PENERAPAN EVALUASI KEGIATAN MEDIA RELATIONS OLEH BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA Oleh: Yohana Amelia Lumoindong (070915008)
[email protected] ABSTRAK Fokus penelitian adalah penerapan evaluasi kegiatan media relations (MR) oleh Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Penelitian ini signfikan karena masih sedikitnya penelitian penerapan evaluasi kegiatan MR dalam kajian humas pemerintah. Banyak penelitian yang mengkaji implementasi program MR tetapi tidak pada penerapan evaluasinya. Sedangkan, pengukuran kegiatan MR penting dilakukan (Boediarnie dan Septiani 2009). Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan evaluasi kegiatan media relations oleh Bagian Humas Pemkot Surabaya. Tinjauan pustaka yang digunakan adalah Kegiatan MR dalam Instansi Pemerintah, Evaluasi Kegiatan MR dalam Instansi Pemerintah, Lingkup Evaluasi Kegiatan MR dalam Instansi Pemerintah, dan Metode Evaluasi Kegiatan MR dalam Instansi Pemerintah. Hasil penelitian ini adalah Bagian Humas menerapkan evaluasi secara tidak komprehensif, yaitu hanya menghitung output saja. Dengan kata lain, Bagian Humas masih melihat kegiatan media relations sebagai hubungan yang terbatas antara humas dengan media massa saja. Kata kunci: Government Public Relations, Humas Pemkot Surabaya, Evaluasi, Media Relations.
PENDAHULUAN Penelitian mengenai penerapan evaluasi kegiatan media relations oleh Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi menarik karena masih sedikitnya jumlah penelitian mengenai penerapan evaluasi kegiatan media relations dalam kajian humas, khususnya di humas pemerintah. Banyak penelitian yang telah mengkaji tentang implementasi program media relations tetapi tidak melihat pada penerapan evaluasinya, antara lain Setiawan (2008), Boediarnie dan Septiani (2009), dan Subiantoro (2010). Seperti halnya dikatakan oleh Iriantara (2005, p.72) bahwa kurang adanya “penekanan pada sisi
perencanaan, khususnya perencanaan strategis, dan lebih kurang lagi, penekanan pada aspek evaluasi”. Dengan kata lain, terdapat kesan bahwa setiap program/ kegiatan kehumasan justru lebih fokus pada aspek implementasi/ pelaksanaannya saja. Demikian halnya Smith (2002) menyatakan bahwa praktisi humas memiliki kesulitan dalam pemahaman akan apa dan bagaimana pelaksanaan evaluasi dalam setiap program humas. Selama ini, evaluasi dilakukan oleh setiap badan/ instansi pemerintah di Indonesia masih sebatas mengukur penyerapan anggaran saja, sebagai bentuk pengukuran output dan bukan kinerja yang berbicara mengenai outcome/ hasil (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008). Selain itu, terdapat anggapan bahwa kegiatan media relations merupakan hubungan antara humas sebagai representasi instansi pemerintah dengan media massa saja. Kegiatan media relations kemudian diidentikkan dengan praktik – praktik “memenuhi” atau “menyenangkan” pihak media seperti pemberian uang saku maupun liburan berupa kegiatan press tour, agar pihak media dapat diajak bekerja sama dengan memberitakan instansi sesuai dengan harapan. Sehingga, evaluasi kegiatan media relations juga diterapkan dengan mengukur jumlah pemberitaan yang muncul sebagai hasil dari pelaksanaan praktik – praktik tersebut. Sedangkan, Khodarahmi (2009), Michaelson dan Griffin (2005 dalam Michaelson dan Stack 2011) menyatakan bahwa media relations tidak hanya terbatas mengenai hubungan antara pemerintah dengan media saja, namun hubungan secara tidak langsung dengan publiknya karena media dianggap sebagai kepanjangan tangan untuk menjangkau publik. Tujuan kegiatan media relations adalah membangun dan mempertahankan
kredibilitas
instansi
pemerintah
di
mata
publik
dengan
meningkatkan kesadaran, mengubah sikap, atau mendorong tindakan publik (Iriantara 2005). Sesuai dengan pernyataan Lee (2011 dalam Sari 2013) bahwa humas pemerintah/ Government Public Relations (GPR) menitikberatkan pada tiga hal, yaitu “public information, public responsiveness, and public outreach”. Maka, evaluasi media relations seharusnya diterapkan humas pemerintah untuk mengetahui tingkat
