TINJAUAN RESOLUSI KEBIJAKAN PUBLIK TENTANG PEMBIAYAAN USAHA KEHUTANAN DAN PERTANIAN DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS (AC-FTA) DAN KRISIS GLOBAL Rudi Hilmanto
[email protected] Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian,Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, Lampung
Abstract :History notes that finances for Kredit Usaha Tani (KUT) on era 1997/1998 become problems namely of misfires credit. Now government issues to program finances as: Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Pembangunan Kehutanan (P2H), and another type finances, to activity spur and productivity at agricultural sector, forest sector , and sector riil another. So is necessary policy resolution reviews finance at agricultural sector and forest to anticipate its negative impact. Fact refer that many constraint on finances at sector agricultural and sector forest another can evoke negative impact potency in the future. The research method use method Critical Multiplisme with analisis's area policy as multimedia's communication. Result of research indicate that policy resolution reviews finance at agricultural sector and forest now is: (1) farmer outonomy; (2) farming assurance and agrarian/farm conflict working outs; (3) price and buy assurance; (4) farming financeses even distribution and targets; (5) amenities to get credit facilities; (6) Sanctions; (7) Appreciate finances on region institute. Key words : resolution, policy, finances, crisis trade
108
Indonesia dikenal sebagai negara
komoditi yang bukan hasil bantuan
agraris dengan hutan luas yang
atau input dari luar lingkungan usaha
memiliki
tani
keunggulan
dan
masyarakat,
seperti:
bibit,
keanekaragaman komoditi. Kondisi
pupuk, dan pestisida.
ini memiliki peran strategis dan
masyarakat
penting
biaya investasi usaha tani dengan
dalam
perekonomian
nasional dan global.
Sehingga
mampu
mengurangi
Indonesia
mengusahakan sendiri bibit, pupuk,
dengan populasi sekitar 230 juta jiwa
dan pestisida secara alami, serta alat
dari jumlah tersebut 65% diantaranya
pertanian dan kehutanan tepat guna
hidup
pertanian,
yang dikuasai oleh masyarakat lokal
kehutanan dan kelautan (Manayang,
serta adaptif. Usaha pertanian dan
2010:25).
Indonesia juga negara
kehutanan tersebut pada akhirnya
yang memiliki kekuatan sumber daya
mampu menekan biaya produksi
manusia ke-4 di dunia, sekaligus
sehingga harga dari komoditi yang
merupakan
bisa
dihasilkan menjadi murah dan dapat
melakukan
bersaing dengan produk pertanian
dari
menjanjikan
sektor
pasar untuk
yang
investasi beragam produk bahkan,
dan
jika dilihat dari sudut pandang
Negara ASEAN lainnya.
Asean-China Free Trade Area (AC-
Asean-China Free Trade Area (AC-
FTA), maka pasar tersebut menjadi
FTA) juga memberi peluang bagi
lebih besar sekitar 650 juta jiwa, hal
Indonesia
melalui
ini merupakan potensi ekonomi yang
komoditas
yang
luar biasa besar terlebih bila dilihat
Komoditas
unggulan
dari sektor pertanian dan kehutanan
merupakan komoditas yang menjadi
secara
pilihan masyarakat dunia saat ini,
menyeluruh
(Manayang,
kehutanan
dari
China
dan
produksi diunggulkan. tersebut
2010:25).
contohnya: komoditas yang berasal
Era Asean-China Free Trade Area
dari pertanian dan kehutanan organik
(AC-FTA) komoditi pertanian dan
dan ramah lingkungan.
kehutanan
terkait
Indonesia
seharusnya
dengan
trend
Hal ini masyarakat
mampu bersaing dengan China dan
dunia saat ini untuk kembali ke alam
Negara ASEAN lainnya
(back
dengan
to
harga yang lebih murah, bila dalam
lingkungan.
menciptakan
yang
komoditi
dan unggulan
menghasilkan merupakan
di
merupakan 109
nature)
dan
ramah
”Go organik 2010” canangkan strategi
pemerintah untuk
membangun-memperkuat komoditas-
mengatasi
komoditas pertanian dan kehutanan
kekhawatiran
lokal yang memiliki pasar pada
perbankan khususnya peningkatan
Asean-China Free Trade Area (AC-
jumlah
FTA) dan diminati oleh masyarakat
Performing
di dalam negeri. Hal ini dapat dilihat
pembiayaan pada sektor riil (Ayu,
dari
2011:6).
perkembangan
perdagangan
produk pangan organik diseluruh
krisis
akan
kredit
Akibat
memunculkan kondisi
bermasalah
Loan
=
krisis
NPL)
yang
dan
dimulai
dunia. Tahun 1998 penjualan produk
September
pangan
negara-negara berkembang termasuk
organik
diseluruh
dunia
2008,
(Non
perekonomian
mencapai US$ 13 milyar, tahun 2001
perekonomian
nilai ini meningkat dua kali lipat
penggerak
perekonomian
menjadi US$ 26 milyar (Dinas
Hal
dapat
Pertanian
dan
pertumbuhan ekonominya di wilayah
Barat,
Asia Tenggara yang mencapai 6,1%
Tanaman
Hortikultura
Pangan
Sumatera
2008:1). Tetapi
ini
(Sukaesih, beberapa
kalangan
nasional
menjadi global.
dilihat
2011:6).
dari
Kegiatan
ekonomi di wilayah ini diperkirakan
mengungkapkan pasar bebas diyakini
akan
menimbulkan krisis akibat tidak ada
konsumsi, investasi, remitansi dan
intervensi yang membatasi dominasi
kenaikan harga komoditas ekspor
transaksi. Pasar bebas yang memicu
(Sukaesih, 2011:6). Secara sektoral,
krisis global di Amerika Serikat dan
sektor
Eropa ini semakin meningkatkan
perkebunan menjadi sektor yang
kebutuhan pinjaman untuk mengatasi
paling diminati investor domestik
dampak krisis di beberapa negara
dengan nilai investasi sebesar Rp 3,6
berkembang dan negara miskin yang
triliun,
turut terimbas krisis global (Ayu,
investasi
2011:6). Berdasarkan laporan Bank
penciptaan lapangan kerja untuk
Dunia, tahun 2006 total pinjaman
penyerapan tenaga kerja dari realisasi
yang diberikan oleh Bank Dunia
investasi hingga September 2011
sebesar
sebanyak
US$23,6
miliar
dan
didukung
oleh
tanaman
kegiatan
pangan
peningkatan terbukti
333.156
dan
realisasi mendorong
orang
(Ayu,
meningkat menjadi US$ 58,7 miliar
2011:5). Diharapkan dengan adanya
di tahun 2010 (Ayu, 2011:6). Dana
kondisi saat ini muncul peningkatan
bantuan
usaha dan aktifitas pembangunan di
yang
diberikan
untuk 110
sektor pertanian dan kehutanan agar
seretnya
negara kita bisa disejajarkan dengan
meningkatnya pencadangan kredit
negara maju dibidang ekonomi.
bermasalah, dan tergerusnya margin
Krisis
bunga bersih (Saragih, 2009:25).
yang terjadi tahun 2008
penyaluran
kredit,
menyebabkan memburuknya resesi
Di Indonesia sejarah mencatat
ekonomi global, fundamental makro
bahwa Kredit Usaha Tani (KUT)
ekonomi, keuangan dan sektor riil
pada
juga mulai terongrong, ekonom Bank
berkontribusi pada tunggakan kredit
Dunia
bahkan
yang menumpuk sampai akhirnya
kemungkinan
menimbulkan kredit macet yang
Andrew
Burns,
mengingatkan, Negara-Negara
Asia
termasuk
era
mencapai
1997/1998
Rp
5,7
telah
triliun
serta
Indonesia dihadapkan kembali pada
menyebabkan
kondisi
keuangan dan perbankan serta krisis nilai tukar,
seperti
krisis
finansial
maju
(Saragih,
di
sektor
yang mewarnai pergantian rezim di Indonesia
berkepanjangan
2009:25).
