PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat untuk Mendapatkan gelar Sarjana Hukum
Oleh:
YULIA NINGSIH NPM : 1110005600045
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG 2015
No. Reg : SYAH/ 528/ VIII/ SKP/ IH-2015
0
1
A. Latar Belakang Masalah Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh umat manusia, karena itu sudah semestinya manusia memanfaatkan fungsi bumi, air dan ruang angkasa beserta segala apa yang terkandung di dalamnya, salah satu isi dari bumi tersebut adalah tanah. Tanah merupakan salah satu bagian dari bumi yang ditempati manusia untuk hidup dan berkembang.1 Tanah merupakan sumber kehidupan bagi manusia untuk melanjutkan kehidupannya, begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia sehingga manusia ingin memiliki atau menguasainya agar mereka dapat melangsungkan kehidupan yang sejahtera. Hal ini dapat dimengerti dan dipahami karena tanah merupakan tempat tinggal, tempat mencari makan dan tempat manusia dilahirkan, juga tempat manusia dikuburkan setelah meninggal dunia. Timbulnya masalah pertanahan tidak saja disebabkan oleh kurang lengkapnya peraturan perundangan yang memadai tapi juga disebabkan oleh sebagian masyarakat yang kurang memahami begitu pentingnya hak atas tanah. Disamping itu juga disebabkan oleh masyarakat yang kurang menguasai tentang pertanahan di bidang agraria atau pertanahan, sehingga dalam pelaksanaannya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dalam hal ini diperlukan cara pandang dan polapikir yang terarah. Memperoleh sertipikat hak atas tanah diperlukan usaha, waktu dan biaya. Usaha yaitu berupa permohonan pendaftaran sertipikat dengan cara mempersiapkan surat-surat dan menghadap pejabat tertentu. Semua itu memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup besar. Mengingat demikan pentingnya fungsi tanah bagi kebutuhan hidup manusia dan untuk kegiatan pembangunan di berbagai bidang, tidak mengherankan kalau pemanfaatan tanah tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah yang menyangkut tentang agraria dan untuk menghindari masalah yang akan timbul dikemudian hari, maka diperlukan langkah-langkah pengaturan bidang pertanahan agar tercipta suatu kepastian hukum hak atas tanah, kepastian subjek maupun kepastian objeknya. Pemerintah menciptakan hukum tanah nasional yang dapat mewujudkan dan melaksanakan asas-asas Pancasila dan politik pertanahan nasional yang dicantumkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945. Politik Agraria atau Pertanahan tersebut menyatakan “bahwa bumi,
1
Supriadi,2012, Hukum Agraria, Edisi 1, Cetak 5, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 1
2
air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat” 2. Pada tahun 1960 hukum tanah nasional terbentuk dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering disebut dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Menurut Pasal 1 UUPA, “hubungan hukum yang tertinggi dan terpenuh adalah hubungan antara penduduk Indonesia sebagai suatu bangsa dengan semua tanah diwilayahnya yang ada tampa pengecualian sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa, semua hubungan hukum dengan tanah diperoleh baik secara langsung maupun secara tidak langsung”. Berdasarkan pada hubungan hukum diatas, negara adalah suatu organisasi tertinggi, negara berhak untuk menguasai dan mengatur penggunaan seluruh tanah di wilayahnya. Hak ini termasuk menentukan dan mengatur sesuatu yang berkaitan dengan tanah baik yang sudah dikuasai secara pribadi maupun yang belum dikuasai agar tercapai kemakmuran rakyat. UUPA telah memberikan ketegasan untuk melaksanakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia, sesuai dengan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 19 UUPA yang berbunyi : 1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. 2. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah. b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan daripembayaran biaya biaya tersebut. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 19 UUPA di atas, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, yang selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan yang memuat secara tehnis penyelenggaraan pendaftaran 2
