Tinjauan Pelaksanaan Penguatan Hak Rakyat Melalui Prona di Kabupaten Wonogiri. ABSTRACT

Tinjauan Pelaksanaan Penguatan Hak Rakyat Melalui Prona di Kabupaten Wonogiri Sriyanto1) dan Wibowo Murti Samadi2) Kepala Kantor Litbang Iptek Kab. Wonogiri, 2)Anggota DRD Wonogiri, UNISRI Surakarta Email: [email protected]

1)

ABSTRACT This study has the objective to analyze the land registration review of the strengthening of the rights of the people through PRONA in Wonogiri and analyze the soil signup implementation constraints in strengthening the rights of the people through PRONA in Wonogiri. This study took place in the district of Wonogiri. Research using qualitative descriptive study authors observed plunge society and further draw conclusions from these data. It can be concluded that the implementation of the accelerated land registration through PRONA carried out the legal basis for the right to land and produced in an integrated manner for the underprivileged, to the realization of the increase in the dignity of the community's economy. From the results of the activities that have been obtained against surrender of certificates evidence of land rights for a number of 3,000 in 2015 and 4,000 in 2016 plot PRONA activity results in Wonogiri; and the weakness of knowledge about the importance of the registration of land and the lack of awareness of land rights to register their land, then came less understanding that the outside is still charged regular routine in land registration. Keywords: Prona, Land Registry, Land PENDAHULUAN Sejak dahulu sampai sekarang tanah tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, oleh karena itu tanah memegang peranan yang utama dalam kehidupan dan penghidupan bangsa, lebih-lebih bagi suatu negara yang bercorak agraris seperti negara Republik Indonesia. Dengan demikian tanah merupakan modal utama bagi para petani khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Karena tanah sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, maka perlu diadakan oleh pemerintah suatu peraturan baik yang mengatur tentang status tanah, batas-batas tanah siapa yang berhak serta kepastian hukum bagi penguasaan dan pemiliknya, sehingga mengurangi sengketa tanah. Sasaran Pelaksanan Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) Pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah tidak lepas dari masalah pertanahan, oleh sebab itu masalah pertanahan sekarang ini menjadi semakin komplek dan banyak problem yang dapat menimbulkan perselisihan bagi para pihak yang bersangkutan. Untuk itu pemerintah

melakukan suatu kebijaksanaan melalui Proyek Operasi Nasional Pertanahan (PRONA) dalam rangka pensertifikatan tanah yang bertujuan untuk memenuhi adanya kepastian hukum dan kepastian hak terhadap pemilikan tanah. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis tinjauan pendaftaran tanah terhadap penguatan hak rakyat melalui PRONA di Kabupaten Wonogiri dan menganalisis kendala pelaksanaan pendafataran tanah dalam penguatan hak rakyat melalui PRONA di Kabupaten Wonogiri. METODE Penelitian ini adalah termasuk penelitian diskriptif yaitu mempunyai tujuan untuk memberi gambaran, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan atau juga perilakunya secara nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, penulis mengusahakan data yang diambil dari Kantor Pertanahan Wonogiri dan masyarakat yang 61

mendaftarkan serta mengidentifikasi data tersebut kemudian menggambarkan perilaku berdasarkan data yang diperoleh secara deskriptif terhadap obyek penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Wonogiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan/materi (bahan penunjang) penelitian data primer dengan cara mengadakan tanya jawab langsung terhadap aparat BPN Kabupaten Wonogiri dan para pemohon sertipikat atau setidaknya orang lain yang tahu banyak tentang permasalahan yang diteliti; dan data Sekunder dari dokumen, buku, atau hasil penelitian terdahulu dan sebagainya. Sedang penulis menganalisa data secara kualitatif yaitu penulis langsung terjun mengamati masyarakat dan selanjutnya menarik kesimpulan dari data tersebut. Pengertian dan Dasar Hukum Proyek Operasional Pertanahan. Menurut Sudjito, pengertian PRONA adalah: suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan bidang tanah khususnya, yang berupa pensertifikatan tanah dan penyelesaian sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis (Sudjito, 1982: 18). Adapun yang menjadi dasar hukum Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) adalah Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUDA) Pasal 19 ayat 1, yang berbunyi untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, selain itu juga berdasarkan kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 PRONA yang dmulai berlaku tanggal 15 Agustus 1981. sekain itu juga berdasarkan pada Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahub 1995, tentang perubahan besarnya pungutan biaya dalam rangka pemberian sertifikat hak atas tannah adat dan konvensi hak atas adat, yang dan konvensi bekas hak adat, yang menjadi objek Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA)