ganda
yang akhirnya menjadi krisis ekonomi dan politik
1997/1998 apabila resesi di negaranegara
krisis
(Arifin,
2011:7) Saat ini pemerintah
Ada
mengeluarkan program pembiayaan
kekhawatiran, memburuknya kinerja
berupa: Kredit Usaha Rakyat (KUR),
sektor korporasi bisa merembet ke
Pembiayaan
sektor perbankan, seperti pada kasus
(P2H)
krisis
1997/1998,
lainnya untuk meningkatkan aktifitas
mengingat pembiayaan usaha masih
dan produktifitas di sektor pertanian,
didominasi
kehutanan dan sekor riil lainnya.
finansial
perbankan
(Saragih,
2009:25). Meski masih dalam batas
Pembangunan
dan
bentuk
Sehingga
Hutan
pembiayaan
permasalahan
yang
wajar, gejala peningkatan kredit
diangkat pada penelitian ini adalah
bermasalah perbankan (NPL) sudah
bagaimana kebijakan publik dalam
terjadi, di Indonesia, dampak krisis
mengantisipasi
juga mulai menampakkan wajahnya
terulangnya kembali dampak negatif
pada
dari pembiayaan usaha tani yang
memburuknya
operasional
bank,
kinerja
tecermin
dari
kemungkinan
terjadi seperti di masa lalu. Sehingga
kerugian operasional perbankan yang
diperlukan
mencapai 301 miliar rupiah pada
kebijakan
Januari 2009 (Saragih, 2009:25).
khususnya di sektor pertanian dan
Kerugian operasional ini, menurut
kehutanan dalam menghadapi krisis
Bank Indonesia, antara lain dipicu 111
tinjauan mengenai
resolusi pembiayaan
global
tahun
2008
serta
era
2.
PEMBAHASAN
perdagangan bebas (AC-FTA) saat
Kredit usaha merupakan modal kerja
ini, agar negara kita tidak kembali
berupa pembiayaan yang mampu
terpuruk, tetapi sebaliknya menjadi
meningkatkan kemampuan usaha.
negara yang disejajarkan dengan
Usaha pada sektor pertanian dan
negara maju lainnya.
Sehingga
kehutanan merupakan kegiatan usaha
tujuan penulisan artikel ini adalah
yang memerlukan intensitas kredit
melakukan
tinggi.
tinjauan
resolusi
Kredit atau pembiayaan, “penyediaan
uang
atau
kebijakan pembiayaan pada sektor
yaitu:
pertanian
dalam
tagihan yang dapat dipersamakan
dan
dengan itu, berdasarkan persetujuan
dan
menghadapi
kehutanan
krisis
global
perdagangan bebas (AC-FTA).
1.
atau kesepakatan pinjam meminjam
METODE PENELITIAN Metode yang digunakan dalam
antara
Bank
debitur
kredit
debitur
pelaksana yang
kredit
dengan
mewajibkan
untuk
penelitian ini adalah multiplisme
utangnya
kritis
tertentu dengan pemberian bunga”
dengan
kebijakan
bidang
berupa
multimedia.
analisis
komunikasi
multiplisme
setelah
melunasi
jangka
(Mantik, 2010:32).
kritis
merupakan penuntun yang sifatnya
KUT Era Tahun 19971998
umum dalam usaha menciptakan,
Awal
menilai
sedang
secara
kritis,
mengkomunikasikan yang
relevan
dan
pengetahuan
dengan
waktu
era
reformasi,
fokus
pada
Indonesia penyehatan
perbankan, lembaga keuangan dan
kebijakan
pemulihan
perekonomian
secara
(wibawa et al, 2003:11). komunikasi
umum dan pada saat itu pula
multimedia
pemerintah
adalah:
penggunaan
kembali
memberikan
banyak media komunikasi oleh analis
program kredit di sektor pertanian
untuk
bahwa
dengan berupa Kredit Usaha Tani
pengetahuan yang dikaji relevan
(KUT). Program KUT diberikan
dengan kebijakan, dan penerima
pemerintah senilai Rp 7 triliun, untuk
dampak yang diinginkan (wibawa et
menanggulangi krisis ekonomi tahun
al, 2003:14).
1997/1998
meyakinkan
dan
memberikan
pembiayaan berupa modal kepada sektor pertanian, yang mengalami 112
penurunan daya beli yang sangat
antara
signifikan yang kemudian sektor
dengan produksi usaha tani dari
pertanian
negara-negara
yang
keuntungan sesaat (windfall profit)
termasuk
di
karena nilai jual komoditas pertanian
(Sumaatmadja. 1981:219).
melonjak berlipat-lipat, yang se-
Revolusi hijau yang dicanangkan
benarya identik dengan anjloknya
oleh pemerintah saat itu diarahkan
nilai tukar rupiah terhadap dollar
pada tiga tujuan pokok, yaitu: (1)
Amerika Serikat (Arifin, 2011:27).
Memantapkan
sempat
menikmati
Hal ini juga berkaitan erat dengan
pertumbuhan
penduduk
terbelakang Indonesia
ketahanan
pangan
nasional;
(2)
Meningkatkan
sistem pertanian yang diterapkan
pendapatan
petani;
(3)
melalui konsep revolusi hijau (green
pertumbuhan
revolution)
meningkatkan
yang
menimbulkan
Mamacu
ekonomi stabilitas
ekonomi.
masalah ekologi, ekonomi, dan sosial
Tahun
saat ini (Hilmanto, 2010b:77-78,
memberikan harapan yang besar
2010c:148-149,
2010d:73-74,
kepada petani lokal dan bangsa
2011:72-73) . Konsep revolusi hijau
Indonesia, yaitu: dengan dicapainya
di Indonesia dikenal dengan “Panca
swasembada beras, tetapi hal ini
Usaha Tani”, yaitu: (1) penyuluhan
hanya bertahan dalam waktu lima
atau pendidikan kepada petani; (2)
tahun (Simatupang dan Rusastra,
pemilihan bibit unggul; (3) perbaikan
2004:364-365). Awal tahun 1990-an
dan
(4)
Indonesia kembali menjadi negara
(5)
importir
peningkatan
pembasmian
pengairan;
hama;
pemupukan.
dan
Tetapi, kenyataan di
1984
dan
beras
1997/1998
revolusi hijau, berupa: penelitian dan
mengalami
penemuan
(Simatupang
rekayasa
unggul
genetika,
hijau
permasalahan
ini
mencapai puncaknya pada era tahun
lapangan petani menerapkan konsep
bibit
revolusi
melalui
penggunaan
pada
saat
itu
kita
krisis
ekonomi
dan
Rusastra,
2004:364-365).
pupuk kimia sintetis, perbaikan dan
Harga bibit, pupuk kimia sintetis,
peningkatan
pengairan
melalui
dan pestisida kimia sintetis saat itu
irigasi,
pembasmian
hama
terus meningkat berdampak pada
dan
menggunakan bahan kimia sintetis
penurunan
(Sumaatmadja. 1981:219). Konsep
kesuburan
ini
disebabkan oleh rusaknya siklus
diharapkan
menyeimbangkan 113
pendapatan tanah
karena menurun
hara, tidak terputusnya siklus hama,
mampu mengajukan kredit sejenis di
dan
kemudian hari (Arifin, 2011:26).
resistennya
hama-penyakit
terhadap pestisida. Permasalahan di
Pemerintah
tingkat
Koordinator
petani
terus
bertambah
melalui
Menteri
Perekonomian
terutama petani yang tidak mandiri
menyatakan akan memutihkan KUT
dengan hanya mengandalkan biaya
sekitar
usaha
luar
membantu memperlebar akses petani
lingkungannya, seperti: bibit hasil
kepada perbankan, sehingga mereka
rekayasa genetika, pestisida kimia
berpeluang mengajukan permohonan
sintetis, dan pupuk kimia sintetis, hal
jenis pembiayaan pertanian lainnya
ini disebabkan petani harus terus
saat ini (Arifin, 2011:26).
