TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FUNGSI PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN SUATU TINDAK KEJAHATAN (STUDI PADA POLTABES MEDAN) SKRIPSI

1

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FUNGSI PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN SUATU TINDAK KEJAHATAN (STUDI PADA POLTABES MEDAN)

SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

M. Fadli Habibie 040 200 266

Departemen Pidana

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

2

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FUNGSI PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN SUATU TINDAK KEJAHATAN (STUDI PADA POLTABES MEDAN) SKRIPSI Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Dalam Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

M. Fadli Habibie 040 200 266

Departemen Pidana Disetujui Oleh : Ketua Departemen Hukum Pidana

(Abul Khair, SH.,M.Hum.) Nip. 131 842 854

Pembimbing I

(Nurmalawaty, SH.,M.Hum) Nip. 131 803 347

Pembimbing II

(Edy Yunara, SH.,M.Hum) Nip. 131 639 812

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

3

ABSTRAKSI

Penulisan Skripsi dengan judul tinjauan kriminologi terhadap fungsi patroli polisi dalam penanggulangan tindak kejahatan (studi pada Poltabes Medan) dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kinerja kepolisian terutama unit patroli. Kota besar seperti Medan merupakan kota yang perkembangannya sangat pesaat, bahkan angka kriminalitaspun semakin tinggi, dengan cara-cra ayang dari tahun ketahun semakin beragam. Kejahatan merupakan ancaman bagi masyarakat, setiap hari selalau terdengar ada kejahatan dimana-manabaik berbentuk premanisme, judi, narkoba, crimestreet. Sementara itu dijalanan sering sekali terlihat banyak mobil patroli baik siang maupun malam hari. Hal ini menjadi pertanyaan bagi penulis, bagaimana sebenarnya bentuk patroli yang dilaksanakan oleh Poltabes Medan selaku pemegang wewenang kepolisian diwilayah hukum kota Medan, bagaimana peranan dan hambatan yang mereka alami dalam melaksanakan tugas. Sering sekali terdengar masyarakat selalu enggan bila berurusan dengan polisi, karena sebelum berurusan dengan organisasi yang sempat menjadi satu dengan ABRI ini masyarakat sudah memberikan pandangan dan pernyataan buruk terlebih dahulu, bahkan mengatakan jika melapor kepolisi kehilangan kambing maka kita harus siap-siap kehilangan lembu. Polisi sebagai institusi terpercaya dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, terus melakukan perkembangan pola sehingga diharapkan mampu menanggulangi kejahatan dan gangguan kamtibmas lainnya. Kejahatan senantiasa ada terus mengikuti perubahan dan akan ikut mengiringi dengan cara-cara yang berkembang pula. Maka benarlah apa yang dikatakan Emile Durkheim bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal didalam masyarakat yang bercirikan heterogenitas, sehingga sulit bila dikatakan akan melenyapkan kejahatan secara total, mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, karena bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, akan tetapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau akan mencapai tujuan yang diharapkan. Kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial histories, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal dan diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya yang dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Dalam hal mencegah kejahatan diperlukanlah suatu ilmu pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, sehingga akan diketahui tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya sehingga akan ditemukan kesimpulan tentang langkah yang tepat dalam menanggulanginya. Sesuai dengan Sasaran Prioritas Kapolda No. Pol : STR/20/I/206 dan Visi Misi Poltabes Medan, maka titik berat operasional diletakkan pada pemberantasan judi, Premanisme, Narkoba, dan Crime Street, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

4

KATA PENGATAR

Puji Syukur penulis pajatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu sarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. Adapun judul dari skripsi ini adalah “TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FUNGSI PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN SUATU TINDAK KEJAHATAN (STUDI PADA POLTABES MEDAN)”. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH, Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 3. Bapak Syafrudin Hasibuan, SH.MH.DFM, Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 4. Bapak M. Husni, SH. MH, Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan. 5. Bapak Abul Khair, SH.M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana. 6. Ibu Nurmalawaty, SH, M.Hum, selaku Sekertaris Departemen Hukum Pidana dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu untuk


5

memberikan saran dan petunjuk serta bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 7. Bapak Edi Yunara, SH. M. Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah menyediakan waktu untuk memberikan saran dan petunjuk serta bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. 8. Bapak Muhammad Siddik, SH, M.Hum, selaku Dosen Wali Penulis selama mengikuti perkuliahan. 9. Bapak dan Ibu dosen serta para pegawai Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan yang turut mendukung segala urusan perkuliahan dan administrasi penulis selama mengikuti perkuliahan. 10. Teristimewa untuk orangtuaku tersayang Ayahanda Drs. H.M. Subandi Bsc dan Ibunda Dra. Hj. Nur Ramlah, yang telah memberikan segala Kasih Sayang, perhatian, dukungan dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. 11. Bapak Kasat Samapta, Kompol. Iwan Setiyawan SH.,SIK., Bapak Kasat Lantas, Kompol. Sabibul Alif., SH., SIK., Bapak Kasat Pam Obsus, Kompol Ikhwan beserta jajarannya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kemudahan waktu dan perhatian keada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 12. Buat Sahabat-sahabat yang terbaik, AKP Herwansyah SH, Suluh D SH, Yos Arnold SH, Zulham, Aulia, Fuady. Para Saudaraku abang-kakak, bapak dan ibu pengurus DPW PAN SUMUT, Immawan dan Immawati DPD IMM M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

6

SUMUT, Saudaramudaku pengurus DPC BM PAN MEDAN JOHOR, dan pengurus DPD GNPI MEDAN. 13. Buat Sahabat terbaik seperjuangan di Fakultas Hukum USU, Yosua, Wessy , Banir, Rakutta, Melli, Maradona. Nino, Chandran, Cariny, dan anak-anak grup A… 14. Buat teman-teman stambuk ’05, ’06, ’07 yang sangat tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungan dan support kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dri kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan sran dan kritik yang membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan,

2008

M. Fadli Habibie


7

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI …………………………………………………………..…..

i

KATA PENGANTAR ……………………………………………………..

ii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………….

v

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang …………………………………………..

1

B. Perumusan Masalah ……………………………………...

5

C. Keaslian Penulisan ……………………………………….

5

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan …………………………..

5

E. Tinjauan Kepustakaan ……………………………………

7

1. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia …..….

7

2. Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia ……………………………………………..

19

3. Pengertian Patroli dan Fungsi Patroli ……………….

27

4. Pengertian Kejahatan dan Penjahat ………………….

31

5. Pengertian Korban …………………………………..

34

F. Metode Penelitian …………………..……………………

38

G. Sistematika Penulisan …………………………………… 40

BAB II

MEKANISME

DAN

BENTUK

PENANGGULANGAN

KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI REPUBLIK INDONESIA A. Penanggulangan Kejahatan Secara Umum ……..………

42

B. Penanggulangan Kejahatan Secara Teori kriminologi …

46

C. Penanggulangan Kejahatan Oleh Polisi Republik Indonesia ………………………………………………. D. Tugas Polisi

Republik

Indonesia

Ditinjaub

53

dari


8

Sistem Penggunaan Kekuatan Satuan …………………. E. Bentuk - bentuk

Kegiatan

Operasi

59

Khusus Polisi

Republik Indonesia ……………………………………. BAB III

PERANAN

DAN

TANGGUNG

JAWAB

63 PATROLI

POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN A. Peranan Patroli Polisi dalam Menanggulangi Suatu Tindak Kejahatan Diwilayah Hukum Poltabes Medan …

68

B. Tanggung Jawab Patroli Polisi dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan ………………………………………..

BAB IV

HAMBATAN-HAMBATAN POLISI

DALAM

YANG

DIHADAPI

MENANGGULANGI

75

PATROLI

SUATU

TINDAK

KEJAHATAN DIWILAYAH HUKUM POLTABES MEDAN A. Bentuk – bentuk Patroli Polisi yang Dilaksanakan Oleh Aparat

Kepolisian

dalam

Menanggulangi

Suatu

Tindak Kejahatan…………………………………...……… 82 B. Upaya

Penanggulangan

Kejahatan

yang

Telah

Dilaksanakan Oleh Poltabes Medan………………………

88

C. Faktor - faktor Penghambat yang Dihadapi Poltabes Medan dalam Melakukan Fungsi Patroli Terkait dalam Menanggulangi Suatu Tindak Pidana .........…………….

BAB V

93

PENUTUP A. Kesimpulan ……………………………………………..

97

B. Saran ……………………………………………………

98

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………..

99

LAMPIRAN M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pada era globalisasi, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional, kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya lintas negara (kejahatan transnasional). Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan mayarakat agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya. 1 Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif dilakukan berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, 1

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal 1. M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

10

memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan. 2 Dari kesemua penjabaran tugas Kepolisian diatas, tugas Kepolisian yang dinilai

paling

efektif

untuk

menanggulangi

terjadinya

kejahatan

dalam

penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas hampir tanpa Batas; dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan

Kamtibmas/pelanggaran

Hukum

dalam

rangka

upaya

memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan/menjamin Kamtibmas. Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda, hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya, kejahatan dikota Medan belum tentu sama cara, dan penyebab yang melatarbelakangi bila dibandingkan dengan kota Jakarta, Masyarakat senantiasa berproses, dan kejahatan senantiasa mengiringi proses tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan 2

Gerson W. Bawengan, Masalah kejahatan dengan sebab-akibat, Jakarta;Pradya Paramita, 1977, hal.124 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

11

untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebabsebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya. Pengetahuan itupun telah dipergunakan oleh P.Topinand (1879), seorang antropologi Perancis. Sebelumnya ia menggunakan istilah antropologi kriminal dan kemudian menggunakan istilah kriminologi. Kriminologi berasal dari kata Crimen yang berarti kejahatan

dan

Logos

berarti

ilmu/pengetahuan.

Jadi

Kriminologi

berarti

ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. 3 Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Pada daerah tertentu seperti daerah lampu merah, tempat hiburan dan tempat rawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama bagi petugas patroli polisi tersebut. Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas, dan Satuan Pam Obsus, satuan-satuan tersebut bertanggung jawab terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban baik dijalan, disekolah, kantorkantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya.

3

Topo Santoso, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal 9


12

Patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas essensial dalam tindakan perventif, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Samapta yang bertugas 24 jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik diIndonesia maupun didunia, 4 Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, dan Sat Pam Obsus yang bertugas melindungi objek-objek khusus adalah merupakan satuan-satuan yang dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Ketiganya mengemban tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam patroli

rangka

diarahkan

pelaksanaan

dan

operasi

digunakan

rutin

untuk

kepolisian

menekan

maka

jumlah

tugas

terjadinya

kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara lain

jam

rawan,

sangat

efektif

umum,

yang

tempat

mampu

rawan,

merupakan

mencegah syarat

dan

cara

kejahatan mutlak

melakukan dan

kejahatan

menghadirkan

peningkatan

kualitas

yang

ketertiban hidup

dan

ketentraman masyarakat. 5 Kemudian bila nantinya dengan Keputusan Kepala Satuan berdasarkan saran dan perkiraan staf maka diadakan operasi khusus. Dari uraian fakta tersebut diatas mendorong penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk meneliti dan menulis skripsi

4

www.polri.go.id, Samapta Bhayangkara, akses tanggal 15 September 2007 David H. Bayley, Police for The Future, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998, hal 2 5


13

perihal

“Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi

Patroli Polisi Dalam

Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan.

B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah bentuk-bentuk patroli yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian sebagai salah satu usaha dalam penanggulangan tindak kejahatan 2. Sejauhmanakah peranan dan tanggung jawab POLRI dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan 3. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi POLRI dalam melakukan fungsi patroli dimasyarakat.

C. Keaslian Penulisan Berbagai penulisan perihal tugas dan tanggung jawab polisi pernah dilaksanakan oleh penulisan terdahulu. Namun penulisan mengenai tinjauan kriminologi terhadap fungsi patroli polisi dalam penanggulangan suatu tindak kejahatan (Studi pada Poltabes Medan) sepanjang pengetahuan penulis belum pernah dilakukan. Dalam

proses

pembuatan

skripsi

ini

penulis

memulainya

dengan

mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan tugas pihak kepolisian terkhusus bidang tugas patroli kemudian penulis merangkai sendiri menjadi suatu karya tulis ilmiah yang disebut dengan skripsi. Oleh karena itu penulis dapat menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya asli penulis. M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

14

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan a. Untuk mengetahui

bentuk-bentuk patroli yang dilaksanakan oleh aparat

kepolisian sebagai salah satu usaha dalam penanggulangan tindak kejahatan. b. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab POLRI dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan. c. Untuk

mengetahui

hambatan-hambatan

yang

dihadapi

POLRI

dalam

melakukan fungsi patroli dimasyarakat.

2. Manfaat Penulisan Dari hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoristis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada bidang Hukum Pidana dalam hal penanggulangan suatu tindak pidana secara preventif yaitu dengan Patroli polisi. Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah bahan literature bagi dunia akademis. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana dibidang hukum pidana, khususnya aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.


15

E. Tinjauan Kepustakaan 1. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politea” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kotakota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusanurusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan urusan keduniawian saja. 6 Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian timbul istilah lapolice (Perancis), politeia (Belanda), police (Inggris), polzei (Jerman) dan Polisi (Indonesia). 7 Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum. 8

6

Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia,Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal 5 Ibid, hal 9-11 8 Aditya Nagara, Kamus Bahasa Indonesia, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000, hal 453 7


16

Dalam perkembangannya di Indonesia, Kepolisian mengalami lima Jaman, yaitu Jaman Hindia belanda, Jaman Jepang, Jaman Kemerdekaan, Jaman Orde Baru, dan Jaman Reformasi.

A. Jaman Hindia Belanda Pada Jaman Hindia Belanda, terdapat dua organ Polisi yaitu organ Polisi yang dibentuk oleh masyarakat adat dengan dipimpin oleh kepala adat dengan tugas menegakkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat. Sedangkan organ Polisi yang kedua adalah yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu polisi yang mempunyai tujuan untuk mengusahakan ketaatan penduduk terhadap

peraturan-peraturan

pemerintah Hindia Belanda sehingga roda pemerintahan di tanah jajahan dapat berjalan dengan lancar. Namun yang melakukan tugas Kepolisian sebenarnya adalah Pamong Praja dibawah Residen. Belum adanya pengaturan mengenai Kepolisian menyebabkan status, tugas organisasi, dan wewenang Polisi tidak berketentuan, pengaturan mengenai kepolisian dikhususkan dan hanya diletakkan dalam sejumlah peraturan-peraturan yang insidentil yang dikeluarkan oleh Kepala-Kepala Daerah dan Pamong Praja. Hal tersebut juga menyebabkan Kepolisian menjadi instansi yang penting, karena Polisi dengan mudah memaksa penduduk melakukan yang diperintahkan Procerur General (Jaksa Agung) yang memegang pimpinan represif dan preventif Polisi. Dalam hal ini ketertiban untuk kepentingan M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

17

semata-mata dan bukan ketertiban untuk kesejahteraan, sehingga bagi pihak yang memerintah terdapat kemungkinan untuk berbuat secara sewenang-wenang terhadap kepentingan yang diperintah. 9

B. Jaman Jepang Pada Jaman Jepang, Indonesia dibagi dalam 2(dua) lingkungan kekuasaan pemerintah pendudukan jepang yaitu: 1. Sumatera, Jawa, Madura dikuasai oleh Angkatan Darat Jepang. 2. Indonesia bagian timur dan Kalimantan dikuasai oleh Angkatan Laut Tentara Jepang. Pusat Polisi untuk Sumatera terdapat di Bukit Tinggi, untuk Jawa dan Madura terdapat di Jakarta, Indonesia Timur terdapat di Makassar, sedangkan untuk Kalimantan terdapat di Banjarmasin. Struktur organisasi Kepolisian tidak berubah, Kepolisian hanya melanjutkan dan berpegang pada sistem sebelumnya dengan sedikit penyesuaian untuk kebutuhan

kepentingan

mereka.

Polisi

mempunyai

tujuan

penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum. Akan tetapi keamanan dan ketertiban umum adalah semata-mata untuk keamanan dan ketertiban saja, tidak dikaitkan dengan kesejahteraan. Polisi dapat sering melakukan tindakan diluar perundang-undangan, jauh melebihi jaman Hindia Belanda, dan bahkan juga tindakan sewenang-wenang 9

Warsito Hadi Utomo, Op.Cit,, hal 109


18

dengan dalih untuk ketertiban. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah militer Jepang agar dapat dengan leluasa lancar dalam mengangkut dan menimbun segala sesuatu yang berguna bagi peperangannya, juga untuk pemberantasan gerakan-gerakan yang menentang pemerintahan militer Jepang. Di daerah setingkat keresidenan (SYU) dipimpin oleh seorang SYUTKAN yang juga menjadi Kepala Kepolisian Keresidenan dan pelaksana hariannya dijalankan oleh Kepala Bagian Kepolisian yang disebut KAISATSUBUTYO, yang kemudian disebut sebagai Kepala Bagian Keamanan (CHIANG BUTYO) yang sekaligus merangkap Kepala Kejaksaan Keresidenan. Menjelang proklamasi, Kesatuan KEIBODAN (hansip) dan Kesatuan

SEINENDAN (pasukan pemuda) dibentuk dimana-mana,

untuk setiap kabupaten dibentuk PETA (Pembela Tanah Air) dengan persenjataan lengkap sebagai satuan tempur. Disamping itu Jepang juga membuka kesempatan bagi para pemuda untuk didik menjadi Polisi, dan banyak militan masuk memperkuat Polisi Umum dan Pasukan Polisi Istimewa.

Akhirnya

dikarenakan

Jepang

ingkar

janji

untuk

memerdekakan Indonesia maka para militan yang masuk polisi turut melakukan perlawanan dalam kelompok Polisis Pejoeang.

C. Jaman Kemerdekaan Setelah

diproklamasikan

Kemerdekaan

Indonesia,

secara

serentak rakyat mengambil kekuasaan pemerintahan baik di pusat M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

19

maupun di daerah-daerah, yang pada waktu itu masih dikuasai oleh pemerintahan pendudukan jepang. Pengambilalihan kekuasaan rakyat dari tentara Jepang memerlukan kekuatan pasukan yang bersenjata. Satu-satunya kekuatan rakyat Indonesia yang oleh Jepang masih diizinkan untuk memegang senjata adalah kesatuan polisi. Sedangkan kesatuan PETA sudah dibubarkan sebelum proklamasi kemerdekaan. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Kepolisian dibawah Departemen Dalam Negeri sebagai Jawatan Kepolisian Negara dipercayakan dibawah Departemen Kehakiman. Setelah dua bulan proklamasi

Kepolisian

Negara

dinyatakan

tetap

berada

dalam

lingkungan Departemen Dalam Negeri dan berada dibawah Jaksa Agung dan Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya Maklumat pada tanggal 1 Oktober 1945. Kepala Kepolisian Negara dipercayakan kepada Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dan diangkat pada tanggal 29 September 1945 . dengan demikian posisi POLRI pada saat itu sama dengan Dinas Polisi umum dari Pemerintahan Hindia Belanda. Sebenarnya pada saat itu juga POLRI telah resmi sebagai Polisi Nasional yang meliputi seluruh

Indonesia .

Pada tahun pertama setelah Indonesia merdeka,

peraturan

mengenai Kepolisian masih melanjutkan sistem yang ada pada jaman Hindia belanda. Dan dibuat secara bertahap pada tahun berikutnya karena Polisi merupakan instansi yang penting sehingga diperlukan M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

20

suatu pegangan dalam melaksanakan tugas. Tujuan kepolisian adalah sejalan dengan tujuan masyarakat dan negara, yaitu untuk kepentingan ketertiban pribadi pada rakyat Indonesia seluruhnya. Polisi diharuskan untuk bertidak hati-hati jangan sampai melanggar hak asasi manusia. Setelah kemerdekaan Kepolisian di Indonesia telah berkali-kali mengalami perubahan status, hal ini bertujuan agar sedikit demi sedikit melepaskan diri dari pengaruh sistem kolonial dan kemudian mencarikan tempat agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan kepolisian yang dianut oleh Republik Indonesia. Tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah Kepolisian Negara menjadi jawatan tersendiri bernama “Jawatan Kepolisian Negara” dibawah pimpinan Perdana Menteri. Penetapan ini juga merupakan titik terang perkembangan Kepolisian di Indonesia, yang selanjutnya 1 Juli 1946 diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Banyak yang mengira tanggal 1 Juli 1946 ini merupakan hari lahirnya Kepolisian Republik Indonesia, padahal Kepolisian Republik Indonesia telah lahir bersamaan dengan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, dan setelah itu polisi di seluruh tanah air menyatakan dirinya sebagai kepolisian RI. 10 Akan tetapi penyusunan organisasi belum sempat dilakukan berhubung Agresi Militer Belanda, dipusat pimpinan Kepolisian dijabat oleh Kepala Kepolisian Negara yang bertanggung jawab kepada Perdana 10

Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap POLRI, Buku I, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hal

48 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

21

Menteri, daerah kekuasaan dibagi dalam keresidenan sesuai dengan pembagian administrasi pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Polisi Kota atau Kepala Datasemen berdasarkan perintah tekhnis dan taktis dari kepala Kepolisian Negara. Dengan pergantian kabinet tahun 1948 dengan penetapan pemerintah nomor: 1 tahun 1948 Jawatan Kepolisian yang semula statusnya dibawah Perdana Menteri untuk sementara dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan Presiden R.I.S. Nomor 22 tahun 1950 menjadikan Kepolisian Negara disesuaikan dengan bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat dan dipimpin oleh Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung, sedangkan dalam pimpinan

harian

dalam

pengawasan

administrative-organisatoris

dipertanggung jawabkan kepada Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Penetapan Perdana Menteri nomor : 3/PM/tahun 1950 Pimpinan Kepolisian Negara diserahkan kepada Menteri Pertahanan dengan maksud pimpinan Polisi dan Tentara dalam satu tangan untuk kemudahan mengatasi kekacauan situasi akibat gangguan pada saat itu dan hal ini hanya berlaku 9 bulan. Tahun 1950 juga dibentuk Komisi Kepolisian yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Republik Indonesia nomor :154/1950, nomor : 1/pm/1950 dengan tugasnya yaitu menyusun dalam waktu singkat suatu rencana Undang-undang Kepolisian. Namun


22

komisi itu gagal dalam usahanya dan bubar dengan sendirinya setelah pembentukan negara kesatuan. Pada tahun 1959 merupakan tonggak baru karena telah mempunyai status sebagai Kementerian Kepolisian, Proses Integrasi Angkatan Kepolisian yang dimulai dengan Militerisasi Polisi Negara nomor: 112 tahun 1947, kemudian peraturan pemerintah nomor 10/1958, menjadi kenyataan dengan dicantumkannya persoalan tersebut dalam ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Sementara nomor: 1 dan 2/MPR/1960 dan kemudian dalam Undang-undang Pokok Kepolisian Negara nomor : 13 tahun 1961, pasal 3 dinyatakan : “Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata” Penyempurnaan organisasi dalam rangka integrasi ABRI ini diadakan

lagi

dengan

dikeluarkannya

Keputusan

menteri/Hankam/Pangab No; Kep/A/385/VIII/1970 yang menetapkan tentang pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ditambah lagi Intruksi Menhankam/Pangab nomor : Ins/A/43/XI/1973, tentang penyusunan kembali Organisasi Angkatan dan Polri melalui keputusan Menhankam/Pangab nomor : Kep/15/IV/1976

tentang

pokok-pokok

Organisasi

dan

Prosedur

kepolisian Negara Republik Indonesia. 11

D. Masa Orde Baru 11

Warsito Hadi Utomo, Op.Cit, hal125


23

Masa ORBA adalah masa pembangunan berencana yang diletakkan dalam setiap tahapan PELITA. Sehingga gejolak-gejolak keorganisasian relatif kecil. Semua terarah pada pembangunan berencana - sistematis dan konsepsional. Pada awal-awal ORBA semua terarah pada konsolidasi dan refungsionalisasi, untuk kemudian setelah relatif

stabil,

beranjak

kepada

upaya

yang

mengarah

pada

profesionalisasi, efektifitas, efisiensi dan modernisasi (PEEM). Dalam perjuangan untuk kembali kepada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekwen maka pada tanggal 1 Juli 1969 dikeluarkan Kepres No. 52/1969 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok Kepolisian

Indonesia

dalam

rangka

normalisasi

keadaan

dan

fungsionalisasi semua aparatur pemerintah dan angkatan-angkatan unsur ABRI. Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia bukan lagi disebut Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (Pangak) akan tetapi disebut

Kepala

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

yang

mengandung arti adanya tugas dan wewenang pimpinan teknis dan komando Kepolisian seluruh Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata. 12 Usaha-usaha ke arah peningkatan pelaksanaan tugas terus dilaksanakan dengan dikeluarkannya Kepres No. 80 tahun 1969 tentang

12

Ibid, hal 128


24

ABRI sebagai bagian organik Dephankam beserta tugas dan tanggung jawabnya yang diikuti oleh Keppres 79/1969 tentang ditetapkannya struktur berbentuk staf umum bawah Kepala Staf. Kemudian diubah dengan Keputusan Menhankam Pangab No.Kep/A/385/VIII/1970 yang menetapkan tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan type staf umum dengan seorang Deputy dan 3 DANJEN. 13 Sebagai langkah lanjut dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan tugas, maka pada tahun 1974, tentang penyempurnaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 1969. Apa yang digambarkan itu adalah pokok-pokok atau hal-hal yang bersifat mendasar. Pelaksanaan dari ketentuan itu memang lalu menggerakkan kegiatan-kegiatan perubahan yang luar biasa. Sebagai contoh; KOMDAK (yang kemudian kita sebut POLDA) yang namanya setiap propinsi ada-lalu dijadikan 17 saja, untuk kemudian menjadi 27 kembali. BRIMOB dimekarkan, pokok-pokok organisasi dan prosedur harus disesuaikan, Pembentukan DITLANTAS yang mulanya tidak ada, juga LEMDIKLAT POLRI, penggunaan tongkat komando, selempang POLRI digunakan lagi, Serse pakai beret merah dan lain-lain. Semua itu hasil akhirnya adalah merubah secara sadar perilaku organisasi POLRI.

13

Ibid, hal 125


25

Dan ini sangat diperlukan karena diamanatkan oleh Pimpinan Negara; agar dalam penanganan-penanganan keamanan, Polisi dikedepankan. 14

14

Soejoed Bin wahyu dan Wik Djatmika, Sejarah POLRI Menggali kembali Nilai Juang 45, ISIK, Jakarta , 1997, hal. 106 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

26

E.Masa Reformasi Selama puluhan tahun POLRI dinyatakan sebagai bagian dari ABRI, Dan integrasi ABRI telah dijadikan wahana sistematik untuk melemahkan POLRI, dimana POLRI berada dalam lingkungan pertanggung jawaban tumpang tindih (overlapping responsibility) dalam alam dua doktrin yang berbeda. Ketidakjelasan pertanggung jawaban sebagai ABRI sesuai dengan “doktrin pertahanan keamanan” atau sebagai Polisi dalam melaksanakan Law enforcement sesuai dengan “doktrin ketertiban masyarakat” (public order). Akibat dari tumpang tindih tanggung jawab tersebut terjadi upaya bercorak duplikasi (a duplication of effort). Masa Reformasi menuntut introspeksi dan evaluasi yang obyektif serta jujur dalam keadaan dewasa. Artinya Kepolisian pada saat ini merupakan koreksi dari masa lalu dan harus dapat menciptakan langkah strategis guna menghadapi masalah dan tantangan yang semakin berat. Organisasi Polri tidak hanya sekedar merubah aspek instrumental, struktural dan kultural guna menghadapi tantangan masa depan dengan dinamika perubahan jaman yang menyertainya. Ketetapan MPR nomor: X/MPR/1998 tentang pokokpokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan memelihara kehidupan

nasional

sebagai

haluan

negara adalah

merupakan acuan dikeluarkannya instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun


27

1999 tentang langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dan ABRI yang selanjutnya menjadi landasan formal bagi reformasi Polri. 15 Ketidakjelasan tanggung jawab POLRI tersebut di akhiri pada tahun 1999 dengan terpisahnya POLRI dari ABRI (TNI) dimana POLRI ditempatkan dalam posisi “Independen” sebagai alat yang mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia. Dalam rangka menuju Polri yang mandiri dan otonomi maka organisasi Polri diletakkan dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan pada masa transisinya pada tanggal 1 April 1999. Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000 kompetensi Polri dalam kedudukan langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut juga mengakibatkan perpindahan peradilan bagi polisi, hal ini dikemukakan oleh IPTU TONY SIMANJUNTAK, SH pada wawancara tanggal 03 Maret 2008 bahwa semenjak pisahnya TNI dan POLRI kedudukan polisi sudah berada dibawah peradilan umum jika pidananya, namun disiplinnya diproses oleh Provost. 16

15

Warsito Hadi Utomo, Op.Cit, hal 140. Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Samapta, IPTU TONY SIMANJUNTAK,SH pada tanggal 03 Maret 2008 16


28

Keuntungan bila Polri dibawah langsung oleh Presiden Republik Indonesia adalah : a. Komitmen dan Konsisten Polri dalam melaksanakan kompetensi yang ditetapkan oleh Undang-undang serta misi arah kebijakan hukum yang ditetapkan dalam GBHN akan lebih mandiri tanpa adanya intervensi dari manapun. b. Polri akan semakin professional dalam melaksanakan kompetensi baik proses penyidikan tindak pidana secara hukum maupun berdasarkan atas kewajiban.

Upaya melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu:

a. Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam Ketata negaraan, organisasi, susunan dan kedudukan. b. Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), Doktrin, kewenangan,kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek. c. Aspek kultural: Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan


29

manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional. 17

2. Struktur Organisasi Kepolisian di Indonesia Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau

badan

tersebut

yang

dapat

melaksanakan

terkoodinir,

dan

tugas-tugas mencapai

maka diberikan pembagian pekerjaan dan

Kepolisian.

sasaran

yang

ditampung

Agar

alat

diinginkan

dalam suatu

wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen yang berdiri sendiri. 18 Kedudukan Organisasi Polisi dalam satu negarapun dapat berubahubah, sesuai dengan perubahan visi suatu pemerintah periode tertentu pada Polisinya. Belanda misalnya, perubahan dari negara monarkhi merdeka,

17 18

www.polri.go.id, Akses tanggal 05 Januari 2008 Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hal 100


30

berubah sama sekali sewaktu dijajah Napoleon, berubah sebentar saat mereka merdeka, lalu ditindas oleh Jerman NAZI dengan GESTAPO-nya, lalu merdeka lagi setelah Perang Dunia ke II,

bentuk, tugas, perilaku

organisasi Polisinya berubah dan sangat berbeda. Di

Indonesia

kedudukan

organisasi

polisi

juga

mengalami

rangkaian perubahan setelah kemerdekaan. Pada tangal 1 Juli 1946 kepolisian menjadi jawatan tersendiri bernama “ Jawatan Kepolisian” dibawah pimpinan Perdana Menteri, pada tahun 1948 jawatan tersebut untuk sementara dipimpin Presiden dan wakil Presiden, Kemudian Keputusan Presiden R.I.S. Nomor 22 tahun 1950 menjadikan Kepolisian Negara disesuaikan dengan bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat dan dipimpin oleh Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung, sedangkan dalam pimpinan harian dalam pengawasan administrative-organisatoris dipertanggung jawabkan kepada Menteri Dalam Negeri. Pada tahun

1950 Berdasarkan Penetapan Perdana Menteri

nomor : 3/PM/tahun 1950 Pimpinan Kepolisian Negara diserahkan kepada Menteri Pertahanan dengan maksud pimpinan Polisi dan Tentara dalam satu tangan untuk kemudahan mengatasi kekacauan situasi akibat gangguan pada saat itu dan hal ini hanya berlaku 9 bulan. Tahun 1950 juga dibentuk Komisi Kepolisian yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Republik Indonesia nomor :154/1950, nomor : 1/pm/1950 dengan tugasnya yaitu M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

