PROGRAM PENGUATAN KESEHATAN BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PENGUATAN POSYANDU DAN TP-PKK DI KABUPATEN BOJONEGORO

Seri Penguatan Kapasitas

2

PROGRAM PENGUATAN KESEHATAN BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PENGUATAN POSYANDU DAN TP-PKK DI KABUPATEN BOJONEGORO

Panduan 2

KONSEP PROGRAM POS YANDU PLUS

Kerjasama: Asscociation for Community Empowerment (ACE) & Ruang Mitra Perempuan (RUMPUN) Didukung oleh: Mobil Cepu Limited (MCL)


PROGRAM PENGUATAN KESEHATAN BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PENGUATAN POSYANDU DAN TP-PKK DI KABUPATEN BOJONEGORO

Panduan 2:

KONSEP PROGRAM POS YANDU PLUS

Kerjasama: Association for Community Empowerment (ACE) Dan Ruang Mitra Perempuan (RUMPUN) Didukung oleh: Mobil Cepu Limited (MCL)

Panduan 2: KONSEP PROGRAM POS YANDU PLUS

KATA PENGANTAR Panduan dan Modul ini merupakan salah satu topik dari Seri Penguatan Kapasitas pada Program Penguatan Kesehatan Berbasis Komunitas melalui Penguatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Tim Penggerak PKK (TP PKK), khususnya di wilayah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Program yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada upaya pemerintah di dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak, khususnya di wilayah program yang tersebar di 17 desa di Kabupaten Bojonegoro. Seri Penguatan ini akan terdiri dari 8 topik besar tentang penguatan kapasitas. Dalam tiap topik dimungkinkan adanya sub topik yang mendukung topik besar tersebut. Kedelapan topik besar tersebut yang terdiri dari: Seri 1 : Panduan Umum Program Penguatan Kesehatan Berbasis Komunitas (PKBK) Seri 2 : Konsep Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Plus Seri 3 : Pengorganisasian Komunitas Perempuan (Fasilitasi dan Komunikasi) Seri 4 : Pengelolaan Organisasi Program dan Posyandu Plus Seri 5 : Pengelolaan Posyandu Plus dalam perspektif Kespro dan Kesling Seri 6 : PAUD berperspektif Kesehatan dalam Pengelolaan Posyandu Plus Seri 7 : Livelihood dan Dana Sehat dalam Pengelolaan Posyandu Plus Seri 8 : Advokasi dan Perencanaan Penganggaran untuk Kesehatan Ibu dan Anak Serial Panduan dan Modul Penguatan Kapasitas ini diharapkan dapat digunakan bagi pengelola program dan khususnya pendamping di dalam melaksanakan program dan kegiatan di lapangan. Panduan dan modul ini disusun berdasarkan beberapa dokumen dan pengalaman lapangan baik yang dilakukan oleh ACE maupun oleh RUMPUN. Namun demikian, tentu saja panduan dan modul belumlah menjadi panduan dan modul yang sempurna, sehingga dalam penggunaannya di lapangan tentu masih memerlukan penyesuaian dalam kontek lokal dan masukan dari sumber sumber lain. Jakarta,

Mei 2014

Mudaris Ali Masyhud Direktur Eksekutif ACE iii


DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR PENGANTAR MODUL/PANDUAN - Pengertian Modul Dan Panduan - Cakupan dan keterkaitan antar modul/Panduan - Siapa dan Bagaimana menggunkan modul/Panduan - Ringkasan tentang modul/Panduan KONSEP PROGRAM POS YANDU PLUS A. Apa yang dimaksud dengan Posyandu? - Pengertian Posyandu Menurut Departemen Kesehatan - Strata Posyandu B.

Apa yang dimaksud Posyandu Plus? - Pengertian Umum Posyandu Plus - Kapasitas Kader dan Kebijakan yang mendukung - Langkah-langkah untuk mencapai Posyandu Plus (dibuat skema)

C. Siapa yang mendapatkan manfaat Posyandu Plus ? D. Apa Landasan hukum Posyandu? E.

Mengapa Posyandu Plus Penting? Posyandu Plus sebagai agen perubahan

F.

Apa Saja Komponen dalam Posyandu Plus? 1. Livelihood berprespektif kesehatan 2. PAUD berprespektif kesehatan 3. Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 4. Sistem rujukan kesehatan ibu & anak 5. Forum Kader

v


PENGANTAR MODUL/PANDUAN Pengertian modul: Modul adalah media pembelajaran yang berisi materi, metode, batasanbatasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Melalui modul peserta dapat belajar secara mandiri, tidak tergantung kepada orang lain. Pengertian Panduan: Buku panduan adalah buku yang menyajikan informasi dan memandu atau memberikan tuntunan kepada pembaca untuk melakukan apa yang disampaikan di dalam buku tersebut. Sebuah buku panduan dikatakan berhasil apabila panduan yang disampaikan di dalam buku tersebut dapat dipahami dan diterapkan secara baik oleh pembacanya. Cakupan dan keterkaitan antar modul/Panduan Dalam Program Penguatan Kesehatan Berbasis Komunitas (PKBK) di wilayah Bojonegoro, telah dihasilkan 8 seri modul /Panduan yang digunakan untuk melaksanakan program tersebut. ke delapan modul tersebut merupakan satu kesatuan yang saling kait mengkait satu sama lain seperti dijelaskan berikut ini: Seri 1 tentang Panduan Umum Program Penguatan Kesehatan Berbasis Komunitas (PKBK) akan memberikan gambaran secara utuh tentang konsep program sehingga pengguna modul/panduan diharapkan dapat menggunakan seri modul/panduan yang lain secara mudah. Pada seri 2 yang di modul/panduan ini adalah tentang Konsep Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Plus, dimana menjadi bagian inti atau komponen dari program PKBK yang menjelaskan tentang cara untuk membangun dan menguatkan Posyandu. Yaitu dengan penguatan kapasitas kader dan inovasi kegiatan pelayanan yang menunjang.