menambah biaya investasi untuk
nama petani penunggak kredit akan
usaha tani yang mengikuti tingginya
dikeluarkan dari Sistem Informasi
kurs dolar pada saat itu. Bagi petani
Debitur
yang mendapat pembiayaan berupa
konon untuk mewujudkan prinsip-
kredit
menyebabkan
prinsip keadilan ekonomi bagi petani
yang
(Arifin, 2011:26).
tani
dari
usaha
penunggakkan mereka
dana
input
pinjam
sudah
saat
perbankan
itu
(SID)
Realisasi
disalurkan
negara
5,7
triliun
Bank
untuk
Nama-
Indonesia,
sehingga
menimbulkan kredit macet. KUT
Rp
(BUMN)
oleh
KUT
Era
Tahun
1997/1998
dan
Perjalanan program KUT banyak
swasta, baik melalui mekanisme
melibatkan
Lembaga
Swadaya
eksekusi
Masyarakat
(LSM),
organisasi
langsung
(executing)
maupun mekanisme penyaluran biasa
masyarakat madani, termasuk tidak
(channeling)
dengan total jumlah
kurang dari 27.000 Koperasi Unit
KUT yang tertunggak diperkirakan
Desa (KUD) dengan berbagai tingkat
Rp 5,7 triliun (81,4 %), suatu jumlah
kemajuan dan sofistikasi organisasi
tunggakan yang sangat besar untuk
dan kelembagaannya. Sebagaimana
suatu program pembiayaan pertanian
kredit
(Arifin, 2011:26). Tunggakan KUT
administrasi dan birokrasi dari KUT
inilah
jelas
yang
saat
ini
hendak
program
tidak
lainnya,
sederhana,
walaupun
diputihkan oleh pemerintah, dengan
dengan
alasan untuk memberi kesempatan
memperbaiki kinerja pengawasan,
kepada
monitoring dan evaluasi program itu
petani
penunggak
agar 114
pertimbangan
sistem
untuk
sendiri.
Justru
dari
kerumitan
dan Menengah (UMKM) (Mantik,
administrasi dan birokrasi inilah
2010:2 dan Kementerian Koordinator
yang membuat program pembiayaan
Bidang Perekonomian RI, 2010:2).
KUT menemui banyak kesulitan,
KUR
termasuk sekian kasus penyaluran
pembiayaan yang dapat diakses oleh
dana bukan kepada petani, tapi juga
UMKM dan Koperasi terutama yang
ke usaha non-pertanian. Akumulasi
memiliki usaha yang layak namun
sekian
dan
belum bankable (UMKMK yang
keraguan sektor perbankan untuk
belum dapat memenuhi persyaratan
menganggap bahwa KUT itu adalah
perkreditan/pembiayaan dari Bank
produk perbankan telah berkontribusi
Pelaksana antara lain dalam hal
pada
yang
penyediaan agunan dan pemenuhan
menumpuk sampai akhirnya menjadi
persyaratan perkreditan/pembiayaan
kredit macet yang mencapai Rp 5,7
yang sesuai dengan ketentuan Bank
triliun tersebut dan macetnya KUT
Pelaksana)
sebagian besar yaitu kurang lebih 65
UMKM
persen
diharapkan dapat mengakses KUR
macam
persoalan
tunggakan
bukan
kredit
disebabkan
petani
ini
merupakan
fasilitas
(Mantik, dan
2010:2).
Koperasi
yang
(Arifin, 2011:27).
adalah yang bergerak di sektor usaha
KUR Saat Ini
produktif
Tanggal 5 November 2007, Presiden
perikanan
Republik
meluncurkan
perindustrian, kehutanan dan jasa
Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan
keuangan simpan pinjam (Mantik,
fasilitas
2010:2,32-33).
Indonesia
penjaminan
kredit
dari
antara
lain:
dan
pertanian, kelautan,
pemerintah melalui PT. Askrindo dan
Perum
Jamkrindo.
Bank
Realisasi KUR
Pelaksana yang menyalurkan KUR
Sejak
adalah Bank BRI, Bank Mandiri,
November 2007 hingga 31 Agustus
Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah
2011,
Mandiri dan Bank Bukopin (Mantik,
mencatat plafon KUR sebesar Rp
2010:2), hal ini dilatar belakangi
54,9
Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang
Secara sektoral, bahwa penyaluran
Kebijakan
dana KUR masih terkonsentrasi pada
Pengembangan
Percepatan Sektor
Riil
diluncurkan
Komite
triliun
tanggal
Kebijakan
(Amalia,
5
KUR
2011:15).
dan
sektor perdagangan besar dan eceran
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil
yakni sebesar Rp 33,7 triliun atau 115
setara dengan 61% dari total plafon
Belitung Rp 140, 5 miliar, sedangkan
KUR
jumlah debitur paling sedikit tercatat
(Amalia,
2011:15).
Dana
tersebut disalurkan kepada 3.884.642
pada Propinsi
Irian
Jaya Barat
debitur, yaitu: 75% dari total debitur,
sebanyak 9.707 debitur (Amalia,
sehingga rata-rata kredit KUR pada
2011:15).
sektor tersebut sekitar Rp 8,7 juta (Amalia,
2011:15).
Dana KUR
P2H Saat Ini
terbanyak kedua disalurkan pada
Sumberdaya
sektor
sangatlah penting dan strategis dalam
pertanian,
perburuan
dan
hutan
Indonesia
kehutanan yang mencapai Rp 9
menggerakkan
triliun untuk 682.682 debitur dengan
ekonomi
rata-rata
juta,
terhadap devisa negara, penyediaan
sedangkan sebagai negara maritim,
lapangan kerja serta pengembangan
penyerapan
sektor
wilayah dan pertumbuhan ekonomi
perikanan tergolong minim tercatat
daerah. Namun kawasan hutan yang
hanya Rp 68 miliar, yaitu: 0,12%
luas diperlukan pengelolaan dan
dari
pengawasan
kredit
total
Rp
KUR
plafon
13,4
pada
KUR,
jumlah
pembangunan
nasional,
yang
antara
tidak
lain
mudah
tersebut disalurkan kepada 1.197
dengan berbagai keterbatasan yang
debitur atau setara dengan 0,02%
dihadapi pada kondisi di lapangan,
total
(Amalia,
seperti sumber daya manusia dan
2011:15). Penyaluran KUR sampai
transportasi untuk menjangkau lokasi
saat ini masih terkonsentrasi di Pulau
kawasan hutan. Selain itu, konflik
Jawa
sosial dengan masyarakat sekitar
debitur
dimana
mencapai
51%
KUR
penyalurannya debitur
hutan menjadi permasalahan lain
sebanyak 61% dari total debitur,
yang harus dihadapi oleh pengelola
plafon KUR terbesar disalurkan di
dan pengawas hutan.
Propinsi Jawa Timur sebesar Rp 8,4
Untuk mengurangi kerusakan hutan
triliun
yang
dengan
dengan
debitur
mencapai
terjadi
serta
peningkatan
907.655 debitur, sedangkan debitur
kesejahteraan masyarakat di sekitar
terbanyak terdapat di Propinsi Jawa
hutan,
Tengah sebanyak 1.179.401 debitur
mencanangkan
dengan total plafon Rp 8 triliun,
pemberdayaan masyarakat di sekitar
sebaliknya jumlah plafon terendah
hutan, yang antara lain dengan
tercatat
dikeluarkannya Undang-undang RI
pada
propinsi
Bangka 116
pemerintah
telah program
No.
41
Tahun
1999
tentang
Realisasi BLU Pusat P2H
Kehutanan, sebagai pedoman untuk penyelenggaraan
Hingga pertengahan September
pembangunan
tahun 2011, pengajuan permohonan
sektor kehutanan yang berasaskan
pinjaman
manfaat,
pada
pembangunan Hutan Tanaman yang
kelestarian sumber daya hutan yang
diterima oleh P2H adalah sebanyak
berasas
142 permohonan, yang terdiri dari
dan
berorientasi
kerakyatan,
kebersamaan,
keadilan,
bergulir
untuk
dan
satu permohonan pinjaman dana
peraturan
bergulir untuk pembangunan Hutan
perundangan yang telah ditetapkan
Tanaman Industri (HTI) dan 141
(Setyowati, 2006:7).
permohonan
Pendekatan yang dilakukan adalah
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang
dengan
terdiri
kepatuhan
ketertiban
dana
terhadap
melibatkan
masyarakat
untuk
dari
enam
permohonan
135
permohonan
dalam pengelolaan hutan tersebut.
