TINDAKAN BANK TERHADAP PENCAIRAN DEPOSITO BERJANGKA SEBELUM JATUH TEMPO STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MEDAN SKRIPSI DISUSUN OLEH :

TINDAKAN BANK TERHADAP PENCAIRAN DEPOSITO BERJANGKA SEBELUM JATUH TEMPO STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MEDAN

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DISUSUN OLEH :

RACHMAD HIDAYAT 040200042 BAGIAN PERDATA DAGANG

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

ABSTRAKSI

Deposito berjangka adalah simpanan dari masyarakat kepada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sesuai yang telah diperjanjikan antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Berdasarkan suatu jangka waktu tertentu tersebut bank akan mempunyai suatu jangka yang cukup lama untuk menggunakan dana deposito untuk keperluan pemberian kredit atau investasi lain jangka pendek yang menghasilkan. Kepastian dana tersebut dapat dipergunakan oleh bank adalah karena ada jangka waktu tertentu yang menyakinkan bank bahwa dana itu tidak akan ditarik kecuali pada saat jatuh tempo. Di samping itu deposito berjangka juga memberikan keuntungan kepada pihak nasabah. Dengan tingkat bunga deposito yang tinggi akan menjanjikan suatu perolehan pendapatan yang relatif baik dan dana yang dimiliki nasabah mempunyai tempat yang aman dan menguntungkan. Metode yang penulis pergunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan pada Bank Rakyat Indonesia dengan wawancara secara langsung kepada sumbernya dengan tujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak, mengetahui perikatan antara bank dengan nasabah deposan, mengetahui resiko-resiko yang timbul dalam transaksi deposito berjangka, mengetahui tindakan bank terhadap pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Pada Bank Rakyat Indonesia, apabila deposan mencairkan deposito berjangkanya sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan penalty atau denda. Dimana besarnya penalty atau denda tersebut telah ditentukan oleh Bank Rakyat Indonesia. Untuk deposito berjangka dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan dicairkan sebelum 1 (satu) bulan maka kepada deposan dikenakan biaya administrasi pencairan dan bunga berjalan tidak dibayarkan. Sedangkan untuk deposito berjangka dengan jangka waktu di atas 1 (satu) bulan, yang dicairkan sebelum jatuh tempo, maka kepada deposan dikenakan: a. Denda atau penalty bunga sebesar 25% dari bunga yang sudah menjadi hak deposan. b. Bunga yang telah dicadangkan dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pencairan tidak dibayarkan. Dengan demikian tindakan bank terhadap pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo adalah sebuah tindakan yang akan ditetapkan atau diterapkan bank kepada nasabah yang akan mencairkan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Oleh karena itu deposan untuk mencairkan deposito berjangka sebelum jatuh tempo harus memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank agar deposan dapat mencairkan deposito berjangkanya.

Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Didorong dengan kenyataan ini, maka akhirnya penulis menyesaikan skripsi ini dengan judul : “Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo (Studi Pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan)”. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan lapang hati penulis selalu menerima kritik, saran maupun masukan yang bersifat mendidik dan membangun dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada : 1. Bapak Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A (K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara Medan, yang mewakili pemerintah dalam memberikan beasiswa kepada penulis. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Prof. Dr. Tan Kamello, S.H., M.S. selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Ibu T. Darwini, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan bagi penulis. Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

5. Bapak Malem Ginting, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan masukan bagi penulis. 6. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 7. Teristimewa persembahan penulis untuk Ayahanda H. Edy Sutarno dan Ibunda Hj. Ratna Dewi, Spd serta kakak penulis Devi Silviana S.H dan adek penulis Ismail (Een) yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat serta melimpahkan segenap kasih sayangnya, bimbingannya dan segala sesuatu yang diperlukan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan kepada Nuraisyah Matondang (aisyah) terima kasih atas bantuan dan supportnya. 8. Buat adik sepupuku Cut (Manda), bule har dan om Budi yang bersedia membantuku dalam mencari buku-buku untuk penulisan skripsi ini, dan juga saudara-saudaraku yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 9. Kepada staf-staf PT Bank Rakyat Indonesia khususnya kak Andini yang telah memberikan bantuannya kepada penulis. 10. Seluruh teman-teman stambuk 2004, my best friend Rudi, Andres, Octo, Nuri, Anto, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Dan akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pihak-pihak lain yang memerlukannya. Medan,

Januari 2008 Penulis,

Rachmad Hidayat


DAFTAR ISI ABSTRAKSI................................................................................................

i

KATA PENGANTAR.................................................................................

ii

DAFTAR ISI

iii

BAB I

BAB II

............................................................................................

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ...................................................................

1

B. Perumusan Masalah ...........................................................

7

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan..........................................

8

D. Keaslian Penulisan .............................................................

8

E. Tinjauan Kepustakaan........................................................

9

F. Metode Penelitian ..............................................................

12

G. Sistematika Penulisan ........................................................

13

TINJAUAN UMUM TENTANG DEPOSITO BERJANGKA A. Pengertian Deposito Berjangka..........................................

15

B. Deposito Berjangka Sebagai Salah Satu Sumber Dana Bank Dan Sebagai Surat Berharga ...........................

17

C. Tujuan Dan Fungsi Deposito Berjangka ............................

23

D. Jenis-Jenis Deposito Dalam Praktek Perbankan ................

26

E. Pengelolaan Deposito Berjangka Dalam Praktek Perbankan.............................................................. BAB III

31

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HUBUNGAN BANK DAN NASABAH A. Pengaturan Perjanjian Deposito Berjangka........................

36

B. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

Nasabah deposan................................................................

43

C. Asas-Asas Dalam Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Deposan ........................................

46

D. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Deposan ...................

50

E. Prosedur Pembukaan Dan Pembayaran Kembali Deposito Berjangka............................................................

62

F. Peran Bank Indonesia Dalam Melaksanakan Perlindungan Nasabah Deposan......................................... BAB IV

67

TINDAKAN BANK TERHADAP PENCAIRAN DEPOSITO BERJANGKA SEBELUM JATUH TEMPO PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MEDAN A. Hak Dan Kewajiban Para Pihak.........................................

74

B. Perikatan Antara Bank Dengan Nasabah Deposan ............

83

C. Resiko-Resiko Yang Timbul Dalam Transaksi Deposito Berjangka............................................................

87

D. Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo, Khusus Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan .................... BAB V

98

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ........................................................................

