TONGGAK BARU PEMBARUAN KOPERASI INDONESIA

KOPERASI & UKM

No. 05 - Juli.2017

TONGGAK BARU PEMBARUAN KOPERASI INDONESIA H.03

H.16

H.18

Tonggak Baru Sejarah Koperasi Indonesia

Sri Untari Bisowarno Impian Mewujudkan Cita-Cita Koperasi

Bedah Rumah Ala Koperasi Syariah BMI

@KemenkopUKM

Daftar isi

2 DAFTAR ISI 3 LIPUTAN KHUSUS 6 LAPORAN HARKOPNAS 14 WAWANCARA KOPERASI Kartini Sarsilaningsih KWIQ Merajut Asa Diaspora Indonesia 16 WAWANCARA KOPERASI Sri Untari Bisowarno Impian Mewujudkan Cita-Cita Koperasi Agung Sudjatmoko Ketua Harian Dekopin Merumuskan Langkah Pasca-Kongres Koperasi III

P

erjalanan gerakan koperasi di Indonesia selama 70 tahun telah mengalami banyak kemajuan. Koperasi terbukti memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi. Bayangkan kontribusi koperasi ke Produk Domestik Broto (PDB) meningkat menjadi 3,99 persen, jauh di atas angka 1,71 persen seperti disebutkan selama ini. Koperasi juga turut menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan kesejahteraan. Kontribusi koperasi sebesar 3,99 persen terhadap PDB tentu menjadi berita menggembirakan, karena menununjukkan perkembangan signifikan koperasi baik kelembagaan maupun usahanya.Betapa tidak, pencapaian itu terjadi hanya 2 tahun setelah berjalannya pemerintahan baru di era Presiden Jokowi dan Wakil

20 GALERI FOTO Galeri Foto

Edi Kartika Koperasi Dituntut Profesional

Presiden Jusuf Kalla. Namun demikian, masih banyak koperasi yang belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Banyak koperasi yang menghadapi persoalan secara internal, gagal mencapai tujuannya dan bahkan ada koperasi yang digunakan untuk kegiatan investasi illegal. Semua ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi, untuk mewujudkan amanat dalam UUD 1945 pasal 33, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Pesan Presiden Joko Widodo dalam Hari Koperasi ke-70 di Makassar, 12 Juli 2017 sangat kuat dan jelas, bahwa koperasi harus terus meningkatkan semangat reformasi koperasi sebagai kekuatan bersama yang mampu bersaing dan cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Koperasi adalah institusi penting dalam perekonomian tanah air, sehingga koperasi dituntut mampu berkompetisi dan bersaing dengan perusahaan korporasi dan BUMN. Koperasi bukan lagi institusi ekonomi yang terbelakang, tradisional dan ketinggalan zaman. Koperasi kini diperhadapkan pada tantangan untuk bergerak cepat seiring dengan modernisasi dunia usaha. Yang dibutuhkan sekarang adalah pengelolaan koperasi secara professional, peningkatan kompetensi dengan membangun kekuatan SDM, beradaptasi dengan teknologi dan siap memasuki era globalisasi . Gerakan koperasi sudah sangat lama mendambakan kinerja koperasi yang benar-benar bisa dibanggakan, yang dapat membangun optimisme akan masa depan koperasi Indonesia. Selamat Hari Koperasi ke-70…!

Penanggung Jawab: Hardiyanto, Redaktur: Darmono, Redaktur Pelaksana: Bambang Sunaryo, Penyunting/Editor: M.Maulana, S.I.Kom, Edy Haryana, S.Sos, Desain: Muhammad Ali, Adhiguna Suryadi, Mulyadi, Fotografer: Timbul Priyono, Topik, Kurniawan, Sekretariat: Nurlailah, Fira Desiana Nasril, Suhandi, Imam Ahmad Al Hushori, Sutarsono. S.sos, Ali Imron Rasidi, Rr. Dwitya Suci, Pradityo Ariwibowo, Nur Sholeh, M. Kamal, Wira Suanda

2

2017

Liputan Khusus Kongres Koperasi III

Tonggak Baru Pembaruan Koperasi Indonesia DEKLARASI DAN REKOMENDASI KONGRES KOPERASI KE TIGA 12 - 14 JULI 2017

DEKLARASI MAKASSAR 1. Melakukan reformasi, revitalisasi, rehabilitasi, dan modernisasi koperasi Indonesia yang sesuai dengan jatidiri koperasi serta kearifan lokal. 2. Mendorong Pemerintah dan MPR untuk kembali kepada pasal 33 undang-undang dasar 1945 dan melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab melalui sistem perekonomian yang berkeadilan. 3. Mendesak kepada Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pemerataan dan menjembatani kesenjangan antar wilayah, sektor, dan kelompok pendapatan melalui pembangunan infrastruktur, fisik dan sosial, serta Reformasi Agraria dan energi, termasuk redistribusi aset serta lahan yang wajib melibatkan peran serta Koperasi. 4. Mendesak kepada Pemerintah untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian dan menyusun Undang-Undang Perekonomian Nasional yang menempatkan BUMN, BUMS dan Koperasi dalam kedudukan yang setara. 5. Meyakini bahwa koperasi sebagai kelembagaan ekonomi pedesaan mampu menjembatani kesenjangan maka hanya Koperasi-lah yang akan membangun kebersamaan & gotong royong untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

K

ongres Koperasi III menjadi goresan sejarah baru gerakan koperasi di tanah air. Sebuah deklarasi, yang disebut dengan Deklarasi Makassar lahir dari Kongres yang berlangsung pada 13 – 14 Juli 2017 tersebut. Kongres Koperasi III hanya berlangsung dua hari dihadiri sekitar 800 orang penggerak koperasi yang merupakan pengurus Dekopin wilayah, induk koperasi, akademisi, serta pakar dari seluruh wilayah

Indonesia. Kongres yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo itu berhasil merumuskan butir-butir deklarasi sekaligus rekomendasi yang menegaskan kembali komitmen kebangsaan untuk menyusun perekonomian yang lebih berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Deklarasi dan Rekomendasi kemudian diserahkan secara resmi kepada pemerintah, diterima oleh Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, yang sekaligus

menutup acara Kongres Koperasi III itu. Lima butir Deklarasi Makassar tersebut akan menjadi pijakan baru bagi koperasi untuk menjadi sebuah institusi ekonomi penting di Indonesia. Kelak, koperasi tidak bisa lagi dipandang sebelah mata, sebab tumbuhnya ekonomi Indonesia juga ditopang oleh koperasi. Koperasi diharapkan sejajar dengan swasta dan BUMN. Deklarasi Makassar, pada butir pertama secara tegas mendorong reformasi, revitalisasi, rehabilitasi, dan modernisasi koperasi Indonesia. Kedua, meminta Pemerintah dan MPR kembali kepada pasal 33 UUD 1945 dan melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab melalui sistem perekonomian yang berkeadilan. Sejurus dengan itu butir ketiga, mendesak pemerintah melakukan langkah-langkah pemerataan dan menjembatani kesenjangan antarwilayah, sektor, dan kelompok pendapatan dengan berbagai cara. Regulasi koperasi yang hingga kini masih mengambang di DPR mendapat sorotan tajam, sehingga dalam butir keempat, kongres menegaskan agar pemerintah dan DPR segera menyelesaikan RUU Koperasi. Dalam butir kelima, sekaligus penutup, gerakan koperasi menyatakan kelembagaan koperasi terbukti mampu menjembatani kesenjangan maka hanya koperasi2017

3

(Dok.Humas Kemenkop UKM)

Jadi harapan dunia koperasi sudah tertuang dalam lima deklarasi Makassar yang secara detail dijabarkan dalam butir butir rekomendasi yang berjumlah 17 itu. “Misalnya, isentif dalam perpajakan terhadap koperasi, sudah saatnya koperasi dibebaskan dari pajak, minimal jangan dikenakan pajak berganda terhadap koperasi,” tegas Untari.

Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menerima hasil Kongres Koperasi III dari Rekomendasi Ketua Umum Dekopin, Nurdin Halid pada penutupan Kongres, Jumat (14/7) di Deklarasi tersebut juga dilengMakassar. kapi dengan 17 butir rekomendasi, yang terbagi atas tujuh butir untuk lah yang akan membangun keberNurdin Halid dalam sambutan penuinternal koperasi dan delapan butir samaan dan gotong royong untuk tupan kongres berkata, “Kongres bagi eksternal (lembaga pemerintah menjaga Negara Kesatuan Republik menjadi momentum bagi bangsa dan parlemen). Rekomendasi itu Indonesia (NKRI). Indonesia untuk meneguhkan kemmenjadi uraian yang lebih sepesifik Butir-butir Deklarasi Makassar itu bali ekonomi berdasarkan konstitusi, dari Deklarasi Makassar. sejatinya merupakan bentuk kegmembangun ekonomi kerakyatan, Dalam rekomendasi, gerakan kopelisahan atas persoalan mendasar menjadikan koperasi sebagai basis, erasi menyadari perubahan di dalam koperasi selama ini. Konsep dan merumuskan program bersama internal juga harus dilakukan. Pelaku koperasi sebagai soko guru peruntuk mewujudkan kesejahteraan koperasi harus berbenah dengan ekonomian bangsa masih menjadi para anggota”. melakukan berbagai upaya modcita-cita yang belum juga terwujud. Ditegaskan, pasal 33 UUD 1945 ernisasi manajemen dan integrasi Itu sebabnya tuntutan terhadap tujuannya adalah menyelenggarakan usaha vertikal koperasi berbasis IT, kembalinya pelaksanaan pasal kemakmuran rakyat dengan jalan sehingga koperasi mampu men33 UUD 1945 sangat kuat. Para menyusun perekonomian sebagai gelola usahanya secara korporasi. penggerak koperasi menilai sistem usaha bersama berdasar atas asas Gerakan koperasi diminta segera ekonomi yang diterapkan sekarang kekeluargaan. melakukan konsolidasi, integrasi faktanya hanya menciptakan ruang “Perekonomian sebagai usaha bisnis, permodalan, dan pengemketidakadilan. bersama berdasarkan kekeluargaan bangan sumber daya manusia (SDM) Ketua Pelaksana Kongres adalah koperasi, karena koperasilah sehingga koperasi mempunyai daya Koperasi III, Burhanuddin Abdulyang menyatakan kerja sama antara saing tinggi. lah, mengatakan penyelenggaran mereka yang berusaha sebagai Kepada pemerintah dan DPR, kongres didasari oleh keprihatinan suatu keluarga,” lanjut Nurdin. Kongres merekomendasikan tiga terhadap perjalanan koperasi dan Untuk itu, dia menegaskan melalui amandemen UU, yaitu UU No. 6 kinerja perekonomian Indonesia deklarasi Makassar diharapkan Tahun 2004 tentang Desa yang yang masih menyisakan kesenjangan koperasi menjadi pilar negara. Itu berkaitan dengan status kelemantarwilayah, sektor, dan kelompok bisa terjadi jika semua pihak terlibat bagaan BUMDES berbadan hukum pendapatan. Koperasi yang sejak mendukung kembali mazab ekonomi koperasi; amandemen UU Nomor sebelum kemerdekaan diyakini akan yang diamanatkan UUD 1945. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian membangun kesejahteraan yang Sri Untari Bisowarno, Ketua Negara supaya Kementerian Kopberkeadilan ternyata belum mampu Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) erasi dikembalikan pada fungsi memberikan sumbangan yang Malang juga menilai Kongres KopKementerian Teknis; dan amandeberarti bagi kemakmuran bangsa. erasi III sudah memenuhi harapan men atas UU perpajakan untuk Kekurangmampuan tersebut berinsan perkoperasian, karena saat ini mewujudkan rasa keadilan pajak lanjut sampai sekarang pada saat hal yang paling dibutuhkan koperasi bagi koperasi. Selain itu, direkomenkoperasi merayakan hari jadinya adalah perhatian pemerintah dalam dasikan juga agar pemerintah pusat yang ke-70 tahun. bentuk afirmasi atau dukungan dan pemerintah daerah mengemba Ketua Umum Dekopin Indonesia undang-undang. likan fungsi pengelolaan TPI (Tempat 4

2017

Rekomendasi Kongres Koperasi Ke-3 Tahun 2017 A. Internal 1. Perlu upaya strategis dan sistematis bagi gerakan koperasi untuk melakukan modernisasi manajemen dan integrasi usaha vertikal koperasi berbasis IT, sehingga koperasi mampu mengelola usahanya secara korporasi; 2. Gerakan Koperasi segera melakukan konsolidasi, integrasi bisnis, permodalan, dan pengembangan SDM untuk mewujudkan produktivitas efesiensi usaha sehingga koperasi mempunyai daya saing; 3. Gerakan koperasi mendorong para pelaku usaha BUMN dan Swasta untuk bersama-sama memperkuat terwujudnya kedaulatan dan kemandirian ekonomi; 4. Memperkuat koperasi yang bergerak disektor riil bidang pertanian termasuk merevitalisasi KUD dalam menggerakkan usaha pertanian yang menunjang ketahanan pangan dan energi di Pedesaan; 5. Mempercepat terwujudnya Bank Koperasi dengan menempatkan koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit sebagai tulangpunggung (backbone), sehingga bank koperasi menjadi milik gerakan koperasi; 6. Mendesak kepada seluruh gerakan koperasi dilegislatif untuk mengusulkan perencanaan pembangunan nasional dan penyusunan GBHN tersebut menjadikan Koperasi sebagai Pilar Negara; 7. Gerakan koperasi segera menyusun rancangan pembentukan lembaga penjaminan simpanan koperasi (LPSK) khusus bagi anggota koperasi sektor simpan pinjam/kredit;

Pelelangan Ikan) kepada koperasi perikanan dan nelayan. Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dalam sambutan penutupan menegaskan Deklarasi Makassar dan butir-butir rekomendasi menjadi pemacu agar koperasi sejajar dengan BUMN dan perusahaan swasta. Butir-butir deklarasi dan rekomendasi yang dihasilkan dari kongres koperasi, diantaranya, memodernisasi koperasi dengan memanfaatkan IT, revitalisasi KUD, sampai konsolidasi usaha yang secara vertikal itu, benar-benar merupakan hal yang realistis yang dibutuhkan gerakan koperasi untuk secepatnya bangkit menuju cita-cita menjadi pilar perekonomian nasional. “Saya menaruh harapan besar pada koperasi untuk bisa bangkit dan saya percaya gerakan koperasi akan bisa melakukan itu,” katanya. Harapan itu, menurut Menkop bukannya tanpa dasar, jika merujuk pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang disumbangkan koperasi memang mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Saat ini, PDB Koperasi mencapai 3,99% naik dari 1,71%.

