TINJAUAN JURIDIS DAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG MEDAN SKRIPSI

TINJAUAN JURIDIS DAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG MEDAN

SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh : RISMALA SAPUTRI NIM : 040200195 Bagian Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

TINJAUAN JURIDIS DAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG MEDAN SKRIPSI Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar SARJANA HUKUM Oleh : RISMALA SAPUTRI NIM : 040200195 Bagian Hukum Pidana Pelaksana Ketua Departemen Hukum Pidana

Abul Khair, SH. Mhum NIP. 131 842 854

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

M. Nuh, SH. Mhum

Liza Erwina, SH.Mhum

NIP. 130 810 667

NIP. 131 835 565

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim, Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T dimana berkat rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Adapun judul yang penulis pilih adalah : ”TINJAUAN

JURIDIS

DAN

KRIMINOLOGI

KEJAHATAN

PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG MEDAN”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari ketidaksempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan serta bahan yang dimiliki penulis, maka untuk itu penulis dengan rendah hati mengharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan-pebaikan di masa yang akan datang. Sejak awal hingga berakhirnya penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang memberikan dorongan dan bimbingan, karenanya penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH. MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Abul Khair, SH. MHum selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak M. Nuh, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing I. 4. Ibu Liza Erwina, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing II.

Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

5. Ibu Afnila, SH. MHum selaku Dosen Wali penulis, terima kasih atas bimbingannya selama ini. 6. Bapak/ Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Unversitas Sumatera Utara. 7. Ibu Ayu Chandra Hutagalung selaku Head Resources Departemen PT. Federal International Finance Cabang Medan. 8. Staf dan Karyawan PT. Federal International Finance Cabang Medan, khususnya kepada Bapak Dedi Pasaribu, SE. 9. Ayahanda tercinta Darsono dan Ibunda Almh. Indriati Sitepu, serta kakanda penulis, Vera Novita, Amd, Nia Agustina, Endang Mustika Sari dan suami, di mana mereka yang selalu memberikan kasih sayang, dorongan semangat dan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan studi di kampus tercinta ini. 10. Teman-temanku tercinta ; thias, noey, surya, heri, yowa, fitri, teteh, desi, dara, kubo, ilmy, suthe, taufik, mala, sabtia, teman-teman stambuk 2004 FH USU, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 11. Buat alumni dan senioren HMI Komisariat FH-USU ; bang Iroy, bang Comed, bang Jamil, bang Juned, bang Pa’i, bang Saleh Mukaddam, bang Reynaldi, terima kasih atas bantuan dan dorongan semangatnya.

Medan, April 2008 Rismala Saputri Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar…………………………………………………………

i

Daftar Isi………………………………………………………………..

iii

Daftar Tabel…………………………………………………………….

v

Abstraksi

Bab

I

Pendahuluan

A. Latar Belakang………………………………………………..

1

B. Permasalahan………………………………………………….

3

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan………………………………..

4

D. Keaslian Penulisan…………………………………………….

5

E. Tinjauan Kepustakaan…………………………………………

5

1. Pengertian kriminologi……………………………………. 2. Pengertian kejahatan……………………………………….. 3. Hubungan kriminologi dan hukum pidana………………… F. Metodologi Penelitian………………………………………….

Bab

II Ketentuan Hukum Terhadap Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan A. Ketentuan Hukum Dalam KUHP………………………………. B. Ketentuan Hukum Dalam Perjanjian Kredit di PT. FIF….…….. C. Cara Melakukan Kejahatan Penggelapan……………………….


Bab

III Faktor – Faktor Yang Mendorong Timbulnya Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan A. Faktor Intern……………………………………………………. B. Faktor Ekstern…………………………………………………..

Bab

IV

Upaya – Upaya Penanggulangan Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor di PT. Federal International Finance ( FIF ) Cabang Medan

Bab

A.

Upaya Preventif…………………………………………………..

B.

Upaya Represif……………………………………………………

C.

Kasus dan Analisa Kasus…………………………………………

V

Kesimpulan dan Saran

A.

Kesimpulan……………………………………………………….

B.

Saran………………………………………………………………

Daftar Pustaka Lampiran


DAFTAR TABEL

Hal Tabel 1. Data Statistik Penggelapan Sepeda Motor Tahun 2002……… ……….40 Tabel 2. Data Statistik Penggelapan Sepeda Motor Tahun 2003……… ………40 Tabel 3. Data Statistik Penggelapan Sepeda Motor Tahun 2004 ……...………41 Tabel 4. Data Statistik Penggelapan Sepeda Motor Tahun 2005 ……................41 Tabel 5. Data Statistik Penggelapan Sepeda Motor Tahun 2006 ……................42 Tabel 6. Data Statistik Penggelapan Sepeda Motor Tahun 2007 ……................42 Tabel 7. Data Statistik Penggelapan Sepeda Motor Tahun 2002 s/d 2007…...…43


Abstrak Skripsi ini berjudul : “Tinjauan Yuridis dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan”, yang merupakan tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Masalah penggelapan sepeda motor merupakan persoalan yang sudah sering terjadi. Masalah ini semakin menarik untuk diteliti karena sepeda motor yang digelapkan adalah sepeda motor kredit yang belum lunas pembayarannya. Penggelapan sepeda motor ini dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pembelian sepada motor secara kredit di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan. Adanya penggelapan sepeda motor tentunya sangat merugikan bagi perusahaan tersebut.Untuk mengantisipasi hal ini, maka perlu diketahui ketentuan hukum yang mengatur mengenai masalah penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan dalam perjanjian kredit, serta diteliti secara mendalam apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya penggelapan sepeda motor dan upaya penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam pengumpulan data penulis mengadakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian dilakukan di PT. Federal International Finance Cabang Medan. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku, bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus bahasa maupun kamus hukum. Penyebab terjadinya kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. Federal International Finance disebabkan oleh faktor yang berasal dari luar dan faktor yang berasal dari dalam perusahaan. Faktor dari luar (ekstern) yaitu faktor ekonomi dan faktor lingkungan anatara lain ; faktor adanya penadah, faktor adanya agen/perantara, dan faktor adanya penjamin. Faktor dari dalam (intern) yaitu adanya nafsu ingin memiliki dan faktor pemanfaatan kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan antara lain ; mudahnya mendapatkan fasilitas kredit, jumlah uang muka dan angsuran yang terjangkau, adanya kolusi dengan internal perusahaan (karyawan) dan adanya sistem target bagi karyawan. Berdasarkan faktor-faktor penyebab terjadinya penggelapan sepeda motor yang telah disebutkan sebelumnya, maka diambil cara atau upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah upaya preventif yaitu upaya untuk mencegah jauh sebelum kejahatan itu terjadi dan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan agar kejahatan itu tidak terulang lagi.


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya. Penggelapan adalah salah satu bentuk dari kejahatan, oleh sebab itu tidak dibicarakan kejahatan secara umum deperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan sebagainya melainkan khusus pembicaraan masalah penggelapan dalam hal penggelapan sepeda motor kredit. Perkembangan teknologi dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan promosi produk kendaraan bermotor dengan berbagai keunggulan. Media cetak dan elektronik banyak memuat iklan yang menawarkan cara mudah untuk mendapatkan sepeda motor dengan pembayaran yang ringan melalui “kredit via leasing”. Dimana dengan membayar uang muka dan angsuran berjalan sepeda motor sudah dapat dimiliki oleh masyarakat. Tetapi adanya penawaran kemudahan tersebut justru menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu penggelapan. Penggelapan sepeda motor kredit dari perusahaan pembiayaan/leasing oleh masyarakat sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan tersebut. Masyarakat melakukan kredit sepeda motor di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu.

Tetapi kenyataannya setelah

perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang melakukan kejahatan dengan Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sepeda motor. Bahkan menjual, menggadaikan, menukar, dan atau menyewakan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan. Perbuatan ini dikatakan sebagai kejahatan penggelapan yang sangat merugikan perusahaan. Penggelapan ini semakin meningkat terjadi setelah banyak ditemukan masyarakat yang melakukan kredit sepeda motor, karena tidak sanggup melanjutkan kredit melakukan overkredit liar dengan menjual atau menggadaikan sepeda motor tanpa dokumen yang lengkap yaitu Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Atau yang lebih dikenal dengan menjual atau menggadaikan sepeda motor “panas”. Keadaan inilah yang mendorong dan menimbulkan niat bagi penulis untuk membahas dan menganalisa serta ingin mengungkap kasus atau masalah tersebut dalam skripsi ini. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis melakukan penelitian dengan judul : “Tinjauan Yuridis dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan”.

B. Permasalahan Untuk dapat menguraikan suatu pembahasan dengan jelas haruslah terlebih dahulu diketahui apa yang menjadi permasalahannya, seperti di dalam menguraikan masalah penggelapan ditinjau dari segi yuridis dan kriminologi, yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut ; 1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi timbulnya kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. Federal International Finance. Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

2. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. Federal International Finance.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan dalam membahas dan menguraikan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. Federal international Finance (FIF) Cabang Medan. 2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan.

Manfaat Penulisan Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Secara teoritis, penulisan skripsi ini merupakan suatu sumbangsih kepada para pembaca yang ingin menambah pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya tentang

kejahatan

penggelapan. 2. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai

sumbangan

pemikiran

dalam

mengatasi

dan

menanggulangi kejahatan penggelapan sepeda motor.


D. Keaslian Penulisan Dalam penulisan skripsi yang berjudul : “Tinjauan Yuridis dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan”, penulis membuatnya dengan melihat dasar-dasar yang telah ada, baik melalui literatur-literatur yang penulis peroleh dari perpustakaan dan dari media massa, media cetak ataupun media elektronik. Setelah sebelumnya penulis memeriksa terlebih dahulu bahwa belum pernah ada judul atau tema yang sama dengan skripsi ini. Hal ini telah dibuktikan dengan di Acc nya judul skripsi ini di Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Karena itu keaslian penulisan ini terjamin

adanya.

E. Tinjauan Kepustakaan 1. Pengertian Kriminologi Pengertian kriminologi belum ada sesuatu defenisi yang sama antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya, demikian penulis akan mencoba untuk meninjau dari satu segi antara lain : a. Segi Etimologi Bila diartikan dari segi etimologi, kriminologi berasal dari 2 (dua) suku kata yaitu crime; kejahatan dan logos; ilmu pengetahuan. Jadi kalau diartikan secara lengkap kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk kejahatan. b. Menurut pendapat Sarjana


Para sarjana kriminologi mengemukakan defenisi/batasan serta pengertian tentang kriminologi, yaitu : 1) Mr.W.A.Bonger Menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahan seluas-luasnya 1. 2) Mr. Paul Moedikno Moeliono Mengatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan seluas-luasnya 2. 3) Edwin H. Sutherland Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial 3. 4) Frij Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya 4. 5) Van Bemelen Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan 5. Kalau kita perhatikan defenisi menurut pendapat sarjana diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari serta menyelidiki maupun membahas masalah kejahatan, baik mengenai

1

W.A.Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta 1982, Hal.21 2 Ediwarman, Selayang Pandang Tentang Kriminologi, USU Press Medan 1999, Hal.5 3 Ibid. 4 H.M.Ridwan dan Ediwarman, Asas-Asas Kriminologi,USU Press, Medan 1994, Hal.1 5 Ibid. Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya, dan penyelidikan terhadap suatu kejahatan maupun hal-hal lain yang ada hubunganya dengan kejahatan itu. 2. Pegertian Kejahatan Masalah kejahatan merupakan suatu problem sosial yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa melihat klasifikasi dan status sosial dari orangorang yang melakukannya. Oleh karena itu istilah kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena kejahatan merupakan suatu prilaku yang menyimpang, suatu tindakan yang sifatnya negatif. Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini disebabkan oleh karena perbuatan jahat bersumber dari alam nilai, tentu peafsiran yang diberikan kepada perbuatan atau tingkah laku tersebut sangat relatif sekali. Kerelatifannya terletak kepada penilaian yang diberikan oleh masyarakat dimana perbuatan tersebut terwujud 6. Para sarjana telah memberikan penafsiran terhadap kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut : 1. W.A. Bonger “ Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan)” 7. 2. Paul Mudikdo Moeliono “ Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan” 8. 6 7

Gerson W. Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminil, PT. Pradnya Paramitha, 1991, Hal.7 W.A. Bonger, Op. Cit., Hal.25


3. Frank Tannembaum “ Kejahatan merupakan problema manusia, oleh karena itu dimana ada manusia pasti ada kejahatan. “crime is eternal-as eteral as society” 9. 4. JE. Sahetapy dan B. Mardjono Reksodipuco “ Kejahatan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian), yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana negara. Perbuatan tersebut diberi hukuman pidana karena melanggar normanorma sosial masyarakat yaitu harapan masyarakat megenai tingkah laku yang patut dari seorang warga negaranya” 10. Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tipa-tiap orang dapat merasakannya bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, penganiayaan, penipuan, penggelapan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia 11. Terlepas dari berbagai pengertian tentang kejahatan tersebut, pada prinsipnya pengertian kejahatan itu dapat ditinjau dari tiga segi, yaitu : 1. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi yuridis 2. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi sosiologis 3. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi psikologis Kejahatan ditinjau dari segi yuridis merupakan jenis-jenis kejahatan yang sudah difinitif. Maksudnya telah ditentukan secara tertentu dalam suatu ketentuan