yang mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 1995. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum ` Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mendapatkan jatah yakni 3.000 bidang dan 4.000 bidang. Hal ini didanai oleh plafond dana APBN 2015 dan 2016. Adapun mekanisme penanganan kegiatan percepatan pendaftaran tanah Program Pengelolaan Pertanahan (PRONA) Kabupaten Wonogiri tahun 2015/2016 berdasarkan petunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut: 1. Pada tahun 2015/2016 bahan usulan kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Pemimpin Proyek Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah Program Pengelolaan Pertanahan Provinsi mengenai: a. Lokasi kecamatan dan desa/kelurahan termasuk di dalamnya lokasi desa tertinggal. b. Volume target fisik pensertipikat tanah memuat jenis objek kegiatan 2. Dalam pengusulan lokasi desa/kelurahan kecamatan, peserta dan target fisik agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Mengingat terbatasnya target fisik pensertipikatan, maka alokasi kecamatan dan desa/kelurahan dilakukan secara bertahap, sehingga pada akhirnya dapat diselesaikan dengan tuntas. b. Lokasi diarahkan pada desa tertinggal dan program pengetasan kemiskinan. c. Lokasi diarahkan pada daerah yang sudah dilaksanakan kegiatan proyekproyek lainnya dalam lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. d. Diutamakan pada bidang-bidang tanah yang mengelompok pada suatu desa/kelurahan yang masyarakatnya golongan ekonomi lemah.

62

e. Apabila bidang tanah yang mengelompok sulit ditemukan, maka dapat pula dilakukan secara sporadic. 3. Obyek Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta target fisik menurut jenis objek kegiatan yang mengusulkan merupakan hasil penelitian dan identifikasi sebelumnya. Dengan adanya kegiatan percepatan pendaftaran tanah Program Pengelolaan Pertanahan (PRONA) yang dilaksanakan dengan biaya yang murah cepat, aman, maka sangat bermanfaat bagi penduduk yang menjadi lokasi PRONA yang termasuk golongan ekonomi lemah dimana tanah mereka belum bersertifikasi diharapkan dapat membantu desa setempat. Dengan diterimanya sertipikat hasil PRONA bisa dimanfaatkan untuk mencari tambahan modal usaha baik usaha bidang pertanian maupun dalam bidang yang lain dengan cara mengajukan kredit ke Bank dan sebagai jaminan sertipikat yang sudah dimilikinya dengan demikian perekonomian di desa akan semakin berkembang. B. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Terhadap PRONA di Kabupaten Wonogiri Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015 ini dimaksudkan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah berupa sertipikat tanah bagi masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah (masyarakat miskin). Adapun tujuan dari Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona) ini, untuk menertibkan Hukum Pertanahan, Administrasi Pertanahan, Penggunaan Tanah, Pemeliharaan Tanah, dan Lingkungan Hidup untuk menunjang Pembangunan. Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2015 Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri mendapat alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Nasional untuk rencana kegiatan pembuatan sertipikat tanah

Prona tahun 2015 sebanyak 3.000 bidang dan tahun 2016 sebanyak 4.000 bidang. Alokasi Prona untuk Penguatan Hak Rakyat Tahun 2015 No. Kecamatan Desa Bidang 1. Giriwoyo Sendangagung 40 2. Giriwoyo Sejati 191 3. Giriwoyo Gedongrejo 183 4. Giriwoyo Ngancar 132 5. Giriwoyo Bulurejo 130 6. Giriwoyo Sirnoboyo 159 7. Giriwoyo Bumiharo 129 8. Giriwoyo Selomarto 146 9. Giriwoyo Tirtosworo 33 10. Giriwoyo Platarejo 156 11. Giriwoyo Girikikis 100 12. Giriwoyo Guwotirto 142 13. Giriwoyo Tawangharjo 320 14. Giriwoyo Giriwoyo 139 15. Giritontro Jatirejo 161 16. Giritontro Tlogoharjo 89 17. Tirtomoyo Hargorejo 67 18. Tirtomoyo Girirejo 90 19. Tirtomoyo Hargantoro 90 20. Tirtomoyo Wiroko 111 21. Tirtomoyo Banyakprodo 70 22. Tirtomoyo Sendangmulyo 65 23. Tirtomoyo Tirtomoyo 36 24. Tirtomoyo Hargosari 71 25. Tirtomoyo Dlepih 69 26. Tirtomoyo Sukoharjo 40 27. Tirtomoyo Ngarjosari 41 Jumlah 3000 Berdasarkan pelaksanaan Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Prona) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dapat terealisasi sebagai berikut: Penegasan/ Pengakuan hak sebanyak 3.000 bidang yang berlokasi di : No. Desa Terealisasi SHM 1. Sendangagung 40 SHM 2. Sejati 191 SHM 3. Gedongrejo 183 SHM 4. Ngancar 132 SHM 5. Bulurejo 130 SHM 6. Sirnoboyo 159 SHM 7. Bumiharo 129 SHM 8. Selomarto 146 SHM 9. Tirtosworo 33 SHM 10. Platarejo 156 SHM 11. Girikikis 100 SHM 63