efektifitas hubungan mereka dengan media massa (media relations), dalam rangka meningkatkan citra instansi (Khodarahmi 2009). Cutlip, Center, dan Broom (2009) menyatakan bahwa struktur evaluasi terhadap kegiatan kehumasan idealnya bersifat komprehensif, dengan mengukur/ memeriksa persiapan, implementasi, dan dampak dari kegiatan tersebut. Sedangkan, Grunig dan Grunig (2001 dalam Yin dan Krishnan 2012) juga menyatakan bahwa evaluasi tidak hanya sebatas mengukur efektifitas dari sebuah program/ kegiatan kehumasan, namun juga mengukur kontribusi program/ kegiatan tersebut bagi efektifitas organisasi secara keseluruhan. Maka, humas pemerintah seharusnya tidak hanya menghitung output dari kegiatan media relations berupa jumlah pemberitaan, namun mengevaluasi tercapai tidaknya tujuan dengan menghitung outcome yang dihasilkan dari pemberitaan tersebut pada publik instansi pemerintah. Penerapan evaluasi kegiatan media relations yang ideal oleh humas pemerintah dilakukan dengan mengukur ketepatan penyebaran informasi melalui media massa, apakah telah berhasil menjangkau publik hingga berhasil menimbulkan partisipasi publik atau tidak. Dengan kata lain, terdapat gap antara fenomena yang terjadi di pemerintahan Indonesia dengan kajian teoritis mengenai penerapan evaluasi. Oleh karena itu, peneliti melihat isu mengenai penerapan evaluasi kegiatan media relations oleh humas pemerintah menjadi menarik untuk dianalisis. Penelitian sebelumnya milik Boediarnie dan Septiani (2009) yang fokus membahas kebijakan media relations dari Bagian Humas Pemkot Surabaya, menyatakan bahwa terdapat beberapa kebijakan media relations yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Bagian Humas yang tidak relevan dijadikan dasar kebijakan, dan sebaliknya beberapa kegiatan di luar Renstra justru dilaksanakan secara insidentil. Namun, penelitian tersebut tidak menjelaskan lebih spesifik mengenai bagaimana evaluasi kegiatan media relations diterapkan oleh Bagian Humas, sehingga menyebabkan kondisi tersebut. Boediarnie dan Septiani (2009, p.68) hanya menyebutkan bahwa “pengukuran aktifitas kerja Humas sebenarnya menjadi hal penting untuk dilakukan secara kontinyu”. Sesuai dengan pernyataan
Valente dan Kwan (2012, p.83) bahwa “evaluation research determines whether a program was effective, how it did or did not achieve its goals, and the efficiency with which it achieved them”. Selain itu, evaluasi memeriksa perencanaan dan implementasi untuk menjadi bahan masukan (input) bagi analisis situasi dan perencanaan
periode
selanjutnya
(Lampiran
Peraturan
Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011). Maka, secara teoritis terdapat keterkaitan antara penerapan evaluasi dengan
bagaimana
kegiatan
media
relations
kemudian
direncanakan
dan
diimplementasikan di periode kerja tahun berikutnya. Akan tetapi, penelitian sebelumnya milik Boediarnie dan Septiani belum menganalisis mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan evaluasi kegiatan media relations oleh Bagian Humas Pemkot Surabaya. Penerapan evaluasi yang dilihat peneliti mencakup model/ struktur dan metode evaluasi yang diterapkan oleh Bagian Humas terhadap kegiatan media relations yang dimiliki, termasuk kesadaran dan pemahaman mereka yang mempengaruhi penerapan evaluasi tersebut. Dengan menganalisis penerapan evaluasi, maka secara tidak langsung peneliti juga melihat proses manajemen humas di Bagian Humas. Hal ini dikarenakan evaluasi adalah tahap dalam proses manajemen humas yang bersifat siklus/ berkesinambungan, yaitu saling terhubung/ saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tahap manajemen lainnya (Macnamara 2008), baik analisis situasi, perencanaan, dan implementasi. Dengan demikian, penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian Boediarnie karena lebih spesifik melihat pada penerapan evaluasi kegiatan media relations. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, karena mendeskripsikan penerapan evaluasi kegiatan media relations pada praktiknya oleh Bagian Humas Pemkot Surabaya. Metode penelitian ini adalah studi kasus. Sedangkan, pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam (indepth interview), dan observasi terhadap data - data pendukung yang relevan. Wawancara dilakukan kepada Dra. Nanis Chairani, MM (Kepala Bagian Humas
Pemkot Surabaya), Dra. Dayu Kade Asritami (Kepala sub Bagian Layanan Informasi), Drs. Ec. Eddy Witjahjanto (Kepala sub Bagian Liputan Berita dan Pers), dan Dra. Sri Puri Surjandari, MSi (Kepala sub Bagian Dokumentasi dan Pelaporan).