8

Paul Mudikno Moeliono, dikutip oleh Soedjono D, SH., Penanggulangan Kejahatan, Alumni Bandung, 1999, Hal. 18 9 Made Darma Weda, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, 1996, Hal.11 10 Ibid, Hal.11-12 11 R. Soesilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab Kejahatan), Politeia Bogor, 1995, Hal.11 Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

undang-undang bahwa perbuatan jenis-jenis tertentu dianggap suatu perbuatan jahat 12. Hal ini berarti dalam pengertian yuridis yang termasuk kejahatan itu hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan baik itu yang bertentangan dengan moral kemanusiaan maupun yang merugikan masyarakat yang telah dirumuskan secara tegas dalam perundang-undangan saja. Dengan kata lain secara yuridis seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan kejahatan apabila perbuatan yang dilakukannya secara nyata telah sesuai dengan KUHP, dan memenuhi unsur-unsur pasal tertentu yang mengatur sanksi terhadap perbuatan pelaku tersebut. Pengertian kejahatan ditinjau dari segi sosiologis ini sifatnya lebih luas daripada pengertian kejahatan secara yuridis. Sebab tidak hanya menekankan pada adanya pelanggaran hukum pidana yang berlaku, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor di luar hukum dimana termasuk juga sebagai kejahatan segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau belum ditentukan dalam udang-undang. Tetapi pada hakekatnya warga masyarakat merasa pebuatan atau tingkah laku tersebut secara ekonomis maupun psikologis menyerang rasa aman dan merugikan masyarakat. Kejahatan yang merupakan gejala sosial dipandang dari segi sosiologis sangat tergantung pada situasi dan kondisi dalam suatu masyarakat tertentu dimana perbuatan itu telah terjadi, atau dengan kata lain pergeseran-pergeseran sosial budaya menimbulkan pergeseran-pergeseran terhadap nilai-nilai perbuatan

12

Chainur Arrasyid (1), Pengantar Psikologi Kriminal, Yani Tri Pratiwi, 1996, Hal.61


yang ada hubungannya dengan perbuatan-perbuatan yang merugikan gejala sosial tersebut 13. 3. Hubungan Antara Kriminologi Dan Hukum Pidana Hukum pidana adalah ilmu tentang hukumnya kejahatan.

Ada ilmu

tentang kejahatannya sendiri yang diamakan kriminologi. Kecuali objeknya berlainan, tujuannya pun berbeda. Kalau objek ilmu hukum pidana adalah aturanaturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan pidana, dan tujuannya agar dapat mengerti dan mempergunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya. Maka objek kriminologi adalah orang yang melakukan kejahatan (si penjahat) itu sendiri.

Adapun tujuannya yaitu agar dapat diketahui apa

sebabnya sehingga seseorang sampai berbuat jahat. Apakah karena bakatnya jahat, ataukah didorong oleh keadaan masyarakat sekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologi maupun ekonomis, ataukah ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu sudah diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat dilakukan tindakantindakan yang tepat agar orang lain tidak berbuat demikian atau agar orag lain tidak melakukannya. Berhubungan dengan ini, terutama di negara-negara Anglo Saxon kriminologi biasanya dibagi tiga bagian : Pertama, Criminal Biology yaitu yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohaniah; kedua, Criminal Sosiology, yaitu yang mencoba mencari sebab-sebab kejahatan itu dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berada (dalam milieunya). Ketiga, Criminology Policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang sekiranya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian pula. Ada yang berpendapat bahwa nanti kalau perkembangan

13

Ibid, Hal. 61


kriminologi sudah sempurna maka tidak diperbolehkan lagi adanya pidana. Sebab kata mereka, meskipun telah berabad orag menjatuhi pidana pada orang yang berbuat kejahatan, namun kejahatan masih tetap dilakukan orang.

Ini

menandakan bahwa pidana itu tidak mampu untuk mencegah adanya kejahatan, jadi bukan obat bagi penjahat. Kalau penjahat diibaratkan orang sakit, dan pidana yang bersifat memberi nestapa sehingga pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, hal itu dijadikan untuk sakit tadi. Untuk dapat mengobatinya tentu terlebih dahulu diperlukan mengetahui sebab-sebab dari penyakit itu.

Karena yang diperlukan bukanlah

pidana yang bersifat memberi nestapa sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan, melainkan pembinaan. Kalau sekarang masih ada sifat pembalasan maka itu adalah hanya suatu faset, suatu sesi yang kecil. Hal lain yang lebih penting adalah menentramkan kembali masyarakat yang telah digoncangkan dengan adanya perbuatan pidana di satu pihak dan di lain pihak mendidik kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pada umumnya sekarang orang menganggap bahwa dengan adanya kriminologi disamping ilmu hukum pidana, pengetahuan tentang kejahatan menjadi lebih luas karea dengan demikian orang mendapat pengertian baik tentang penggunaan hukumnya terhadap kejahatan maupun tentang pengertiannya mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara memberantasnya sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan bagaimana menghadapinya untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Hubungan ilmu hukum pidana dengan kriminologi seperti dalam pandangan diatas, lalu merupakan pasangan, merupakan dwi tunggal yang satu Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

melengkapi yang lainnya. Jadi keduanya saling membutuhkan satu dengan yang lain 14.

F. Metode Penelitian a. Jenis Penelitian Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber. b. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dan PT. Federal International Finance (FIF) cabang Medan. c. Metode Pengumpulan data Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode sebagai berikut : a. Library Research (Penelitian Kepustakaan) Yakni melakukan penelitian dengan cara mecari data melalui berbagai sumber bacaan seperti buku, majalah, surat kabar, internet, pendapat sarjana dan bahan kuliah. b. Field Research (Penelitian Lapangan) Yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan cara melakukan wawancara dan meminta data dari pihak-pihak yang terkait. 4. Sumber Data Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi : 1. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).

14

Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 2002, Hal.13-15


2. Bahan hukum sekunder , yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku, majalah, pendapat sarjana, dan bahan kuliah. 3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum. 5. Analisis Data Analisa data yang dilakukan secara kualitatif yaitu apa yang diperoleh dari penelitian di lapangan secara tertulis dan lisan dipelajari secara utuh dan menyeluruh.

G. Sistematika Penulisan Bab I

: Pedahuluan Merupakan bagian yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yag bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis, terdiri dari latar belakang permasalahan, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II

: Ketentuan Hukum Terhadap Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan Hal ini terdiri dari pembahasan mengenai ketentuan hukum hukum terhadap kejahatan penggelapan dalam Kitab Undang-


Undang Hukum Pidana (KUHP), Ketentuan hukum dalam perjanjian kredit dan cara melakukan penggelapan. Bab III

: Faktor–Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan Memberikan penjelasan mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan.

Bab IV

: Upaya-Upaya

Penanggulangan

Kejahatan

Penggelapan

Sepeda Motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan Memberikan penjelasan mengenai cara menanggulangi terjadinya kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan dan contoh kasus yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan menganalisis kasus tersebut. Bab V

: Kesimpulan dan Saran Merupakan bagian akhir yang berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penulisan dan kaitannya dengan masalah yang diidentifikasikan.


BAB II KETENTUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG MEDAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Kejahatan Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dari sistematika jenis kejahatan, tampak bahwa kejahatan penggelapan adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penggelapan adalah suatu perbuatan memiliki dengan melanggar hukum atas suatu barang yang seluruh atau sebagaian kepunyaan orang lain yang berada dibawah kekuasaannya bukan karena kejahatan. Dimana adanya keinginan untuk memiliki dan menguasai barang orang lain dilakukan dengan cara seperti yang termuat dalam pasal 372 Kitab UndangUndang Hukum Pidana. Bentuk kejahatan penggelapan yang diatur dalam Bab XXIV (buku II), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :15 a. Penggelapan dalam bentuk pokok (pasal 372); b. Penggelapan dalam bentuk-bentuk yang diperberat (pasal 374-375); c. Penggelapan ringan (pasal 373);

15

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda,Bayumedia, Malang, 2003, Hal.69


d. Penggelapan dalam kalangan keluarga (pasal 376);

Ad.1 : Penggelapan dalam bentuk pokok Yang dimaksud dengan penggelapan dalam bentuk pokok atau penggelapan biasa yaitu delik penggelapan yang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”. Rumusan penggelapan diatas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 1. Unsur-unsur Objektif; a. Perbuatan memiliki ; Memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut 16. Pada penggelapan memiliki merupakan unsur objektif yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Memiliki pada penggelapan karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi

16

H.A.K.Noach Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Alumni, Bandung, 1980, Hal.35 Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki misalnya; menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya 17.

b. Sesuatu barang; Pada perbuatan penggelapan, barang yang menjadi objek penggelapan adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan benda bergerak saja 18. c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri 19. d. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; Pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan.

Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan

melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik 20.

2. Unsur-unsur Subjektif; a. dengan sengaja;

17

Adami Chazawi, Op. Cit., Hal.71 Ibid, Hal.77 19 Ibid, Hal.78 20 H.A.K.Noach Anwar, Op. Cit., Hal.36 18


Pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, ini berarti bahwa : 21 

dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum;



barang, barang diketahui oleh pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang;



seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh pelaku;



dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui.

Bukan karena

kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari; b. dan melawan hukum; Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya 22.

Ad. 2 : Penggelapan dalam bentuk yang diperberat Penggelapan dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 374 dan 375 KUHP. Faktor yang menyebabkan lebih berat dari betuk pokoknya, disandarkan pada lebih besarnya kepercayaan yang diberikan pada orang yang menguasai benda yang digelapkan. Pasal 374 KUHP berbunyi : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun”.

21 22

Ibid, Hal.36-37 Ibid, Hal.37


Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :23 a. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokok (pasal 372); b. Unsur-unsur khusus yang memberatkan, yakni beradanya benda dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh : 1) karena adanya hubungan kerja, 2) karena mata pencaharian, 3) karena mendapatkan upah untuk itu, Ketentuan pasal ini tidak berlaku bagi pegawai negeri; apabila pegawai negeri itu menggelapkan : a. Uang atau surat yang berharga yang disimpan karena jabatannya, ia dikenakan pasal 415; b. Barang bukti atau keterangan yang dipakai untuk kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau daftar yang disimpan karena jabatannya, dikenakan pasal 417. Pasal 375 KUHP berbunyi : “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi benda untuk disimpan atau dilakukan oleh wali, pengampu, kuasa, atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap suatu benda yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun”. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur : a. Unsur-unsur penggelapan bentuk pokoknya (pasal 372);

23

Adami Chazawi, Op. Cit., Hal.85


b. Unsur-unsur khusus yang sifatnya memberatkan, yakni beradanya benda objek penggelapan di dalam kekuasaan petindak disebabkan oleh : 1) Suatu keadaan yang terpaksa untuk dititipkan; 2) Kedudukan sebagai seorang wali; 3) Kedudukan sebagai pengampu; 4) Kedudukan sebagai seorang kuasa; 5) Kedudukan sebagai pelaksana surat wasiat; 6) Kedudukan sebagai pengurus dari lembaga sosial atau yayasan; Ad.3 : Penggelapan ringan Penggelapan

yang

dikualifikasikan

sebagai

penggelapan

ringan

dirumuskan dalam pasal 373 KUHP, yang berbunyi : “Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp 250,00 dikenai sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 900,00”. Rumusan penggelapan ringan tersebut diatas terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut : 1. Semua unsur penggelapan dalam bentuk pokoknya (pasal 372); 2. Unsur-unsur khusus, yakni : a. objeknya : benda bukan ternak; b. nilai benda tidak lebih dari Rp 250,00 Dari sisi pasal tersebut diatas dapatlah kita simpulkan bahawa penggelapan ini menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp 250,00. dengan demikian maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan.


Ad. 4 : Penggelapan dalam kalangan keluarga Penggelapan dalam kalangan keluarga diatur dalam pasal 376 KUHP. Dalam kejahatan terhadap harta benda, apabila dilakukan dalam kalangan keluarga maka dapat menjadi : 24 1. Tidak dapat dilakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembantunya (pasal 367 ayat 1); 2. Tindak pidana aduan.

