TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Definisi Peranan Secara etimologi, peranan berarti:
1.
Bagian yang dimainkan seorang pemain dalam suatu kegiatan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif segala yang dibebankan kepadanya.
2.
Tindakan atau perangkat tingkah seseorang atau pemain dengan memiliki sifat istimewa yang mampu menggerakkan suasana yang baik dalam suatu peristiwa (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002: 2). Menurut Soerjono Soekanto (2002: 243) pengertian peranan sebagai berikut:
“Peranan
(role)
merupakan
aspek
dinamis
kedudukan
apabila
seseorang
melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan peranan”. Peranan mencakup tiga hal yaitu: 1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. 2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai suatu proses. 3. Peranan juga dikatakan perilaku individu yang penting bagi stuktur sosial masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan pengertian peranan adalah bagian tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pemain dalam suatu peristiwa, 13
dengan mengatur perilaku atau sifat yang dimiliki pemain. Sedangkan peranan koperasi karyawan ada dua peranan yang penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pertama adalah dalam bidang ekonomi, yaitu membantu mengatasi kesulitan ekonomi para pegawai berdasarkan asas dan prinsip koperasi. Kedua yaitu dalam bidang sosial, peranan ini mendidik anggotanya untuk memiliki semangat kerjasama berdasarkan asas dan prinsip koperasi. 2.2
Tinjauan Umum Tentang Kredit
2.2.1 Definisi Kredit Istilah kredit bukan hal yang asing dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, sebab sering dijumpai pada masyarakat yang jual beli barang dengan kreditan. Masyarakat yang melakukan jual beli barang dengan kredit dan tidak dilakukan secara tunai, dapat mengangsur untuk pelunasan barang yang dibeli sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Dengan adanya kredit tersebut sehingga banyak masyarakat yang menerima kredit dari koperasi maupun bank untuk kebutuhannya. Pada saat bank memberikan pinjaman (kredit) uang kepada nasabah, bank tentu saja mengharapkan uang kembali atau pelunasan kredit tersebut sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Kata dasar kredit berasal dari bahasa Latin ‘Credere” yang berarti kepercayaan. Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia. Seseorang yang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan, dengan demikian unsur kredit adalah kepercayaan. Dapat dikatakan bahwa kreditur mempunyai kepercayaan kepada debitur dalam waktu dan dengan 14
syarat-syarat yang telah disetujui bersama dapat membayar kembali kredit yang bersangkutan (Gatot Supramono, 2009: 28). Pengertian kredit untuk kegiatan perbankan di Indonesia telah dirumuskan dalam Undang-undang Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”. Dalam praktek sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun secara materiil. Sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam (debitur) akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan misalnya bangunan, tanah, kendaraan, perhiasan surat berharga dan lainnya maupun bukan kebendaan yaitu penanggungan misalnya jaminan perorangan. 2.2.2 Unsur-unsur Kredit Unsur-unsur kredit adalah (Gatot Supramono, 2009: 29): 1.
Kepercayaan, yaitu adanya kepercayaan dan keyakinan dari pihak bank (kreditur) terhadap peminjam (debitur) atas janji kesanggupan pelunasan atau pembayaran kredit dan prestasi debitur baik dalam bentuk uang, barang atau jasa yang diterimanya kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan atau disepekati.
15
2.
Jangka waktu, yaitu adanya perbedaan jangka waktu yang harus ditepati saat penyerahan kredit oleh pihak bank (kreditur) dengan peminjam (debitur) dan saat pelunasan atau pembayaran kembali kredit yang diterima debitur, berdasarkan kesepakatan bersama.
3.
Risiko, yaitu tingkat risiko yang kemungkinan akan dihadapi sebagai akibat dari perbedaan jangka waktu yang terjadi selama pemberian dan pelunasan kredit yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur sehingga untuk mengamankannya dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari debitur, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.
4.
Prestasi, yaitu suatu objek kredit tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan dalam perjanjian pihak bank memberikan kredit kepda debitur sesuai dengan jumlah kredit yang disepekati kemudian bank memperoleh prestasi pelunasan kredit berupa bunga atau imbalan.
2.2.3 Tujuan dan Fungsi Kredit Tujuan utama pemberian kredit (Kasmir, 2008: 105) adalah: 1.
Mencari keuntungan Tujuan utama dari pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diterima oleh pihak bank digunakan untuk transaksi usaha bank yang lain sehingga bank tersebut dapat bertahan lama atau untuk kelangsungan hidup bank tersebut. Hasil dari keuntungan yang diterima oleh pihak bank adalah dalam bentuk bunga sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. 16
2.
