TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERATURAN BERSAMA LIMA MENTERI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

Siswantari, Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil

TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERATURAN BERSAMA LIMA MENTERI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL CRITICAL ANALYSIS ON FIVE MINISTERS JOINT RULE ON REGULATION AND EQUALIZATION OF CIVIL SERVANT TEACHERS Siswantari Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemendikbud email: [email protected] Diterima tanggal: 03/10/2012; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 29/11/2013; Disetujui tanggal: 02/09/2013 Abstrak: Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemberlakuan Peraturan Bersama (PB) 5 (lima) Menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS. Analisis kritis dilakukan terhadap berbagai dokumen tercetak dan non cetak berupa pendapat, peraturan, informasi, dan teori yang diperoleh dari surat kabar, buku, peraturan perundangan, dan website. Upaya memperoleh saran kebijakan dilakukan dengan menganalisis 3 (tiga) pendapat pemangku kepentingan, baik yang pro maupun kontra terhadap berlakunya Peraturan Bersama 5 Menteri. Hasil analisis menunjukkan 2 di antara 3 pernyataan di media massa adalah kurang tepat. Kedua pernyataan tersebut, yaitu: 1) Guru tidak bisa memenuhi waktu mengajarnya di sekolahsekolah swasta. Pernyataan yang lebih tepat adalah guru bisa mengajar di sekolah-sekolah swasta untuk memenuhi waktu mengajarnya menjadi 24 jam; 2) PB akan memecah konsentrasi mengajar guru. Pernyataan yang lebih tepat adalah konsentrasi guru tidak akan terganggu jika penerapan PB tersebut sesuai petunjuk teknisnya.

Pernyataan di media massa yang tepat

adalah tentang masih banyaknya sekolah yang tidak sesuai aturan. Kata kunci: tinjauan kritis, komentar, peraturan, kebijakan, guru, dan PNS. Abstract: Writing this article is to analyze the implementation of the Joint Regulation (JR) 5 Minister about the arrangement and distribution of civil servant teachers. Critical analysis conducted on a variety of printed and non-printed documents in the form of opinions, rules, information, and theories derived from newspapers, books, legislation, and websites. Efforts to obtain the policy suggestions made by analyzing three stakeholder opinions both pro and cons of the JR of the 5 Minister. The analysis showed 2 in the 3 statements in the media is not quite right. Both of these statements are: 1) Teachers can not meet the time teaching in private schools. A more accurate statement that is the teachers can teach in private schools to meet their teaching time to 24 hours ; 2) JR will break the teaching concentration of teachers. A more accurate statement that is the concentration of teachers will not be disturbed if the JR application appropriate with its technical instructions. The right statement in the media that is still a lot of schools that do not fit to the rules. Keywords: critical analysis, comment, rule, policy, teacher, and civil servant.

Pendahuluan

yag unaa n Ap arat ur N egar a da n Re form asi

Me ngingat begi tu p ent ingnya p eran gur u,

Birokrasi Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011,

Pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan

Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011,

tentang guru. Salah satu di antaranya, yaitu

Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011, dan

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional

Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Negara Penda-

Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri

421

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 3, September 2013

Sipil. Menurut Mendikbud, peraturan bersama 5

dengan kabupaten/kota lainnya. Untuk memenuhi

(lima) menteri itu dimaksudkan untuk menekan

tuntut an j umla h ja m m enga jar tata p muka

at au m empe rkecil p rakt ik p endi dika n ya ng

sebanyak 24 jam/minggu dalam kondisi semacam

dijadikan alat politik praktis (http://edukasi.

itu, guru merasa terlalu berat. Hal tersebut

kompas.com/read:2011/11/28/09063019). Dalam

kemungkinan besar menyebabkan guru menjadi

petunjuk teknis dinyatakan bahwa Peraturan

kurang konsentrasi dalam mengajar dan akibat-

Bersama tersebut mulai berlaku efektif pada

nya peserta didik menjadi tidak optimal dalam

tanggal 2 Januari tahun 2012 dan harus selesai

pembelajarannya. Selain itu,

pada tanggal 31 Desember 2013 (Kemdikbud,

dalam perjalanan menuju tempat mengajar di

2011).

sekolah lain akan mengakibatkan guru tidak

terbuangnya waktu

Dikeluarkannya peraturan tersebut cen-

memiliki waktu yang mencukupi untuk membaca,

derung disebabkan oleh karena permasalahan

menulis, menyusun RPP, dan melakukan kegiatan

dan keluhan tentang pemerataan dan distribusi

peningkatan profesionalisme. Dengan demikian,

gur u. J umla h guru d i Indone sia sebe tulnya

dapat diasumsikan bahwa peraturan bersama 5

mencukupi, namun karena ada ketimpangan

(lima) Menteri mengabaikan upaya peningkatan

distribusi, maka ada sekolah tertentu di daerah

mutu dan membebani guru.