Tanpa ada pengaduan, baik terhadap petindaknya

maupun pelaku pembantunya tidak dapat dilakukan penuntutan (pasal 367 ayat 2); Penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 367 KUHP, dimana dimaksudkan dengan penggelapan dalam keluarga itu adalah jika pelaku atau pembantu salah satu kejahatan adalah suami atau istri atau keluarga karena perkawinan, baik dalam garis keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyamping dari derajat kedua dari orang yang kena kejahatan itu. Di dalam hal ini, apabila pelaku atau pembantu kejahatan ini adalah suami atau istri yang belum bercerai (masih dalam ikatan perkawinan), maka pelaku atau pembantu ini tidak dapat dituntut. Apabila diantaranya telah bercerai meja makan dan tempat tidur atau harta benda, maka bagi pelaku atau pembantu kejahatan ini hanya dapat dilakukan penuntutan bila ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan itu (delik aduan). Demikian pula bila pelaku atau pembantu kejahatan itu adalah sanak keluarga seperti yang telah disebutkan diatas atau yang dilakukan kemenakan

24

Ibid, Hal.94


terhadap mamaknya (adat minang kabau), hanya dapat dituntut bila ada pengaduan (delik aduan).

B. Ketentuan

Hukum

Terhadap

Kejahatan

penggelapan

Dalam

Perjanjian Kredit di PT. FIF a. Ketentuan Perjanjian Kredit Anggota masyarakat selalu mempunyai hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan adanya tujuan dan kepentingan yang sangat berbeda. Dalam rangka mewujudkan kebutuhan para pihak tersebut maka terlebih dahulu harus dipertemukan kehendak masing-masing.

Inilah yang

menjadi dasar utama untuk terjadinya suatu perjanjian. Subekti mengatakan bahwa : “ Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Syarat sah suatu perjanjian antara lain ; 1. adanya sepakat 2. adanya kecakapan 3. adanya objek tertentu 4. adanya sebab yang halal Dasar perjanjian kredit adalah UU Perbankan No.10 Tahun 1998 tentang perjanjian kredit diatur dalam pasal 1 ayat 11, yang berbunyi : Kredit adalah peyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakata pinjam-meminjam antara bank


(kreditor) dengan pihak lain (debitor) yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari uraian diatas dapat dibedakan dua kelompok perjanjian kredit, yaitu : 1. Perjanjian kredit uang. Contoh : perjanjian kartu kredit. 2. Perjanjian kredit barang. Contoh : perjanjian sewa beli. Perjanjian kredit sepeda motor termasuk dalam perjanjian sewa beli. Dimana perjanjian dilakukan antara pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen. Individu (konsumen) mengajukan kredit sepeda motor yang dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pembiayaan sepeda motor kepada PT. Federal International Finance. Setelah konsumen memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan, maka pihak PT. Federal International Finance akan menentukan apakah konsumen tersebut layak atau tidak mendapatkan pembiayaan (kredit) dengan menunjuk surveyor untuk melakukan survey langsung ke lapangan yaitu ketempat tinggal konsumen dan memastikan bahwa kenyataan yang ada di lapangan sesuai dengan keterangan yang diisi konsumen dalam formulir isian. Apabila permohonan tersebut diterima, maka PT. Federal International Finance akan membiayai kredit sepeda motor konsumen dengan ketentuan dalam perjanjian bahwa konsumen harus melaksakan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulannya yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Tetapi kasus yang sering terjadi adalah konsumen serigkali melakukan kelalaian dengan tidak memenuhi kewajibannnya membayar angsuran setiap bulannya. Bahkan ketika pihak PT. Federal International Finance melakukan penarikan sepeda motor yang telah menunggak tersebut, ternyata sepeda motor telah dialihkan/dipindahtangankan oleh pelaku kepada pihak lain tanpa Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

sepengetahuan dan ijin pihak PT. Federal International Finance dengan cara dijual, digadaikan, ataupun disewakan kepada pihak lain atau pelaku melarikan diri membawa serta sepeda motor ke luar daerah. Tindakan ini tentunya menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan. Perbuatan ini termasuk dalam kejahatan penggelapan seperti yang termuat dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bentuk perjanjian kredit sepeda motor di PT. FIF Kejahatan penggelapan sepeda motor ini timbul sebagai akibat atau resiko dari suatu perjanjian kredit yang dibuat secara sepihak dan baku dimana isi perjanjian sudah ditentukan secara sepihak terlebih dahulu (standard contract). Maka dalam perjanjian kredit sepeda motor diatur akibat-akibat hukum yang timbul apabila pihak-pihak yang bersangkutan melanggar ketentuan yang diatur dalam perjanjian termasuk apabila terjadi kejahatan pidana. Pengajuan permohonan kredit sepeda motor di PT. Federal International Finance ada beberapa perjanjian yang harus ditandatangani oleh

konsumen

diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen 2. Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia 2. Berdasarkan penjelasan Bpk. Taufik selaku Surveyor PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan, perjanjian pembiayaan konsumen dan 2

Wawancara dengan Bpk.Taufik Harahap (Surveyor PT. Federal International Finance Cabang Medan)


perjanjian pemberian jaminan fidusia harus ditandatangani oleh konsumen dan PT. Federal International Finance yang isinya berlaku bagi kedua belah pihak. Pihak PT. Federal International Finance (FIF) melalui surveyor-nya akan mengajukan perjanjian ini dengan terlebih dahulu menjelaskan isi perjanjian tersebut. Pihak PT. Federal International Finance akan memastikan bahwa konsumen mengerti isi perjanjian dan ketentuan yang ada di dalamnya menyangkut jumlah fasilitas (besar angsuran, tanggal jatuh tempo, jangka waktu), tata cara pembayaran, hak dan kewajiban, wanprestasi, ketentuan pidana, dan penyelesaian sengketa. Adapun perjanjian tersebut adalah : 1. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Perjanjian pembiayaan konsumen

merupakan suatu bentuk perjanjian

dimana pihak PT. Federal International Finance (FIF) selaku pemberi fasilitas berupa penyediaan dana pembiayaan kepada konsumen selaku penerima fasilitas untuk membeli barang berupa sepeda motor Honda. Dalam perjanjian ini terdapat ketentuan pidana yaitu pasal 6 yang berbunyi : a) Konsumen dilarang mengalihkan dengan cara apapun, menggadaikan atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari PT. Federal International Finance (FIF). b) Perbuatan mengalihkan dengan cara apapun, menggadaikan atau menyewakan barang jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PT. Federal International Finance (FIF) merupakan perbuatan pidana. Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian tersebut jelaslah bahwa konsumen dilarang melakukan pengalihan sepeda motor dengan cara apapun tanpa Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

persetujuan PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka pihak PT. Federal International (FIF) Cabang Medan dapat melakukan penuntutan terhadap pelakunya dengan tuntutan penggelapan yang diatur dalam pasal 372 KUHP.

2. Perjanjian Jaminan Fidusia Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda.

Pada perjanjian kredit pada

dasarnya jaminan merupakan pilihan. Atas pertimbangannya kreditor dapat menentukan meminta jaminan atau tidak dari debitor atau menentukan bentuk jaminannya. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian pelengkap (assesoir) dari perjanjian kredit biasa atau perjanjian induk. Sebagai perjanjian pelengkap, daya berlakunya tergantung perjanjian induknya, bilamana perjanjian induknya msih berlaku maka berlaku pula perjanjian pelengkapnya. Selama masih belum terlunasi berdasarkan perjanjian induknya, maka debitor masih terikat pula dengan pejanjian jaminannya. Dalam melakukan pembiayaan sepeda motor, pihak PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan juga melakukan perjanjian dengan konsumen dalam bentuk perjanjian pemberian jaminan fidusia. Barang yang diperjanjikan dalam perjanjian ini adalah setiap unit sepeda motor Honda type apapun yang dibeli oleh konsumen dari penjual melalui dana pembiayaan dari PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan. Selama kredit sepeda motor belum dilunasi oleh konsumen maka pihak PT. FIF adalah pemilik dari sepeda Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

motor tersebut. Apabila konsumen telah membayar lunas seluruh angsuran sepeda motor maka kepemilikan sepeda motor akan langsung beralih kepada konsumen yang ditandai dengan dikeluarkannya Buku Hitam sepeda motor atau yang disebut Bukti Pemilikan Kedaraan Sepeda Motor (BPKB). Dalam perjanjian ini diatur mengenai ketentuan pidana terhadap barang jaminan.

Barang jaminan yang dimaksud adalah sepeda motor Honda type

apapun. Ketentuan pidana tersebut termuat dalam pasal 2 yang berbunyi : a. Konsumen selama memegang/mempergunakan objek jaminan fidusia dilarang/tidak

diperbolehkan

mengalihkan

dengan

cara

apapun,

menggadaikan, menyewakan, menjual dan/atau melakukan fidusia ulang atas objek jaminan fidusia dengan cara apapun juga kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan; b. Perbuatan mengalihkan dengan cara apapun, menggadaikan, menyewakan, menjual dan/atau melakukan fidusia ulang atas objek jaminan fidusia dengan cara apapun juga kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PT. Federal International Finance merupakan perbuatan pidana. Barang jaminan fidusia yaitu sepeda motor merek Honda type apapun tidak boleh dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan PT. Federal International Finance (FIF) karena pembayaran angsurannya belum lunas sehingga hak milik atas sepeda motor masih berada pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan. Pelaku yang melanggar dapat dituntut melakukan perbuatan pidana. Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

Pelanggaran atas pasal 6 Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan pasal 2 Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia secara pidana termasuk penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHPidana. Penggelapan yang dimaksud dengan dasar : 

Peggelapan atas barang jaminan, bahwa sepeda motor merupakan barang jaminan yang dijaminkan secara fidusia dari konsumen kepada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan;



Penggelapan atas sepeda motor yang dibeli berdasarkan pembiayaan dari PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan, pelaku hanya membayar uang muka ditambah angsuran berjalan, sementara PT.

Federal

International

Finance

membayar

penuh

kepada

dealer/penjual;

C. Cara Melakukan Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan tanpa mengeluarkan biaya yang besar. Hal inilah yang dilakukan pelaku untuk mendapatkan sepeda motor dengan hanya membayar uang muka dan uang angsuran yang hanya dibayar beberapa bulan saja. Wawancara penulis dengann Bpk Dedi Pasaribu selaku Eksekutor PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan : “Apabila konsumen tidak membayar kredit sepeda motor yang telah jatuh tempo dan bunganya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Eksekutor akan melakukan penarikan sepeda motor “. Masih menurut Beliau, fakta di lapangan banyak pelaku yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya ketika pihak


eksekutor menanyakan tentang keberadaan sepeda motor. Alasan klasik yang sering diungkapkan adalah bahwa : -

Sepeda motor sedang dipakai oleh saurada/famili, teman atau kerabat;

-

Pelaku melakukan kredit atas nama; jadi tidak tahu menahu tentang keberadaan sepeda motor;

-

Telah melakukan over kredit pada pihak lain; 25

Adapun beberapa cara yag sering dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Dengan cara mengalihkan sepeda motor pada pihak lain tanpa persetujuan dan sepengetahuan PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan. Cara ini biasa disebut over kredit “liar”. Biasanya cara ini dilakukan pelaku karena pelaku tidak sanggup memenuhi kewajibannya membayar angsuran sehingga mengalihkannya pada orang lain untuk meneruskan kreditnya. Apabila pembayarannya lancar, tentunya tidak timbul masalah tetapi ketika pihak ketiga juga menunggak pembayaran kredit maka disinilah masalah timbul karena pihak PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan akan melakukan penarikan sepeda motor melalui Eksekutor dari tangan pihak pertama yang merupakan penerima fasilitas kredit yang namanya tertera dalam perjanjian. Pada saat inilah biasanya pihak PT. Federal International Finance (FIF) mengetahui bahwa sepeda motor telah dialihkan pada pihak lain karena pada saat dilakukan penarikan ternyata sepeda motor sudah tidak lagi berada di tangan pelaku/pihak pertama. Apabila pihak PT. FIF menemukan kasus seperti ini, maka akan diarahkan agar pelaku melakukan pengalihan hak dan kewajiban.

25

Wawancara dengan Bpk. Dedi Pasaribu (Eksekutor PT. Federal International Finance Cabang Medan) Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

2. Dengan cara menjual, menggadaikan atau menyewakan sepeda motor tanpa sepengetahuan pihak PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan. Penggelapan ini dilakukan pelaku dengan menjual sepeda motor pada pihak lain dengan harga yang lebih rendah. Biasanya dijual dengan maksud untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk membayar uang muka dan angsuran yang telah dibayar,sehingga pelaku tidak terlalu merugi. Tindakan ini tentunya melanggar ketentuan dalam perjanjian dan dapat dikatakan suatu perbuatan pidana yang dapat dituntut dengan penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP.

3. Dengan cara melakukan kredit atas nama. Kredit atas nama dilakukan dengan modus pinjam KTP (Kartu Tanda Penduduk). Kredit atas nama maksudnya adalah seseorang yang atas namanya sendiri (pihak pertama) melakukan perjanjian kredit dengan PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan untuk kepentingan pihak lain (pihak ketiga) yang sebenarnya menginginkan sepeda motor tersebut dengan ketentuan bahwa pihak lain tersebutlah yang akan membayar angsuran kredit sepeda motor setiap bulannya. Hal ini dapat terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak. Dan kasus yang sering terjadi kredit atas nama ini dilakukan dengan latar belakang hubungan keluarga atau rekan kerja. Pihak yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada sepeda motor adalah pihak yang namanya tertera dalam perjanjian yaitu pihak pertama. Ketika pihak ketiga ini melakukan kelalaian dalam pembayaran kredit


atau melakukan tindak pidana tentunya pihak pertama yang akan dilaporkan oleh PT. Federal International Finance.

