tokoh masyarakat dalam menyebarkan nilainilai

A.

RENCANA AKSI

PENANGGUNG JAWAB

INSTANSI TERKAIT

KRITERIA KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN

UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12

% CAPAI AN

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

8

PENCEGAHAN 1. Konflik Sosial a. Pemeliharaan Kondisi Damai dalam Masyarakat

Peningkatan pemahaman Nilai-nilai toleransi kehidupan beragama, Nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, Nilainilai cinta tanah air , sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 01)

Sekda

Kanwil Kemenag, Kejaksaan, Polda, Kodam/Korem, FKUB

Penguatan peran tokoh agama / tokoh masyarakat dalam menyebarkan nilainilai toleransi

TARGET: Meningkatnya peran tokoh agama/ tokoh masyarakat dalam menyebarkan nilainilai toleransi

TARGET B03: Terlaksananya: a. dialog tokoh agama; b. pendidikan wawasan kebangsaan; dan/atau c. nilai-nilai cinta tanah air di Provinsi (1x) dan 3 Kab/Kota TARGET B06: Terlaksananya: a. dialog tokoh agama; b. pendidikan wawasan kebangsaan; dan/atau c. nilai-nilai cinta tanah air di 6 Kab/Kota TARGET B09: Terlaksananya: a. dialog tokoh agama; b. pendidikan wawasan kebangsaan; dan/atau c. nilai-nilai cinta tanah air di 9 Kab/Kota

1

1

2

3

4

5

6 TARGET B12: Terlaksananya: a. dialog tokoh agama; b. pendidikan wawasan kebangsaan; dan/atau c. nilai-nilai cinta tanah air di 12 Kab/Kota

Pelaksanaan sosialisasi Nilai-nilai wawasan kebangsaan Sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI) (RA: 02)

Sekda

Bakesbangpol Polda Aceh, Kodam IM

Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam masyarakat, guna meminimalisasi konflik sosial

TARGET: Tersosialisasinya nilai-nilai yang terkandung dalam 4 Konsensus Dasar Kebangsaan dalam rangka meningkatkan Nasionalisme

TARGET B03: Terlaksananya program-program sosialisasi 4 Konsensus Dasar Kebangsaan dalam bentuk: a. Dialog Interaktif di radio (1x) b. Dialog Interaktif di TV (1x) c. Banner Portal Infopublik (1 tahun) TARGET B06 : a. Dialog Interaktif di radio (2x) b. Dialog Interaktif di TV (2x) TARGET B09: a. Dialog Interaktif di radio (3x) b. Pertunjukan Rakyat (1x) c. Dialog Interaktif TV (3x) TARGET B12 : a. Dialog Interaktif di radio (4x) b. Dialog Interaktif di TV (4x)

Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat (RA: 03)

Kejati

Polda Aceh, Kodam IM, Kanwil Hukum dan HAM

1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat 2. Meningkatnya kepatuhan hukum aparat pemerintah dan masyarakat

TARGET: Terselenggaranya program penyuluhan hukum kepada masyarakat di 4 Kab/Kota

TARGET B03: Terlaksananya Luhkum di 1 Kab/Kota TARGET B06: Terlaksananya Luhkum di 2 Kab/Kota TARGET B09: Terlaksananya Luhkum di 3 Kab/Kota TARGET B12: Terlaksananya Luhkum di 4 Kab/Kota

2

7

8

1 Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat (RA: 04)

Peningkatan kesadaran hukum di masyarakat (RA: 05)

2 Polda

Sekda

3 Kajati Aceh, Kodam IM, Kanwil Hukum dan HAM

Bakesbangpol, Biro Hukum, Kanwil Kumham, Kejati Aceh, Polda Aceh, Kodam IM,

4 1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat 2. Meningkatnya kepatuhan hukum aparat pemerintah dan masyarakat

1. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat 2. Meningkatnya kepatuhan hukum aparat pemerintah dan masyarakat

5 TARGET: Terselenggaranya program penyuluhan hukum kepada masyarakat di 4 Kab/Kota

6

7

TARGET B03: Terlaksananya Luhkum di 1 Kab/Kota TARGET B06: Terlaksananya Luhkum di 2 Kab/Kota TARGET B09: Terlaksananya Luhkum di 3 Kab/Kota

TARGET: Terselenggaranya program penyuluhan hukum kepada masyarakat di 4 Kab/Kota