te rtentu k ekur anga n g uru. Sem enta ra, di

Hal lain yang cenderung membebani guru

beberapa daerah lainnya jumlahnya melebihi

untuk mengajar tatap muka sebanyak 24 jam,

kebutuhan (Majelis Nasional Pendidikan Katolik,

yaitu masih banyaknya sekolah yang tidak sesuai

2012).

at uran, te ruta ma d ala m jumlah siswa p er

Pemberlakukan peraturan bersama 5 (lima)

rombongan belajar yang melebihi 32 orang.

menteri tersebut cenderung membuat guru-guru

Padaha l Standar Nasional Pendidikan (SNP)

resah, beberapa di antara penyebabnya adalah

menyatakan bahwa jumlah siswa pada setiap

keraguan para guru untuk dapat memenuhi jumlah

rombongan belajar di SMA paling banyak 32 orang.

jam mengajar tatap muka minimal 24 jam. Untuk

Dengan jumlah siswa pada setiap rombongan

me njad i guru y ang prof esional Peme rint ah

belajar melebihi 32 orang, maka logikanya jumlah

menyelenggarakan sertifikasi guru dan mem-

guru yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit.

berikan tunjangan profesi bagi mereka yang

Mengingat keresahan yang dialami guru

memenuhi persyaratan, di antaranya memiliki 24

beserta kelompok organisasinya, banyak pihak,

jam mengajar tatap muka. Bagi mereka yang

te rmasuk f eder asi gur u be rpendapa t ag ar

jumlah jam mengajar tatap mukanya kurang dari

peraturan bersama tersebut dibatalkan saja

24 jam/minggu, maka tunjangan profesinya

(http://edukasi.kompas.com/read/2012/03/13/

terancam dicabut. Untuk mengatasinya, mereka

15130554/Federasi.Guru.Minta.SKB.5.Menteri.

diberi kesempatan untuk mencukupi jumlah jam

Dibatalkan).

mengajarnya di sekolah lain, baik dalam satu

Namun demikian, untuk menindaklanjutinya

kabupaten/kota atau di kabupaten/kota lain.

di perl ukan ber baga i pe rtim bang an. Deng an

Terkait dengan sekolah lain sebagai tempat guru

berbagai keterbatasan yang ada, penulis meng-

mengaja r, Federasi Seri kat Guru Ind onesia

analisis komentar yang dituangkan pada media

menyatakan tidak boleh di sekolah swasta (http:/

massa dalam upaya memberikan pemahaman dan

/edukasi. kompas.com/read/:2012).

mengurangi keresahan guru.

Untuk memperoleh sekolah lain sebagai

Penulisan artikel ini bertujuan untuk meng-

tempat untuk menambah jumlah jam tatap muka,

analisis komentar terkait dengan pemberlakuan

berarti seorang guru harus mengajar di beberapa

Peraturan Bersama 5 (lima) Menteri dalam upaya

tempat. Hal itu tentunya membutuhkan waktu,

memberikan pemahama n tentang peraturan

biaya, dan tenaga yang lebih banyak, sehingga

tersebut dan selanjutnya mengurangi keresahan

tidak efisien. Ketidakefisienan akan tampak sekali

guru. Analisis yang dimaksud, yaitu: 1) tidak

untuk daerah-daerah seperti di Pulau Kalimantan

semua guru bisa memenuhi waktu mengajar

yang jarak antarsekolahnya saling berjauhan.

minimal 24 jam tatap muka/minggu di sekolah-

Demikian pula jarak antara satu kabupaten/kota

sekolah swasta; 2) peraturan bersama memecah

422


konsentrasi me ngaj ar guru; da n 3) masih

Gubernur,

Bupa ti/Wali kota ,

pe nata an

d an

banyaknya sekolah yang tidak sesuai dengan

pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,

aturan.

antarjenjang, dan antarjenis pendidikan serta analisis kebutuhan mereka. Bab IV t entang

Kajian Literatur

Pe mant auan

dan

Eva luasi

Pe nata an

d an

Peraturan Bersama Lima Menteri

Pemerataan Guru PNS, yang terdiri atas 1 (satu)

Peraturan tersebut ditandatangani oleh 5 menteri

pasal yaitu pasal 5. Pasal 5 terdiri atas 3 (tiga)

yang terkait, yaitu Menteri Pendidikan Nasional,

ayat, memuat tentang tugas 5 (lima) menteri ter-

Menteri Negara PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri,

masuk di dalamnya gubernur dalam pemantauan

dan Menteri Keuangan. Kelima Menteri tersebut

dan evaluasi.