Membantu usaha nasabah Tujuan utama pemberian kredit berikutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik untuk investasi maupun modal kerja. Dengan adanya tujuan pemberian kredit oleh pihak bank kepada nasabah tersebut maka nasabah memiliki semangat yang tinggi dan tingkat kegairahan yang tinggi dalam berusaha sehingga sekaligus meningkatkan jumlah produk yang diproduksi yang pada akhirnya akan meningkatkan laba usaha.
3.
Membantu pemerintah Tujuan pemberian kredit lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang khusunya bidang ekonomi. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank kepada nasabah maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor terutama sektor riil. Firdaus dan Ariyanti (2009: 5) menjabarkan fungsi-fungsi pemberian kredit
sebagai berikut: a.
Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa. Artinya, misalnya suatu saat belum tersedia uang sebagai alat pembayaran maka dengan adanya kredit, lalu lintas pertukaran barang dan jasa dapat terus berlangsung.
b.
Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang idle. Artinya, kredit terjadi disebabkan adanya suatu golongan yang berlebihan uang dan golongan yang kekurangan uang, maka dari adanya golongan yang 17
berlebihan ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (idle). Dana yang idle tersebut dapat dipindahkan atau dipinjamkan kepada golongan yang kekurangan uang maka dana tersebut akan berubah menjadi dana efektif. c.
Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru. Artinya, dalam hal ini salah satu jenis kredit yang ini diberikan oleh bank umum berupa kredit rekening koran. Dalam kredit rekening koran, begitu perjanjian kredit ditandatangani dan syarat kredit telah terpenuhi, maka pada saat itu telah beredar uang giral baru dimasyarakat sejumlah rekening koran tersebut.
d.
Kredit sebagai alat pengendalian harga. Artinya, apabila diperlukan adanya perluasan jumlah uang yang beredar pada masyarakat maka salah satu caranya ialah dengan mempermudah jalan dan mepermurah pemberian kredit perbankan kepada masyarakat.
2.2.4 Macam-macam Kredit Dalam Undang-undang Perbankan 1992 tidak menyinggung tentang macammacam kredit. Meskipun demikian dalam praktek perbankan kredit yang pernah diberikan kepada para nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi (Gatot Supramono, 2009: 30-31) yaitu: 1.
Menurut jangka waktu, terdapat tiga macam kredit yaitu: a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang diberikan pihak bank kepada nasabah dengan perjanjian pengembaliannya berjangka waktu paling lama satu tahun. Jadi pemakaiannya tidak melebihi satu tahun. 18
b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang diterima oleh debitur dari kreditur dengan perjanjian pengembaliannya berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang disalurkan oleh kreditur kepada debitur dengan perjanjian pengembaliannya berjangka waktu lebih dari tiga tahun. 2.
Menurut kegunaannya, kredit ini digolongkan menjadi tiga macam yaitu: a. Kredit investasi, yaitu penanaman modal. Jadi kredit investasi ialah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi perusahaannya. Misalnya untuk membangun pabrik, membeli/mengganti mesin-mesin. b. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah dan untuk pembiayaan bahan baku produksi usaha nasabah. Sasarannya adalah membiayai biaya operasi usaha nasabahnya. c. Kredit profesi, yaitu kredit yang diberikan bank kepada nasabah sematamata untuk kepentingan profesinya, misalnya kredit yang diberikan kepada seorang dokter gigi untuk membeli seperangkat peralatan medis.
3.
Menurut pemakaiannya, dapat digolongkan sebagai berikut: a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk pembiayaan pembelian
19
barang-barang pribadi. Misalnya kredit pembelian kendaraan bermotor, pembelian rumah, perhiasan, dan pembelian barang elektronik. b. Kredit produktif, yaitu pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktifitas bertambah meningkat. Misalnya pembelian mesin-mesin pabrik. 2.2.5 Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dan dipegang teguh bagi setiap bank dalam pemberian kredit (Munir Fuady, 2002: 113) adalah: 1.