Koperasi
Beberapa
pembiayaan
Kelompok Tani Hutan (KTH) yang
berupa modal usaha telah dilakukan
berlokasi HTR di Sumatera Utara,
oleh pemerintah untuk mendukung
Jambi, Sulawesi Barat, dan Sulawesi
pengelolaan
Utara (Ayu dan Sukaesih, 2011:15).
program
hutan
rakyat.
Salah
dan
pembangunan
satunya penyaluran pinjaman berupa
Total rencana penyaluran pinjaman
dana
dari dana
yang akan dilakukan secara bertahap
bergulir dari Kementerian Kehutanan
untuk KTH dan koperasi yang telah
melalui
Pembiayaan
melakukan akad kredit hingga saat
Pembangunan Hutan (P2H) (Ayu dan
ini sebesar Rp. 29 miliar, sedangkan
Sukaesih, 2011:14).
penyaluran pinjaman dana bergulir
Pinjaman berupa BLU P2H memiliki
untuk HTI belum dapat diproses
bunga
rendah
lebih lanjut, hal ini di karena
dibandingkan bunga perbankan yaitu
permohonan belum memiliki SK
sebesar 7%-7,5%, namun waktu yang
IUPHHK-HTI (Tri Kurnia Ayu dan
diperlukan hingga dana pinjaman
Mamay Sukaesih. 2011:15).
yang diperoleh
BLU Pusat
yang
lebih
dapat dicairkan masih cukup lama sekitar 40 hari dari proses proposal
Sistem Resi Gudang (SRG) Saat
yang diajukan (Ayu dan Sukaesih,
Ini
2011:14).
Sistem Resi Gudang (SRG) mulai dikenal 117
di
Indonesia
sejak
ditetapkanya UU no. 9 tahun 2006,
jaminan terhadap kreditor yang lain
kemudian ditetapkan UU 9 Tahun
(Kurniadi. 2008:26).
2011. Terdapat jaminan keamanan
Sistem
bagi perbankan dalam SRG karena
merupakan salah satu instrument
semua
Resi
pembiayaan perdagangan, SRG dapat
Gudang terpusat di Pusat Registrasi
memberikan menfasilitasi pemberian
dan diawasi oleh Badan Pengawas
kredit bagi para petani dan dunia
Perdagangan Berjangka Komoditi
usaha dengan agunan inventori atau
(Bappebti)
barang yang disimpan di gudang.
data
penatausahaan
Kementerian
Perdagangan
Republik
Indonesia.
Resi
Disarikan
Gudang
(SRG)
dari PP No. 36 Tahun
Serta, terdapat kepastian mutu bagi
2007 Tentang Pelaksanaan UU No. 9
pemilik
calon
Tahun 2006 bahwa (Kemenkumham.
pemilik barang karena barang yang
2007:1-25): (a) Setiap resi gudang
disimpan dikelola dengan baik oleh
yang
pengelola gudang dan diuji mutu
dibebani satu jaminan utang; (b) resi
sebelumnya oleh Lembaga Penilaian
gudang yang dapat diterima sebagai
Kesesuaian Independen yang telah
jaminan kredit adalah resi gudang
mendapat sertifikasi dari Komite
yang telah tercatat di pusat registrasi;
Akreditasi
(c)
barang
maupun
Nasional
(KAN)
dan
diterbitkan
resi
gudang
hanya
dapat
tersebut
harus
disetujui oleh Bappebti (Noviarina
diterbitkan oleh pengelola gudang
Purnama Putri. 2011:26).
yang telah mendapat persetujuan
SRG sebagai bukti kepemilikan, resi
sebagai Pengelola gudang oleh badan
gudang adalah surat berharga yang
pengawas;
mewakili barang yang disimpan di
jaminan harus dilakukan dengan
gudang. resi gudang sebagai atas hak
pembuatan
(document of title) atas barang dapat
jaminan; (d)
digunakan sebagai agunan karena
menyebabkan hapusnya hak jaminan
dijamin dengan komoditas tertentu
yaitu hapusnya utang pokok dan
dalam penguasaan pengelola gudang
pelepasan
yang terakreditasi. Hak jaminan atas
penerima.
resi gudang adalah hak jaminan pada
Peraturan Bank Indonesia no. 9/6/
resi gudang untuk pelunasan utang,
PBI/2007:
yang memberikan kedudukan untuk
agunan kredit dapat diperhitungkan
diutamakan
sebagai
bagi
penerima
hak 118
(c)
pembebanan
akta
perjanjian
hak
hak
dua hal yang dapat
Hak
resi
jaminan
gudang
pengurang
oleh
sebagai
dalam
pembentukan
Penyisihan
penyelamat dalam proses pemulihan
Penghapusan Aktiva (PPA), 70%
ekonomi nasional, khususnya dalam
(tujuh
perannya
puluh
penilaian,
perseratus) apabila
dari
penilaian
mendorong
pertumbuhan
laju
ekonomi
dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan
penyerapan
terakhir;
puluh
diharapkan menjadi langkah awal
perseratus) dari penilaian, apabila
bagi upaya pemerintah dalam rangka
penilaian
telah
menggerakkan sektor produksi pada
12
berbagai lapangan usaha. Kelompok
belum
petani lokal sangat strategis dalam
50
%
yang
melampaui
(lima
dilakukan
jangka
(duabelas)
bulan
waktu namun
tenaga
dan
kerja,
melampaui 18 (delapan belas) bulan;
perannya
30%
dari
masyarakat pengelola pertanian dan
penilaian, apabila penilaian yang
kehutanan, yang diharapkan mampu
dilakukan telah melampaui jangka
berperan
waktu 18 (delapan belas) bulan
mendayagunakan sumberdaya alam
namun belum melampaui 24 (dua
secara
puluh
memelihara kelestariannya.
(tiga
puluh
empat)
persen)
bulan;
0%
(nol
sebagai
yang
dalam
kelompok
mengelola
optimal
dan
dan
sekaligus
perseratus) dari penilaian, apabila
Pada situasi seperti itu, masalah
penilaian
telah
pembiayaan berupa kredit menjadi
melampaui jangka waktu 24 (dua
harapan bagi mereka, padahal itu
puluh
semu, mengapa? karena bantuan
yang
empat)
dilakukan
bulan
(Kurniadi.
2008:26).
dalam bentuk pembiayaan tidak akan menyelesaikan
masalah
jangka
Tinjauan Kebijakan Pembiayaan
panjang hal ini berkaitan dengan
Dari pengalaman krisis ekonomi
pihak petani yang masih akan terus
tahun 1997/1998, telah memberikan
bergulat
pemahaman
dalam mengelola usaha taninya di
kepada
kita
bahwa
dengan
ketidakpastian
usaha pertanian dan kehutanan yang
masa
tidak tergantung dengan input dari
2009:24). Belum lagi akar masalah
luar,
bibit,
krisis ekonomi selama ini, yaitu
pupuk, pestisida, dan teknologi yang
terletak pada kredit macet yang bisa
ada
masyarakat
terjadi, resiko-resiko ini harus benar-
lokal yang tidak bersumber dari luar
benar dianalisis (risk analysis) dan
telah mampu berperan sebagai katup
dipertimbangkan
seperti:
di
penggunaan
kembangkan
119
mendatang
(Prabowo.
dengan
benar,
sehingga
menjadi
kemelut pembiayaan. Hal ini karena
“bumerang” bagi negara kita yang
masalah jaminan harga dan jaminan
mulai maju untuk kembali terjebak
pembelian komoditi pertanian dan
pada krisis global dan persaingan
kehutanan di pasar yang merupakan
perdagangan
era
inti persoalan yang dihadapi petani,
perdagangan liberal ini. Dan bila hal
dua hal tersebut yang membuat hidup
ini terjadi, negara kita bisa kembali
petani seolah tergadaikan (Prabowo,
terpuruk.