masing-masing mempunyai tugas yang terkait erat

Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan

dengan Peraturan Bersama tersebut. Kemen-

terdiri atas 1 (satu) pasal yaitu pasal 6. Pasal 6

terian Pendidikan mempunyai tugas menyeleng-

terdiri atas 4 (empat) ayat yang memuat tentang

garakan urusan di bidang pendidikan dalam

pelaksana pembinaan dan pengawasan antar-

pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan urusan

satuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis

pendidikan, guru merupakan ujung tombak dan

pendidikan secara teknis di pemerintah provinsi

memiliki peran yang penting dan utama. Kemen-

dan kabupaten/kota, secara umum dan pada

terian Agama, juga melaksanakan fungsi di bidang

satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

pendidikan agama baik di sekolah umum, sekolah

Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama.

keagamaan maupun perguruan tinggi di mana

Bab VI tentang Pendanaan terdiri atas 1 (satu)

guru juga memiliki peran penting. Kementerian PAN

pasal yaitu pasal 7 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat

dan RB adalah yang mengurus PNS dalam hal ini

yang memuat tentang sumber dana yaitu APBN,

PB tersebut menata guru PNS. Kementerian Dalam

APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota. Bab VII

Negeri perlu terlibat mengingat status kepega-

tentang Pelaporan Penataan dan Pemerataan

waian guru PNS adalah di bawah kewenangan

yang terdiri atas 1 (satu) pasal yaitu pasal 8. Pasal

pemerintah kabupaten/kota tersebut. Kemen-

8 terdiri atas 7 (tujuh) ayat memuat tentang

terian Keuangan perlu dilibatkan mengingat salah

pengusul p erencanaan penataan dan peme-

satu tugas kementerian tersebut adalah menye-

rataan,

lenggarakan urusan keuangan. Dalam hal ini gaji

dan pemerataan, serta penyampai informasi, serta

dan tunjangan guru PNS adalah bersumber dari

evaluasi dan penetapan capaian penetapan dan

kementerian keuangan.

pe rencanaa n guru j uga penyamp aian hasil

Materi peraturan bersama 5 (lima) menteri

pembuat laporan pelaksanaan penataan

evaluasi tersebut. Bab VIII tentang Sanksi terdiri

diatur dalam 8 Bab, 11 Pasal dan 43 ayat. Bab I

atas 1 (satu) pasal yaitu

Pasal 9. Pasal 9 terdiri

tentang Ketentuan Umum memuat 2 Pasal. Pasal

atas 4 (empat) ayat yang memuat te ntang

1 memuat tentang arti istilah guru, guru PNS,

pe mber ian sank si oleh Ment eri Pend idik an

penataan guru PNS, pemindahan guru PNS, satuan

Nasional, menteri negara PAN dan RB, menteri

pendidikan, pemerintah, dan pemerintah daerah

dalam negeri, dan menteri keuangan.

yang digunakan di dalam peraturan bersama

Isi peraturan be rsama terseb ut tam pak

tersebut. Pasal 2 memuat ruang lingkup peraturan

menyeluruh lengkap dengan berbagai peraturan

bersama. Bab II tentang Kebijakan Penataan dan

yang sudah diantisipasi akan dibutuhkan meskipun

Pemerataan Guru terdiri atas 1 (satu) pasal yaitu

masih bersifat umum. Kelemahan dari peraturan

Pasal 3. Pasal 3 terdiri atas 8 (delapan) ayat yang

bersama tersebut terkesan tidak ada. Kalau

mengatur tentang pembagian peran lima menteri

memang masih bersifat umum itu wajar mengingat

dalam penataan dan pemeratan guru, termasuk

peraturan tersebut perlu mewadahi berbagai

didalamnya peran gubernur atau bupati/walikota.

kondisi guru yang ada di seluruh Indonesia, serta

Bab III tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi

kondisi Indonesia yang (di antaranya) memiliki

atau Kabupaten/Kota terdiri atas 1 (satu) pasal

wilayah yang luas, berpulau-pulau, memiliki

yaitu pasal 4. Pasal 4 terdiri atas 7 (tujuh) ayat

kesenjangan kemajuan pembangunan, dan jarak

yang memuat tentang tanggung jawab dan peran

antarkabupaten/kota berjauhan.

423


Mengingat peraturan bersama yang masih

masyarakat ke masyarakat transisi dan selan-

bersifat umum, untuk melaksanakan peraturan

jutnya mengantarkan menuju masyarakat yang

ber sama ter sebut di kemb angk an p etunjuk

dicita-citakan (Tilaar dan Nugroho, 2009).

teknisnya yang secara garis besar terdiri atas 6 (enam) bab. Keenam bab tersebut meliputi Bab I.