1


Sedangkan pada Seri 3 adalah Pengorganisasian Komunitas Perempuan (Fasilitasi dan Komunikasi), dimana modul/panduan ini akan memberikan penjelasan tentang bagaimana agar komunias perempuan dapat mengorganisir diri dan menjalankan agenda Posyandu Plus dan kegiatan lain yang telah direncanakan. Pada seri 4 tentang Pengelolaan Organisasi Program dan Posyandu Plus yang memberikan gambaran bagaimana agar Posyandu Plus memiliki managemen pengelolaan yang dapat memberikan pelayanan secara baik kepada masyarakat. Dengan menegemen yang baik tidak hanya berdampak pada pelayanan yang baik saja akan tetapi juga keberlanjutan dalam pelayanan. Modul/panduan Seri 5 adalah Pengelolaan Posyandu Plus dalam perspektif Kespro dan Kesehatan Lingkungan menjadi bagian penting karena akan memberikan pengaruh pada kesehatan ibu khusunya dan anak-anak mereka pada umumnya. Upaya peningkatan kesehatan masyarakat tanpa memperhatikan kesehatan lingkungan yang menjadi bagian holistik masyarakat maka akan sulit dicapai. Modul/panduan Seri 6 PAUD berperspektif Kesehatan dalam Pengelolaan Posyandu Plus akan memberikan pengaruh positif terhadap pengetahuan, sikap dan perilaku hidup sehat secara dini pada anak-anak. Diharapkan pula PAUD ini akan memberikan pengaruh langsung pada ibu-ibu yang mengantar anaknya dengan melibatkan setiap sesi daam kelas. Modul/panduan Seri 7 Livelihood dan Dana Sehat dalam Pengelolaan Posyandu Plus akan mendorong kemandirian Posyandu baik dari sisi management maupun dari sisi pendanaan. Modul/panduan ini akan memberikan arahan-arahan untuk melakukan usaha produktif bagi para kader sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada di wilayah tersebut. Modul/panduan Seri 8 Advokasi dan Perencanaan Penganggaran untuk Kesehatan Ibu dan Anak akan memberikan petunjuk pada stakeholder ditingkat desa dalam memperjuangkan anggaran yang berpihak terhadap kesehatan ibu dan anak. Dalam melakukan advokasi, ditingkat aparat desa dibangun rasa keperpihakan, sedangkan ditingkat kader Posyandu ditekankan pada langkah-langkah untuk melakukan advokasi, termasuk terlibat dalam musrenbangdes. 2


Siapa dan Bagaimana menggunakan modul/Panduan Modul ini secara khusus akan digunakan oleh para kader desa yang akan menjalankan tugas pelayanan dalam Posyandu. Akan tetapi pada awal-awal program masih berjalan modul/panduan ini juga dapat digunakan oleh fasilitator yang mendampingi untuk melaksanakan program PKBK. Seiring dengan proses pelaksanaan program PKBK, fasilitator mengajarkan kepada para kader bagaimana cara menggunakan Modul/panduan oleh para kader. Ringkasan Tentang Modul/Panduan Konsep Program Posyandu Plus Modul/Panduan Konsep Program Posyandu Plus diawali dengan menguraikan pengertian tentang Posyandu dan Strata Posyandu, yang kemudian mencoba untuk merinci tentang apa yang dimaksud Posyandu Plus dan bagaimana Langkah-langkah untuk mencapai Posyandu Plus. Pada sub bab selanjutnya diuraiakan tentang Siapa yang akan mendapatkan manfaat dari keberadaan Posyandu Plus, seperti: Manfaat untuk masyarakat, Manfaat untuk Kader, pengurus Posyandu dan tokoh masyarakat, Manfaat bagi Forum Kader dan anggotanya, Kelembagaan di tingkat desa (Pemerintahan desa, PKK, Karang Taruna, org perempuan lokal dll.), bagi Puskesmas dan bagi sektor lain. Serta diuraiakan alasanalasan mengapa Posyandu Plus itu penting. Tentang Landasan hukum Posyandu juga menjadi bagian yang dibahasa dalam modul/panduan, sehingga, para kader menjadi lebih mantap dalam menjalankan tugas pelayanan sebagai kader. Hal ini karena ada kepastian kebijakan dari pemerintah daerah tentang keberadaan Posyandu dan dengan tugas pelayanan yang masuk dalam kategori pelayanan publik maka jaminan beberapa pendukung akan diperoleh. Apabila Posyandu Plus adalah sebuah sistim pelayanan untuk kesehatan Ibu dan Anak maka setidaknya ada 4 (empat) komponen penting agar Posyandu Plus dapat memberikan dampak yang signifikan pada kesehatan Ibu dan anak. Dalam Modul/panduan ini diuraiakan secara rinci keempat komponen tersebut diantaranya yaitu: i) Livelihood berprespektif kesehatan; ii) PAUD berprespektif kesehatan; iii) Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); vi) Sistem rujukan kesehatan ibu & anak dan; vii) Forum Kader. 3



KONSEP PROGRAM POS YANDU PLUS A. Apa yang dimaksud dengan Posyandu? Ada beberapa pengertian Posyandu yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk memahami dan mengiterprestasikan dalam bentuk tindakan untuk melaksanakan program. Gagasan penerapan Posyandu awalnya dari Departemen Kesehatan, yang dicanangkan pada tahun 1985 di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1990 Kemendagri melalui instruksinya No. 9 tahun 1990 tentang peningkatan pembinaan mutu Posyandu. Oleh karena itu untuk memahami Posyandu perlu menyimak pengertian dari kedua kementerian tersebut. Pengertian Posyandu yang Menurut Departemen Dalam Negeri: Pengertian Posyandu berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberikan kemudahan kepada masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. Dokumen lain menjelaskan bahwa Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. (Permendagri No. 19 Tahun 2011).

mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). (Sumber: Modul Pelatihan Kader Posyandu-Depkes). Pengertian Posyandu menurut BKKBN, adalah sistem pelayanan yang dipadukan antara satu program dengan program lainnya yang merupakan forum komunikasi pelayanan terpadu dan dinamis seperti halnya program KB dengan kesehatan atau berbagai program lainnya yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat (BKKBN, 1989). Pelayanan kesehatan dasar di Posyandu adalah pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya 5 (lima) kegiatan, yakni: i) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA): Bumil, ibu nifas, ibu menyusui bayi dan balita; ii) Keluarga Berencana (KB); iii) imunisasi; iv) gizi dan; v) pencegahan dan penanggulangan diare (Pedum Posyandu-Depkes). Strata Posyandu: Strata Posyandu merupakan pengelompokan terhadap Posyandu berdasarkan kriteria-kriteria yang menunjukan kemampuan Posyandu dalam mengelola kegiatan dan memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Berdasarkan ketentuan Departemen Kesehatan terdapat 4 (empat strata Posyandu seperti terinci dalam tabel berikut: Tabel. 1 Strata Posyandu dan Jenis Intervensi yang dilakukan Strata

Kriteria

Intervensi

Pengertian Posyandu Menurut Departemen Kesehatan:

Posyandu Pratama

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang menjadi milik masyarakat dan menyatu dalam kehidupan dan budaya masyarakat. Posyandu berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat serta

 Masih belum mantap,  Kegiatan rutin bulanan belum ada  Kader yang aktif terbatas

 Pelatihan dasar pada kader  Penambahan kader yang ada perlu

Posyandu Madya

 Melaksanakan kegiatan lebih 8 kali per tahun

 Pelatihan Toma dengan modul eskalasi

4

5



 Jumlah kader 5 orang atau lebih.  Cakupan program (KB, KIA, Gizi, dan Imunisasi) kurang dari 50%.

Posyandu dengan metoda simulasi.  Penggarapan dengan pendekatan PKMD (SMD dan MMD) untuk menentukan masalah dan pemecahannya, dan program tambahan yang sesuai kebutuhan.

Posyandu Purnama

 Telah melaksanakan kegiatan lebih 8 kali per tahun  Jumlah kader yang bertugas 5 orang atau lebih,  Cakupan program (KB, KIA, Gizi dan Imunisasi) lebih dari 50%.  Sudah ada program tambahan, dan Dana Sehat

 Penggarapan dengan pendekatan PKMD untuk mengarahkan masyarakat menetukan sendiri pengembangan program di Posyandu  Pelatihan Dana Sehat, untuk menumbuhkan Dana Sehat yang kuat dengan cakupan anggota minimal 50% KK atau lebih.