TARGET B12: Terlaksananya Luhkum di 4 Kab/Kota TARGET B03: Terlaksananya Luhkum di 1 Kab/Kota TARGET B06: Terlaksananya Luhkum di 2 Kab/Kota TARGET B09: Terlaksananya Luhkum di 3 Kab/Kota TARGET B12: Terlaksananya Luhkum di 4 Kab/Kota

b. Mengembangkan Sosialisasi Sekda Reusam Gampong tentang penyelesaian perselisihan secara damai (RA: 06)

sistem penyelesaian Bakesbangpol, Biro Tapem, Kanwil Kemenkumham,K anwil Kemenag, Dinsos, Diknas, Kodam IM, Polda Aceh, Kejati, BINDA

perselisihan secara damai Terlaksananya TARGET: Reusam Gampong Terlaksananya sosialisasi tentang Reusam Gampong tentang penyelesaian penyelesaian perselisihan perselisihan secara secara damai di 4 Kab/Kota damai

3

TARGET B03: Tersosialisasinya Reusam Gampong di Kab/Kota

1

TARGET B06: Tersosialisasinya Reusam Gampong di Kab/Kota

2

TARGET B09: Tersosialisasinya Reusam Gampong di Kab/Kota

3

TARGET B12: Tersosialisasinya Reusam Gampong di Kab/Kota

4

8

1

2

c. Meredam potensi Peningkatan Sekda sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 (RA: 07)

3 konflik KIP Aceh, Bawaslu Aceh, Bakesbangpol, Kejati Aceh, Polda Aceh, Kodam IM,

4 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

5 TARGET: Tersosialisasinya tahapan dan pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di 4 Kab/Kota

6 TARGET B03: Tersosialisasinya tahapan penyelenggaraan pemilu di 1 Kab/Kota TARGET B06: Tersosialisasinya tahapan penyelenggaraan pemilu di 2 Kab/Kota TARGET B09: Tersosialisasinya tahapan penyelenggaraan pemilu di 3 Kab/Kota TARGET B12: Tersosialisasinya tahapan penyelenggaraan pemilu di 4 Kab/Kota

Pengamanan penyaluran logistik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wapres 2014 (RA: 08)

Polda

KIP Aceh, Bawaslu Aceh, Kejati Aceh, Kodam IM, Binda Aceh, Satpol PP, Bakesbangpol,

Terselenggaranya Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wapres 2014 yang didukung dengan tersedianya logistik secara lengkap dan tepat waktu.

TARGET: Terlaksananya pengamanan penyaluran logistik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wapres 2014 di 12 Kab/ Kota

TARGET B03: Terlaksananya pengamanan penyaluran logistik Pemilu Legislatif 2014 di 4 Kab/ Kota TARGET B06: Terlaksananya pengamanan penyaluran logistik Pemilu Presiden dan Wapres 2014 di 8 Kab/Kota (putaran pertama) TARGET B09: Terlaksananya pengamanan penyaluran logistik Pemilu Presiden dan Wapres 2014 di 12 Kab/Kota (putaran kedua)

TARGET B12: --

4

7

8

1 Pengamanan penyelenggar aan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wapres 2014 (RA:09)

2 Polda

3 KIP Aceh, Bawaslu Aceh, Kejati Aceh, Kodam IM, Binda Aceh, Satpol PP, Bakesbangpol,

4 Terlaksananya penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wapres 2014 secara LUBER dan JURDIL

5 TARGET: Terlaksananya penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wapres 2014 dengan aman, damai dan tertib.

6 TARGET B03: 1. Tersedianya Rencana Pengamanan Polri tentang penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden RI dan Wapres RI Tahun 2014 2. Terlaksananya Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu di tingkat Polda 3. Tersedianya kekuatan cadangan Polda ke satuan wilayah dalam rangka Pemilu Legislatif. TARGET B06: Terlaksananya pengamanan Pemilu Presiden RI dan Wapres RI TARGET B09: Terlaksananya pengamanan Pemilu Presiden RI dan Wapres RI TARGET B12: Terlaksananya pengamanan di daerah masing-masing atas Pelantikan Presiden RI dan Wapres RI

Percepatan Penetapan Batas Wilayah Administrasi Provinsi dan Kab/Kota (RA: 10)

Sekda

Biro Pemerintahan, BPN Aceh, Kodam IM

Adanya data batas daerah administrasi Kab/Kota yang bermasalah.

TARGET: Penyelesaian permasalahan batas wilayah administrasi antara: a. Kab. Aceh Barat dgn Kab. Nagan Raya b. Kab. Aceh Utara dgn Kota Lhokseumawe

5

TARGET B03: Terfasilitasinya/mediasi penyelesaian sengketa batas wilayah administrasi antara: a. Kab. Aceh Barat dgn Kab. Nagan Raya b. Kab. Aceh Utara dgn Kota Lhokseumawe TARGET B06: Terfasilitasinya/mediasi penyelesaian sengketa batas wilayah administrasi antara: a. Kab. Aceh Barat dgn Kab. Nagan Raya b. Kab. Aceh Utara dgn Kota Lhokseumawe

7

8

1

2

3

4

5

6 TARGET B09: Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan batas antara: a. Kab. Aceh Barat dgn Kab. Nagan Raya b. Kab. Aceh Utara dgn Kota Lhokseumawe TARGET B12: a. Terpasangnya 4 (empat) pilar batas utama (PBU) pada lokasi batas daerah antara Kab. Aceh Barat dengan Kab. Nagan Raya b. Terfasiltasinya perselisihan titik/garis batas daerah antara Gampong Baloy Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan Gampong Punti Kec. Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara.