104

B. Saran...................................................................................

105

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam pembangunan perekonomian suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Pelaksaan pembangunan ini tentunya membutuhkan dana yang digali dari berbagai sumber yang ada. Dana yang dimaksud bersumber dari Aggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan yang bersumber dari luar Anggaran Belanja Negara pada umumnya terealisasi dalam bentuk pemberian kredit bank dan penanaman modal langsung. Proyek-proyek pembangunan yang dilakukan pihak pemerintah maupun pihak swasta banyak yang dibiayai dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pihak bank sebagai lembaga keuangan. Sebagai lembaga keuangan, maka dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Tanpa dana, bank tidak dapat berfungsi dan menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. 1 Uang tunai yang dimiliki ataupun yang dikuasai bank tidaklah berasal dari uang milik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari uang orang lain yang “dititipkan” pada bank dan sewaktu-waktu atau pada suatu saat tertentu, akan diambilnya kembali baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur. 2 1 2

Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, h. 59. Ibid.


Dari apa yang dikemukakan di atas, berarti bahwa dana yang dibutuhkan dalam pengelolaan bank tidak semata-mata hanya mengandalkan modal yang dimiliki oleh bank saja, tetapi harus sedimikian rupa dapat memobilisasi dan memotivasi masyarakat untuk menyimpan dana yang dimilikinya di bank, baik berupa simpanan maupun dalam bentuk lain, dan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan. Namun demikian, dana yang bersumber dari masyarakat tersebut adalah sumber dana terpenting bagi perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam rangka memobilisasi dan menghimpun dana dari masyarakat tersebut sudah tentu bank harus sedemikian rupa mengenal sumber-sumber dana yang terdapat di dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda. Menurut Dahlan Siamat, dana bank dilihat dari sumbernya dapat dibedakan antara dana ektern, yaitu dana yang dihimpun dari luar bank dan dana intern, yaitu dana yang dihimpun dari dalam bank itu sendiri. 3 Menurut Muchdarsyah Sinungan, dana-dana bank yang digunakan sebagai modal operasional bersumber dari : 4 a. Dana sendiri (sering disebut juga dana dari Pihak kesatu yaitu dana dari modal bank sendiri yang berasal dari para pemegang saham) b. Dana dari pinjaman pihak luar bank (sering disebut dengan dana dari Pihak kedua) c. Dana dari masyarakat (sering disebut dengan dana dari pihak ketiga) Dengan demikian lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan 3 4

www. Yahoo. com, Sumber Dana Bank, 19 Desember 2007. Muchdarsyah Sinungan,Op.Cit, h. 60.


strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan strategis dari lembaga keuangan itu merupakan bukti bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional yang dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi suatu perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan untuk menyimpan dananya, dan juga untuk memperoleh pinjaman dana atau bantuan dana untuk kelangsungan kegiatannya. Seperti kita ketahui salah satu aktivitas perbankan di dalam usahanya untuk mengumpulkan dana adalah menyelenggarakan deposito berjangka. Gerakan deposito berjangka di Indonesia dimulai secara serentak tanggal 19 September 1968, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1968. Bank-bank yang diikutsertakan dalam gerakan ini pada umumnya hanyalah bank-bank milik pemerintah, tetapi perkembangan selanjutnya pemerintah memberikan kesempatan juga kepada bank-bank swasta untuk menyelenggarakan deposito berjangka mengingat kebutuhan masyarakat. Dengan penyelenggaraan deposito berjangka maka pemerintah melalui lembaga perbankan berusaha semaksimal mungkin untuk menghimpun dana masyarakat yang sedang menganggur atau dana yang tidak dikonsumsikan untuk disimpan di dalam bank.


Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 7 menyebutkan : “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”. Dengan demikian deposito itu pengambilannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh para pihak. Dana yang diperoleh bank dari masyarakat baik melalui deposito berjangka, tabungan biasa, giro disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dengan kata lain, bank melakukan kegiatan penyediaan dana untuk pemberian kredit di samping melakukan penghimpunan dana berupa simpanan dana dari masyarakat, jadi kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat sebagian dananya berasal dari simpanan masyarakat dimana pihak bank bertindak sebagai perantara dengan menerima imbalan atas jasa-jasanya dalam perputaran uang. Dewasa ini deposito berjangka telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, dimana hampir semua masyarakat sudah mengenal deposito berjangka. Dari kenyataan ini menunjukkan bahwa deposito berjangka bukan hal baru lagi baik bagi masyarakat maupun pihak perbankan. Tetapi walaupun dalam kenyataannya deposito berjangka bukanlah hal yang asing bagi sebagian besar anggota masyarakat, terutama yang diperkotaan, namun hal ini agak sedikit dibahas dan dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan, baik oleh mahasiswa, praktisi hukum, ekonom, maupun ahli perbankan, sedangkan perjanjian kredit sudah menjadi sorotan dan telah banyak dibahas dalam tulisan-tulisan ahli hukum,


ekonom, mahasiswa maupun ahli perbankan, padahal deposito berjangka adalah salah satu pendanaan utama dalam penyediaan kredit bagi masyarakat. Jika kita tinjau dari sudut person dalam suatu perjanjian, maka deposito berjangka adalah kebalikan dari perjanjian kredit. Dalam perjanjian deposito berjangka, pihak bank berkedudukan sebagai debitur dan deposan sebagai kreditur, sedangkan di dalam perjanjian kredit, bank adalah sebagai kreditur (pemberi kredit) dan peminjam (penerima kredit) sebagai debitur. Jika dilihat dari segi peredaran uang, bank tidak lebih dari suatu perantara yang memutarkan dana yang diperolehnya dari masyarakat (deposito berjangka) dengan menerima imbalan melalui kelebihan bunga pemberian kredit dikurangkan dengan kewajiban bank untuk membayarkan bunga deposito. Faktor lain adalah bahwa dalam perjanjian kredit, bank bertindak dan berkedudukan sebagai pemberi kredit yang secara ekonomis mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibanding dengan si penerima kredit. Sebagai pihak yang kuat, bank menentukan semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kredit tersebut. Penerima kredit yang membutuhkan uang terpakasa harus menerima ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh bank secara sepihak. Pada perjanjian simpanan khususnya deposito berjangka, bank adalah penerima kredit atau sebagai debitur yang menginginkan uang

deposito dari

pihak kreditur

(deposan). Untuk deposito yang diterimanya itu bank berkewajiban membayar bunga yang telah disetujui oleh bank dan deposan. Dalam kenyataannya walaupun bank sebagai penerima kredit, bank tetap mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam menentukan ketentuan yang berlaku dalam simpanan deposito berjangka. Hal ini dapat kita lihat dalam formulir permohonan dalam deposito berjangka


yang telah disediakan bank untuk diisi calon deposan ataupun surat bukti simpanan deposito berjangka. Dalam skripsi ini adapun alasan utama penulis memilih judul mengenai Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan) adalah untuk mengetahui lebih jauh tentang tindakan dan aturan-aturan yang akan diberlakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia kepada deposan atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Walaupun seperti kita ketahui bahwa dana yang disimpan oleh deposan kepada bank merupakan dana miliknya sendiri, akan tetapi deposan tetap harus tunduk pada perjanjian yang telah disepakati dengan pihak bank apabila ingin mencairkan deposito berjangka yang dimilikinya. Dengan melihat kenyataan tersebut di atas maka deposan sebagai pihak kreditur tetap dalam posisi yang lemah pada perjanjian tersebut . Selanjutnya yang menjadi hal yang menarik perhatian bagi penulis, yaitu mengenai jaminan perlindungan atas dana deposan yang disimpankan kepada bank apabila deposan sewaktu-waktu mengalami kesulitan mencairkan uang yang disimpannya pada waktu tanggal jatuh tempo. Apalagi sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha bank, deposan kemungkinan kehilangan uangnya atau nilainya berkurang, baik simpanan pokok maupun bunganya. Oleh sebab itu jaminan perlindungan atas dana yang disimpan oleh nasabah tentunya mutlak diperlukan. Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat yang ada pada bank, dalam ketentuan Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa :


“Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa adanya suatu kewajiban bagi bank untuk menjamin dana dari nasabah penyimpan. Ketentuan ini juga memberikan suatu jaminan bagi nasabah penyimpan bahwa apabila bank dimana ia menyimpan dananya mengalami kegagalan, maka dananya tersebut pasti diterimanya kembali. Berkaitan dengan itu, dalam ketentuan Pasal 37 B ayat (2) dikemukakan bahwa : “Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk lembaga penjamin simpanan”. Dengan demikian jelaslah bahwa pembentukan lembaga penjamin simpanan ini diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank serta dapat meminimumkan risiko yang membebani anggaran.

B. Perumusan Masalah Agar lebih memahami apa yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka perumusan masalah secara per point akan lebih memberikan batasan maupun keteraturan dalam pembahasan. Ada beberapa permasalahan yang akan penulis kaji di dalam skripsi ini, antara lain : 1. Bagaimana hubungan antara bank dengan nasabah deposan 2. Bagaimana resiko yang timbul dalam transaksi deposito berjangka 3. Bagaimana tindakan Bank Rakyat Indonesia terhadap pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo


C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah: 1. Untuk mengetahui perikatan antara bank dengan nasabah deposan 2. Untuk mengetahui resiko- resiko yang ditimbulkan dalam transaksi deposito berjangka 3. Untuk mengetahui tindakan Bank Rakyat Indonesia terhadap pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo Adapun manfaat dari penulisan ini adalah : 1. Secara teoritis, sebagai masukan yang dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para teoritis yang ingin memperdalam pengetahuan tentang ketentuan deposito khususnya mengenai tindakan bank terhadap pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo pada PT. BRI Cabang Medan. 2. Secara praktis, diharapkan agar tulisan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak- pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang tindakan bank terhadap pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo.

D. Keaslian Penulisan Berdasarkan penelusuran penulis terhadap judul skripsi yang ada di Perpustakaan Fakultas Hukum USU, belum ada tulisan yang mengangkat tentang “Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Pada PT. BRI Cabang Medan”. Oleh Karena itu penulisan skripsi ini dapat dikatakan masih orisinil dan data yang dipakai guna melengkapi pengerjaan skripsi ini memanfaatkan informasi yang diperoleh dari berbagai media, baik itu Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

media cetak maupun pengumpulan informasi melalui internet, sehingga data-data yang dipakai merupakan data-data yang up to date.

E. Tinjauan Kepustakaan “Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan)” adalah merupakan judul skripsi yang penulis ajukan dalam melengkapi syarat-syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utrara. Akan tetapi sebelum adanya pembahasan selanjutnya, ada baiknya penulis akan menguraikan tentang batasan atau defenisi untuk memudahkan dan tidak membawa kepada suatu penafsiran persepsi yang berbeda-beda terhadap judul tersebut. Adapun batasan dan defenisi dari judul tersebut, antara lain: Menurut

Kamus

Umum

Bahasa

Indonesia

Karangan

W.J.S.

Poerwadarminta, “Tindakan” artinya adalah aturan (yang dilakukan), melakukan (mengadakan) aturan-aturan (untuk mengatasi sesuatu). 5 “Bank” artinya adalah suatu lembaga keuangan yang usaha utamanya selaku pemberi kredit serta jasa-jasa dalam lalu lintas transaksi keuangan, pembayaran, dan peredaran uang. 6 “Terhadap” artinya adalah tentang, berkenaan dengan. 7 “Pencairan” artinya adalah pembayaran kembali, sedangkan “Pencairan Deposito Berjangka” artinya adalah pembayarn kembali nominal baik sebagian 5

W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1993,

6

Aryono Suyono, Kamus Praktis Istilah Perbankan, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1987,

7

W.J.S. Poerwadarminta, Op. Cit, h. 337.

h.1074. h. 8. Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

maupun seluruh nominal setelah bilyet deposito berjangka diserahkan kepada Bank Rakyat Indonesia. “Deposito” artinya adalah simpanan uang pada bank, sehingga bagi mereka yang telah menyimpan dana di sana akan memperoleh hak atas saldo uang dari bank tersebut. 8 Menurut Kamus Hukum, “Deposito” artinya adalah uang yang disimpan pada bank dan baru dapat diambil kembali pada waktu yang telah ditentukan. 9 Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa pengertian deposito adalah : “Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank”. Menurut W.J.S. Poerwadarminta, “Deposito” artinya adalah penyimpanan uang di bank dengan mendapat bunga (biasanya pengembalian uang itu ditentukan lamanya). 10 “Berjangka” artinya adalah dengan ukuran (waktu, rancangan) yang tentu. 11 Dengan demikian perkataan “Berjangka” hanyalah mempertegas jangka waktu atau ukuran waktu tertentu untuk dapat mencairkan kembali deposito dimaksud. Menurut Kamus Praktis Istilah Perbankan “Deposito Berjangka” adalah simpanan uang pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setelah masa tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah dijanjikan dengan melalui 8

Aryono Suyono, Op. Cit, h. 28. J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 36. 10 W.J.S. Poerwadarminta, Op. Cit, h. 243 11 Ibid, h. 401. 9


pemberitahuan sebelumnya, tetapi jika penarikan uang tersebut dilakukan sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan denda. 12 “Sebelum” artinya adalah ketika belum terjadi. 13 “Jatuh” artinya adalah bertepatan dengan, tepat pada. 14 “Tempo” artinya adalah batas waktu. 15 Sehingga jatuh tempo dapat diartikan yaitu bertepatan dengan batas waktu yang telah ditentukan. “Studi” artinya adalah penyelidikan. 16 “Pada” artinya adalah kata perangkai hampir searti dengan di (terutama dipakai di depan kata benda yang menyatakan benda bukan tempat, ganti orang, waktu, dan bilangan). PT. Bank Rakyat Indonesia” artinya adalah sebuah bank milik pemerintah yang berbentuk perseroan terbatas. “Cabang” artinya adalah bagian dari BRI yang pusatnya ada di Jakarta. 17 “Medan” artinya adalah tanah lapang, alun-alun, tempat yang luas (untuk berpacu kuda dan sebagainya). 18 Tetapi “medan” dalam judul skripsi ini merupakan ibukota Pronvinsi Sumatera Utara, yang mana pada PT. Bank Rakyat Indonesia yang berpusat di Jakarta mempunyai cabang/perwakilan di Medan. Dan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan ini pulalah Penulis mengadakan riset dalam penyusunan skripsi ini.