Arie Sukanti Hutagalung, 1985, Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Raja Wali, Jakarta, Hlm 32
3
tanah di Indonesia yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan pendaftaran hak atas tanah kepada pemilik tanah. Pendaftaran tanah dilakukan dengan dua yaitu Sistematik dan sporadik. Pada Pasal 1 angka 10 dan 11 yang berbunyi “pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal”. Mengingat situasi dan kondisi masyarakat yang sebagian besar masih merupakan masyarakat golongan ekonomi lemah serta banyaknya masalah pertanahan yang timbul karena perkembangan pembangunan. Disamping itu tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat di bidang pertanahan rendah, sehingga sampai saat ini masih banyak tanah yang belum bersertipikat. Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai pensertipikatan tanah bagi masyarakat menengah kebawah pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 tahun 1981 yaitu ketentuan tentang proyek operasional agraria atau sering disebut dengan Prona. Prona adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan pada umumnya dan pada bidang pendaftaran tanah pada khususnya yang berupa pensertipikatan tanah secara masal dan penyelesaian sengketa tanah yang sifatnya strategis. 3 Pelaksanaan Prona bertujuan untuk menerbitkan sertipikat secara masal dan menyelesaikan sengketa sengketa tanah, juga dapat mengurangi keresahan keresahan masyarakat di bidang pertanahan sekaligus menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat atas hak dan kewajiban sebagai usaha menciptakan stabilitas di bidang sosial, politik dan pembangunan di bidang ekonomi. Sasaran yang hendak dicapai dengan Prona tersebut adalah : 1. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain pensertipikatan tanah secara masal. 2. Menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dibidang pertanahan agar lebih sadar akan hak dan kewajibannya atas tanah. 3. Usaha untuk menyelesaikan dan mengurangi sengketa tanah. 4
3
Sudjito, 1987, Prona Pensertipikatan Tanah Secara Masal dan Pelayanan Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis,Liberti Yogyakata, Hlm 34 4 Ibid, Hlm 25
4
Sesuai dengan tujuan Prona maka program pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan ditujukan untuk masyarakat menengah kebawah, sebagaimana diatur dalam UUPA Pasal 19 yang berbunyi : (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biayabiaya tersebut. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi masalah pertanahan dan mengatasi masalah tanah sedini mungkin agar tidak sampai mengganggu stabilitas sosial, terutama jalannya roda pembangunan. Selain dari itu harga tanah lama kelamaan akan terus meningkat, maka golongan ekonomi lemah cenderung untuk menjual atau memindah tangankan tanah miliknya kepada golongan ekonomi kuat. Berdasarkan uraian diatas penulis berminat untuk mengadakan penelitian di Kecamatan Koto XI Tarusan dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum paham apa kegunaan sertipikat baginya, sehingga masih banyak tanah-tanah masyarakat yang belum bersertipkat disebabkan masyarakat tidak mengerti bagaimana proses pendaftaran tanah tersebut dan apa persyaratannya. Masyarakat juga ragu mengajukan pendaftaran tanah disebabkan biaya yang dibutuhkan sangat mahal. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Pendaftaran Tanah Melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan” B. Rumusan Masalah Berdasarkan kerangka berfikir seperti yang diuraikan pada latar belakang, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran tanah malalui Prona di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan ? 2. Adakah hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah melalui Prona di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan upaya yang dilakukan ? C. Pembahasan 5