31

menyusun dalam waktu singkat suatu rencana Undang-undang Kepolisian. Namun komisi itu gagal dalam usahanya dan bubar dengan sendirinya setelah pembentukan negara kesatuan. Tahun 1959 merupakan tonggak baru karena telah mempunyai status sebagai Kementerian Kepolisian, Proses Integrasi Angkatan Kepolisian yang dimulai dengan Militerisasi Polisi Negara nomor: 112 tahun 1947, kemudian peraturan pemerintah nomor 10/1958, menjadi kenyataan dengan dicantumkannya persoalan tersebut dalam ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Sementara nomor: 1 dan 2/MPR/1960 dan kemudian dalam Undang-undang Pokok Kepolisian Negara nomor : 13 tahun 1961, pasal 3 dinyatakan : “Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata” Penyempurnaan organisasi dalam rangka integrasi ABRI ini diadakan lagi dengan dikeluarkannya Keputusan menteri / Hankam / Pangab No: Kep/A/385/VIII/1970 yang menetapkan tentang pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ditambah lagi Intruksi Menhankam/Pangab nomor : Ins/A/43/XI/1973, tentang penyusunan kembali

Organisasi

Menhankam/Pangab

Angkatan nomor

:

dan

Polri

Kep/15/IV/1976

melalui tentang

keputusan pokok-pokok

Organisasi dan Prosedur kepolisian Negara Republik Indonesia. 19 Rangkaian perubahan terus menyusul hingga kepolisian menjadi mandiri dan langsung dibawah Presiden berdasarkan Pasal 8 UU No 2 Tahun

19

Warsito Hadi Utomo,Op. Cit, hal 125


32

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam proses negara yang semakin demokratis, menunjukkan arah Perilaku Organisasi Kepolisian yang semakin modern, semakin menghormati dan menegakkan HAM. Polri harus menyadari bahwa dalam setiap kegiatannya tidak boleh sembarangan karena masyarakat melakukan kontrol. 20 Modernisasi Kepolisian dan demokratisasi negara merupakan condition sine quanon, keduanya saling berpengaruh bahkan saling membutuhkan. Karenanya modernisasi kepolisian dan pemuliaan HAM serta demokratisasi dapat digambarkan sebagai tolok ukur kemajuan dan/atau keberhasilan pembangunan suatu negara/bangsa. Artinya perubahan perilaku organisasi Polisi yang semakin demokratis dan semakin berbudaya HAM merupakan gambaran semakin majunya peradaban dan keberhasilan pembangunannya. 21 Bentuk organisasi yang diwujudkan dengan ketentuan-ketentuan tentang struktur organisasi dan prosedurnya, selalu dimaksudkan sebagai arah dan aturan permainan (rules of the game) dari upaya-upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Demikian juga organisasi POLRI yang terus dan selalu mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu memang bertujuan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi optimal dalam melandasi pelaksanaan tugas POLRI. Organisasi sendiri sebenarnya hanyalah merupakan sarana atau wahana kegiatan untuk mencapai tujuan. Karenanya eksistensi organisasi 20 21

Kunarto, Op.Cit, hal 82 Warsito Hadi Utomo, Op. Cit, hal 100.


33

sangat dipengaruhi bahkan ditentukan oleh kondisi lingkungan, baik yang berlingkup ruang, waktu, tantangan dan situasi. Organisasi yang baik berarti harus

memenuhi

persyaratan,

serasi

dan

sesuai

dengan

kondisi

lingkungannya. Berubahnya pola pikir masyarakat tradisional menjadi pola pikir masyarakat industri, akan mendorong dan mengharuskan perubahan organisasi. Tetapi perubahan itu memang harus dikaji dengan seksama teliti dan sungguh-sungguh, sehingga perubahannya memang benar-benar pas dengan tuntutan lingkungan. Karena perubahan lingkungan itu dalam keadaan normal bersifat evolutif, maka periodesasinya akan relatif lama. Dengan demikian perubahan organisasipun dalam keadaan normal akan mendorong dan mengharuskan perubahan organisasinya. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia KAPOLRI

WAKAPOLRI

ITWASUM

SDERENBANG SDEOPS

KORSPRIPIM

SETUM

SET NCB

SAHLI

SDE SDM

SDELOG

DENMA

PUS DOKKES PUS KU


34

DIV HUMAS

DIV BINKUM

DIV PROPAM

TELEMATIKA

PTIK

SESPIMPOL

AKPOL

LEMDIKLAT

BAINTELKAM BARESKRIM

BABINKAM KORBRIMOB

POLDA

POLTABES

SUMBER : www.polri.go.id, Akses tanggal 05 Januari 2008

Dengan pendekatan dari segi kedudukan organisasi, sejarah, pelaksanaan tugas dan keberhasilannya, maka pengorganisasian POLRI itu memang lalu harus ditegakkan atas dasar prinsip yang khas Polisi Indonesia yang antara lain seperti dibahas dibawah ini. a.

Refungsionalisasi Menonjolkan kekhasan berarti harus melakukan refungsionalisasi yang berciri

khas mitra Kamtibmas. Sedang fungsi-fungsi yang bersifat politis dan strategis dipusatkan disatu tangan ditingkat Presiden. Fungsi-fungsi yang bersifat umum diatur dan dibina dengan sistem pembinaan terpusat oleh Kapolri. Sedang fungsi khas angkatan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing kesatuan. b. Asas Organisasi Pengorganisasian harus didasari prinsip-prinsip (1) sederhana dalam arti berkemampuan cukup untuk mencapai tujuan. (2) Lebih efektif sehingga dapat dicapai keseimbangan antara tugas dan kemampuan anggaran (3) Lebih efisien dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran dengan biaya yang sama dapat terlaksana secara lebih cepat dan lebih baik. Dengan cara ini maka perubahan-perubahan yang M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

35

sangat mendasar dan dapat menjadi tidak sederhana, tidak efektif apalagi efisien. Untuk itu kalau tidak ada hal yang memaksa, tidak dilakukan perubahan dan cukup dengan penyesuaian-penyesuaian yang bertujuan peningkatan efektifitas dan efisiensi. c.

Bentuk Organisasi Type Staf Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan organisasi dipakai prinsip-

prinsip 1) Bentuk organisasi digunakan ; Line and Staff 2) Type staf yang dipakai adalah staf umum 3) Penyusun satuan besar dibagi 2 tingkat; a) Tingkat Mabes POLRI b) Tingkat Kotama 4) Garis besar pengelompokan badan-badan dibedakan dengan eselon a) Eselon Pimpinan b) Eselon staf c) Eselon pembinaan d) Eselon pelaksana pusat d. Penyempurnaan Organisasi Penyempurnaan organisasi dan prosedur kerja dapat dilakukan dengan didasarkan pada tuntutan yang obyektif dan diperlukan, dan harus tidak dipengaruhi atau terlepas dari rasa senang atau tidak senang. Ketentuan ini sebenarnya menggaris bawahi bahwa penyempurnaan itu hanya bisa dilakukan karena tuntutan obyektif M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

36

yang urgent dan tidak oleh sebab-sebab yang lain. Dahulu pengorganisasian ini juga menentukan jumlah PATI (Jenderal), sehingga digunakan juga sebagai sarana pengendalian Jendela yang hanya terdiri dari orang-orang yang benar-benar terpilih. Dengan berubah-ubahnya struktur organisasi biasanya lalu timbul berbagai kegelisahan dan keragu-raguan di kalangan Pejabat yang apabila tidak cepat diatasi akan dapat menjadi penghalang yang serius. Di lingkungan POLRI, selama ini kegelisahan semacam itu relatif cepat diatasi. Mereka cepat menyesuaikan diri dan cepat bekerja biasa seperti selayaknya. Mungkin karena telah sering mengalami reorganisasi, mungkin juga karena dinamika organisasi yang berkembang sebenarnya relatif tidak berubah. 22

3. Pengertian Patroli dan Fungsi Patroli Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri. Di 22

Ibid,hal 107


37

Indonesia, Sebenarnya tujuan dari Organisasi POLRI adalah mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan. Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi : “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. b. menegakkan hukum ; dan c. memberikan

perlindungan,

pengayoman,

dan

pelayanan

kepada

masyarakat” 23

23

Surayin, Tanya Jawab UU No2 tahun 2002, Yrama Widya, Bandung, 2004, hal 28


38

Sedangkan mengenai penjabaran tugas tersebut diatur pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu: “(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan ; b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan ; c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan ; d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional ; e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum ; f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ; g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya ; h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensikdan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda,masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ; j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditanganioleh instansi dan/atau pihak yang berwenang ; k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian ; serta l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Gerson W. Bawengan, tugas Polisi dapat dibagi menjadi 2 (dua) antara lain sebagai berikut : 1.

Tugas Preventif : Berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.


39

2.

Tugas Represif : menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan. 24

Dari kesemua penjabaran tugas Kepolisian diatas, tugas Kepolisian yang dinilai

paling

efektif

untuk

menanggulangi

terjadinya

kejahatan

dalam

penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena tugas yang luas hampir tanpa Batas; dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Dengan begitu pada tugas ini yang digunakan adalah asas oportunitas, utilitas dan asas kewajiban. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli (TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas/pelanggaran Hukum dalam rangka upaya memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan/menjamin Kamtibmas. Tentunya dalam pencegahan suatu tindak kejahatan diperlukan pengetahuan tentang bagaimana kejahatan tersebut terjadi, bagaimana keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan

24

Gerson W. Bawengan, Op. Cit, hal.124


40

diperlukan personel yang mempelajari hal itu dan selanjutnya mendapatkan cara yang tepat dalam penanggulangannya. Fungsi patroli polisi sangat diharapkan sebagai salah satu ujung tombak dari POLRI yang bergerak dibidang refresif yustisiil yakni penyidikan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya untuk mengantisipasi segala tipu daya dan kemampuan penjahat yang semakin hari juga semakin meningkat. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Patroli memiliki arti yang sangat singkat yaitu perondaan; 25

dan

berdasarkan

Surat

Keputusan

Kapolri

dengan

No:

SKEP/608/VI/1997, Patroli adalah Salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. 26 Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan 25

26

Aditya Nagara, Op. Cit, hal 435 Mabes Polri, Bahan Ajaran Fungsi tehnis Sabhara, 1997, hal 18


41

serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah masyarakat.

4. Pengertian Kejahatan dan Penjahat Gelombang kejahatan sangat menyita perhatian bagi Indonesia sejak tahun 1971, pada tahun tersebut sangat banyak kriminalitas yang terjadi bahkan sangat serius sehingga dikeluarkanlah Instruksi Presiden no. 6 Tahun 1971 yang berlanjut dengan dibentuknya Badan Koordinasi Pelaksana (BAKOLAK) INPRES 1971 yang dibentuk di tingkat pusat dan di daerah-daerah, dengan sasaran tugas penanggulangan masalah-masalah nasional seperti : a. Kenakalan remaja b. Penyalahgunaan narkotika c. Uang palsu d. Penyelundupan e. Subversi f. Pengawasan Orang asing (untuk mengawasi penyelewengan dalam lintas orangorang asing di Indonesia). 27 Dewasa ini seiring dengan perkembangan peradaban dan pertumbuhan masyarakat yang pesat, kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan, pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan disebabkan ilmu pengetahuan yang telah 27

Ninik Widiyanti, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya,Pradya Paramita Jakarta,

1987. hal.1 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

42

mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka sulit kalau dikatakan negara akan melenyapkan kejahatan secara total. Emile Durkheim menyatakan bahwa Kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas 28. Radcliff Brown telah mendefenisikan kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu kebiasaan yang mendorong dilaksanakannya sanksi pidana. 29 Dalam buku berjudul Kriminologi terbitan Restu Agung, Abdussalam membagi kejahatan dalam dua sudut pandang antara lain: 1. Kejahatan menurut hukum (yuridis) Sutherland, kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Dalam buku referensi dari Anglo Saxon, kejahatan menurut hukum dikelompokkan dalam istilah Conventional Crime yaitu kejahatan (tindak pidana) yang dicantumkan dalam KUHP, istilah Victimless Crime (kejahatan tanpa korban, meliputi pelacuran, perjudian pornografi, pemabukan dan penyalahgunaan narkoba) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, istilah White Collar Crime (kejahatan kerah putih meliputi tindak pidana korupsi, pelanggaran pajak, penyalahgunaan wewenang), istilah

28

Ibid. hal 2 Ninik widiyanti dan Yulius W, Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 85. 29


43

Coorporate Crime (kejahatan badan-badan usaha), kemudian istilah New Dimention Crime dan Mass Crime (kejahatan massa). 2. Kejahatan menurut non hukum (kejahatan menurut sosiologis) Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan masyarakat. Walaupun masyarakat memliki berbagai macam perilaku berbeda-beda akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi

antara

bagian-bagian

dalam

masyarakat

yang

mempunyai

kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana. 30 Berbicara kejahatan tentunya tidak telepas dari pelaku kejahatan itu, pelaku kejahatan atau biasa disebut penjahat. seseorang belum dapat dikatakan sebagai penjahat walaupun ia telah mengaku melakukan suatu kejahatan, ia dipandang sebagai seorang penjahat apabila kejahatannya telah dibuktikan menurut proses peradilan yang sudah ditetapkan. Di dalam hukum pidana pun tidak ditentukan sampai kapan waktunya seorang penjahat dikatakan sebagai penjahat, apakah

30

Abdussalam, Kriminologi, Restu Agung, 2007, hal 15


44

berakhir setelah melakukan kejahatan dan dipenjara, atau terus menerus. Begitupula para kriminologi tidak dapat secara benar-benar dapat dipertanggung jawabkan menetapkan sebagai penjahat kepada orang-orang yang bertingkah laku secara anti sosial tetapi tidak melanggar suatu undang-undang pidana. 31 Kata “penjahat” pada beberapa kriminolog dibatasi pada kepada orang yang cocok dengan sejenis kelompok masyarakat yang dianggap oleh mereka(para ahli kriminologi) oleh masyarakat umumnya sebagai penjahat. Istilah itu menunjukkan kepada sipelanggar undang-undang yang mempunyai sejumlah keahlian, sikap dan hubungan pergaulan yang menandakan kematangan beradat kebiasaan jahat.