B. Eksternal 8. Dekopin mendesak pemerintah dan DPR RI untuk; Mempercepat penyelesaian RUU Perkoperasian; Mengamandemen UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya yang berkaitan dengan status kelembagaan BUMDES berbadan hukum koperasi untuk menjamin demokrasi dan kedaulatan ekonomi desa Mengamandemen UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara supaya Kementerian Koperasi dikembalikan pada fungsi Kementerian Teknis; 9. Mendesak pemerintah melakukan: Pemutihan/Penghapusan KUT; Mempertegas aturan kepemilikan asset koperasi yang berasal dari bantuan pemerintah seperti Gudang Lantai Jemur dan Kantor (GLK), Pusat Pelayanan Koperasi (PPK), Rice Milling Unit (RMU) dan asset lainnya; 10. Mendesak pemerintah melakukan redistribusi asset terutama lahan yang semula dikuasai oleh konglomerasi perusahaan tertentu, kearah tata kepemilikan yang berkeadilan berbasis koperasi; 11. Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk melakukan perubahan realokasi anggaran untuk pembangunan ekonomi melalui koperasi supaya diberikan bobot yang sama dengan pendidikan, pertahanan, kesehatan, karena kekuatan ekonomi suatu negara menjadi kekuatan dominan untuk mewujudkan Tri Sakti Bung Karno yang dijabarkan dalam Nawacita Presiden Jokowi; 12. Pemerintah wajib memfasilitasi Sistem pendidikan yang mampu membangun karakter untuk meningkatkan kualitas pengelola koperasi Indonesia melalui pendidikan formal serta Nonformal; 13. Mendesak pemerintah untuk membuka kesempatan koperasi dalam mewujudkan sistem logistik dan distribusi kebutuhan pokok dan sarana produksi sebagai hak ekslusif bagi koperasi untuk menstabilkan pasokan & harga; 14. Mendorong pemerintah melakukan amandemen atas peraturan

perundang-undangan tentang perpajakan untuk mewujudkan rasa keadilan Menkop menilai, bupajak bagi koperasi; tir-butir rekomendasi 15. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengembalikan fungsi dan deklarasi tersepengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) kepada koperasi perikanan dan nelayan sehingga terwujudnya kedaulatan ekonomi nelayan; but jika diimplementasikan akan mampu 16. Mendukung dan memanfaatkan program pemerintah membangun tol laut yang menjadikan kegiatan usaha pelayaran rakyat yang digerakan koperasi sebagai meningkatkan lagi bagian integral dari poros maritim nusantara dan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar kawasan; kontribusi koperasi 17. Dalam rangka pemerataan pembangunan dan pembagian pendapatan terhadap PDB. masyarakat, pemerintah dipandang perlu mengeluarkan kebijakan pembatasan “Seperti saya kegiatan ritel modern non koperasi, baik berdasarkan kewilayahan atau kewajiban kemitraan dengan koperasi. katakan tadi, butirbutir rekomendasi Rekomendasi Kongres Koperasi III. kongres sangat Sekarang Deklarasi dan Rekomenrealistis jika dikaitkan dengan dasi yang dilahirkan dalam Kongres gerakan koperasi yang belum bisa Koperasi III tinggal menunggu berkembang secara optimal,” pelaksanaannya. Koperasi sebagai katanya. penyangga perekonomian nasi Oleh karena itu, kata Puspyoga, onal bukan utopi, karena banyak jika koperasi dituntut memberikan negara sudah membuktikan koperasi kontribusi yang lebih besar lagi sebagai penyumbang pertumbuterhadap PDB, maka butir-butir rekohan nasional. Sebut saja di Prancis mendasi maupun deklarasi kongres mencapai 18%, Belanda 18% dan koperasi ketiga ini harus diperhatikan

dan diimplementasikan. Puspayoga menjanjikan dalam penutupan, deklarasi dan rekomendasi yang dihasilkan kongres koperasi ketiga ini secepatnya akan diserahkan kepada Presiden. Janji tersebut sudah direalisasikan. Menkop UMK diketahui telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal Deklarasi dan

Selandia Baru 20%. Pemerintahan Joko Widodo telah menetapkan Nawacita sebagai program kerjanya. Nawacita itu sendiri dijiwai Tri Sakti Bung Karno. Di dalam Tri Sakti, salah satunya adalah berdikari di bidang ekonomi. Maka kini semua berharap kejayaan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat akan bisa terwujud.• 2017

5

Laporan Harkopnas

Mereka yang Mengukir Prestasi


Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menyerahkan penghargaan Bakti Koperasi 2017 kepada para tokoh yang berperan dalam pemgembangan Koperasi pada Puncak peringatan Harkopnas ke-70 (12/7) di Makassar.

H

ari Koperasi Nasional (Harkopnas) menjadi ajang paling bergengsi bagi koperasi dan tokoh-tokoh koperasi. Setiap tahun, pada Harkopnas koperasi-koperasi dan para tokoh menuai sejumlah penghargaan. Melalui seleksi oleh para ahli, Kemenkop UKM memberikan penghargaan Koperasi Berprestasi dan Bakti Koperasi 2017 kepada 134 orang pegiat koperasi dari seluruh Indonesia. Selain itu juga, Presiden RI Joko Widodo memberikan penghargaan Satya Lencana Pembangunan 2017 kepada sembilan tokoh nasional yang dianggap berjasa bagi kemajuan koperasi dan UMKM di wilayahnya. Penerima penghargaan Satya Len6

2017

cana Pembangunan 2017 adalah Tengku Erry Nuradi (Gubernur Sumatera Utara), Deddy Mizwar (Wakil Gubernur Jawa Barat), Syahri Mulyo (Bupati Tulungagung, Jawa Timur), Indra Catri (Bupati Agam, Sumatera Barat), M Harris (Bupati Pelalawan, Riau), Ratu Tatu Chasanah (Bupati Serang, Banten), M Isyad Yusuf (Bupati Pasuruan, Jawa Timur), I Nyoman Suwirta (Bupati Klungkung, Bali), dan Ali Yusuf (Walikota Sawahlunto, Sumatera Barat). Adapun Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga menyerahkan penghargaan Koperasi Berprestasi dan Bakti Koperasi 2017 kepada 134 orang pegiat koperasi terdiri dari terdiri dari 20 Bupati/Walikota, pejabat daerah dua orang, 18 Kepala Dinas