Prinsip 4P, Faktor-faktor dalam prinsip 4P sebagai berikut: a. Personality Dalam memberikan kredit pihak bank harus mencari data lengkap mengenai kepribadian pemohon kredit, mengenai riwayat hidupnya, hobinya, keadaan keluarga, pengalamannya dalam berusaha serta pergaulan dilingkungan sekitarnya. b. Purpose Faktor yang harus dilakukan pihak bank dalam menilai debitur harus mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit yang diterima dan apakah tujuan tersebut sesuai line of business kredit bank yang bersangkutan. c. Prospect Prinsip yang harus dilakukan oleh pihak bank dalam faktor untuk menilai debitur adalah prospect yang berarti harapan usaha debitur di masa yang 20
yang akan datang. Hal ini dapat diketahui dari perkembangan usaha debitur selama bulan berjalan atau tahun, perkembangan keuangan debitur di masa lalu dan perkiraan masa yang akan datang. d. Payment Dalam pemberian kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan debitur dalam mengembalikan atau melunasi pinjaman (kredit) dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek kelancaran pendapatan debitur. 2.
Prinsip 5C, Faktor-faktor dari debitur dalam prinsip 5C sebagai berikut: a. Character (watak/kepribadian) yaitu tabiat serta kemauan dari pemohon kredit dapat dipercaya untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Pihak bank harus meneliti pemohon kredit yaitu watak, moral, kebiasaan, sifat-sifat pribadi, gaya hidup yang baik dan semua itu harus dimiliki pemohon kredit. b. Capacity (kemampuan) yaitu kemampuan atau kesanggupan pemohon kredit untuk melunasi kewajiban pada waktu yang disepekati dari kegiatan usahanya yang dilakukan dari kredit bank dan mampu melihat prospektif masa depan untuk kegiatan usaha tersebut. c. Capital (modal) yaitu modal yang dimiliki oleh calon debitur pada saat mengajukan permohonan kredit pada bank. Dengan kesanggupan bahwa calon debitur memiliki modal untuk melunasi kredit tersebut.
21
d. Condition of Economy (kondisi ekonomi) yaitu situasi, kondisi sosial dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi keadaan ekonomi dan kelancaran usaha dari debitur dengan melihat kondisi ekonomi debitur untuk memperkecil risiko yang diakibatkan dari kondisi ekonomi. e. Collateral (jaminan) yaitu pihak bank sebagai pemberi kredit harus mengetahui dan melihat harta tetap atau surat-surat berharga, barangbarang yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterima sesuai dengan kondisi ekonomi dan besarnya pinjaman nasabah. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung risiko. Berkaitan dengan prinsip diatas, maka bank memiliki pedoman kepada dua prinsip, yaitu: 1.
Prinsip kepercayaan Dalam pemberian kredit harus ada kepercayaan dari kreditur (bank) bahwa dana yang diterima debitur (peminjam) sangat bermanfaat dan percaya kepada debitur mampu mengembalikan atau melunasi hutang kredit beserta bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. 2. Prinsip kehati-hatian Pemberian kredit kepada debitur agar tidak macet, maka pihak kreditur harus
berpedoman
dan
menerapkan
prinsip
kehati-hatian
dalam
menganalisis dan mempertimbangkan semua faktor yang relevan dalam pemberian kredit. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap pemberian kredit tersebut. 22
Dalam permohonan kredit Koperasi Rumondang yang harus dilampirkan adalah: a. Slip daftar gaji (bulan terakhir). b. Surat rekomendasi pimpinan unit kerja. c. Jaminan sertifikat (Sertifikat hak milik tanah, BPKB, dan surat berharga lainnya) (Koperasi Karyawan “Rumondang”, 2013). Apabila permohonan kredit yang diajukan oleh anggota sesuai dengan persyaratan dari koperasi Rumondang dan permohonan tersebut telah diterima. Kemudian kredit tersebut telah diberikan atau dicairkan kepada nasabah maka kewajiban nasabah adalah membayar lunas kredit dengan cara mengangsur, besar angsuran tiap bulan oleh nasabah maksimal 60% dari penerimaan gaji. 2.3
Tinjauan Umum Tentang Koperasi
2.3.1
Definisi Koperasi Secara umum istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris co-operation yang
berarti usaha bersama. Dengan arti seperti ini, segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan ketentuan dan tujuan tertentu pula. Berikut adalah dua pengertian koperasi, yaitu: “Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta dalam Kartasapoetra, 2003: 26)”.