PEMBAHASAN Pada bagian ini, peneliti terlebih dahulu menjelaskan perencanaan kegiatan media relations yang dilakukan oleh Bagian Humas. Hal ini dikarenakan perencanaan adalah bagian dari proses manajemen humas yang bersifat siklis dengan evaluasi, yaitu
setiap
bagian
saling
berkesinambungan,
sehingga
dipengaruhi
dan
mempengaruhi penerapan evaluasi. Peneliti juga mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari kegiatan media relations bagi Bagian Humas, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan tujuan dari Bagian Humas sendiri. Hal ini dikarenakan evaluasi adalah pengukuran dari tercapai tidaknya tujuan dan sasaran kegiatan media relations, yang diturunkan dari tujuan Bagian Humas dan disesuaikan dengan Tupoksi yang dimiliki. Sehingga, sebelum menguraikan analisis mengenai penerapan evaluasi, perlu diketahui terlebih dahulu tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan media relations bagi Bagian Humas. Penjelasan mengenai perencanaan, dilakukan dengan cara mengidentifikasi bentuk - bentuk kegiatan media relations Bagian Humas. Seluruh bentuk kegiatan tersebut dirancang Bagian Humas dengan berdasarkan pada tujuan kegiatan media relations. Peneliti juga mengidentifikasi IKU dan IKK Bagian Humas yang dianggap sebagai parameter keberhasilan kegiatan media relations. Peneliti kemudian menguraikan penerapan evaluasi kegiatan media relations yang dilakukan oleh Bagian Humas Pemkot Surabaya, dimulai dengan struktur evaluasi kegiatan media relations dengan mengidentifikasi kriteria-kriteria yang mereka ukur. Peneliti juga mengidentifikasi metode-metode evaluasi yang digunakan Bagian Humas untuk mengukur setiap kriteria tersebut.
Perencanaan Kegiatan Media Relations oleh Bagian Humas Pemkot Surabaya Perencanaan kegiatan media relations Bagian Humas nyatanya tidak bersifat strategis, karena Bagian Humas tidak menurunkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) serta tujuan media relations menjadi sasaran yang bersifat SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time) dengan tujuan tersebut. Tujuan kegiatan media relations bagi Bagian Humas adalah untuk menimbulkan partisipasi publik pada setiap program – program Pemkot Surabaya. Tujuan tersebut disesuaikan dengan Tugas Pokok Bagian Humas yang diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011 Pasal 78 dan 79, yang fokus pada pelaksanaan kebijakan sosialisasi publik. Tugas Pokok Bagian Humas sendiri juga telah sesuai dengan tujuan humas pemerintah secara teoritis yaitu mewujudkan komunikasi yang dua arah antara Pemkot Surabaya sebagai instansi dengan masyarakat kota Surabaya sebagai publiknya. Akan tetapi, Bagian Humas tidak menurunkan tujuan tersebut menjadi sasaran yang strategis. Dengan demikian, tidak ada keterkaitan antara tujuan kegiatan media relations dengan sasaran hingga bentuk – bentuk kegiatan media relations yang direncanakan oleh Bagian