2009:24). Tidak adanya jaminan
Dalam
jangan
bebas
menghadapi
pada
liberalisasi
harga dan pembelian membuat petani
perdagangan serta globalisasi pasar,
selamanya harus berspekulasi dengan
pemerintah mengurangi intervensi di
usaha mereka dan ketidakpastian
bidang subsidi, tata niaga serta
usaha menjadikan usaha pertanian
pengaturan harga. Oleh karenanya,
dan kehutanan seperti harus siap
tidak ada lagi perlindungan terhadap
merugi hal ini bisa juga disebabkan
petani produsen untuk memperoleh
oleh: (1) karena gangguan hama dan
harga minimum. bahkan, bentuk
penyakit;
proteksi lain dari masuknya barang
pertanian dan kehutanan bisa saja
import hampir tidak ada, kecuali
jatuh di pasaran; (3) dan/atau tidak
meningkatkan standard kualitas dan
terserap pasar karena kualitas buruk
pengelolaan komoditi pertanian dan
atau produksi berlimpah (Prabowo,
kehutanan
2009:24).
(Hilmanto,
2010b.:77-78.
2010a:70,
(2)
harga
komoditas
Di pihak lain, bank
sebagai lembaga penyaluran kredit
Resolusi Kebijakan Pembiayaan
untuk usaha sektor pertanian dan
Resolusi kebijakan pembiayaan di
kehutanan tidak mau mengambil
sektor pertanian dan kehutanan saat
resiko.
ini adalah: (a) Kemandirian usaha
Resiko usaha tani masih dianggap
tani; (b) Jaminan usaha tani dan
tinggi untuk penyaluran kredit ke
penyelesaian konflik agraria/lahan;
sektor
(c) Jaminan harga dan pembelian;
pertanian
dan
kehutanan.
Bank tidak berani mengambil resiko
Pemerataaan
lebih besar karena harus berhati-hati
pembiayaan
usaha
mengelola dana dari masyarakat
Kemudahan
untuk
(Prabowo, 2009:24). Harus diakui,
fasilitas
saat ini petani terperangkap dalam 120
dan
kredit;
(e)
Sasaran tani;
(d)
memperoleh Sanksi;
(f)
Apresiasi pembiayaan pada lembaga
krisis ekonomi tahun 1997/1998 dan
daerah.
memberikan
pembiayaan
berupa
modal kepada sektor pertanian. Hal ini bukannya memperbaiki kondisi
Kemandirian usaha tani
a.
Bila kita melihat kilas balik yang
usaha
tani
saat
itu
terjadi pada saat revolusi hijau
menyebabkan krisis ganda.
terlihat
Saat
rendahnya
kemandirian
ini,
malah
pemerintah
sudah
petani di Indonesia, hal ini dapat
mencanangkan ”Go organic 2010”
dilihat dari penggunaan produk-
di latar belakangi permasalahan yang
produk instan dan input dari luar
terjadi akibat revolusi hijau yang
lingkungan pada usaha tani, seperti
dimulai tahun 1970-an, dan adanya
penggunaan:
kesadaran masyarakat dunia untuk
teknologi
yang
memerlukan suku cadang dari luar
mengkonsumsi
dan canggih, penggunaan pupuk
agroforestri yang alami serta ramah
kimia sintetis, penggunaan pestisida
lingkungan.
Dari
kimia sintetis, dan penggunaan bibit
pemerintah
ini
hasil rekayasa genetika yang berupa
penggunaan produk-produk instan
produk instan.
Hal inilah yang
dan kimia sintetis dapat di kurangi
menyebabkan terpuruknya usaha tani
dan petani lebih mandiri dalam
masyarakat. Harga produk-produk
pengelolaan
tersebut saat itu mengikuti naiknya
dengan
kurs dolar pada saat krisis ekonomi
mengusahakan bahan-bahan lokal.
era
Pemerintah juga menjaga kualitas
1997/1998.
kerusakan
jangka
Belum
lagi
panjang
yang
komoditas
usaha
program diharapkan
tani
mereka
menggunakan
dan
komoditi-komoditi
petani
dengan
timbul secara ekologi dari produk-
mengeluarkan Standardisasi Nasional
produk tersebut berupa rusaknya
Indonesia (SNI) 01-6729-2002 yang
siklus hara, tidak terputusnya siklus
mencakup pangan organik untuk
hama dan resistennya hama-penyakit
produksi, proses, pelebelan, dan
terhadap pestisida. Sedangkan petani
pemasarannya
sudah terlalu termanjakan dengan
seluruh
produk-produk tersebut. Bersamaan
standard
dengan hal tersebut program Kredit
Standardisasi
Usaha
(SNI)
Tani
pemerintah
(KUT)
untuk
diberikan
menanggulangi
dengan mengadopsi
materi
dalam
CAC/GL
32-1999
Nasional
6729:2010
dokumen dan
Indonesia
yang
lebih
mengutamakan bahan-bahan lokal 121
dan
alami.
Hal
dipertahankan
ini dan
perlu
Misalnya,
wacana
pengembangan
terus
asuransi tanaman (crop insurance)
dikembangkan. Negara kita jangan
perlu
dihidupkan
kembali
mudah mengadopsi secara mentah-
menjadi
lebih
operasional
mentah bahan, teknologi, dan budaya
lapangan (Arifin, 2011:27). Asuransi
yang di berikan dan dijanjikan
tanaman
investor dari luar yang bisa jadi tidak
mengatasi risiko gangguan cuaca dan
adaptif dengan kondisi dan budaya
perubahan iklim, wabah hama dan
negara kita.
penyakit, kegagalan panen, konflik,
ini
sebagai
agar di
jaminan
dan lain sebagainya. b.
Jaminan
usaha
tani
penyelesaian
Maraknya konflik lahan saat ini
dan
menyebabkan
konflik
terhambatnya
laju
pertumbuhan produktifitas pertanian
agraria/lahan Seperti yang kita ketahui bahwa
dan kehutanan. Saat ini diperlukan
usaha tani merupakan usaha yang
pelaksanaan pembaruan agraria di
memiliki resiko yang tinggi. Hal ini
Indonesia sebagaimana dimandatkan
berkaitan
dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang
dengan:
(1)
gangguan
hama dan penyakit; (2) fluktuatifnya
Pokok-Pokok
harga
dan TAP MPR No.IX Tahun 2001
komoditas
pertanian
dan
Pembaruan
kehutanan di pasaran yang cenderung
tentang
merugikan petani; (3) komoditi yang
Pengelolaan Sumber Daya Alam.
memiliki kualitas yang rendah atau
Diharapkan
produksi berlimpah; (4) perubahan
pembaruan agraria dan pengelolaan
iklim; (5) konflik agraria dan lahan.
suberdaya alam ini tidak didasarkan
Sehingga Bank sebagai lembaga
pada penggunaan tanah skala luas
penyaluran kredit untuk usaha sektor
serta
pertanian dan kehutanan tidak mau
untuk mengejar pertumbuhan dengan
mengambil resiko.
mengabaikan kepentingan rakyat dan
Saat ini muncul penyempurnaan
lingkungan.
skema
sektor
Masalah mengenai konflik lahan
pertanian dan kehutanan, termasuk
yang terjadi, sering terjadi pada
pemberdayaan
pemanfaatan kawasan hutan dan lain
perlindungan
petani
menanggulangi permodalan
di
yang
untuk
Pembaruan
Agraria
Agraria
dengan
eksploitasi
adanya
kekayaan
alam
hambatan
sebagainya,
dihadapi.
konflik antara pemerintah dengan 122
seringkali
dan
terjadinya
perusahaan
maupun
dengan
masyarakat setempat. penyebabnya
Undang Nomor 26 Tahun 2007
Salah satu
adalah
tentang
penataan
ruang,
akan
kurang
berakibat perubahan peruntukan dan
mengertinya atau kesalahan pihak
fungsi kawasan hutan yang dalam
perusahaan
revisi tata ruang wilayah propinsi
dalam
peraturan
yang
kurangnya
menafsirkan ada
dan/atau
sosialisasi
dilakukan untuk
pemantapan dan
peraturan
optimalisasi fungsi kawasan hutan.