Sosialisasi Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsun gan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja (RA: 11)

Sekda

Disnaker Aceh, Disbun Aceh, Disperindag Aceh, Biro Ekonomi

Terwujudnya sinergitas antara perusahaan, pekerja dan pemerintah daerah

TARGET: Terlaksananya Sosialisasi dan implementasi Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja di 4 Kab/Kota

6

TARGET B03: Tersosialisasikannya Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja di perusahaan-perusahaan (pengusaha dan pekerja) 1 Kab/Kota TARGET B06: Tersosialisasikannya Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja di perusahaan-perusahaan (pengusaha dan pekerja) 2 Kab/Kota

7

8

1

2

3

4

5

6 TARGET B09: Tersosialisasikannya Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja di perusahaan-perusahaan (pengusaha dan pekerja) 3 Kab/Kota TARGET B12: 1. Tersosialisasikannya Inpres No. 9/2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Dalam Rangka Keberlangsungan Usaha Dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja di perusahaan-perusahaan (pengusaha dan pekerja) 4 Kab/Kota 2. Terlaksananya kesepahaman antara perusahaan, pekerja dan pemerintah daerah serta Asosiasi pekerja dan asosiasi pengusaha.

Peningkatan Pengawasan Terhadap Perusahaan Dalam Pelaksanaan Corporate Social Respon sibility (CSR) (RA: 12)

Sekda

Disnaker Aceh, Biro Ekonomi, Disperindag Aceh, Bapedal Aceh, Polda Aceh, Kodam

Meningkatnya keberdayaan masyarakat sekitar perusahaan

TARGET: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR ke 10 Kab/Kota

TARGET B03: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR ke 2 Kab/Kota TARGET B06: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR ke 4 Kab/Kota TARGET B09: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR ke 8 Kab/Kota TARGET B12: Terlaksananya pengawasan tentang pelaksanaan CSR ke 10 Kab/Kota

7

7

8

1 Penyelesaian status keberadaan desa/kota dalam kawasan hutan (RA: 13)

2 Sekda

3 Dishut Aceh BPM Aceh, Biro Pemerintahan, Polda, Kodam IM, Kejati

4 Adanya penyelesaian wilayah kota dan desa dalam kawasan hutan

5 TARGET : Terbitnya Usulan Gubernur kepada Menhut ttg penyelesaian status keberadaan desa/kota dalam kawasan hutan

6 TARGET B03: Teridentifikasinya wilayah desa yang berada di kawasan hutan lindung untuk diselesaikan status hukumnya di Kab/Kota TARGET B06: Usulan Gubernur kepada Menhut ttg penyelesaian wilayah desa dalam kawasan hutan di Kab/Kota. TARGET B09: Usulan Gubernur kepada Menhut ttg penyelesaian wilayah desa dalam kawasan hutan di Kab/Kota. TARGET B12: Usulan Gubernur kepada Menhut ttg penyelesaian wilayah desa dalam kawasan hutan di Kab/Kota.

Penyusunan dasar hukum secara partisipatif atas hak masyarakat hukum adat yang berada dalam/ sekitar kawasan hutan (RA: 14)

Sekda

Dishut Aceh, MAA, Disbun Aceh, BPM Aceh, BPN Aceh, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA), Flora Fauna Internasonal.

Adanya kepastian TARGET : hak masyarakat 1. Tersusunnya Draft Akhir hukum adat berserta Perda tentang hak wilayah masyarakat hukum adat kekuasaannya yang yang ada dalam/sekitar ada dalam / sekitar kawasan hutan kawasan hutan 2. Terbitnya Peta wilayah kekuasaan dari wilayah masyarakat hukum adat.

TARGET B03: 1. Teridentifikasinya keberadaan masyarakat hukum adat di seluruh Kab di Provinsi Aceh 2. Tersusunnya Draft awal Perda tentang hak masyarakat hukum adat yang ada dalam/sekitar kawasan hutan beserta lampiran Peta wilayah kekuasaan dari wilayah masyarakat hukum adat TARGET B06: Harmonisasi/ Sinkronisasi Draft Perda tentang hak masyarakat hukum adat yang ada dalam/sekitar kawasan hutan beserta lampiran Peta wilayah kekuasaan dari wilayah masyarakat hukum adat