Humas. Sesuai dengan pernyataan Cutlip, Center, dan Broom (2009) bahwa perencanaan yang strategis tampak dengan adanya keterkaitan erat antara tujuan keseluruhan, sasaran yang ditentukan, dan strategi yang dipilih. Oleh karena itu, peneliti menyatakan bahwa perencanaan kegiatan media relations Bagian Humas bersifat tidak strategis. Perencanaan yang tidak strategis juga tampak dengan tidak dilakukannya riset dan analisis situasi sebagai dasar perencanaan kegiatan media relations oleh Bagian Humas. Bagian Humas merencanakan bentuk dan isi kegiatan dengan berdasar pada intuisi dan pengalaman personal dari para staf saja, sehingga hanya bentuk – bentuk kegiatan yang sama/ biasa digunakan pada setiap periode kerja tahun sebelumnya saja yang dilaksanakan. Sesuai dengan pernyataan Cutlip, Center, dan Broom (2009) bahwa
tidak
adanya
sasaran
menyebabkan
adanya
kecenderungan
untuk
merencanakan bentuk dan mengimplementasikan kegiatan dengan cara – cara yang
sudah biasa/ sering dilakukan saja. Dengan kata lain, tidak adanya sasaran menyebabkan Bagian Humas cenderung merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan media relations dengan cara yang sudah biasa dilakukan, demikian pula dengan cara mengevaluasi kegiatan tersebut. Menggunakan perencanaan, Bagian Humas hanya merumuskan target capaian kinerja, yaitu Indikator Kinerja Umum (IKU) bagi setiap kegiatan media relations dari segi frekuensi, besar biaya, dan waktu pelaksanaan, serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) mengenai jumlah pemberitaan positif di media massa cetak. Bagian Humas menganggap IKU dan IKK sebagai parameter keberhasilan kegiatan media relations. Sedangkan, IKU dan IKK nyatanya juga tidak bersifat strategis/ memiliki keterkaitan dengan tujuan dari kegiatan media relations. Deskripsi IKU maupun IKK tidak menunjukkan respons publik seperti apa yang diharapkan Bagian Humas timbul dari pelaksanaan kegiatan media relations. Sehingga, tercapainya IKU dan IKK tidak dapat mengindikasikan tercapai tidaknya tujuan kegiatan media relations. Bagian Humas menganggap IKU dan IKK sebagai parameter keberhasilan kegiatan media relations karena Kabag Humas sebagai pemegang otoritas tertinggi nyatanya tidak menjadikan respons publik penting untuk diketahui oleh Bagian Humas. Oleh karena itu, Bagian Humas juga tidak merencanakan pengukuran partisipasi publik sebagai bentuk/ cara evaluasi bagi kegiatan media relations. Sesuai dengan pernyataan Richter dan Barlow (2000, p.6) bahwa “major barriers to getting effective evaluation accomplished center on people”. Dengan demikian, perencanaan kegiatan media relations yang tidak strategis disebabkan karena tidak adanya pemahaman yang benar mengenai penerapan evaluasi kegiatan media relations secara ideal sesuai dengan teori. Sedangkan, perencanaan akan mempengaruhi bagaimana evaluasi kemudian diterapkan oleh Bagian Humas Pemkot Surabaya.