23
“Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis. Masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan” (Edilius dalam Rachmi, 2005: 5). Berdasarkan kedua definisi tersebut terdapat dua unsur yang saling berkaitan satu sama lain. Pertama adalah unsur ekonomi dan kedua adalah unsur sosial. Keuntungan bukanlah tujuan utama koperasi. Koperasi didirikan untuk membantu orang yang memiliki ekonomi lemah dan yang lebih diutamakan koperasi adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Agar tujuan koperasi tidak menyimpang, pembentukan dan pengelolaan koperasi harus dilakukan secara demokratis, serta berdasarkan kesukarelaan dan kemauan bersama dari para pendirinya. Bila dirinci beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik mengenai pengertian koperasi adalah sebagai berikut (Revrisond Baswir, 2000: 3): 1.
Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang dimiliki kemampuan ekonomi terbatas yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
2.
Bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela. Setiap anggota koperasi saling bekerja sama atau saling tolong menolong untuk memberi dana terhadap anggota yang membutuhkan. Kerjasama ini harus bersifat sukarela 24
dengan tidak membebankan pihak yang tertolong tersebut karena setiap anggota tidak bisa hidup sendiri yang saling membutuhkan satu sama lain agar kelangsungan hidup lebih baik. 3.
Masing-masing anggota koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dengan adanya hak yang sama pada masing-masing anggota koperasi untuk memperoleh kredit sesuai dengan yang diajukannya dan tidak ada perbedaan dalam memperoleh kredit. Anggota koperasi yang memperoleh kredit tersebut berkewajiban untuk membayar atau melunasi kredit yang diterima.
4.
Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi.
5.
Risiko yang ada dikoperasi dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.
2.3.2 Koperasi di Indonesia Koperasi di Indonesia dalam undang-undang No. 25 tahun 1992, didefinisikan sebagai: “Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” (Arifin, Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 18). Di Indonesia, prinsip koperasi telah dicantumkan dalam UU No.12 Tahun 1967 dan UU No.25 Tahun 1992. Prinsip koperasi di Indonesia kurang lebih sama
25
dengan prinsip yang diakui dunia internasional dengan adanya sedikit perbedaan dalam hal penjelasan mengenai SHU (Djarot Siwijatmo, 1982: 42). 2.3.3 Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi 1.
Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No.25/1992 tentang pokokpokok perkoperasian, sebagai berikut (Djarot Siwijatmo, 1982: 58): a. Landasan idiil, yaitu Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita koperasi. b. Landasan strukturil, yaitu UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) merupakan aturan pokok organisasi negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Kegiatan ekonomi yang sesuai dengan atas asas kekeluargaan yaitu koperasi.
2.
Asas Koperasi UU No. 25/1992, pasal 2 menjelaskan koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam melakukan kegiatannya, koperasi harus mementingkan kebersamaan. Artinya, pengelolaan koperasi dilakukan oleh anggota, dari anggota untuk para anggota secara kekeluargaan. Kunci penting dalam asa kekeluargaan itu adalah kebersamaan dan gotong-royong dalam menjalankan kegiatan koperasi agar
26
para anggota dan pengurus dapat menciptakan keejahteraan bersama sesuai dengan kapasitasnya. 3.
Tujuan koperasi Dalam pasal 3 UU No.25/1992, tujuan koperasi yaitu: Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2.3.4 Prinsip-prinsip Koperasi Berikut ini Prinsip-prinsip koperasi (Kartasapoetra, 2003: 45) yaitu: 1.
Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan anggota koperasi tidak dapat dipaksa serta bebas menentukan pilihannya. Sifat terbuka berarti dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan (diskriminasi) dalam bentuk apapun.
2.
Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip pengelolaan secara demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Pemilihan para pengelola koperasi dilaksanakan pada saat rapat anggota. Di dalam rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi koperasi berlaku asas kesamaan derajat, setiap anggota memiliki hak satu suara.
3.
Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Dalam koperasi, keuntungan yang diperoleh disebut 27
sisa hasil usaha (SHU) yaitu selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Pendapatan koperasi diperoleh dari pelayanan anggota dan masyarakat. Persentase SHU yang dibagikan kepada anggota ditentukan dalam rapat anggota. 4.
Pembelian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Anggota adalah pemilik koperasi sekaligus pemodal dan pelanggan. Modal dalam koperasi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Apabila anggota menuntut pemberian tingkat suku bunga yang tinggi atas modal yang ditanamkan maka dapat membebani dirinya sendiri, karena bunga modal menjadi bagian dari biaya pelayanan koperasi terhadapnya.
