TINJAUAN PUSTAKA
Koperasi Unit Desa (KUD) Koperasi Unit Desa (KUD) adalah suatu Koperasi serba usaha yang beranggotakan penduduk desa dan berlokasi didaerah pedesaan, daerah kerjanya biasanya mencangkup satu wilayah kecamatan. Pembentukan KUD ini merupakan penyatuan dari beberapa Koperasi pertanian yang kecil dan banyak jumlahnya dipedesaan. Selain itu KUD memang secara resmi didorong perkembangannya oleh pemerintah. Koperasi dikenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Pada tanggal 12 juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi yang pertama di Tasikmalaya (Abdilah, 2006). KUD menjadi tumpuan harapan petani di daerah kerjanya serta merupakan salah satu kelembagaan agribisnis dalam mendukung pengembangan system agribisnis di pedesaan. Agar KUD dapat melakukan peranannya dengan baik, maka KUD harus dikelola secara produktif, efektif, dan efisien untuk mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya bagi anggotanya, sehingga mampu bersaing dengan badan usaha yang lainnya. Pengelolaan yang dimaksud adalah seluruh komponen yang ada dalam perusahaan seperti pemasaran, produksi, keuangan, personil, pembelian, system informasi manajemen dan organisasi (Abdilah, 2006). Koperasi Unit Desa juga harus menjalin kemitraan untuk keberlanjutan program programnya. Disini KUD harus menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak perbankan sebagai penyedia dana, dengan pabrik / gudang pupuk
Universitas Sumatera Utara
untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Pelayanan yang diberikan KUD kepada anggota seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Misalnya, mayoritas anggota adalah petani maka seharusnya penyediaan pupuk dan pembelian gabah menjadi bisnis utamanya. Anggota sudah semestinya mendukung program KUD untuk mewujudkan kesejahteraan mereka sendiri. (Sukamdiyo, 1997) Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu pilar perekonomian yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Namun, sejak dikeluarkan Inpres No. 18 Tahun 1998, KUD tidak lagi menjadi koperasi tunggal di tingkat
kecamatan.
Program-program pemerintah
untuk
membangun
masyarakat pedesaan, seperti distribusi pupuk, benih, dan pengadaan gabah, yang awalnya dilakukan melalui KUD selanjutnya diserahkan pada mekanisme pasar. Mengembalikan
peran
kunci
KUD,
merupakan
konsekuensi
tuntutan
pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi untuk mensejahterakan anggota serta masyarakat pedesaan, termasuk membantu berbagai program pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Masngudi, 2000). Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi-koperasi Unit Desa (KUD). Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi ini dianjurkan membentuk satu Koperasi yang disebut Koperasi Unit Desa, disingkat
KUD.
Hanya,
apabila
potensi
ekonomi
satu
kecamatan
memungkinkannya, maka dapat dibentuk lebih dari satu KUD. Dengan demikian
Universitas Sumatera Utara
ada kemungkinan KUD itu meliputi satu atau beberapa desa saja, tetapi diharapkan agar dapat meliputi semua desa di dalam satu kecamatan (Anoraga dan Widiyanti, 1997). Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) terdiri dari orang-orang yang bertempat tinggal dan menjalankan usahanya di wilayah yang menjadi daerah kerja koperasi tersebut. Karena beraneka ragamnya kebutuhan mereka, koperasi unit desa dapat menekuni beberapa bidang kegiatan misalnya menyediakan kredit bagi anggotanya dan warga desa pada umumnya, menyediakan sarana produksi pertanian atau bahkan industri, pengolahan dan pemasaran hasil produksi para anggotanya, penyediaan jasa angkutan serta kelistrikan, dan lain sebagainya (Anoraga dan Sudantoko, 2002 ). Menurut (Sukamdiyo, 1997), Susunan organisasi KUD berdasarkan tingkatannya adalah koperasi primer (KUD), koperasi pusat (tingkat daerah II), koperasi gabungan (tingkat daerah I), dan induk koperasi (tingkat pusat), sedangkan pada tingkat unit KUD struktur organisasi seperti yang digambarkan berikut ini:
Rapat Umum Anggota Pengurus Pengawas Manajer Utama Manajer Kredit
Manajer Waserda
Manajer
Gambar 1. Struktur Organisasi Koperasi Unit Desa (KUD)
Universitas Sumatera Utara
Dengan mempertimbangkan peran strategis KUD dan melihat tantangan ke depan, Fakultas Pertanian bekerja sama dengan Kementerian Negara Koperasi dan UKM serta Bulog DIY merumuskan empat poin tentang revitalisasi KUD yang tertuang dalam Deklarasi Bulaksumur. Pertama, perlunya peninjauan kembali Inpres No. 18 Tahun 1998 tentang pembinaan KUD. Hal itu diperlukan guna memperkuat peran KUD dalam program ketahanan pangan dengan sistem pembinaan organisasi yang mengarah pada keswadayaan KUD dan anggotanya. Kedua, dilibatkannya kembali KUD dalam penyaluran sarana produksi, pengadaan pangan, dan program pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan. Berikutnya yang ketiga, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam manajemen
KUD
pendampingan.
