadministrasikan oleh Bendaharawan Desa sebagai bahan pemeriksaan oleh Inspektorat dan/atau lembaga pengawas fungsional lainnYa. surat Pertanggungiawaban (sPJ) dan jenis laporan lainya hanrs tersedia atau disimpan di Kantor Kepala Desa agar dapat diakses oleh publik atau sewaktu-waktu dibutuhkan dengan mudah didapatkan. Penyampaian laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun €rnggaran. Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa Dana DLsa, maka dana tersebut merupakan Sisa Lebih perhitungan Anggaran (siLPA) yang harus di setor kembali ke Kas Pemerintah Desa. surat Pertanggungiawaban dana siLPA tahun sebelumnya dibuat sesuai ketentuan ayat (1), dan dibuat terpisah dengan Surat Pertanggungiawaban tahun berjalan.
Pasal 2O
Pertanggqngiawaban (SPJ) D11" . Desa Tahap Pertama, Tahap Kedua maupun Tahap Ketiga dibuat oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa dan disampaikan kepad-a Bupati up. Kabag. Perbendaharaan dan Kas Daerah Kabupatel rrtirrgan melalui camat setempat, dan sudatr diverifikasi oleh BPMPD dengan tembusan Inspektorat. (2) Surat Pertanggungiawaban (sPJ) sebagaimana dimaksud pad.a ayat 1ti-aisampaikan pating lambat 3 (tiga) bulan setelah Dana besa ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa. (3) Surat Pertanggungiawaban (sPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
(1)
Surat
a. Halaman SamPul/Cover. b. Surat Penyampaian SPJ dari Kepala Desa' c. Buku Kas Umum. d. Realisasi Keuangan dan fisik. e. Dasar-dasar hukum yang mendasari penerimaan, pengeluaran dan pelaksanaan Dana Desa seperti f. g. h. i. j. k. 1.
Keputusan Pengangkatan Bendahara. Foto copy buku Rekening Desa. Keputusan Kepala Desa tentang Pemberian Bantuan.
Surat Perintah Kerja (SPK). Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). Nota, Kwitansi. Foto dokumentasi.
dan lain-lain yang dianggap perlu. (4) Dana Desa yang belum dicairkan tahun sebelumnya akan diakumulasikan ke Pagu Dana Desa Kabupaten Katingan tahun anggaran berikutnYa. Pasal 21
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati Katingan Up. Kepala Badan
Pemberdayaan Mayarakat
dan Pemerintahan
Desa
Kabupaten Katingan setiap semester.
(2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan : a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran bedalan; dan b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
BAB IX PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA DAN BPD Pasal 22 (1)
Mekanisme, standar perjalanan dinas Pemerintah Desa dan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
dengan tetap mengacu pada mekanisme,standar p"4i"r,*r, dinas pNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh
(21
(3)
(41
(5)
(6)
Bupati. Besaran uang Harian Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Ketua BPD disamakan dengan PNS Non Eselon Golongan III a. Besaran uang Harian Pedalanan Dinas Perangkat Desa Non PNS, Anggota BPD, dan anggota kelembagaan Desa disamakan dengan PNS Non Eselon Golongan II a' Jumlah Hari Perjalanan Dinas diluar Provinsi maksimal 5 (lima) hari kerja, dalam Provinsi maksimal 3 (tiga) hari kerja, dalam Kabupaten maksimal 3 (tiga) hari kerja, dan dalam Kecamatan 2 (dua) hari kerja.
surat T\rgas maupun surat Perintah Perjalan Dinas bagi Kepala Desa dan Kehra BPD serta Sekdes PNS ditandatangani oleh Camat/Sekcarrl/Kasi yang senior jika yang bersangkutan berhalangan secara hirarki' Surat T\rgas maupun surat Perintah Perjalanan Dinas bagi Perangkat Desa non PNS, Anggota BPD, dan anggota kelembagaan Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa' BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 23
(1)
(21
pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa' Bagr desa yang mengelola Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan yang bertraku berdasarkan monitoring dan pertimbangan BPMPD Kabupaten Katingan dan Inspektorat Kabupaten Katingan, dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)
Sanksi sebagaimanaayat {2} diatas, dapat berupa:
a. Bagr Desa yang pencairan Dana Desa tidak dapat b.
mencapai looo/o, maka Dana Desa tahun berikutnya akan dikurangi sejumlah SILPA. Penundaa.n penyatrr-l.ran Dana Desa bagi desa yang :
1) Terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungiawaban keuangan (SPJ)'
2) Sudah membuat/mengirimkan sPJ nalnu.n belum lengkaP bukti Pendukungnya.
3)
(4)
Tidak tertib administrasi. Kriteria penetapan pemberian penghargaan, pengenaan sanksi dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (L), ayat (2) dan ayat (3) dirumuskan oleh Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan BuPati. BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal24 Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan' (2\ BPD rnelaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabirpaten Katingan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
(1)
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25
Alur pencairan Dana Desa dan Besaran Nilai Dana Desa yang diterima masing-masing desa di Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yant merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal 26
perat,ran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
agtr setiap orang mengetahuinya'
memerintahkan
pengundanganPeraturanBupa.tiinidenganpenempatannya
h"f"* Beriia Daerah Kabupaten
Katingan'
Ditetapkan di Kasongan pada tanggal q Marlt *olc BUPATI
AHMAD YANTENGLIE
Diundangkan
di Kasongan KABUPATEN KATINGAN,
TAHUN 2OL5 NOMOR }OO BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN
