Siswantari, Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
TINJAUAN KRITIS TERHADAP PERATURAN BERSAMA LIMA MENTERI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL CRITICAL ANALYSIS ON FIVE MINISTERS JOINT RULE ON REGULATION AND EQUALIZATION OF CIVIL SERVANT TEACHERS Siswantari Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemendikbud email:
[email protected] Diterima tanggal: 03/10/2012; Dikembalikan untuk revisi tanggal: 29/11/2013; Disetujui tanggal: 02/09/2013 Abstrak: Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemberlakuan Peraturan Bersama (PB) 5 (lima) Menteri tentang penataan dan pemerataan guru PNS. Analisis kritis dilakukan terhadap berbagai dokumen tercetak dan non cetak berupa pendapat, peraturan, informasi, dan teori yang diperoleh dari surat kabar, buku, peraturan perundangan, dan website. Upaya memperoleh saran kebijakan dilakukan dengan menganalisis 3 (tiga) pendapat pemangku kepentingan, baik yang pro maupun kontra terhadap berlakunya Peraturan Bersama 5 Menteri. Hasil analisis menunjukkan 2 di antara 3 pernyataan di media massa adalah kurang tepat. Kedua pernyataan tersebut, yaitu: 1) Guru tidak bisa memenuhi waktu mengajarnya di sekolahsekolah swasta. Pernyataan yang lebih tepat adalah guru bisa mengajar di sekolah-sekolah swasta untuk memenuhi waktu mengajarnya menjadi 24 jam; 2) PB akan memecah konsentrasi mengajar guru. Pernyataan yang lebih tepat adalah konsentrasi guru tidak akan terganggu jika penerapan PB tersebut sesuai petunjuk teknisnya.
Pernyataan di media massa yang tepat
adalah tentang masih banyaknya sekolah yang tidak sesuai aturan. Kata kunci: tinjauan kritis, komentar, peraturan, kebijakan, guru, dan PNS. Abstract: Writing this article is to analyze the implementation of the Joint Regulation (JR) 5 Minister about the arrangement and distribution of civil servant teachers. Critical analysis conducted on a variety of printed and non-printed documents in the form of opinions, rules, information, and theories derived from newspapers, books, legislation, and websites. Efforts to obtain the policy suggestions made by analyzing three stakeholder opinions both pro and cons of the JR of the 5 Minister. The analysis showed 2 in the 3 statements in the media is not quite right. Both of these statements are: 1) Teachers can not meet the time teaching in private schools. A more accurate statement that is the teachers can teach in private schools to meet their teaching time to 24 hours ; 2) JR will break the teaching concentration of teachers. A more accurate statement that is the concentration of teachers will not be disturbed if the JR application appropriate with its technical instructions. The right statement in the media that is still a lot of schools that do not fit to the rules. Keywords: critical analysis, comment, rule, policy, teacher, and civil servant.
Pendahuluan
yag unaa n Ap arat ur N egar a da n Re form asi
Me ngingat begi tu p ent ingnya p eran gur u,
Birokrasi Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011,
Pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan
Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011,
tentang guru. Salah satu di antaranya, yaitu
Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011, dan
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional
Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Negara Penda-
Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri
421
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 3, September 2013
Sipil. Menurut Mendikbud, peraturan bersama 5
dengan kabupaten/kota lainnya. Untuk memenuhi
(lima) menteri itu dimaksudkan untuk menekan
tuntut an j umla h ja m m enga jar tata p muka
at au m empe rkecil p rakt ik p endi dika n ya ng
sebanyak 24 jam/minggu dalam kondisi semacam
dijadikan alat politik praktis (http://edukasi.
itu, guru merasa terlalu berat. Hal tersebut
kompas.com/read:2011/11/28/09063019). Dalam
kemungkinan besar menyebabkan guru menjadi
petunjuk teknis dinyatakan bahwa Peraturan
kurang konsentrasi dalam mengajar dan akibat-
Bersama tersebut mulai berlaku efektif pada
nya peserta didik menjadi tidak optimal dalam
tanggal 2 Januari tahun 2012 dan harus selesai
pembelajarannya. Selain itu,
pada tanggal 31 Desember 2013 (Kemdikbud,
dalam perjalanan menuju tempat mengajar di
2011).
sekolah lain akan mengakibatkan guru tidak
terbuangnya waktu
Dikeluarkannya peraturan tersebut cen-
memiliki waktu yang mencukupi untuk membaca,
derung disebabkan oleh karena permasalahan
menulis, menyusun RPP, dan melakukan kegiatan
dan keluhan tentang pemerataan dan distribusi
peningkatan profesionalisme. Dengan demikian,
gur u. J umla h guru d i Indone sia sebe tulnya
dapat diasumsikan bahwa peraturan bersama 5
mencukupi, namun karena ada ketimpangan
(lima) Menteri mengabaikan upaya peningkatan
distribusi, maka ada sekolah tertentu di daerah
mutu dan membebani guru.
te rtentu k ekur anga n g uru. Sem enta ra, di
Hal lain yang cenderung membebani guru
beberapa daerah lainnya jumlahnya melebihi
untuk mengajar tatap muka sebanyak 24 jam,
kebutuhan (Majelis Nasional Pendidikan Katolik,
yaitu masih banyaknya sekolah yang tidak sesuai
2012).
at uran, te ruta ma d ala m jumlah siswa p er
Pemberlakukan peraturan bersama 5 (lima)
rombongan belajar yang melebihi 32 orang.
menteri tersebut cenderung membuat guru-guru
Padaha l Standar Nasional Pendidikan (SNP)
resah, beberapa di antara penyebabnya adalah
menyatakan bahwa jumlah siswa pada setiap
keraguan para guru untuk dapat memenuhi jumlah
rombongan belajar di SMA paling banyak 32 orang.
jam mengajar tatap muka minimal 24 jam. Untuk
Dengan jumlah siswa pada setiap rombongan
me njad i guru y ang prof esional Peme rint ah
belajar melebihi 32 orang, maka logikanya jumlah
menyelenggarakan sertifikasi guru dan mem-
guru yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit.
berikan tunjangan profesi bagi mereka yang
Mengingat keresahan yang dialami guru
memenuhi persyaratan, di antaranya memiliki 24
beserta kelompok organisasinya, banyak pihak,
jam mengajar tatap muka. Bagi mereka yang
te rmasuk f eder asi gur u be rpendapa t ag ar
jumlah jam mengajar tatap mukanya kurang dari
peraturan bersama tersebut dibatalkan saja
24 jam/minggu, maka tunjangan profesinya
(http://edukasi.kompas.com/read/2012/03/13/
terancam dicabut. Untuk mengatasinya, mereka
15130554/Federasi.Guru.Minta.SKB.5.Menteri.
diberi kesempatan untuk mencukupi jumlah jam
Dibatalkan).
mengajarnya di sekolah lain, baik dalam satu
Namun demikian, untuk menindaklanjutinya
kabupaten/kota atau di kabupaten/kota lain.
di perl ukan ber baga i pe rtim bang an. Deng an
Terkait dengan sekolah lain sebagai tempat guru
berbagai keterbatasan yang ada, penulis meng-
mengaja r, Federasi Seri kat Guru Ind onesia
analisis komentar yang dituangkan pada media
menyatakan tidak boleh di sekolah swasta (http:/
massa dalam upaya memberikan pemahaman dan
/edukasi. kompas.com/read/:2012).
mengurangi keresahan guru.
Untuk memperoleh sekolah lain sebagai
Penulisan artikel ini bertujuan untuk meng-
tempat untuk menambah jumlah jam tatap muka,
analisis komentar terkait dengan pemberlakuan
berarti seorang guru harus mengajar di beberapa
Peraturan Bersama 5 (lima) Menteri dalam upaya
tempat. Hal itu tentunya membutuhkan waktu,
memberikan pemahama n tentang peraturan
biaya, dan tenaga yang lebih banyak, sehingga
tersebut dan selanjutnya mengurangi keresahan
tidak efisien. Ketidakefisienan akan tampak sekali
guru. Analisis yang dimaksud, yaitu: 1) tidak
untuk daerah-daerah seperti di Pulau Kalimantan
semua guru bisa memenuhi waktu mengajar
yang jarak antarsekolahnya saling berjauhan.
minimal 24 jam tatap muka/minggu di sekolah-
Demikian pula jarak antara satu kabupaten/kota
sekolah swasta; 2) peraturan bersama memecah
422
Siswantari, Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
konsentrasi me ngaj ar guru; da n 3) masih
Gubernur,
Bupa ti/Wali kota ,
pe nata an
d an
banyaknya sekolah yang tidak sesuai dengan
pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan,
aturan.
antarjenjang, dan antarjenis pendidikan serta analisis kebutuhan mereka. Bab IV t entang
Kajian Literatur
Pe mant auan
dan
Eva luasi
Pe nata an
d an
Peraturan Bersama Lima Menteri
Pemerataan Guru PNS, yang terdiri atas 1 (satu)
Peraturan tersebut ditandatangani oleh 5 menteri
pasal yaitu pasal 5. Pasal 5 terdiri atas 3 (tiga)
yang terkait, yaitu Menteri Pendidikan Nasional,
ayat, memuat tentang tugas 5 (lima) menteri ter-
Menteri Negara PAN dan RB, Menteri Dalam Negeri,
masuk di dalamnya gubernur dalam pemantauan
dan Menteri Keuangan. Kelima Menteri tersebut
dan evaluasi.
masing-masing mempunyai tugas yang terkait erat
Bab V tentang Pembinaan dan Pengawasan
dengan Peraturan Bersama tersebut. Kemen-
terdiri atas 1 (satu) pasal yaitu pasal 6. Pasal 6
terian Pendidikan mempunyai tugas menyeleng-
terdiri atas 4 (empat) ayat yang memuat tentang
garakan urusan di bidang pendidikan dalam
pelaksana pembinaan dan pengawasan antar-
pemerintahan.
Dalam menyelenggarakan urusan
satuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis
pendidikan, guru merupakan ujung tombak dan
pendidikan secara teknis di pemerintah provinsi
memiliki peran yang penting dan utama. Kemen-
dan kabupaten/kota, secara umum dan pada
terian Agama, juga melaksanakan fungsi di bidang
satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh
pendidikan agama baik di sekolah umum, sekolah
Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama.
keagamaan maupun perguruan tinggi di mana
Bab VI tentang Pendanaan terdiri atas 1 (satu)
guru juga memiliki peran penting. Kementerian PAN
pasal yaitu pasal 7 yang terdiri atas 3 (tiga) ayat
dan RB adalah yang mengurus PNS dalam hal ini
yang memuat tentang sumber dana yaitu APBN,
PB tersebut menata guru PNS. Kementerian Dalam
APBD provinsi, dan APBD kabupaten/kota. Bab VII
Negeri perlu terlibat mengingat status kepega-
tentang Pelaporan Penataan dan Pemerataan
waian guru PNS adalah di bawah kewenangan
yang terdiri atas 1 (satu) pasal yaitu pasal 8. Pasal
pemerintah kabupaten/kota tersebut. Kemen-
8 terdiri atas 7 (tujuh) ayat memuat tentang
terian Keuangan perlu dilibatkan mengingat salah
pengusul p erencanaan penataan dan peme-
satu tugas kementerian tersebut adalah menye-
rataan,
lenggarakan urusan keuangan. Dalam hal ini gaji
dan pemerataan, serta penyampai informasi, serta
dan tunjangan guru PNS adalah bersumber dari
evaluasi dan penetapan capaian penetapan dan
kementerian keuangan.
pe rencanaa n guru j uga penyamp aian hasil
Materi peraturan bersama 5 (lima) menteri
pembuat laporan pelaksanaan penataan
evaluasi tersebut. Bab VIII tentang Sanksi terdiri
diatur dalam 8 Bab, 11 Pasal dan 43 ayat. Bab I
atas 1 (satu) pasal yaitu
Pasal 9. Pasal 9 terdiri
tentang Ketentuan Umum memuat 2 Pasal. Pasal
atas 4 (empat) ayat yang memuat te ntang
1 memuat tentang arti istilah guru, guru PNS,
pe mber ian sank si oleh Ment eri Pend idik an
penataan guru PNS, pemindahan guru PNS, satuan
Nasional, menteri negara PAN dan RB, menteri
pendidikan, pemerintah, dan pemerintah daerah
dalam negeri, dan menteri keuangan.
yang digunakan di dalam peraturan bersama
Isi peraturan be rsama terseb ut tam pak
tersebut. Pasal 2 memuat ruang lingkup peraturan
menyeluruh lengkap dengan berbagai peraturan
bersama. Bab II tentang Kebijakan Penataan dan
yang sudah diantisipasi akan dibutuhkan meskipun
Pemerataan Guru terdiri atas 1 (satu) pasal yaitu
masih bersifat umum. Kelemahan dari peraturan
Pasal 3. Pasal 3 terdiri atas 8 (delapan) ayat yang
bersama tersebut terkesan tidak ada. Kalau
mengatur tentang pembagian peran lima menteri
memang masih bersifat umum itu wajar mengingat
dalam penataan dan pemeratan guru, termasuk
peraturan tersebut perlu mewadahi berbagai
didalamnya peran gubernur atau bupati/walikota.
kondisi guru yang ada di seluruh Indonesia, serta
Bab III tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi
kondisi Indonesia yang (di antaranya) memiliki
atau Kabupaten/Kota terdiri atas 1 (satu) pasal
wilayah yang luas, berpulau-pulau, memiliki
yaitu pasal 4. Pasal 4 terdiri atas 7 (tujuh) ayat
kesenjangan kemajuan pembangunan, dan jarak
yang memuat tentang tanggung jawab dan peran
antarkabupaten/kota berjauhan.
423
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 3, September 2013
Mengingat peraturan bersama yang masih
masyarakat ke masyarakat transisi dan selan-
bersifat umum, untuk melaksanakan peraturan
jutnya mengantarkan menuju masyarakat yang
ber sama ter sebut di kemb angk an p etunjuk
dicita-citakan (Tilaar dan Nugroho, 2009).
teknisnya yang secara garis besar terdiri atas 6 (enam) bab. Keenam bab tersebut meliputi Bab I.
Mutu pendidikan
Pendahuluan,
Bab II. Penataan dan Pemerataan
Penataan dan pemerataan guru PNS tersebut
Guru PNS, Bab III Mekanisme Pelaksanaan, Bab
bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan
IV, Pemantauan dan Evaluasi, Bab V. Pembinaan
melalui penyediaan guru-guru yang dalam jangka
dan Pengawasan, serta Bab VI Sanksi.
panjang seluruhnya memiliki sertifikat pendidik.
Isi dar i pe tunj uk t ekni s te rseb ut j uga
Mutu dalam konteks Total Quality Management
menyeluruh dan lengkap dan tampak mengako-
(TQM) merupakan sebuah filosofi dan metodologi
modasi berbagai kondisi guru di Indonesia yang
yang membantu institusi merencanakan peru-
ber variasi yang cende rung diseba bkan oleh
bahan dan mengatur agenda dalam menghadapi
kondisi Indonesia. Namun demikian, sebagaimana
tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan. Mutu
peraturan dan petunjuk teknis lain dalam bidang
pendidikan akan terwujud jika semua staf merasa
pendidikan yang seringkali menghadapi perma-
yakin bahwa pengembangan mutu akan mem-
salahan dalam pelaksanaannya, meskipun sudah
bawa dampak positif bagi mereka dan meng-
dikembangkan petunjuk teknisnya. Penyebabnya
untungkan peserta didik (Sallis, 2010). Guru yang
cukup banyak dan bervariasi, di antaranya adalah
memiliki sertifikat pendidik diharapkan menjadi
pemahaman yang belum sesuai dengan yang
guru yang profesional
dimaksudkan oleh petunjuk teknis. Metode Pengertian Penataan dan Pemerataan
Pe ngum pula n da ta d an i nfor masi studi i ni
Penataan menurut kamus besar Bahasa Indonesia
menerapkan metode dokumentasi, mengingat
adalah proses, cara, perbuatan menata; peng-
sumber data studi ini adalah tulisan. Hal itu sejalan
aturan; penyusunan. Sementara pemerataan
dengan pendapat Arikunto (2010), penelitian yang
berarti proses, cara, perbuatan memeratakan.
bersumber pada tulisan menggunakan metode
Penataan guru PNS menurut ketentuan umum
dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata
Peraturan Bersama 5 (lima) Menteri adalah proses
dokumen yang artinya barang-barang tertulis,
menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik,
yaitu berupa pendapat, peraturan, data, informasi
distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan
dan teori yang diperoleh dari surat kabar, buku,
ke butuhan
peraturan perundangan, dan website. Doku-
nyat a
ma sing -masing
satuan
pendidikan.
me ntasi be rtuj uan unt uk m empe role h da ta langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-
Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Publik
buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan
Peraturan Bersama 5 (lima) menteri merupakan
kegiatan, foto-foto, film dokumenter, dan data
salah satu wujud kebijakan pendidikan. Kebijakan
yang relevan dengan penelitian (Riduwan, 2004).
pendidikan artinya keputusan-keputusan yang
Studi ini tidak hanya menggunakan dokumen yang
berkaitan dengan perbaikan dan penyempurnaan
tercetak, namun juga tulisan yang diakses melalui
penyelenggaraan pendidikan (Gaffar, 2011).
website. Upaya memperoleh saran kebijakan
Kebijakan pendidikan termasuk ke dalam kelom-
dilakukan dengan menganalisis 3 (tiga) pendapat
pok kebijakan publik, artinya kebijakan yang
para pemangku kepentingan yang bersifat pro dan
ditetapkan untuk memperbaiki kondisi kehidupan
kontra terhadap pengesahan dan penerapan PB
publik.
5 (lima) Menteri.
Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil negara, secara khusus Pemerintah dalam
Teknik Analisis Data
upaya mewujudkan tujuan negara tersebut.
Analisis d ilak ukan de ngan mem band ingk an
Kebijakan negara, diambil sebagai strategi selama
pendapat yang pro dan kontra dikaitkan dengan
negara itu ada. Pada awal untuk mengantarkan
berbagai peraturan, pendapat dari para pakar dan
424
Siswantari, Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
pemangku kepentingan, serta teori dan didukung
kurang dari 24 jam dan berpeluang mengajar di
oleh data.
sekolah swasta tersebut, namun tidak dianjurkan mengajar di sekolah swasta tersebut. Kemung-
Hasil Penelitian dan Pembahasan
kinan yang terjadi adalah kurangnya pemahaman
Kebijakan pendidikan merupakan salah satu
dari pihak dinas pendidikan sebagai pembina
kebijakan publik. Dengan demikian, seharusnya
lembaga pendidikan atau adanya ego tertentu.
keb ijak an t erse but mamp u me ngak omod asi
Untuk mengatasi hal itu pemahaman dari pejabat
kep enti ngan
dinas
par a
pe mang ku
k epenting an
kebijakan tersebut. Untuk kebijakan PB 5 (lima) Menteri, salah satu pemangku kepentingan dan yang utama adalah guru.
p endi dika n
te ntang
di hapuskannya
dualisme negeri dan swasta perlu ditingkatkan. Hal itu kemungkinan juga disebabkan oleh politisasi pendidikan yang kuat, sebagai efek dari
Analisis yang dilakukan di sini, yaitu dengan
desentralisasi pendidikan. Salah satu wujud
cara membandingkan 3 (tiga) pernyataan di media
politisasi tersebut, contohnya mengangkat guru
massa, baik yang pro maupun yang kontradiktif
at au p ejab at l ainnya t anpa mem perhatik an
de ngan PB 5 (l ima) Me nter i da n pe tunj uk
kualitas, sehingga memiliki pemahaman yang
teknisnya, aturan serta rujukan lainnya yang
tidak sesuai harapan, yang penting pejabat
relevan.
tersebut disukainya. Sejumlah organisasi guru mengungkapkan tentang mencoloknya politisasi
Guru tidak bisa memenuhi waktu mengajar
pe ndid ikan dan dom ina nnya per an b upat i/
(minimal 24 jam) di sekolah-sekolah swasta
walikota dalam mengangkat dan memberhentikan
Sa lah satu har apan yang di samp aika n ol eh
kepala sekolah. Redistribusi guru juga sulit
pemangku kepentingan adalah sebagai berikut.
dilaksanakan, meskipun dalam satu provinsi,
“Selain itu, perlu dibukanya kesempatan bagi sel uruh
gur u ag ar
b isa
meme nuhi
wak tu
karena guru-guru berada di bawah kewenangan bupati/walikota.
mengajarnya (minimal 24 jam) di sekolah-sekolah
De ngan kondisi yang se demi kian rup a,
sw asta . Me nurut Re tno, langkah itu dap at
beberapa orang berpendapat tentang perlunya
di jadi kan solusi a lter nat if untuk mengata si
mengemb alik an p enge lola an g uru kemb ali
kesulitan guru memenuhi minimal waktu mengajar
sentralisasi. Dengan sentralisasi guru, maka rotasi
dan menghilangkan kesan diskriminasi, karena
guru ke daerah lain akan lebih mudah, terutama
siswa di sekolah swasta memiliki kesempatan
untuk memenuhi kekurangan guru di daerah
diajar oleh guru yang kompeten” (Majelis Nasional
tertentu.
Pendidikan Katolik, 2012) .
menyatakan bahwa Undang-undang tentang
Hal ini sejalan dengan pendapat yang
Sehubungan dengan pernyataan tersebut,
otonomi daerah masih menjadi batu sandungan
juknis PB 5 (lima) Menteri (Kemdikbud, 2011)
pelaksanaan PB 5 (lima) Menteri dan dalam
menyatakan pada subbagian menata guru yang
konteks yang lebih luas tidak sejalan dengan
belum mengajar untuk mengajar pada sekolah
upaya meningkatkan mutu pendidikan.
lain bahwa wajib mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu dapat dipenuhi
PB akan memecah konsentrasi mengajar guru
dengan mengajar di sekolah lain, baik negeri
Penerapan PB 5 menteri tentunya memberikan
maupun swasta sesuai dengan mata pelajaran
harapan yang baik, bukan hanya terhadap para
yang di ampu pad a ka bupa ten/ kota tem pat
guru, namun juga M ent eri Pend idik an d an
sekolah tersebut berada atau kabupaten/kota
Kebudayaan. Harapan Menteri Pendidikan dan
lain. Dengan demikian, sebetulnya aturan tidak
Kebudayaan sebagaimana dikutip Majelis Nasional
menghalangi guru sekolah negeri mengajar di
Pendidikan Katolik sebagai berikut.
se kola h sw asta
unt uk
m emenuhi
24
j am
“Mendikbud Mohammad Nuh mengharapkan
mengajar. Seandainya di 1 (satu) kabupaten/kota
agar para guru tetap fokus dalam mengajar
terjadi bahwa sekolah swasta yang kekurangan
di sekolah, jangan seperti tukang dagang
guru mata pelajaran tertentu, sementara ada guru
yang keliling dari tempat satu ke tempat yang
PNS di sekolah negeri yang jam mengajarnya
lain menjajakan daganganya. Jika hal ini yang
425
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 3, September 2013
te rjad i, m aka konsentr asi guru unt uk
yang membidangi pendidikan kabupaten/kota
mengajar terpecah karena harus disibukkan
untuk sekolah negeri.
dengan mencari sekolah lain, sehingga bisa
Akibat dari jumlah jam mengajar yang tidak
memenuhi beban mengajar. Ia meminta
mencapai 24 jam memang sudah tampak seperti
ke pada dinas p endi dik an d aera h ag ar
di beri taka n ba hwa tunjang an 7 10 g uru di
berperan aktif agar bisa membantu persoalan
Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat tidak bisa
pemenuhan beban kerja ini” (Majelis Nasional
dibayarkan (Kompas.com, 24 Agustus 2012) dan
Pendidikan Katholik, 2012).
kurang jam mengajar, tunjangan guru Majene
Kal au m emang se mua yang seharusnya
bakal ditahan. Tampaknya kedua kabupaten
terlibat melaksanakan perannya dengan baik,
tersebut terlambat mengantisipasi PB 5 (lima)
guru tidak seharusnya mencari sekolah lain untuk
Menteri (Kompas.com, 29 Agustus 2012). Dinas
memenuhi jumlah jam mengajar. Yang seharusnya
pendidikan kedua kabupaten tersebut
sibuk menghitung jumlah jam mengajar, yaitu
kan bahwa saat itu sedang dilakukan pendataan
sekolah. Untuk guru-guru yang jam mengajarnya
dan verifikasi terhadap guru penerima tunjangan
kurang dar i 24 jam ke mudi an p ihak dinas
sertifikasi. Data guru Kabupaten Bogor juga
pendidikan kabupaten/kota mencarikan sekolah
memperlihatkan bahwa pada tahun 2012 dari 251
lain yang berpeluang memberikan jam meng-
guru PNS di SMAN yang sudah sertifikasi, sebanyak
ajarnya kepada mereka. Jadi, dalam hal ini yang
20,32 persen (51 orang) memiliki jumlah jam
seharusnya berperan secara aktif yaitu pihak
mengajar kurang dari 24 jam. Dengan demikian,
sekolah dan dinas pendidikan kabupaten/kota
masih cukup banyak guru yang belum memenuhi
setempat.
persyaratan menerima tunjangan profesi.
menyata-
Peran pihak dinas pendidikan kabupaten/kota memang diperlukan. Hal itu sejalan dengan tugas
Masih banyaknya sekolah yang tidak sesuai
pemerintah kabupaten/kota seperti dinyatakan
aturan
dalam juknis PB 5 (lima) Menteri yang di antaranya
Aturan terkait penyelenggaraan pendidikan begitu
verifikasi data guru dan analisis kebutuhan guru
banyak jumlahnya. Salah satunya adalah jumlah
TK, SD, SMP, SMA, dan SMK di setiap satuan
siswa dalam setiap kelas yang dimuat dalam
pe ndid ikan di wila yah kabupate n/kota d an
Standar Nasional Pendidikan. Penyelenggara
pemindahan guru PNS antarsatuan pendidikan
pendidikan sesungguhnya dituntut untuk meme-
berdasarkan hasil pemetaan kekurangan dan
nuhi aturan tersebut. Namun, kondisi di lapangan
kelebihan guru.
belum memperlihatkan kondisi yang diharapkan.
Per an pi mpina n satuan pe ndidi kan j uga
“...saat ini masih banyak sekolah yang tidak
dip erluka n, sesuai tugas sa tuan p endidi kan
melaksanakan aturan berlaku. Dalam juknis
seperti dituliskan dalam juknis PB 5 (lima) Menteri.
PB, setiap kelas untuk jenjang SMA seha-
Tugas satuan pendidikan meliputi: 1) Sosialisasi
rusnya diisi oleh 20-32 siswa. Pada kenya-
program penataan dan pemerataan guru PNS di
taannya, aturan itu tidak dijalankan oleh
sa tuan pendidi kannya; 2) Meng hitung d an
banyak sekolah. Lihat saja, masih banyak
menganalisis kebutuhan guru di satuan pendi-
sekolah yang menampung sampai 40 siswa
dikannya; dan 3) Melaporkan kelebihan dan/atau
untuk satu kelas. Itu mempengaruhi kesem-
kekurangan guru PNS di satuan pendidikannya ke
patan guru memenuhi jumlah mengajarnya”
dinas pendidikan kabupaten/kota.
(Majelis Nasional Pendidikan Katolik, 2012).
Terkait dengan penugasan guru di sekolah
Mengacu Permendiknas Nomor 41 tahun 2007
lain yang bukan administrasi pangkalnya, juknis
tentang Standar Proses, jumlah siswa per rombel
tersebut sejalan dengan peran dinas pendidikan
di SD minimal 20 maksimal 28 peserta dan di SMA
yang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Permendiknas
maksimal 32 orang. Data menunjukkan bahwa
Nomor 39 tahun 2009. Ayat (3) menyatakan
masih banyak SD dan SMA serta kabupaten/kota
“Pe mber ian
satuan
ya ng j umla h si swa per rom bong an b elaj ar
pendidikan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(rombel) melebihi jumlah maksimal dari 32 orang.