4. Membawa lari sepeda motor ke luar daerah. Teknik ini dilakukan oleh pelaku yang dengan sengaja membawa lari sepeda motor ke tempat atau daerah yang sulit dijangkau agar jejaknya tidak dapat diketahui. Pihak perusahaan tentunya akan sulit melakukan pengejaran terhadap pelaku yang telah lari sampai ke luar daerah apalagi pihak-pihak terdekat pelaku tidak atau sulit untuk diajak bekerjasama.

BAB III FAKTOR – FAKTOR YANG MENDORONG TERJADINYA KEJAHATAN PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG MEDAN

Kejahatan penggelapan sepeda motor dapat disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, tetapi sebelum membahas mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan penggelapan sepeda motor tersebut, penulis akan menguraikan teoriteori mengenai sebab-sebab kejahatan, yaitu :

A. Sebab – Sebab Kejahatan Menurut Kriminologi 1) Mazhab Italia atau Mazhab Antropologi


Antropologi berarti ilmu tentang manusia dan merupakan istilah yang sangat tua. Dahulu istilah ini dipergunakan dalam arti lain, yaitu ilmu tentang ciriciri tubuh manusia. Dalam pandangan kriminologi yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dengan cara mempelajari bentuk tubuh seseorang. Mazhab Antropologi ini berkembang sekitar tahun 1830-1870 yang dipelopori oleh Gall dan Spurzheim. Menurut Yoseph Gall bahwa bakat dan watak manusia ditentukan oleh otak dan sebaliknya otak memberi pengaruh pula pada bentuk tengkorak. Oleh karena itu, tengkorak dapat diperhatikan dan diukur, maka pembawaan, watak dan bakat manusia dapat dipelajari secara ilmiah 26.

a. Aliran Lombroso Mazhab antropologi baru dikenal sejak C. Lombroso (1835-1909) menerbitkan bukunya yang berjudul L’uomodelin-quente. Menurut beliau orang yang yang melakukan kejahatan dapat dikenali dari tanda-tanda lahir (tipologi penjahat), yaitu : 1. tulang rahang lebar 2. roman muka yang tidak harmonis 3. tengkorak yang tidak simetris 4. hidung pesek 5. tulang dahi melengkung 6. suka akan tato

26

Made Darma Weda, Op. Cit., Hal. 16


Jadi menurut Lombroso seorang penjahat itu memang sejak dilahirkan sudah akan menjadi penjahat (criminal is born) 27. Lombroso mencoba membuktikan tanpa pengertian sedikitpun juga tentang Ethnologi, tanpa kritik dan sering dari sumber-sumber yang paling buruk, dicari bahan-bahan untuk membuktikan bahwa orang laki-laki yang sederhana peradabannya adalah penjahat dari sejak lahirnya (pencuri, suka memperkosa, membunuh) dan perempuan adalah pelacur 28. Kenyataan yang berani ini adalah salah sama sekali. Pertama Lombroso rupanya masih menyadarkan diri atas aliran hukum alam, bahwa tiap-tiap pendapat tentang kesusilaan tidak sama, tentang perubahan menurut tempat dan waktu, tidaklah diketahuinya. Yang kedua Lombroso tidak membedakan tindakan-tindakan yang dilakukan di dalam dan di luar kelompok itu (dalam hal ini kita menamakan in group dan out group) suatu yang dipergunakan oleh W.G.Sumner seorang ahli sosiologi Amerika Serikat dengan bukunya “Folkways” 1907 yang dari saat itu diakui oleh perkataan “dualisme” dari ethnik 29. Ajaran Lombroso umumnya tidak mendapat hasil yang baik.

Baik

teorinya mengenai penjahat sejak lahir maupun tipe penjahat tidak dapat dipertahankan. Salah satu akibat yang terpenting dari karangannya adalah bahwa Lombroso karena perkembangan ajarannya kemudian memberi sokongan kepada pendapat mengenai psychiatri criminal yang mulai timbul di Perancis. Dengan demikian antropologi kriminal toh juga memberi bantuan untuk memperdalam pengetahuan mengenai sebab-sebab pathologis dari kejahatan.

Sebaliknya

27

Chainur Arrasyid (1), Op. Cit., Hal.39 Ediwarman, Op.Cit, Hal.31 29 W.A.Bonger, Op.Cit, Hal.79-80 28


mazhab Italia sangat meremehkan pengaruh keadaan lingkungan 30.

Mazhab

antropologi malahan menghalang-halangi majunya kriminologi karena memberi sugesti bahwa penjahat dipandang dari sudut biologi adalah makhluk yang tak biasa (abnormal) untuk dapat menduga daya sugesti tersebut kita harus pernah mengalami sendiri pada waktu itu. Terlepas dari kenyataannya bahwa sejarah ilmu pengetahuan hasil yang negatif dapat juga mempunyai arti yang besar dan kepada mereka yang mengusahakan dapat memberi kehormatan yang sama besar seperti hasil yang positif.

Jasa Lambroso dalam lapangan pidana sangat besar, ia memberi

perubahan dengan akibat yang terhingga. Jasa mazhab italia yang tidak dapat dilupakan ialah terutama karena karya pribadi si penjahat, bakat dan lingkungannya makin lama menjadi pusat perhatian para hakim 31.

b. Aliran Yang Menggunakan Tes Mental (The Mental Testern) Pelopornya

Godrad,

ia

melakukan

percobaan-percobaan

dengan

melakukan tes mental. Dan pada akhirnya berkesimpulan bahwa tingkah laku jahat adalah feeblemindness yang dibawa sejak lahir. Sifat-sifat bapak menurun kepada anaknya dan demikian seterusnya 32.

c. Aliran Psychiatrik Aliran ini sebenarnya juga merupakan kelanjutan dari aliran Lambroso akan tetapi teori ini lebih mengutamakan dan menitikberatkan pada masalah 30

Ibid, Hal.92 Ibid. 32 Ridwan Hasibuan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, USU Press, Medan,1994, Hal.23 31


kejiwaan. Penekanan dari ajaran ini adalah kekacauan-kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial bukan karena pewarisan. Pokok dari ajaran ini adalah organisasi tertentu dari kepribadian

orang yang berkembang jauh

terpisah dari pengaruh-pegaruh jahat akan tetapi menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial 33. Gejala psykologis merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dengan masalah kejahatan, karena ia merupakan unsur penting dalam mempengaruhi tingkah laku manusia. Aliran ini sangat dipengaruhi oleh

Sigmund

Freud

yang

mengajarkan

struktur

kepribadian

dengan

mengemukakan sistem-sistem dalam struktur tersebut 34.

2) Mahzab Perancis atau Mazhab Lingkungan 1. Mahzab Perancis Dalam Arti Sempit Ketika Lambroso bersama penganutnya memajukan ajaran mengenai kejahatan yang bercorak antropologis pada tahun tujuh puluhan pada abad ke-19, sejak permulaan dunia kedokteran di Perancis sudah menentang semua garis-garis yang diberikan oleh J. Lamarch, F.Geoffroy juga dari L. Pasteur (1822-1895) yang semuanya menekankan pada arti lingkungan untuk terjadinya berbagai jenis makhluk dan untuk actiologi penyakit-penyakit karena infeksi 35.

33

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005 Ridwan Hasibuan, Op. Cit.,Hal. 34 35 W.A.Bonger, Op.Cit, Hal.95 34


Tokoh yang terkemuka dari mazhab ini yaitu A. Lacassagne (1843-1924). Beliau menolak hipotesa atavisme yang dikemukakan oleh Lombroso. Ia merumuskan Mazhab Lingkungan sebagai berikut : Yang terpenting adalah keadaan sosial sekeliling kita. Keadaan sosial sekeliling kita adalah suatu pembenihan untuk kejahatan; kuman adalah si penjahat, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang 36. Dengan kata lain, keadaan sekelilingnya menjadi penyebab kejahatan, oleh karena itu apabila terjadi kejahatan, maka yang dihukum adalah lingkungan itu dengan cara mengubah dan membebaninya menjadi lingkungan yang baik. Tokoh penting lainnya dalam Mazhab Lingkungan ialah Gabriel Tarde (1843-1904) seorang ahli hukum dan sosiologi. Sejak semula ia menentang ajaran Antropologi, menurutnya kejahatan bukan suatu gejala yang antropologi, tapi sosiologis, yang seperti kejadian-kejadian mesyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan. Menurutnya, kejahatan adalah hasil peniruan (crime by imitation) 37. Semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan contoh. Dalam kenyataannya kita mengakui peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yag sangat besar sekali. Walaupun kehidupan manusia bersifat khas sekali dapat dipahami bahwa banyak orang dalam kebiasaan oleh keadaan sekelilignya.

2. Mazhab Lingkungan Ekonomi 36 37

Ibid, Hal.96 H.M.Ridwan, Ediwarman, Op. Cit, Hal.18


Aliran ini mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 yaitu pada saat munculnya sistem baru dalam perekonomian.

Aliran ini

menganggap bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Menurut F. Turati ia menyatakan tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan tetapi juga didorong oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi 38. Menurut N. Collajani, dalam bukunya sosiologi kriminal (1887) menunjukkan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis sosial yang berasal dari keadaan perekonomian dan kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis.

Collajani

menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan 39. Menurut beliau cara yang baik untuk mencegah kejahatan adalah membuat keadaan ekonomi menjadi stabil dan sebanding dalam membagi kekayaan.

3. Beberapa Hasil Aetiologi dari Sosiologi Kriminal Menurut Mr.Bonger dalam bukunya pengantar tentang kriminologi berdasarkan penyelidikan sosiologi kriminal maka terdapat beberapa unsur yang mengakibatkan terjadinya kejahatan yaitu : 40 1. Terlantarnya anak-anak

38

W.A. Bonger, Op.Cit, Hal.95 Ediwarman,Op.Cit, Hal.38-39 40 W.A.Bonger, Op.Cit, Hal.100 39


Kebanyakan penjahat yang sudah dewasa memang sudah sejak dari mudanya menjadi penjahat karena sejak kecil kesusilaannya sudah merosot. Pertumbuhan perindustrian dalam keadaan yang luar biasa terutama pada perang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan. 2. Kesengsaraan Pada pertengahan abad ke-19 pada saat penghidupan rakyat bertambah sulit

ditemukan

kenaikan

penggelapan,dan sebagainya).

angka-angka

kejahatan

(pencurian,penipuan,

Kejahatan tersebut akan terus meningkat jika

keadaan penghidupan untuk rakyat menjadi bertambah besar. 3. Nafsu ingin memiliki Kejahatan terhadap kekayaan terutama didorong oleh nafsu ingin memiliki. Nafsu ingin memiliki menonjol dari si miskin karena adanya golongan kaya dan miskin dalam masyarakat. Nafsu ingin memiliki timbul karena adanya keinginan

untuk

mencapai

kemakmuran

yang

lebih

besar

walaupun

mendapatkannya dengan melakukan kejahatan. 4. Alkoholisme Pengaruh langsung dari alkoholisme yang berasal dari kebiasaan minum minuman keras dari yang bersangkutan, dibedakan antara yang chronis dan yang akut yang dapat beralih dari yang satu ke yang lain. Pada perkembangannya alkoholisme chronis pada seorang akan merusak jiwa yang sehat sehingga menyebabkan timbulnya kejahatan yang beraneka ragam. Alkoholisme akut dapat menyebabkan hilangnya sekonyong-konyong daya tahan tubuh. 5. Kurangnya peradaban


Selain pengaruh dari alkoholisme, peradaban dan pengetahuan yang terlalu sedikit dan kurangnya daya menahan diri juga merupakan faktor penyebab terjadinya kejahatan. 6. Lingkungan physik (alam) Montesqieu yang menginsafi arti dari ajaran tersebut untuk kriminoligi menegaskan :”Dalam daerah utara akan ditemukan orang yang mempunyai sifatsifat jahat dan banyak sifat-sifat baik dengan kejujuran yang besar dan bersifat terus terang 41. Kalau kita mendekati daerah selatan seolah-olah kita menjauhi moral itu sendiri, bahwa nafsu yang lebih bergejolak mempropagandakan kejahatan. Setiap orang mencoba dengan merugikan orang lain mencari keuntungan untuk mempermudah pemuasan nafsu.

Pada daerah iklim sedang, akan ditemukan

bangsa-bangsa yang cara hidupnya bukan dalam perbuatan-perbuatan jahat dan baiknya lebih cepat berubah-ubah.