Posyandu Mandiri

 Sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur,  Cakupan 5 program utama sudah bagus,  Program tambahan dan Dana Sehat telah menjangkau lebih dari 50% KK.

 Pembinaan Dana Sehat diarahkan agar tersebut menggunakan prinsip JPKM/BPJS/ Tabulin/tabungan sekolah.

Berdasarkan hasil pendataan di 17 desa di wilayah Ring I dan Ring II MCL-Bojonegoro hanya terdapat satu strata Posyandu, yaitu Posyandu Purnama, yaitu sebanyak ...., dengan kondisi strata tersebut maka sudah dapat ditentukan jenis intervensi yang akan dilakukan untuk menjadikan Posyandu naik stratanya. Posyandu dengan strata yang telah teridentifikasi setelah diintervensi tersebut diharapkan meningkat stratanya menjadi Posyandu Mandiri, kemudian dari Posyandu Strata Mandiri akan dibangun minimal 5 Posyandu Plus sebagai model. Catatan: Intervensi program PKBK seperti (pelatihan, diskusi tematik dll.) harus spesifik sesuai dengan kebutuhan strata existing di wilayah program, misal: KIA, gizi, KB dll, dengan dibantu media edukasi-advokasi Capacity Building /peningkatan kapasitas (CB) dan Pendampinganya.

sumber: Pedoman Pengelolaan Posyandu Depkes

Catatan: Intervensi yang dimaksud di atas adalah merupakan intervensi standart panduan dari Departemen Kesehatan yang perlu dilakukan agar dapat ditingkatkan Posyandu dapat ditingkatkan Stratanya. 6

7



B. Apa yang dimaksud Posyandu Plus? Pengertian Umum Posyandu Plus Posyandu Plus adalah merupakan upaya revitalisasi Posyandu yang sudah dibangun sebelumnya dengan mendinamisasi keberadaan organisasi, kader dan kegiatannya termasuk didalamnya mesinergikan dengan berbagai lembaga terkait. Posyandu Plus yang dibangun disamping memberikan pelayanan kesehatan dasar terkait dengan kesehatan ibu dan anak, didalamnya mencakup sekurang-kurangnya 5 (lima) kegiatan dan dikembangkan dengan kegiatan lain yang mendukung lima kegiatan utama tersebut, lihat skema berikut:

Pengembangan Layanan: Lima Pelayanan Dasar Posyandu (5 Meja Pelayanan): • Penimbangan dan pengukuran bayi dan ibu hamil • Imunisasi, • Gizi (pemberian makanan tambahan/PMT), • Keluarga berencana (KB) • Pencegahan Penanggulangan diare dan • Pelayanan ANC (KI-K4)

PLUS

• Memberikan informasi dan pelayanan pada anak usia dini dan orang tuanya melalui POS PAUD • Livelihood: Pengembangan ekonomi produktif untuk kader melalui pengelolaan tanaman obat/herbal dan kebun gizi untuk mendorong tumbuhnya dana sehat • Penanganan lingkungan sehat/PHBS • Kelas Ibu (senam Bumil) • Lansia • Keluarga sakinah • difable dan orang sakit Jiwa • KDRT

Gambar 1. Bagan Konsep Posyandu Plus

8

Seperti yang tergambar dalam skema di atas (gamber 1.) bahwa yang dimaksud dengan Posyandu Plus adalah lebih pada pengembangan layanan. Dalam Standart pelayanan Posyandu ada 5 meja, sedangkan Ponyandu Plus menambahkan layanan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan SDM yang ada. Dengan demikian maka Posyandu Plus akan memberikan dampak yang lebih cepat terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat, terutama kesehatan Ibu dan anak. Kapasitas Kader dan Kebijakan yang mendukung Melihat peran Posyandu Plus yang cakupanya menjadi lebih luas dan strategis seperti tergambar pada bagan di atas maka diperlukan adanya relawan dan kader desa yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang cukup dalam mengelola kegiatan Posyandu Plus. Untuk itu peningkatan kapasitas para Kader menjadi kegiatan penting yang harus dilakukan, yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan, studi banding, pedampingan dan lain sebagainya. Pemberian buku panduan dan media edukatif atau KIE yang bersifat praktis dan aplikatif menjadi kebutuhan, sehingga para kader desa dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Penguatan kapasitas kelembagaan Posyandu juga tidak kalah pentingnya, sehingga menjadikan kelembagaan Posyandu Plus yang mampu menjalankan aktifitasnya. Artinya diperlukan adanya kebijakan yang mendukung, sumber daya (sumber daya manusia, modal, tempat/lokasi), dan kerjasama antar lembaga. Dengan lembaga Posyandu Plus yang kuat, maka akan memberikan pengaruh positif untuk motivasi dan semangat para kader pelaksana Posyandu Plus tersebut. Langkah-langkah untuk mencapai Posyandu Plus. (dibuat skema) Untuk menjadikan Posyandu Plus sebagai Posyandu Model tidak mesti harus berasal dari strata Posyandu Mandiri terlebih dahulu, akan tetapi akan lebih baik apabila hal tersebut dapat dilakukan. Dengan demikian meskipun tahapan Posyandu Plus tidak harus berasal dari Posyandu Mandiri, akan tetapi ketika Posyandu Plus terbentuk maka secara otomatis merupakan Posyandu Mandiri Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai Posyandu Plus adalah seperti tergambar dalam skema berikut: 9



1. Identifikasi Posyandu Dari 17 Desa

Metode: Mapping, Baseline study: mengelompokkan Posyandu sesuai dengan Stratanya

2. Prioritasi Posyandu Berdasarkan Strata

Metode: Matrix Ranking: Kondisi Existing

3. Intervensi Posyandu Metode: Evaluasi Patisipatif: Terpilih 5 Posyandu Model

Metode: Diskusi Tematik, FGD, pelatihan, pendampingan, dll.

4. Evaluasi Posyandu

Pelatihan livelihood (LH) melalui taman gizi, tanaman obat/herbal, pemanfaatan limbah untuk kerajinan tangan (hasil dari LH menjadi salah satu sumber kas operasional posyandu), penghapusan KDRT, PAUD berprespektif kesehatan, PHBS.

5. Agenda Intervensi Lebih Lanjut Pada 5 Posyandu Model

Gambar 2. Langkah-langkah menuju Posyandu Plus

C. Siapa yang mendapatkan manfaat Posyandu Plus ? Apabila mengacu pada peran dan fungsi Posyandu Plus seperti diuraikan secara singkat di atas maka keberadaan Posyandu Plus akan bermanfaat terhadap masyarakat di tingkat basis dimana Posyandu Plus tersebut berada. Disamping itu Posyandu Plus juga bermanfaat secara langsung dan tidak langsung pada beberapa institusi dan individu seperti tabel berikut: Tabel. 2 Institusi/Individu yang Mendapatkan Manfaat atas Keberadaan Posyandu No.