8

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

TARGET B09: Harmonisasi/ Sinkronisasi Draft Perda tentang hak masyarakat hukum adat yang ada dalam/sekitar kawasan hutan beserta lampiran Peta wilayah kekuasaan dari wilayah masyarakat hukum adat TARGET B12: Tersusunnya Draft Akhir Perda tentang hak masyarakat hukum adat yang ada dalam/sekitar kawasan hutan beserta lampiran Peta wilayah kekuasaan dari wilayah masyarakat hukum adat untuk diserahkan kepada DPRD Provinsi Sosialisasi dan Sekda Implementasi Peraturan tentang Pembatasan luasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan hutan tanaman (RA: 15)

Dishut Aceh, BP2T Aceh, Polda, Kodam IM, Kejati

Implementasi peraturan yang membatasi luasan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman

TARGET : Tersosialisasikannya peraturan yang membatasi luasan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman di 23 Kab/Kota

TARGET B03: -TARGET B06 : 1. Sosialisasi Peraturan Menhut tentang pembatasan luasan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman di 6 Kab/Kota 2. Laporan pelaksanaan Peraturan Menhut tentang pembatasan luasan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman (di 6 Kab/Kota) TARGET B09: 1. Sosialisasi Peraturan Menhut tentang pembatasan luasan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman di 13 Kab/Kota 2. Laporan pelaksanaan Peraturan Menhut tentang pembatasan luasan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman di 13 Kab/Kota

9

Sosialisasi ini baru dapat dilaksanakan apabila Permenhut tersebut diterbitkan.

1

2

3

4

5

6 TARGET B12: 1. Siosialisasi Peraturan Menhut tentang pembatasan luasan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman di 23 Kab/Kota 2. Laporan pelaksanaan Peraturan Menhut tentang pembatasan luasan IUPHHK pada hutan alam dan hutan tanaman di 23 Kab/Kota

Peningkatan Pengawasan Terhadap Pemanfaatan Tanah (perkebunan dan perikanan darat) (RA: 16)

Kanwil BPN

BPN Aceh, Disbun Aceh, Dishut Aceh, DKP Aceh, Polda Aceh, Kodam IM

Tidak adanya tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak / perusahaan

TARGET: Pendayagunaan tanah terlantar atau pencabutan izin dan pembatalan hak atas tanah bagi perusahaan yang terbukti menelantarkan tanah

TARGET B03: 1. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar sampai dengan Desember 2013 2. Melaksanakan sidang panitia C TARGET B06: 1. Pemberian peringatan I 2. Pemberian peringatan II 3. Pemberian peringatan III TARGET B09: 1. Penyusunan usulan penetapan tanah terlantar sesuai hasil penilaian 2. Pencabutan sertifikat hak atas tanah dan sertipikat hak tanggungan (apabila ada hak tanggungan) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota TARGET B12: 1. Penyusunan laporan akhir penertiban tanah terlantar 2. Penyusunan rencana pemanfaatan tanah yang sudah dinyatakan terlantar

10

7

8

1 2 Sosialisasi dan Sekda Implementasi Peraturan tentang pemberdayaan masyarakat melalui pola kemitraan dengan pemegang izin (RA: 17)

3 Dishut Aceh, Disbun Aceh BPM Aceh, BP2T Aceh.

4 Implementasi peraturan yang memberdayakan masyarakat melalui pola kemitraan dengan pemegang izin

5 TARGET : Tersosialisasikannya peraturan yang memberdayakan masyarakat melalui pola kemitraan

6 TARGET B03: 1. Sosialisasi Peraturan Menhut Sosialisasi Pergub tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan di 1 Kab/Kota 2. Laporan pelaksanaan Pergub tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan di 1 Kab/Kota TARGET B06: 1. Sosialisasi Peraturan Menhut Sosialisasi Pergub tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan di 7 Kab/Kota 2. Laporan pelaksanaan Pergub tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan di 7 Kab/Kota TARGET B09: 1. Sosialisasi Pergub tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan di 14 Kab/Kota 2. Laporan pelaksanaan Pergub tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan di14 Kab/Kota TARGET B12: 1. Sosialisasi Pergub tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan di 23 Kab/Kota 2. Laporan pelaksanaan Pergub tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan di 23 Kab/Kota

11

7

8

1 Peningkatan Pengawasan terhadap wilayah Pertambangan (Izin Usaha Pertambangan, dll) (RA: 18)

2 Sekda

3 Distamben Aceh, Dishut Aceh, BP2T Aceh, BPN Aceh, Satpol PP, Polda Aceh,

4 1. Tidak adanya wilayah izin pertambangan yang ditelantarkan oleh pemegang hak / perusahaan. 2. Dilaksanakannya kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan.