3) Mazhab Bio-Sosiologis Mazhab Bio-Sosiologis ini dipelopori oleh E. Ferri yang mengatakan bahwa rumusan setiap kejahatan dalam hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu, masyarakat dan keadaan fisik, sedangkan unsur tetap yang paling penting menurutnya adalah individu. Yang dimaksud dengan unsur-unsur yang terdapat dalam individu ialah unsur-unsur seperti apa yang diterangkan Lombroso, yaitu :

41

Ediwarman, Op.Cit, Hal.37


1. Keadaan yang mempengaruhi individu dari lahirya hingga pada saat melakukan perbuatan tersebut. 2. Bakatnya yang terdapat dalam individu 42Pada perkembangannya aliran ini berpendapat penganut yang banyak serta berpengalaman, seperti Ad. Prins di Brussel, F.R.Von Liszt di Berlin, G.A. Van Hammel di Amsterdam. Tetapi akhirnya Von liszt pada saat menjelang tuanya cenderung kealiran sosiologis 43. Dalam mazhab Bio-Sosiologis ini Ferri memberikan rumusan bahwa tiaptiap kejahatan = (keadaan sekelilingnya + bakat) dengan keadaan sekelilingnya. Jadi keadaan sekeliling manusia berpengaruh dua kali, yang terdiri dari keadaan yag mempengaruhi individu dari lahirnya sehingga pada saat melakukan perbuatan jahat dan dengan bakatnya terdapat diri individu. Hal ini berarti bahwa keadaan sekeliling individu atau lingkungan kerapkali merupakan unsur yang menentukan 44.

4) Mazhab Spiritualis Mazhab ini mengaitkan antara kejahatan dengan kepercayaan pada agama. Dimana tingkah laku manusia erat sekali hubungannya dengan kepercayaan. Orang yang beragama akan mempunyai tingkah laku yang baik dibandingkan dengan orang yang tidak beragama. Pendapat ini dikemukakan berdasarkan pada peelitian yang dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara. Bahwa orang yang

42

W.A.Bonger, Op. Cit, Hal.134 Ibid, Hal.133 44 Ibid, Hal.133-134 43


berada di penjara kurang beragama karena kepercayaannya kepada Tuhan belum dapat berubah tingkah lakunya 45.

5) Mazhab Mr. Paul Moedikno Moeliono Menurut Mr. Paul Moedikno Moeliono sebab musabab kejahatan dapat digolongkan sebagai berikut :46 1. Golongan Salahmu Sendiri Golongan ini berpedapat bahwa perbuatan jahat merupakan perwujudan dari kehendak dari pelaku sendiri. Tegasnya apabila kamu melakukan kejahatan maka kejahatan itu merupakan salahmu sendiri karena terlepas dari tanggung jawab masyarakat dan pihak-pihak lain. 2. Golongan Tiada Yang Salah Mengemukakan bahwa herediter biologi kultural lingkungan, bakat + fisik, perasaan keagamaan merupakan faktor terjadinya kejahatan. 3. Golongan Salah Lingkungan Aliran ini mengatakan bahwa lingkungan yang salah dapat menimbulkan terjadinya kejahatan. 4. Golongan Kombinasi Golongan ini menyatakan timbulnya kejahatan karena adanya kombinasi pada diri manusia yaitu ide, ego, dan super ego. 5. Golongan Dialog Golongan

ini

menyatakan

manusia

senantiasa

berdialog

dengan

lingkungan. Karena manusia berdialog dengan lingkungan, maka ia 45 46

Ibid, Hal.52-54 Ibid.


dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan. Mempengaruhi lingkungan maksudnya memberi struktur pada lingkungan sedangkan dipengaruhi lingkungan

maksudnya

manusia

yang

dipengaruhi oleh keadaan

lingkungan.

B. Data Statistik Frekuensi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor di PT. FIF Cabang Medan Selama 6 Tahun Terakhir (2002 s/d 2007) Penggelapan sepada motor yang terjadi adalah penggelapan terhadap sepeda motor Honda dengan berbagai type. Pelakunya adalah konsumen yang membeli sepeda motor secara kredit di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan. Dari hasil riset yang penulis lakukan ke PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia, diperoleh datadata mengenai penggelapan sepeda motor selama enam tahun terakhir yaitu sejak tahun 2002 s/d tahun 2007 adalah sebagai berikut :47

Tabel 1 : Penggelapan Sepeda Motor Tahun 2002 NO.

BULAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli

47

JUMLAH KASUS 2 1 -

JUMLAH PELAKU LAKI-LAKI PEREMPUAN 2 1 -

Data dari Kantor PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan


8. 9. 10. 11. 12.

Agustus September 1 Oktober November 2 2 Desember TOTAL 6 5 Sumber : Kantor PT. FIF Cabang Medan, bagian Personalia.

1 1

Tabel 2 : Penggelapan Sepeda Motor Tahun 2003 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

BULAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL

JUMLAH KASUS 1 2 1 1 1 1 7

JUMLAH PELAKU LAKI-LAKI PEREMPUAN 1 2 1 1 1 1 5 2

Sumber : Kantor PT. FIF Cabang Medan, bagian Personalia. Tabel 3 : Penggelapan Sepeda Motor Tahun 2004 NO.

BULAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli

JUMLAH KASUS 1 1

JUMLAH PELAKU LAKI-LAKI PEREMPUAN 1 1


8. 9. 10. 11. 12.

Agustus September Oktober November Desember TOTAL

2 1 5

2 1 4

1

Sumber : Kantor PT. FIF Cabang Medan, bagian Personalia.



JUMLAH KASUS 1 1 1 2 2 7

JUMLAH PELAKU LAKI-LAKI PEREMPUAN 1 1 1 1 1 2 5 2

Sumber : Kantor PT. FIF Cabang Medan, bagian Personalia. Tabel 5 : Penggelapan Sepeda Motor Tahun 2006 NO.

BULAN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Januari Februari Maret April Mei Juni

JUMLAH KASUS 1 1 1 1 3

JUMLAH PELAKU LAKI-LAKI PEREMPUAN 1 1 1 1 3 -


7. 8. 9. 10. 11. 12.

Juli Agustus September Oktober November Desember TOTAL

1 1 1 10

1 1 1 9

1

Sumber : Kantor PT. FIF Cabang Medan, bagian Personalia.




JUMLAH PELAKU LAKI-LAKI PEREMPUAN 1 1 2 1 1 5 1

Sumber : Kantor PT. FIF Cabang Medan, bagian Personalia. Tabel 7 : Penggelapan Sepeda Motor Tahun 2002 s/d 2007 NO.

TAHUN

1. 2. 3. 4. 5. 6.

2002 2003 2004 2005 2006 2007


JUMLAH PELAKU LAKI-LAKI PEREMPUAN 5 1 5 2 4 1 5 2 9 1 5 1


TOTAL

41

33

8

Sumber : Hasil Penjumlahan Tabel 1 s/d Tabel 6 Dari data statistik diatas dapat kita lihat bahwa penggelapan sepeda motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan telah banyak terjadi yang dilakukan oleh pelaku yang mengambil kredit sepeda motor Honda di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan. Berdasarkan jumlah kasus yang terjadi selama 6 (enam) tahun terakhir kejahatan penggelapan sepeda motor rata-rata pelakunya adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan penggelapan lebih banyak dilakukan oleh laki-laki daripada perempuan. Indikasinya adalah pengajuan permohonan kredit sepeda motor di PT. FIF lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Frekuensi

kejahatan

penggelapan

sepeda

motor

setiap

tahunnya

mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada tahun 2006, dimana terjadi 10 (sepuluh) kasus penggelapan sepeda motor di PT. FIF. Dari banyaknya kasus yang terjadi hanya beberapa kasus saja yang sampai pada putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang dihadapi dalam pengusutan pelakunya dan mendapatkan sepeda motornya. Kendala dalam pengusutan pelakunya didapati apabila pelaku melarikan diri membawa serta sepeda motor ke luar daerah tempat tinggalnya atau daerah yang jauh dari kawasan kerja Pihak PT. FIF. Maka proses penyelidikannya akan berjalan lambat atau bahkan kasusnya akan terbenam. Dalam hal sepeda motor dialihkan pada pihak lain, apabila sepeda motor yang dijual atau digadaikan tersebut tidak ditemukan pada orang yang menerima gadai atau penadah maka pihak yang bertanggung jawab adalah orang yang namanya tertera dalam Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

pejanjian kredit. Banyaknya kejahatan penggelapan yang terjadi di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan membuat kita harus melakukan sesuatu untuk menaggulangi atau memperkecil angka penggelapan sepeda motor tersebut. Karena adanya penggelapan sepeda motor ini tidak hanya merugikan pihak PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan tetapi juga menimbulkan resiko yang besar bagi pihak yang bersangkutan dengan perjanjian kedit khususnya, seperti penjamin yang merupakan orang yang menjamin pelunasan hutang konsumen, atau pihak ketiga yang membeli sepeda motor kredit yang digelapkan karena membeli dengan tidak dilengkapi surat-surat yang lengkap (BPKB) dan dapat dijerat dengan pasal penadahan (480 KUHP).

C. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor di PT. FIF Cabang Medan Dari hasil penelitian para pakar yang berlandaskan berbagai cara pendekatan dan pengamatan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penggelapan sepeda motor kredit adalah : a. Faktor Intern Faktor Intern (Endogen) merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu sendiri. Faktor Internal (Endogen) ini telah ada sejak kelahiran. Dengan kata lain faktor internal adalah semua sifat, bakat, kemampuan dalam bentuk potensi, proses perkembangannya dan kecepatannya ditentukan oleh susuan gen dan faktor endogen umum yang individual. Secara umum, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan penggelapan Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

sepeda motor kredit di PT. FIF Cabang Medan, yang berasal dari internal pelaku adalah : 1. Faktor Keluarga Keluarga adalah lingkup terkecil yang dapat membentuk kepribadian seseorang. Pola tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh keluarganya, dalam hal ini peran orang tua sangat penting. Orang tua mempunyai tanggung jawab atas pendidikan, penanaman modal dan agama dalam diri anak-anak. Hubungan yang serasi dan harmonis, kesatuan pendapat dan kemanunggalan sikap dalam membawa anak-anak menghadapi hidup dan kehidupan dengan segala tantangannya akan memungkinkan pertumbuhan yang serasi antara jiwa dan raga si anak. Apabila orang tua dapat mendidik moral, tingkah laku dan agama anak maka akan kecil kemungkinan seorang anak dapat melakukan kejahatan. apalagi kejahatan yang menyangkut harta kekayaan (benda) seperti penggelapan. Oleh karena itu orang tua harus mampu menggerakkan hati anak-anak mereka kepada kebaikan-kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan.

2. Pemanfaatan Kesempatan Terjadinya Kejahatan Kejahatan dapat muncul bukan hanya dari adanya niat si pelaku tetapi juga karena adanya kesempatan. Tindakan atau aksi kriminil yang dilakukan oleh para penjahat karena adanya hal-hal yang mendukung, karena adanya suatu


kesempatan yng membuat kemungkinan tindakan kriminil itu berlangsung. Adanya kesempatan inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk melakukan aksinya. Adapun

hal-hal

yang

memberi

kesempatan

bagi

terlaksananya

penggelapan sepeda motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan sesuai dengan hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut : a. Mudahnya mendapatkan fasilitas kredit Untuk memperoleh fasilitas kredit di PT. Federal Internasional Finance (FIF) pelaku hanya perlu melengkapi persayaratan berupa : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga, slip gaji dan rekening (air, listrik, atau telepon). Untuk meyakinkan pihak PT. Federal International Finance (FIF) bahwa pelaku dapat memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulannya, pelaku dapat mengajukan seseorang sebagai penjamin. Orang inilah yang akan menanggung resiko apabila pelaku melanggar perjanjian. Setelah syarat administrasi ini terpenuhi maka pihak PT. Federal International Finance (FIF) akan melakukan survey langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa data yang ada di formulir isian telah sesuai dengan kenyaataan yang ada di lapangan. Apabila telah sesuai dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan kredit maka PT. Federal International Finance akan mencairkan dana untuk membiayai sepeda motor tersebut. Pelaku hanya membayar uang muka dan angsuran setiap bulannya yang besarnya dan lama waktu kredit sesuai dengan ketentuan. b. Jumlah uang muka dan angsuran yang terjangkau. Untuk melakukan kredit sepeda motor seorang konsumen hanya cukup membayar uang muka yang besarnya ditentukan oleh perusahaan dan dapat dijangkau masyarakat. Pada periode tertentu PT. Federal International Finance Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

(FIF) menawarkan subsidi uang muka dan diskon atau potongan harga uang angsuran untuk sepeda motor Honda type tertentu. Besarnya jumlah uang angsuran dipengaruhi oleh besarnya uang muka yang dibayarkan. Adanya kemudahan yang ditawarkan ini sering menyebabkan munculnya niat masyarakat untuk melakukan kejahatan karena dengan mengeluarkan uang yang tidak begitu besar sepeda motor dapat beralih ke tangan masyarakat. c. Adanya kolusi dengan internal perusahaan (karyawan) Untuk memperoleh pembiayaan sepeda motor bagi konsumen harus memenuhi kriteria yang diajukan oleh pihak perusahaan adalah : 

Usaha berjalan minimal 3 tahun. Dilihat jenis usaha dan prospeknya.