Institusi/Individu

1

Manfaat untuk masyarakat:

a. Secara mudah mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan dasar, terutama yang terkait dengan KIA dan peningkatan gizi Balita. b. Secara mudah dapat mengakses bantuan pelayanan kesehatan secara profesional dan medis, terutama dalam pemecahan masalah KIA dan kelompok Usia Lanjut. c. Secara efisien mendapatkan pelayanan kesehatan secara terpadu karena keberadaannya yang langsung di tengah-tengah masyarakat. d. Saling belajar melakukan tindakan tentang berbagai bidang yang dapat mendukung peningkatan kesehatan masyarakat seperti PAUD, Ekonomi produktif, tanaman obat dll.

2

Manfaat untuk Kader, pengurus Posyandu dan tokoh masyarakat;

a. Memperoleh informasi secara dini tentang berbagai upaya untuk penanganan kesehatan masyarakat terutama yang berkaitan dengan

Uraian bagan langkah-langkah menuju Posyandu Plus: 1. Melakukan identifikasi Posyandu dari 17 desa yang didampingi untuk mengelompokkan Posyandu sesuai dengan Stratanya. 2. Melakukan skala prioritas berdasarkan strata dan kondisi eksisting posyandu. 3. Melakukan intervensi terhadap Posyandu-Posyandu tersebut melalui pelatihan, diskusi tematik, studi banding dll. yang materinya diidentifikasi dan disesuaikan dengan kelompok stratanya. 4. Melakukan evaluasi terhadap intervensi yang diberikan untuk melihat seberapa jauh pengaruhnya terhadap peningkatan kapasitas Posyandu, dan kemudian dipilih minimal 5 - 8 Posyandu yang dianggap telah pantas untuk dijadikan sebagai Posyandu Plus. 5. Memilih 5 Posyandu untuk diintervensi secara spesifik seperti: pelatihan livelihood (LH) melalui taman gizi, tanaman obat/herbal, pemanfaatan limbah untuk kerajinan tangan (hasil dari LH menjadi salah satu sumber kas operasional posyandu), penghapusan KDRT, PAUD berprespektif kesehatan, PHBS. 6. Membentuk dan menetapkan 5 Posyandu Plus dan sekaligus menyusun agenda untuk penguatan kapasitas terhadap Posyandu Plus yang telah ditetapkan tersebut. Perlu didorong untuk sampai pada legalitas yaitu adanya Surat Keputusan dari TP-PKK Kabupaten atau Pemerintahan Desa. 10

Bentuk Manfaat Posyandu

11



percepatan penurunan AKI dan AKB dan kesehatan Lansia. b. Memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dengan merealisasi dan mewujudkan secara nyata memberikan pelayanan kepada masyarakat menyelesaikan masalah kesehatan terkait dengan penurunan AKI dan AKB serta kesehatan Lansia. c. Dapat mewujudkan kegiatankegiatan lain dengan berintegrasi dengan berbagai lembaga terkait seperti Dinas Pendidikan, Sosial, Lingkungan Hidup, PKK dsb. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 3

12

Manfaat bagi Forum Kader dan anggotanya

a. Dapat melakukan deteksi dini terhadap berbagai gejala kesehatan yang terjadi di masyakat, sehingga dapat secara cepat mengambil tindakan dengan memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkopenten. b. Mendapatkan berbagai informasi tentang persoalan kesehatan Ibu dan anak serta lansia dan praktek baik untuk mengatasinya, yang berguna sebagai bahan dalam melakukan advokasi kebijakan baik ditingkat desa maupun kabupaten. c. Dapat menyusun perencanaan secara baik terkait dengan kegiatankegiatan penunjang peningkatan kesehatan masyarakat seperti PAUD, Ekonomi produktif, tanaman obat dan produk olahannya dsb.

4

Kelembagaan di tingkat desa (Pemerintahan desa, PKK, Karang Taruna, org perempuan lokal dll.).

a. Pemerintah desa dan PKK terbantu untuk merealisasi program-program pemerintah yang terkait dengan program peningkatan kesehatan masyarakat. b. Organisasi perempuan lokal dapat mengintegrasikan kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan di Posyandu, begitu sebaliknya dan terjadinya saling belajar satu sama lain.

5

Bagi Puskesmas

a. Optimalisasi fungsi Puskesmas sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama. b. Dapat secara lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah kesehatan sesuai kondisi setempat. c. Meningkatkan efisiensi waktu, tenaga dan dana melalui pemberian pelayanan secara terpadu. d. Memperluas jangkauan pelayanan atau cakupan area karena memiliki kader-kaser relawan yang langsung berada ditengah-tengah masyarakat

6

Bagi sektor lain

a. Dapat lebih spesifik membantu masyarakat dalam pemecahan masalah sektor terkait, utamanya yang terkait dengan upaya penurunan AKI dan AKB sesuai kondisi setempat. b. Meningkatkan efisiensi melalui pemberian perlayanan secara terpadu sesuai dengan tupoksi masing-masing sektor. 13



D. Apa Landasan Hukum Posyandu? Keberadaan lembaga Posyandu atau Posyandu Plus di Indonesia telah memiliki landasan hukum formal yang kuat mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Surat Keputusan Menteri Hingga Surat Edaran. Oleh karena itu tidak diragukan lagi peran, tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan pada masyarakat. Dan sudah pasti akan mendapatkan dukungan yang kuat dari pemerintah (desa, kabupaten, provinsi dan pusat) jika membangun, mengembangkan, melaksanakan Posyandu Plus. Dengan demiikian maka mejadi peluang dan sekaligus tantangan bagi para pelaksana Posyandu Plus. Secara keseluruhan Landasan hukum Posyandu dapat dicermati pada tabel berikut: Tabel. 3 Dasar Hukum Keberadaan Posyandu Dasar hukum

Tentang apa

pasalnya

Fokus yang diatur

Undang Undang Dasar tahun 1945,

Hak Azazi Manuai

pasal 28 H ayat 1

Hak atas Pelayanan Kesehatan

Undang-undang Nomor 23 tahun 1992

Kesehatan

Pasal 12, 13, 14, dan pasal 20

• Kesehatan Kelurga • Perbaikan Gizi

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom.

Bab II, Pasal 2, ayat (3), 10 i

Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Surat Edaran Mendagri Nomor 411.3/1116/SJ tahun 2001

Revitalisasi Posyandu

-

Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu

14

Undang-undang nomor 23 tahun 2002

Perlindungan Anak

Bab III, pasal 4, 8 dan 9

Hak dan Kewajiban anak:  Hak tumbuh kembang  Hak pelayanan kesehatan  Hak pendidikan dan pengajaran

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457 tahun 2003

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota.