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Guwotirto Tawangharjo Giriwoyo Jatirejo Tlogoharjo Hargorejo Girirejo Hargantoro Wiroko Banyakprodo Sendangmulyo Tirtomoyo Hargosari Dlepih Sukoharjo Ngarjosari Jumlah

142 320 139 161 89 67 90 90 111 70 65 36 71 69 40 41 3000

SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM

Berdasarkan data tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pemerintah melalui Program Nasional dalam pelaksanan pendaftaran tanah untuk penguatan hak rakyat di Kabupaten Wonogiri yang dialokasikan dalam 3 Kecamatan yaitu Tirtomoyo, Giriwoyo, dan Giritontro dapat teralisir bahwa masyarakat telah menerima alat bukti yang sah berupa sertifikat. Dengan demikian, Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri telah melakukan program percepatan pendaftaran bagi terwujudnya hak atas tanah warga sehingga terwujud penguatan hak rakyat. Penyerahan hasil kegiatan/pekerjaan yang telah dilaksanakan diserah terimakan kepada pemohon prona pada saat hari sebagai berikut: No. Kecamatan Bidang Ket 1. Giriwoyo 40 Diambil 2. Giriwoyo 191 Diambil 3. Giriwoyo 183 Diambil 4. Giriwoyo 132 Diambil 5. Giriwoyo 130 Diambil 6. Giriwoyo 159 Diambil 7. Giriwoyo 129 Diambil 8. Giriwoyo 146 Diambil 9. Giriwoyo 33 Diambil 10. Giriwoyo 156 Diambil 11. Giriwoyo 100 Diambil 12. Giriwoyo 142 Diambil 13. Giriwoyo 320 Diambil 14. Giriwoyo 139 Diambil Jumlah 2.000 Tuntas

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Giriwoyo yang ditetapkan sebagai peserta penguatan hak rakyat melalui Prona telah mengambil sertifikat hak milik sejumlah 2.000, dengan demikian 100% dikatakan telah terealisir alas hak yang sah. No. Kecamatan Bidang Ket 1. Giritontro 161 Diambil 2. Giritontro 89 Diambil Jumlah Tuntas Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Giriwoyo yang ditetapkan sebagai peserta penguatan hak rakyat melalui Prona telah mengambil sertifikat hak milik sejumlah 250, dengan demikian 100% dikatakan telah terealisir alas hak yang sah. No. Kecamatan Bidang Ket 1. Tirtomoyo 67 Diambil 2. Tirtomoyo 90 Diambil 3. Tirtomoyo 90 Diambil 4. Tirtomoyo 111 Diambil 5. Tirtomoyo 70 Diambil 6. Tirtomoyo 65 Diambil 7. Tirtomoyo 36 Diambil 8. Tirtomoyo 71 Diambil 9. Tirtomoyo 69 Diambil 10. Tirtomoyo 40 Diambil 11. Tirtomoyo 41 Diambil Jumlah 750 Tuntas Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat Giriwoyo yang ditetapkan sebagai peserta penguatan hak rakyat melalui Prona telah mengambil sertifikat hak milik sejumlah 750, dengan demikian 100% dikatakan telah terealisir alas hak yang sah. Alokasi Penguatan Hak Rakyat melalui PronaTahun 2016 No. Desa Bidang Jenis 1. Tanjungsari 353 SHM 2. Hargorejo 270 SHM 3. Genengharjo 288 SHM 4. Pidekso 171 SHM 5. Sendangsari 85 SHM 6. Genukharjo 205 SHM 7. Ngargoharjo 143 SHM 8. Mlopoharjo 230 SHM 9. Pucanganom 207 SHM 64