Gaji/penghasilan ± Rp.1.500.000,-/bulan.



Memiliki rumah sendiri.



Persetujuan suami/istri.



Alamat kantor/tempat usaha. Ketentuan ini berlaku secara resmi dari perusahaan. Pada tahap survey di

lapangan surveyor akan melihat apakah konsumen dapat memenuhi kriteria tersebut. Apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi maka permohonan kredit akan ditolak. Namun pada kenyataannya sering dijumpai seorang konsumen yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan juga dapat memperoleh fasilitas kredit. Hal ini tentunya mengidentifikasi adanya “permainan” antara konsumen dengan pihak karyawan (surveyor).

d. Adanya sistem target bagi karyawan Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

Dalam perusahaan leasing terdapat penetapan target yang harus dipenuhi oleh karyawan, termasuk di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan. Bagi karyawan ditetapkan bahwa target perbulan nya harus dapat dipenuhi oleh karyawan karena target ini sangat berpengaruh bagi pendapatan/gaji mereka. Pendapatan karyawan di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan terdiri dari gaji pokok dan insentif. Gaji pokok besarnya ditentukan berdasarkan posisi atau jabatan masing-masing sedangkan insentif adalah bonus gaji bagi karyawan yang besarnya tergantung dari seberapa besar karyawan tersebut dapat memenuhi target yang ditetapkan perusahaan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bpk. Chandra Zaini selaku surveyor, bahwa target yang harus dipenuhi oleh petugas lapangan adalah menyelesaikan 75% masalah yang ditanganinya dengan terjun langsung ke lapangan. Ada beberapa target yang ditetapkan oleh perusahaan diantaranya adalah sebagai berikut : a. Booking Quality. Target yang ditetapkan untuk surveyor. Seorang surveyor harus melakukan survey langsung ke lapangan untuk menentukan apakah seorang konsumen memenuhi syarat atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan kredit sepeda motor. Penentuan ini didasarkan pada kualitas konsumen. b. Account Collection. Target yang ditetapkan untuk kolektor/penagih. Seorang kolektor bertugas untuk menagih pembayaran kredit pada konsumen yang telah menunggak dan membuat penjadwalan kapan konsumen yang menunggak tersebut akan malakukan pembayaran. Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

c. Rolling.

Target yang ditetapkan untuk Eksekutor. Penetuan target

berdasarkan penyelesaian kasus yang ditangani. d. Marketing. Target penjualan yang harus dipenuhi adalah sebanyak 1000 unit setiap bulannya. Apabila target yang ditetapkan ini dapat dipenuhi oleh karyawan maka mereka akan memperoleh pendapatan yang besar pada akhir bulan.

b. Faktor Ekstern Faktor Ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar indvidu yang tercakup dalam faktor lingkungan seperti lingkungan keluarga, masyarakat, geografis dan fasilitas yang ada di dalamnya seperti ; makanan, kesempatan, belajar dan lainnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, faktor-faktor eksternal yang mendorong terjadinya penggelapan sepeda motor kredit adalah : 1. Tekanan Ekonomi Keadaan perekonomian yang serba sulit saat ini disebabkan oleh krisis moneter yang berkepanjangan sejak tahun 1998 hingga sekarang bahkan harga kebutuhan hidup terus meningkat.

Keadaan ini membuat masyarakat bingung karena

pendapatan yang diperoleh terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan yang semakin meningkat. Sementara kebutuhan hidup keluarga, anak dan istri harus tetap dipenuhi. Perubahan keadaan ekonomi tentunya akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kondisi perekonomian yang tidak stabil dan terus meningkatnya kebutuhan pokok menyebabkan masyarakat tertekan sehingga


mudah melakukan kejahatan. Bagi masyarakat dalam kondisi ekonomi yang sulit meminjam uang/hutang menjadi solusi yang aman untuk sementara bagi mereka. Wawancara dengan Bpk. Dedi Pasaribu selaku Eksekutor PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan : “Rata-rata yang melakukan kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan adalah

mereka yang

terlilit masalah hutang piutang. Mereka terpaksa menjual atau menggadaikan sepeda motor untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga” 48.

2. Faktor Lingkungan Penyebab terjadinya kejahatan adalah

lingkungan.

Dunia adalah

bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya dari pada diri saya sendiri 49. Sejak dilahirkan manusia hidup di dalam suatu lingkungan tertentu yang menjadi wadah bagi kehidupannya. Lingkungan tersebut merupakan keseluruhan dari kondisi maupun benda yag ditempah manusia dan yang mempengaruhi seluruh kehidupanya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa lingkungan tersebut merupakan segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia, baik yang bersifat material maupun immaterial dan juga yang hidup maupun yang tidak hidup. Semua hal-hal tersebut mempengaruhi kehidupan manusia dan dipengaruhi oleh manusia.

48

Wawancara dengan Bpk.Chadra Zaini (Collector PT. Federal International Finance Cabang Medan) 49 Chainur Arrasjid, Op. Cit, hal.51-52. Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

Menurut pendapat mahzab lingkungan, ada beberapa faktor lingkungan yang dapat dipandang sebagai sebab kejahatan, yaitu ; a) Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan. b) Lingkungan pergaulan yang memberi contoh/tauladan. c) Lingkungan ekonomi 50. Lingkungan sosial yang menunjukkan kesenjangan antara kalangan yang mampu dan kurang mampu, dengan adanya kekayaan yang dipertontonkan akan membangkitkan nafsu ingin memiliki yang lebih besar bagi yang kurang mampu sehingga mendorong timbulnya kejahatan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa budaya masyarakat Indonesia yang masih kental dengan aroma iri hati. Melihat tetangga punya barang baru maka akan cepat muncul rasa ingin memiliki barang yang sama agar tidak ketinggalan. Tidak mampu membeli tunai maka kredit adalah cara yang paling mudah. Ketika pembayarannya mulai bermasalah dan keadaan ekonomi sulit maka akan mendorong timbulnya kejahatan penggelapan. Adapun faktor lingkungan yang dapat mendukung terlaksananya kejahatan penggelapan sepeda motor adalah : a. Faktor Adanya Agen (Perantara) Agen (perantara) adalah pihak yang menjadi penghubung/perantara antara konsumen dan PT. Federal International Finance. Agen inilah yang akan mengurus semua kelengkapan persyaratan yang diperlukan untuk pengajuan kredit sepeda motor di PT. Federal International Finance. Dalam hal kredit di perusahaan leasing, agen sangat berperan bagi pihak konsumen dan perusahaan. Bagi konsumen yang tidak ingin repot dan bisa cepat

50

Ediwarman, Op. Cit., USU Press, Medan, 1994, hal. 74.


mendapatkan kredit sepeda motor, agen adalah orang yang tepat. Sedangkan bagi pihak perusahaan khususnya karyawan lapangan, agen sangat membantu untuk pemenuhan target penjualan sepeda motor. Dan bagi agen sendiri, keuntungannya adalah mendapatkan komisi atas jasanya yang akan ia terima dari konsumen dan pihak perusahaan. Adanya saling ketergantungan inilah yang menyebabkan seringnya timbul kejahatan penggelapan sepeda motor. b. Faktor Adanya Penadah Penadah adalah orang yang menampung sepeda motor kredit yang belum lunas pembayarannya. Penadah disini adalah orang yang menerima gadai atau menerima penjualan barang yang berasal dari hasil kejahatan. Pelaku penggelapan menjual atau menggadaikan sepeda motor kredit tersebut kepada penadah dengan harga yang lebih murah. c. Faktor Adanya Penjamin Penjamin adalah orang yang menjamin seluruh hutang seseorang dan bertanggung jawab untuk membayar hutang tersebut apabila pihak yang dijaminkan tersebut tidak memenuhi kewajibannya. Adanya penjamin inilah yang juga menyebabkan pelaku penggelapan mudah melaksanakan kejahatan. Apabila penjamin adalah orang yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat di masyarakat atau merupakan oknum aparat penegak hukum maka akan sangat meyakinkan pihak perusahaan. Pengajuan kredit tentunya akan diterima dan sepeda motor akan langsung dapat dimiliki.

3. Faktor Teknologi


Teknologi sebagai suatu sarana yang dipergunakan oleh manusia pada saat ini sudah mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat. Dengan adanya televisi, radio, surat kabar dan internet, kita dapat mengetahui berbagai jenis produk baru kedaraan bermotor dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan.

Media cetak dan media elektronik menjadi faktor yang

mempengaruhi orang melakukan kejahatan. Iklan yang intensif dilakukan untuk menarik konsumen agar membeli sepeda motor yang ditawarkan. Banyaknya iklan tentunya banyak menarik minat masyarakat yang ingin mendapatkan sepeda motor dimana harga yang ditawarkan terjangkau, cara memperoleh kreditnya mudah, dan ditambah lagi penawaran menarik dari perusahaan pembiayaan seperti : pemberian subsidi uang muka, penarikan undian bagi konsumen yang membayar angsuran tepat waktu dan sebagainya. Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan tersebut menjadi daya tarik bukan hanya mereka yang berniat baik ingin memiliki tetapi juga mereka yang memiliki niat jahat.

Karena dengan hanya membayar uang muka yang dan

angsuran berjalan, sepeda motor sudah berada di tangan dan dapat langsung dipakai.

BAB IV Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEJAHATAN PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG MEDAN

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah termasuk dalam kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan sosial (Sosial Policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya untuk melindungi masyarakat yang disebut dengan sosial defence policy. Dengan demikian maka apabila kebijakan yang dipergunakan dalam menanggulangi kejahatan adalah kebijakan kriminal. Maka jalan jalan yang harus ditempuh adalah dengan menggunakan kebijakan penal atau kebijakan hukum pidana. Khususnya terhadap kebijakan yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya kebijakan sosial itu. Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus ada keseimbangan antara kebijakan penal/kebijakan hukum pidana dengan kebijakan sosial atau non-penal. Di pandang dari sudut politik kriminal maka kebijakan yang paling strategis adalah kebijakan non-penal karena lebih bersifat preventif. Sedangkan kebijakan hukum pidana atau kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan, yakni bersifat prakmataris tidak struktural dan di dalam pelaksanaannya harus didukung oleh infrastruktur dan biaya yang tinggi 51. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana penal harus dilakukan dengan beberapa tahap yaitu : 1. Formulasi (kebijakan legislatif); 51

Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal.73-74 Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

2. Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudicial); 3. Eksekusi (kebijakan eksekusi/administratif); Dengan

adanya

tahap

formulasi

maka

upaya

pencegahan

dan

penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas aparat pembuat hukum bukan hanya tugas penegak dan penerap hukum. Dan kebijakan legislatif ini merupakan kebijakan yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi 52. Berbagai upaya untuk menanggulangi terjadinya kejahatan atau setidaktidaknya megurangi frekuensi kejahatan terus dilakukan oleh berbagai pihak, baik pemerintah maupun oleh masyarakat. Tugas untuk menanggulangi terjadinya kejahatan bukan semata-mata tugas pemerintah saja, tetapi juga masyarakat, karena orang yang melakukan kejahatan merupakan anggota masyarakat itu sendiri. Soeharjo Sastrosoeharjo menyatakan : “sesungguhnya di dunia ini tidak ada suatu masyarakat tanpa kejahatan, tetapi masalah pemecahan kejahatan adalah sebuah problem penting yang harus dihadapi oleh masryarakat” 53.

A. Upaya Preventif (Pencegahan Secara Umum) Upaya preventif adalah sutau kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal yang bersifat usaha untuk mencegah jauh sebelum terjadi kajahatan yaitu bagaimana usaha-usaha yang harus dilakukan sebelum terjadinya kejahatan itu. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyabab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau 52 53

Ibid, Hal.74 Gerson W. Bawengan, Op. Cit, Hal.199


kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan 54. Bonger mempunyai pendapat, yaitu : “Mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik kembali”55. Mencegah adalah lebih baik dari pada menghukum.