Bab II, Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004

Pemerintah Daerah

Pasal 22b, 22f

▪ Meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat ▪ Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 tahun 2004

Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat

Bab IV B, point 2, 3 dan 4

▪ Azas pemberdayaan masyarakat ▪ Azas keterpaduan ▪ Azas rujukan

15



E. Mengapa Posyandu Plus Penting? Posyandu sebagai ujung tombak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat karena keberadaannya dari, oleh dan untuk masyarakat, dan karena peran dan fungsi strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar terutama pada ibu dan anak. Peran dan fungsi strategis tersebut masih banyak yang belum terwujud karena banyak masyarakat masih memandang bahwa Posyandu hanya kegiatan sekelompok ibu-ibu kader yang sekedar mengurusi penimbangan balita dan imunisasi bayi serta pemberian makanan tambahan balita. Dengan demikian meski para kader mencurahkan banyak waktu, pikiran dan tenaganya untuk mengurusi Posyandu, namun dinamisasi perubahan sosial dan kebijakan pembangunan kesehatan masyarakat belum berjalan secara cepat. Posyandu Plus sebagai agen perubahan Agar Posyandu benar-benar dapat menjadi agen perubahan dalam memberikan layanan sosial dasar terpadu kepada masyarakat maka ada dua hal penting yang diperlukan yaitu: 1.

2.

Diperlukan adanya transformasi Posyandu menjadi Posyandu Plus yang mampu menjadi media gerakan sosial komunitas lokal yang dapat mengatasi tidak hanya persoalan kesehatan, tetapi juga persoalan kemiskinan, ketertinggalan, pendidikan dan ketimpangan pembangunan. Diperlukan adanya kemampuan para kader, tidak saja dalam mengelola organisasi Posyandu Plus akan tetapi juga penguasaan terhadap isu-isu yang menjadi ranah kegiatannya dalam memberikan pelayanan sosial dasar masyarakat. Jenis Layanan Sasial Dasar Masyarakat oleh Posyandu Plus: Kesehatan ibu dan anak, kesehatan keluarga (gizi dan lingkungan), harmonisasi dan kesejahteraan keluarga, managemen administrasi & keuangan Posyandu, peningkatan pendapatan rumah tangga, kesetaraan gender, budidaya tanaman obat tradisional, pengolahan obat tradisional, pendidikan usia dini (PAUD) dan lain sebagainya.

16

Dengan gambaran posisi Posyandu Plus dengan berbagai kegiatan yang strategis dan dengan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya seperti di atas, maka jelas sekali bahwa keberadaan Posyandu Plus ini amatlah penting bagi masyarakat. F. Apa Saja Komponen dalam Posyandu Plus? Seperti telah disinggung pada uraian sebelumnya bahwa komponen kegiatan utama pada Posyandu adalah tergambar di lima meja Posyandu seperti berikut: • • • • •

Meja 1 Pendaftaran balita, ibu hamil, ibu menyusui Meja 2 Penimbangan balita Meja 3 Pencatatan hasil penimbangan Meja 4 Penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, ibu hamil dan ibu menyusui Meja 5 Pelayanan kesehatan, KB, imunisasi dan pojok oralit, termasuk pelayanan ANC (K1 – K4)

Sebagai Posyandu Plus maka ada beberapa komponen kegiatan tambahan yang masih memiliki keterkaitan erat dengan upaya peningkatan kesehatan Ibu dan Anak. Untuk itu program PKBK mengagas 5 (lima) komponen Posyandu Plus yaitu: i) livelihood berprespektif kesehatan; ii) PAUD berprespektif kesehatan; iii) Penghapusan KDRT; iv) sistim rujukan dan; v) Forum Kader. Uraian secara detil kelima komponen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Livelihood berprespektif kesehatan Pengertian konsep livelihood Konsep Livelihood (penghidupan) merupakan konsep terpadu yang memadukan antara konsep, pendekatan teknik dan perumusan gagasan dalam program pembangunan yang lebih bermartabat dan inklusif. 17



Sustainable Livelihood merupakan kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap orang/masyarakat untuk menjalankan kehidupannya dengan menggunakan kapasitas/ kemampuan serta kepemilikan sumber daya (5 aset) untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik atau diharapkan. Pengertian dari Konsep livelihood yang berprespektif kesehatan Pada skema dibawah ini merupakan gambaran konsep livelihoods yang akan dilaksanakan oleh Posyandu Plus sebagai salah satu komponennya. Untuk mendukung dan mensinkronkan program pengembangan sistim kesehatan masyarakat maka pilihan konsep livelihoods adalah yang lebih berprespektif kesehatan, secara lebih jelas dapat tergambar dalam skema berikut:

Langkah-langkah pelaksanaan livelihoods Mengacu pada skema di atas bahwa pemilihan kegiatan livelihoods berperspektif kesehatan sebagai salah satu komponen dari Posyandu Plus adalah menggunakan strategi industri rumahan dengan mengelola taman gizi dan tanaman obat-obatan/herbal dan usaha kreatif daur ulang limbah. Pengertian mengelola disini bukan hanya produksi atau budidaya, akan tetapi mengolah hingga menjadi barang jadi dan membangun pasar untuk menghasilkan keuntungan, sehingga mengarah pada kegiatan ekonomi produktif yang terintegrasi. Untuk mewujudkannya maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.

Menyusun perencanaan secara matang yang dilakukan secara partisipatif, termasuk pembagian tugas, siapa melakukan apa (organisasi team). Menggali potensi dan aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat terutama 5 aset seperti dalam skema di atas. Mengidentifikasi jenis-jenis limbah yang dapat akan didaur ulang dan tanaman yang akan dibudidayakan (kecocokan iklim, nilai gizi dan kasiat, kemudahan menanam dan tumbuh, nilai ekonomi dll.) Melakukan Koordinasi dengan berbagai dinas terkait seperti dinas pertanian, perindustrian, perkebunan, dinas kesehatan dll. untuk mendapatkan dukungan berupa pelatihan ketrampilan produksi, peralatan, pemasaran, permodalan dll.

2. PAUD berprespektif kesehatan Pengertian PAUD Gambar 2. Skema Konsep Livelihood Berperspektive Kesehatan

Sasaran livelihoods: Sasaran sepesifik livelihoods berperspektif kesehatan ini adalah para Kader Desa / Kader Posyandu dan perempuan komunitas di desa program. 18

PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 19



agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal. PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 5 perkembangan, seperti yang tercantum dalam Permendiknas no 58 tahun 2009, yaitu :

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Perkembangan moral dan agama, Perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), Kecerdasan/kognitif (daya pikir, daya cipta), Sosio emosional (sikap dan emosi), Bahasa dan komunikasi, sesuai keunikan dan tahap-tahap perkembangan kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini.

yang bermuatan Kesehatan kepada anak-anak. Artinya setiap kegiatan belajar pada PAUD para kader Posyandu Plus mengenalkan sejak dini nilai-nilai ramah dan peduli lingkungan, seperti kebersihan lingkungan, cuci tangan pakai sabun (CTPS), pengelolaan sampah, sanitasi sehat dan lain sebagainya. Selain itu juga menekankan pentingnya asupan gizi, kesehatan, makanan yang sehat dan pola pengasuhan dan perlindungan anak. Pengetahuan dan informasi tersebut tidak hanya diperoleh oleh anak-anak PAUD akan tetapi juga para ibu orang tua yang mengantarkan anaknya. 3. Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pengertian Tindak Kekerasan Tindak kekerasan adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara perorangan dan atau kelompok kepada korban berupa tindak kekerasan yang bersifat psikologis, verbal, fisik, ekonomi dan seksual yang dapat menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain.