31

Momon Martosaputra, Asas-asas Kriminologi, Alumni, Bandung, 1973, hal 34,35


45

5. Pengertian Korban Dalam setiap kejahatan terdapat pihak yang dirugikan baik secara materil maupun immaterill, dikatakan mengalami kerugian materil apabila di dalam peristiwa kejahatan tersebut ada pihak yang hartanya berkurang ataupun hilang sama sekali, dan dikatakan immateril apabila di dalam peristiwa itu ada pihak yang mengalami shock karena telah mengalami peristiwa diluar dugaanya dengan kata lain kerugian tidak berbentuk benda. Dalam hal tersebut penderita kerugian biasa disebut sebagai korban. Selain korban, keluarga korban juga termasuk pihak yang ikut merasakan kerugian, terlebih-lebih lagi apabila korban mengalami penganiayaan yang berujung kematian. Sebagai pihak yang mengalami kerugian seharusnyalah ada perhatian terhadap korban, dan menjaga agar semua masyarakat terutama korban agar lebih mendapatkan perlindungan, karena tidak jarang kita mendengar beberapa orang disekitar kita yang mengalami pencurian ataupun penjambretan dan lainya mengalami untuk kedua kalinya hal yang serupa. Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pelaku untuk melakukan suatu kejahatan kepadanya. Pihak korban sendiri sebenarnya tidak melakukan suatu usaha untuk berkemauan atau rela menjadi korban, dalam kondisi ini kesempatanlah yang selalu ditunggu, Pelaku mengamati hingga situasi yang menguntungkan datang. Daerah rawan tersebut banyak dijumpai disekitar, umumnya adalah tempat-tempat yang ramai berdesakan, namun ada juga pelaku spesialis daerah yang sedikit bahkan tidak ada penjagaan dan bila malam hari adalah tempat

yang sunyi dan minim

penerangan. Polri harus senantiasa menekan angka korban yang berjatuhan. M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

46

Kejahatan memang merupakan hal yang harus ada dan tidak bisa dihilangkan, tetapi usaha pencegahan dalam rangka penanggulangan harus tetap dilakukan agar terciptanya ketentraman dalam masyarakat. Mengenai pengertian korban, Arif Gosita berpendapat bahwa yang dimaksud dengan koban ialah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, 32 di dalam UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban dinyatakan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan pengertian keluarga korban dalam UU ini adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus, atau mempunyai hubungan darah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan dengan korban dan atau yang menjadi tanggungan saksi dan/atau korban. Keluarga korban hanya disebutkan tentang orang-orang yang menjadi keluarga korban dan yang menjadi tanggungan korban, seharusnya juga mencakup orang-orang yang mengalami kerugian karena mencegah terjadinya kejahatan. Di dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban diartikan sebagai orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. 33

32

Syafruddin, Peranan Korban Kejahatan (Victim) Dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana Kejahatan Ditinjau Dari Segi Victimologi, USU digital Library, Medan, 2002 33

http://www.kontras.org/UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akses tanggal 06 Maret 2008 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

47

Pengertian korban diatas sangat sempit jika dibandingkan dengan pengertian korban menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985 adalah orang orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bagian lain dikemukakan khususnya sewaktu menjelaskan “Victims of Power”, bahwa termasuk juga dalam pengertian “korban” orang-orang yang menjadi Korban dari perbuatan-perbuatan atau tidak

berbuat

yang walaupun belum merupakan

pelanggaran terhadap hukum pidana nasional, tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma HAM yang diakui secara internasional. Pengertian kerugian (harm) menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985, meliputi kerugian fisik maupun mental (physical or mental injury), penderitaan emosional (emotional suffering), kerugian ekonomi (economic loss), atau perusakan substansial dari hakhak asasi para Korban (substansial impairment of their fundamental rights). Selanjutnya disebutkan, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dan korban. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban. 34

34

www.elsam.or.id,Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Analisis terhadap RUU Perlindungan saksi dan Korban Versi Badan Legislatif DPR, Akses tanggal 07 Februari 2008 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

48

Pengertian tentang korban juga dapat dilihat dalam PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat yaitu menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. 35 Pengertian tentang korban menurut resolusi Majelis Umum dan Peraturan Pemerintah diatas menjadi rujukan yang komprehensif untuk menjelaskan tentang siapa korban dan apa yang menjadi kerugian bagi korban Dari pengertian istilah korban diatas tidak hanya mengacu pada perseorangan, tetapi mencakup juga kelompok dan masyarakat. Selain itu, pengertian diatas merangkum hampir semua jenis penderitaan yang mungkin dialami oleh korban. Berkenaan dengan penyebabnya, dalam pengertian itu, ditujukan bukan hanya terbatas pada perbuatan yang sengaja dilakukan (by act) tetapi meliputi pula kelalaian atau kegagalan mencegah suatu pelanggaran berat HAM yang terjadi atau dikenal dengan istilah by omission. 36

F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian

35 36

www.elsam.or.id, Ibid www.elsam.or.id, Ibid


49

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library Research) yaitu mengumpulkan data informasi dengan bantuan buku dan juga perundang-undangan serta wawancara dengan pihak yang berwenang di Poltabes Medan. 2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas, dan Satuan Pam Obsus Poltabes Medan. Topik penelitian ini adalah Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan, dengan demikian fokus utama adalah melihat bagaimana satuan-satuan yang memiliki fungsi patroli di Kepolisian Kota Besar Medan dalam melakukan fungsi patrolinya dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan.

3. Sumber Data Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang berwenang melakukan fungsi patroli di Kepolisian Kota Besar Medan. b. Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh dari:


50

bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan yang ada pada kepolisian dan KUHAP. Dan bahan hukum tertier seperti kamus.

4. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan skripsi ini. Setelah itu dilakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan daftar pertanyaan kepada responden dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Satuan Samapta, Satuan Lantas, dan Satuan Pam Obsus Poltabes Medan. 5. Analisis Data Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara selanjutnya dilakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang menjawab atas permasalahan yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini, dijelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan juga diuraikan dalam bab ini. Bab II, menjelaskan dan menguraikan bagaimana mekanisme dan bentuk penanggulangan kejahatan secara umum, secara teori kriminologi, dan yang M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

51

dilakukan oleh polisi, tugas Polisi bila ditinjau dari sistem penggunaan kekuatan satuan dan bentuk-bentuk kegiatan operasi khusus Polisi. Bab III, menjelaskan dan menguraikan bagaimana peranan dan tanggung jawab patroli polisi dalam menanggulangi tindak kejahatan. Bab IV, menjelaskan dan menguraikan hambatan-hambatan yang dihadapi patroli polisi dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan di wilayah hukum Poltabes Medan.


52

BAB II MEKANISME PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI REPUBLIK INDONESIA

Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia. Apalagi dalam tahapan pembangunan Nasional disegala bidang dewasa ini yang merangsang pula timbulnya perubahan nilai sosial budaya, masing-masing individu terus berusaha agar dirinya tidak tertinggal bahkan tergilas jaman dengan penuh linangan penderitaan. Wilayah hukum Poltabes Medan memiliki luas wilayah 156.649,48 Ha, dengan batas-batas antara lain sebagai berikut: - Utara berbatasan dengan Selat Malaka - Timur berbatasan dengan Polres Deli Serdang - Selatan berbatasan dengan Polres Tanah Karo - Barat berbatasan dengan Polres Langkat 37 Hal tersebut tentunya menjadikan Wilayah hukum Poltabes Medan adalah titik lintas yang strategis, juga tempat yang menjanjikan bagi para pencari kerja daerah. Sehingga Medan semakin pesat peningkatan jumlah penduduknya, bagi para pencari kerja dari daerah, mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan merupakan impian yang dibangun ketika akan berangkat dari kampung halaman. Namun kurangnya bekal mengakibatkan kondisi berubah, impian pekerjaan yang menjanjikan 37

Paparan Kapoltabes MS, Penanganan Aparat Kepolisian terhadap pemberantasan Premanisme dan masalah yang timbul di Masyarakat. Tanggal 21 Mei 2007 di DPRD TK II Medan M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

53

berubah menjadi bekerja apa saja demi bertahan hidup. Masing-masing individu memiliki caranya masing-masing, ada yang berjuang keras dengan penuh keyakinan tetapi dengan cara yang diperbolehkan dalam hukum, juga ada yang berjuang keras dengan penuh kebingungan sehingga lebih memilih tidak mengindahkan peraturan yang berlaku. Semula masyarakat yang penuh kesopanan menjadi masyarakat yang tidak peduli dengan penderitaan sesama akibat tindakannya.

A. Penanggulangan Kejahatan Secara Umum Dalam sejarah kehidupan penjahat akan didapatkan seluruh proses yang terjadi dalam kehidupan sosial (hubungan antara penjahat dengan masyarakat dan hubungan di antara sesame penjahat). kehidupan

manusia

yang

juga

Salah satu proses yang penting dalam

dialami

oleh

penjahat

adalah

proses

kedewasaan/kematangan pribadi/maturation. Adanya pengasingan, pertentangan dan perkembangan teknik melakukan kejahatan serta perlindungan terhadap kejahatan adalah merupakan proses yang terjadi dalam hubungan antara penjahat dan masyarakat; sedangkan penampilan, organisasi, dan profesionalisme adalah merupakan proses yang terjadi antara penjahat dan penjahat. 38 Kedewasaan ini dapat terjadi dalam diri penjahat yang telah cukup berpengalaman. Hal ini berarti bahwa kejahatan pada orang-orang tertentu berkembang dalam suatu pendidikan tertentu. Hal ini tidaklah berarti bahwa seseorang yang mulai pendidikan ini harus mengikutinya sampai selesai, atau ia tidak diperkenankan memulai dari cara berbeda. 38

Ninik Widiyanti, Yulius W, Op. Cit, hal 148


54

Seorang anak laki-laki yang sering berkecimpung dalam suatu daerah dimana banyak terjadi kejahatan, bergaul dan menghabiskan waktu menjelang dewasanya, ia akan mencapai kematangan pribadi/kedewasaan tersebut dengan peluang besar menjadi penjahat. Karena kejahatan tersebut telah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kepribadiannya. Ia dapat merencanakan suatu kejahatan, dapat mengetahui cara-cara meloloskan diri dari penangkapan, dan telah dapat meyakini bahwa dirinya sebagai seorang penjahat. Ia pun telah menganggap bahwa pemenjaraan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya. Perkembangan metode-metode seorang penjahat sehubungan dengan usia kronologis tersebut berbeda-beda dalam tiap-tiap kejahatan. Sejarah kehidupan seseorang yang semasa mudanya mejadi pencuri dan perampok, menunjukkan bahwa proses kejahatan terjadi dalam dirinya dimulai dari yang ringan kepada yang berat, dari yang jarang kepada yang sering, dari suatu hobi menjadi suatu pekerjaan, dari kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang kurang terorganisir menjadi kelompok yang terorganisir. 39 Dalam penanggulangan kejahatan diperlukan perhatian lebih besar pada pencegahan yakni sebelum kejahatan itu terjadi. Adapun alasannya antara lain sebagai berikut : 1. Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari pada tindakan represif dan koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis, yang dapat menjurus kearah birokratisme yang

39

Momon Martasaputra, Op.Cit, hal 324.


55

menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak diperlukan banyak tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut perbandingan. Usaha pencegahan yang dimaksudkan adalah usaha yang dilakukan secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan, memasang lampu ditempat gelap dan lain-lain. 2. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negative antara lain : stigmasi

(pemberian

cap

pada

yang

dihukum/dibina),

pengasingan,

penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi, permusuhan/kebencian antara satu sama lain yang dapat menjurus kearah residivisme. Viktimisasi structural (penimbulan korban struktur tertentu dapat dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut) misalnya korban suatu sistem penghukuman,

peraturan tertentu

sehingga dapat

mengalami

penderitaan mental fisik dan sosial. 3. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat. Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan orang bernegara dan bermasyarakat

lebih baik lagi. Oleh karena

mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

56

diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat

yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan

penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan mental, fisik dan sosial seseorang. 40 Dalam usaha pencegahan untuk menanggulangi kejahatan dapat berarti mengadakan perubahan positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal, kita harus mengubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal. Pencegahan adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi, usaha pencegahan tidak memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis. Arif Gosita dalam kata sambutannya pada seminar perlindungan anak, mengemukakan cara-cara pencegahan dalam penanggulangan tindak kejahatan dan membaginya menjadi dua yaitu bersifat langsung dan tidak langsung, antara lain : a. Bersifat langsung. Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan juga diamati yaitu meliputi : 1. Pengamanan objek kriminalitas dengan sarana fisik/konkret. 2. Pemberian penjaga pada objek kriminalitas. 3. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal melalui perbaikan lingkungan; menambah penerangan jalan. 4. Perbaikan lingkungan melalui perbaikan struktur sosial

40

Ninik Widiyanti, Yulius W, Op.Cit, hal 154-155


57

5. Pencegahan

hubungan-hubungan

yang

dapat

menyebabkan

kriminalitas misalnya: mencegah si penipu dan korban. b. Bersifat tidak langsung. Kegiatan pencegahan tersebut meliputi : 1.

Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama terhadap kriminalitas.

2.

Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung ancaman hukuman.

3.

Pendidikan latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental, dan sosialnya.

4.

Penimbulan kesan

akan

adanya

pengawasan/penjagaan

pada

kriminalitas yang akan dilakukan pada obyek. 41

B. Penanggulangan Kejahatan Secara Teori Kriminologi. Kejahatan senantiasa ada, terus mengikuti perubahan, dan akan

ikut

mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Pengaruh modernisasi tersebut tidak dapat dielakkan disebabkan ilmu pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka benarlah apa yang dikatakan Emile Durkheim menyatakan bahwa Kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas

dan

41

Ninik Widiyanti, Yulius W, Ibid, yang mengutip kata sambutan dari Arif Gosita pada seminar Perlindungan Anak Pra Yuwana Pusat di Jakarta, tanggal 30 Mei-4 Juni 1977, hal 156-157 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

58

perkembangan sosial, dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas 42. Sulit bila dikatakan akan melenyapkan kejahatan secara total, Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, karena bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, akan tetapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau akan mencapai tujuan yang diharapkan. Kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial histories, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya yang dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Dalam hal mencegah kejahatan diperlukanlah suatu ilmu pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, sehingga akan diketahui tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya sehingga nantinya akan ditemukan kesimpulan tentang langkah yang tepat dalam menanggulanginya. Pengetahuan

itupun dipergunakan oleh P.Topinand

(1879),

seorang

antropologi Prancis. Sebelumnya ia menggunakan istilah antropologi kriminal dan kemudian menggunakan istilah kriminologi. Kriminologi berasal dari kata Crimen yang berarti kejahatan dan Logos berarti ilmu/pengetahuan. Jadi Kriminologi berarti ilmu/pengetahuan tentang kejahatan. 43 Menurut E. H. Sutherland, Kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, 42

Ninik Widiyanti, Op.Cit, hal.2

43

Topo Santoso, Log. Cit, hal 9


59

termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-undang-pelanggaran Undangundang bahkan aliran modern yang diorganisasikan. 44 Von List menghendaki kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuannya, agar bersama-sama

menangani

hasil

penelitian

“kebijakan

kriminal”

sehingga

memungkinkan memberikan petunjuk tepat terhadap penanganan hukum pidana dan pelaksanaanya, yang semuanya ditujukan untuk melindungi warga negara yang baik dari penjahat.45 Menurut Bonger, ruang lingkup kriminologi dibedakan antara kriminologi murni dan terapan. Ruang lingkup kriminologi murni meliputi: a. Antropologi kriminal Ilmu yang mempelajari dan meneliti mengenai manusia yang jahat dari tingkah laku, karakter dari sifat dan ciri tubuhnya seperti apa, juga meneliti apa ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. b. Sosiologi Kriminal Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat untuk mengetahui sampai dimana sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. c. Psikologi Kriminil Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan. Apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan atau karena 44 45

Abdussalam, Op.Cit, hal 4 Abdussalam, Op.Cit, hal 4


60

lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan sehingga menimbulkan kejahatan. d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dan penjahat yang sakit jiwa. e. Penologi Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari penjahat yang telah dijatuhi hukuman. Ruang lingkup kriminologi terapan meliputi: a. Higiene Kriminil Tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha-usaha pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan sistem jaminan hidup dan mencegah timbulnya kejahatan. b. Politik Kriminil Pencegahan kejahatan dengan cara mengatasi masalah yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan c. Kriminalistik Untuk mengungkap kejahatan menerapkan tekhnik pengusutan dan penyidikan secara scientific. 46 Sedangkan menurut beberapa sarjana lainnya berpendapat, ruang lingkup kriminologi meliputi :

46

Ibid, hal 9-11


61

1. Etiologi kriminil atau kriminologi dalam arti sempit. Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti sebab-sebab atau sebab musabab timbulnya suatu kejahatan. 2. Politik kriminil. Menurut Sudarto, politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam hal ini segala hal yang dapat mempermudah terjadinya kejahatan harus semakin dipersempit geraknya, sehingga peluang pelaku untuk melaksanakana niatnya menjadi kecil. 47 Berkaitan dengan itu Barda Nawawi berpendapat bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti : a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial. b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari, meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan, melalui: a.

Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaannya pencegahan ditujukan

terhadap : 1. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminil sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena

47

Ibid, hal 12-13


62

tekanan

sosial),

pencegahan

kriminil

ilmu

penyakit

jiwa

(kecenderungan jahat timbul karena ada kelalaian jiwa). Pencegahan dengan bantuan ahli penyakit jiwa. 2. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat dilakukan dengan cara: bantuan masing-masing penduduk misalnya ronda malam, kegiatan polisi misalnya dengan patroli. b. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku (KUHAP, KUHP). Di dalam menetukan diagnosa harus melalui empat tingkatan : 1. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki dulu apakah peristiwa tersebut termasuk pidana atau bukan. 2. Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pasal KUHP yang telah dilanggar serta diperhatikan unsur-unsurya. 3. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan. 4. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta menangkap para pelakunya. Dalam melakukan diagnosa kejahatan ini, polisi harus menggunakan cara-cara ilmiah yaitu ilmu kedokteran kehakiman (forensic medicine), ilmu racun kehakiman (forensic toxicology), ilmu penyakit jiwa kehakiman (forensic psychiatry) dan kriminalistik. 48

48

Ibid, hal 13-15


63

Sehubungan dengan yang telah dijelaskan diatas, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dalam penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (social policy) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (social welfare policy) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (social defence policy). Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana” (penal policy) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa social welfare dan social defence. 49

Social Welfare Policy

Social Policy

Goal SWP/SDP

Social Defence Policy

Criminal Policy

Penal - Formulasi - Aplikasi - Eksekusi Non Penal

49

Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2001, hal 74 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

64

Sumber : Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti,2001

Pencegahan dalam penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal), social welfare dan social defence. Aspek social welfare dan social defence yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. Pencegahan dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral; ada keseimbangan antara sarana penal dan non penal. Dan bila dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis untuk dilaksanakan agar tujuan (goal) tercapai adalah melalui saran non-penal karena lebih bersifat preventif dan arena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan dan harus didukung dengan infrastruktur yang berbiaya tinggi.

C. Penanggulangan kejahatan oleh Polisi Republik Indonesia Kepolisian Kota Besar Medan memiliki 15 Polisi Sektor antara lain : Polsekta Hamparan Perak, Polsekta Medan Barat, Polsekta Helvetia, Polsekta sunggal, Polsekta Medan Baru, Polsekta Kutalimbaru, Polsekta Pancur Batu, Polsekta Deli Tua, Polsekta Patumbak, Polsekta Medan Kota, Polsekta Medan Area, Polsekta Medan Timur, Polsekta Percut Sei Tuan, Polsekta Medan Labuhan dan Polsekta Belawan. Medan juga memiliki penduduk 2.840.125 Jiwa dengan pembagian WNI 2.823.082 Jiwa dan WNA 17.043 Jiwa, yang terbagi lagi kebeberapa suku bangsa antara lain: Melayu 13,19%, Batak 31,98%, Minang 8,46%, Jawa 25,59%, Aceh M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

65

3,31%, dan Cina 17,47%. 50 Dengan keberagaman berarti beragam pula sifat individu maupun ciri khas sukunya, namun Polisi sesuai Lingkup tugas pokok Kepolisian Negara sebagai alat negara penegak hukum terdapat dalam Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi : “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. b. menegakkan hukum ; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat” 51

Hal itu menunjukkan bahwa polisi diharuskan melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan terbaiknya tanpa memandang suku, dan bukan karena suatu suku adalah suku yang cenderung berbuat jahat lantas suku tersebut secara keseluruhan tidak dilindungi, diayomi, dan dilayani. Sedangkan mengenai penjabaran tugas tersebut diatur pada pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu: “(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan ;

50

Paparan Kapoltabes MS, Op.cit

51

Warsito Hadi Utomo, Op. Cit, hal 186


66

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dijalan ; c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan ; d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional ; e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum ; f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ; g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya ; h. Menyelenggarakan

identifikasi

kepolisian,

kedokteran

kepolisian,

laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ; j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang ; k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian ; serta M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

67

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” 52

Polisi dengan organisasi Kepolisian dalam tugasnya sebagai penyidik, polisi juga bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana baik yang tercantum di dalam KUHP maupun diluar KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum. Penanggulangan

itu salah satunya adalah

dengan preventif yaitu pencegahan. Preventif Kepolisian adalah tugas yang luas hampir tanpa Batas; dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Dengan begitu pada tugas ini yang digunakan adalah asas oportunitas, utilitas dan asas kewajiban. Berkaitan dengan Bimmas Kepolisian sebenarnya memiliki fungsi preventif kepolisian hanya saja dalam Bimmas difokuskan kepada pendekatan masyarakat serta pencegahan yang bersifat pembinaan, yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah tangkal atas kejahatan. Seperti adanya Polisi Masyarakat yang ada pada setiap kantor kelurahan yang anggotanya masyarakat kelurahan itu sendiri dengan bimbingan Polisi. Umumnya tugas-tugas polisi lebih ditekankan kepada preventif, karena bidang tugas preventif memerlukan penanganan yang melibatkan banyak personel. bahkan boleh dikatakan semua polisi mempunyai tugas preventif, yang melekat dalam tubuh polisi itu sendiri sebagai contoh: apabila seorang polisi yang sedang

52

Ibid, hal 186-187


68

dalam perjalanan ke kantor menemukan suatu kejadian yang mencurigakan atau melihat usaha penjambretan maka polisi tersebut apapun jabatan dan kedudukannya di Organisasi kepolisian baik yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan dengan tugas tersebut wajib melakukan tindak lanjut Sesungguhnya adanya pembedaan tugas antara preventif dan represif tidak mutlak terutama bagi petugas-petugas polisi dilapangan karena sebenarnya yang membedakan hanyalah struktur di kepolisian saja. Selanjutnya tahapan tugas dalam organisasi Kepolisian diatur dengan Sistem operasional Kepolisian yang disusun berdasarkan manajemen operasional yaitu melalui urutan-urutan tindakan yang harus dilaksanakan oleh para Kepala Kepolisian Kewilayahan dalam rangka pelaksanaan operasional Kepolisian, baik Service Type Operation (STO) maupun Mission Type Operation (MTO). Program Kerja Polri Pelaksanaan sistem operasional Kepolisian dituangkan dalam program kerja sebagai berikut :53 1.

Pada setiap akhir tahun anggaran, Mabes Polri, Polda Polwitabes, Poltabes Polresta, Polres harus mengadakan tinjauan dan analisa terhadap pelaksanaan program kerja tahun yang telah berjalan.

2.

Melalui deteksi atau identifikasi dan assesmen, Intelpol menetapkan hakekat dan perkiraan ancaman pada tahun anggaran yang akan dihadapi dan dinyatakan dalam perkiraan Intelijen. 53

Soerdjono Soekanto,Penanggulangan pencurian kendaraan bermotor,Bina Aksara,1987,

hal 29 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

69

3.

Seluruh ancaman Kamtibmas dimasukkan dalam program kerja bidang operasional sebagai ancaman yang harus ditanggulangi, dan kriminalitas yang selektif dengan skala prioritas ditanggulangi dengan operasi khusus kepolisian.

4.

Seleksi terhadap ancaman yang diperkirakan menjadi sasaran operasional, dipilih berdasar pada jenis kemungkinan (probabilitas) dan bobot serta rangkingnya.

5.

Kapolri dan Kepala Kepolisian Kewilayahan menetapkan konsep umum operasi.

6.

Penanggulangan terhadap selektif, merupakan operasi Khusus Kepolisian dan Kapolri dan setiap Kepala Kepolisian Kewilayahan dan menyiapkan rencana operasi untuk setiap sasaran selektif tersebut.

7.

Cara bertindak terhadap sasaran rutin dilakukan secara operasi rutin Kepolisian yang dilaksanakan sepanjang tahun.

8.

Untuk menjaga arah dan dinamika operasi Kepolisian serta menjamin terlaksananya keterpaduan maka Kapolri dan setiap Kepala Kepolisian Kewilayahan wajib melaksanakan gelar Operasional.

Adapun cara yang ditempuh untuk menentukan sasaran selektif dengan skala prioritas adalah sebagai berikut : 1.

Dari semua jenis gangguan Kamtibmas dibagi menjadi gangguan yang bersifat Politis, gangguan kriminalitas dan gangguan ketertiban masyarakat.


70

2.

Dari semua jenis kriminalitas diprioritaskan beberapa yang penting, yang mempunyai dampak keresahan dalam frekuensi tinggi dengan jalan dipadukan dengan bobot dan kemungkinan terjadinya.

3.

Sasaran operasi diklasifikasikan menjadi : a. Sasaran selektif dengan skala prioritas b. Sasaran selektif non prioritas c. Sasaran rutin.

4.

Sasaran selektif dengan skala prioritas ditanggulangi dengan operasi khusus Kepolisian.

D. Tugas Polisi Republik Indonesia ditinjau dari sistem penggunaan kekuatan satuan. Dalam melakukan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, maka polisi harus senantiasa berperang dengan kejahatan yang semakin tinggi intensitasnya, agar pelaksanaan tersebut dapat terarah dan tidak tumpang tindih maka organisasi kepolisian membuat suatu struktur kepolisian dimana dalam struktur tersebut terbagi satuan-satuan tugas yang memiliki fungsi berbeda sehingga sasaran dan cara kerjanya juga sesuai dengan fungsi penugasan tersebut. walaupun sebenarnya dalam fungsi penugasan itu ada kesamaan yaitu setiap satuan mempunyai fungsi preventif namun tidak tercantum. Struktur organisasi Kepolisian wilayah hukum Poltabes Medan terdiri dari 1.388 personil yakni : 1. Pimpinan

:

2 Personil


71

2. Taud (Tata Urusan dalam)

: 16 Personil

3. Bag Min (Bagian Administrasi)

: 40 Personil

4. Bag Ops (Bagian Operasional)

: 37 Personil

5. Telematika (Telekomunikasi dan Informatika)

:

6. Sat Intelkam (Satuan Intelijen dan keamanan)

: 91 Personil

7. Satuan Samapta

: 368 Personil

8. Bina Mitra

: 12 Personil

6 Personil

9. Sat Pam Obsus (Satuan Pengamanan Obyek Khusus) : 128 Personil 10. Sat Narkoba

: 59 Personil

11. Sat Reskrim ( Reserse Kriminal)

: 260 Personil

12. Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas)

: 300 Personil

13. Unit P3D (Unit Profesi Pengamanan

: 50 Personil

Penegak disiplin) 14. Ur Dokkes (Urusan Kedokteran dan Kesehatan)

: 14 Personil

15. Juru Bayar

:

5 Personil. 54

Sumber : Paparan Kapoltabes MS

Berdasarkan hasil studi pada Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas), Sat Samapta (Satuan Samapta), dan Sat Pam Obsus (Satuan Pengamanan Objek Khusus) ditemukan beberapa personil yang pindah kesatuan, hal ini mengakibatkan data tersebut berubah yakni : Satuan Lantas 54

: 312 personil

Paparan Kapoltabes MS, Op.cit.


72

Satuan Samapta

: 320 personil

Satuan Pam Obsus

: 140 personil

Sumber : Hasil wawancara pada Sat Lantas, Sat Samapta, Sat Pam Obsus

Adapun

Penggunaan kekuatan dari masing-masing kesatuan dalam jajaran

Polri, dapat dijabarkan sebagai berikut : 1.

Tugas Intelijen dan Pengaman Kepolisian sebagai salah satu pengemban fungsi teknis Kepolisian/harus menghasilkan produk intel yang berupa perkiraan keadaan intelijen (KIRKA INTEL). Dengan perkiraan keadaan tersebut, dapat tergambar adanya konfigurasi ancaman yang sekaligus secara eksplisit menentukan rangking gangguan kamtibmas maupun rangkaian kerawanan daerah. Dalam keadaan darurat (pendadakan gangguan kamtibmas) yang belum terjangkau oleh perkiraan keadaan, maka intel harus mampu mengadakan perkiraan cepat. Dalam rangka pengaman Polisi, baik berupa Pengaman Kegiatan, Pengaman Material, Pengaman Personil, selalu memberikan informasi-informasi tentang hambatan dan ancaman yang mungkin dihadapi kepada pelaksana fungsi operasional lainnya, serta membantu reserse dalam penyelidikan lanjutan atas kasus kriminalias yang sedang ditangani, terutama kasus yang memerlukan pendalaman dalam penyelidikan.

2.

Tugas Pembinaan Masyarakat : adalah memberikan bimbingan pada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan,


73

baik melalui program Pemerintah ataupun kegiatan yang diprakarsai oleh warga masyarakat sendiri. 3.

Tugas Kesamaptaan :

Memberikan pelayanan pada masyarakat, dengan

menerima, menanggapi pidana memberikan bantuan atau perlindungan serta bimbingan pada masyarakat atas segala laporan dan pengaduan yang disampaikan. Serta mengatur agar masyarakat mentaati dan peraturan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat. Selain itu juga melakukan penjagaan di tempat-tempat penting dengan tujuan memelihara kamtibmas, melaksanakan patroli dalam usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan terjadinya kejahatan serta melaksanakan penyelidikan dan pengumpulan data. Juga melakukan pengawalan untuk melindungi orang, benda serta kepentingan orang dalam perpindahan orang ke tempat lain, agar tidak terjadi gangguan, pelaksanaan ini dapat bersifat rutin atau insidentil, juga melakukan tindakan pertama di tempat kejadian serta mengambil tindakan Kepolisian sesuai dengan perundang-undangan. 4.

Tugas Represif Reserse Kepolisian : Melakukan penyelidikan dari laporan, pengaduan, diketahui langsung tertangkap tangan maupun peringatan dini dari fungsi operasional lain. Dari hasil penyelidikan ini dapat ditentukan : a.

Tersangka

b. Bukti awal c.

Saksi Tindakan lanjut dari usaha ini adalah :


74

1. Pemanggilan 2. Penahanan 3. Penangkapan 4. Penggeledahan 5. Penyitaan 6. Pemeriksaan dan penyerahan perkara Bila ternyata kemudian tidak diperoleh cukup bukti, segera dilakukan pemberhentian penyidikan, sebaliknya terhadap kasus yang dapat diungkap dapat segera dikirim ke Kejaksaan. 55

Tugas keempat kesatuan di atas, saling mendukung satu sama lain, sehingga ujung tombak pelaksanaan ditentukan melalui sasaran kegiatan, methode pelaksanaan serta susunan kekuatan sesuai dengan rencana kebutuhan.

E. Bentuk-bentuk Kegiatan Operasi Khusus Polisi Republik Indonesia. Penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan secara rutin akan membuat pihak kepolisian mengerti betul apa yang terjadi dalam suatu wilayah, dalam melakukan penanggulangan kejahatan tentunya tidak sama disetiap daerah, harus diketahui keadaan sosial, budaya dan culturalnya sehingga penanggulangan kejahatan akan lebih efektif. setiap hari petugas samapta, lantas dan pam obsus bergerak melakukan patroli dan mencatat hal-hal yang berkembang, dan dilaporkan perharinya

55

Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal 31-33


75

sehingga dapat diketahui kejahatan yang timbul dalam daerah yang kondisi sosial, budaya dan kultural daerah tersebut, dan setelah itu dapat dibuatlah suatu penanggulangan yang tepat. Penanggulangan tersebut bisa dalam bentuk lebih memusatkan personel pada masalah yang terjadi bisa pula dengan melakukan operasi khusus. Operasi khusus dilaksanakan dijajaran Poltabes MS dilakukan sesuai pertimbangan kadar kerawanan kejahatan serta lokasi dimana kejahatan sering terjadi. Lain halnya dengan Sat Pam Obsus ketika ditanyakan tentang operasi khusus kepada Kanit Patroli PAM-OBVIT, IPTU SUBENO SH ia mengemukakan bahwa “Mengenai operasi khusus, tidak ada operasi khusus yang diadakan oleh Sat Pam Obsus, dan Pam Obsus hanya bersifat memback-up satuan sejajarannya di Poltabes Medan dan dibawahnya.” 56 Operasi khusus dilaksanakan dijajaran Poltabes MS dilakukan sesuai pertimbangan kadar kerawanan kejahatan serta lokasi dimana kejahatan sering terjadi. Dengan menimbang, mengingat sampai sejauh mana tingkat kerawanan dijenis kejahatan yang meresahkan masyarakat dalam laporan dan pengaduan yang diterima oleh polisi. 57 Berdasarkan hasil wawancara kepada IPTU TONY SIMANJUNTAK ,SH, beliau mengatakan sebelum mengadakan operasi khusus maka ada evaluasi kerja tiap

56

Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Pam Obvit, IPTU SUBENO, SH, Tanggal 26 Februari 2008. 57 Hasil wawancara dengan Anggota Min Ops Lantas Poltabes Medan, BRIPKA M. GINTING, tanggal 26 Februari 2008 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

76

minggu melalui Anev (analisa dan Evaluasi), jika dilihat ada perkembangan yang terjadi maka diadakan operasi khusus. 58 Bentuk-bentuk operasi khusus yang pernah dilakukan : Opsus Curat (Operasi khusus pencurian dengan pemberatan), Opsus Curanmor (Operasi khusus pencurian kendaraan bermotor) Opsus narkoba (Operasi khusus narkoba) Opsus pekat (Operasi khusus penyakit masyarakat)59

Operasi Khusus yang dilaksanakan harus berdasarkan skala prioritasnya dalam penentuan itu, hal yang menjadi pertimbangan tersebut antara lain: 1. Dari semua jenis gangguan Kamtibmas dibagi menjadi gangguan yang bersifat poltis, gangguan kriminalitas dan gangguan ketertiban masyarakat. 2. Dari gangguan semua jenis kriminalitas diprioritaskan bebrapa yang penting, yang mempunyai dampak keresahan dalam frekwensi tinggi dengan jalan dipadukan dengan bobot dan kemungkinan yang terjadinya. 3. Sasaran operasi diklasifikasikan menjadi: a. sasaran selektif dengan skala prioritas. b. sasaran selektif non-prioritas. c. sasaran rutin.