Ibarat menjaga

kondisi tubuh supaya tetap sehat sehat adalah lebih baik dari pada berobat untuk menyembuhkan suatu penyakit. Tetapi apabila pencegahan ini tidak berhasil, maka usaha lain harus diadakan yaitu dengan menghukum orang yang telah melakukan kejahatan tersebut. Menurut Abrahamsen dan Guttmacher pencegahan tersebut terutama dimulai sejak kanak-kanak. Selanjutnya dikemukakan, masa depan anak-anak sangat tergantung pada pengaruh iklim yang diciptakan oleh orang tua dan pada dasarnya atau dalam bentuk orisinilnya, manusia itu baik tidak ada seseorang yang sejak kecilnya terus jahat. Sampai beberapa jauh sanggup mempertahankan orisinalitasnya itu, tergantung pada pertumbuhan-pertumbuhan kondisi-kondisi tertentu56. Dalam usaha preventif ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu diperlukan program kerja untuk usaha-usaha tersebut, yang melibatkan beberapa instansi, para tokoh masyarakat serta dari beberapa disiplin keahlian. Prof. Mr. W.A. Bonger juga berpendapat kejahatan orang-orang dewasa tidak dapat terlepas dari masa kanak-kanak, maka usaha pencegahan kejahatan (crime prevention) yang lebih baik harus bertitik tolak dari 54

Mahmud Mulyadi, Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana. Fakultas Hukum USU, Tahun akademik 2007/2008, Hal.110 55 Barda Nawawi Arif, Op. Cit, Hal.34-36 56 Gerson.W.Bawengan, Op.Cit., Pradnya Paramitha, Jakarta 1991, Hal.185 Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

pencegahan kenakalan anak-anak (remaja), dengan kata lain menanggulangi kejahatan secara umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa mencegah kejahatan haruslah dilakukan mulai sejak masa anak-anaknya seseorang, oleh karena itu peranan orang tua untuk membina anak-anak adalah lebih bermanfaat dari pada peranan penegak hukum yang menghukum seseorang yang melakukan kejahatan betapapun adil dan objektifnya putusan itu. Mengembangkan tingkah laku melalui pendidikan, memperluas dan memperdalam tradisi, mengadakan kontak atau saling pengertian antara mereka yang mengutamakan penilaian norma-norma dengan mereka yang menjadi penantang norma-norma itu akan usaha-usaha yang baik untuk prevensi 57. Dalam ceramahnya di depan mahasiswa Universitas Gajah Mada, Jendral Abdul Haris Nasution mengatakan : “Agama untuk membimbing manusia dengan kebahagiaan hakiki dunia akhirat…...kebahagiaan dicapai dengan mengusahakan keseimbangan mencari harmoni dunia dan akhirat, keseimbngan antara kehidupan materil dan spirituil, antara kultur dan alam…… Kemajuan-kemajuan materil telah memperkaya kehidupan manusia secara luas, tetapi tidak dapat disangkal pula, bahwa ia meniadakan juga sedikit banyak kebahagiaan yang sesungguhnya, yakni dalam ketenangan batin.

Kemajuan materil yang tidak diimbangi dengan kemajuan

spirituil oleh iman kepada Tuhan, membawa jiwa yang retak dan gelisah, jiwa yang penuh ketakutan, dan mengakibatkan masyarakat yang banyak penyakit

57

Sujono, Kriminologi, Ruang Lingkup dan Cara Penelitian, Tarsito, Bandung 1994, Hal.20


psikomatis, dengan kata lain membawa penderitaan manusia, membawa semakin kosongnya, semakin merosotnya kualitas hidup manusia” 58. Penanggulangan kejahatan dengan upaya preventif dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : 1. Cara moralistik 2. Cara abolisionik Ad. 1. Cara Moralistik Cara moralistik dilakukan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat” 59. Penanggulangan kejahatan dengan cara moralistik ini dapat dilakukan oleh orang tua, pendidik, ulama dan lain-lain. Tetapi yang paling utama adalah peran orang tua dalam mendidik dan membina anak-anaknya.

Bismar Siregar

menyatakan tanpa mengabaikan peranan sekolah dan masyarakat, pendidikan keluarga merupakan benteng terampuh membentuk kepribadian dan penangkal mujarab selera kriminal. Orang tua mempunyai tanggung modal agama dalam diri anak-anak.

jawab atas pendidikan, penanaman

Hubungan yang serasi dan harmonis,

kesatuan pendapat dan kemanunggalan sikap dalam membawa anak-anak menghadapi

hidup

dan

kehidupan

dengan

segala

tantangannya

akan

memungkinkan pertumbuhan yang serasi antara jiwa dan raga si anak.

58

Ibid. Soejono D., Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan, Alumni Bandung, 1996, Hal.15 59


Orang tua tidak hanya dituntut untuk menanamkan pengetahuan baik dan buruk berdasarkan moral dan agama, tetapi juga harus memberikan contoh yang nyata bagi anak-anaknya. Masa depan anak-anak sangat tergantung pada pengaruh-pengaruh dan iklim yang diciptakan oleh orang tua mereka. Guttmacher menyatakan : “Dari sekian banyak penjahat-penjahat, ternyata bahwa hubungan mereka pada masa anak-anak merupakan penyebab keterlibatan memasuki dunia kejahatan” 60. Oleh karena itu orang tua harus mampu menggrerakkan hati anak-anak mereka kepada kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan. Jangan sampai mereka menjadi subjek (pelaku) kejahatan ataupun menjadi objek (korban) kejahatan.

Ad. 2. Cara Abolisionistik Cara abolisionistik berusaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab-musababnya. Misalnya kita ketahui bahwa faktor kejahatan adalah faktor ekonomi atau kemiskinan, maka upaya mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan atau faktor ekonomi merupakan cara abolisionistik Cara ini biasa dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli seperti psikolog, ekonom, sosiolog dan lain-lain. Menurut

penulis

upaya

preventif

yang

dapat

dilakukan

untuk

menanggulangi kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. FIF adalah sebagai berikut :

60

Gerson, W. Bawengan, Op. Cit, Hal.199


1. Mengawasi kinerja karyawan di lapangan melalui supervisior masingmasing bidang khususnya untuk mengawasi surveyor “nakal” yang menggol-kan permohonan kredit konsumen yang sebenarnya tidak atau kurang memenuhi syarat dengan tujuan agar mencapai target yang ditetapkan dan mendapatkan bonus gaji. 2. Ditingkatkannya pengawasan terhadap konsumen yang sering menunggak pembayaran kredit. Apabila telah sering menunggak maka harus lebih diawasi keberadaan sepeda motor dan apabila sudah menunggak 3 (tiga) bulan maka pada tanggal jatuh tempo tiga bulan langsung dilakukan eksekusi sepeda motor sehingga dapat memperkecil kemungkinan sepeda motor berpindah ke pihak lain. 3.

Meningkatkan jumlah Eksekutor yang melakukan pengejaran terhadap pelaku maupun sepeda motor yang digelapkan ke luar daerah sehingga pencapaian target mengeksekusi aset perusahaan dapat terpenuhi.

4. Memberikan penyuluhan yang dilakukan oleh pihak yang terkait (polisi, jaksa) mengenai kesadaran hukum masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk ceramah-ceramah, temu wicara, diskusi dan lain-lain.

B. Upaya Repressif Yang dimaksud dengan upaya repressif adalah upaya-upaya atau tindakantindakan yang diambil untuk melakukan penekanan agar si pelaku tidak dapat melakukan perbuatan atau kejahatan itu lagi atau untuk menekan terjadinya Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

kejahatan itu. Usaha itu bertujuan agar kejahatan tersebut jangan sampai terulang lagi yaitu dengan melakukan tindakan langsung terhadap orang-orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

Jadi usaha repressif ini dilakukan setelah

terjadinya kejahatan itu 61. Kejahatan akan selalu ada selama manusia itu ada. Kejahatan merupakan bayang-bayang dari peradaban “The shadow of civilation”. Semakin tinggi peradaban manusia semakin tinggi pula tingkat kejahatan yang terjadi. Akan tetapi, walaupun demikian kita harus berusaha mencegah terjadinya tindak kejahatan tersebut dan menanggulanginya. Apabila upaya preventif belum mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sehingga antara upaya prevetif dan represif mempunyai hubungan yang erat. Gerson W. Bawengan menyatakan : Sebenarnya kedua jenis tindakan itu hanya dapat dibeda-bedakan, tapi sulit untuk dipisahkan, sebab tindakan represif itu sendiri mempunyai pula ciriciri preventif.

Terhadap yang dihukum nempaknya sebagai tindakan

represif, tetapi bahkan bagi dia sendiri ciri hukuman itu prevensi dan demikian pula prevensi itu kelak menjadi perhatian seluruh masyarakat 62. Usaha-usaha repressif dilakukan melalui suatu proses tertentu yang dimulai dengan melakukan pengejaran, penangkapan, penahanan, penyidikan dan dilanjutkan dengan mengadili dan menjatuhkan hukuman. Para penegak hukum hendaknya

selalu

mempertimbangkan

hal-hal

yang

memberatkan

dan

meringankan dengan melihat faktor-faktor yang membawa si pelaku pada 61 62

Ibid, Hal.38 Ibid, Hal.197


kejahatan yang dilakukannya tersebut serta menyadari bahwa tujuan utama penjatuhan hukuman tersebut bukanlah sebagai pembalasan tetapi untuk mendidik dan membina mental dan rohani si pelaku sehingga menginsyafi perbuatannya dan tidak mengulanginya lagi. Dalam upaya represif ini setiap orang yang melakukan kejahatan harus diberi hukuman agar ia enggan mengulangi perbuatannya.

Apakah tujuan

pemberian hukuman kepada orang yang telah melakukan kejahatan? Dalam hal ini ada beberapa teori hukuman (straftheorien), yaitu : 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan 3. Teori Gabungan

Ad. 1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan Menurut teori absolut atau teori pembalasan hukuman itu merupakan konsekuensi dari suatu kejahatan yang telah dilakukan. Hukuman itu bersifat mutlak bagi setiap orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan itu sendiri yang membuat anasir-anasir tentang hukuman yang harus dijatuhkan. Pemberian hukuman bukan untuk memperbaiki kelakuan si penjahat agar menjadi baik, tetapi untuk memberikan suatu penderitaan kepada si penjahat. Dalam hal ini kepuasan hati orang yang memberikan hukumanlah yang diutamakan. Jadi hukuman itu merupakan pembalasan bagi si penjahat atas perbuatan yang telah dilakukannya.


Ad. 2. Teori Relatif atau Teori Tujuan Menurut teori relatif atau teori tujuan, hukuman yang diberikan kepada orang yang telah melakukan kejahatan bukan sebagai pembalasan, tapi merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan lain daripada penghukuman itu sendiri yaitu pencegahan terjadinya kejahatan. 1. Prevensi Umum, ancaman hukuman dapat membuat orang merasa takut dan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Tujuannya untuk memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan. 2. Prevensi khusus, pemberian hukuman bertujuan agar orang yang dijatuhi hukuman tidak mengulangi lagi perbuatannya dan bagi yang hendak melakukan kejahatan akan mengurungkan niatnya tersebut hingga tidak terjadi kejahatan.

Ad. 3. Teori Gabungan Teori gabungan merupakan teori absolut dan teori relatif. Menurut teori gabungan, pemberian hukuman bertujuan sebagai unsur pembalasan dan sebagai unsur untuk memperbaiki kelakuan si penjahat. Chainur Arrasyid membagi teori ini dalam tiga golongan, yaitu : 1. Menitikberatkan pada pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.


2. Menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi hukuman tidak boleh lebih berat daripada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan oleh terhukum. 3. menggabungkan kedua asas tersebut dengan titik berat yang sama 63.

Sehubungan dengan skripsi penulis, maka upaya represif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan penggelapan sepeda motor kredit adalah dengan melakukan penangkapan, penahanan, mengadili serta menjatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, sehingga dengan adanya hukuman tersebut akan menyebabkan orang takut untuk melakukan kejahatan dan bagi si terpidana diharapkan ia tidak akan mengulangi perbuatannya yang salah itu. Upaya represif yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan bukan merupakan pembalasan, bukan pula sekedar prevensi, tetapi harus membawa manfaat bagi masyarakat umum dan berguna pula bagi pribadi si terpidana. Tindakan terhadap seseorang yang melakukan penggelapan sepeda motor kredit yaitu berupa hukuman, dengan cara melaporkan pelaku yang melakukan kejahatan penggelapan sepeda motor sehingga dapat diproses dan diberikan hukuman yang setimpal maka hal ini juga merupakan pencegahan terhadap orang lain yang mungkin akan melakukan penggelapan agar tidak melakukannya karena akibatnya akan dihukum. Namun dalam usaha repressif ini perlu diperhatikan dengan baik sebelum memberikan hukuman.

63

Chainur Arrasyid (1), Op. Cit., Hal.109


Dengan demikian seorang penegak hukum harus mengetahui tentang kriminologi, faktor apa yang membuat seseorang melakukan kejahatan penggelapan sepeda motor kredit, bagaimana ia melakukan penggelapan itu dan siapa yang melakukan penggelapan itu. Dalam hal inilah penting sekali peranan kriminologi bagi para penegak hukum, dimana dengan mengetahui keadaan si pelaku (dader) maka seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman yang paling tepat terhadap seseorang yang melakukan kejahatan.

C. Kasus dan Analisa Kasus Kasus penggelapan sepeda motor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan yang penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut : 1. Putusan No. 2887/Pid.B/2006/PN.Mdn Tanggal terjadi

: Kamis, 30 Juni 2005 sekitar jam 14.00 WIB.