Yang
melalui
pendidikan
terakhir,
perkoperasian,
mereformasi
kelembagaan
pelatihan,
dan
KUD dengan
mengintegrasikan kelompok tani dan gabungan kelompok tani sebagai salah satu organ dalam struktur KUD. Dengan demikian, KUD akan menjadi lembaga ekonomi rakyat pedesaan yang mandiri dan tangguh (Masngudi, 2000). Ketika pembangunan koperasi di Indonesia bersifat top down, telah mendorong tumbuhnya KUD yang diprakarsai pemerintah. Keadaan ini membuat koperasi tidak memiliki landasan yang kokoh, karena besarnya intervensi pemerintah dalam pembinaan koperasi. Akibatnya, KUD dan koperasi kurang mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi. Hasil pembangunan seperti ini, menjadikan pertumbuhan jumlah KUD dan koperasi sangat pesat, tetapi tidak aktif melaksanakan tugas dan aktivitas. Fenomena ini disebabkan lemahnya perhatian pada pembangunan sumberdaya manusia, pengembangan sumber daya manusia yang lemah pada pembangunan koperasi, menjadikan
Universitas Sumatera Utara
koperasi dan KUD kurang berkembang secara mandiri, karena KUD dan koperasi tidak tumbuh dari bawah. Dalam pembangunan, KUD dan koperasi pada akhirnya lebih dijadikan sebagai obyek dari pada subyek bahkan lebih berperan sebagai instrumen dalam mekanisme penyaluran kredit, pemerataan dan pelaksanaan kebijakan lainnya, sehingga koperasi kurang tumbuh sebagai organisasi ekonomi sesuai kebutuhan masyarakat sebagai anggota (Panggabean, 2005). Menurut Harian Kompas, 2002. Ada beberapa Upaya Pemberdayaan KUD, Bukan pekerjaan mudah untuk menjadikan KUD sebagai ujung tombak peningkatan kesejahteraan petani. Ketersediaan pupuk dan sarana produksi pertanian terjamin dengan harga yang kompetitif. Ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi antara lain : a. Dukungan modal Sumber utama permodalan koperasi dari anggota yang meliputi simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan modal yang besar. UU no. 25 tahun 1992 memungkinkan menggunakan permodalan dari pihak ketiga selama tidak bertentangan dengan hukum. Misalnya dari modal ventura, pinjaman bank dan pemerintah melalui APBD dan APBN, Langkah yang paling mungkin untuk mendapatkan dana murah adalah adanya dukungan modal dari pemerintah melalui APBD dan APBN. Pemerintah Daerah maupun pusat dapat mengalokasikan dalam bentuk dana bergulir (revolving fund). b. Profesionalisme pengurus dan manajer Profesionalisme pengelola koperasi sering dipertanyakan. Ada anggapan bahwa SDM koperasi sangat rendah. Belum lagi ada ungkapan bahwa KUD
Universitas Sumatera Utara
adalah Ketua untung duluan. Anggapan-anggapan diatas harus dipatahkan dengan pengurus tidak harus pintar namun jujur dan bijak serta memiliki jiwa kewirausahaan. c. Kemitraan yang berkelanjutan KUD juga harus menjalin kemitraan untuk keberlanjutan programprogramnya. Disini KUD harus menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak perbankan sebagai
penyedia dana, dengan pabrik / gudang pupuk untuk
mendapatkan harga yang lebih murah. Ada pengalaman menarik yang bisa dijadikan pertimbangan KUD untuk menjalin kemitraan dengan perbankan dan pabrik/gudang pupuk. Pada beberapa tahun yang lalu ada kerjasama antara pupuk gresik dengan produk PONSKA dengan kelompok tani, sementara pendanaan dari BUKOPIN. Kemitraan ini berjalan cukup baik dimana petani lancar dalam pengembalian pinjamannya. Pola kerjasama ini yang semestinya dilakukan oleh KUD. d. Dukungan dari pemerintah Pemerintah juga harus memberikan dukungan yang kuat dari sisi permodalan KUD dan kebijakan. Pemerintah bisa mengalokasikan dana murah melalui APBD dan APBN
(bukan subsidi). Kebijakan yang dapat diambil
pemerintah adalah melakukan kerjasama dengan pabrik pupuk untuk memberikan akses kepada KUD untuk mendapatkan pasokan langsung. e. Dukungan dari anggota Anggota sudah semestinya mendukung program KUD untuk mewujudkan kesejahteraan mereka sendiri. Dengan kemampuan KUD membeli gabah petani
Universitas Sumatera Utara
dengan harga pantas dan penyediaan pupuk dengan harga bersaing, maka anggota dengan sendirinya akan senang bertransaksi dengan KUD. f. Mengutamakan pelayanan kebutuhan anggota Pelayanan yang diberikan KUD kepada anggota seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan anggota. Misalnya, mayoritas anggota adalah petani maka seharusnya penyediaan pupuk dan pembelian gabah menjadi bisnis utamanya.