5 TARGET: 1. Dicabutnya izin usaha pertambangan yang terbukti menelantarkan seluruh wilayahnya 2. Diciutkannya wilayah untuk izin usaha pertambangan yang terbukti menelantarkan sebagian wilayahnya

6 TARGET B03: Pendataan jumlah IUP TARGET B06: Pendataan luas wilayah IUP dan luas wilayah yang ditelantarkan TARGET B09: Terdatanya luas wilayah IUP dan luas wilayah yang ditelantarkan TARGET B12: Merekomendasikan pencabutan / penciutan izin usaha perusahaan yang terbukti menelantarkan seluruh / sebagian wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Peningkatan Kemampuan Aparat untuk menghentikan kekerasan Fisik dalam mengantisipasi Pemilu (RA: 19)

Polda

Kodam IM, Kajati Aceh, Satpol PP, Bakesbangpol

Meningkatnya profesionalisme aparat keamanan untuk menghentikan kekerasan fisik dalam menangani konflik sosial sesuai SOP

TARGET: 1. Terlaksananya Latihan Pra Operasi Pengamanan Pemilu 2014 2. Terlaksananya pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden RI dan Wapres RI

TARGET B03: 1. Membuat RGB Latihan 2. Merancang bentuk pelatihan bersama / skenario latihan 3. Terlaksananya latihan Pra Operasi Pengamanan Pemilu di Polda dan Polres TARGET B06: -TARGET B09: -TARGET B12: --

12

7

8

1

2

3

4

5

d. Membangun sistem peringatan dini MensinergiPolda Bakesbangpol, Terbangunnya TARGET: kan Kejati, sistem peringatan 1. Terlaksananya Sosialisasi sistem Kodam IM, dini di masyarakat Pedoman Kerja tentang peringatan Satpol PP, tentang konflik sosial penyelenggaraan sistem dini Binda peringatan dini secara (RA: 20) terpadu dalam penanganan gangguan kamdagri di Provinsi sebanyak 4 kali 2. Terbentuknya posko terpadu 3. Terbangunnya sinergitas jaringan komunikasi 4. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman kerja

6 TARGET B03: 1. Terlaksananya sosialisasi Pedoman Kerja tentang penyelenggaraan sistem peringatan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan kamdagri di Provinsi (1x) 2. Terbentuknya posko terpadu TARGET B06: 1. Terlaksananya sosialisasi Pedoman Kerja tentang penyelenggaraan sistem peringatan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan kamdagri di Provinsi (2x) 2. Terlaksanya simulasi jaringan komunikasi di tingkat Provinsi 3. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman kerja TARGET B09: Terlaksananya sosialisasi Pedoman Kerja tentang penyelenggaraan sistem peringatan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan kamdagri di Provinsi (3x) TARGET B12: 1. Terlaksananya sosialisasi Pedoman Kerja tentang penyelenggaraan sistem peringatan dini secara terpadu dalam penanganan gangguan kamdagri di Provinsi (4x) 2. Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman kerja

13

7

8

1

2

2. Aksi Terorisme PengoptimalSekda an kegiatan pencegahan aksi terorisme (RA: 21)

3 Bakesbangpol, Polda Aceh, Kodam IM, Binda Aceh, FKPT Aceh.

4 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pencegahan aksi terorisme

5

TARGET: Terlaksananya Sosialisasi Bahaya RadikalismeTerorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat di 4 Kab/Kota

6 TARGET B03: Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat di 1 Kab/Kota TARGET B06: Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat di 2 Kab/Kota TARGET B09: Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat di 3 Kab/Kota TARGET B12: Sosialisasi Bahaya Radikalisme-Terorisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat di 4 Kab/Kota

14

7

8

Catatan: Kegiatan pencegahan meliputi: 1. Kontra propaganda, Penggalang an intelijen; 2. Sosialisasi kepada forum koordinasi pencegahan terorisme di daerah; 3. Pemberdaya an aparat intelijen daerah dalam pencegahan aksi terorisme; 4. Pemberdaya an tokoh & organisasi masyarakat serta organisasi keagamaan dalam rangka pencegahan terorisme

1

2

3

4

5

B. PENGHENTIAN / PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN TERORISME Penghentian Polda Kodam IM, Terhentinya Konflik TARGET: Konflik Sosial Binda Aceh, Sosial menonjol / Terhentinya Konflik Sosial menonjol / Kajati Aceh, berskala Provinsi menonjol / berskala Provinsi berskala Satpol PP, dan terorisme dan terorisme oleh Tim Provinsi dan Bakesbangpol, Terpadu Provinsi terorisme FKPT Aceh (RA: 22)

6 TARGET B03: 1. Tersedianya pasukan bantuan/cadangan Provinsi 2. Terhentinya tindak kekerasan dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat / dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota TARGET B06: 1. Tersedianya pasukan bantuan/cadangan provinsi 2. Terhentinya tindak kekerasan dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat / dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota TARGET B09: 1. Tersedianya pasukan bantuan/cadangan provinsi 2. Terhentinya tindak kekerasan dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat / dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota TARGET B12: 1. Tersedianya pasukan bantuan/cadangan provinsi 2. Terhentinya tindak kekerasan dan terorisme oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat / dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota

15

7

8

1 Penyelesaian permasalahan konflik lahan PT Cemerlang Abadi, Kab Aceh Barat Daya (RA: 23 )

2 Sekda

3 BPN Aceh, Biro Pemerintahan, Disbun Aceh, Dishut Aceh, Polda Aceh, Kodam IM, Satpol PP.

4 Terciptanya situasi yang kondusif antar masyarakat dan PT Cemerlang Abadi

5 TARGET: Terlaksananya mediasi/ pertemuan antara masyarakat dan perusahaan oleh Pemda

6 TARGET B03: Terlaksananya mediasi/ pertemuan antara masyarakat dan perusahaan (1x) TARGET B06: Terlaksananya mediasi/ pertemuan antara masyarakat dan perusahaan (2x) TARGET B09: Terlaksananya mediasi/ pertemuan antara masyarakat dan perusahaan (3x) TARGET B12: Terlaksananya mediasi/ pertemuan antara masyarakat dan perusahaan (4x)

Penyelesaian Konflik Sosial berlatar belakang Lahan/SDA, mulai tahun 2014 (RA: 24)

Sekda

Biro Pemerintahan, BPN Aceh, Disbun Aceh, Dishut Aceh, Polda Aceh, Kodam IM, Satpol PP

Terselesaikannya akar masalah konflik sosial berlatarbelakang Lahan/SDA

TARGET: 1. Terpetakannya persebaran konflik dan potensi konflik sosial berlatarbelakang Lahan/SDA di Provinsi 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah konflik sosial

16

TARGET B03: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang Lahan/SDA, yang terjadi pada bulan Januari 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B06: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang Lahan/SDA, pada bulan Februari – Maret 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

TARGET B09: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang Lahan/SDA, pada bulan April – Juni 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang Lahan/SDA, pada bulan Juli – Agustus 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) Penyelesaian Konflik Sosial bernuansa SARA, periode mulai tahun 2014 (RA: 25)

Sekda

Kemenag Aceh, MPU Aceh, MAA Aceh, Dinas Syariat Islam, Bakesbangpol Aceh, Biro Pemerintahan, Polda Aceh, Kodam IM, Satpol PP

Terselesaikannya TARGET: akar masalah konflik 1. Terpetakannya sosial bernuansa persebaran konflik dan SARA, potensi konflik sosial berlatarbelakang SARA di Provinsi 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah konflik sosial

17

TARGET B03: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang SARA, yang terjadi pada bulan Januari 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B06: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang SARA, pada bulan Februari – Maret 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)

Catatan: Kasus pada bulan September – Desember 2014, diselesaikan pada tahun 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

TARGET B09: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang SARA, pada bulan April – Juni 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang SARA, pada bulan Juli – Agustus 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) Penyelesaian Konflik Sosial berlatar belakang politik dan batas daerah administrasi mulai tahun 2014 (RA: 26)

Sekda

Bakesbangpol Aceh Biro Pemerintahan, BPN Aceh, Disbun Aceh, Dishut Aceh, Polda Aceh, Kodam IM, Satpol PP

Terselesaikannya akar masalah konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas wilayah,

TARGET: 1. Terpetakannya persebaran konflik dan potensi konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi di Provinsi 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah konflik sosial

18

TARGET B03: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, yang terjadi pada bulan Januari 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B06: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, pada bulan Februari – Maret 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah

Catatan: Kasus pada bulan September – Desember 2014, diselesaikan pada tahun 2015

1

2

3

4

5

6 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)

7

8

TARGET B09: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, pada bulan April – Juni 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)

Penyelesaian Konflik Sosial berlatar belakang industrial mulai tahun 2014 (RA: 27)

Sekda

Disnaker Aceh Disperindag Aceh Disbun Aceh, Dishut Aceh, Polda Aceh, Kodam IM, Satpol PP

Terselesaikannya akar masalah konflik sosial berlatarbelakang industrial

TARGET: 1. Terpetakannya persebaran konflik dan potensi konflik sosial berlatarbelakang industrial di Provinsi 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah konflik sosial 19

TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang politik dan batas daerah administrasi, pada bulan Juli – Agustus 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus) TARGET B03: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang industrial, yang terjadi pada bulan Januari 2014 yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah 2. Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)

Catatan: Kasus pada bulan September – Desember 2014, diselesaikan pada tahun 2015

1

2

3

4

5

6

7

8

TARGET B06: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang industrial, pada bulan Februari – Maret 2014 yaitu: 1.

Teridentifikasinya akar masalah

2.

Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)

TARGET B09: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang industrial, pada bulan April – Juni 2014 yaitu: 1.

Teridentifikasinya akar masalah

2.

Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)

TARGET B12: Penyelesaian kasus konflik sosial berlatarbelakang industrial, pada bulan Juli – Agustus 2014 yaitu:

20

1.