5.
Kemandirian Kemandirian koperasi dimaksudkan bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal pengambilan keputusan usaha dan organisasi tidak bergantung pada pihak lain.
2.4
Tinjauan Umum Tentang Koperasi Karyawan
2.4.1 Definisi Koperasi Karyawan Koperasi karyawan adalah koperasi yang anggotanya pegawai perusahaan tersebut baik pegawai tetap, kontrak dan pensiunan, koperasi berkembang sesuai dengan aspirasi di kalangan karyawan. Koperasi karyawan menghimpun anggota yang memiliki pendapatan rendah untuk meningkatkan kesejahteraan dari pendapatannya. Koperasi karyawan adalah suatu badan usaha yang dimiliki para 28
anggota dan mempunyai perhatian sosial, ekonomi terhadap kesejahteraan anggota koperasi, tetapi watak sosialnya baru menonjol bila badan usaha telah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan surplus (Beddu Amang dalam Rachmi, 2005: 29). Koperasi karyawan “Rumondang” adalah koperasi yang dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Medan yang berlokasi dikantor BRI Putri Hijau Medan. Koperasi Rumondang melayani kegiatan koperasi serba usaha yaitu badan hukum koperasi yang menjalankan beberapa fungsi usaha penjualan dan usaha simpan pinjam. Kemajuan koperasi karyawan sangat tergantung dari peran aktif anggota koperasi. Anggota koperasi sebagai pemilik dan pengguna koperasi, diharapkan memiliki loyalitas yang tinggi atas kemajuan organisasinya. 2.4.2
Kekuatan Koperasi Karyawan Kekuatan disini adalah kemampuan yang dimiliki oleh koperasi karyawan,
sehingga dapat tumbuh dan berkembang dalam mengembankan misinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kekuatan yang dimiliki oleh koperasi karyawan “Rumondang” adalah: 1. Mudah mencari modal. 2. Angsuran potong gaji (Koperasi Karyawan “Rumondang”, 2013). 2.4.3
Kelemahan Koperasi Karyawan Kelemahan koperasi karyawan “Rumondang” adalah: 1. Koperasi tidak dapat berkembang maksimal karena jumlah pinjaman dibatasi sesuai gaji anggota.
29
2. Koperasi ini hanya melayani kebutuhan pegawai saja, diluar anggota tidak dilayani. 3. Adanya pesaing koperasi yang lain di lingkungan BRI yaitu koperasi karyawan “Karya Sejahtera” (Koperasi Karyawan “Rumondang”, 2013). 2.4.4
Tujuan Koperasi Karyawan Tujuan koperasi pada umumnya adalah untuk dapat menciptakan perbaikan
sosial ekonomi anggotanya dan sekitar daerah kerjanya. Sebagai badan usaha, ciri khusus dasar falsafah koperasi tidak sama dengan bentuk usaha lain. Pancasila sebagai falsafah tidak lepas dari kinerja koperasi. Dalam pencapaian tujuannya, koperasi karyawan berdasar pada satu kesatuan mental yang dilandasi oleh solidaritas dan harga diri. Solidaritas tersebut sebagai alat perekat bagi mereka yang memiliki harga diri dan menyatukan diri untuk mencapai tujuan koperasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kepentingan bersama diletakkan di atas kepentingan perorangan. Oleh karena itu, pelayanan menjadi sangat penting. Pelayanan kepada anggota yang dilakukan secara efisien sehingga tidak menimbulkan kerugian merupakan ciri khas koperasi. Maksud dan tujuan dari didirikannya koperasi karyawan “Rumondang” adalah: 1.