Mutu pendidikan

Pendahuluan,

Bab II. Penataan dan Pemerataan

Penataan dan pemerataan guru PNS tersebut

Guru PNS, Bab III Mekanisme Pelaksanaan, Bab

bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan

IV, Pemantauan dan Evaluasi, Bab V. Pembinaan

melalui penyediaan guru-guru yang dalam jangka

dan Pengawasan, serta Bab VI Sanksi.

panjang seluruhnya memiliki sertifikat pendidik.

Isi dar i pe tunj uk t ekni s te rseb ut j uga

Mutu dalam konteks Total Quality Management

menyeluruh dan lengkap dan tampak mengako-

(TQM) merupakan sebuah filosofi dan metodologi

modasi berbagai kondisi guru di Indonesia yang

yang membantu institusi merencanakan peru-

ber variasi yang cende rung diseba bkan oleh

bahan dan mengatur agenda dalam menghadapi

kondisi Indonesia. Namun demikian, sebagaimana

tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. Mutu

peraturan dan petunjuk teknis lain dalam bidang

pendidikan akan terwujud jika semua staf merasa

pendidikan yang seringkali menghadapi perma-

yakin bahwa pengembangan mutu akan mem-

salahan dalam pelaksanaannya, meskipun sudah

bawa dampak positif bagi mereka dan meng-

dikembangkan petunjuk teknisnya. Penyebabnya

untungkan peserta didik (Sallis, 2010). Guru yang

cukup banyak dan bervariasi, di antaranya adalah

memiliki sertifikat pendidik diharapkan menjadi

pemahaman yang belum sesuai dengan yang

guru yang profesional

dimaksudkan oleh petunjuk teknis. Metode Pengertian Penataan dan Pemerataan

Pe ngum pula n da ta d an i nfor masi studi i ni

Penataan menurut kamus besar Bahasa Indonesia

menerapkan metode dokumentasi, mengingat

adalah proses, cara, perbuatan menata; peng-

sumber data studi ini adalah tulisan. Hal itu sejalan

aturan; penyusunan. Sementara pemerataan

dengan pendapat Arikunto (2010), penelitian yang

berarti proses, cara, perbuatan memeratakan.

bersumber pada tulisan menggunakan metode

Penataan guru PNS menurut ketentuan umum

dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata

Peraturan Bersama 5 (lima) Menteri adalah proses

dokumen yang artinya barang-barang tertulis,

menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik,

yaitu berupa pendapat, peraturan, data, informasi

distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan

dan teori yang diperoleh dari surat kabar, buku,

ke butuhan

peraturan perundangan, dan website. Doku-

nyat a

ma sing -masing

satuan

pendidikan.

me ntasi be rtuj uan unt uk m empe role h da ta langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-

Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Publik

buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan

Peraturan Bersama 5 (lima) menteri merupakan

kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data

salah satu wujud kebijakan pendidikan. Kebijakan

yang relevan dengan penelitian (Riduwan, 2004).

pendidikan artinya keputusan-keputusan yang

Studi ini tidak hanya menggunakan dokumen yang

berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan

tercetak, namun juga tulisan yang diakses melalui

penyelenggaraan pendidikan (Gaffar, 2011).

website. Upaya memperoleh saran kebijakan

Kebijakan pendidikan termasuk ke dalam kelom-

dilakukan dengan menganalisis 3 (tiga) pendapat

pok kebijakan publik, artinya kebijakan yang

para pemangku kepentingan yang bersifat pro dan

ditetapkan untuk memperbaiki kondisi kehidupan

kontra terhadap pengesahan dan penerapan PB

publik.

5 (lima) Menteri.

Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil negara, secara khusus Pemerintah dalam

Teknik Analisis Data

upaya mewujudkan tujuan negara tersebut.

Analisis d ilak ukan de ngan mem band ingk an

Kebijakan negara, diambil sebagai strategi selama

pendapat yang pro dan kontra dikaitkan dengan

negara itu ada. Pada awal untuk mengantarkan

berbagai peraturan, pendapat dari para pakar dan

424


pemangku kepentingan, serta teori dan didukung

kurang dari 24 jam dan berpeluang mengajar di

oleh data.

sekolah swasta tersebut, namun tidak dianjurkan mengajar di sekolah swasta tersebut. Kemung-

Hasil Penelitian dan Pembahasan

kinan yang terjadi adalah kurangnya pemahaman

Kebijakan pendidikan merupakan salah satu

dari pihak dinas pendidikan sebagai pembina

kebijakan publik. Dengan demikian, seharusnya

lembaga pendidikan atau adanya ego tertentu.