Provinsi, Sembilan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, 48 tokoh masyarakat, dan 37 Koperasi Berprestasi. Ke-20 Bupati/Walikota itu adalah Bupati Deli Serdang (Sumatera Utara), Bupati Dharmasraya (Sumatera Barat), Bupati Kerinci (Jambi), Bupati Garut (Jawa Barat), Bupati Kuningan (Jawa Barat), Bupati Tasikmalaya (Jawa Barat), Bupati Kudus (Jawa Tengah), Bupati Sintang (Kalimantan Barat), Bupati Kapuas Hulu (Kalimantan Barat), Bupati Tanah Laut (Kalimantan Selatan), Walikota Tangerang, Walikota Kediri (Jawa Timur), Walikota Pasuruan (Jawa Timur), Walikota Manado (Sulawesi Utara), Walikota Gorontalo, Walikota Bitung (Sulawesi Utara), Walikota Makassar (Sulawesi Selatan), Walikota Ternate (Maluku

Utara), Wakil Walikota Bandung (Jawa Barat), dan Wakil Walikota Mataram (Nusa Tenggara Barat). Para Pemberdaya Sebagai tuan rumah acara puncak Hari Koperasi Nasional tahun ini, Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menerima dua penghargaan pada puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-70 di tribun Lapangan Karebosi, Rabu (12/7). Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menyerahkan penghargaan Bhakti Koperasi dan Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid mendaulat Walikota Makassar sebagai Tokoh Utama dan Tokoh Madya Penggerak Koperasi. Kendati meraih dua penghargaan, Danny Pomanto mengaku bahwa hal itu tidak membuatnya berpuas diri. Ia berkomitmen, usahanya memperjuangkan kesejahteraan warganya, tidak akan berhenti dan terpaku pada penghargaan. “Ini menjadi pemicu untuk kita, guna membangun Makassar dua kali tambah baik. Sehingga masyarakat kita lebih sejahtera,” jelas Danny. Sementara Bupati Garut H Rudy Gunawan yang juga menerima penghargaan menyatakan bahwa koperasi di wilayahnya sudah tertata dengan baik. Dimana koperasi sudah menjadi sarana usaha bagi kawula muda kreatif. Misalnya, sekarang sudah dikembangkan Cokodot (dodol dan cokelat). “Kreativitas anak muda ini digabungkan dalam sebuah wadah bernama koperasi, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas dan digemari masyarakat Garut maupun luar Garut,” kata Bupati Rudy. Prestasi gemilang juga ditorehkan Hj Putu Selly Andayani. Kepala Dinas Perdagangan NTB itu termasuk dari 134 tokoh di Indonesia yang dinilai

telah berjasa menumbuhkembangkan kehidupan berkoperasi dan UMKM di daerahnya. “Bu Selly dinilai layak menerima penghargaan ini, lantaran jerih payah, serta terobasannya guna membina para UKM dan koperasi di NTB sudah terlihat memberikan nilai tambah yang dirasakan para pengusaha kecil dan koperasi di wilayahnya,” tegas Puspayoga. Selain Selly, penghargaan serupa juga diterima oleh KH Abdullah Gymnastiar yang akrab disapa Aa Gym, serta 20 orang bupati dan walikota. Aa Gym, pembina Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Darut Tauhid, Bandung termasuk satu dari 48 tokoh masyarakat penerima penghargaan Bakti Koperasi 2017. Empat koperasi skala besar di Jawa Barat meraih penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya dari Presiden Jokowi. Keempat koperasi tersebut yaitu KSP Rukun Mekar Kabupaten Bandung, KPRI Sasakadana Kabupaten Garut Jawa Barat, KUD Sawargi Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, dan KPBS Pangalengan Kabupaten Bandung. KPBS Pangalengan misalnya, merupakan koperasi yang beranggotakan para peternak sapi perah di Pangalengan. Koperasi yang berdiri sejak 1969 ini memang selalu menjadi langganan penerima penghargaan nasional. KPBS Pangalengan telah memiliki 4.500 anggota dan 3.300 diantaranya anggota aktif. Anggota tidak aktif ini karena mereka tidak memiliki sapi. Untuk mendorong para peternak tidak aktif ini pihak koperasi akan terus meningkatkan sarana dan prasarana; meningkatkan pelayanan kepada para anggota, seperti penetapan harga susu yang ideal, serta ketersediaan pakan ternak, fasilitas perbankan dengan bunga rendah, dan lebih

memperhatikan kesehatan anggota. Koperasi Berprestasi Koperasi Serba Usaha (KSU) Talenta GMIT (Gereja Masehi Injil di Timor) Kota Kupang, juga mendapatkan penghargaan sebagai Koperasi Berprestasi. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga. Bagi KSU Talenta yang berdiri pada 1996, ini adalah penghargaan untuk yang ketiga kalinya setelah sebelumnya mendapatkan penghargaan pada 2011 dan 2012. Namun, menurut Manajer KSU Talenta GMIT Daendels Pita Padji, penghargaan yang diberikan kali ini lebih berkesan dibandingkan penghargaan sebelumnya. Menurut dia, koperasi yang dikelolanya dari nol ini layak mendapatkan penghargaan karena mengalami kemajuan dalam banyak aspek. Di antaranya, karena jumlah anggotanya yang terus meningkat dan kepedulian koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. Kredit macet juga nyaris tidak pernah terjadi karena kesadaran anggota bahwa ada banyak anggota yang membutuhkan dana. Maka inilah parade koperasi berprestasi sekaligus bukti masih banyaknya pejuang gerakan koperasi yang hidup di negeri ini. Semangat koperasi itu nyatanya memang masih terus menyala hinggi kini, hidup di daerah-daerah hingga pelosok dan jauh dari hingar bingar ibu kota. Nyatanya koperasilah yang selama ini menyalakan sumbu perekonomian di pelosok-pelosok, tumbuh dalam kesunyian tanpa pernah ada pamrih untuk mendapatkan bintang penghargaan. Karena baginya menghidupi banyak orang secara bersama-sama jauh lebih bermakna ketimbang mengkapitalisasi keuntungan untuk segelintir orang. • 2017

7

Laporan Harkopnas

Dendang Koperasi Dalam Lagu Anging Mamiri


Presiden Jokowi memukul beduk pada pada Pembukaan peringatan Harkopnas ke-70 (12/7) di Makassar.

S

iapa tak kenal Anging Mamiri, lagu daerah masyarakat Sulawesi Selatan menjadi cermin betapa koperasi di Indonesia ingin menyampaikan pesan. Lagu yang berisi keinginan untuk menyampaikan pesan itu memang terasa pas manakala acara puncak perayaan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) digelar di Kota Makassar pada 12 Juli 2017. Ketika itu tidak kurang dari 2.000