1. pelaksanaan pendaftaran tanah malalui Prona di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Dalam rangka mensukseskan catur tertib dibidang Pertanahan serta pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Indonesia, Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional telah melakukan suatu terobosan di bidang pertanahan yaitu melaksanakan pensertipikatan tanah secara massal serentak diseluruh wilayah Republik Indonesia yang pelaksanaanya ditujukan kepada pemegang hak atas tanah yang tingkat ekonominya termasuk kedalam golongan ekonomi rendah. Pelaksanaan Prona sudah dimulai serentak diseluruh Wilayah Republik Indonesia semenjak tahun 1981 sampai dengan sekarang yang pelaksanaanya didasarkan kepada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tanggal 15 Agustus 1981. Sesuai dengan tujuan Prona tersebut mulai pelaksanaan dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah serta dirumuskan dalam program tahunan dalam rangka pelaksanaan tugas Aparatur Badan Pertanahan Nasional. kegiatan Prona di Kabupaten Pesisir Selatan sudah dimulai sejak tahun 1981. Kota-kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat kegiatan ini merupakan suatu upaya pemerintah dalam hal mengurangi masalah pertanahan yang terjadi serta membantu masyarakat golongan ekonomi lemah untuk mensertipikatkan tanahnya dalam rangka mendapatkan kepastian hukum hak atas tanah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor: 123/Kep-300/II/2012 tanggal 17 Februari 2012, tentang Penunjukan lokasi Kecamatan Proyek Operasi Nasional Agraria tahun anggaran 2012,di seluruh Provinsi Sumatera Barat (lampiran 1). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional tersebut Kabupaten Pesisir Selatan masuk dalam Kategori Prona yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) Nagari yang terdapat didalam 8 (delapan) Kecamatan. Penulis memilih salah satu dari Kecamatan sebagai daerah sampel penelitian pada lokasi yang akan melaksanakan kegiatan prona pada tahun 2012 adalah Kecamatan Koto XI Tarusan, yang terbagi sebanyak 3 (tiga) nagari. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 16/KEP 13.01/ III/ 2012 tentang penunjukan lokasi Kenagarian Proyek Operasi Nasional Agraria tahun 2012 (lampiran 2), adapun lokasi Prona tahun 2012 di Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat tabel 7.
TABEL 7 PENUNJUKAN LOKASI PRONA TAHUN 2012 No
Kecamatan
Kenagarian 6
1 1
2 KOTO XI TARUSAN
2
BAYANG
3
IV JURAI
4
BATANG KAPAS
5
SUTERA
6
LENGAYANG
7 8
LINGGO SARI BAGANTI LUNANG SILAUT
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
3 Kapuh Utara Batu Hampar Batu Hampar Selatan Gurun Panjang Gurun Panjang Selatan Gurun Panjang Utara Sago Salido Bungo Pasang Salido Taluk IV Koto Mudiek Sungai Nyalo IV Koto Mudiek Amping Parak Amping Parak Timur Koto Nan III Utara Surantih Koto Nan III Selatan Surantih Ganting Mudiak Selatan Surantih Lansano Taratak Kambang Utara Lakitan Utara Lakitan Selatan Lagan Hilir Punggasan Lunang Lunang Utara Lunang Tengah Pondok Parian Lunang
Sumber data : SK Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 16/ KEP 13.01/ III/ 2012
Pada tahun 2012 yang mendapat jatah Prona di Kecamatan Koto XI Tarusan hanya 3 Nagari yaitu Batu Hampar, Batu Hampar selatan dan Kapuh Utara, penulis akan menjadikan 3 Nagari tersebut sebagai Nagari sampel dalam penelitian. Pelaksanaan prona di Kecamatan Koto XI Tarusan khususnya di Nagari Batu Hampar, Batu Hampar selatan dan Kapuh Utara penulis melakukan penelitian langsung ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan yang nantinya akan dijadikan sebagai responden dalam rangka mendapatkan data dan informasi sekitar bagaimana pelaksanaan kegiatan Prona di Nagari tersebut. Supaya mendapatkan data dan informasi penulis menggunakan daftar pertanyaan (Kuisioner) seperti lampiran 3 sebagai alat pengumpul data yang di isi oleh responden. Surat izin penelitian seperti dalam lampiran 4 dan 5, adapun yang ingin penulis ketahui disini adalah bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah melalui Prona di Kecamatan Koto XI Tarusan dan 7