12

Aryono Suyono, Op. Cit, h. 28 W.J.S. Poerwadarminta, Op.Cit, h. 114 14 Ibid, h. 406 15 Ibid, h. 1044 16 Ibid, h. 965 17 Ibid, h. 175 18 Ibid, h. 640 13


Adapun pengertian dari judul tersebut di atas secara keseluruhan adalah mengenai perbuatan dan aturan-aturan yang akan di berlakukan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan terhadap pencairan deposito berjangka yang diajukan oleh nasabah deposan kepada bank sebelum jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apakah nasabah deposan ini akan dikenakan penalty atau denda atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo atau tidak. Tindakan-tindakan apakah yang akan dilakukan bank atas pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo tersebut. Dalam hal ini nasabah deposan tentunya harus mentaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia dan sebaliknya bank harus menjamin tersedianya jumlah dana yang tercantum dalam rekening deposito berjangka yang dimiliki nasabah deposan. Dengan menguraikan kata demi kata sebagai tersebut diatas telah memberi pengertian yang mendalam tentang arti kata tersebut sehingga dengan demikian dapat mempermudah untuk memberi pengertian dan penegasan judul dari skripsi ini dan agar tidak terjadi dualisme penafsiran dalam mengartikan judul.

F. Metode Penelitian Untuk memperoleh hasil yang baik dari suatu tulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, harus didukung dengan bukti dan fakta ataupun data yang akurat dan up to date. Data tersebut harus relevan kegunaannya dengan hal yang diperlukan dalam pembahasan. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data untuk pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :


1. Penelitian kepustakaaan (library research), yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti dan membaca buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, brosur-brosur, serta peraturan-peraturan yang relevan dengan materi yang akan dibahas dalam skripsi ini. 2. Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada sumbernya untuk mengumpulkan datadata yang diperlukan serta pengamatan lapangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan.

G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab guna mempermudah dan memperjelas uraiannya. Maka secara garis besar, penulis membagi skripsi ini atas lima bab yang secara terperinci sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Merupakan bab awal yang berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DEPOSITO BERJANGKA Dalam bab ini dikemukakan tentang pengertian deposito berjangka, deposito berjangka sebagai salah satu sumber dana bank dan sebagai surat berharga, tujuan dan fungsi deposito berjangka, jenis-jenis deposito dalam praktek perbankan, pengelolaan deposito berjangka dalam praktek perbankan.


BAB III

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HUBUNGAN BANK DAN NASABAH Dalam bab ini dibahas tentang pengaturan perjanjian deposito berjangka, hubungan hukum antara bank dengan nasabah deposan, asas-asas dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah deposan, perlindungan hukum bagi nasabah deposan, prosedur pembukaan dan pembayaran kembali deposito berjangka, peran Bank Indonesia dalam melaksanakan perlindungan nasabah deposan.

BAB IV

TINDAKAN

BANK

TERHADAP

PENCAIRAN

DEPOSITO

BERJANGKA SEBELUM JATUH TEMPO PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MEDAN Dalam bab ini dibahas tentang hak dan kewajiban para pihak, perikatan antara bank dengan nasabah deposan, resiko-resiko yang timbul dalam transaksi deposito berjangka, tindakan bank terhadap pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo khusus pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan. BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hal-hal yang telah diuraikan dan juga saran-saran terhadap permasalahan yang dibahas.


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DEPOSITO BERJANGKA A. Pengertian Deposito Berjangka Deposito adalah simpanan wajib dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan. Aryono Suyono menyatakan bahwa : “ Deposito adalah simpanan uang pada bank, sehingga bagi mereka yang telah menyimpan dana disana akan memperoleh hak atas saldo uang dari bank tersebut”. 19 Deposito juga merupakan uang yang disimpan pada bank dan baru dapat diambil kembali pada waktu yang telah ditentukan : simpanan berjangka dengan bunga. 20 Definisi lain dikemukakan oleh Thomas Suyatno, dkk sebagai berikut : “Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada pihak bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan”. 21 W.J.S. Poerwadarminta menyatakan bahwa deposito adalah penyimpanan uang di bank dengan mendapat bunga (biasanya pengambilan uang itu ditentukan lamanya). 22

19

Aryono Suyono, Op. Cit, h. 28. J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J. T. Prasetyo, Op. Cit, h. 36. 21 Thomas Suyatno, dkk., Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 36. 22 W. J. S. Poerwadarminta, Op.Cit h. 243. 20


Deposito berjangka adalah simpanan uang pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setelah masa tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah dijanjikan dengan melalui pemberitahuan sebelumnya, tapi jika penarikan uang tersebut dilakukan sebelum jatuh waktunya, maka akan dikenakan denda. 23 Menurut PT. Bank Rakyat Indonesia, deposito berjangka adalah simpanan dari masyarakat kepada bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sesuai yang telah diperjanjikan antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Deposito berjangka merupakan istilah yang dipakai pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992, yang pengertiannya adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan, sedangkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, memakai istilah deposito saja, yang pengertiannya adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Dalam praktek perbankan, guna kepentingan praktis dan untuk mengurangi biaya, terdapat bank yang menerbitkan deposito berjangka tidak menggunakan bilyet deposito, adapun sebagai bukti kepemilikan, oleh bank diterbitkan surat keterangan. Hal ini dilakukan bank sebagai salah satu upaya penurunan biaya kertas dan mungkin biaya materai. Apabila deposito tersebut diterbitkan dengan bilyet deposito, maka sebelum bank menerbitkan deposito berjangka tersebut, terlebih dahulu harus dipenuhi biaya dan syarat pemateraian sesuai perundang-undangan yang berlaku, tetapi apabila deposito berjangka

23

Aryono Suyono, Op. Cit, h. 28.


tersebut hanya diterbitkan berupa surat keterangan, biasanya tidak dikenakan bea materai, walaupun secara hakikat hal tersebut melanggar ketentuan bea materai.