Penerapan Evaluasi Kegiatan Media Relations Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya. Bagian Humas Pemkot Surabaya menerapkan evaluasi kegiatan media relations secara tidak komprehensif, yaitu hanya menerapkan evaluasi pada lingkup implementasi saja, dan tidak mengevaluasi lingkup persiapan dan dampak dari kegiatan media relations yang muncul pada publik Pemkot Surabaya. Hal ini dikarenakan pada tahap perencanaan kegiatan, Bagian Humas tidak memiliki sasaran yang strategis dengan tujuan dan hanya merumuskan IKU dan IKK. Bagian Humas tidak menjadikan jumlah orang yang memahami isi pesan, jumlah orang yang mengubah opini, jumlah orang yang mengubah sikap, jumlah orang yang berbuat sesuai dengan yang diharapkan, jumlah orang yang mengulangi perilaku, dan perubahan kultural dan sosial sebagai indikator-indikator keberhasilan kegiatan media relations-nya. Sehingga, meskipun tujuan kegiatan media relations adalah untuk menimbulkan partisipasi publik. Akan tetapi, Bagian Humas tidak mengukur seberapa jauh pesan – pesan dalam setiap kegiatan diterima dan dipahami oleh publik Pemkot Surabaya, sebagai publik target yang sesungguhnya dari kegiatan media relations. Respons publik tidak menjadi masukan Bagian Humas dalam memodifikasi kegiatan media relations mereka pada setiap tahun periode kerja. Oleh karena itu, evaluasi hanya dilakukan untuk mengukur tercapai tidaknya IKU dan IKK saja. Adapun penerapan evaluasi yang dilakukan Bagian Humas yaitu menghitung apakah biaya pelaksanaan kegiatan telah menyerap seluruh anggaran yang telah dirancang. Bagian Humas hanya merancang anggaran untuk press event, yaitu kegiatan jumpa pers, press tour, press gathering, dan lomba karya tulis, serta pembuatan materi publikasi. Sehingga, Bagian Humas hanya menghitung penyerapan anggaran pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Bagian Humas juga menghitung jumlah press event yang didesain dan diimplementasikan, jumlah wartawan yang hadir dalam setiap kegiatan yang mengikutsertakan/ mengundang wartawan, jumlah wartawan yang menggunakan
fasilitas newsroom, jumlah produksi materi publikasi, dan jumlah kunjungan pada website Bagian Humas selama 1 tahun periode kerja. Selain itu, Bagian Humas juga menghitung jumlah pemberitaan positif mengenai Pemkot Surabaya di media cetak selama 1 tahun.
Sehingga, di dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Bagian Humas hanya hal-hal tersebut yang dilaporkan kepada Pimpinan Pemkot Surabaya. Akan tetapi, meskipun Bagian Humas mengukur jumlah wartawan sebagai output kegiatan media relations, namun tidak dilaporkan ke dalam LAKIP karena Bagian Humas tidak menargetkan jumlah wartawan sebagai IKU di dalam Renja. Metode-metode evaluasi yang digunakan oleh Bagian Humas adalah web visit, catatan produksi dan distribusi materi publikasi, event attendance. Selain itu, Bagian Humas juga menghitung biaya produksi setiap materi publikasi, serta mencatat jumlah dan biaya pelaksanaan untuk press event yaitu kegiatan jumpa pers, press gathering, press tour, dan lomba karya tulis namun tanpa menggunakan metode evaluasi tertentu, hanya menghitung jumlah dan besarnya biaya secara mendasar. Sedangkan, media monitoring dilakukan sebagai metode untuk mengukur tercapai tidaknya IKK. Perencanaan kegiatan media relations yang tidak strategis hingga tidak dilakukannya penerapan evaluasi yang komprehensif bagi kegiatan media relations menunjukkan bahwa Bagian Humas Pemkot Surabaya masih menjalankan peran diseminator. Sedangkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan bahwa peran humas pemerintah Indonesia yang ideal, terdiri dari komunikator, fasilitator, diseminator, katalisator, konselor, advisor, interprator, dan presciber. Peran diseminator ditunjukkan Bagian Humas dengan memberikan pelayanan informasi secara tidak langsung kepada publik melalui media massa, mengenai kebijakan dan kegiatan Pemkot Surabaya (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011).
Bagian Humas belum mempertemukan kepentingan Pemkot Surabaya dengan kepentingan publiknya.
Sedangkan, Kusumastuti (2004 dalam Rahmawati 2013)
menyatakan bahwa Humas berfungsi mempertemukan kepentingan organisasi dengan kepentingan publik. Sesuai dengan pernyataan Baskin, Aronoff, dan Lattimore (1997, p.392) bahwa
humas pemerintah bertugas untuk “seek citizen approval of
government programs, help explain what citizens want from government, strive to make government responsive to citizens’ wishes, and attempt to understand and effect public opinion”. Maka, tugas humas pemerintah yang ideal adalah menjadi telinga dan corong pemerintah. Sedangkan, Bagian Humas Pemkot Surabaya sebagai humas pemerintah masih berperan sebagai corong pemerintah saja. Bagian Humas belum menjadi telinga pemerintah, karena tidak “mendengarkan” respons publik sebagai bentuk penerapan evaluasi kegiatan media relations, guna menjadi bahan masukan agar perencanaan kegiatan media relations periode kerja tahun – tahun berikutnya bersifat strategis.