Koperasi bermaksud menggalang kerjasama untuk memajukan kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
2. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian
30
nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggotanya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Koperasi Karyawan “Rumondang”, 2013). 2.4.5
Permodalan Koperasi Karyawan Banyak masalah yang sering dihadapi oleh koperasi karyawan salah satunya
adalah pelayanan dan pemenuhan anggota yang maksimal seringkali tidak dapat tercapai dengan baik karena terbatasnya modal. Modal koperasi dapat terdiri dari beberapa sumber yaitu: 1. Modal yang berasal dari anggotanya, seperti berbagai simpanan, SHU yang tidak dibagikan. 2. Modal yang berasal dari koperasi sendiri, misalnya dana cadangan yang masih diputarkan. 3. Modal yang berasal dari bank, misalnya pinjaman untuk modal kerja, dan modal investasi. 4. Modal yang berasal dari pemerintah dalam bentuk hibah dan bantuan proyek. 5. Modal pinjaman dari luar anggota (Ima Suwandi, 1995: 52). Untuk membentuk koperasi karyawan, modal yang paling utama yaitu dari kekuatan anggota itu sendiri, hal ini penting untuk dapat memberikan rasa “ikut memiliki” bagi para anggota atas koperasinya. Koperasi karyawan tidak berbeda dengan berbagai jenis koperasi yang lain. Modal koperasi karyawan dibagi dalam tiga kelompok yaitu: 1. Simpanan pokok, yang dimaksud simpanan pokok adalah simpanan yang
harus
dilakukan oleh seseorang untuk menjadi anggota koperasi. 31
2. Simpanan wajib, yang dimaksud simpanan wajib adalah simpanan yang dilakukan oleh anggota koperasi dengan kegiatan atau usaha koperasi. 3. Simpanan sukarela, yang dimaksud simpanan sukarela adalah simpanan yang dilakukan oleh anggota koperasi pada saat koperasi merencanakan suatu proyek atau atas kerelaan anggota untuk menyimpan di koperasi (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 84). Bidang permodalan dalam koperasi karyawan “Rumondang” berasal dari (Koperasi Karyawan “Rumondang”, 2013): 1. Simpanan pokok anggota 2. Simpanan wajib anggota 3. Simpanan sukarela anggota 4. Simpanan khusus anggota 2.4.6
Pembinaan Koperasi Karyawan Koperasi karyawan di Indonesia ada yang tumbuh atas inisiatif perusahaan
dan ada pula atas inisiatif pemerintah. Koperasi karyawan dibina oleh berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. Pembinaan koperasi di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah dasarnya adalah untuk memberikan contoh apabila didepan dan memberikan dorongan apabila berada di belakang. Pembinaan terhadap koperasi sangat penting karena untuk meningkatkan kualitas koperasi dan koperasi yang mampu berusaha sendiri. Pembinaan teknis organisasi koperasi, dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja sebagai berikut:
32
1.
Memberikan penyuluhan kepada karyawan (organisasi karyawan) untuk lebih mendorong dan mempercepat proses penciptaan iklim yang lebih baik lagi pembentukan koperasi karyawan di perusahaan-perusahaan.
2.
Mengusahakan agar pimpinan perusahaan yang bersangkutan membantu dan memberikan
kesempatan
kepada
koperasi
karyawan
untuk
dapat
berkembang maju sejalan dengan kemajuan dan kelangsungan hidup perusahaan. 3.
Memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan semua pengelola koperasi dan para anggota koperasi keterampilan teknis sesuai dengan bidangnya dan kewiraswastaan.
4.
Mengusahakan agar para karyawan berperan serta secara aktif dalam mengembangkan usaha koperasi.
2.5
Tinjauan Umum Tentang Kesejahteraan Anggota Koperasi.
2.5.1
Definisi Kesejahteraan Dalam istilah umum, kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti
menunjukkan keadaan yang baik, aman, dan kondisi manusia di mana orangorangnya dalam keadaan makmur, sehat sentosa, selamat terlepas dari segala macam gangguan
atau
kesukaran
dan
damai
(id.wikipedia.org/wiki/kesejahteraan).
Kesejahteraan anggota koperasi adalah suatu keadaan kehidupan anggota koperasi yang terlepas dari kemiskinan dengan terciptanya rasa aman, sentosa, dan makmur serta terhindar dari kesukaran masalah ekonomi dan terpenuhi kebutuhan lahiriah dalam peningkatan pendapatan dan kekayaannya. 33
2.5.2 Ukuran Kesejahteraan Ukuran tingkat kesejahteraan yang umum dipergunakan (Komangbaliblog.blogspot.com) adalah: a.
Mempunyai pendapatan, kekayaan dan pekerjaan. Ukuran tingkat sejahteraan menunjuk keadaan pendapatan, kekayaan dan pekerjaan yang lebih baik. Kebutuhan hidup terpenuhi dari pendapatan, kekayaan dan pekerjaan yang baik tersebut maka dapat melakukan transaksi ekonomi.
b.