8

2017

insan koperasi Tanah Air berkumpul di Kota Makassar seakan ingin menyampaikan pesan betapa potensi kekuatan koperasi amat besar jika diberdayakan. Maka dendang lagu Anging Mamiri yang mengiringi kedatangan pejuang koperasi ke Sulawesi Selatan mestinya menjadi perhatian khusus yang layak untuk dimaknai. Tahun ini sejarah perjalanan koperasi bertambah usianya menjadi 70 tahun. Maka Harkopnas 2017

pun diharapkan bukan lagi sekadar seremoni sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Presiden Joko Widodo yang turut hadir merayakan Harkopnas 2017 di Lapangan Karebosi, Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan pun mengingatkan para penggerak koperasi di Tanah Air untuk terus meningkatkan semangat reformasi koperasi sebagai kekuatan bersama yang mampu ber-

saing dan cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Apalagi di era sekarang ini dibutuhkan kecepatan, kreativitas, dan juga inovasi agar koperasi bisa bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya. "Saya ingatkan agar penggerakpenggerak koperasi jangan pernah takut bersaing dan berkompetisi dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya," ujar Presiden. Pemerintah masih menganggap kekuatan koperasi saat ini tetap relevan dalam perekonomian Indonesia dan perekonomian global. Koperasi juga merupakan salah satu institusi ekonomi rakyat yang penting dalam menghadapi tantangan masa depan. "Untuk itu pemerintah menempatkan koperasi sebagai institusi utama dalam pelaksanaan kebijakan pemerataan ekonomi, dan dalam kebijakan reforma agraria redistribusi lahan. Kita juga ingin menempatkan koperasi sebagai salah satu penerima yang dapat memanfaatkan konsesi-konsesi yang akan kita berikan," kata Presiden. Namun koperasi yang akan menerima konsesi-konsesi itu harus memiliki kemampuan manajemen dalam pengelolaan konsesi-konsesi lahan yang akan diberikan oleh pemerintah. Sayangnya pekerjaan rumah koperasi masih segudang, Presiden misalnya menggarisbawahi masih rendahnya kontribusi koperasi kepada perekonomian nasional. Meski telah mengalami peningkatan dua kali lipat dibanding 2,5 tahun lalu, sumbangan koperasi terhadap perekonomian Indonesia dinilai masih relatif kecil atau baru sebesar 3,9 persen. "Di Prancis itu 18 persen, di Belanda kontribusinya 18 persen, di Selandia Baru kontribusinya 20 persen. Sekali lagi di negara kita baru 3,9 persen," ucap Presiden. Padahal, lanjut Presiden, setiap tahun pemerintah selalu gencar menggerakan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

"Inilah pekerjaan kita. Pekerjaan besar kita ada di sini, agar kontribusi koperasi terhadap perekonomian nasional itu meningkat secara drastis," katanya. Peringatan Seremoni Cita-cita Bung Hatta untuk menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa terancam gagal diterjemahkan oleh para penerusnya ketika Peringatan Hari Koperasi Nasional hanya digelar dalam bentuk upacara dan seremoni semata. Serangkaian acara digelar, bendera-bendera kebangkitan koperasi dikibarkan setinggi tiang dapat menjangkau, ribuan penggerak koperasi dikumpulkan di satu tempat, bahkan sang presiden pun dihadirkan namun selepas tenda seremoni dibongkar dan bendera bersama umbul-umbul diturunkan nasib koperasi tetaplah sama. Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid sebagai ketua penyelenggara Harkopnas 2017 sendiri mengaku sudah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan koperasi melalui pemberdayaan potensi, peluang bisnis, sekaligus mencari solusi atas permasalahan dan tantangan yang dihadapi. “Koperasi memang perannya sering dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran, memerangi kemiskinan, dan memeratakan pendapatan,” katanya. Sayangnya hal itu ia akui belum juga mampu dipenuhi oleh koperasi, sehingga disadarinya harus ada upaya pemberdayaan yang lebih intensif. Untuk kepentingan itu, pihaknya melakukan serangkaian kegiatan yang puncaknya digelar di Makassar, Sulawesi, dan menghadirkan sekurangkurangnya 40.000 insan gerakan koperasi di Indonesia. Sebelumnya serangkaian kegiatan lain pun digelar di antaranya ziarah ke Makam Bung Hatta, gerak jalan santai, pameran,

kongres koperasi III, dan kemah koperasi. Serangkaian acara peringatan itu pun diharapkan mampu merevolusi nasib koperasi yang semakin tua dan laksana terabai itu. Namun siapa yang kini bisa teryakinkan bahwa serangkaian acara itu mampu melakukannya. Di Tangan Pemerintah Pemerintah menjadi pihak yang paling mudah disudutkan ketika koperasi yang semakin menua di Indonesia tapi tetap terseok mengikuti perkembangan zaman. Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga nyatanya telah mengupayakan beragam program untuk mereformasi koperasi di Indonesia. "Kita lakukan reformasi total, yang meliputi rehabilitasi, reorientasi, dan pengembangan koperasi," katanya. Tetapi ia meyakinkan bahwa persoalan koperasi yang telah demikian kompleks tidak saja memerlukan intervensi pemerintah. "Ini bukan semata tanggung jawab pemerintah tetapi tugas kita bersama untuk membuat koperasi di Indonesia ini bangkit," katanya. Ia pun mempertanyakan kepada setiap orang di Indonesia sudahkah menjadi anggota koperasi, sudahkah memberikan kontribusi, sudahkah merasakan manfaatnya. Maka sebelum kemudian saling menyalahkan seluruh elemen diperlukan kontribusinya untuk membuat koperasi bisa benar-benar menjadi soko guru perekonomian bangsa. Sebagai panglima gerakan koperasi di Tanah Air, pria berdarah Bali itu pun meminta kepada seluruh rakyat di Tanah Air agar tak membiarkan koperasi menua tanpa arti. Sebab sebaik apapun alat pemerataan kesejahteraan tak akan ada artinya jika tidak digunakan dengan baik. Dendang Anging Mamiri pun seperti sedang menyampaikan pesan bahwa koperasi meminta untuk terus diperhitungkan. • 2017

9

Wawancara Tokoh Edi Kartika

Koperasi Dituntut Profesional

(Dok.KWSG)

10

2017

(Dok.KWSG)

K

operasi Warga Semen Gresik (KWSG) satu-satunya koperasi dari Indonesia yang pernah mencatatkan diri di ranking koperasi dunia. Pencapaian KWSG masuk dalam jajaran koperasi dunia tidak sebentar. Koperasi yang lahir tahun 1963 ini pada awalnya hanya penjualan sayur mayur dan kebutuhan pokok karyawan Semen Gresik. Sekarang KWSG berkembang menjadi koperasi yang fokus pada industri dan perdagangan. Koperasi beranggotakan para karyawan Semen Gresik dan anak usahanya, mengalami pertumbuhan signifikan mulai tahun 1992 saat merambah ke bisnis penjualan dan distribusi semen. “Kami menyadari koperasi harus profitable. Kami harus mencari usaha yang bisa menghasilkan keuntungan,” kata Edi Kartika, Ketua Pengurus KWSG. Karena itu, manajemen KWSG berekspansi pada bisnis semen dan ritel. Bahkan KWSG mulai masuk ke industri dengan menambah investasi baru dengan membangun pabrik pabrik fiber cement board Gress Board. Pabrik berkapasitas produksi

sebanyak 400 ribu lembar/bulan dibangun di atas lahan seluas 5,6 ha di Desa Banjartanggul, Kecamatan Pungging, Mojokerto pada 2015. KWSG juga berinvestasi hingga Rp 5,5 miliar untuk menambah armada 22 armada truk untuk memperlancar proses pendistribusian bahan bangunan ke seluruh wilayah pasar KWSG. Edi mengatakan meski berbisnis dengan Semen Gresik, koperasi yang memiliki anggota 6.000 orang ini tidak pernah mendapat keistimewaan dari Semen Gresik. Bisnis dilakukan secara professional untuk menghasilkan keuntungan. “Kami sebagai distributor harus kompetitif, pakai bank garansi, tidak ada keistimewaan. Ikut tender ke Semen Sresik kalau memang kalah, ya kalah,” kata Edi. Tahun ini, KWSG menargetkan pendapatan Rp3,29 triliun atau naik 13% dari prognosa 2016. Diakui, saat ini terjadi perlambatan ekonomi dilain pihak penjualan semen juga semakin kompetitif disebabkan suplai di pasar melonjak lebih tinggi dari kebutuhan. Edi menyebut, tantangan KWSG

