Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat Dalam Menyebarkan Informasih Pemerintah Daerah. (Studi Di sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai) Oleh; Yus Sugianto Posu
Abstrak Tugas
Pemerintah
Daerah
untuk
membangun
‘’Good
governance’’
dan
mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, accountable dan transparan. diperlukan banyaknya kritikan dan pendapat pihak lain atau pendapat publik. Salah satu bagian atau lembaga yang berada dikantor pemerintah yang bertugas mewujudkan bentuk keterbukaan, transparan dan mudah diakses adalah bidang Hubungan Masyarakat (Humas). Fungsi Hubungan Masyarakat (Humas) sangatlah penting untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menyebarkan informasi-informasi kepada publik atau masyarakat Humas berperan menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat daerah di satu pihak dengan pihak-pihak lain dalam meningkatkan kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan. Jadi salah satu peran Humas adalah membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina martabat instansi dalam pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Humas merupakan ujung tombak penyelenggara informasi pemerintah di daerah. Semua SKPD harus menjalin hubungan dengan Humas. Humas itu, ibarat pelita lewat pelayanan informasi yang dilakukan, menerangi dan mencerahkan penyelenggaraan pemerintah daerah dan masyarakat. Kata Kunci ; Kinerja, Hubungan Masyarakat, informasi, pemerintah Daerah.
PENDAHULUAN
Masalah Sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan yang terjadi di Indonesia sekarang ini, maka dituntut adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu paradigma pemerintahan yang mengarah pada pemerintah “good governance” Merujuk
pada kebijakan pemerintah yang tersebut diatas, tampaknya penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang baik, sekarang dituntut untuk mulai mengembangkan dimensi keterbukaan, mudah diakses, accountable dan transparan. Kantor-kantor pemerintah, seperti departemen, atau instansi pemerintah lainnya, mulai menyadari bahwa untuk membangun pemerintahan yang sehat, bersih dan berwibawa, sangatlah diperlukan banyaknya kritikan dan pendapat pihak lain atau pendapat publik. Salah satu bagian atau lembaga yang berada dikantor pemerintah yang bertugas mewujudkan bentuk keterbukaan, transparan dan mudah diakses adalah bidang Hubungan Masyarakat (Humas). Sebagaimana diketahui, Humas di dalam menjalankan fungsinya, mengembang tugas guna melayani kepentingan publik, yang pada akhirnya membangun citra kantor atau organisasi dimana Humas itu berada.’ Sejak 1 Mei 2010, telah diterbitkan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik). Lahirnya UU KIP berdasar pada UUD 1945 Pasal 28 huruf F, yang mengamanatkan bahwa: ”Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sasaran humas adalah publik internal dan eksternal, dimana secara operasional Humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi diantara keduanya. Humas berperan menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat daerah di satu pihak dengan pihak-pihak lain dalam meningkatkan kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan pemerintahan Fungsi Humas ternyata sangat penting dalam organisasi dan lembaga pemerintahan. Humas dituntut berperan dan berfungsi secara strategis dan profesional sehingga seorang Humas haruslah memiliki kualifikasi yang memadai. Kegiatan keinformasian saat ini selalu berpacu dengan waktu dan Humas merupakan ujung tombak penyelenggara informasi pemerintah di daerah. Semua SKPD harus menjalin hubungan dengan Humas. Humas itu, ibarat pelita lewat pelayanan informasi yang dilakukan, menerangi dan mencerahkan penyelenggaraan pemerintah daerah dan masyarakat.