KESIMPULAN Berdasarkan temuan dan analisis data, kesimpulan yang dapat diambil adalah penerapan evaluasi kegiatan media relations oleh Bagian Humas Pemkot Surabaya bersifat tidak komprehensif. Dan penerapan evaluasi yang tidak komprehensif menunjukkan bahwa Bagian Humas masih melihat kegiatan media relations sebagai hubungan yang terbatas antara humas dengan media massa saja. Meskipun tujuan kegiatan media relations adalah untuk menimbulkan partisipasi publik. Namun, Bagian Humas tidak menganggap partisipasi publik terhadap Pemkot Surabaya sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan media relations. Oleh karena itu, output tetap menjadi hasil yang utama. Sedangkan, outcome kegiatan media relations menjadi tidak penting untuk diketahui. Bagian Humas tidak menerapkan evaluasi untuk mengukur seberapa jauh pesan dalam setiap kegiatan media relations diterima dan dipahami bahkan mampu mempengaruhi sikap dan perilaku publik Pemkot Surabaya.
Penerapan evaluasi yang tidak komprehensif disebabkan oleh perencanaan kegiatan media relations yang tidak strategis. Sedangkan, perencanaan menjadi tidak strategis dikarenakan Kabag Humas tidak menganggap respons publik adalah fokus utama Bagian Humas. Perencanaan kegiatan media relations yang tidak strategis tampak dengan tidak adanya sasaran yang strategis dengan tujuan kegiatan media relations dan Tupoksi Bagian Humas. Tidak adanya sasaran menyebabkan Bagian Humas cenderung merencanakan dan mengimplementasikan kegiatan media relations dengan cara yang sudah biasa dilakukan, termasuk dengan cara mengevaluasinya. Menggunakan perencanaan, Bagian Humas hanya merumuskan target capaian kinerja, yaitu Indikator Kinerja Umum (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan yang dianggap sebagai parameter keberhasilan kegiatan media relations. Sehingga, penerapan evaluasi kegiatan media relations dilakukan sebatas untuk mengukur tercapai tidaknya IKU dan IKK saja. Dengan kata lain, perencanaan yang tidak strategis menyebabkan penerapan evaluasi menjadi tidak komprehensif. Bagian Humas hanya menerapkan evaluasi pada lingkup implementasi, dan tidak pada lingkup persiapan dan dampak yang ditimbulkan pada publik dari pelaksanaan kegiatan media relations. Dikarenakan
tidak menerapkan evaluasi yang komprehensif, maka Bagian
Humas sebagai humas pemerintah belum dapat membuktikan keberhasilannya dalam mempertemukan kepentingan Pemkot Surabaya dan publiknya. Sedangkan untuk dapat menerapkan evaluasi yang komprehensif, maka Kabag Humas sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam proses manajemen humas harus terlebih dahulu memahami peran dan ranah aktivitas kerja humas pemerintah yang ideal. Dengan adanya pemahaman akan pentingnya melihat respons publik, maka Bagian Humas dapat merubah perencanaan yang selama ini dilakukan agar bersifat strategis, dengan merumuskan sasaran yang strategis dengan tujuan dan Tupoksi. Sehingga Bagian Humas dapat menerapkan evaluasi yang komprehensif sesuai dengan panduan yang juga dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Bagian Humas Pemkot Surabaya perlu memiliki pemahaman yang benar terlebih dahulu untuk dapat menerapkan evaluasi yang komprehensif. Maka, penelitian selanjutnya dapat melihat bagaimana komunikasi internal yang selama ini dilakukan oleh Bagian Humas khususnya dalam pengelolaan informasi, dengan menggunakan kajian literatur komunikasi organisasi.