ke depan sangat besar. Mengelola koperasi di dunia bisnis yang sangat kompetitif, memaksa KWSG harus berperilaku modern namun tidak meninggalkan prinsip-prinsip koperasi. Ditegaskan, tujuan utama berkoperasi adalah semangat kebersamaan dan kesejahteraan anggota. Akan tetapi, harus disadari koperasi tetap dikelola dengan sistem bisnis yang berjalan di era sekarang, yakni kompetensi SDM, dukungan IT, tata kelola usaha secara transparan, efisien dan efektif. Tidak heran, KWSG menerapkan sistem IT untuk mengelola transaksi ritel yang tersebar di 9.000 gerai di seluruh Indonesia. “Ritel KWSG sudah demikian luas, kami harus menggunakan IT agar bisa terpantau secara baik,” jelas Kartika. Dia menegaskan, koperasi saat ini tidak bisa dikelola asal-asalan kalau ingin hidup jangka lama. Koperasi juga tidak bisa dikelola secara part-time. Edi menepis anggapan, mengelola koperasi tidak bergengsi. Justru, tegasnya, pengelola koperasi harus memiliki kemampuan lebih karena karakter lembaga koperasi jauh lebih rumit dari perusahaan swasta. •

2017

11

Wawancara Tokoh Agung Sudjatmoko

Merumuskan Langkah Pasca-Kongres Koperasi III


12

2017


K

ongres Koperasi III menjadi titik balik memuncaknya harapan pengembangan koperasi di Tanah Air setelah puncak acara Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 di Kota Makassar. Namun, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai wadah gerakan koperasi di Indonesia kemudian memiliki segudang pekerjaan rumah untuk merumuskan langkah lanjutan pasca-kongres tersebut digelar. Butir-butir rekomendasi yang dihasilkan diharapkan pun dapat diimplementasikan sehingga koperasi semakin diperhitungkan kiprahnya di Indonesia. Demi alasan itulah Ketua Harian Dekopin Agung Sudjatmoko bersama jajarannya di Dekopin memutar otak untuk merumuskan langkah lanjutan. Maka sejumlah upaya pun sedang terus dipersiapkan. Emagz berkesempatan mewawancari Agung Sudjatmoko di tengah kesibukannya tersebut. Berikut petikan wawancara dengan pria yang akrab disapa Agung itu. Bagaimana Anda menilai Kongres Koperasi III yang telah berlangsung

dan menghasilkan sejumlah rekomendasi? Alhamdulillah, kita sudah sukses menggelar rangkaian acara Peringatan HUT Koperasi ke-70 dan Kongres Koperasi III di Makassar. Kita layak bersyukur dimana Presiden Joko Widodo siap mendukung gerakan koperasi Indonesia. Presiden menyampaikan harapan terhadap gerakan koperasi, antara lain, gerakan koperasi harus mampu membangun karakter, harus dikelola secara modern, jangan takut bersaing, dan harus dikelola dengan cara korporasi yang profesional. Presiden juga berharap gerakan koperasi segera melakukan konsolidasi usaha termasuk toko-toko koperasi melalui kemandirian kolektif dengan melakukan joint buying, joint selling, dan lain sebagainya. Kemitraan mutualisme semacam ini hanya bisa mewujud apabila koperasi melakukan modernisasi tata kelola. Jadi apa yang akan dilakukan gerakan koperasi setelah ini? Kami melihat, perlunya melakukan hal-hal sebagai berikut, pertama sosialisasi hasil-hasil kongres sehingga lebih mengenergi kepada segenap stakeholder untuk mengembangkan

partisipasi dan kontribusinya. Kedua, kita juga perlu menetapkan indikatorindikator pengukuran efektivitas keterbangunan koperasi. Ketiga, koperasi-koperasi harus mampu menggerakkan bisnisnya di satuan kerja masing-masing. Kemudian dikonsolidasi berdasar semangat kebersamaan dan kegotongroyongan. Keempat, kerja sama antarkoperasi perlu dikembangkan karena hal ini merupakan salah satu prinsip koperasi yang keenam. Kita harus membangun sinergi gerakan koperasi dengan badan usaha lain. Jadikan ini sebagai momentum secara internal bagi koperasi untuk intropeksi, berkaca, dan membangun dirinya dengan cara revitalisasi, reorganisasi, restrukturisasi, untuk modernisasi manajemen koperasi, dan konsolidasi usaha koperasi. Mengapa Dekopin melihat caracara itu strategis dan penting? Karena dengan cara ini koperasi bisa mandiri. Koperasi akan mampu mengelola potensi ekonomi anggota dan dipercaya mengelola usaha yang secara siklus bisa menjadi besar dan lebih besar lagi. • 2017

13

Wawancara Tokoh Kartini Sarsilaningsih

KWIQ Merajut Asa Diaspora Indonesia


K

operasi Warga Indonesia Qatar (KWIQ) semula hanya ada dalam benak segelintir orang yang menginginkan sebuah kebersamaan untuk kehidupan yang lebih baik di negeri seberang. Namun toh koperasi itu pada akhirnya terwujud setelah melalui perjuangan yang panjang. Segalanya berawal dari ngumpul bareng saling bertukar pikiran sesama diaspora Indonesia di Qatar, lalu kemudian munculah ide untuk membantu sesama diaspora sekaligus pemerintah Indonesia khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Setelah melalui diskusi cukup panjang, mencuat sebuah gagasan membuat usaha bersama. Tak lama lahirlah KWIQ. Rencana pembentukan koperasi dimatangkan oleh Team 9 yang 14

2017

sebagian besar pengurus dan anggota IBAQ (Indonesia Business Association in Qatar). Dari gagasan kemudian dilanjutkan dengan perencanaan yang didasarkan atas masukan dari WNI (yang dihimpun melalui survei) dan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Qatar. Maka pada 16 Mei 2016 dilakukan rapat pemaparan pendirian KWIQ bertempat di KBRI Doha, dengan dihadiri oleh Dubes RI di Qatar. Selanjutnya tim inti melakukan serangkaian pertemuan untuk membahas rancangan AD/ART dan rencana pemilihan pengurus, agar proses pembentukan koperasi sebagai badan hukum dapat segera dilakukan. Di samping itu, tim inti juga membahas beberapa prospek dan

kemitraan bisnis, agar pada waktu koperasi telah memiliki landasan hukum, dapat segera menggulirkan roda usaha. Pada 26 Juni 2016, di KBRI Qatar dilangsungkan rapat pendirian KWIQ. Rapat dihadiri oleh 30 peserta yang sekaligus sebagai pendiri koperasi. Selanjutnya, pada Februari 2017 KWIQ resmi disahkan dan beroperasi. Faktanya untuk membuat badan hukum koperasi ternyata membutuhkan waktu panjang. Ini bukan karena sulitnya birokrasi, tetapi lebih kepada karena kesibukan mereka yang mayoritas bekerja sebagai profesional di bidang minyak dan gas di Qatar. Sementara izin pendirian koperasinya di Indonesia. Kartini Sarsilaningsih yang didapuk sebagai Ketua KWIQ mengaku bangga atas berdirinya koperasi berbadan