Perumusan Masalah 1 Bagaimana Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Kabupaten Pulau Morotai dalam menyebarluaskan informasi Pemeritah Daerah
Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 1. Berdasarkan rumusan maslah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah; a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Kinerja Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam menyebarluaskan informasi Pemerintah Daerah b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan apa yang dihadapi oleh Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam menyebarluaskan informasi pelaksanaan Pemerintah Daerah 2. Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :. a. Manfaat praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam menyebarluaskan informasi Pemerintah Daerah b. Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan strategi Biro
Humas
Pemerintah
dalam
menyebarluaskan
informasi
pemrintah
daerah
. Pengertian Kinerja Kata kinerja (performance) dalam konteks tugas, sama dengan prestasi kerja. Para pakar banyak memberikan definisi tentang kinerja secara umum, sala satunya adalah Bernardin dan Russel, mereka mengemukakan bahwa kinerja adalah catatan tentang hasilhasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu (Bernardin dan Russel, 1993). menurut Sedarmayanti (2001:50) bahwa: “Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja”. Samsudin (2005:159) menyebutkan bahwa: “Kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan” Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah penampilan yang melakukan, menggambarkan dan menghasilkan sesuatu hal, baik yang bersifat fisik dan non fisik yang sesuai dengan petunjuk, fungsi dan tugasnya yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan, dan motivasi.
Pengertian Hubungan Masyarakat Pada hakekatnya Hubungan Masyarakat merupakan metode komunikasi yang meliputi teknik komunikasi. Dimana kegiatannya bertujuan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara satu badan/perusahaan dengan publiknya, atau usaha mewujudkan opini publik relation sebagai fungsi manajemen, lebih mendekat Cristian dalam Bonar (1983:12) mengatakan bahwa Hubungan Masyarakat adalah suatu usaha sadar untuk mempengaruhi orang terutama melalui komunikasi, guna berfikir baik terhadap suatu organisasi menghargainya, mendukungnya dan ikut simpati bersamanya jika mendapat tantangan dan kesukarankan pengertian kita tentang hubungan masyarakat. Shenberg dalam Arifin (1991:4) mengatakan bahwa Humas adalah menyangkut atau mengandung kegunaan dari segi hubungan masa untuk mempengaruhi pendapat umum sedemikian rupa sehinga dapat diambil sikap yang positif yang berguna bagi publik Dari rumusan-rumusan diatas dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa hubungan masyarakat adalah usaha atau kegiatan secara sadar dan sistematis dari suatu badan atau organisasi dalam mengadakan dan membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat, dengan memberi penerangan yang secukupnya dengan kebijakan serta tindakan agar masyarakat memberikan pengertian kepercayaan dan dukungan.
Kedudukan Humas Dalam Lembaga Pemerintah Humas dalam lembaga pemerintah (departemen, lembaga non departemen, Badan usaha Milik Negara/BUMN) merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat Humas pemerintah bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada khalayak public mengenai kebijakan dan langkah-langkah/tindakan yang diambil oleh pemerintah, serta mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara lembaga/instansi dengan publiknya dan memberikan pengertian kepada publiknya (masyarakat) tentang apa yang dikerjakan oleh instansi pemerintah dimana Humas itu berada dan berfungsi. Mengenai kedudukan humas dalam lembaga pemerintah, Cutlip and Center dalam Rachmadi (1994:78) mengatakan bahwa idealnya Humas itu dimaksudkan ke dalam staf inti, langsung berada dibawah pimpinan (Decision makers) atau top manager supaya lebih mampu dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu Humas juga berterus terang menampung suara-suara atau tanggapan masyarakat mengenai kebijakan dan tindakan-tindakan yang di ambil oleh instansi atau lembaga yang bersangkutan. Dari penjelasan tersebut di atas bahwa Humas perlu mendapat kedudukan yang tinggi dalam organisasi agar dapat dengan mudah menjalankan aktivitasnya dan dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.
METODOLOGI PENELITIAN
Jenis Penelitian Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Bodgan dan Taylor (Moleong, 2003:3) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pedekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh).
Informan 1. Peneliti memilih secara sengaja responden dan informan yang dianggap berkompoten dan mengetahui pasti tentang Bagian Humas Kabupaten Pulau Morotai dalam menyebarluaskan informasi Pemerintah daerah dan juga para tokoh Masyarakat dan tokoh Agama 2. Menganalisa, penulis mencoba menggunakan teknik analisa untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih lanjut tentang hasil penelitian.
Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu 1)
Wawancara untuk memperoleh data yang akurat tentang penelitian ini, dilakukan
wawancara dengan informan, adapun yang menjadi informan adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Asisten Pemerintahan, kepala Biro Humas, Kasubag Pengumpulan Data dan Penerangan Masyarakat, Kasubag Pengumpulan Informasi yang bertugas sebagai praktisi humas. Sedangkan untuk melihat Humas dalam pensosialisasian kebijakan pemerintah. 2) Observasi, peneliti melakukan pengamatan secara rinci, juga menyesuaikan diri/terlibat langsung dalam penelitian ini sesuai dengan kemampuan peneliti terhadap objek penelitian. Dengan keberadaan penelitian di lapangan melalui pengamatan berperan serta, peneliti
dengan sendirinya memiliki kesempatan untuk mengumpulkan data langsung dari informan lebih terinci dan lebih cermat, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman dan makna yang mendalam tentang tugas dan fungsi Humas Sekretariat Kabupaten Pulau Morotai Teknik observasi partisipasi ini dilakukan dengan menggunakan buku catatan guna memperoleh dan mencatat data yang mungkin muncul di luar dugaan. 3) Studi pustaka, adalah salah satu sumber pengumpul data dimana sumber kepustakaan ini diperoleh dari buku, surat kabar juga Undang-Undang/peraturan yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian.
Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis data, fakta dan karakteristik populasi dengan cermat dan nyata dengan jalan mengumpulkan data, menyusun dan mengklarisifikasikan dalam bentuk tabel tunggal, menganalisa serta menginterpretasikannya kedalam hal yang sebenarnya.
Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Pulau Morotai, tepatnya di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kinerja Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kabupaten Pulau Morotai dalam menyebarluaskan informasi Pemeritah Daerah
Untuk mencapai tujuan dalam menyebarluaskan informasi pelaksanaan Pemerintah daerah maka Humas pemerintah Kabupaten Pulau Morotai perlu didukung oleh suatu strategi tersendiri agar hal-hal yang disampaikan dapat sampai dan diterima dengan baik khalayak/masyarakat sasaran . maka dalam penyusunan suatu strategi penyampaian pesan ada empat hal yang merupakan inti dalam penyusunan suatu strategi yaitu: 1) Pengenalan khalayak 2) Penyusunan pesan 3) Penetapan metode
4) Penggunan media 1. Pengenalan Khalayak Sasaran Agar proses penyebarluasan informas pelaksanaan Pemerintah daerah berjalan lancar, maka strategi selanjutnya adalah mengenal khalayak sasaran . Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam proses komunikasi , khalayak itu sama sekali tidak pasif melainkan aktif sehinggah antara komunikator dan komunikasi bukan saja terjadi saling hubungan melainkan juga terjadi proses saling mempengaruhi . Artinya khalayak dapat dipengaruhi oleh komunikator dan komunikator juga dapat dipengaruhi oleh komunikan atau khalayak. 2. Penyusunan Pesan Setelah mengenal khalayak maka langkah selanjutnya dalam perumusan stategi adalah penyusunan pesan. Dalam penyusunan pesan ini hal utama yang akan dilakukan adalah bagaimana menarik perhatian khalayak sasaran. Dalam penyusunan pesan yakni pelaksanaan Pemerintah daerah maka Humas pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menggunakan pesan yang berpihak sepihak atau one side issue. 3. Menyusun Metode Penyampaian Pesan Strategi selanjutnya adalah menyusun metode penyampaian pesan. Dalam menyusun metode ini yang perlu diperhatikan adalah mengetahui karakteristik pribadi dan latar belakang sosial budaya dari khalayak yang akan menjadi sasaran. Karena dengan mengetahui hal-hal tersebut, Maka akan lebih mudah menyusun dan menentukan metode yang akan dipakai untuk menyampaikan pesan ( informasi ) kepada khalayak. 