keb ijak an t erse but mamp u me ngak omod asi

Untuk mengatasi hal itu pemahaman dari pejabat

kep enti ngan

dinas

par a

pe mang ku

k epenting an

kebijakan tersebut. Untuk kebijakan PB 5 (lima) Menteri, salah satu pemangku kepentingan dan yang utama adalah guru.

p endi dika n

te ntang

di hapuskannya

dualisme negeri dan swasta perlu ditingkatkan. Hal itu kemungkinan juga disebabkan oleh politisasi pendidikan yang kuat, sebagai efek dari

Analisis yang dilakukan di sini, yaitu dengan

desentralisasi pendidikan. Salah satu wujud

cara membandingkan 3 (tiga) pernyataan di media

politisasi tersebut, contohnya mengangkat guru

massa, baik yang pro maupun yang kontradiktif

at au p ejab at l ainnya t anpa mem perhatik an

de ngan PB 5 (l ima) Me nter i da n pe tunj uk

kualitas, sehingga memiliki pemahaman yang

teknisnya, aturan serta rujukan lainnya yang

tidak sesuai harapan, yang penting pejabat

relevan.

tersebut disukainya. Sejumlah organisasi guru mengungkapkan tentang mencoloknya politisasi

Guru tidak bisa memenuhi waktu mengajar

pe ndid ikan dan dom ina nnya per an b upat i/

(minimal 24 jam) di sekolah-sekolah swasta

walikota dalam mengangkat dan memberhentikan

Sa lah satu har apan yang di samp aika n ol eh

kepala sekolah. Redistribusi guru juga sulit

pemangku kepentingan adalah sebagai berikut.

dilaksanakan, meskipun dalam satu provinsi,

“Selain itu, perlu dibukanya kesempatan bagi sel uruh

gur u ag ar

b isa

meme nuhi

wak tu

karena guru-guru berada di bawah kewenangan bupati/walikota.

mengajarnya (minimal 24 jam) di sekolah-sekolah

De ngan kondisi yang se demi kian rup a,

sw asta . Me nurut Re tno, langkah itu dap at

beberapa orang berpendapat tentang perlunya

di jadi kan solusi a lter nat if untuk mengata si

mengemb alik an p enge lola an g uru kemb ali

kesulitan guru memenuhi minimal waktu mengajar

sentralisasi. Dengan sentralisasi guru, maka rotasi

dan menghilangkan kesan diskriminasi, karena

guru ke daerah lain akan lebih mudah, terutama

siswa di sekolah swasta memiliki kesempatan

untuk memenuhi kekurangan guru di daerah

diajar oleh guru yang kompeten” (Majelis Nasional

tertentu.

Pendidikan Katolik, 2012) .

menyatakan bahwa Undang-undang tentang

Hal ini sejalan dengan pendapat yang

Sehubungan dengan pernyataan tersebut,

otonomi daerah masih menjadi batu sandungan

juknis PB 5 (lima) Menteri (Kemdikbud, 2011)

pelaksanaan PB 5 (lima) Menteri dan dalam

menyatakan pada subbagian menata guru yang

konteks yang lebih luas tidak sejalan dengan

belum mengajar untuk mengajar pada sekolah

upaya meningkatkan mutu pendidikan.

lain bahwa wajib mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat dipenuhi

PB akan memecah konsentrasi mengajar guru

dengan mengajar di sekolah lain, baik negeri

Penerapan PB 5 menteri tentunya memberikan

maupun swasta sesuai dengan mata pelajaran

harapan yang baik, bukan hanya terhadap para

yang di ampu pad a ka bupa ten/ kota tem pat

guru, namun juga M ent eri Pend idik an d an

sekolah tersebut berada atau kabupaten/kota

Kebudayaan. Harapan Menteri Pendidikan dan

lain. Dengan demikian, sebetulnya aturan tidak

Kebudayaan sebagaimana dikutip Majelis Nasional

menghalangi guru sekolah negeri mengajar di

Pendidikan Katolik sebagai berikut.

se kola h sw asta

unt uk

m emenuhi

24

j am

“Mendikbud Mohammad Nuh mengharapkan

mengajar. Seandainya di 1 (satu) kabupaten/kota

agar para guru tetap fokus dalam mengajar

terjadi bahwa sekolah swasta yang kekurangan

di sekolah, jangan seperti tukang dagang

guru mata pelajaran tertentu, sementara ada guru

yang keliling dari tempat satu ke tempat yang

PNS di sekolah negeri yang jam mengajarnya

lain menjajakan daganganya. Jika hal ini yang

425


te rjad i, m aka konsentr asi guru unt uk

yang membidangi pendidikan kabupaten/kota

mengajar terpecah karena harus disibukkan

untuk sekolah negeri.