hukum Indonesia, dan bisa beroperasi di luar negeri. Ia pun optimistis bahwa koperasi ini akan mampu membawa anggotanya untuk hidup lebih sejahtera pada masa mendatang. Misi KWIQ pun sangat mulia, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat Indonesia di Qatar pada umumnya. Bukan hanya itu, koperasi yang baru satu-satunya didirikan oleh para diaspora ini juga ingin meningkatkan kerja sama perdagangan antara pemerintah Indonesia, badan usaha swasta di Indonesia, dan di Qatar. “Kami juga ingin KWIQ menjadi koperasi bertaraf international dan berdikari sebagai gerakan ekonomi masyarakat Indonesia di Qatar, berkontribusi dalam pembangunan nasional dan meningkatkan hubungan ekonomi,” kata Kartini dengan antusias. Koperasi yang masuk dalam jenis Koperasi Serba Usaha (KSU) ini sangat terbuka. Mesti saat ini para anggotanya adalah para profesional atau pekerja formal di bidang migas, KWIQ juga membuka peluang bagi pekerja informal Indonesia yang berada di Qatar. “KWIQ terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia yang bermukim di Qatar maupun yang pernah tinggal di Qatar silahkan bergabung bersama kami,” kata Kartini. Saat ini, KWIQ memiliki anggota sebanyak 75 orang, dan diharapkan hingga akhir tahun ini bisa mencapai 200 orang. Kartini menjelaskan, jumlah diaspora Indonesia di Qatar mencapai 40 ribu orang yang terdiri dari 10 ribu sebagai pekerja formal, dan sisanya informal seperti pembantu rumah tangga. Koperasi yang dimotori oleh Indonesia Business Association in Qatar(IBAQ) serta difasilitasi dan didukung KBRI Doha juga menjadi wadah komunitas diaspora dan pelaku usaha


Indonesia yang memiliki usaha di Qatar. Sedangkan bisnis inti yang dijalankan KWIQ yakni bidang perdagangan, pariwisatam dan investasi. Kini KWIQ telah menjalankan usaha di bidang ritel (supermarket). Jenis barang yang dijual mayoritas produk-produk kuliner Indonesia, seperti mie, rendang, hingga bumbu pecel. ”Kami megutamakan produk-prduk yang disukai para diaspora Indonesia,”

kata Kartini. Ke depan, Kartini berharap melalui KWIQ ini bisa membantu pemerintah dalam bidang perdagangan (ekspor), jasa, dan produk-produk Indonesia di pasar Qatar. “Jika perusahaanperusahaan Indonesia ingin melakukan penetrasi pasar di Qatar bisa melalui KWIQ. Kami siap memfasilitasi dan menjalin kerja sama,” pungkasnya. • 2017

15

Wawancara Tokoh Sri Untari Bisowarno

Impian Mewujudkan Cita-Cita Koperasi


16

2017

K

iprah Sri Untari Bisowarno dalam perkoperasian tak perlu diragukan. Perempuan asal Jawa Timur itu sudah bertahuntahun malang-melintang terjun mengelola koperasi hingga menjadi salah satu koperasi yang diperhitungkan di Tanah Air. Pantas jika Ketua Koperasi Setia Budi Wanita (SBW) Malang itu didaulat sebagai praktisi koperasi yang dianggap paham 100 persen tat acara membentangkan layar bisnis koperasi agar bisa berkembang lebih luas. Pun demikian saat Kongres Koperasi III di Kota Makassar, perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Puskowanjati Jatim ini memegang peran yang sangat menonjol. Ia bahkan dipercaya menjadi salah satu pimpinan sidang Kongres. Ia juga terpilih menjadi tim perumus hasil Kongres. E-Magz berkesempatan mewa wancarai Srikandi Koperasi yang juga anggota DPRD I Jatim ini. Berikut petikan wawancara. Bagaimana Anda melihat hasil Kongres Koperasi ke-3 di Makassar ini? Sebagai praktisi koperasi, saya melihat hasil Kongres Koperasi III ini sudah cukup mampu memenuhi harapan insan perkoperasian, karena yang kami butuhkan adalah perhatian pemerintah terhadap gerakan koperasi terutama dalam bentuk afirmasi atau dukungan undangundang.

perekonomian dibangun berdasarkan UU pokok perekonomian nasional yang menyejajarkan koperasi agar setara dengan pelaku ekonomi lainnya yaitu swasta dan BUMN. Terkait rekomendasi dalam Kongres III di Kota Makassar, apa saja hasil signifikan yang didapat? Ada banyak hal termasuk asset dan perpajakan juga sudah masuk dalam butir rekomendasi, Jadi saat ini ada banyak aset koperasi khususnya KUD yang kemudian menjadi sesuatu atau menjadi rebutan, kami meminta pemerintah menata ulang lagi, mana-mana yang menjadi hak KUD segera dikembalikan. Di sisi lain kami juga berusaha meraih peluang yang diberikan Pemerintah terkait program redistribusi lahan yang disiapkan pemerintah. Ada hal yang spektakuler lagi dari hasil Kongres itu dimana gerakan koperasi meminta DPR dan Pemerintah membahas lagi penjelasan UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1.

Peraturan apa yang perlu diafirmasi oleh pemerintah? Misalnya saja UU perpajakan terhadap koperasi, sudah saatnya koperasi dibebaskan dari pajak, minimal jangan mengenakan pajak berganda terhadap koperasi.

Apakah langkah lanjutan dari Kongres III ini? Jadi harapan dunia koperasi sudah tertuang dalam Deklarasi Makassar yang secara detail dijabarkan dalam butir-butir rekomendasi yang ada 17 itu. Kongres juga mengamanatkan, Dekopin untuk membuat road map, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang untuk mengawal hasil Kongres ini. Semua jajaran Dekopin termausk di daerah, harus melakukan action untuk mengamankan dan mengawasi implementasi hasil Kongres. Sementara Kementerian Koperasi, diharapkan juga terlibat dalam proses ini, khususnya dalam mewujdukan koperasi sebagai pilar negara.

Apakah ada regulasi lain yang menghambat selain perpajakan? Dunia koperasi menginginkan

Menurut Anda, apa saja hal yang membuat peran koperasi belum seperti yang dicita-citakan ?