58

Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Samapta Poltabes Medan, IPTU TONY SIMANJUNTAK, SH, tanggal 03 Maret 2008 59 Hasil wawancara dengan Anggota Min Ops Lantas Poltabes Medan, BRIPKA M. GINTING tanggal 26 Februari 2008 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

77

4. sasaran selektif dengan skala prioritas ditanggulangi dengan operasi khusus kepolisian.

60

Operasi Kesatuan

khusus pada dasarnya merupakan perluasan Keputusan Kepala

tentang

cara

bertindak

yang

dipilih

setelah

mendengar

dan

mempertimbangkan saran serta perkiraan staf. Keputusan ini yang nantinya merupakan pola penanggulangan. 1. Operasi Terpadu : melibatkan unsur intelejen dalam menggambarkan keadaan kriminalitas pada unit penindakan yang dimaksud merupakan upaya paksa terhadap sasaran penindakan tersangka atau barang bukti yang telah diselidiki oleh unit intelejen, yang dilampirkan dengan pemeriksaan terhadap tersangka atau barang bukti serta upaya paksa lainnya dalam rangka penyidikan perkara serta mengajukan ke Kejaksaan. Kegiatan represif ini didukung oleh fungsi preventif yang lain, serta dilaksanakan pula kegiatan rehabilitasi wilayah dan prevensi lanjutan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pengemban fungsi binmas dan fungsi preventif. 2. Razia Selektif : Upaya penanggulangan dengan penghadangan dan pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan di jalan-jalan umum (operasi terbuka). 3. Peningkatan Penjagaan (strongpoint) dan observasi : Biasanya dilakukan dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas terhadap daerah-daerah yang merupakan daerah rawan kejahatan. Adapun

60

Soerdjono Soekanto, Op.cit, hal 30


78

upaya preventif lain yang dilaksanakan adalah patroli-patroli kepolisian yang dilaksanakan secara terarah dengan daerah operasi yang telah ditentukan. 4. Macam-macam Patroli Kepolisian; dalam prakteknya yang termasuk kegiatan patroli adalah semua bentuk kegiatan yang mempunyai tujuan utama pencegahan kejahatan, baik dilakukan dengan jalan kaki serta kendaraan. Bentuk kegiatan ini dikembangkan dalam : a. Patroli rutin,

yaitu patroli yang dilaksanakan pada waktu-waktu

tertentu dengan melalui daerah-daerah, tempat-tempat atau jalur-jalur tertentu secara rutin. b. Patroli Selektif, yaitu patroli yang dilaksanakan melalui pemilihan waktu dan tempat secara selektif untuk menngamankan tempat-tempat yang dianggap rawan. c. Patroli insidental, patroli yang dilaksanakan apabila terjadi peristiwa atau patroli yang dapat menimbulkan deterrence effect (efek jera) terhadap suatu gangguan. 61

61

Walter. C. Reckles, diterjemahkan oleh Soedjono D.Penanggulangan Kejahatan. Alumni. Bandung, 1983, hal 68 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

79

BAB III PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PATROLI POLISI DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani.

Pada masa

Reformasi ini menuntut introspeksi dan evaluasi yang obyektif serta jujur dalam keadaan dewasa. Artinya Kepolisian pada saat ini merupakan koreksi dari masa lalu dan harus dapat menciptakan langkah strategis guna menghadapi masalah dan tantangan yang semakin berat. Organisasi Polri tidak hanya sekedar merubah aspek instrumental, struktural dan kultural guna menghadapi tantangan masa depan dengan dinamika perubahan jaman yang menyertainya. Ketetapan MPR nomor: X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan memelihara kehidupan nasional sebagai haluan negara adalah merupakan acuan dikeluarkannya instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 1999 tentang langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dan ABRI yang selanjutnya menjadi landasan formal bagi reformasi Polri.


80

A. Peranan Patroli Polisi dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan di wilayah hukum Poltabes Medan. Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam menanggulangi kejahatan terutama di kota-kota besar, namun terlepas dari fungsi-fungsi lain yang sangat penting mendapat perhatian yakni fungsi patroli. Setiap hari jalanan Kota Medan sudah tidak asing lagi diramaikan oleh kendaraan patroli polisi baik yang menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua. Patroli tersebut dilakukan pada siang maupun malam hari. Cara polisi mengendarai kendaraan patroli terkesan lebih simpatik, dengan kecepatan lambat dan lampu rotator yang menyala sehingga masyarakat memiliki rasa aman, nyaman dan merasa terindungi. Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kanit Patroli PAM-OBVIT, IPTU SUBENO SH. Patroli sangat efektif sebagai tindakan pencegahan dalam upaya penanggulangan kejahatan, kejahatan merupakan pertemuan antara niat dengan kesempatan, jika kesempatan tersebut dihilangkan maka kejahatan tidak terjadi, begitu juga sebaliknya jika niat sudah ada dan kesempatan datang maka kejahatan akan terjadi, bila ada pelaku yang ingin melakukan kejahatan lantas ia melihat unit patroli dengan dengan kecepatan lambat dan lampu rotator menyala maka ia akan mengurungkan niatnya sehingga kejahatan tersebut belum sempat terjadi. jadi pada dasarnya pencegahan pertemuan niat dan kesempatan itulah tugas dari patroli polisi. 62

62

Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Pam Obvit, IPTU SUBENO SH, Tanggal 26 Februari 2008. M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

81

Sebelum lebih jauh membahas tentang patroli, ada baiknya diketahui terlebih dahulu dimana sebenarnya letak unit patroli itu berada di Poltabes Medan. Adapun susunan ataupun struktur di Poltabes Medan sebagai berikut: STRUKTUR POLTABES MEDAN

KAPOLTABES

WAKAPOLTABES

BAG OPS BAG BINAMITRA

UR TELEMATIKA UNIT P3D

SPK

SAT INTELKAM

SAT RESKRIM

BAG MIN

UR DOKKES TAUD

SAT

SAT

NARKOBA

SAMAPTA

SAT PAM OBSUS

UNIT PATROLI UNIT PATROLI SAT SAMAPTA

PAM OBSUS

SAT LANTAS

UNIT PATROLI SAT LANTAS

POLSEK

Sumber : Poltabes MS

Unit patroli terletak dalam satuan Samapta, Pam obsus dan Sat lantas. Masing-masing satuan tersebut mempunyai fungsi patroli namun agar tidak terjadi tumpang tindih dibedakan sasaran tugasnya. 1. Unit Satuan Samapta :

memiliki unit patroli berjenis minibus Toyota kijang berwarna keabu-abuan, lengkap dengan rotator biru, Pada satuan samapta ditujukan kepada pengamanan pada titik-titik rawan kejahatan seperti


82

daerah pasar, daerah sekolah, daerah tempat perbelanjaan dan lainnya. 2. Unit Satuan Pam Obsus :

memiliki unit patroli berjenis sedan ford focus berwarna

orange cerah, lengkap dengan rotator

biru. Pada satuan Pam Obsus (Pengamanan Objek Khusus) diarahkan kepada titik-titik khusus seperti daerah wisata, kantor-kantor kedutaan dan objek vital lainnya. 3. Unit Satuan Lantas :

memiliki unit patroli berjenis sedan, minibus pickup, dominasi warna putih biru bertuliskan PJR, juga lengkap dengan rotator biru, unit patroli ini ditambah lagi dengan unit patroli motor yang terdiri dari motor besar, dan motor jenis TS, unit ini diarahkan kepada titk-titik lampu merah yang sering terjadi kemacetan.

Dalam wawancara pada Satuan lalu lintas, yang diwakili oleh Bripka M. Ginting diungkapkan “bahwa patroli polisi setiap harinya memberi laporan informasi tentang kerawanan kriminalitas dalam hal tindak kejahatan tertangkap tangan Satlantas menyerahkan TSK dan barang bukti ke Polsek dimana terjadi tindak kejahatan. Sebagai contoh : apabila dalam suatu Razia ditemukan seorang pengendara sepeda motor membawa narkoba maka itu akan ditahan untuk ditindak lanjuti dengan


83

melakukan koordinasi dengan polsekta setempat diwilayah hukum tempat kejadian perkara itu. “63 Dalam menjalankan tugasnya, apabila menemukan tindak pidana tertangkap tangan maka akan ditangkap dan dibawa ke Reserse atau Polsek yang lebih dekat. Tetapi biasanya akan dibawa ke Samapta terlebih dahulu berikut tersangka dan barang bukti untuk dibuat laporan kejadian dan dibuat surat perintah tugas. Kesemuanya itu dapat fleksibel sesuai situasi lapangan yang artinya apabila ada kejadian besar contohnya: kerusuhan di Nomensen, jika diperlukan unit-unit patroli sekitar tempat kejadian dikoordinasikan untuk memback-up kekuatan di tempat kejadian tersebut walaupun unit tersebut sebenarnya tidak memiliki tugas di tempat kejadian. 64 Patroli polisi merupakan salah satu cara dalam upaya menanggulangi kejahatan, unit patroli baik yang stasioner maupun yang mobile sama-sama dapat memperkecil kesempatan, karena dalam suatu tindak kejahatan para penjahat sangat tergantung kepada situasi atau kesempatan itu. sehingga

jika ada niat namun

kesempatan tersebut dihilangkan maka kejahatan tidak terjadi, begitu juga sebaliknya jika niat sudah ada dan kesempatan datang maka kejahatan akan terjadi, bila ada pelaku yang ingin melakukan kejahatan lantas ia melihat unit patroli dengan dengan kecepatan lambat dan lampu rotator menyala maka ia akan mengurungkan niatnya

63

Hasil wawancara dengan Anggota Min Ops Lantas Poltabes Medan, BRIPKA M. GINTING, tanggal 26 Februari 2008 64 Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Samapta Poltabes Medan, IPTU TONY SIMANJUNTAK,SH tanggal 03 Maret 2008 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

84

sehingga kejahatan tersebut belum sempat terjadi. jadi pada dasarnya pencegahan pertemuan niat dan kesempatan itulah tugas dari patroli polisi. 65 Kegiatan patroli polisi harusnya terus dipertahankan dan ditingkatkan intensitasnya didaerah rawan terutama malam hari, dan yang menjadi harapan seluruh masyarakat tentunya patroli polisi benar-benar dari niat personil lapangannya untuk mengayomi dan melayani masyarakat Medan, bukan untuk sekedar mencari-cari kesalahan pengguna lalu lintas juga pungutan liar. Peradaban manusia yang semakin maju ternyata diikuti oleh tindak kejahatan yang semakin meresahkan, masalah kejahatan bukan lagi dalam kelompok skala kecil, bahkan tidak sedikit kasus kejahatan sudah antarprovinsi dan juga antarnegara. Semua ini menuntut tugas dan tanggung jawab polisi semakin berat, butuh profesionalisme agar semua dapat berjalan sehingga polisi dapat dicintai masyarakat. Adapun jumlah personil kepolisian di Polisi Kota Besar Wilayah Medan terbagi dalam beberapa satuan antara lain : Tabel 1 : Jumlah personil SATUAN SAT INTELKAM SAT SAMAPTA SAT PAM OBSUS SAT NARKOBA SAT RESKRIM SAT LANTAS SUMBER :

JUMLAH PERSONIL 91 PERS 325 PERS 140 PERS 59 PERS 260 PERS 300 PERS

Paparan Kapoltabes MS, Penanganan Aparat Kepolisian terhadap pemberantasan Premanisme dan masalah yang timbul di Masyarakat. Tanggal 21 Mei 2007

65

Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Pam Obvit, IPTU SUBENO SH, Tanggal 26 Februari 2008. M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

85

Tabel 2 : Jenis gangguan kamtibmas No

Jenis Kasus

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2007 (Jan –Apr)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Jumlah Tind Pid

Penyelesaian Tind Pid

Jumlah Tind Pid


Jumlah Tind pid


Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Tindak Pidana Terhadap Kepala Negara Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum

-

-

3

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

4

-

-

1

Melawan Aparat Pemerintah Pembakaran Kebakaran Penyuapan Korupsi

-

-

1

-

-

-

29 33 5

7 2 15

22 22 3

8 2 4

4 10 3

2 3 5

10 71 52 229 135 40 1622 249 432 1636 712 1544 218 39 11 718 700 271 1055 470 10.359

3 24 22 175 157 38 1179 182 226 873 479 97 173 61 5 343 309 118 4 1054 419 6.008

8 81 52 276 218 190 1691 271 544 1575 956 1492 291 83 71 690 739 254 2 1617 2 2 8 55 335 11.646

3 14 25 192 210 197 1144 197 295 1013 435 124 257 83 35 360 305 119 29 1798 1 2 9 17 331 7.249

1 19 14 74 65 11 689 11 141 681 248 559 154 21 7 183 208 54 510 4 13 110 3.879

1 5 11 85 52 14 580 14 98 441 205 77 176 27 141 126 36 20 550 3 2 120 2.843

Kejahatan mata uang

Palsu merek Palsu surat Perkosaan Kejahatan susila Perjudian Pembunuhan Anirat Aniring Curas Curat Curi Biasa Curanmor Peras/ancam Penghinaan Penculikan Penggelapan Penipuan Pengerusakan Penadahan Narkoba Penyeludupan Illegal loging Penyalahgunaan senpi Sengketa tanah Lain-lain JUMLAH

SUMBER :

Paparan Kapoltabes MS, Penanganan Aparat Kepolisian terhadap pemberantasan Premanisme dan masalah yang timbul di Masyarakat. Tanggal 21 Mei 2007


86

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kejahatan yang terjadi dari tahun ketahun relatif meningkat. Kejahatan tidak terbendung, kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh unit patroli yang ada tidak cukup mengimbangi laju kejahatan terjadi frekuensi pertemuan niat dan kesempatan yang terlalu tinggi sehingga banyak yang menjadi korban. Kepolisian seharusnya lebih mengintensifkan patroli polisi yang merupakan salah satu tindakan preventif.

B. Tanggung Jawab Patroli Polisi dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan Dalam pelaksanaannya telah diketahui bahwa patroli polisi memiliki unit-unit yang tugasnya telah dibagi-bagi kedalam beberapa satuan, diatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Namun kesemua unit tersebut tetap mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mempunyai fungsi preventif atau pencegahan dalam menanggulangi tindak kejahatan. Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok polri dalam Pasal 13 Undang-undang No 2 tahun 2002 “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah : a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. b. menegakkan hukum ; dan c.

memberikan

perlindungan,

pengayoman,

dan

pelayanan

kepada

masyarakat” 66

Tugas Pokok Kepolisian diatas menggambarkan dalam perlindungan terhadap seluruh rakyat, yang dengan kata lain adalah calon korban kejahatan bila tidak dalam

66

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia


87

keadaan waspada. Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini pihak korban dapat saja mengenal pelaku ataupun tidak mengenal pelaku, dan perlu diketahui bahwa setiap kejahatan baik terencana maupun tidak semua bergantung kepada kesempatan, bila kesempatan itu ada maka kejahatan akan terjadi. Tanggung jawab patroli polisi adalah memperkecil kesempatan tersebut dengan melakukan pengawasan rutin berdasarkan pada pembagian tugas dimasingmasing satuan. Polisi diberikan kewenangan yang besar dimana setiap tindakannya dianggap sah kendati tidak disebutkan dalam pasal perundang-undangan, sepanjang tidak melampaui batas-batas wewenangnya dan melanggar hak asasi manusia serta dalam ukuran untuk kepentingan umum. Memang sulit sekali diadakan pembatasan oleh karena penilaian masingmasing polisi tentang yang ia lakukan tidak selalu sama dengan orang lain, akan tetapi masih dapat diadakan ukuran bagi tindakan polisi yang didasarkan pada plichmatigheid tersebut yakni : 1.