DAFTAR PUSTAKA Baskin, O., Aronoff, C. & Lattimore, D.B. 1997, Public Relations: The Profession and The Practice, 4th edn, Brown & Benchmark Publishers, Dubuque. Boediarnie, F.I., Septiani, D. 2009, ‘Kebijakan dan praktek media relations bagian humas dan protokol pemerintah kota surabaya periode 2006 - 2010’, Insight: Marketing Public Relations, 2nd edn, no. 5, pp. 60-72, Universitas Airlangga Surabaya. Cutlip, S.M., Center, A.H. & Broom, G.M. 2009, Effective Public Relations (terjemahan), 9th edn, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Iriantara, Y. 2005, Media Relations Konsep, Pendekatan, dan Praktik, Simbiosis Rekatama Media, Bandung. Khodarahmi, E. 2009, ‘Media relations’, Disaster Prevention and Management, vol.18, no.5, pp.535-540, [journal on-line], accessed 13 April 2012, Available at: http://pr.shisu.edu.cn/picture/article/19/75/c0/073a214a4b0ba97d8d325704e36e/4a 8a6b40-fd45-4a4a-b7d6-152dd29c6d11.pdf. Macnamara, J.R. 2008, ‘Research in public relations’, CARMA International Asia Pasific, [journal on-line], accessed 20 November 2012, Available at: http://195.130.87.21:8080/dspace/bitstream/123456789/233/1/Macnamararesearch%20in%20public%20relations.pdf Michaelson, D., Stacks, D.W. 2011, ‘Standardization in public relations measurement and evaluation’, Public Relations Journal, vol. 5, no. 2, [journal on-line], accessed 23 January 2013, Available at: http://www.prsa.org/SearchResults/view/6D050201/0/Standardization_in_Public_Relations_Measurement_an Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008, Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, accessed 5 October 2013, Available at: http://warungkopipemda.files.wordpress.com/2013/02/permenpan-20-tahun-2008tentang-indikator-kinerja-utama.pdf Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011, Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah, accessed 23 December 2012, Available at: http://jdih.ristek.go.id/?q=system/files/perundangan/1694813004.pdf
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011, Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, [document on-line], accessed 15 March 2013, Available at: http://jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_322.pdf Rahmawati, A. 2013, Strategi Komunikasi Public Relations (PR) yang Dilakukan Penerima Beasiswa Djarum plus DSO Surabaya Tahun 2011-2012 dalam Implementasi Community Empowerment, Undergraduate Thesis, Universitas Airlangga Surabaya. Richter, L., Barlow, W.G. 2000, Selling public relations research internally changing the mindset about communications, Institute for Public Relations, [journal on-line], accessed 22 May 2013, Available at: www.instituteforpr.com Sari, N.R. 2013, ‘Embracing Community Engagement in Government Public Relations Practice: A Case Study of Community Information Group (Kelompok Informasi Masyarakat—KIM) as Public Relations Agent in Informing and Empowering Community’ (Ms. Word File). Universitas Airlangga Surabaya. Setiawan. F. 2008, Strategi Media Relations Humas Polda Jatim dalam Membangun Hubungan Baik dengan Media Massa. Undergraduate Thesis, Petra Christian University Surabaya. Smith, R.D. 2002, Strategic Planning for Public Relations, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, Mahwah New Jersey. Subiantoro, M. 2010, Strategi Media Relations Java Paragon Hotel & Residences dalam Memperoleh Publisitas di Jawa Pos. Undergraduate Thesis, Petra Christian University Surabaya. Valente, T.W., Kwan, P.P. 2012, ‘Evaluating communications campaign’, Public Communication Campaigns, 4th edn, ed Rice, R.E., Atkin, C.K., pp.83-98, SAGE Publications, USA. Yin, P.L.P., Krishnan, K. 2012, ‘Evaluation Research on Public Relations Activities Among Public Relations Practitioners in Malaysian Corporations: An Exploratory Study’, The Journal of the South East Asia Research centre for Communications and Humanities, vol.4, no.1, pp. 41-61, [journal on-line], accessed 23 February 2013, Available at: http://search.taylors.edu.my/journalonline/Vol%204%20Issue%201/3%20PR %20Evaluation%20(rev)(edSP)(RV)(rev1).pdf