Koperasi, oleh para pendiri bangsa ketika itu, diniatkan sebagai tiang penyangga utama perekonomian nasional. Ada sejumlah kendala yang harus dilewati untuk membentuk dan menjalankan koperasi hingga sukses. Sejarah pergantian rezim pemerintah di negeri ini mengiringi pasang surut kiprah koperasi itu sendiri. Mari kita mulai dengan menengok sejarah perjalanan koperasi. Ini agar kita semua memahami dimana posisi koperasi dan bagaimana kita akan membentuk dan menjalankan koperasi. Koperasi, oleh para pendiri bangsa ketika itu, diniatkan sebagai tiang penyangga utama perekonomian nasional. Koperasi sebagai usaha bersama dilandasi semangat gotong royong yang terkandung dalam Pancasila. Namun, pasca 1966, setelah pergantian pemerintah, banyak undang-undang yang diterbitkan bersifat pro pasar bebas. Dari sini mulai terjadi perubahan watak koperasi. Banyak koperasi yang secara aturan legal formal memang koperasi. Tapi praktik operasionalnya menggunakan sistem perbankan. Sementara di era sekarang, pemerintahan Jokowi telah menetapkan Nawacita sebagai program kerjanya. Nawacita itu sendiri dijiwai Tri Sakti Bung Karno. Di dalam Tri Sakti, salah satunya adalah berdikari di bidang ekononi. Jadi saya yakin, kejayaan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat akan bisa terwujud. • 2017

17

Inspirasi Koperasi

Bedah Rumah Ala Koperasi Syariah BMI


Pengurus Koperasi Syariah Benteng Muda Indonesia berfoto bersama usai menerima penghargaan sebagai Koperasi Berprestasi 2017.

K

operasi Syariah Benteng Muda Indonesia (KS BMI) Tangerang membuat sebuah program baru untuk membantu masyarakat dalam berinvestasi properti lewat program bedah rumah. Program bedah rumah dalam bentuk RLH ini adalah ide yang orisinil dan bisa menjadi inspirasi best practice bagi koperasi lain dalam memberikan manfaat pada anggotanya. Koperasi Syariah ini sudah melaksanakan Kredit rumah tanpa uang 18

2017

muka untuk anggota. Hebatnya, koperasi ini maju dan berkembang tanpa bantuan dari bank. Hingga Desember 2015 koperasi ini membukukan modal sendiri Rp.106 miliar naik 38% dibanding tahun 2014. Piutang Rp.178 miliar naik 23% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp.145 miliar, sedangkan simpanan mencapai Rp.67 miliar dan membukukan laba bersih sebesar Rp.6,6 miliar. Hingga Desember 2015 Koperasi BMI mencatat aset

Rp.260 miliar, dan membayar pajak badan sebesar Rp.2,1miliar. Program Bedah Rumah yang dikembangkan turut mendapat apresiasi dari Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga. Menteri asal Bali ini berharap program KS BMI ini, bisa menjadi contoh bagi koperasi lain, yaitu bagaimana memberikan manfaat sebesar-besarnya pada anggota koperasi. Selain itu, Puspayoga semakin kagum melihat kualitas rumah layak

yang dibangun koperasi ini tidak sembarangan melainkan memenuhi standar international minimal yang ditetapkan UN Habitat, yakni lembaga resmi di bawah PBB. "Secara kesehatan koperasi, saya tidak meragukan Kopsyah BMI. Namun, saya memberi saran agar segera membenahi sistem onlinenya, atau IT," kata Puspayoga. Presiden Direktur Kopsyah BMI Kamaruddin Batubara mengatakan kinerja koperasinya telah berkembang pesat dengan memiliki jumlah anggota 122.190 orang anggota, 516 orang karyawan pada empat kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Kamaruddin juga menegaskan bahwa bila koperasi besar maka akan bisa bersaing dengan unit usaha lainnya, termasuk usaha besar. Adapun, sejak bulan Maret 2015 hingga sekarang KS BMI telah berhasil membangun 12 RLH secara gratis bagi anggotanya, baik yang terkena bencana putting beliun, kebakaran maupun memang tidak layak huni. Pembiayaan bersumber dari sebagian provinsi 1 persen dikenakan atas pinjaman koperasi yang diberikan. Selain membangun RLH, koperasi ini juga memberikan pinjaman kepada anggota dalam rangka memperbaiki saluran air dan sanitasi. Tidak hanya Puspayoga, Bupati Tangerang A Zaki Iskandar juga mendukung program bedah rumah yang dikembangkan KS BSMI. Zaki mengatakan bahwa di kabupaten tangerang ini ada sekitar 18 ribu rumah yang tidak layak huni, di mana 5 ribu di antaranya dalam kondisi sangat parah. Karena itu, pihaknya harapkan para Camat di Kab Tengerang bisa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak khususnya KS BMI untuk membuat semacam program bedah rumah ini. Koperasi yang berdiri sejak tahun 2002 ini, awalnya adalah Lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UM-

(Dok.KSBMI)

Pengurus Koperasi Syariah Benteng Muda Indonesia meresmikan rumah layak huni dari anggota Koperasi. KM) yang diinisiasi oleh Pemkab Tangerang. Seiring perjalanan waktu, pada tahun 2013 berubah jadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KPPUMKM Syariah) dan selanjutya pada 2015 berubah nama jadi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia dengan badan Hukum 213/PAD/M. KUKM.2/XI/2015. Sejumlah aktivitas bidang pemberdayaan masyarakat yang cukup menonjol oleh koperasi ini berlangsung di tahun 2015 antara lain mengadakan sunatan masal sebanyak 100 anak anggota dan membantu anak-anak disabilitas, menyantuni 1.500 anak yatim, beasiswa kepada sembilan orang siswa SLTA dan Program Paket-C kepada 1.700 anak angota untuk mendapatkan ijazah setara SLTA. Pada bidang pendidikan, Koperasi BMI telah membiayai ribuan anak anggota yang bersekolah di jenjang SLTA, pemberian bea siswa dan diklat-diklat untuk anggota dan karyawan. Sedangkan di bidang ekonomi melibatkan anggota dengan pemberian skim pembiayaan serta pelatihan bisnis. Untuk di bidang kesehatan, Koperasi BMI berupaya melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan

memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, antara lain pembuatan jamban bagi anggota, terutama di daerah-daerah perkotaan di wilayah Banten sehingga kesehatan anggota meningkat. Khusus untuk pengelolaan sanitasi dan air, koperasi ini menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya Amerika Serikat, IUWASHUSAID atau Indonesia Urban Water, Sanitation and Hygiene, Water.org dan Kiva.Org. Hingga 2015 program ini telah merealisasikan 1.767 unit sanitasi dan air warga dari target 1.522 unit. Tidak hanya itu, di saat pelambatan ekonomi pada tahun 2015, Koperasi BMI mampu mengatasi kelesuan ekonomi dengan tetap melakukan ekspansi usaha, antara lain membuka dua kantor cabang di Lebak dan Pandeglang, melengkapi dua cabang yang sudah beroperasi di Tangerang dan Serang. Koperasi yang berkantor pusat di Cikupa Tangerang ini, beroperasi dengan 457 karyawan yang tersebar di 31 kantor cabang pembantu, semuanya beroperasi di Provinsi Banten dan melayani 117.891 anggota. • 2017

19

Galeri Foto Rangkaian Peringatan Hari Koperasi Nasional ke 70: Ziarah Makam Bung Hatta

20

2017

Rangkaian Peringatan Hari Koperasi Nasional ke 70: Bakti Sosial Dharma Wanita Persatuan Kementrian Koperasi dan UKM

2017

21

Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional ke 70 di Makassar

22

2017

Kongres Koperasi ke-3

2017

23

TONGGAK BARU PEMBARUAN KOPERASI INDONESIA

Recommend Documents