4. Penggunaan Media Dalam menyebarluaskan informasi pelaksanaan Pemerintah daerah sebagai aktifitas Humas pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam rangka merebut pengaruh dalam masyarakat. Penggunaan media sebagai alat penyalur merupakan suatu keharusan. Sebab kegunaan media, selain dapat menjangkau masyarakat dalam jumlah besar, juga dewasa ini rasanya kita tak dapat hidup dan berkembang tanpa media misalnya surat kabar, televisi, radio, filem, dan sebagainya Dan agaknya alat –alat tersebut pada saat ini muncul sebaga alat komunikasi yang sejati yang selain berfungsi sebagai alat penyalur , juga mempunyai fungsi sosial yang kompleks. Menurut keterangan kepala bagian Humas pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengemukakan bahwa: “Dalam menyebarluaskan informasi pelaksanaan Pemerintah daerah, maka kami menggunakan media cetak, dalam hal ini surat kabar selain karena media ini mudah didapat juga karena minta baca masyarakat sangat tinggi. Selain itu, kami juga menggunakan media elektronik seperti radio yang dimilik pemerintah maupun swasta’’. (wawncara,). Dalam memilih media untuk menyebarluaskan informasi
Pemerintah daerah, Humas pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menggunakan media cetak dalam setiap penyampaian yang menyangkut Pemerintah daerah. Hal ini dilakukan kerana media cetak ini mudah diperoleh masyarakat dan juga karena minat baca masyarakat akan berita-berita seputar daerah cukup tinggi. Ini berarti perhatian masyarakat akan berita-berita yang menyangkut daerah, Khususnya Kabupaten Pulau Morotai cukup tinggi. Dengan cukup tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan informasi melalui media cetak, yang berarti setiap kebijakan pemerintah Kabupaten Pulau Morotai masih dipantau oleh masyarakat, hal ini juga membantu dalam rangka penyebarluasan informasi pelaksana Pemerintah daerah sehinggah Humas sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat lebih cenderung menggunakan media cetak untuk mencapai tujuan yaitu masyarakat sebagai khalayak sasaran. Dalam aktifitas penyebarluasan informasi pemerintah daerah ini, selain menggunakan media cetak , juga menggunakan media elektronik. Penggunaan media ini juga sangat berperan, karena media elektronik misalnya radio dapat menjangkau masyarakat yang berada dipelosok pedesaan sekalipun. beritaberita yang disampaikan dapat langsung diterima oleh masyarakat pada waktu yang bersamaan waktu diorbitnya berita. Dari beragam media yang ada, namun sampai saat ini hanya media cetak dan elektronik yang sering digunakan oleh Humas dalam rangka penyebarluasan informasi Pemerintah daerah. Sehinggah Humas Kabupaten Pulau Morotai dituntut peran aktifnya dalam mencapai celah yang dapat dimanfaatkan guna aktifitas penyebarluasan informasi Pemerintah daerah.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Biro Hubungan Masyarakat
(Humas)
Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Dalam Menyebarkan Informasi Pemerintah Daerah. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam penyebarluasan informasi Pemerintah daerah sebagai berikut: 1. Tingkat Pendidikan Terutama pada khalayak sasaran secara internal, faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap penerimaan informasi Pemerintah daerah tersebut. Sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala Biro Humas pemerintah Kabupaten Pulau Morotai bahwa: “ Khusus pada khalayak internal , maka yang menjadi faktor penentu terhadap penerimaan informasi pelaksanaan Pemerintah daerah adalah tingkat pendidikan dari kahlayak sasaran karena semakin tinggi tingkat pendidikanya maka semakin baik pula caranya menerima dan menyerap informasi dan sebalikya’’(wawancara, 27 September 2013).