Tujuan diselenggarakannya PAUD

▪

▪

Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa. Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah, sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya.

Rentang Usia untuk PAUD

▪ ▪

Usia 0 – 6 tahun, menurut UU Sisdiknas No.20/2003, Pasal 28 ayat 1. Usia 0 – 8 tahun (masa emas), menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara.

PAUD sebagai Komponen Posyandu Plus Yang dimaksud adalah bahwa Posyandu Plus berintegrasi dan memberikan pelayanan kepada PAUD dengan memasukan materi-materi pendidikan 20

Pengertian KDRT Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri dan atau anggota keluarga yang lain. Menurut UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), pada Pasal 1 Angka 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah “setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” 21



Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga, yang tinggal di rumah tersebut. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami juga karena tertekan oleh kekuasan dalam sistem budaya tersebut. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya. Bentuk-bentuk KDRT

Penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah tangga Belajar dari berbagai kasus KDRT yang telah terjadi maka ada beberapa kesimpulan yang dapat dijadikan sebagai acuan tentang penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, diantaranya adalah:

• • • •

Posisi antara Laki-laki dan perempuan tidak dalam kondisi yang setara Masyarakat mengkonstruksikan secara sosial bahwa laki-laki itu harus kuat, tegas, berani, serta tanpa ampun. KDRT dianggap bukan sebagai permasalahan sosial, tetapi persoalan pribadi terhadap relasi suami istri, sehingga aib jika publik mengetahui. Pemahaman keliru dan sempit terhadap ajaran agama, sehingga timbul anggapan bahwa laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga boleh menguasai perempuan.

Dalam beberapa literatur telah disebutkan ada 4 (empat) bentuk KDRT, diantaranya adalah: kekerasan fisik, kekerasan psikologis/mental, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga. Peran kader dalam penghapusan KDRT

Tindakan preventif mengatasi terjadinya KDRT

Peran para kader desa dalam kegiatan penghapusan KDRT antara lain sebagai berikut:

Ada beberapa tindakan yang harus dilakukan untuk menghentikan terjadinya KDRT di kalangan masyarakat yaitu:

1. Menjalin kerjasama dengan TP-PKK desa/kecamatan/kabupaten mengadakan sosialisasi penghapusan KDRT dengan menghubungi nara sumber yang berkompeten (kepolsian, LSM lokal, dinas yang terkait). 2. Menjalin kerjasama dengan TP-PKK desa/kecamatan/kabupaten dalam penanganan korban dengan menghubungkan pihak-pihak yang berkompeten dan membantu korban melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan jika diperlukan.

1. Melakukan kampanye tentang KDRT melalui berbagai kegiatan 2. Melakukan sosialisasi UU No. 23 /2004 tentang Penghapusan KDRT. 3. Melakukan penyadaran dan pelatihan Gender kepada masyarakat yang merupakan akar masalah terjadinya KDRT. Catatan: Mengudang Nara Sumber Dari Kepolisian

Dasar hukum KDRT

Apabila mengalami salah satu dari 4 (empat) indikator kekerasan, terutama kekerasan fisik, segera melaporkan ke pihak kepolisian untuk segera dilakukan visum. Bukti visum sangat penting, jika bukti ini hilang maka polisi akan kesulitan untuk mencari alat bukti lain selain visum bahwa telah pernah terjadi tindakan kekerasan secara fisik.

KDRT merupakan tindakan melawan hukum karena telah disyahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Penghapusan KDRT. Undang Undang tersebut merupakan konsekuesi logis dari ratifikasi konvensi internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms Against Women/ CEDAW) oleh Indonesia pada tahun 1984. 22

Langkah-langkah yang dilakukan jika mendapat mengalami KDRT

a.

Apabila tindakan KDRT dilaporkan ke POLRES setempat maka akan dirujuk ke bagian unit Perempuan dan Anak. 23



b. Korban akan dimintai keterangannya sebagai saksi dikepolisian. (korban diharap bisa membantu kepolisian untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi serta bukti-bukti yang ada untuk diserahkan). c. Jika alat bukti dianggap sudah cukup oleh Kepolisian (minimal 2 alat bukti) maka pelaku dapat ditingkatkan statusnya menjadi TERSANGKA. Dalam hal ini Polisi berhak melakukan penahanan terhadap tersangka d. Catat siapa penyidik yang menangani kasus tersebut. hal ini diperlukan untuk mempermudah korban menanyakan sampai dimana perkara tersebut ditangani.

2.

Komisi Nasional Perempuan Situs : http://www.komnasperempuan.or.id Alamat : Jl. Latuharhari 4B, Jakarta 10310 Telp : (021) 390.3963

3.

Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Surabaya Alamat : Jagir Sidomukti-Gang Lebar. Nomor 26 Surabaya

4.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Alamat : Jl. Nginden Permata No. 1 Surabaya Telp. : (031) 5929102, 5929103

Setelah pelaporan, korban hanya bisa menunggu dan mendesak pihak kepolisian agar kasus segera dinyatakan P21 dan berkasnya diserahkan ke Kejaksaan. P21 adalah pernyataan bahwa berkas telah lengkap. Setelah itu korban dalam posisi pasif, yang aktif adalah pihak kepolisian dan kejaksaan, tetapi Korban punya hak untuk menanyakan bahwa sudah tahap mana penanganan kasus tersebut. Korban juga harus aktif dan memastikan bahwa kasus perkaranya telah disidangkan.

3. Sistem rujukan kesehatan ibu & anak

Saran: Korban perlu meminta dukungan dari pemerintah, LSM, NGO, dan LBH agar perkara tersebut segera disidangkan dan meminta keadilan apabila ada kejanggalan dalam penanganannya.

Pengertian dari sistim rujukan Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atas kasus penyakit atau masalah kesehatan yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata sarana pelayanan kesehatan lainnya, maupun secara horisontal dalam arti antar sarana pelayanan kesehatan yang sama. Sistem rujukan adalah suatu system jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal-balik atas masalah yang timbul, baik secara vertical maupun horizontal ke fasilitas pelayanan yang lebih kompeten, terjangkau, rasional, dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi.

Tempat pengaduan Ada beberapa LSM/Pemerintah yang dapat dihubungi jika seseorang mengalami atau melihat terjadinya KDRT seperti berikut: Daftar LSM/Pemerintah yang dapat dihubungi: 1.

24

Kementrian Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak Alamat : Jl. Merdeka Barat 15, Jakarta 10110 Telp : (021) 3805563

Tujuan dari Sistim Rujukan Tujuan system rujukan adalah agar pasien mendapatkan pertolongan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu sehingga jiwanya dapat terselamatkan, dengan demikian dapat menurunkan AKI dan AKB.