B. Deposito Berjangka Sebagai Salah Satu Sumber Dana Bank Dan Sebagai Surat Berharga Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang bersifat sementara dan tidak dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Fungsi untuk mencari dan selanjutnya untuk menghimpun dana dalam bentuk simpanan sangat menentukan pertumbuhan suatu bank, sebab volume dana yang berhasil dihimpun akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembalikan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit, pembelian efek-efek dan surat-surat berharga dalam pasar uang. Dalam usaha menghimpun dana tersebut sudah barang tentu bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat dalam berbagai lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-beda dan salah satunya adalah deposito berjangka. Adapun sumber-sumber dana bank yang digunakan sebagai modal operasional bank adalah bersumber dari: 24 1. Dana dari Modal Sendiri (Dana Pihak Pertama) Dana dari modal sendiri adalah dana yang berasal dari para pemegang saham bank yakni pemilik bank. Dalam neraca bank, dana sendiri ini tertera dalam Rekening Modal dan Cadangan yang tercantum pada sisi Passiva (Liabilities). Dana sendiri ini terdiri dari beberapa bagian (pos) yaitu: 24

Muchdarsyah Sinungan, Op. Cit, h. 60.


a. Modal yang disetor, yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Umumnya modal setoran pertama dari para pemilik bank (pemegang saham) ini sebagian dipergunakan bank untuk sarana perkantoran, paralatan kantor dan promosi untuk menarik minat masyarakat. b. Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan lainnya yang dipergunakan untuk menutup timbulnya resiko dikemudian hari. c. Laba yang ditahan atau Retained Earnings yang mestinya milik para pemegang saham, tapi oleh mereka sendiri diputuskan untuk tidak dibagi dan dimasukkan kembali dalam modal kerja. 2. Dana Pinjaman dari Pihak Luar (Dana Pihak Kedua) Dana dari pihak kedua ini yaitu pihak yang memberikan pinjaman dana atau uang pada bank terdiri dari 3 pihak: a. Pinjaman dari bank-bank lain yang dikenal dengan call money yaitu pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank. Jangka waktu call money ini biasanya tidak lama yaitu sekitar satu bulan dan bahkan hanya beberapa hari saja. Kadangkala ada yang meminjam hanya satu malam sehingga sering disebut dengan overnight call money. b. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, yang biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah-panjang. Realisasi pinjaman ini (dari bank lnternasional atau lembaga-lembaga keuangan internasional) harus melalui persetujuan Bank Indonesia dimana secara


tidak langsung Bank Indonesia selaku Bank Sentral ikut serta mengawasi pelaksanaan

pinjaman

tersebut

demi

menjaga

solvabilitas

bank

bersangkutan. c. Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank ini kadangkala tidak benar-benar berbentuk pinjaman atau kredit tapi lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo. Misalnya berbentuk sertifikat bank atau deposit on call dengan jangka waktu melebihi 3 bulan dan dapat diperpanjang kembali tanpa mengeluarkan sertifikat baru. Dalam banyak hal, pinjaman seperti ini dapat digolongkan pada sumber dana dari pihak ketiga yaitu dari masyarakat. d. Pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia), untuk membiayai usahausaha masyarakat yang tergolong prioritas apalagi yang berprioritas tinggi seperti kredit investasi pada sektor-sektor yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk Pelita (misalnya pertanian pangan, perhubungan, industri penunjang, sektor pertanian, tekstil, ekspor non migas, kredit-kredit dalam rangka peningkatan kehidupan masyarakat golongan ekonomi lemah, koperasi dan sebagainya), kredit produksi dan modal kerja dan kreditkredit kecil lainnya, maka Bank Indonesia memberikan bantuan dana yang dikenal dengan nama kredit likuiditas. Kredit likuiditas adalah merupakan instrumen moneter dari Bank Sentral dalam rangka memberikan motivasi gerakan moneter bagi bank dan masyarakat ekonomi. Kredit likuiditas ini merupakan sumber dana yang tergolong murah (soft


loan) yaitu dengan jangka waktu yang relatif panjang dan dengan suku bunga yang rendah. 3. Dana dari Masyarakat (Pihak Ketiga) Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank adalah merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank dan terdiri dari 3 jenis yaitu: a. Giro (Demand Deposit) Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Dalam pelaksanaannya, tata usaha giro dilakukan melalui suatu rekening yang disebut rekening koran. Rekening atas nama nasabah dibagi dalam dua golongan yaitu rekening perorangan dan rekening atas nama suatu badan. Perkembangan rekening giro pada bank, tidak hanya berdasarkan kepentingan bank semata-mata, tapi juga kepentingan masyarakat modern, karena giro adalah uang giral yang juga dipergunakan sebagai alat pembayaran yaitu melalui penggunaan cek. b. Deposito (Time Deposits) Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikkannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Berdasarkan suatu jangka waktu tertentu di mana dana itu mengendap, bank akan mempunyai suatu jangka yang cukup lama untuk menggunakan dana deposito untuk keperluan pemberian kredit atau investasi lain jangka pendek yang menghasilkan. Kepastian dana tersebut dapat dipergunakan oleh bank adalah


karena ada jangka waktu tertentu yang menyakinkan bank bahwa dana itu tidak akan ditarik kecuali pada saat jatuh tempo. c. Tabungan (Saving) Tabungan adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikkannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Dewasa ini ada 4 macam tabungan yang diselenggarakan bank yaitu Tabungan Pembangunan Nasional (Tabanas), Tabungan Ongkos Naik Haji (ONH), Tabungan Asuransi Berjangka (Taska) dan tabungan lainnya. Selain dari tiga macam bentuk dana dari pihak ketiga di atas, yaitu giro, deposito dan tabungan ada beberapa macam dana pihak ketiga lainnya yang diterima bank. Tetapi dana-dana ini sebagian besar berbentuk dana sementara yang sukar disusun perencanaannya. Misalnya setoran jaminan yaitu dana untuk setoran jaminan L/C (dalam dan luar negeri) dan untuk jaminan bank. Dana-dana ini bersifat sementara saja dan pada saatnya tidak lagi berada pada bank. Yang juga termasuk dalam kategori dana pihak ke 3 lainnya adalah sertifikat bank yang dapat diperdagangkan dalam pasar uang. 25 Menurut Rizal Malik, Baginda Ali, M. Sidik, Ferianto, dana deposito dapat dikategorikan menjadi: 26 1. Dana dari dalam negeri 2. Dana dari luar negeri

25

Ibid, h. 67. Rizal, Baginda Ali, M. Sidik, Ferianto, Dasar-Dasar Praktek Dan Kegiatan Usaha Bank, Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta, 1986, h. 144. 26


Hermansyah berpendapat bahwa pada prinsipnya sumber dana bank itu terdiri dari empat sumber dana, yaitu : 27 1. Dana yang bersumber dari bank sendiri 2. Dana yang bersumber dari masyarakat 3. Dana yang bersumber dari Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral 4. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Deposito berjangka selain sebagai salah satu sumber dana bank, juga sebagai salah satu instrumen surat berharga perbankan. Menurut Widjanarto, surat berharga adalah surat bukti pembawa hak yang dapat diperdagangkan, atau suratsurat yang bersifat dan mempunyai nilai seperti uang tunai dan dapat dialihkan haknya dari satu tangan ke tangan lain (negotiable). 28 Deposito berjangka disebut sebagai salah satu alat surat yang berharga itu adalah karena deposito berjangka itu adalah berbentuk atas nama, yaitu bentuk yang berwujud, bahwa nama pemilik akta (kreditur) atau pemilik bilyet deposito berjangka (deposan) ditulis dengan jelas dalam bilyet deposito berjangka tersebut, tanpa tambahan apa-apa. Akibat adanya bentuk ini, bila bilyet deposito berjangka ini akan dipindahkan kepada orang lain, maka harus mempergunakan cessie (Pasal 613 KUHPerdata), yaitu pengalihannya dengan dua perbuatan. Perbuatan pertama membuat akta baik akta authentik maupun akta di bawah tangan, perbuatan kedua memberitahukan kepada debitur dan menyerahkan surat berharga itu sendiri. 29

27

Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Group, 2007, h.