Noodzakelijk artinya secara objektif menurut pendapat umum betul-betul perlu dan tindakan tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Contohnya pemasangan papan nama reklame dipinggir jalan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi pemandangan dari pengendara kenderaan. Kalau mengahalangi pandangan maka polisi bisa memerintahkan memindahkan ketempat lain walaupun penempatannya ditempat itu sudah mendapat izin.


88

2.

Zakelijk artinya secara pribadi tidak terikat kepada kepentingan perorangan yang dianggap zakelijk adalah tindakan yang benar-benar diharapkan untuk kepentingan tugas kepolisian, sehingga wewenang kepolisian itu bisa dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

3.

Doelmatig artinya tindakan yang sesuai atau yang bisa mencapai sasaran, yang dianggap tindakan doelmatig ialah bahwa tindakan/jalan/cara yang paling tepat agar kerugian bagi perorangan itu dapat diperkecil atau juga segala tindakan yang sesuai dengan kepentingan umum tidak berlebihlebihan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan usul orang yang bersangkutan.

4.

Evenredig artinya harus ada keseimbangan antara tindakan polisi dengan berat ringannya kesalahan artinya dlam mengambil tindakan dengan alatalat itu tidak terlalu berlebih-lebihan sehingga menghambur-hamburkan tenaga atau sampai melanggar

hak-hak asasi contoh : terhadap

seorangpengendara sepeda yang telah salah jalan maka polisi tidak perlu menyita sepedanya tetapi cukup dengan memberikan peringatan bahwa jalan itu terlarang dan tidak bisa dilalui. 67 Selain itu dalam sistem peradilan pidana (Criminal Justice) terdapat beberapa komponen fungsi yaitu terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan yang terakhir Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si 67

Momo Kelana, Hukum Kepolisian, PTIK, PT Gramedia Widiya Sarana Indonesia, Jakarta, 1994 hal 99 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

89

terhukum. Kesemua komponen ini bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu menanggulangi kejahatan. 68 Sebagai penyelidik, polisi juga mempunyai wewenang sebagai penyelidik, hal itu dapat dilihat dalam Pasal 4-7 KUHAP. Pasal 4 Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia Pasal 5 (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: a. karena kewajibannya mempunyai wewenang : 1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; 2. mencari keterangan dan barang bukti; 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; 2. pemerikasaan dan penyitaan surat; 3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 4. membawa dan menghadapkan serang pada penyidik. (2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. Pasal 6 (1) Penyidik adalah: a. pejabat polisi negara Republik Indonesia b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang Pasal 7 (1) Penyidik sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 68

M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradya Paramita, Jakarta, 1991, hal 24 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

90

e. f. g. h.

melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku 69

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, polisi memperoleh wewenang untuk melakukan tindakan seperti

memanggil,

memeriksa,

merazia,

mengeledah,

menangkap dengan cara-cara dan tindakan-tindakan lain yang diizinkan oleh undangundang, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada polisi untuk menentukan batasanbatasan tertentu. Dari setiap tindakan kepolisian tersebut hendaknya juga dapat dipertanggung jawabkan dari berbagai segi hukum maupun dari segi moral dan etika kepolisian. Jadi jika suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh kepolisian yang dapat merugikan orang lain, maka petugas atau polisi tersebut harus mempertanggung jawabkan dan dikenakan hukuman sesuai dengan sistem hukum atau norma yang dilanggar itu. 70 Dengan demikian, pertanggung jawaban itu dapat dilihat dari segi : d. Hukum administrasi

69

M. Karjadi, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,Politeia, Bogor,1997, hal 13-17 Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran tentang pertangung jawaban Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hal 34 70


91

e. Hukum pidana militer, disiplin militer f. Hukum perdata g. Moral dan etika kepolisian Pada Hukum administrasi adalah hukum atau peraturan-peraturan yang bersifat istimewa. Istimewa karena memungkinkan para pejabat melakukan tugastugas dengan kewenangan yang istimewa yang dapat bersifat memaksa, tidak dimiliki orang atau badan hukum privat 71, pada hukum perdata dimungkinkan korban menuntut secara hukum melalui peradilan yang ditunjuk untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerugian yang ia derita. Sedangkan hukum pidana militer dan moral etika kepolisian lebih kepada hukuman melalui sidang kode etik profesi dan melalui Polisi Militer.

71

M. Faal, Op.Cit, hal 122


92

BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI PATROLI POLISI DALAM MENANGGULANGI SUATU TINDAK KEJAHATAN DI WILAYAH HUKUM POLTABES MEDAN

Pemaknaan akan pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat bisa beragam dari berbagai tinjauan, namun utk kesamaan persepsi bagi kita dan langkah bagi pemaknaan itu dapat dirumuskan : Pelindung :

anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga negara masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya serta merasa tentram dan damai.

Pengayom :

anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasihat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.

Pelayan

:

anggota polri yang setiap langkah pengabdiannya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional.

Pemaknaan dari peran pelindung, pengayom dan pelayan seyogianya sesuai dengan tampilan perilaku kehidupannya sehari-hari. Tampilan perilaku dimaksud akan sangat terantung pula kepada integritas pribadi masing-masing anggota polri M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

93

untuk bisa dilaksanakan secara sadar, baik dan tulus pada intinya perilaku yang ditampilkan dapat berwujud : 1.

Sebagai pelindung dengan memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang merasa terancam dari gangguan fisik dan psikis tanpa membedabedakan

2.

Sebagai pengayom dalam setiap kiprahnya mengutamakan tindakan yang bersifat persuasif.

3.

Sebagai pelayanan dengan melayani masyarakat dengan kemudahan cepat, simpatik, ramah, sopan serta tanpa pembebanan biaya yang tidak semestinya.

A. Bentuk-bentuk Patroli yang dilaksanakan oleh aparat Kepolisian dalam menanggulangi suatu tindak pidana.

Sebagai unit yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat, Patroli polisi harus bisa menempatkan diri sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat namun juga harus tegas serta berwibawa. Dalam melaksanakan fungsi patroli, hal-hal yang harus dipersiapkan antara lain melakukan persiapan sesuai dengan pengarahan Kasat Wil, memahami Administrasi Patroli, dan juga harus membawa dan mencatat kejadian penting dalam buku kegiatan Patroli. Patroli dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang diberikan secara internal kepolisian berlaku secara menyeluruh baik patroli yang dilaksanakan oleh Kesatuan M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

94

Lalu Lintas, Kesatuan Samapta, maupun Kesatuan Obsus pada dasarnya adalah sama yaitu secara stasioner (menetap) dan mobile (bergerak), letak perbedaannya adalah sasaran geraknya, berikut ini adalah penjabarannya antara lain : Sat-Lantas KASAT LANTAS

WAKASAT LANTAS

KA UR BIN OPS

PAUR MIN

KANIT PATROLI

KANIT LAKA

KANIT DIKMAS

PAUR TILANG PAUR TAHTI

KANIT REGIDENT

Kanit patroli berada dibawah Kasat lantas dan wakasat lantas,. Kanit patroli membawahi 5 kasubnit, sebelum dilaksanakan patroli kasubnit membuat sprint tugas dari kasat lantas melalui kanit patroli. Sat lantas memiliki 2 jenis kenderaan operasional yaitu roda 4, dan roda 2, dengan jumlah unit Roda 4(empat) 6 unit dan Roda 2 (dua) 80 unit, bentuk patrolinya adalah stasioner dan mobile, untuk stasioner ditempatkan kepada prioritas jalan padat berpotensi kemacetan. patroli dilaksanakan secara rutin sesuai dengan situasi kerawanan kamtibmas, kamtibcar lantas. Unit-unit yang bertugas dibawah Kanit Patroli senantiasa mengkoordinasikan tingkat kadar kerawanan Kamtibmas/kerawanan kadar kriminalitas dengan Polsek jajarannya. Polsek dapat meminta bantuan tenaga personil kepada Poltabes sesuai dengan tingkat kebutuhan demikian juga kebalikannya, segala sesuatu laporan dari


95

masyarakat yang datang ke Poltabes diarahkan ke Polsek wilayah tempat kejadian perkara. 72 Sat-Samapta KASAT SAMAPTA

WAKASAT LANTAS

Kepala Urusan Biro Operasionil

Perwira Urusan Tindak Pidana Ringan

KANIT PATROLI

KOMPI I PENGENDALIAN MASSA

LOGISTIK

KOMPI II PENGENDALIAN MASSA

KOMPI III PENDALIAN MASSA

POLSEK

Kasat Samapta (Kepala Satuan Samapta) adalah Pembina fungsi patroli samapta pada polsek-polsek. Kanit Patroli (Kepala Unit Patroli) menerima perintah dari Kasat Samapta, kemudian Kanit Patroli meneruskan perintah kepada Kasubnitkasubnit (Kepala Sub Unit). Tiap Kasubnit memiliki fungsi yang relatif sama namun ada perbedaan sedikit yaitu : Kasubnit I, II, III masingmasing memiliki anggota 20 personil,

tugasnya adalah patroli

menggunakan mobil minibus, dan jenis jip, jumlah unit patroli 24 unit, berpatroli mengelilingi wilayah hukum Potabes Medan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing . Kasubnit IV terdiri dari personil polwan. Jumlah 25 Personil, menggunakan kenderaan jenis Buggy sejumlah 3 (tiga) buah. Tugasnya 72

Hasil wawancara dengan Anggota Min Ops Lantas Poltabes Medan, BRIPKA M. GINTING, tanggal 26 Februari 2008 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

96

adalah patroli didaerah Plaza, contoh Sun Plaza, dan juga standby di Komando. Kasubnit V terdiri dari 48 personil, tugasnya untuk menjaga rumah kapoltabes, wakapoltabes, Rumah sakit, dan Komando. Dalam menjalankan tugasnya, apabila menemukan tindak pidana tertangkap tangan maka akan ditangkap dan dibawa ke Reserse atau Polsek yang lebih dekat. Tetapi biasanya akan dibawa ke Samapta terlebih dahulu berikut tersangka dan barang bukti untuk dibuat laporan kejadian dan dibuat surat perintah tugas. Kesemuanya itu dapat fleksibel sesuai situasi lapangan. 73

Sat- Pam Obsus KASAT OBSUS

KA UR BIN OPS

PAUR MIN

KANIT PAM OBVIT

KANIT PAM VIP/VVIP

PAUR ANEV

KANIT PAM WISATA

Jumlah unit Patroli ada 6 buah mobil patroli dengan 12 personil. unit patroli yang turun kelapangan dibagi menjadi 3 regu dan 2 bagian. Artinya pembagian tugas adalah 12 jam/regu dan 1 regu lagi sebagai cadangan. Bentuk patroli yang dilakukan adalah kegiatan secara stasioner dan mobile. Stasioner dilakukan dengan cara menetap disuatu

73

Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Samapta Poltabes Medan, IPTU TONY SIANJUNTAK,SH tanggal 03 Maret 2008 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

97

objek vital, mengamati, mengawasi dan memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan kamtibmas. Mobile dilakukan dengan cara melakukan pengunjungan dalam rangka pengecekan dan pengontrolan guna memastikan terkendalinya situasi, tempat-tempat tersebiut seperti Plaza, Pasar, serta tempat hiburan. 74

Berdasarkan wilayah, Patroli Polisi mempunyai tiga bentuk antara lain: 1. Patroli dalam kota Titik berat penugasan patroli dalam kota yaitu: a. mendukung kegiatan operasional dengan memanfaatkan kemampuan mobilitas tinggi dan sarana komunikasi yang dimiliki. b. Memberikan pertolongan kepada masyarakat serta melakukan penindakan tahap pertama di TKP yang letak jauh dari markas. c. Melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran yang menggunakan sarana mobilitas tinggi. Patroli dalam kota diselenggarakan oleh kesatuan Kepolisian tingkat Resort, Kota Besar dan Polda Metropolitan. 2. Patroli luar kota dalam bentuk Patroli persambungan. Titik berat penugasan kepada:

74

Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Pam Obvit IPTU SUBENO SH, Februari 2008.

Tanggal 26


98

a. Bintibmas dalam arti tindakan preventif secara tidak langsung meniadakan gejala yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas. b. Lebih mengutamakan preventif daripada represif. 3. Patroli medan berat. Meliputi antara lain: 1.

Medan Datar ; tidak dapat dipatroli dengan alat sepeda motor, namun hanya dapat menggunakan kuda atau jalan kaki.

2.

Medan perairan ; menggunakan alat angkut air seperti kapal, speed boat, perahu dll, pelaksanaanya berpedoman pada juklak Patroli air dari Sub Dit Samapta Patroli.

3.

Medan pegunungan ; alat angkut motor trail, kuda, bila menggunakan kuda agar berpedoman pada juklak Patroli dari Sub Dit Samapta Patroli.

4.

Medan tertutup dan terputus-putus ; alat angkut Helikopter, dan pelaksanaanya berpedoman pada juklak Patroli udara dari Sub Dit Samapta Patroli. 75

Arus kejahatan yang terjadi di kota Medan sangat mengganggu keamanan dan ketertiban

masyarakat

sehingga

menimbulkan

kekhawatiran

dimasyarakat,

kejahatanpun tidak pandang bulu, semua kalangan pernah merasakannya mulai dari kalangan masyarakat biasa, pendidikan seperti guru, dosen dan lainnya, pengusaha, bahkan dari kalangan aparat penegak hukum sendiri seperti aparat TNI dan POLRI. Kejahatan tidak hanya terjadi pada malam hari seperti yang sering kita dengar pada

75

Mabes Polri, Op. Cit, hal 27


99

tahun 90-an, kejahatan justru terjadi pada siang hari bahkan didaerah yang sangat ramai lalu lalang kenderaan bermotor. Kapolda Sumatera Utara dalam STR KAPOLDA NO POL : STR/20/I/2006 TGL 20 JAN 2006 dan STR/10/I/2007 TGL 9 JAN 2007 terdapat Sasaran Prioritas dari Poltabes Medan dalam antara lain : Judi, Premanisme, Narkoba, dan Crime Street. Berkaitan dengan hal itu salah satu upaya yang sangat efektif dalam menanggulangi kejahatan tersebut adalah dengan patroli, karena patroli melakukan penanggulangan dengan cara pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

76

B. Upaya penanggulangan kejahatan yang telah dilaksanakan oleh Poltabes Medan

Permasalahan kejahatan bukanlah semata-mata permasalahan abad teknologi modern seperti saat ini, meskipun manusia sudah demikian pesat maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan telah dilakukan banyak penerobosan dan penemuan baru dalam pelbagai bidang ilmu dan teknologi, terutama dalam bidang ilmu eksakta, permasalahan kejahatan masih tetap merupakan “duri dalam daging dan pasir dalam mata”. Kejahatan dapat dilihat akibatnya, dirasakan, atau dialami, masalah kejahatan selalu merupakan suatu masalah yang sangat menarik, baik sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti dewasa ini, dan perlu ditekankan kembali bahwa permasalahan kejahatan akan selalu ada dan tetap akan ada sampai dunia berakhir. 76