25



Rujukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan

RS Umum/Khusus Pusat/Provinsi

RS Umum/Khusus Kab/Kota, BP4, BKMM, Klinik Spesialis Swasta, Praktek Dokter Spesialis Swasta Praktek Dokter Swasta (dr.keluarga), Puskesmas, Balai Pengobatan, BKIA, Praktek Bidan Swasta Posyandu Polindes

Upaya Kesehatan Keluarga Mandiri

Strata Ketiga

Strata Kedua

Strata Pertama

Masyarakat

Perorangan/Keluarga

Strata Ketiga

Jalur sistim rujukan yang harus ditempuh jika para Kader Desa atau Poyandu menghadapi masalah kesehatan Ibu dan anak atau masalah kesehatan secara umum adalah dapat dilakukan seperti tergambar dalam skema berikut:

Depkes Dinkes Provinsi

Strata Kedua

Jalur Sistim Rujukan yang harus ditempuh

Depkes Kab./Kota BP4, BKSM, BKSM

Strata Pertama

Masyarakat

Puskesmas

UKBM:Posyandu, Polindes, UKBM lain

Perorangan/Keluarga

Kader Kesehatan, Upaya Kesehatan Keluarga Mandiri

Gambar 3. Skema Pelaksanaan Azas Rujukan

Peran kader dalam melakukan rujukan Terdapat beberapa peran kader desa dalam melakukan rujukan, terutama pada keluarga miskin yang sangat membutuhkan bantuan, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Memastikan bahwa pasien yang akan dirujuk telah memiliki kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan, termasuk keanggotaan BPJS. 2. Jika belum, maka kader desa membantu keluarga untuk mengurusnya, minimal memberikan petunjuk kepada salah satu anggota keluarga pasien untuk mengurus kelengkapan tersebut. 3. Pada kasus spesific, penyakit jiwa Kader desa juga bisa membantu keluarganya untuk melakukan rujukan, dan memberikan penjelasan agar tidak mamasungnya.

26

Gambar 4. Jalur Sistim Rujukan

Pada skema di atas, rujukan dapat dilakukan secara horisontal, misal antar Puskesmas atau antar Rumah sakit (Puskesmas/Rumah Sakit A ke Puskesmas/Rumah Sakit B atau sebaliknya). Rujukan juga dapat dilakukan secara vertikal yaitu Dari Puskesmas ke Rumah sakit atau sebaliknya dari rumah sakit ke Puskesmas.

27



4. Forum Kader Pengertian Forum Kader Forum Kader adalah merupakan jejaring antar kader desa sebagai wadah dalam proses belajar untuk penguatan kapasitas para kader dan kegiatan yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak serta kegiatan lain yang mendukungnya. Terdapat dua level Forum Kader, yaitu forum kader tingkat desa yang disebut dengan Forum Kader Desa (FORKARDES), dan forum kader lintas desa dan lintas kecamatan yang disebut dengan Forum Kader Lintas Desa (FORKARLINDES), secara rinci dijelaskan seperti berikut: a. Forkardes, merupakan forum saling belajar dimana para anggotanya terdiri dari para kader yang ada dalam satu wilayah desa, termasuk anggotanya dari organisasi perempuan lokal (OPL) yang ada di desa tersebut. Dengan demikian maka jumlah Forkardes yang terbentuk adalah sebanyak 17 Forkades sesuai dengan jumlah desa sasaran program dari 4 kecamatan di kabupaten Bojonegoro. b. Forkarlindes, merupakan forum yang lebih menekankan pada kepentingan advokasi, memperjuangkan hak dan kepentingan bersama, disamping forum untuk saling belajar. Para anggota forum terdiri dari para kader yang sudah tergabung dalam Forkardes di 17 desa dari 4 kecamatan, termasuk anggotanya OPL yang ada diwilayah tersebut. Dengan kata lain bahwa Forkarlindes adalah merupakan aliansai dari organisasi Forkardes dari 17 desa yang telah terbentuk. Langkah-langkah pembentukan Forum Kader: Terdapat beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam membentuk Forum Kader diantaranya adalah sebagai berikut: a. Melakukan pertemuan kader di tingkat desa dan bersepakat membentuk Forkades di masing-masing desa 28

b. Melakukan pemilihan pengurus Forkades, minimal terdiri dari Ketua Forum, Sekretaris dan Bendahara. Dan jika dibutuhkan dapat dibentuk Seksi atau Divisi dalam kepengurusan tersebut (tergantung dari kebutuhan). c. Melakukan diskusi untuk menyusun visi, misi, tujuan dan program kerja sebagai pijakan untuk melangkah bagi Forkades yang kepengurusannya telah terbentuk/terpilih. d. Jika akan membentuk Forkalindes maka prosesnya sama seperti pada point a, b dan c. Akan tetapi saat pembentukannya harus dihadiri oleh minimal 2 orang anggota perwakilan dari masingmasing Forkades. e. Setelah Forum Kader terbentuk, baik Forkades maupun Forkalindes maka diupayakan mendapatkan Surat Pengesahan atau Surat Keputusan (SK) dari pejabat publik setempat. (SK untuk Forkades dari Kepala Desa dan SK untuk Forkalindes dari Bupati/Ketua TP-PKK). f. Khusus untuk pembentukan Forkalindes jika memungkinkan proses pembentukannya disertai dengan melakukan deklarasi, Jika dipandang perlu mengundang media lokal untuk mensosialisasikan keberadaan organisasinya dan mendapat dukungan publik lebih luas. Bentuk organisasi Forum Kader ini bersifat cair dan terbuka keanggotaanya, sehingga memberikan kesempatan pada perempuanperempuan komunitas untuk bergabung. Sejalan dengan tingkat kematangan organisasi Forkarlindes pada akhirnya diperlukan adanya aturan-aturan organisasi yang disusun dan dituangkan dalam bentuk Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Peran dan fungsi Forum Kader Dengan bentuk organisasi seperti di atas maka akan memungkinkan jumlah keanggotaan yang semakin bertambah banyak, dan hal ini menjadi modal sosial untuk melakukan gerakan dalam memajukan kondisi kesehatan masyarakat. Untuk itu maka peran dan fungsi forum kader adalah sebagai berikut: a. Sebagai wadah untuk bernaungnya para kader desa dalam melakukan berbagai aktifitas yang relevan dengan peningkatan kesehatan masyarakat. 29


b. Sebagai pusat belajar para kader untuk meningkatkan kapasitasnya baik pengetahuan maupun ketrampilannya tentang pengorganisasian dan berbagai hal terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat. c. Sebagai kekuatan untuk melakukan advokasi (loby, negosiasi dll) kepada berbagai pihak untuk memperjuangkan terjadinya perubahan kebijakan yang berpihak pada Posyandu. d. Memperjuangkan alokasi dana desa untuk operasional Ponyandu, pelayanan kesehatan warga oleh pemerintah, kesehatan lingkungan dll. dengan terlibat dalam proses Musrenbandes dan Musrenbang tingkat kabupaten (Forkarlintdes). Komponen terpenting pada forum kader adalah pertemuan reguler dan berkala. Pertemuan ini bisa disepakati sesuai dengan kebutuhan dan agenda advokasi dan edukasi yang diperjuangkan/digagas. Dalam pertemuan reguler akan menjadi sarana dalam melakukan tukar pengalaman, informasi tentang masalah dan inovasi cara mengatasinya, termasuk juga melakukan monitoring terhadap program Posyandu Plus dan program kesehatan lainnya dilingkup yang lebih luas.