44. 28

Widjanarto, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, h. 187. 29 Man Suparman Sastrawidjaja & Endang, Hukum Asuransi, Alumni, Bandung, 2004, h. 92. Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

Hal ini berbeda dengan pengalihan dari pada surat berharga yang adalah atas unjuk atau atas bawa, yaitu dengan endosemen, yaitu dengan menulis dibagian punggung atau belakang dari surat berharga tersebut. Dalam praktek perbankan banyak dipasarkan berbagai jenis surat berharga, terlepas dari unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai suatu surat berharga. Suratsurat berharga tersebut merupakan instrumen dari perbankan dalam menjalankan usahanya. Adapun instrumen surat berharga perbankan itu antara lain deposito. Deposito berjangka merupakan simpanan dalam rupiah milik pihak ketiga yang penarikannya dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara bank dengan penyimpan (deposan). Bila waktu yang ditentukan habis, deposan dapat menarik deposito berjangka tersebut atau memperpanjang dengan suatu periode yang diinginkan. Jangka waktu deposito berjangka dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Bunga deposito berjangka dapat diambil setiap 1 bulan 1 kali. Deposito berjangka bentuknya

atas

nama,

sehingga

tidak

dapat

diperjual-belikan

karena

pengalihannya sulit yaitu harus dengan cessie.

C. Tujuan Dan Fungsi Deposito Berjangka Pada umumnya deposito berjangka jika ditinjau dari segi bank, maka aktivitasnya adalah merupakan salah satu kegiatan bank untuk mengumpulkan dana (uang) yang berlebih, yang tidak dikonsumsir, yang terdapat di dalam masyarakat. Dana yang dapat dikumpulkan ini sangat diperlukan oleh bank dalam menunjang kegiatan pokoknya yang berupa pemberian kredit kepada masyarakat.


Jika deposito ini ditinjau dari segi dana yang terdapat di dalam suatu negara, maka tujuan utamanya adalah untuk lebih memanfaatkan perkreditan serta dana- dana dari kalangan masyarakat untuk mensukseskan pelaksanaan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Agar tujuan deposito dapat tercapai secara optimal, maka kepada para deposan diberikan daya penarik yang antara lain berupa : 1. Deposan dapat menarik simpanannya atau menguangkan bilyet depositonya di bank setiap saat, walaupun belum sampai pada jatuh waktu yang diinginkan (yang tertulis di dalam bilyet deposito) 2. Bunga deposito bebas dari segala pajak 3. Pengembalian dana kepada para deposan dijamin oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral 4. Pemerintah tidak akan mengusut (untuk keperluan pajak) mengenai asal usul uang yang didepositokan. Pada saat ini telah banyak masyarakat yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito berjangka. Seperti yang kita ketahui bahwa program deposito berjangka adalah program yang sangat penting dalam pembangunan. Tentu bank dituntut secara langsung bagaimana memupuk kepercayaan masyarakat agar mereka tidak ragu menyimpan uangnya dalam bentuk deposito berjangka. Jika kita lihat dari manfaat yang ditimbulkan dengan adanya produk ini maka manfaat itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian :30 1. Dilihat dari sudut bank, maka deposito berjangka adalah sumber utama bagi bank yang paling mudah diperoleh dari masyarakat; jatuh tempo dari deposito 30

Julius. R. Latumaerisra, Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, h. 105. Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

berjangka sudah ditentukan pada saat pembukuan, maka bank dapat mengelola dana tersebut seoptimal mungkin; dan deposito berjangka dapat digunakan oleh bank sebagai sarana untuk mempromosikan produk-produk yang lain dari bank yang bersangkutan. 2. Dilihat dari sudut nasabah, maka tingkat bunga deposito yang tinggi akan menjanjikan suatu perolehan pendapatan yang relatif baik dan jumlah dana yang dimiliki mempunyai tempat yang aman dan menguntungkan. Bila dilihat dari sudut bank, fungsi deposito berjangka adalah: 1. Sebagai salah satu sumber dana bank. Dana yang bersumber dari simpanan deposito masyarakat ini dapat dipergunakan oleh bank sebagai modal dalam melakukan aktivitas atau operasional bank, seperti pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya. 2. Dana yang bersumber dari simpanan deposito berjangka dapat dipergunakan oleh bank sebagai dana penempatan (investasi). Bila ditinjau dari sudut deposan, fungsi deposito berjangka adalah: 1. Uang deposan akan aman artinya terhindar dari segala kemungkinan yang bakal terjadi seperti hilang, terbakar, dicuri dan lain-lain. 2. Deposito berjangka dapat dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman kredit. 3. Karena sifat deposito berjangka dapat dipindahtangankan secara cessie, maka deposito berjangka dapat dipergunakan sebagai alat pengalihan hak. Misalnya pengalihan hak dari orang tua kepada anaknya. 4. Dari simpanan deposito berjangka tersebut, deposan akan memperoleh imbalan berupa bunga.


Deposito juga menyediakan sebagian terbesar dana yang dipakai manajemen untuk memperoleh penghasilan melalui media ganda kredit dan investasi. Oleh karena itu, fungsi ini merupakan tiang utama dan terpenting bagi eksistensi sebuah bank. 31 Jelaslah bahwa kebijaksanaan manajemen dalam bidang deposito ini berpengaruh besar terhadap keadaan keuangan dan pertumbuhan sebuah bank.