(1) diterbitkan oleh (di antaranya) kepala dinas
Hal itu cenderung disebabkan karena sekolah
426
tuga s
me ngaj ar
p ada
Siswantari, Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
sering dituntut untuk menerima siswa lebih
tentang Otonomi Daerah. Hal itu menyebabkan
banyak dari yang seharusnya, sehingga salah satu
ad anya
cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan
tersebut cenderung menghambat implementasi
jumlah siswa per rombel. Seandainya sekolah
PB. Desentralisasi di Indonesia memang cenderung
ingin membuat jumlah siswa per rombel menjadi
belum memajukan pendidikan. Hal itu cenderung
leb ih sedik it, sekolah meng hada pi k enda la
di seba bkan dom inannya poli tisa si. Deng an
keterbatasan jumlah ruang kelas. Hal itu sejalan
politisasi cenderung terjadi like and dislike,
de ngan per nyat aan Ret no L isty arti bahwa
se hing ga orang -ora ng y ang tida k me mili ki
hambatan lain penerapan PB 5 (lima) menteri
komitmen dan atau tidak berkualitas atau tidak
adalah kurangnya jumlah ruang kelas. Hal itu
memiliki kapasitas, tetapi disukai oleh penguasa
terjadi karena banyak sekolah yang menampung
dapat menduduki jabatan tertentu. Di bidang
siswa lebih dari jumlah yang ditentukan, agar
pendidikan, hal itu akan mempengaruhi kualitas
sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah
pendidikan.
(Majelis Nasional Pendidikan Katolik, 2012). Dalam juknis PB 5 (lima) Menteri, menata
per nyat aan
bahw a
pe nera pan
UU
Pernyataan di media massa yang tepat adalah tentang masih banyak sekolah yang tidak sesuai
jumlah peserta didik per rombongan belajar
dengan aturan,
merupakan salah satu up aya me ningka tkan
khususnya jumlah siswa per rombel yang melebihi
dalam hal ini standar proses,
jumlah jam tatap muka dalam jangka panjang.
st anda r.
Padahal pengaruh jumlah peserta didik per rombel
menyadari upaya menurunkan jumlah siswa per
yang di sebagian besar sekolah masih belum
rombel dengan meningkatkan jumlah ruang kelas
sesuai aturan begitu dominan mempengaruhi
cukup berat, sehingga di dalam juknis PB 5 (lima)
jumlah jam tatap muka. Di sisi lain, PB ini memang
Me nter i di temp atka n se baga i up aya jang ka
sifatnya sementara, karena masa berlakunya
panjang.
N amun,
ta mpak nya
Peme rint ah
hanya sampai 31 Desember 2013. Saran Simpulan dan Saran
Berdasarkan simpulan diajukan saran sebagai
Simpulan
berikut: 1) Perlu peningkatan sosialisasi PB 5 (lima)
Dua pernyataan yang dimuat di media massa, baik
menteri dengan sasaran organisasi guru dan
cetak maupun elektronik belum memiliki tingkat
pada tingkat kabupaten/kota meliputi kepala
ketepatan yang tinggi dibandingkan dengan
dinas pendidikan, sekr etaris, kepala bidang
aturan yang seharusnya dirujuk. Pernyataan yang
persekolahan beserta jajarannya dan pengawas.
kurang tepat tersebut meliputi: 1) Guru tidak bisa
Di tingkat sek olah ya ng m enja di sasar an
memenuhi waktu mengajarnya (minimal 24 jam)
sosialisasi minimal adalah kepala sekolah, guru-
di sekolah-sekolah swasta. Pernyataan yang lebih
guru, dan kepala Tata usaha sekolah; 2) Para
tepat adalah guru bisa mengajar di sekolah-
pe mang ku k epenting an, ter masuk be rbag ai
sekolah swasta untuk memenuhi waktu meng-
or gani sasi gur u se mestiny a me ning katk an
ajarnya menjadi 24 jam; 2) Upaya untuk tidak
pemahaman mereka dan membaca peraturan
memecah konsentrasi mengajar guru. Pernyataan
dengan lebi h te liti , ka rena inf orma si y ang
yang lebih tepat adalah konsentrasi guru tidak
disampaikan kepada wartawan/wati dan dimuat
aka n terg anggu jika b erbaga i piha k terk ait
di media massa akan dibaca oleh banyak orang.
mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah
Pernyataan yang kurang tepat akan memberikan
ditetapkan. Penyebab munculnya kedua per-
pemahaman yang keliru bagi para pembacanya
nyataan tersebut adalah kurangnya pemahaman
dan
pihak dinas pendidikan dan atau adanya ego
3) Pemerintah disarankan untuk mengevaluasi
penguasa tertentu. Kurangnya pemahaman dapat
kembali penyelenggaraan desentralisasi pen-
disebabkan oleh kurangnya sosialisasi peraturan
didikan karena cenderung tidak memajukan
be rsam a te rseb ut. Ego penguasa te rtentu
pendidikan nasional. Seandainya ingin tetap
cenderung disebabkan oleh politisasi pendidikan
desentralisasi, salah satu pilihannya adalah
sebagai efek dari diterapkannya Undang-Undang
de sent rali sasi di ting kat prov insi , se hing ga
ber peluang
meni mbul kan
kere saha n;
427
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 19, Nomor 3, September 2013
pemerintah pusat masih bisa mengendalikan.
sekolah-siswa-guru dan data pokok pendidikan
De sent rali sasi
efor ia
lainnya yang benar-benar valid serta memahami
me moli tisa si
pengelolaan pendidikan secara menyeluruh agar
pendidikan mengakibatkan pemerintah pusat
dap at me ngel ola p enemp atan guru; dan 5)
kesulitan dalam mengendalikan mutu pendidikan.
Pemerintah Kabupaten/kota perlu menyediakan
Empat hal terkait desentralisasi, yaitu a) pola pikir
dana untuk pengadaan Ruang Kelas Baru. Sesuai
penyelenggara pendidikan; b) instrumen kebijakan
SPM,
(termasuk di antaranya SPM); c) kapasitas pelak-
rombongan belajar memiliki satu ruang kelas,
sana; dan d) rantai penyaluran dana merupakan
sehingga tidak ada double shift. Double shift
komponen penting yang perlu dievaluasi dan
berpeluang meningkatkan lamanya guru mengajar
posisi keempatnya dapat dijadikan titik awal
di sekolah, sehingga waktu untuk meningkatkan
perencanaan desentralisasi pada tingkat provinsi;
kapasitasnya dengan membaca dan atau menulis
4) Dinas Pendi dika n ka bupa ten/ kota per lu
atau melakukan kegiatan profesional lainnya
berperan aktif dalam menyediakan data rasio
menjadi lebih sedikit.
ked aera han
yang me ngak ibat kan
dan
cend erung
terutama pendidikan dasar, minimal setiap
Pustaka Acuan Arikunto, Suharsimi. 2010. (edisi revisi). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta. Gaffar, M. F. 2011. Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan (materi kuliah UPI) Kementerian Agama. 2011. Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Jakarta. Kementerian Dalam Negeri. 2011. Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor 48 Tahun 2011tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Jakarta. Kementerian Keuangan. 2011. Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor 158/PMK.01/2011tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Jakarta. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2011. Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor
SPB/03/M.PAN-RB/10/2011 tentang Penataan dan Pemerataan
Guru Pegawai Negeri Sipil, Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS Kementerian Pendidikan Nasional. 2009. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, Jakarta. Kementerian Pendidikan Nasional. 2011.
Peraturan Bersama 5 Menteri Nomor 05/X/PB/2011
Tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Jakarta. Kompas. 2012. Federasi Guru Minta SKB 5 Menteri Dibatalkan (online) (http://edukasi.kompas.com/ read/2012/03/13/15130554/Federasi.Guru.Minta.SKB.5.Menteri.Dibatalkan) diunduh 12 Juni 2012 Kompas. 2012. Federasi Guru: SKB 5 Menteri Bikin Kacau (online). (http://edukasi.kompas.com/read/ 2012/03/13/14035747/Federasi.Guru.SKB.5.Menteri.Bikin.Kacau) diunduh 7 Mei 2012
428
Siswantari, Tinjauan Kritis Terhadap Peraturan Bersama Lima Menteri tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil
Kompas. 2012. Kurang Jam Mengajar Tunjangan Guru Majene Bakal Ditahan (online) (http:// edukasi.kompas.com/read/2012/08/29/14190336. Kurang.Jam.Mengajar.Tunjangan. Guru.Majene.Bakal.Ditahan.) diunduh 3 September 2012) Kompas. 2012. Tunjangan untuk 710 Guru Tak Bisa Dibayarkan. Diunduh 3 September 2012. http:// edukasi.kompas.com/read/2012/08/24/15475181/ Tunjangan.untuk.710.Guru.Tak.Bisa.Dibayarkan Majelis Nasional Pendidikan Katolik. 2012. SKB 5 Menteri (online) (http://www.mnpk.org/component/ content/article/37-umum/143-skb-lima-menteri) diunduh 23 Juni 2012 Riduwan, Drs. M.B.A. 2004. Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan, dan Peneliti Pemula. Bandung:Alfabeta. Sallis, E. 2010. Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Pendidikan). Jakarta: IRCiSoD Tilaar, H.A.R dan Nugroho, R. 2009. Kebijakan Pendidikan. Jakarta: Pustaka Pelajar.
429