Paparan Kapoltabes MS, Opcit


100

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pembentuk kebijakan negara kurang atau belum memperhatikan pertimbangan untuk menempatkan politik kriminal dalam kerangka pembangunan untuk menyejahterakan bangsa dan negara karena tidak menyentuh sobural yang justru sebagai kendala utama. Aspek budaya dengan subkultur tertentu sangat dominan dalam suatu wilayah yang lebih besar dan luas, dipandang oleh kelompok tertentu dapat memberikan acuan dan rujukan untuk memahami akar permasalahan kejahatan secara lebih objektif. Subkultur batak yang lebih apa adanya bila dibandingkan dengan subkultur jawa yang katanya berusaha menghindari konflik, agar ada suatu kehidupan yang harmonis, diharapkan dapat pula dirumuskan untuk menyusun pola operasional bagi pihak kepolisian, tidak hanya dalam kerangka represif juga preventif. 77 Dilihat dari segi hukum yang menjadi beban kepolisian, pihak kepolisian dalam konsep dan pendekatan sobural harus sadar bahwa orang tidak akan selalu duduk dipuncak bayonet. Jika pihak kepolisian bisa menjadikan pemikiran sobural dalam ungkapan Camus bahwa : “ Don’t walk in front of me, I may not follow, Don’t walk behind me, I may not lead. Walk beside me and just be my friend”78 Maka sedikit banyak beban sosial untuk kepolisian dalam kerangka sobural akan sedikit banyak teratasi. Polisi menjadi pelindung, pengayom masyarakat yang sebenarnya, dan bukan sosok yang sebisa mungkin dihindari, karena banyak materi yang akan berpindah apabila terlalu sering berhubungan dengannya. Polisi 77 78

J.E.Sahetapy, Pisau analisis Kriminologi, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2004 hal 75-76 Ibid, hal 77


101

membutuhkan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, dan masyarakat membutuhkan polisi untuk mendapatkan kenyamanan, namun hubungan tersebut tidak terjadi apabila kebanyakan masyarakat enggan untuk berurusan dengan polisi, sehingga polisipun akan sulit menanggulangi kejahatan. Mantan Kapolri Jenderal Pol. Drs Kunarto mengatakan tuntutan masyarakat itu sebenarnya ada dua yakni perlindungan dan pengayoman; serta pelayanan POLRI yang lebih baik, terhadap kedua tuntutan tersebut sampai saat ini POLRI belum mampu memenuhinya. Hal itu disebabkan

karena

tuntutan

masyarakat

terus

berkembang

sesuai

dengan

perkembangan dinamika di dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan perkembangan POLRI belum seperti yang diharapkan. Masyarakat dan lembaga hukum sudah maju dan transparan sedangkan polisi masih pungli, mekanisme yang dikembangkan sudah maju tapi belum menjangkau yang dibutuhkan masyarakat. 79

> VISI

VISI DAN MISI POLTABES MS (2005-2009)

> KEPERCAYAAN PUBLIK > POLTABES  POLWILTABES

> MISI

> > >

79

KOMITMEN/KONSISTEN PIMPINAN POLRI

SASARAN PRIORITAS JUDI STR KAPOLDA NO POL : STR PREMANISME / 20/I/2006 TGL 20 JAN 2006 & NARKOBA STR /10/I/2007 TGL 9 JAN 2007 CRIME STREET PEMBENAHAN INTERNAL KULTUR DAN PROFESIONALISME /PROPORSIONAL GAKKUM PILKADA OPINI PUBLIK & KOSMOS (SP2MP), SMS, POLMAS

Kunarto, Op. Cit, buku 2, hal 67


102

Sumber : Paparan Kapoltabes MS

Dalam menanggulangi kejahatan Poltabes Medan yang mempunyai wewenang di wilayah hukum Kota Medan dan sekitarnya harus menaungi sekitar 2.840.125 Jiwa 80 memiliki tugas yang cukup berat, meskipun jajarannya terus maju setiap detiknya tetapi kemajuan masyarakat jauh lebih cepat. Mengenai hal itu kepolisian sudah mengembangkan cara baru dalam menjaga hubungan dan meningkatkan kepercayaan publik itu seperti dengan pendirian Balai Kemitraan Polisi Masyarakat (Perpolisian Masyarakat) disetiap kelurahan, dan pelaksanaan patroli rutin yang diusahakan lebih simpatik. Poltabes MS memiliki beberapa satuan-satuan yang mempunyai wilayah kerja masing-masing dikoordinasikan dalam bentuk organisasi yang ditata sedemikian rupa sehingga tidak adanya tumpang-tindih. Dalam menanggulangi tindak kejahatan terdapat Sat Samapta, Sat Obsus dan Sat Lantas sebagai satuan yang mempunyai unit patroli dalam tindakan preventif selain represifnya. Sedangkan dalam hal penindak lanjuti suatu tindak kejahatan Poltabes MS memiliki Sat Intelkam, Sat Reskrim dan. Sat Narkoba. Penanggulangan kejahatan secara preventif merupakan pola penanggulangan kejahatan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi yaitu dengan mencegah pertemuan niat dan kesempatan. Salah satu upaya itu adalah patroli, pada dasarnya Sat Samapta, Sat Obsus dan Sat Lantas mempunyai kesamaan pelaksanaan patroli ini, yaitu melaksanakan persiapan awal dengan pengarahan dari kanit lalu mencatat 80

Paparan kapoltabes MS, Op.Cit


103

kejadian-kejadian penting yang terjadi didalam buku patroli, dan bila menemukan suatu tindak kejahatan tertangkap tangan maka unit tersebut mempunyai kewajiban melakukan pengejaran dan berkoordinasi dengan unit lainnya maupun polsek setempat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Patroli Samapta, beliau mengatakan bahwa Poltabes MS menggiatkan patroli polisi sebagai wujud preventif, Karena patroli sangat efektif dalam mencegah bertemunya niat dan kesempatan. Dan akan diadakan analisa dan evaluasi (anev) perminggunya, dan apabila berdasarkan pertimbangan yakni peningkatan jumlah kejahatan akan diadakannya operasi khusus bentuknya seperti operasi pekat, menurunkan Tim Pemburu Preman dan razia di tempat-tempat rawan. Beliau menambahkan bahwa dalam patroli rutin, unit patroli senantiasa melakukan koordiansi dengan unit patroli lainnya ataupun polsek terdekat, apabila ada tindak kejahatan tertangkap tangan maka akan ditangkap dan dibawa ke Reserse atau Polsek yang lebih dekat. Tetapi biasanya akan dibawa ke Samapta terlebih dahulu berikut tersangka dan barang bukti untuk dibuat laporan kejadian dan dibuat surat perintah tugas. Kesemuanya itu dapat fleksibel sesuai situasi lapangan. 81 Apabila dalam suatu razia Satuan lalu lintas ditemukan seorang pengendara sepeda motor membawa narkoba maka itu akan ditahan untuk ditindak lanjuti dengan melakukan koordinasi dengan polsekta setempat diwilayah hukum tempat kejadian perkara itu. 82 Sama halnya dengan Sat Pam Obsus, Kesemua unit patroli Sat Pam

81

Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Samapta Poltabes Medan IPTU TONY SIMANJUNTAK, SH, tanggal 03 Maret 2008 82 Hasil wawancara dengan Anggota Min Ops Sat Lantas Poltabes Medan, BRIPKA M. GINTING, tanggal 26 Februari 2008 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

104

Obsus dalam tugasnya selalu berorientasi terhadap hubungan tata cara kerja antar fungsi-fungsi lainnya seperti Reskrim, satuan lalu lintas, intel bimas, dan samapta. Sehingga apabila terjadi kejahatan/ tindak pidana disuatu tempat dan dilihat oleh unit patroli Sat Pam Obsus maka unit tersebut langsung mengamankan pelaku dan menyerahkan

atau

dikoordinasikan

kepada

reskrim

maupun

polsek

yang

bersangkutan. Namun Sat Pam Obsus wilayah kerjanya hanya sebatas melindungi objek-objek khusus saja. 83 Jika tugas tersebut dijalankan sebagaimana mestinya niscaya kejahatan dapat berkurang. Sudah saatnya Polisi menjadi tokoh berseragam yang ramah, Polisi yang memberikan

pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang

mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan. Perkembangan kejahatan merupakan ancaman bagi kamtibmas, dan kejahatan akan selalu mengiringi perkembangan peradaban manusia, hal ini menimbulkan pekerjaan kepolisian menjadi sangat berat, menantang kepolisian untuk lebih mengembangkan dan mengefektifkan satuan-satuan dan menggencarkan operasi-operasi khususnya.

C. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Poltabes Medan dalam melakukan Fungsi Patroli terkait dalam menanggulangi suatu tindak pidana. 83

Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Pam Obvit IPTU SUBENO, SH, Tanggal 26 Februari 2008. M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

105

Selama puluhan tahun POLRI dinyatakan sebagai bagian dari ABRI, Dan integrasi ABRI telah dijadikan wahana sistematik untuk melemahkan POLRI, dimana POLRI berada dalam lingkungan pertanggung jawaban tumpang tindih (overlapping responsibility) dalam alam dua doktrin yang berbeda. Ketidakjelasan pertanggung jawaban sebagai ABRI sesuai dengan “doktrin pertahanan keamanan” atau sebagai Polisi dalam melaksanakan Law enforcement sesuai dengan “doktrin ketertiban masyarakat” (public order). Akibat dari tumpang tindih tanggung jawab tersebut terjadi upaya bercorak duplikasi (a duplication of effort). Puluhan tahun dalam tubuh ABRI juga membuat polisi sedikit terbawa gaya militernya, “menaklukkan musuh” dan “menang perang”. Seharusnya bukankah polisi adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Orientasi pada tugas merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu atau bereaksi. Motivasi itu disertai dengan keinginan kuat untuk menyelesaikan tugas secara

efektif dan

efisien.

Ketatnya

disiplin

dan

hirarki kadang-kadang

mengakibatkan orientasi pada tugas dilaksanakan berlebihan. Ajaran yang telah melembaga terkadang ditafsirkan secara mutlak. Yang lebih berbahaya lagi apabila orientasi kepada tugas terutama dilandaskan pada penggunaan kekerasan secara sah. Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang (sah) untuk melakukan kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Akhirnya timbul sikap masyarakat yang menghindarkan diri sebanyak mungkin untuk berurusan dengan polisi. Sehingga apabila menjadi korban tindak kejahatan dan mengalami sedikit kerugian maka ia cenderung mengurungkan niatnya untuk melaporkan ke polisi.


106

Selain hal diatas banyak hambatan yang dirasakan Polisi dalam melaksanakan fungsi patroli, ketiga satuan yaitu satuan lalu lintas, satuan samapta dan satuan pam obsus memiliki kesamaan hambatan. berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa Kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan patroli menanggulangi kejahatan antara lain sebagai berikut: 1. Jumlah personil yang terbatas, satu polsek rata-rata membawahi 3 kecamatan perbandingan 7 polsek membawahi/mengamankan 32 kecamatan diwilayah pemko Medan, bahkan ada juga polsekta yang berbagi dua dengan wilayah hukum daerah lain seperti Polsekta Hamparan Perak, Polsekta Kutalimbaru, Polsekta Pancur Batu, Polsekta Deli Tua, Polsekta Patumbak, Polsekta Percut Sei Tuan. 2. Jumlah anggaran belum sesuai dengan standard kebutuhan patroli. 3. Kurangnya pengetahuan

masyarakat

tentang

pentingnya keamanan.

Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada kepolisian, tetapi masyarakat harus juga berperan dalam menjaga keamanan. 4. Banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak pidana dan lebih menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan polisi, karena tindakan oknum polisi yang selalu menimbulkan citra negatif ditengah-tengah masyarakat. Upaya yang telah dilakukan Poltabes Medan dalam menghadapi kendalakendala tersebut antara lain: M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

107

1. Mengikutsertakan masyarakat dalam polmas disetiap kelurahan yang dibentuk oleh polisi untuk menjaga keamanan dimulai dari lingkungan sendiri. Sehingga diharapkan masyarakat mempunyai peran penting dalam menanggulangi tindak kejahatan, masyarakat diharapkan agar bertindak seperti mempunyai jiwa polisi yang berarti setiap ada tindak kejahatan yang dilihat baik yang akan, sedang, maupun setelah segera dilaporkan kepada polsek terdekat. 2. Jika ada laporan dari masyarakat, maka Poltabes medan akan menindak dengan tegas bahkan dapat berujung pemecatan. Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat agar membantu dalam pengawasan kinerja tersebut. Masa Reformasi menuntut introspeksi dan evaluasi yang obyektif serta jujur dalam keadaan dewasa. Artinya Kepolisian pada saat ini merupakan koreksi dari masa lalu dan harus dapat menciptakan langkah strategis guna menghadapi masalah dan tantangan yang semakin berat. Polri juga mengupayakan kemandirian Polri melalui perubahan di tiga aspek antara lain :

1.

Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam Ketata negaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.

2.

Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), Doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.

3.

Aspek kultural: Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan


108

manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional. 84

84

www.polri.go.id, Akses tanggal 05 Januari 2008


109

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan 1. Kepolisian Republik Indonesia adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sesuai dengan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU NO 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan banyaknya tindak kejahatan yang terjadi tentunya sudah merupakan tugas kepolisian dalam melakukan penanggulangannya, Patroli sebagai penanggulangan kejahatan secara preventif .bentukbentuk patroli yang dilakukan oleh kepolisian. Bentuk-bentuk patroli antara lain: Patroli rutin, Patroli Selektif, Patroli insidental, kesemuanya dilakukan olh kepolisian guna memperkecil terjadinya pertemuan niat dan kesempatan. 2. Peranan POLRI dalam menanggulangi kejahatan adalah sebagai pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya tindak kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku kejahatan. Sementara tanggung jawab POLRI adalah menciptakan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan menegakkan hukum memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat


110

3. Hambatan yang dihadapi oleh POLRI dalam melakukan fungsi patroli adalah a. Jumlah personil yang terbatas. b. satu polsek rata-rata membawahi 3 kecamatan, c. jumlah anggaran belum sesuai dengan standard kebutuhan patroli dan d. kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan.

B. SARAN 1. Kepolisian hendaknya lebih professional lagi dalam menjalankan tugasnya,

menghilangkan

jiwa-jiwa

militer

yang

arogan dan

menggantinya dengan sikap sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang sesungguhnya. 2. Kejahatan tidak dapat dihilangkan secara total, oleh karena itu pencegahan merupakan cara yang tepat dalam menanggulangi kejahatan. Pencegahan juga dapat dilakukan mulai dari diri sendiri dengan bersikap lebih waspada. mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, wilayah, hingga negara. 3. Perlu adanya kerjasama antara instansi polisi, pemerintah dan masyarakat dalam mengadakan penyuluhan tentang pentingnya ketertiban dan keamanan untuk menanggulangi kejahatan. M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

111

DAFTAR PUSTAKA

BUKU Abdussalam, Kriminologi, Jakarta,Restu Agung, 2007 Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti,2001 Bawengan, Gerson W.,Masalah kejahatan dengan sebab-akibat, Jakarta;Pradya Paramita, 1977 Bayley, David H., Police for The Future, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal, Jakarta, 1998 Faal, M, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradya Paramita, Jakarta, 1991 Karjadi, M Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,Politeia, Bogor,1997, Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001 _________Merenungi Kritik Terhadap Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996 Kelana, Momo, Hukum Kepolisian, PTIK, PT Gramedia Widiya Sarana Indonesia, Jakarta, 1994 Martosaputra, Momon, Asas-asas Kriminologi, Alumni, Bandung, 1973 Nagara, Aditya, Kamus Bahasa Indonesia, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000 Reckles,Walter. C., diterjemahkan oleh Soedjono D. Penanggulangan Kejahatan. Alumni. Bandung, 1983 Sahetapy, J.E., Pisau analisis Kriminologi, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2004 M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

112

Saleh, Roeslan, Pikiran-pikiran tentang pertangung jawaban Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984 Soekanto,

Soerdjono,

Penanggulangan

pencurian

kendaraan

bermotor,Bina

Aksara,1987 Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat ,Cetakan kedua, Radjawali, Jakarta, 1986 Utomo, Warsito Hadi, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005 Widiyanti, Ninik, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya,Pradya Paramita Jakarta, 1987 Widiyanti, Ninik dan Yulius W, Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya, Bina Aksara, Jakarta, 1987

UNDANG-UNDANG Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban

INTERNET


113

www.elsam.or.id,Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Analisis terhadap RUU Perlindungan saksi dan Korban Versi Badan Legislatif DPR www.polri.go.id http://www.kontras.org/


TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FUNGSI PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN SUATU TINDAK KEJAHATAN (STUDI PADA POLTABES MEDAN) SKRIPSI

Recommend Documents