D. Jenis-Jenis Deposito Dalam Praktek Perbankan Dari pengertian deposito yang telah diuraikan pada sub bab diatas, dapatkan kita simpulkan bahwa deposito adalah simpanan dari pihak ketiga dimana penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dengan pihak bank. Di dalam praktek perbankan saat ini. Kita mengenal jenis-jenis deposito, dimana deposito dapat dibedakan atas: 1. Time Deposit Time Deposit yaitu deposito yang terikat oleh jangka waktu yang telah ditentukan, dimana apabila jangka waktu tersebut telah berakhir, maka deposan dapat melakukan hal sebagai berikut a. Menarik simpanan deposito berjangka tersebut dari bank, atau b. Memperpanjang simpanan deposito berjangka itu dengan suatu periode tertentu yang diinginkan. Jangka waktu deposito berjangka biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik

31

American Institute of Banking, Manajemen Bank , Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 66.


perorangan maupun lembaga. Artinya di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Dalam praktek perbankan, guna kepentingan praktis dan untuk mengurangi biaya, terdapat bank yang menerbitkan deposito berjangka tidak menggunakan bilyet deposito, adapun sebagai bukti kepemilikan, oleh bank diterbitkan surat keterangan. Hal ini dilakukan bank sebagai salah satu upaya penurunan biaya kertas dan mungkin biaya materai. Apabila deposito berjangka tersebut diterbitkan dengan bilyet deposito, maka sebelum bank menerbitkan deposito berjangka tersebut, terlebih dahulu harus dipenuhi biaya dan syarat pemateraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi apabila deposito tersebut hanya diterbitkan berupa surat keterangan, biasanya tidak dikenakan bea materai, walaupun secara hakikat hal tersebut melanggar ketentuan bea materai. Deposito berjangka selalu tercatat sebagai atas nama. Hal demikian mempunyai aspek hukum bahwa yang dapat mencairkan deposito tersebut adalah pihak yang namanya tercatat pada bilyet deposito tersebut. Oleh karena deposito diterbitkan dengan status atas nama, maka pengalihannya harus melalui lembaga cessie, yang wajib diketahui oleh bank yang bersangkutan. Penarikan bunga deposito berjangka dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo atau sesuai jangka waktunya. Penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun pemindahbukuan dan setiap bunga deposito dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterima. Pada umumnya pembayaran bunga dilakukan setiap bulan. Bunga deposito dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan. Apabila pada bulan pembayaran bunga deposito tidak terdapat


tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito, maka tanggal pembayaran biasanya pada tanggal akhir bulan yang bersangkutan. 2. Deposit of Automatic Call Over Deposit of automatic call over yaitu deposito dimana uang secara otomatis dapat diperpanjang oleh bank tanpa permintaan terlebih dahulu oleh pihak deposan. Dengan perpanjangan secara otomatis ini, maka terhadap deposito yang telah jatuh tempo tetap diberikan bunga dan tidak pernah menganggur, seandainya deposan tersebut tidak menarik deposito yang telah jatuh tempo tersebut. Berlainan halnya dengan deposito-deposito yang lain, dimana apabila deposito tersebut sudah jatuh tempo berarti uang deposan menganggur tanpa bunga. 3. Deposit On Call Terdapat jenis produk simpanan yang oleh bank yang sering diberikan nama deposit on call (DOC). Produk ini tidak diatur secara khusus dalam UU perbankan. Akan tetapi, memperhatikan definisi deposito berjangka yang telah dijelaskan sebelumnya, maka produk bank ini sama dengan deposito berjangka, hanya terdapat perbedaan mengenai jangka waktunya, yakni kurang dari 1 bulan sehingga dalam deposit on call ini jatuh temponya dihitung berdasarkan hari yang kurang dari 1 bulan, sedangkan bukti kepemilikan dari DOC tersebut dapat berupa surat keterangan bank atau berupa bilyet deposito yang bersangkutan. 32 Deposit On Call yaitu simpanan deposito yang mana simpanan itu tetap berada pada bank selama yang mendepositokan belum membutuhkannya. Selama itu pula bunga tetap diberikan kepadanya. Apabila deposan yang bersangkutan akan

menarik

simpanannya,

maka

terlebih

dahulu

perlu

dan

harus

32

Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, h. 190. Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

memberitahukannya kepada bank. Kapan pemberitahuan kepada bank itu dilakukan adalah tergantung kepada perjanjian yang diadakan antara penyimpan dengan bank, misalnya satu atau dua bulan sebelum jangka penarikannya harus sudah diberitahukan kepada pihak bank. Penerbitan deposit on call memiliki jangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Deposit on call diterbitkan atas nama. 4.

Demand deposit Dalam praktek perbankan dewasa ini, kita juga mengenal suatu bentuk

deposito yang dikeluarkan tanpa nama deposan, yaitu “sertifikat deposito”. Sertifikat deposito ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1065/KMK.00/1988 tertanggal 27 Oktober 1988. Berdasarkan pasal 1 ayat 7 UU No.10 tahun 1998 menyatakan bahwa sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan. Dengan kata lain, sertifikat deposito adalah surat berharga atas tunjuk, maka sertifikat deposito dapat dipindahtangankan dengan cara sebagaimana penyerahan piutang atas nama (cessi), bahkan sertifikat deposito dapat dijadikan jaminan atas suatu kredit bank. Dalam hal ini jaminan tersebut dibayar dimuka (diskonto, dalam arti diperhitungkan dimuka pada saat penyetoran). Hal ini sesuai dengan isi Keputusan Menteri Keuangan No. 1065/KMK.00/1988 Pasal 1 b yang menyatakan: “Sertifikat deposito adalah surat berharga atas tunjuk dalam rupiah yang merupakan surat pengakuan hutang dari lembaga keuangan bukan bank dan dapat diperjualbelikan dalam pasar uang”.


Ciri-ciri dari sertifikat deposito sebagai berikut: 1. Surat berharga yang ditetapkan atas tunjuk pembawa sehingga dapat diperjualbelikan. 2. Merupakan instrumen pasar uang. 3. Bunga dapat dibayar di muka (diskonto) atau dapat pula dibayarkan dibelakang pada saat jatuh tempo. 4. Jangka waktu dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. 5. Dapat dijadikan jaminan kredit bank. 6. Jangka waktunya minimal 30 (tiga puluh) hari dan maksimum 24 (dua puluh empat) bulan. 7. Nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dengan demikian, pemegang deposito dianggap sebagai pemilik simpanan, kecuali dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan tidak berhak. Hal ini karena sertifikat deposito dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara penyerahan fisik atas bilyet sertifikat deposito. Dengan sifat yang demikian, maka apabila sertifikat deposito rusak/cacat, bank dapat menerbitkan sertifikat deposito pengganti, tetapi jika sertifikat deposito hilang/musnah, maka bank tidak akan menerbitkan sertifikat deposito pengganti. Di samping itu, terdapat deposito yang mempunyai bonus asuransi, seperti dalam tabungan. Terdapat bank yang memberikan fasilitas asuransi jiwa dan atau asuransi kesehatan dan atau asuransi pendidikan dan atau asuransi hari tua, dan lain sebagainya pada produk depositonya. Namun, dalam hal ini yang perlu mendapat perhatian adalah bank yang bersangkutan bukanlah pihak/perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang berdiri sendiri diluar


perusahaan bank yang bersangkutan. Antara bank dan perusahaan asuransi melakukan kerja sama yang saling menguntungkan. Kedudukan bank sebagai pihak yang membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi yang manfaatnya diberikan kepada deposan. Artinya, deposan mendapat bonus pembayaran asuransi yang secara otomatis dibayarkan oleh bank kepada perusahaan asuransi. Dengan demikian, hubungan hukum antara bank dengan nasabah merupakan hubungan hukum antara nasabah deposan dan bank sebagai pihak yang menyimpan dana yang diatur dalam hukum perbankan, sedangkan hubungan hukum antara pihak nasabah dengan pihak asuransi merupakan hubungan hukum yang berdiri sendiri.