kendala kendala apa yang ditemui dalam pelaksanaan Prona tersebut, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Kegiatankegiatan yang dilakukan dalam pendaftaran tanah melalui prona di Kantor Pertanahan Kabupaten Koto XI Tarusan adalah sebagai berikut: 1. Prosedur Pelaksanaan Pada dasarnya prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah secara massal melalui Prona adalah sama dengan prosedur pendaftaran tanah secara rutin di Kantor Pertanahan, hanya saja terdapat sedikit perbedaannya terletak pada pemberian kemudahan biaya dan proses cepat. Prosedur pelaksanaan Prona di Kecamatan Koto XI Tarusan adalah sebagai berikut: a. Penentuan lokasi, Kegiatan ini merupakan langkah awal dari pelaksanaan Prona yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk tingkat Kecamatan dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan untuk tingkat Desa/kelurahan. b. Mengadakan penyuluhan dan inventarisasi terhadap peserta dan status tanah, adapun kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas penyuluhan adalah membuat surat edaran atau pemberitahuan kepada Camat yang bersangkutan bahwa didaerah tersebut akan diadakan pendaftaran tanah secara masal melalui prona Penjelasan dapat diberikan dengan 2 cara: 1. Penjelasan kepada camat, Kepala Desa / Lurah, perangkat Desa / Lurah dan pemuka-pemuka masyarakat. 2. Kepada peserta langsung Hal-hal yang akan disampaikan dalam penyuluhan tersebut meliputi: 1. Arti penting sertipikat hak atas tanah sebagai tanda bukti yang kuat. 2. Cara mengajukan permohonan sertipikat tanah baik melalui Prona maupun melalui pensertipikatan tanah secara rutin (biasa). 3. Tanda bukti hak harus dilampirkan pada waktu pendaftaran peserta. 4. Biaya pensertipikatan tanah baik melalui prona maupun secara rutin. 5. Pemasangan tanda batas. Bersama dengan kegiatan penyuluhan langsung diadakan inventarisasi terhadap subjek dan objek yang ikut dalam kegiatan Prona ini, mengenai tempat dilaksanakan penyuluhannya, penyuluhan ini dapat dilaksanakan dimana saja seperti di Mesjid/mushalla, Sekolah, Balai desa pokoknya dimana masyarakat mudah untuk berkumpul dan sekaligus pada saat itu juga dibagikan formulir mengenai tata cara mengajukan, dapat dilaksanakan siang 8
hari atau malam hari tergantung dari situasi kondisi dan kesibukan masyarakat yang akan diberikan penyuluhan. c. Pemeriksaan berkas permohonan dari pemohon dan bukti pembayaran biaya administrasi. d. Melaksanakan pengukuran dan pemetaan terhadap persil-persil tanah yang akan di terbitkan sertipikatnya. Kegiatan pengukuran dilaksanakan oleh petugas pengukuran yang ditujnjuk oleh kapala Kantor untuk tiap-tiap Kecamatan, setelah selesai kegiatan pengukuran ini dilaksanakan langsung dibuatkan gambar tanah dari masing-masing persil tanah yang bersangkutan. e. Mengadakan pengumuman selama dua bulan terhadap hasil penyelidikan riwayat tanah, batas-batas serta subjek yang berkaitan atas tanah tersebut yang dilakukan oleh panitia Pemeriksaan Tanah. Maksud dari pengumuman ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan / dirugikan atas pensertipikatan tanah yang bersangkutan untuk mengajukan gugatan ke Kantor Pertanahan. f. Pemberian penegasan hak atas tanah yang dimohon. g. Penyelesaian sertipikat dan sekaligus penyerahan sertipikat hak atas tanah kepada peserta dalam suatu berita acara penyerahan. 5 Dari prosedur Pelaksanaan kegiatan Prona yang sudah diuraikan tersebut maka bagi mana tanggapan responden tentang prosedur ini dapat dilihat pada tabel 8.