Teridentifikasinya akar masalah

2.

Terlaksananya mediasi dalam rangka penyelesaian akar masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian (masing-masing kasus)

Catatan: Kasus pada bulan September – Desember 2014, diselesaikan pada tahun 2015

1 Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik periode sebelum tahun 2014 (secara damai / penyidikan) (RA: 28)

2 Polda

3 Kejati, Pemprov, Kodam, Binda

4 Terciptanya kepastian hukum terhadap kasuskasus konflik sosial

5

6

TARGET B03: 1. Penentuan jumlah kasus konflik yang Terselesaikannya penegakan terjadi sebelum tahun 2014 yang akan hukum dan / atau diselesaikan oleh Tim Terpadu Provinsi penyelesaian secara damai 2. Terselesaikannya proses penegakan terhadap kasus-kasus konflik hukum dan / atau penyelesaian secara sosial secara cepat dan damai kasus konflik sosial 25% per kasus efektif TARGET:

TARGET B06: Terselesaikannya proses penegakan hukum dan / atau penyelesaian secara damai kasus konflik sosial 50% per kasus

TARGET B09: Terselesaikannya kasus konflik sosial, 75% per kasus

7

8 25% indikasinya a.l:  Para pelaku teridentifikasi 25 %  Alat bukti terkumpul 25%  Atau terbitnya kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik selanjutnya 50% indikasinya a.l.:  Para pelaku teridentifikasi 50 %  Alat bukti terkumpul 50%  Atau terbitnya kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik selanjutnya 75% indikasinya a.l.:  Semua pelaku tertangkap  Semua alat bukti dapat disita  Penyerahan

21

1

2

3

4

5

6

TARGET B12: Terselesaikannya kasus konflik sosial, 100% per kasus

Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik periode sebelum tahun 2014 (penuntutan) (RA: 29)

Kejati

Polda

Terciptanya kepastian hukum terhadap kasuskasus konflik sosial

TARGET: Terselesaikannya penuntutan kasus-kasus konflik sosial yang diserahkan oleh penyidik Polda pada tahap II

TARGET B03: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2014 yang dilimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan Februari 2014 TARGET B06: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2014 yang dilimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan Mei 2014 TARGET B09: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2014 yang dilimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan Agustus 2014

22

7

8 berkas tahap I  Atau terbitnya kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik selanjutnya 100% indikasinya a.l.:  Penyerahan berkas tahap II  Atau terbitnya kesepakatan damai untuk penyelesaian konflik selanjutnya Penuntutan: Sejak diterimanya pelimpahan tahap II dari penyidik Polri sampai dilimpahkan ke Pengadilan

1

2

3

4

5

6 TARGET B12: Penuntutan kasus konflik sosial yang terjadi sebelum tahun 2014 yang dilimpahkan oleh penyidik Polda paling lambat bulan November 2014

Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik mulai tahun 2014 (secara damai / penyidikan) (RA: 30)

Polda

Kejati, Pemprov, Kodam, Binda

Terciptanya kepastian hukum terhadap kasuskasus konflik sosial

TARGET: Terselesaikannya penegakan hukum dan / atau penyelesaian secara damai terhadap kasus-kasus konflik sosial secara cepat dan efektif

TARGET B03: Terselesaikannya proses penegakkan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, industrial yang terjadi pada Oktober - Desember 2013, yaitu: 1. Penyelesaian secara damai / musyawarah mufakat dan / atau 2. Proses penegakkan hukum sampai penyerahan tahap II

TARGET B06: Terselesaikannya proses penegakkan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, dan industrial yang terjadi pada Januari - Maret 2014, yaitu: 1. Penyelesaian secara damai / musyawarah mufakat dan / atau 2. Proses penegakkan hukum sampai penyerahan tahap II Ditambah kasus-kasus yang terjadi pada bulan Oktober - Desember 2013 yang belum selesai, sejumlah 100%

23

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

TARGET B09: Terselesaikannya proses penegakkan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas daerah administrasi, dan industrial yang terjadi pada April – Juni 2014, yaitu: 1. Penyelesaian secara damai / musyawarah mufakat dan/atau 2. Proses penegakkan hukum sampai penyerahan tahap II Ditambah kasus-kasus yang terjadi pada bulan Januari – Maret 2014 yang belum selesai, sejumlah 100%

TARGET B12: Terselesaikannya proses penegakkan hukum atas konflik sosial menonjol terkait Lahan/SDA, SARA, Politik dan batas wilayah, dan industrial yang terjadi pada Juli - September 2014, yaitu: 1. Penyelesaian secara damai / musyawarah mufakat dan/atau 2. Proses penegakkan hukum sampai penyerahan tahap II Ditambah kasus-kasus yang terjadi pada bulan April – Juni 2014 yang belum selesai, sejumlah 100%