terbaru, sehingga terjadi perbedaan
Setiap perubahan peruntukan atau
pemahaman
perubahan fungsi kawasan hutan,
antara
masyarakat,
perusahaan dan pemerintah.
terlebih dahulu wajib didahului dan
Perubahan peruntukan dan fungsi
dilakukan penelitian terpadu yang
kawasan
dilaksanakan
hutan
dilaksanakan
oleh
lembaga
berdasarkan mekanisme perubahan
pemerintah yang berkompeten dan
pada saat Revisi Tata Ruang Wilayah
memiliki
Provinsi, melalui tukar menukar atau
bersama-sama dengan pihak terkait
pelepasan kawasan hutan produksi
lainnya dan untuk hal-hal tertentu
yang dapat dikonversi yaitu: pada
yang sangat penting dan berdampak
hutan produksi terbatas dan hutan
luas
produksi tetap. Hal ini dilaksanakan
perubahan peruntukan atau fungsi
untuk kepentingan pembangunan di
kawasan hutan yang dilakukan oleh
luar kegiatan kehutanan yang bersifat
Pemerintah
permanen dan harus menggunakan
aspirasi rakyat melalui persetujuan
kawasan hutan selain itu dalam
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
rangka
pengelolaan
Tetapi fungsi-fungsi lembaga yang
kawasan hutan, dan memperbaiki
terlibat dalam perubahan penataan
batas kawasan hutan. Tukar menukar
ruang secara berkala tersebut harus
kawasan hutan dilaksanakan dengan
benar-benar bersih dari kepentingan
kewajiban
kelompok dan/atau free rider serta
memudahkan
menyediakan
areal
otoritas
serta
ilmiah
bernilai
harus
secara
strategis,
memperhatikan
pengganti.
harus terus dilakukan pengawasan,
Kawasan hutan juga merupakan satu
evaluasi, dan diaudit oleh lembaga
kesatuan
independen dan berkompeten.
yang tidak
dengan penataan ruang.
terpisahkan Sehingga
Pemerintah saat ini sudah menyusun
perubahan penataan ruang secara
kebijakan dalam bentuk Peraturan
berkala sebagai amanat Undang-
Pemerintah 123
yang
mengatur
penggunaan kawasan hutan dan alih
c.
fungsi
untuk
Permenkeu No. 171/PMK.05/2009
meminimalkan konflik lahan yang
tentang skema subsidi bunga bank
sering terjadi saat ini.
Sistem
kawasan
peraturan
hutan
Peraturan-
pemerintah
tersebut
Jaminan harga dan pembelian
Resi
Permenkeu
Gudang tersebut
(SRG) mengatur
diantaranya adalah: (a) Peraturan
tentang kredit yang mendapat subsidi
Pemerintah No. 10 tahun 2010
dari pemerintah dengan jaminan resi
tentang Tata Cara Peruntukan dan
gudang.
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
dikeluarkan oleh pemerintah tersebut
yang ditetapkan oleh Presiden RI
memberikan
pada 22 Januari 2010; (b) Peraturan
pembelian
Pemerintah No. 24 tahun 2010
pada komoditi yang dihasilkan oleh
tentang Penggunaan Kawasan Hutan
petani.
yang ditetapkan oleh Presiden RI
Petani
pada 1 Februari 2010. Berdasarkan
komoditinya
Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun
mengeluarkan Resi Gudang dan akan
2010 tentang Tata Cara Perubahan
menerima tanda bukti berupa Resi
Peruntukan dan Fungsi Kawasan
Gudang,
Hutan;
sebagai agunan untuk memperoleh
(c)
Kehutanan
Peraturan No.
tahun
jaminan yang
yang
harga
dan
menguntungkan
menyerahkan
hasil
pergudangan
yang
yang
dapat
dijadikan
2010
pinjaman jangka pendek di bank.
tentang Tukar Menukar Kawasan
Dengan demikian, para petani tidak
Hutan;
Menteri
perlu tergesa-gesa menjual hasilnya
Kehutanan No. 33 tentang Tata Cara
pada masa panen yang umumnya
Pelepasan
ditandai
(d)
32
Menteri
Adanya kebijakan yang
Peraturan
Kawasan
Hutan;
(e)
dengan
turunnya
harga
Peraturan Menteri Kehutanan No. 34
komoditas. Hal ini dilakukan petani
tentang perubahan fungsi kawasan
dengan
hutan dan (f) Peraturan Menteri
setelah panen akan naik, sehingga
Kehutanan No. 36 tentang Tim
dengan menunda penjualan akan
Terpadu Perubahan Fungsi Kawasan
memberikan hasil yang optimal bagi
Hutan;
petani.
(g)
Kehutanan tentang
Peraturan No.
Pedoman
18
Menteri
tahun Pinjam
keyakinan
2011
Kelebihan
Pakai
Sistem
Kawasan Hutan.
instrumen Resi
dibandingkan pembiayaan 124
bahwa
harga
pembiayaan
Gudang
(SRG)
dengan
sistem
lainnya
adalah:
(1)
Memperpanjang hasil
masa
produksi
penjualan
petani;
Menteri Perdagangan RI No. 66/M-
(2)
DAG/PER/12/2009
tentang
Mewujudkan pasar fisik dan pasar
pelaksanaan Skema Subsidi Resi
berjangka yang lebih kompetitif; (3)
Gudang
Mengurangi peran pemerintah dalam
pembinaan, monitoring, evaluasi dan
stabilisasi harga di bidang komoditi;
pemeriksaan, di tingkat pusat dan
(4)
Memberikan
minimum
dari
(a)
meliputi
Kegiatan
kepastian
nilai
daerah,
komoditi
yang
membimbing dan memantau serta
dijadikan agunan. Pemegang
adalah:
inventarisasi,
mengevaluasi petani, kelompok tani
Resi
Gudang
dapat
dan koperasi yang memerlukan dan
memperoleh sumber kredit dari bank
menggunakan Skema Sistem Resi
untuk digunakan sebagai modal kerja
Gudang (S-SRG); (b) Gubernur,
seperti
pupuk,
Bupati/Walikota melalui dinas yang
pestisida, dan kebutuhan lainnya.
membidangi perdagangan di provinsi
Tingkat bunga pinjaman akan terkait
dan kabupaten/kota, juga diwajibkan
dengan tingkat resiko dari agunan
menyampaikan
yang diberikan. Untuk itu, jaminan
hasil pembinaan, monitoring dan
dari Resi Gudang atas jumlah,
evaluasi dalam pelaksanaan S-SRG
kualitas,
waktu
di daerahnya kepada Kepala Badan
dapat
Pengawas,
mengurangi tingkat resiko petani,
Pengawas
dengan
laporan
pembelian
dan
penyerahan
ketepatan
barang
demikian
pinjaman
bibit,
akan
tingkat
dengan
agunan
bunga Resi
laporan
selanjutnya melakukan bulanan
triwulan
Badan
rekapitulasi
perkembangan
penyaluran dan pengembalian S-
Gudang dapat lebih rendah.
SRG; (c) Kepala Badan Pengawas
Skema Subsidi Resi Gudang (S-
menyampaikan laporan triwulanan
SRG) adalah kredit yang mendapat
mengenai
subsidi
pemerintah
pelaksanaan S-SRG kepada Menteri
dengan jaminan Resi Gudang yang
dengan tembusan kepada kepala
diberikan
Bank
dinas yang membidangi perdagangan
Pelaksana/Lembaga Keuangan Non
di propinsi dan kabupaten/kota yang
Bank kepada Petani, Kelompok Tani,
daerahnya menerima S-SRG.