TABEL 8 TANGGAPAN RESPONDEN TENTANG PROSEDUR PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MELALUI PRONA DIKECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Prosedur Prosedur
a. Jelas
Kapuh Utara Orang % 17
81
Batu Hampar Orang
%
25
80
Batu Hampar Selatan Orang % 28
95
Jumlah Orang % 70
89
5
Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan
9
b. Kurang 2 12 4 15 Jelas c. Tidak jelas 1 7 1 5 d. Berbelibelit Jumlah 20 100 30 100 Sumber data Primer dari masyarakat Setempat
2.
2
5
8
8
-
-
2 -
3
30
100
80
100
Dapat dilihat dari uraian tabel 8 bahwa 80 orang responden ternyata sebanyak 70 orang atau 89 Persen responden menanggapi bahwa kegiatan pelaksanaan Prona yang sangat jelas sebanyak 8 orang atau 8 persen respondan yang menanggapi kurang jelas sebanyak 2 orang atau 3 persen yang menanggapi prosedur prona kurang jelas. Berdasarkan uraian tabel 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya responden menanggapi pelaksanaan prosedur Prona sangat jelas sehingga tidak membingungkan untuk mengikuti dan memenuhi segala persyaratan yang diperlukan didalam kegiatan ini. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari penyuluhan dilokasi sebelum kegiatan proyek dilaksanakan. Jadi kegiatan penyuluhan ini berpengaruh besar terhadap keberhasilan dari kegiatan pensertipikatan tanah secara masal melalui Prona. Jangka waktu pelaksanaan dan Biaya Jangka waktu pelaksanaan kegiatan pensertipikatan tanah secara masal melalui prona sudah ditentukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yang bersangkutan dan dilaksanakan berdasarkan DIP / PO dari masing-masing kegiatan. Untuk melaksanakan kegiatan proyek ini perlu disusun dalam suatu rencana kerja dengan tujuan untuk memperkirakan. 1. Waktu pelaksanaan pencapaian target 2. Pencapaian target yang telah ditetapkan 3. Sinkronisasi kegiatan antar komponen 4. Penyediaan anggaran 5. Kendala yang dihadapi baik dilapangan maupun yang di Kantor Dari rencana kerja yang sudah disusun tersebut maka ditentukan jadwal waktu penanganan kegiatan dari awal sampai penyelesaian akhir dari kegiatan proyek. Dengan demikian maka jangka waktu pelaksanaan proyek sudah dapat ditentukan dari masing-masing tahapan kegiatan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai ketahap akhir yaitu tahap pelaporan. Objek dalam kegiatan pendaftaran tanah melalui prona adalah pemilik tanah perseorangan yang tergolong kedalam masyarakat golongan-golongan ekonomi lemah. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002, yang semua biaya ditanggung oleh pemerintah dalam bentuk APBN pembangunan yang besarnya tergantung dari anggaran yang tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. 10
3. Pelayanan Petugas Salah satu tujuan Prona adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam GBHN antara lain dengan melaksanakan pensertipikatan tanah secara masal, Untuk mensukseskan kegiatan pemerintah ini pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada pemilik/pemegang hak atas tanah yang ikut serta dalam kegiatan proyek, dengan memberikan kemudahan kemudahan kepada setiap peserta. Kalau selama ini pelayanan dibidang pertanahan bersifat pasif, artinya pelayanan diberikan apabila ada pemohon yang datang untuk mensertipikatkan tanahnya ke Kantor Pertanahan. Pelayanan melalui Prona ini aparat Pertanahan dituntut lebih berperan aktif, melakukan pendekatanpendekatan kepada masyarakat di lokasi proyek yang sudah ditunjuk, petugas