Terpenuhinya pangan dan gizi. Dengan terpenuhinya pangan dan gizi seseorang maka ukuran kesejahteraan dimiliki. Pangan merupakan kebutuhan utama manusia, dan dilengkapi dengan gizi sehingga seseorang itu tidak kelaparan dan tidak mudah terserang penyakit karena terpenuhinya gizi.
c.
Mempunyai rumah, dan cukup sandang. Ukuran kesejahteraan adalah mempunyai rumah, dan cukup sandang. dengan adanya pendapatan dan pekerjaan yang baik kebutuhan untuk mempunyai rumah harus dipenuhi karena kebutuhan utama manusia yaitu mempunyai rumah, dan cukup sandang. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi ini maka tugas pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan memberikan rumah, dan cukup sandang.
d.
Kesehatan baik.
34
Kesehatan merupakan faktor untuk mendapat pendapatan dan pendidikan. faktor kesehatan harus diutamakan pemerintah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang baik, tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. e.
Pendidikan yang mudah. Ukuran tingkat kesejahteraan yang dimaksud yaitu pendidikan yang mudah untuk dijangkau. Pengertian mudah disini yaitu jarak dan nilai yang harus dibayarkan oleh masyarakat murah sehingga pendidikan setinggi-tingginya mudah diakses atau diraih. Dengan pendidikan tersebut kualitas sumber daya manusia meningkat dan kesempatan untuk mendapat pekerjaan dari pendidikan itu.
2.5.3 Faktor-faktor
yang
Mempengaruhi
Upaya
Koperasi
dalam
Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai Sampai saat ini citra koperasi dikalangan masyarakat tidak begitu baik, berbagai kasus negatif seperti korupsi, penyelewengan, dan tindakan lain yang dinilai tidak pantas dilakukan oleh koperasi dan diberitakan secara luas di surat kabar dan majalah. Berkaitan dengan hal tersebut ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi upaya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. 1) Faktor internal a. Kelangkaan sumber daya profesional yang baik untuk mengelola organisasi maupun usaha koperasi. b. Keterbatasan sumber daya kapital swadaya. c. Masih rendahnya kesadaran berkoperasi dikalangan anggota. 35
2) Faktor eksternal a. Persepsi tentang pentingnya koperasi dalam proses pembangunan masih belum sama. b. Perhatian lembaga keuangan masih sangat rendah. c. Iklim usaha yang kurang kondusif bagi kegiatan usaha koperasi. d. Aturan-aturan yang ada untuk koperasi terasa kaku, mempersulit ruang gerak koperasi seperti aturan modal dan wilayah kerja. 2.6
Penelitian Terdahulu Skripsi berjudul “Upaya Koperasi dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota
(Studi pada Koperasi Unit Desa Subur Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)”. Zulia Nurul Rachmi (2005) menyatakan bahwa Upaya yang dilakukan Koperasi Subur dalam peningkatan kesejahteraan anggota belum maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia, sarana, prasarana, maupun modal. Dan dibidang usaha hasil yang dicapai adalah adanya kemudahan-kemudahan yang didapatkan anggota untuk meningkatkan pendapatannya antara lain adanya kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan kredit. Skripsi Ayu Niken T (2001) yang berjudul “Efektivitas Koperasi Unit Desa Dalam Upaya Pengembalian Dana Kredit Usaha Tani (Studi Kasus pada Koperasi Unit Desa Kanigoro Blitar)” menyimpulkan bahwa “ada beberapa upaya yang telah dilakukan KUD dalam menagih kredit usaha tani bagi peminjam yaitu penagihan secara formil dan informal”. Jurnal Khasan Setiaji (2006) yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggota dan Lingkungan Usaha Terhadap Keberhasilan Koperasi Republik Indonesia (KPRI) Kapas Kecamatan Banjarnegara” menyimpulkan bahwa “ada pengaruh signifikan
36
antara partisipasi anggota dan lingkungan usaha terhadap keberhasila KPRI kapas kecamatan Banjarnegara”. 2.7
Kerangka Pikir Keberadaan Koperasi Karyawan “Rumondang”
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Untuk anggota
Anggota menerima kredit dari koperasi dengan ketentuan yang ada Kredit yang diterima digunakan Kesejahteraan anggota koperasi
BAB III METODE PENELITIAN
3.1
Jenis Penelitian
37