Gabungan
dan
Permenkeu No. 171/PMK.05/2009
dan
tentang skema subsidi bunga bank
pelaporan S-SRG dalam Peraturan
Sistem Resi Gudang (SRG) dan
Koperasi.
bunga
dari
oleh
Kelompok
Tani,
Pengawasan
125
perkembangan
Peraturan Menteri Perdagangan RI
sehingga dapat mengurangi daya
No.
saing sektor tersebut terutama pada
66/M-DAG/PER/12/2009
tentang pelaksanaan skema subsidi
komoditi yang dihasilkan.
resi gudang bisa menjadi solusi
Adanya
dalam masalah pembiayaan yang
kredit dengan biaya murah dan tepat
berkaitan dengan jaminan harga dan
sasaran,
pembelian yang dihadapi oleh petani.
produktivitas dan standard kualitas
kemudahan
dapat
pada
akses
meningkatkan
produk yang dihasilkan para petani d.
Pemerataaan
dan
terutama petani kecil.
sasaran
Dari pelajaran KUT era 1997/1998,
pembiayaan usaha tani Pemerataan pembiayaan usaha tani
merumuskan
dan sasaran untuk sektor pertanian
pembiayaan sektor pertanian dan
dan kehutanan memang menjadi
kehutanan memang tidak sederhana
kendala, hal ini dapat dilihat dari
yang dirumuskan di atas kertas
realisasi
penyaluran
pebiayaan
karena kompleksitas kelembagaan,
dimana:
Pemohon
Pembiayaan
biaya transaksi yang ditimbulkannya,
(P2H)
kemungkinan moral yang rendah,
Pembangunan
Hutan
dan
dan
melaksanakan
Pembiayaan berupa Kredit Usaha
penyalahgunaan
wewenang,
Rakyat (KUR) masih terkonsentrasi
transparansi. Sehingga diperlukan
dan didominasi pada daerah serta
kebijakan
sektor tertentu.
yang terlepas dari kepentingan dari
Kenyataan menunjukkan, bahwa para
suatu golongan tertentu dan/atau free
petani kecil yang secara umum
rider yang ingin mengambil untung
banyak menghadapi masalah karena
dengan adanya akses pembiayaan ini.
mengenai
dan
pembiayaan
mereka tidak memiliki akses kredit dan/atau jika ada, biayanya tinggi, sedangkan sektor
dan
kehutanan
mengunakan
keuangan pinjaman rendah.
para pengusaha pada
pertanian
mampu
e.
untuk dengan Hal
Kemudahan
untuk
memperoleh
fasilitas
pembiayaan
sektor
Hambatan-hambatan
memperoleh
untuk
memperoleh fasilitas kedit memang
tingkat
bunga
menjadi kendala terutama bagi petani
tersebut
sangat
kecil. Hambatan-hambatan tersebut
berpengaruh dalam mengembangkan
diantaranya:
sektor
agunan dalam bentuk aset tetap
pertanian
dan
kehutanan 126
(1)
tidak
memiliki
(fixed asset) berupa tanah dan/atau
petani sering menjadi kendala dalam
bangunan;
akses pendanaan.
(2)
birokrasi
dan
Dengan adanya
administrasi yang berbelit-belit; (3)
SRG menjadi jalan keluar dalam
kurangnya pengalaman bank dalam
masalah
melayani
transaksi
wilayah
pedesaan;
(4)
ini,
kemudahan
bank
hanya
dalam dengan
tingginya biaya pinjaman dari sektor
dokumen resi gudang. Keberadaan
informal;
tingkat
barang secara kuantitas dan kualitas
bunga; (6) keterbatasan jangkauan
dijamin oleh pengelola gudang yang
sektor
lemahnya
mempunyai
pengawasan; (8) dan tidak adanya
menerbitkan
kerjasama dengan sektor formal; (9)
pengikatan agunan cukup dibuat
tingginya
yang
Akta Perjanjian Hak Jaminan. Hal
berhubungan dengan pengusaha atau
ini sesuai yang diamanatkan Undang-
produsen kecil; (10) ketergantungan
Undang no. 23 tahun 1999, tentang
sektor formal yaitu tidak cukupnya
Bank Indonesia (BI) sebagaimana
dana yang tersedia; (11) tidak adanya
telah dirubah dengan undang-undang
kerjasama dengan sektor formal dan
no. 3 tahun 2004, yaitu: idealnya
kurangnya
agunan
yang
(5)
tingginya
informal;
(7)
tingkat
risiko
dukungan
bisa
pemerintah
memicu
seretnya
kewenangan resi
gudang
adalah
berkualitas
agunan
tinggi
dan
dan
yang mudah
penyaluran kredit.
dicairkan. Hambatan-hambatan pada
Sistem Resi Gudang (SRG) dalam
Pembiayaan
pembiayaan mampu mengoptimalkan
(P2H)
mengurangi resiko adanya kredit
mekanisme
macet
pembiayaan.
pada
komersial
pelayanan
dan
masalah
pada
teknis
pada
Diharapkan dengan adanya Sistem
kehutanan apabila pemerintah juga
Resi Gudang (SRG) bisa menjadi
memasukkan SRG dalam sektor
harapan besar bagi petani baik di
kehutanan,
sektor
sektor
pertanian
lebih
Hutan
dan
kehutanan
sektor
kredit
Pembangunan
pertanian
mempunyai
dan
pertanian
dan
kehutanan
potensi
karena SRG memberikan kemudahan
ekonomi yang tinggi namun tetapi
untuk memperoleh fasilitas kedit dan
dianggap
adanya bantuan dari
berisiko
tinggi.
pemerintah
Ketersediaan agunan tetap (fixed
barupa subsidi dari pada petani-
asset) sebagai alternatif mitigasi
petani
risiko bagi pengusaha kecil termasuk
kesulitan 127
kecil
yang
mengalami
mendapatkan
akses
pembiayaan usaha tani di sektor
program
pertanian.
Pemutihan itu juga seakan memberi
Tetapi
kedepan
adalah
diharapkan tercakupnya
sanksi
di
bagi
sektor
petani
pertanian.
yang
banyaknya komoditas dalam SRG
membayar
baik
dan
karena dipersamakan dengan mereka
kehutanan serta meratanya SRG di
yang sengaja tidak berniat membayar
seluruh Indonesia.
cicilan itu. Apabila hal ini tidak ada
dari
sektor
pertanian
angsuran
patuh
utangnya,
sanksi hukum yang diberikan kepada f.
free rider yang memiliki moral yang
Sanksi
Pemutihan tunggakan kredit Usaha
rendah,
bisa
menyebabkan
Tani (KUT) pada era reformasi
terulangnya kembali dampak negatif
nampaknya akan menjadi kenyataan.
pada pembiayaan-pembiayaan saat
Hal ini terlihat bahwa gagasan
ini yang sudah di keluarkan oleh
pemerintah ini populer dan mendapat
pemerintah seperti: Kredit Usaha
simpati karena seakan-akan telah
Rakyat
membantu melepaskan beban bagi
Pembangunan
petani,
terutama
dari
kalangan
Sistem Resi Gudang (SRG), dan
miskin,
yang
tidak
mampu
(KUR),
Pembiayaan
Kehutanan
(P2H),
jenis pembiayaan lainnya.
membayar tunggakan KUT yang macet karena berbagai hambatan
g.
yang dihadapi usaha taninya. Tetapi
Apresiasi
pembiayaan
pada
lembaga daerah
pada kenyataan lebiha dari 50%
Penghargaan harus diberikan pada
penunggakan
Tani
lembaga-lembaga daerah dan pihak
(KUT) tidak disebabkan oleh petani
terkait atas kebijakan dan komitmen
akan tetapi pihak-pihak lain yaitu:
mereka
free rider yang memiliki moral
pelayanan
hazard.
diselenggarakan
Apabila benar bahwa pemutihan
Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kota.
tunggakan KUT dilakukan maka hal
Penghargaan
ini memberikan perlindungan bagi
dilakukan setiap tahun dengan tema
“nasabah hazard”, yang biasanya
yang berbeda sebagai bagian dari
bukan petani, melainkan free rider
pembinaan
yang mengambil untung dari adanya
perangkat
akses pembiayaan murah atau kredit
pembiayaan
kredit
Usaha
128
dalam
meningkatkan
pembiayaan oleh
Pemerintah
ini
diharapkan
Pemerintah daerah melalui
yang
di
kepada bidang berbagai
program fasilitasi seperti pelatihan
pebiayaan
bagi
pertanian dan kehutanan.