No. Desa Bidang 10. Jatirejo 85 11. Tlogosari 130 12. Hargosari 355 13. Wiroko 33 14. Sukoharjo 382 15. Dlepih 137 16. Sirnoboyo 50 17. Bumiharjo 50 18. Hargantoro 118 19. Sendangmulyo187 20. Banyakprodo 37 21. Girirejo 252 22. Tukulrejo 232 Jumlah 4000

Jenis SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM SHM

Dari tabel tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa jatah alokasi pemberian penguatan hak rakyat melalui program nasional 2016 sejumlah 4.000 terjadi peningkatan pemberian alokasi oleh APBN yang semula 3.000 bidang di tahun 2015, diharapkan pada DIPA APBN untuk alokasi prona tahun 2017 dan seterusnya dapat terjadi peningkatan supaya parameter peningkatan hak melalui prona dapat terwujud dan menyelesaikan seluruh pertanahan yang belum terjamah sehingga terwujud tertib administrasi bidang pertanahan. Langkah-langkah yang diambil Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Penanganan di tingkat desa Setelah kepala desa menerima surat pemberitahuan dari kantor pertanahan tentang akan dilaksanakan PRONA maka kepada desa dibantu oleh para perangkat desa setempat selanjutnya memberitahukan pada masyarakat tentang akan dilaksanakan Proyek Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (PRONA) memberitahukan kepada warganya siapa saja yang tanahnya belum ada sertipikatnya untuk melaporkan ke kantor desa, desa membuat panitia kecil yang serta mengumpulkan warga dan membuat data untuk bahan persetipikatan tanah. 2. Di Tingkat Kecamatan Camat selaku kepala Kecamatan dibantu stafnya selalu memonitor ke desa agar pelaksanaannya bisa lancar sesuai dengan rencana. Di samping itu Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah membuat daftar

siapa saja yang tanahnya beralih hak, warisan, jual beli maupun hibah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan tanah-tanah yang masih letter C / petuk. Pemiliknya sudah meninggal dan persamaan dengan pensertifikatan PRONA ini ahli waris mengadakan pembagian harta warisan tanda melalui Kepala Desa dan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan demikian apabila telah jadi sertipikatnya sudah atas nama para ahli waris sekaligus menyelesaikan permasalahan warisan. 3. Di Kantor Pertanahan Penanganan yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Pertanahan dalam rangka pelaksanaan Proyek Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah (Eks PRONA) meliputi hal-hal sebagai berikut: a. Membuat Rencana Kegiatan Rencana kegiatan ini meliputi: pengumpulan, penelitian, data subyek obyek tanah, pemberkasan data pengukuran pengumuman dan penyiapan petugas terakhir pelaporan. b. Mekanisme Kerja Setelah kegiatan penyuluhan selesai, maka pekerjaan selanjutnya dalam rangka memproses pensertipikatan tanah melalui Proyek Operasional Nasional Pertanahan (PRONA) semua komponen di Kantor Pertanahan dilibatkan secara aktif dan terpadu. C. Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan PRONA Kendala dalam Kegiatan Percepatan Pendaftaran tanah ada dua yaitu hambatan secara umum dan hambatan teknis. 1. Kendala kesulitan umum dalam melaksanakan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) di Kabupetan Wonogiri. a. Masih lemah pengetahuan tentang arti pentingnya pendaftaran tanah serta kurangnya kesadaran hak atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya penyuluhan tentang hukum pertanahan di daerahdaerah. Kesulitan tersebut dimungkinkan karena kondisi geografis Kabupaten Wonogiri, sehingga tidak semua daerah bisa dijangkau secara rutin diadakan penyuluhan dan juga disebabkan keterbatasan penyuluh lapangan yang ada. 65