dengan mencari sekolah lain, sehingga bisa

Akibat dari jumlah jam mengajar yang tidak

memenuhi beban mengajar. Ia meminta

mencapai 24 jam memang sudah tampak seperti

ke pada dinas p endi dik an d aera h ag ar

di beri taka n ba hwa tunjang an 7 10 g uru di

berperan aktif agar bisa membantu persoalan

Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat tidak bisa

pemenuhan beban kerja ini” (Majelis Nasional

dibayarkan (Kompas.com, 24 Agustus 2012) dan

Pendidikan Katholik, 2012).

kurang jam mengajar, tunjangan guru Majene

Kal au m emang se mua yang seharusnya

bakal ditahan. Tampaknya kedua kabupaten

terlibat melaksanakan perannya dengan baik,

tersebut terlambat mengantisipasi PB 5 (lima)

guru tidak seharusnya mencari sekolah lain untuk

Menteri (Kompas.com, 29 Agustus 2012). Dinas

memenuhi jumlah jam mengajar. Yang seharusnya

pendidikan kedua kabupaten tersebut

sibuk menghitung jumlah jam mengajar, yaitu

kan bahwa saat itu sedang dilakukan pendataan

sekolah. Untuk guru-guru yang jam mengajarnya

dan verifikasi terhadap guru penerima tunjangan

kurang dar i 24 jam ke mudi an p ihak dinas

sertifikasi. Data guru Kabupaten Bogor juga

pendidikan kabupaten/kota mencarikan sekolah

memperlihatkan bahwa pada tahun 2012 dari 251

lain yang berpeluang memberikan jam meng-

guru PNS di SMAN yang sudah sertifikasi, sebanyak

ajarnya kepada mereka. Jadi, dalam hal ini yang

20,32 persen (51 orang) memiliki jumlah jam

seharusnya berperan secara aktif yaitu pihak

mengajar kurang dari 24 jam. Dengan demikian,

sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota

masih cukup banyak guru yang belum memenuhi

setempat.

persyaratan menerima tunjangan profesi.

menyata-

Peran pihak dinas pendidikan kabupaten/kota memang diperlukan. Hal itu sejalan dengan tugas

Masih banyaknya sekolah yang tidak sesuai

pemerintah kabupaten/kota seperti dinyatakan

aturan

dalam juknis PB 5 (lima) Menteri yang di antaranya

Aturan terkait penyelenggaraan pendidikan begitu

verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru

banyak jumlahnya. Salah satunya adalah jumlah

TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di setiap satuan

siswa dalam setiap kelas yang dimuat dalam

pe ndid ikan di wila yah kabupate n/kota d an

Standar Nasional Pendidikan. Penyelenggara

pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan

pendidikan sesungguhnya dituntut untuk meme-

berdasarkan hasil pemetaan kekurangan dan

nuhi aturan tersebut. Namun, kondisi di lapangan

kelebihan guru.

belum memperlihatkan kondisi yang diharapkan.

Per an pi mpina n satuan pe ndidi kan j uga

“...saat ini masih banyak sekolah yang tidak

dip erluka n, sesuai tugas sa tuan p endidi kan

melaksanakan aturan berlaku. Dalam juknis

seperti dituliskan dalam juknis PB 5 (lima) Menteri.

PB, setiap kelas untuk jenjang SMA seha-

Tugas satuan pendidikan meliputi: 1) Sosialisasi

rusnya diisi oleh 20-32 siswa. Pada kenya-

program penataan dan pemerataan guru PNS di

taannya, aturan itu tidak dijalankan oleh

sa tuan pendidi kannya; 2) Meng hitung d an

banyak sekolah. Lihat saja, masih banyak

menganalisis kebutuhan guru di satuan pendi-

sekolah yang menampung sampai 40 siswa

dikannya; dan 3) Melaporkan kelebihan dan/atau

untuk satu kelas. Itu mempengaruhi kesem-

kekurangan guru PNS di satuan pendidikannya ke

patan guru memenuhi jumlah mengajarnya”

dinas pendidikan kabupaten/kota.

(Majelis Nasional Pendidikan Katolik, 2012).

Terkait dengan penugasan guru di sekolah

Mengacu Permendiknas Nomor 41 tahun 2007

lain yang bukan administrasi pangkalnya, juknis

tentang Standar Proses, jumlah siswa per rombel

tersebut sejalan dengan peran dinas pendidikan

di SD minimal 20 maksimal 28 peserta dan di SMA

yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Permendiknas

maksimal 32 orang. Data menunjukkan bahwa

Nomor 39 tahun 2009. Ayat (3) menyatakan

masih banyak SD dan SMA serta kabupaten/kota

“Pe mber ian

satuan

ya ng j umla h si swa per rom bong an b elaj ar

pendidikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat

(rombel) melebihi jumlah maksimal dari 32 orang.