peningkatan
kompetensi
aparatur pelayanan di daerah, dan dukungan seluruh
sarana/prasarana daerah
berupaya
lainnya
5. Diperlukan
agar
kebijakan
lebih
pembiayaan
di
sektor
suatu
resolusi
dalam
program
pada
sektor
meningkatkan usaha pembiayaan.
kehutanan dan pertanian untuk
Aspek-aspek
menghindari
penilaian
untuk
masalah
yang
penghargaan kepada Penyelenggara
pernah kita alami pada era tahun
Pelayanan
pembiayaan
bisa
1997/1998.
diantaranya
kelembagaan
dan
pelimpahan
kewenangan,
3.1 REKOMENDASI
sumber
Resolusi
kebijakan
dalam
pembiayaan
sektor
daya manusia yang profesional dan
program
memenuhi kompetensi yang handal,
kehutanan dan pertanian saat ini
sarana dan prasarana kerja, media
untuk
informasi dan mekanisme kerja,
masalah seperti era tahun 1997/1998
ketersediaan
yang menyebabkan krisis
layanan
pengaduan
menghindari
terjadinya
ganda
(help desk), dan interkoneksi sistem
yaitu: (a) Kemandirian usaha tani;
pelayanan informasi dan pelayanan
(b)
pembiayaan secara elektronik.
penyelesaian konflik agraria/lahan;
3.
(c) Jaminan harga dan pembelian;
KESIMPULAN
Jaminan
usaha
1. Sejarah mencatat bahwa krisis
Pemerataaan
ekonomi selama ini disebabkan
pembiayaan
usaha
oleh
Kemudahan
untuk
kredit
macet
dalam
pembiayaan.
fasilitas
2. Kredit usaha merupakan modal
daera
meningkatkan
kemampuan usaha. 3. Usaha pada sektor pertanian dan kehutanan merupakan kegiatan usaha
yang
memerlukan
intensitas kredit tinggi. 4. Sistem
Resi
Gudang
kredit;
(e)
dan
Sasaran tani;
(d)
memperoleh Sanksi;
(f)
Apresiasi pembiayaan pada lembaga
kerja berupa pembiayaan yang mampu
dan
tani
(SRG)
memiliki kelebihan dari sistem 129
PUSTAKA Ano Kurniadi. 2008. Resi Gudang Sebagai Agunan Kredit. disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Resi Gudang: “Pengembangan Al-ternatif Pembiayaan Komoditas Melalui Sistem Resi Gudang”, Hotel Borobudur, 4 November 2008. bappebti /mjl / 094 / IX/2009 / edisi januari. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI. Bustanul Arifin. 201. Skema Pembiayaan Pertanian yang Efektif. Bappebti/mjl/126/X/2011/edisi September. Kolom. Jakarta: Kementerian Perdagangan RI. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumatera Barat. 2008. Profil Peluang Investasi Komoditas Pangan Organik di Sumatera Barat. Sumatera Barat: Dinas Pertanian dan tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar. Dunn. William N. 1994. Public policy analysis: an Intruduction Second Edition. New Jersey: Published by arrangement with Prentice Hall Inc. Diterjemahkan oleh Samodra Wibawa, Diah Asitadani, Agus Heruanto Hadna, Erwan Agus Purwanto. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Hlm 11-14 Hermas E Prabowo. 2009. Bank Pertanian Petani Lebih Butuh Kepastian. Bisnis Indonesia Bappebti/mjl/098/IX/2009/edisi Mei. Jakarta: Kementeriaan Perdagangan RI. Erlangga Mantik. 2010. Kumpulan Peraturan Terbaru Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Jakarta: Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomiaan RI. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 2010. Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Jakarta: Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro. Kemenkumham. 2007. PP No. 36 Tahun 2007. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Mamay Sukaesih. 2011. Perkembangan Ekonomi Internasional. Proyeksi Ekonomi Dan Persiapan Transisi Demografi Di Asia. Tinjauan Ekonomi Dan Keuangan. Volume 1 Nomor 9 September 2011. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Noviarina Purnama Putri, 2011. SRG Solusi Petani. Buletin Kolom. Bappebti/mjl/118/X/2011/edisi Januari. Jakarta: Kementeriaan Perdagangan RI. Nursid Sumaatjadja. 1981. Studi Geografi suatu pendekatan dan analisa keruangan. Bandung: Penerbit Alumni. Hlm: 219 Pantjar Simatupang dan I Wayan Rusastra. 2004. Kebijakan Pembangunan Sistem Agribisnis Padi. [online]. Tersedi di: http://pse.litbang.deptan.go.id/indpdffilesAnjak_2004_IV_07.pdf [16 Juli 2010].
133
Rico Manayang. 2010. Visi 20/20 Pengerak Sektor Komoditi. Kolom. Majalah Kontrak Berjangka. Bappebti/mjl/110/IX/2010/edisi Mei. Jakarta: Kementeriaan Perdagangan RI. Rista Amalia. 2011. Perkembangan Penyaluran KUR. Tinjauan Ekonomi dan Keuangan. Mensinergikan Pembangunan Ekonomi. Volume 1 Nomor: 9 September 2011. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rudi Hilmanto. 2010a. Analsisi Penelusuran dan Perekaman Teknik Pengelolaan Lahan untuk Standardisasi Kegiatan Produksi Komoditi Agroforestri Lokal. Jurnal Standardisasi. Vol.12 No. 2 Tahun 2010. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional (BSN). _____________.2010b. Transformasi Budaya Agroforestri Lokal dalam Menghadapi Kesepakatan Perdagangan Bebas. Jurnal Penelitian Politik. Vol. 7, No. 2 Tahun 2010. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). ____________.2010c. Transformasi Pengelolaan Agroforestri Lokal dengan Penggunaan Pestisida dalam menghadapi Perdagangan Bebas. Prosiding Agroforestri Tradisional di Indonesia. Lampung: INAFE. Unila. SEANAFE. FKKM. Ford Foundation. ____________.2010d. Etnoekologi. Lampung: Penerbit Universitas Lampung ____________.2011.Adaptasi dan Interaksi Hasil Pemahaman Masyarakat Dusun Lubuk Baka terhadap Alam dalam Pengelolaan Agroforestri. Jurnal Forum Ilmiah. Vol. 8 No. 1 tahun 2011. Jakarta: Universitas Esa Unggul Simon Saragih. 2009. Ancaman Krisis Finansial Asia. Wawasan. Kompas. Majalah Kontrak Berjangka. Bappebti/mjl/096/IX/2009/edisi Maret. Jakarta: Kementeriaan Perdagangan RI. Tri Kurnia Ayu. 2011. Editorial: Perkembangan Ekonomi Makro. Perkembangan Investasi PMA/PMDN Triwulan III-2011. Tinjauan Ekonomi Dan Keuangan. Volume 1 Nomor 10 - Oktober 2011. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. _____________. 2011. Peran Pasar Bebas. Perkembangan Ekonomi Internasional. Tinjauan Ekonomi Dan Keuangan. Volume 1 Nomor: 10 Oktober 2011. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Tri Kurnia Ayu dan Mamay Sukaesih. 2011. Liputan Hasil Wawancara dengan BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Kehutanan: Pembiayaan Sektor Kehutanan Melalui dana Bergulir Kementeriaan Kehutanan. Tinjauan Ekonomi dan Keuangan. Mensinergikan Pembangunan Ekonomi. Volume 1 Nomor: 9 September 2011. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. Yuana Sutyowati. 2006. Peningkatan Peran Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Dalam Program Pemberdayaan Kelompok Usaha Masyarakat di Sekitar Hutan. Materi Workshop Utama Pekan Raya Hutan dan Masyarakat di Yogyakarta Selasa, 19 September 2006. Yogyakarta: Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah RI.
134