b. Adanya sengketa yang diidentifikasikan karena adanya bukti kepernilikan yang tidak sesuai hal ini dapat dijumpai dalam pembagian waris jual beli dibawah tangan dengan tidak ada saksi-saksi dan bukti yang kuat serta sengketa batas yang pada umumnya mencakup sengketa batas yang pada umumnya mencakup sengketa pemilikan dan penguasaan tanah, karena letak batas tanah suatu bidang tanah tidak terlepas dari ruang lingkup penguasaan/pemilikan atas bidang tanah. c. Kurangnya sosialisasi mengenai syaratsyarat yang harus dipenuhi pada saat dilaksanakan pengukuran yaitu mengenai pemasangan tanda-tanda batas bidang tanah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 pasal 19 sebelum diukur harus sudah terpasang dengan benar dan harus mendapat persetujuan dari pihak-pihak bersebelahan/berbatasan, sehingga berakibat dari pihak-pihak bersebelahan/berbatasan, sehingga berakibat menghambat proses pelaksanaan pengukuran karena batas-batas bidang tanah tidak jelas dan tidak bisa dipertanggung jawabkan baik secara teknis maupun yuridis. 2. Hambatan/Kesulitan Tehnis Dalam melaksanakan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) di Kabupaten Wonogiri antara lain: a. Sulit mencari lokasi yang mengelompok dikarenakan adanya sertipikasi secara sporadis/rutin oleh masyarakat. b. Patok batas tanah yang dipasang belum memakai beton, baru memakai kayu atau bambu. c. Keterangan dari ahli waris terkadang kurang jujur. d. Sulit menentukan orang ini termasuk berekonomi lemah atau tidak Dengan usaha-usaha yang lebih kongkrit dan pasti dari pihak pemerintah dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri hambatan/kesulitan umum dapat diselesaikan dengan dukungan dari instansi terkait dan peran serta masyarakat secara luas untuk menggerakkan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah

(PRONA) bisa dikatakan cukup berhasil dan segala permasalahan bisa diselesaikan, sedangkan hambatan/kesulitan tehnis pada dasarnya permasalahan dari Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) di wilayah Kabupaten Wonogiri dapat diselesaikan dengan tuntas. Meskipun ada beberapa permasalahan yang timbul, tetapi para petugas dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan benar dan cepat sehingga semua perencanaan Kegiatan Percepatan Pendaftaran Tanah (PRONA) dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pemahaman masyarakat kadangkadang dengan dilakukan program pemberian penguatan hak rakyat melalui prona dianggap gratis padahal hanya pada jangkauan prona saja tetapi bea pemungutan yang reguler dalam penetapan biaya pendaftaran tanah tetap dibayar oleh masing-masing peserta. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapatlah disimpulkan hal hal sebagai berikut : 1. Pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah melalui PRONA dilaksanakan untuk kepastian hukum hak atas tanah dan dihasilkan secara terpadu bagi masyarakat tidak mampu untuk terwujudnya peningkatan martabat perekonomian masyarakat.Dari hasil kegiatan yang telah diperoleh terhadap penyerahan sertipikat alat bukti hak atas tanah sejumlah 3.000 untuk tahun 2015 dan 4.000 tahun 2016 bidang tanah hasil kegiatan PRONA di Kabupaten Wonogiri. 2. Masih lemahnya pengetahuan tentang arti pentingnya pendaftaran tanah serta kurangnya kesadaran hak atas tanah untuk mendaftarkan tanahnya penyuluhan tentang hukum pertanahan di daerahdaerah. Kesulitan tersebut dimungkinkan karena kondisi keterbatasan dana DIPA APBN juga geografis Kabupaten Wonogiri, sehingga tidak semua daerah bisa dijangkau selanjutnya terjadi kurang pemahaman bahwa dana yang diluar tetap 66

dikenakan biaya rutin dalam pendaftaran tanah reguler. Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas dapatlah direkomendasi saran sebagai berikut : 1. Kegiatan percepatan perlu dilaksanakan kelangsungan untuk tiap tahun anggaran yang difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional (APBN). Hal ini untuk mewujudkan terwujudnya percepatan kepastian hukum bidang tanah di pedesaan. 2. Pemerintah melakukan koordinasi secara terkait untuk melakukan identifikasi penyisiran sisa wilayah.

Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undangundang Pokok Agraria.Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan Jakarta.1999

DAFTAR PUSTAKA

Budi Harsono. Hukum Agraria,1995. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksanaan. Jilid I, Jembatan

Boedi Harsono, UUPA Sejarah, Isi dan Pelaksanaanya, penerbit Djambatan, Jkt, Bag. Pertama, Jilid Pertama, 1970 Lembaran Negara RI, No.2043, UU RI No.5 Th.1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Boedi Harsono. Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. Djambatan, Jakarta, 2002 Boedi

Harsono.1999. Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan UUPA. Isi dan Pelaksanannya Jakarta Djambatan

Poerwadarminta.1986.Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta,PN Balai Pustaka, Ap Parlindungan, 1999.Pendaftaran Tanah Di Indonesia. Jakarta. Mandar Maju,

K. Wantjik Saleh, SH 1997 Hak Anda Atas Tanah, Jakarta

67