(1) diterbitkan oleh (di antaranya) kepala dinas

Hal itu cenderung disebabkan karena sekolah

426

tuga s

me ngaj ar

p ada


sering dituntut untuk menerima siswa lebih

tentang Otonomi Daerah. Hal itu menyebabkan

banyak dari yang seharusnya, sehingga salah satu

ad anya

cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan

tersebut cenderung menghambat implementasi

jumlah siswa per rombel. Seandainya sekolah

PB. Desentralisasi di Indonesia memang cenderung

ingin membuat jumlah siswa per rombel menjadi

belum memajukan pendidikan. Hal itu cenderung

leb ih sedik it, sekolah meng hada pi k enda la

di seba bkan dom inannya poli tisa si. Deng an

keterbatasan jumlah ruang kelas. Hal itu sejalan

politisasi cenderung terjadi like and dislike,

de ngan per nyat aan Ret no L isty arti bahwa

se hing ga orang -ora ng y ang tida k me mili ki

hambatan lain penerapan PB 5 (lima) menteri

komitmen dan atau tidak berkualitas atau tidak

adalah kurangnya jumlah ruang kelas. Hal itu

memiliki kapasitas, tetapi disukai oleh penguasa

terjadi karena banyak sekolah yang menampung

dapat menduduki jabatan tertentu. Di bidang

siswa lebih dari jumlah yang ditentukan, agar

pendidikan, hal itu akan mempengaruhi kualitas

sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah

pendidikan.

(Majelis Nasional Pendidikan Katolik, 2012). Dalam juknis PB 5 (lima) Menteri, menata

per nyat aan

bahw a

pe nera pan

UU

Pernyataan di media massa yang tepat adalah tentang masih banyak sekolah yang tidak sesuai

jumlah peserta didik per rombongan belajar

dengan aturan,

merupakan salah satu up aya me ningka tkan

khususnya jumlah siswa per rombel yang melebihi

dalam hal ini standar proses,

jumlah jam tatap muka dalam jangka panjang.

st anda r.

Padahal pengaruh jumlah peserta didik per rombel

menyadari upaya menurunkan jumlah siswa per

yang di sebagian besar sekolah masih belum

rombel dengan meningkatkan jumlah ruang kelas

sesuai aturan begitu dominan mempengaruhi

cukup berat, sehingga di dalam juknis PB 5 (lima)

jumlah jam tatap muka. Di sisi lain, PB ini memang

Me nter i di temp atka n se baga i up aya jang ka

sifatnya sementara, karena masa berlakunya

panjang.

N amun,

ta mpak nya

Peme rint ah

hanya sampai 31 Desember 2013. Saran Simpulan dan Saran

Berdasarkan simpulan diajukan saran sebagai

Simpulan

berikut: 1) Perlu peningkatan sosialisasi PB 5 (lima)

Dua pernyataan yang dimuat di media massa, baik

menteri dengan sasaran organisasi guru dan

cetak maupun elektronik belum memiliki tingkat

pada tingkat kabupaten/kota meliputi kepala

ketepatan yang tinggi dibandingkan dengan

dinas pendidikan, sekr etaris, kepala bidang

aturan yang seharusnya dirujuk. Pernyataan yang

persekolahan beserta jajarannya dan pengawas.

kurang tepat tersebut meliputi: 1) Guru tidak bisa

Di tingkat sek olah ya ng m enja di sasar an

memenuhi waktu mengajarnya (minimal 24 jam)

sosialisasi minimal adalah kepala sekolah, guru-

di sekolah-sekolah swasta. Pernyataan yang lebih

guru, dan kepala Tata usaha sekolah; 2) Para

tepat adalah guru bisa mengajar di sekolah-

pe mang ku k epenting an, ter masuk be rbag ai

sekolah swasta untuk memenuhi waktu meng-

or gani sasi gur u se mestiny a me ning katk an

ajarnya menjadi 24 jam; 2) Upaya untuk tidak

pemahaman mereka dan membaca peraturan

memecah konsentrasi mengajar guru. Pernyataan

dengan lebi h te liti , ka rena inf orma si y ang

yang lebih tepat adalah konsentrasi guru tidak

disampaikan kepada wartawan/wati dan dimuat

aka n terg anggu jika b erbaga i piha k terk ait

di media massa akan dibaca oleh banyak orang.

mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah

Pernyataan yang kurang tepat akan memberikan

ditetapkan. Penyebab munculnya kedua per-

pemahaman yang keliru bagi para pembacanya

nyataan tersebut adalah kurangnya pemahaman

dan

pihak dinas pendidikan dan atau adanya ego

3) Pemerintah disarankan untuk mengevaluasi

penguasa tertentu. Kurangnya pemahaman dapat

kembali penyelenggaraan desentralisasi pen-

disebabkan oleh kurangnya sosialisasi peraturan

didikan karena cenderung tidak memajukan

be rsam a te rseb ut. Ego penguasa te rtentu

pendidikan nasional. Seandainya ingin tetap

cenderung disebabkan oleh politisasi pendidikan

desentralisasi, salah satu pilihannya adalah

sebagai efek dari diterapkannya Undang-Undang

de sent rali sasi di ting kat prov insi , se hing ga

ber peluang

meni mbul kan

kere saha n;

427


pemerintah pusat masih bisa mengendalikan.

sekolah-siswa-guru dan data pokok pendidikan

De sent rali sasi

efor ia

lainnya yang benar-benar valid serta memahami

me moli tisa si

pengelolaan pendidikan secara menyeluruh agar

pendidikan mengakibatkan pemerintah pusat

dap at me ngel ola p enemp atan guru; dan 5)

kesulitan dalam mengendalikan mutu pendidikan.

Pemerintah Kabupaten/kota perlu menyediakan

Empat hal terkait desentralisasi, yaitu a) pola pikir

dana untuk pengadaan Ruang Kelas Baru. Sesuai

penyelenggara pendidikan; b) instrumen kebijakan

SPM,

(termasuk di antaranya SPM); c) kapasitas pelak-

rombongan belajar memiliki satu ruang kelas,

sana; dan d) rantai penyaluran dana merupakan

sehingga tidak ada double shift. Double shift

komponen penting yang perlu dievaluasi dan

berpeluang meningkatkan lamanya guru mengajar

posisi keempatnya dapat dijadikan titik awal

di sekolah, sehingga waktu untuk meningkatkan

perencanaan desentralisasi pada tingkat provinsi;

kapasitasnya dengan membaca dan atau menulis

4) Dinas Pendi dika n ka bupa ten/ kota per lu

atau melakukan kegiatan profesional lainnya

berperan aktif dalam menyediakan data rasio

menjadi lebih sedikit.

ked aera han

yang me ngak ibat kan

dan

cend erung

terutama pendidikan dasar, minimal setiap

Pustaka Acuan Arikunto, Suharsimi. 2010. (edisi revisi). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta. Gaffar, M. F. 2011. Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan (materi kuliah UPI) Kementerian Agama. 2011. Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Jakarta. Kementerian Dalam Negeri. 2011. Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor 48 Tahun 2011tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Jakarta. Kementerian Keuangan. 2011. Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor 158/PMK.01/2011tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Jakarta. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2011. Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor

SPB/03/M.PAN-RB/10/2011 tentang Penataan dan Pemerataan

Guru Pegawai Negeri Sipil, Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS Kementerian Pendidikan Nasional. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, Jakarta. Kementerian Pendidikan Nasional. 2011.

Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor 05/X/PB/2011

Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Jakarta. Kompas. 2012. Federasi Guru Minta SKB 5 Menteri Dibatalkan (online) (http://edukasi.kompas.com/ read/2012/03/13/15130554/Federasi.Guru.Minta.SKB.5.Menteri.Dibatalkan) diunduh 12 Juni 2012 Kompas. 2012. Federasi Guru: SKB 5 Menteri Bikin Kacau (online). (http://edukasi.kompas.com/read/ 2012/03/13/14035747/Federasi.Guru.SKB.5.Menteri.Bikin.Kacau) diunduh 7 Mei 2012

428


Kompas. 2012. Kurang Jam Mengajar Tunjangan Guru Majene Bakal Ditahan (online) (http:// edukasi.kompas.com/read/2012/08/29/14190336. Kurang.Jam.Mengajar.Tunjangan. Guru.Majene.Bakal.Ditahan.) diunduh 3 September 2012) Kompas. 2012. Tunjangan untuk 710 Guru Tak Bisa Dibayarkan. Diunduh 3 September 2012. http:// edukasi.kompas.com/read/2012/08/24/15475181/ Tunjangan.untuk.710.Guru.Tak.Bisa.Dibayarkan Majelis Nasional Pendidikan Katolik. 2012. SKB 5 Menteri (online) (http://www.mnpk.org/component/ content/article/37-umum/143-skb-lima-menteri) diunduh 23 Juni 2012 Riduwan, Drs. M.B.A. 2004. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula. Bandung:Alfabeta. Sallis, E. 2010. Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Pendidikan). Jakarta: IRCiSoD Tilaar, H.A.R dan Nugroho, R. 2009. Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Pustaka Pelajar.

429

TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERATURAN BERSAMA LIMA MENTERI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

Recommend Documents