akan melayani peserta Prona di lokasi sesuai dengan tugasnya masing-masing, dengan demikian peserta proyek akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Usaha tersebut diatas harus dilaksanakan secara cepat, tepat, sungguh-sungguh dan bukan merupakan pekerjaan yang tambal sulam. Pemberian yang seperti ini akan mempengaruhi minat masyarakat yang bukan peserta untuk mensertipiktkan tanahnya secara masal melalui kegiatan Prona untuk masa yang akan datang. Berdasarkan tabel 9 sebanyak 74 orang atau 93 persen menanggapi bahwa pelayanan yang diberikan petugas selama kegiatan proyek berlangsung sangat memuaskan, sebanyak 6 orang atau sebesar 7 persen menanggapi petugas memuaskan, dari uraian tabel 3 ini dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pelayanan petugas yang diberikan terhadap setiap peserta selama kegiatan proyek berlangsung, sangat memuaskan setiap peserta, sehingga mereka merasa dilayani dengan baik. Selama mengikuti kegiatan dalam Proyek pensertipikatan tanah melalui Prona, mereka puas dengan hasil yang mereka peroleh dari kegiatan proyek tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh beberapa tanggapan responden tentang pelayanan yang diberikan petugas selama kegiatan proyek berlangsung, maka jelas disini bahwa perintah lebih mengutamakan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat yang membutuhkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, berupa sertipikat tanah sesuai dengan tujuan Prona itu sendiri. Keberhasilan proyek ini tergantung kepada pelayanan yang diberikan, semakin baik pelayanan yang diberikan akan mempengaruhi masyarakat yang lainnya untuk mensertipikatkan tanah baik melalui proyek maupun pensertipikatan tanah secara rutin (biasa). 4. Prosedur pensertipikatan tanah melalui Prona dan secara biasa. Bagaimana prosedur yang dilalui dalam pensertipikatan tanah melalui Prona dan secara biasa dapat dilihat pada tabel 10 11
Tabel 10 Prosedur Pensertipkatan Tanah melalui Prona dan secara biasa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. No 1 1
2
3 4 5 6
7
8
9
10
Melalui Prona Prosedur 2 Penentuan lokasi - Untuk tingkat Kecamatan Berdasarkan ska Ka. BPN - Untuk Tingkat Desa / kelurahan berdasarkan SK Kakanwil BPN. Mengadakan penyuluhan dan inventarisasi terhadap peserta dan status tanah oleh petugas. Pendaftaran pemohon. Pemeriksaan berkas pemohon oleh petugas. Melaksanakan pengukuran tanah. Pengumuman selama 2 bulan berturut turut terhadap objek dan subjek hak atas tanah yang dimohon. Dilakukan pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksaan tanah A atas subjek dan objek hak atas tanah serta status tanah. Penerbitan Surat Keputusan Hak atas tanah yang dimohon. Penerbitan sertipikat tanah berdasarkan SK pemberian hak atas tanah. Penyerahan sertipikat tanah kepada pemohon dengan suatu berita acara penyerahan.
No 3 1
2 3 4 5
6
7 8
9
Cara Biasa / Rutin Prosedur 4 Pemilik tanah mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan. Pemeriksaan berkas permohonan oleh petugas. Pemohon membayar biaya yang diperlukan Pelaksanaan pengukuran oleh petugas ukur dilapangan. Pengumuman selama 2 bulan berturut turut terhadap objek dan subjek hak atas tanah yang dimohon. Pemeriksaan tanah oleh panitiapemeriksaan tanah A dilapangan. Penerbitan Surat Keputusan pemberian hak atas tanah. Penerbitan sertipikat tanah berdasarkan Surat Keputusan pemberian hak atas tanah. Penyerahan sertipikat tanah kepada pemohonan.