Tempat terjadi

: PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan, Jl. Kapten Muslim No. 60D-F Medan

Pelaku penggelapan : Ani Nuraini, perempuan, umur 35 tahun, lahir di Medan, 29 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jl. Seroja Gg. Pribadi No.28A Medan Sunggal. Korban penggelapan : PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Medan


Dakwaan : ---------Bahwa terdakwa Ani Nuraini pada hari kamis tanggal 30 Juni 2005 sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa mempunyai keinginan untuk mendapatkan 2 (dua) unit sepeda motor sekaligus secara kredit, dan untuk mewujudkan niatnya tersebut terdakwa pergi ke sebuah dealer sepeda motor PT. Federal International Finance yang terletak di Jalan Kapten Muslim No.60 D-F Medan dengan mengajak adik terdakwa yang bernama saksi Chandra Achmad dan setelah sampai di dealer sepeda motor PT. Federal International Finance Medan, terdakwa dilayani oleh petugas dealer, dan pada saat itu juga terdakwa berusaha meyakinkan pihak dealer dengan mengatakan bahwa dirinya akan mengajukan permohonan kredit berupa 2 (dua) unit sepeda motor sekaligus dengan sistem pembayaran secara angsuran per bulannya, selanjutnya oleh pihak dealer diberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa hanya dapat membeli secara kredit 1 (satu) unit sepeda motor saja, namun pada saat itu terdakwa tetap berkeinginan untuk dapat memiliki 2 (dua) unit sepeda motor sekaligus yaitu dengan cara meminjam nama adiknya yaitu saksi Chandra Achmad selanjutnya terdakwa berjanji akan mencicil angsuran sepeda motor tersebut selama 46 (empat puluh enam) bulan dengan cicilan perbulannya masing-masing sebesar Rp. 384.000,-(tiga ratus delapan puluh empat ribu) rupiah dengan uang muka untuk masing-masing sepeda motor sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu juta rupiah), selanjutnya setelah memenuhi semua persyaratan dan menandatangani surat perjanjian sewa beli sepeda motor dengan pihak PT. Federal International Finance Medan, terdakwa diperbolehkan membawa sepeda motor tersebut untuk dipakai sebagai sewa beli dengan kewajiban terdakwa harus membayar cicilan sepeda motor tersebut setiap Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

bulannya masing-masing Rp.384.000,-(tiga ratus empat puluh ribu) rupiah selama 46 (empat puluh enam) bulan dan selama proses pembayaran belum selesai/lunas sepeda motor tersebut tidak boleh dipidahtangankan/dijual atau digadaikan kepada siapapun, akan tetapi setelah terdakwa dapat menguasai dan memiliki sepeda motor tersebut, terdakwa hanya membayar cicilan kredit sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali pada bulan Juli 2005 sampai dengan bulan Oktober 2005 dan setelah itu terdakwa tidak pernah membayar cicilan sepeda motor tersebut, malahan kedua unit sepeda motor tersebut pada tanggal 27 Juli 2005 dan tanggal 27 September 2005 oleh terdakwa digadaikan kepada Rustam (DPO) dan Haidir als. Kancil (DPO) dengan harga gadai masing-masing untuk jenis Honda Supra Fit warna silver BK 3783 WG kepada Rustam sebesar Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan untuk Haidir als. Kancil sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapa ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT. Federal International Finance Medan, kemudian karena terdakwa menunggak pembayaran cicilan/kredit sepeda motor selama 5 (lima) bulan, akhirnya pihak PT. Federal International Finance Medan melakukan penagihan ke rumah terdakwa,dan menanyakan tentang keberadaan sepeda motor yang dibeli sewakan kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa tidak dapat menunjukkan sepeda motor tersebut dan kemudian mengakui bahwa sepeda motor telah digadaikan oleh terdakwa kepada seseorang bernama Rustam dan Haidir als. Kancil. --------Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggadaikan 2 (dua) unit sepeda motor masing-masing jenis Honda Supra Fit warna silver KB 3783 WG atas nama Nurmala Sari dan jenis Honda Supra Fit warna silver KB 3772 WG atas nama Heri Kurniawan telah mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

sebagiannya adalah termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Federal International Finance Medan. Akibat perbuatan terdakwa Ani Nuraini, pihak PT. Federal International

Finance

Medan

mengalami

Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta) rupiah.

kerugiann sebesar

+

Perbuatan terdakwa Ani Nuraini

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. Menimbang bahwa dengan mengingat hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan : perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Hal-hal yang meringankan : Terdakwa mengaku terus terang akan kesalahannya; Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya; Terdakwa menyatakan serta menunjukkan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Mengingat pasal 372 KUHP, serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undanga yang bersangkutan ;

MENGADILI

1) Menyatakan bahwa terdakwa : Nurmala Sari binti Ahmad Yusuf, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN”; Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan; 3) Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan; 4) Memerintahkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) bundle surat perjanjian sewa beli sepeda motor tertanggal 30 Jinu 2005 atas nama Nurmala Sari dan 1 (satu) bundle surat perjanjian sewa beli sepeda motor tertanggal 30 Juni 2005 atas nama Heri Kurnawan, dikembalikan kepada PT. Federal International Finance Medan melalui saksi Agus Purnama,SH; 5) Membebankan terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah);

Analisa kasus Setelah

penulis

membaca

dan

menganalisa

berkas

perkara

pidana

No.422/Pen.Pid/2006/PN.MDN maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : -

bahwa terdakwa Ani Nuraini dengan sengaja dan pikiran sehat melakukan penggelapan dengan menggadaikan sepeda motor Honda Supra Fit warna silver KB 3783 WG kepada Rustam (DPO) sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sepeda motor Honda Supra Fit warna silver

KB 3772 WG kepada Haidir als.Kancil (DPO) sebesar

Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang sebagiannya merupakan milik PT. Federal International Finance karena pembayaran kreditnya belum lunas. Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

-

Bahwa hukuman dijatuhkan kepada terdakwa Ani Nuraini dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat diketahui bahwa terdakwa Ani Nuraini melakukan penggelapan sepeda motor karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari dan untuk menembah modal usaha dagangnya. Dengan memperhatikan duduk perkara dan keterangan saksi serta buktibukti maka hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yaitu selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara kepada terdakwa belum tepat. Adapun alasan penulis tidak sependapat dengan keputusan Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah ; 1. Terdakwa dikenakan Pasal 372 KUHP yang mana dalam pasal tersebut hukuman maksimalnya adalah 4 (empat) tahun penjara. Sementara hakim hanya menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, lebih ringan 8 (delapan) bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menurut pendapat penulis seharusnya hukuman diperberat misalnya 3 (tiga) tahun sehingga membuat terdakwa sendiri tidak mengulangi perbuatannya karena merasa jera dan membuat orang lain juga merasa takut melakukan kejahatan yang sama karena hukuman yang berat. 2. Putusan hakim kurang tepat karena hakim memutuskan hukuman 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara potong masa tahanan. Sementara Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

terdakwa di tahan sejak tanggal 30 Juni 2006 sampai putusan pengadilan dibacakan yaitu tanggal 03 Oktober 2006. Artinya terdakwa selama proses penyidikan sampai proses persidangan ditahan selama 4 (empat) bulan. Berdasarkan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dipotong masa tahanan selama 4 (empat) bulan berarti terdakwa hanya menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun. Masa hukuman yang singkat di Lembaga Pemasyarakatan menyebabkan pembinaan yang diperoleh terdakwa tidak maksimal sehingga masih ada kemungkinan terdakwa mengulangi atau melakukan kejahatan lagi. 3. Menurut pandangan kriminologi terhadap kasus ini maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa terdakwa melakukan penggelapan atas kemauan sendiri tapa dipengaruhi dan tanpa sepengetahuan dari adik terdakwa Chandra Achmad, dengan harapan uang hasil kejahatan tersebut dapat digunakan untuk usaha dagang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 4. Menurut pandangan kriminologi terhadap putusan hakim tersebut bahwa akibat terlalu singkatnya hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan maka terdakwa kurang mendapatkan pembinaan dan bimbingan

sehingga

tidak

menutup

kemungkinan

terdakwa

mengulangi kejahatannya lagi. Demikianlah analisa penulis mengenai kasus di atas yaitu kasus penggelapan sepeda motor di PT. Federal Iternational Finance Cabang Medan.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 1. Faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan penggelapan sepeda motor

di PT.Federal International Finance Cabang Medan adalah :

a. Faktor Intern 1) Faktor Keluarga 2) Pemanfaatan kesempatan terjadinya kejahatan penggelapan 

Mudahnya mendapatkan fasilits kredit



Jumlah uang muka dan angsuran yang terjangkau



Adanya kolusi dengan internal perusahaan (karyawan)



Adanya sistem target bagi karyawan

b. Faktor Ekstern 1) Faktor Ekonomi 2) Faktor Lingkungan 

Adanya agen (perantara)



Adanya penadah




Adanya penjamin

2. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kejahatan penggelapan sepeda motor yang dilakukan di PT. Federal International Finance (FIF) yaitu : a. Upaya preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Penanggulangan kejahatan dengan upaya preventif dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : 1) Cara moralistik, dilakukan dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik dan saranasarana lain yang dapat menghambat terjadinya kejahatan. 2) Cara abolisionistik, yaitu usaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab-sebabnya. Pihak perusahaan sendiri dapat melakukan upaya preventif dengan cara ; a. Mengawasi kinerja karyawan di lapangan melalui supervisior masing-masing bidang khususnya untuk mengawasi surveyor “nakal” yang meng-gol-kan permohonan kredit konsumen yang sebenarnya tidak atau kurang memenuhi syarat dengan tujuan agar mencapai target yang ditetapkan dan mendapatkan bonus gaji. b. Ditingkatkannya pengawasan terhadap konsumen yang sering menunggak pembayaran kredit. Apabila telah sering menunggak maka harus lebih diawasi keberadaan sepeda motor dan apabila sudah menunggak 3 (tiga) bulan maka pada tanggal jatuh tempo Rismala Saputri : Tinjauan Juridis Dan Kriminologi Kejahatan Penggelapan Sepeda Motor Di PT. Federal International Finance (FiIF) Cabang Medan, 2008. USU Repository © 2009

tiga bulan langsung dilakukan eksekusi sepeda motor sehingga dapat memperkecil kemungkinan sepeda motor berpindah ke pihak lain. c. Meningkatkan jumlah Eksekutor yang melakukan pengejaran terhadap pelaku maupun sepeda motor yang digelapkan ke luar daerah sehingga pencapaian target mengeksekusi aset perusahaan dapat terpenuhi. b. Upaya Repressif adalah upaya kebijaksanaan atau tidakan yang diambil setelah terjadinya kejahatan agar kejahatan itu tidak terulang kembali. Upaya ini dapat dilakukan dengan cara melaporkan pelaku ke pihak kepolisian sehingga dapat dilakukan penyelidikan dan pelaku dapat dihukum.

B. Saran 1. Semua pihak harus ikut serta untuk mencegah dan meanggulangi dan memerangi kejahatan penggelapan sepeda motor. 2. Pencegahan timbulnya kejahatan penggelapan sepeda motor harus lebih ditingkatkan oleh pihak perusahaan. Bila karyawan terbukti melakukan pelanggaran atau kejahatan harus ditindak tegas berupa pemecatan sebagai karyawan atau PHK. 3. Perlunya pembinaan iman sejak masa anak-anak sehingga apabila mereka dewasa akan melakukan perbuatan yang dibenarkan oleh agama.


4. mengupayakan kerja sama yang baik dengan karyawan, antara karyawan di kantor dan karyawan di lapangan. Misalnya dengan mengadakan kegiatan outbond untuk menciptakan kekompakan antar karyawan. 5. Perusahaan tidak terlalu membebani target yang tinggi kepada karyawan yang dapat menyebabkan karyawan menjadi stess dengan jam kerja yang tinggi demi memenuhi target.


DAFTAR PUSTAKA Bonger, W.A., Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982. Ediwarman, Selayang Pandang Tentang Kriminologi, USU Press, Medan, 1999. Ridwan, H.M., dan Ediwarman, 1994, Asas-Asas Kriminologi, USU Press, Medan, 1994. Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Hasibuan, Ridwan, Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik, USU Press, Medan, 1994. Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Bayumedia, Malang, 2003. Noach, H.K.A., Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), Alumni, Bandung, 1980. Nawawi Arif, Barda, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Arrasjid, Chainur, Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil, Yani Corporation, Medan, 1998. Santoso, Topo, dan Achjani Zulfa, Eva, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Bawengan, G.W., Pengantar Psikologi Kriminal, Pradya Paramitha, Jakarta, 1991. Mudikno Moeliono, Paul, dikutip oleh Soedjono D, SH., Penanggulanga Kejahatan, Alumni Bandung, 1999. Darma Weda, Made, Kriminologi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996. Soesilo, R., Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab Kejahatan), Politeia Bogor, 1995. D., Soedjono, Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan, Alumni Bandung, 1996.


Sujono, 1994, Kriminologi, Ruang Lingkup dan Cara Penelitian, Tarsito, Bandung. Mulyadi, Mahmud, Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana, Fakultas Hukum USU, 2007/2008.



TINJAUAN JURIDIS DAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) CABANG MEDAN SKRIPSI

Recommend Documents