Musrenbang maka perlu ada refleksi untuk melihat kelemahan dan kekuatan dari proses yang diikuti yang kemudian dijadikan sebagai pelajaran menarik (lesson learn).

Jenis Intervensi Forkardes dan Forkarlindes 1. Pelatihan: CO, leadership, adv, perencanaan penganggran (musrenbang) dll. 2. FGD tematik: KIA, PHBS, Gender, 3. Studi Banding: perencanaan, manajemen, taman posyandu di tempat lain dll.

Dalam Pertemuan reguler juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk menyusun perencanaan terkait dalam peningkatan Posyandu di masingmasing desa. Dan termasuk didalamnya adalah merancang penyusunan agenda bersama yang harus didesakan ketika terlibat dalam proses musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah pengalokasian anggaran dana desa untuk Posyandu Plus. Dalam memperjuangan hak-hak pelayanan kesehatan masyarakat forum kader dapat melakukan aliansi dengan organisasi lain yang memiliki visi dan misi yang sama. Dengan demikian forum kader akan memiliki posisi tawar: kapasitas, eksistensi yang kuat sehingga diperhitungkan oleh para pemanggku kepentingan. Agar forum kader memiliki keterampilan dalam melakukan aktivitasnya seperti tertuang pada alinea di atas maka perlu adanya pelatihanpelatihan dan pendampingan secara terus-menerus. Pendekatan proses balajar dilakukan secara langsung dimana para anggota forum kader terlibat langsung dalam kegiatan, misalnya terlibat dalam Musrenbandes. Agar dapat belajar dari keterlibatan proses 30

31



CONTOH KEBERHASILAN BEBERAPA KADER DALAM MELAKUKAN PERUBAHAN

Kader-Srikandi Kesehatan Potongan kisah perjuangan Kader Desa “Buu.., rumahnya masih jauh ya?. hehe.. maaff nih bu, panasnya terik banget ya. Ibu gak capek?”, celoteh saya waktu itu. “Nggaaakk, udah caket neng (caket artinya dekat dalam bahasa sunda), Tuuuhh. Tinggal belokan yang di depan kok,” jawab Bu Eti.” Ogt.. belokan depan ya bu.. “(perasaan udah berapa kali belokan depan dari tadi J) ”baiklah mari kita lanjutkan jalannya bu”, saya menjawab dengan suara yang agak berat. Tak berapa lama, belokan depan yang Bu Eti maksud tadi ketemu juga. ”Ituu rumahnya neng, deket kan?” tegas Bu Eti. “Iya bu”, saya jawab pelan. Dalam hati berkecamuk, si Ibu kok gak berasa capek ya. Kenapa wajah itu selalu kutemukan pancaran cahaya ketulusan, kedamaian dan jauh dari kata capek saat sampai di rumah sasaran dan bertemu dengan balita. Perjalanan siang itu kami tempuh dengan naik ojek kurang lebih dua puluh menit setelah turun dari pemberhentian angkot. Kemudian dilanjutkan dengan jalan yang berbatu dan agak mendaki, dan ini adalah anak balita sasaran yang ke sekian untuk perjalanan hari ini. Tapi.. hanya wajah yang menenangkan ku temui di wajah ibu paruh baya itu. Bu Eti, beliau adalah seorang kader Posyandu di salah satu Kabupaten di wilayah Bogor. Saya mengenal beliau ketika sedang ikut membantu penelitian tentang peningkatan gizi pada balita gizi buruk. Bu Eti terpilih menjadi salah satu kader pendamping selama berlangsungnya penelitian tersebut. Terjun langsung ke lapang, bertemu dengan balita-balita gizi buruk yang menjadi sasaran penelitian, bertemu dengan ibu-ibu balita yang bingung mengapa anaknya tergolong balita gizi buruk, bertemu dengan kader-kader di desa-desa terpencil yang berbakti dengan hati, sebuah pengalaman yang sungguh luar biasa bagi saya untuk belajar arti berbagi.

32

Potongan kisah dua, Kader A : “Udah siang begini, kok pada belom dateng ya.. ibu-ibunya pada sibuk apa?” Kader B : “Sebentar lagi pada dateng kali”. 10 menit lagi, kita tunggu aja” Kader C : “Apa ibu-ibu lupa kalo hari ini waktunya, gak salah kasih info kan” Itu sekelumit pembicaraan ibu-ibu kader di posyandu. Waktu itu, hari Pekan Imunisasi Nasional. Hari dimana anak-anak Indonesia serentak untuk diberi imunisasi di posyandu-posyandu setempat di daerahnya. Selang 10 menit, belum tampak jua ibu-ibu bersama anaknya datang ke posyandu. “Kalo pada gak datang, berarti kita yang kunjungi balita” begitu jawab salah satu kader ketika ditanya apa tindakan yang dilakukan jika balita tidak datang ke posyandu untuk turut diimunisasi. “Hmm.. satu-satu bu? Tiap anak maksud saya..” tanya saya penasaran. “Iya, kalo nggak mereka dijemput saja dari rumahnya” . “Hebat, luar biasa bu” spontan saya menjawab jawaban hebat dari ibu kader tersebut. “Ah, sudah biasa neng”, balas ibu. Seketika saya diam tanpa kata. Menjalani profesi yang satu ini tidak memandang umur. Salah satu kader di wilayah Bogor, seorang ibu yang sudah berumur lebih dari 60 tahun. Beliau biasa dipanggil dengan sebutan umi. Dengan usia yang tidak muda lagi, beliau masih menjadi kader aktif di Posyandu. Beliau masih mengabdikan diri menjadi kader di tempat tinggalnya. Persyaratan menjadi kader memang tidak mulukmuluk. Sekali lagi, ini pekerjaan sukarela, panggilan hati. Tapi justru syarat yang satu ini yang sulit ditemukan pada setiap individu di masyarakat. Hanya pribadi yang terpilih bisa menjalankan tugas ini. Dalam menjalankan tugasnya, kader tidak mengenal waktu, tidak mengenal hujan, tidak mengenal terik matahari, tidak mengenal kata capek untuk mengabdi pada masyarakat. Berkunjung dari satu rumah ke rumah lainnya, menemui balita, mengingatkan ibu untuk datang ke posyandu, untuk mengimunisasikan anaknya, untuk menimbang balitanya setiap bulan, mengantarkan paket gizi bulanan untuk balita yang tidak berkunjung ke posyandu, setiap bentuk kegiatan dilakukan dengan senang hati dan hati yang tulus. Marahnya seorang kader juga 33


merupakan bentuk peduli dan bentuk cinta untuk memastikan bahwa setiap balita yang menjadi tanggungjawabnya dapat tumbuh sehat. Tidak setiap orang memiliki sifat kepedulian tingkat tinggi untuk berbuat hal tersebut.

34

PROGRAM PENGUATAN KESEHATAN BERBASIS KOMUNITAS MELALUI PENGUATAN POSYANDU DAN TP-PKK DI KABUPATEN BOJONEGORO

Recommend Documents