24

Catatan: Kasus pada bulan Oktober – Desember 2014, diselesaikan pada tahun 2015

1 Percepatan Proses Penegakan Hukum Atas Pelaku Terkait Konflik mulai tahun 2014 (penuntutan) (RA: 31)

2 Kejati

3 Polda

4 Terciptanya kepastian hukum terhadap kasuskasus konflik sosial

5 TARGET: Terselesaikannya penuntutan kasus-kasus konflik sosial yang diserahkan oleh penyidik Polri pada tahap II

6 TARGET B03: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polri pada November s/d Desember 2013. TARGET B06: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polri pada Januari s/d Maret 2014 ditambah dengan berkas yang belum dituntut pada B03, sejumlah 100% TARGET B09: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polri pada April - Juni 2014 ditambah dengan kasus yang belum selesai pada B06, sejumlah 100% TARGET B12: Terselesaikannya kasus konflik (tahap penuntutan) yang diserahkan oleh penyidik Polri pada Juli - September 2014 ditambah dengan kasus yang belum selesai pada B09, sejumlah 100%

C. PEMULIHAN PASCA KONFLIK Penyusunan SOP Pemulihan Pasca Konflik (RA: 32)

Sekda

Bakesbangpol, BP2A, Biro Pemerintahan, Polda Aceh, Kodam IM, Binda Aceh, Satpol PP

Terpulihkannya kondisi daerah dan penduduk yang terkena dampak konflik

TARGET: 1. Tersedianya SOP lintas K/L/D terkait yang mengatur prosedur pasca konflik termasuk rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi 2. Terlaksananya sosialisasi SOP pemulihan pasca konflik di 4 Kab/Kota 25

TARGET B03: 1. Terlaksananya Rapat Koordinasi Awal untuk Membentuk Pokja Penyusunan Draft SOP dengan SKPDTerkait 2. Tersusunnya Draft SOP 3. Terlaksananya Harmonisasi/ Sinkronisasi Draft SOP

7

8 Penuntutan: Sejak diterimanya pelimpahan tahap II dari penyidik Polri sampai dilimpahkan ke Pengadilan

1

2

3

4

5

6 TARGET B06: 1. Pengesahan SOP 2. Terlaksananya Rapat Pembentukan Tim Sosialisasi SOP 3. Terlaksananya sosialisasi SOP di 2 Kab/Kota TARGET B09: Terlaksananya sosialisasi SOP di 3 Kab/Kota TARGET B12: Terlaksananya sosialisasi SOP di 4 Kab/Kota

D. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2014 Pelakasanaan Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota (RA: 33)

Sekda

Tim Terpadu Tingkat Provinsi, Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota

Terlaksananya Rencana Aksi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014 Tingkat Provinsi dan Kab/Kota

TARGET: 1. Terlaksananya Rakor Tim Terpadu Tingkat Provinsi 2. Terlaksananya Rakor Bersama antara Tim Terpadu Tingkat Provinsi dan Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota 3. Terlaksananya monitoring, verifikasi, dan evaluasi Rencana Aksi PGKDN Tingkat Kab/Kota

26

TARGET B03: 1. Terlaksananya Rakor Tim Terpadu Tingkat Provinsi sebanyak 1 kali 2. Terlaksananya Rakor Bersama antara Tim Terpadu Tingkat Provinsi dan Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota sebanyak 1 kali 3. Terlaksananya monitoring, verifikasi, dan evaluasi Rencana Aksi PGKDN Tingkat Kab/Kota 1 kali TARGET B06: 1. Terlaksananya Rakor Tim Terpadu Tingkat Provinsi sebanyak 2 kali 2. Terlaksananya Rakor Bersama antara Tim Terpadu Tingkat Provinsi dan Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota sebanyak 2 kali 3. Terlaksananya monitoring, verifikasi, dan evaluasi Rencana Aksi PGKDN Tingkat Kab/Kota 2 kali

7

8

1

2

3

4

5

6 TARGET B09: 1. Terlaksananya Rakor Tim Terpadu Tingkat Provinsi sebanyak 3 kali 2. Terlaksananya Rakor Bersama antara Tim Terpadu Tingkat Provinsi dan Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota sebanyak 3 kali 3. Terlaksananya monitoring, verifikasi, dan evaluasi Rencana Aksi PGKDN Tingkat Kab/Kota 3 kali TARGET B12: 1. Terlaksananya Rakor Tim Terpadu Tingkat Provinsi sebanyak 4 kali 2. Terlaksananya Rakor Bersama antara Tim Terpadu Tingkat Provinsi dan Tim Terpadu Tingkat Kab/Kota sebanyak 4 kali 3. Terlaksananya monitoring, verifikasi, dan evaluasi Rencana Aksi PGKDN Tingkat Kab/Kota 4 kali

27

7

8