Teori Evaluasi Dan Monitoring Evaluasi dan monitoring merupakan kegiatan manajemen yang saling berkaitan dalam hal penerepan suatu program. Adapun tujuan evaluasi dan monitoring adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana dengan hasil yang dicapai. Sedangkan manfaat yang akan diperoleh adalah: 1. Dapat mengetahui berbagai hal tentang pencapaian tujuan seperti ketidakberhasilan, hambatan, tantangan dan ancaman. 2. Dapat mengetahui masalah/penyimpangan. 3. Dasar penentuan langkah pembinaan/pemberdayaan, pemberian saransaran cara mengatasi masalah. Dalam pelaksanaannya evaluasi dan monitoring memiliki prinsip-prinsip yaitu: 1. Tujuan jelas dan terukur hasilnya. 2. Objektif/profesional (apa adanya/pelaksana mampu melasanakan) 3. Transparan (diketahui secara luas)
Universitas Sumatera Utara
4. Partisipatif (melibatkan semua pihak, termasuk pihak-pihak dimonitor dan dievaluasi) 5. Bisa dipertanggungjawabkan 6. Konprehensif (menyeluruh) 7. Tepat waktu (sesuai kondisi saat itu) 8. Berkesinambungan (berkala/sesuai kebijakan) 9. Berbasis indikator kinerja 10. Efektif dan efisien (meskipun dengan sumber daya yang terbatas tetapi hasil monitoring dan evaluasi yang diperoleh maksimal). Menurut Buku Elisa, 2009. Salah satu desain studi evaluasi kebijakan yang dapat digunakan adalah CIPP (Stufflebeam): •
Contex: meliputi penggambaran latar belakang program yang dievaluasi, memberikan perkiraan kebutuhan dan tujuan program, menentukan sasaran program, dan menetukan sejauh mana tawaran ini cukup responsif terhadap kebutuhan yang sudah diidentifikasi.
•
Input : meliputi kegiatan pendeskripsian masukan dan sumberdaya program,membandingkan program dengan program yang lain. singkatnya input merupakan model yang digunakan untuk menentukan bagaimana cara agar sumberdaya yang ada bisa mencapai tujuan serta secara essensial memberikan informasi tentang apakah perlu mencari bantuan dari pihak lain atau tidak.
•
Process : melihat kegagalan-kegagalan selama implementasi, bertindak untuk memperbaiki kualitas proses dari program yang berjalan, serta
Universitas Sumatera Utara
memberikan informasi sebagai alat untuk menilai apakah sebuah proyek relatif sukses/gagal •
Product : meliputi penentuan dan penilaian dampak umum atau khusus suatu program, mengukur dampak yang terantisipasi, mengidentifikasikan dampak yang tidak terantisipasi, memperkirakan kebaikan program serta mengukur efektivitas program. singkatnya, evaluasi produk didesain untuk mengukur dan mengintrepetasikan pencapaian.
Kerangka pemikiran Koperasi Unit Desa adalah sebuah organisasi dimana didalamnya terdapat anggota yang pada umumnya adalah petani, dimana mereka mempunyai tujuan yang sama. Dengan hal ini anggota mempunyai karakteristik antara lain: Umur, pendidikan, lamanya anggota, frekuensi mengikuti rapat, simpanan wajib, simpanan sukarela, pinjaman. Koperasi Unit Desa sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial harus mampu menjalankan kegiatannya secara seimbang, supaya dari setiap usaha yang dijalankan dapat menghasilkan laba yang meningkatkan perekonomian anggota koperasi tersebut. Koperasi unit desa ini bergerak dalam beberapa unit, yaitu: penyediaan pupuk. Koperasi Unit Desa (KUD) memiliki program yang dijalankan
dan
diawasi oleh badan pengawas yang terbentuk dari strutur organisasi. badan pengawas akan mengetahui bagaimana keberhasilan atau dampak koperasi tersebut terhadap anggota/petani.
Universitas Sumatera Utara
Untuk melihat apakah sebuah program yang telah disusun tersebut masih efektif dilakukan dan sesuai dengan kondisi daerah, maka diperlukan kegiatan evaluasi terhadap suatu program tersebut. Evaluasi ini sangat diperlukan untuk menilai apakah program tersebut perlu penambahan, sehingga program yang disusun selanjutnya benar-benar efektif dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik. Evaluasi juga diperlukan untuk menentukan apakah program KUD berhasil atau tidak berhasil dalam pelaksanaannya. Ringkasan atau skema kerangka pemikiran penelitian dapat dilihat pada Gambar 2 berikut :
Universitas Sumatera Utara
KUD
Program KUD - Penyediaan pupuk
Karakteristik Sosial Ekonomi Anggota: - Umur - Tingkat pendidikan - Lama anggota - Frekuensi mengikuti Rapat - Simpanan Wajib - Simpanan Sukarela - Pinjaman
Anggota
Masalah
Pelaksanaan Program KUD
Upaya
EVALUASI
Berhasil
Tidak Berhasil
Keterangan: : Menyatakan Hubungan Gambar 2 : Skema Kerangka Pemikiran Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Program KUD terhadap anggota.
Universitas Sumatera Utara