2. Sosial Budaya Dalam menyebarluaskan informasi pelaksanaan Pemerintah daerah, yang menjadi sasaran aktifitas Humas bukan saja khalayak internal yang sudah berpendidikan dan mempunyai latar belakang sosial budaya, akan tetapi selain khalayak internal tersebut yang menjadi sasaran utama dalam peyampaian informasi Pemerintah daerah itu adalah masyarakat secara luas. Selain itu Humas pemerintah Kabupaten Pulau Morotai juga mendapat kendala atau masalah seperti berikut: 1) Minimnya anggaran untuk keperluan operasional kegiatan. 2) Jumlah Pegawai belum memenuhi kebutuhan minimal. 3) Belum tersedianya tata aturan kehumasan dan keprotokolan yang bisa menjadi acuan dalam setiap kegiatan. 4) Kompetensi pegawai (kualitas sumberdaya manusia) yang kurang sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan.. 5) Kurangnya sarana dan prasarana kerja misalnya ruang kerja yang kurang luas, meja kursi, komputer, laptop, kamera, alat perekam, dan peralatan teknologi informasi. 6) Sering berubahnya acara, menyebabkan terhambatnya pelayanan.. Dengan demikian, setidaknya terdapat strategi yang bisa dilakukan agar kinerja Biro Humas dan Organisasi bisa ditingkatkan dalam kurun lima tahun ke depan, yaitu berpatokan pada Visi dan Misi Kabupaten Pulau Morotai. Sebagai bagian dari kelembagaan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, maka visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai merupakan landasan dalam penyusunan visi Bagian Humas dan Protokol. Berdasarkan visi Pulau Morotai yaitu ”Simpul Ekonomi Indonesia di Kawasan Pasifk”, maka selanjutnya dirumuskan Visi Bagian Humas dan Protokol sebagai berikut: ”Terwujudnya komunikasi dua arah atau timbal-balik yang intensif antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat guna mendukung terciptanya tujuan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai serta Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai melalui penyebarluasan berita lewat media, baik media cetak maupun media elektronik”. Berdasarkan Visi dan dengan memperhatikan peran dan kedudukan lembaga serta tugas pokok dan fungsinya, maka Misi Bagian Humas dan Protokol adalah sebagai berikut:
1. Memantapkan organisasi dan tata kerja Bagian Humas dan Protokol agar berdayaguna dan berhasil guna melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen secara terencana dan metodik. 2. Mengembangkan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan komunikasi dua arah atau timbale balik yang intensif antara Pemerintah Kabupaten dan masyarakat. 3. Mengembangkan upaya-upaya dalam rangka kelancaran dan keberhasilan suatu acara/upacara dilingkungan Pemerintah Kabupaten. 4. Memantapkan peran dan fungsi Bagian Humas dan Protokol sebagai juru bicara Pemerintahan Kabupaten dalam rangka mempublikasikan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten baik secara internal maupun eksternal guna pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten.. Untuk mencapai kinerja Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan berbagai faktor, termasuk didalamnya aspek kelembagaan dan kualitas SDM. Setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya akan dapat berperan maksimal apabila faktor-faktor pendukung dapat bekerja secara maksimal. Oleh karena itu Dokumen RENSTRA ini merupakan dokumen yang akan mendukung pencapaian kinerja, yang keberhasilannya ditentukan oleh banyak factor, terutama aspek kualitas Sumber Daya Manusia. Mengingat aspek SDM sangat penting dan paling menentukan terhadap keberhasilan dan kualitas kerja lembaga, maka sangat penting untuk memperhatikan aspekaspek sebagai berikut:
Etos Kerja, Kedisiplinan dan Loyalitas
Kemampuan teknis dan profesionalisme
Mekanisme reward and punishment yang proporsional
Aspek kesejahteraan dan pengembangan karier.