Sumber data: Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan uraian tabel 10 dapat disimpulkan bahwa prosedur pensertipikatan tanah melalui prona pada dasarnya sama dengan prosedur pensertipikatan tanah secara biasa. Pelaksanaan pensertipikatan tanah melalui prona pelaksanaanya diajukan kepada masyarakat golongan ekonomi lemah, berupa pemberian fasilitas kemudahan dan pelayanan langsung di lokasi yang sudah ditentukan sehingga peserta prona tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan untuk 12
melengkapi persyaratan yang diperlukan, petugas siap melayani peserta di lokasi proyek sesuai dengan tugasnya masing-masing. 2. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah melalui Prona di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dan upaya yang dilakukan 1. Hambatan yang ditemui dalam Pelaksanaan Prona Pelaksanaan Prona yang baik memang harus dilakukan demi tercapainya tujuan Prona yaitu memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanahdiseluruh Indonesia. Seluruh anggota pelaksana haruslah disiplin dengan apa yang telah diamanatkan oleh BPN Provinsi dan juga Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan. Jika tidak mampu untuk memenuhi target pelaksanaan Prona baik secara waktu dan jumlah bidang, Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan mendapat raport merah yang akan memberikan citra buruk terhadap kantor ini. Penanggung jawab harus bertanggung jawab agar pelaksanaan Prona bisa berjalan lancar sehingga dapat terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, oleh karena itu seluruh angggota lainnya sebisa mungkin mengerahkan segala kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Prona. Berdasarkan data realisasi fisik bidang tanah Prona di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana seluruh target bidang tanah telah terselesaikan, namun dalam pelaksanaan sertifikasi tanah tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pihak penyelenggara mengalami beberapa hambatan baik secara intern maupun eksternal : a. Hambatan intern Hambatan atau kendala yang bersifat interen antara lain terbatasnya tenaga, peralatan dan transportasi yang tersedia didalam menjalankan tugas, para petugas pelaksanaan mengalami kesulitan terutama untuk tanah yang lokasinya dipelosok desa, sehingga untuk mencapai lokasi proyek memerlukan pengangkutan atau transportasi yang memadai. b. Hambatan ekstern Masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertanahan tanah dan yang menjadi hambatan lainnya adalah mengurus surat-surat tanah melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) seperti mita persetujuan dari ketua KAN setempat, Karena sebagian tanah yang ada di kecamatan Koto XI Tarusan tanah pusako tinggi (milik kaum), dimana sebagian dari anggota kaum atau Mamak Kepala Waris (MKW) berada diluar daerah. Penunjukan tanda batas tanah yang tidak jelas karena di Kecamatan Koto XI Tarusan pada umumnya tanah kaum dan 13
tanah cancang latiah. Hal ini yang selalu menjadi kendala didalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah melalui Prona di Kecamatan Koto XI Tarusan. 2. Upaya yang dilakukan Upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan untuk memperkecil hambatan-hambatan tersebut yang rutin dilakukan setiap ada hambatan pada saat dilaksanakannya Prona, upaya untuk memperkecil hambatan-hambatan itu antara lain : a. Solusi intern Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan/ mengoptimalkan tenaga honorer D1 untuk melaksanakan pengukuran tanah, Namun tidak sembarangan tenaga honorer yang digunakan, tenaga pengukuran honorer harus berasal dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). b. Solusi ekstern Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan Menyarankan Kepada Masyarakat untuk masalah pengurusan surat-surat di serahkan kepada Wali nagari dan perangkat Nagari. PENUTUP A. Kesimpulan Dari penjelasan dan uraian bab-bab terdahulu maka dalam penulisan ini penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Sertifikat tanah sangat dibutuhkan bagi masyarakat sebagai suatu kepastian hokum dan sebagai pengakuan Hak atas tanahnya. 2. Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan harus memberikan penyuluhan hukum tentang apa itu sertifikat dan apa kegunaan sertifikat supaya masyarakat mengerti manfaat sertifikat. B. Saran Terhadap hal-hal tersebut diatas dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah melalui Proyek Operasional Nasional Agraria ( Prona ) di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dapat disarankan hal-hal sebagai berikut : 1. Perlunya memberikan penyuluhan hukum di bidang pertanahan agar masyarakat lebih mengerti bagaimana cara pelaksanaaan pendaftaran tanah dan masyarakat tahu manfaat serta kegunaan dari Sertipikat Tanah tersebut. 2. Mentransparansi biaya pembuatan surat dasar dalam pembutan Sertipikat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan perlu penambahan pegawai khususnya petugas ukur disebabkan wilayah Kabupaten pesisir selatan memiliki jarak tempuh yang sangat jauh.
14
15
16