PENUTUP Kesimpulan Dari uraian hasil penelitian bab IV, maka penulis dapat menyimpulkan: 1. Informasi yang disebarluaskan oleh Humas pemerintah Kabupaten Pulau Morotai adalah infomasi informasi Pemerintah Daerah yang terdiri dari pemberian wewenang daerah kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan prakarsa dan kemampuan masing-
masing daerah, yang disebarluaskan berisi pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan dan lain-lain. 2. Dalam menyampaikan informasi pemerintah daerah, maka Humas Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengunakan strategi tersendiri. Adapun strategi yang dipergunakan Humas adalah: pemilihan dan pengunaan media, penyusunan pesan, pengenalan khalyak, penyusunan metode penyampaian pesan. 3. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi oleh humas Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tingkat pendidikan khalayak sasaran yang sangat berbeda-beda sehingga penerimaan akan informasi yang disebarkan berbeda-beda pula, latar belakang social budaya yang berbeda-beda sehingga dalam menerima informasi pelaksanaan otonomi daerah sangat berbeda-beda pula terutama pada khalayak sasaran eksternal, karena latar belakang social budaya sangat berpengaruh terhadap penerimaan informasi.Hal ini disebabkan oleh karena pada masyarakat secara luas terdapat keanekaragaman dan tingkatan sosial yang merupakan perpaduan dari berbagai unsure sosial budaya.
Saran-saran Dari hasil penelitian dan uraian sebelumnya maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 1. Informasi yang disebarkan oleh Humas pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dalam hal ini dalam pelaksanaan Pemerintah daerah, perlu ditingkatkan sehingga masyarakat sasaran baik internal maupun eksternal dapat lebih memahami apa sebenarnya yang dilakukan pemeritah Kabupaten Pulau Morotai 2. Perlu diupayakan suatu strategi baru dalam menyampaikan informasi Pemerintah daerah, sehingga informasi yang disebarluaskan dapat lebih cepat dan tepat diterima oleh masyarakat sasaran. 3. Perlu di upayakan untuk menambah jumlah pegawai Humas pada sekretariat daerah kabupaten Pulau Morotai. Yang memiliki potensi dan yang benar-benar menguasai tentang tugas dari pada Humas. 4. Harus di buat tata aturan kehumasan dan protokolan, agar bisa menjadi sebagai bahan acuan bagi Humas Kabupaten Pulau Morotai dalam menjalankan setiap tugas atau kegiatannya. 5. Humas kabupaten pulau morotai seharusnya lebih konsisten dalam menjalankan tugasnya dan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Oemi, 1993. Hubungan masyarakat, Prinsip kasus dan masalahnya, bandung: Bernardin, H.j., & Russell, J.E.A (1993). Human resource management an experiential approach. Singapore: Mc Graw-Hill.Inc. Bina Aksar Effendy, 1992. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, Bandung: Remaja Rosdakarya. Casio, Wayne.F. (1992). Managing Human Resources: Productivity,Quality of Work Life, Profit. Singapore: McGraw-Hill International Editors Donnelly, E, 1994, Fundamental of Management. Texas: Business Publication. Griffin, Ricky W., 1987, Management. Boston: Houghton Miffin. Gomes, Faustino Cardoso, 2003, Manajemen Sumber Daya Manusia. Prawirosentono, Suryadi. 1999. Kebijakan Kinerja Karyawan.Yogyakarta: BPFE. Peraturan, Jurnal, Surat Kabar, dan Majalah Undang Undang Keterbukan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 Depdagri. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Rivai, Veithzal. 2005. Performance Appraisal. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Remaja Rosdakarya Bonar, SK,1983 Humas Moderen, Jakarta: Rachmadi, 1994. Manajemen Public Relations, Jakarta : Erlangga. Syaukani, Gaffar. Sedarmayanti. 2001. Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju Yogyakarta: Andi Offset. Sadili Samsudin. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung Pustaka Setia. Stolovitch, Harold D.,and Keeps, Erica J., 1992, Handbook of Human Performance Technology A Comprehensive Guide for Analysis and Solving Performance Problem in Organizations. San Francisco: Jersey-Bass Publisher Simamora, Henry. 2004 Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: YKPN Shenberg dalam Arifin 1991. Publik Relation, Makassar.