E. Pengelolaan Deposito Berjangka Dalam Praktek Perbankan Deposito berjangka atau time deposit ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari rekening koran. Perkembangan ini dimotivasi oleh keinginan masyarakat pemilik uang untuk lebih mengefektifkan uang tersebut disatu pihak sedangkan dipihak lainnya bank ingin kepastian berapa lama tabungan ini dikuasainya. Karena deposan tidak dapat menarik kembali tabungannya setiap saat maka deposan meminta suku bunga deposito berjangka lebih besar dari pada suku bunga jasa giro. Bank bersedia membayar suku bunga deposito berjangka lebih besar dari suku bunga jasa giro, karena ada kepastian bagi bank lamanya tabungan (deposito berjangka) dikuasainya sehingga pemberian kreditnya akan leluasa. Jangka waktu deposito berjangka dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jangka waktu tersebut antara lain 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan. Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

Semakin lama jangka waktu deposito berjangka, maka tingkat suku bunganya akan semakin besar pula. Hal tersebut dilakukan oleh bank-bank dengan tujuan agar deposan-deposan tidak pindah ke bank lain. Seperti telah kita ketahui peranan sub sektor bank-bank pemerintah sangat dominan dalam kehidupan perbankan di Indonesia. Kebijakan penentuan tingkat suku bunga deposito serta tabungan pada bank- bank pemerintah, oleh pemerintah atau Bank Indonesia merupakan salah satu inti kebijakan pengerahan dana perbankan. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Pertama, tingkat suku bunga deposito merupakan komponen biaya produksi bagi para usahawan mengambil kredit perbankan, maka tingkat suku bunga pinjaman yang rendah akan mendorong para usahawan berproduksi dan mengambil kredit lebih banyak. Sebaliknya tingkat suku bunga deposito rendah mengurangi gairah para penabung untuk mendepositokan atau menyimpan dalam bentuk Tabanas dan Taska. Kedua, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pada pemerataan distribusi pendapatan maka struktur tingkat suku bunga deposito, Tabanas dan Taska, untuk deposito dalam jumlah kecil dan dengan jangka waktu yang lebih pendek diberikan tingkat suku bunga lebih tinggi, yang terakhir berkaitan dengan kebijakan pemerintah untuk mengalihkan lebih banyak danadana jangka pendek menjadi dana-dana jangka panjang berupa penyertaan dalam perusahaan-perusahaan besar atau sedang melalui pasar uang dan modal. Tabungan deposito tidak akan menambah Jumlah Uang Beredar (JUB), karena tidak dapat dicairkan dengan uang giral, jadi resiko tabungan deposito bagi


bank hanya kalau tidak dapat memanfaatkan tabungan itu. Maka manajer bank harus memanajemen tabungan itu dengan baik Langkah- langkah yang harus ditempuh adalah : 1. Kebijakan dalam hal penarikan tabungan deposito yang jumlahnya optimal dengan biaya relatif kecil. Kebijakan penarikan tabungan deposito pada setiap bank berbeda, tetapi secara umum kebijakan itu adalah sebagai berikut: a. Kebijakan deposito minimal ialah berapa jumlah deposito minimal yang dapat didepositokan pada bank bersangkutan apakah deposan eceran ke atas ataukah deposan distribusi ke atas. Deposan eceran berarti batas tabungan deposito minimal ditetapkan relative kecil, sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang mempunyai sedikit uang dapat mendepositokan uangnya ke bank yang bersangkutan. Kebijakan distribusi diartikan bahwa batas tabungan deposito minimal ditetapkan relatif besar, sehingga hanya golongan yang banyak uang saja yang dapat mendepositokan uang di bank. b. Kebijakan suku bunga deposito, diartikan bahwa besarnya suku bunga deposito yang diberikan cukup besar dan bervariasi. Dalam hal ini “cukup besar” diartikan suku bunga itu kuat bersaing dengan besarnya suku bunga bank lainnya. Besarnya suku bunga merupakan daya tarik masyarakat untuk mendepositokan uangnya di bank. “Suku bunga bervariasi” dimaksudkan makin besar tabungan deposito, maka makin besar bunganya. Hal ini yang merupakan daya tarik masyarakat untuk mendepositokan uangnya lebih besar dan lebih lama


masanya. Semakin banyak dan semakin lama deposito, maka semakin banyak dan semakin lama kredit dan investasi yang dapat diberikan bank yang bersangkutan, sebagai hasilnya pun akan semakin besar pula. c. Kebijakan lama deposito dimaksudkan jangka waktu tabungan deposito yang diterima bank bersangkutan. Biasanya semakin lama deposito, maka semakin besar pula suku bunga deposito tersebut. Lama deposito umumnya yang berlaku adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Bagi suatu bank, biasanya lama deposito itu bukan merupakan hal yang berlaku mutlak. Dalam hal pihak bank dapat mengubah lama masa deposito bersangkutan untuk dapat dicairkan oleh pemiliknya, misalnya karena deposan sangat membutuhkan uang, deposito yang belum jatuh tempo dapat dicairkan dengan ketentuan bahwa kelebihan bunga yang tidak diterima deposan harus dikembalikan. Kebijakan semacam itu yang mempunyai perangsang bagi masyarakat untuk mendepositokan uangnya di bank yang bersangkutan. d. Kebijakan pemberian hadiah dimaksudkan bahwa deposan yang mempunyai tabungan dengan jumlah tertentu akan diberi hadiah oleh bank yang bersangkutan. e. Kebijakan kombinasi 1,2,3 dan 4 dimaksudkan kombinasi semua kebijakan di atas (kebijakan 1,2,3 dan 4) secara simultan.Tujuannya agar dapat merangsang masyarakat mendepositokan uangnya di bank. 2. Cara pengolahan tabungan deposito agar efektif, aman, dan menguntungkan.


Agar dapat menarik calon deposan, maka haruslah diusahakan agar prosedur pembukaan tabungan deposito ini tidak berbelit, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Prosedur pembukaan deposito dimulai dengan penjelasan dari bank kepada calon deposan mengenai segala sesuatu yang harus diisi. Formulir ini disebut aplikasi pembukaan rekening deposito yang diberikan oleh bagian deposito beserta bukti pengenal untuk dicocokkan dengan formulir. Setelah formulir diteliti diberikan nomor kode, jangka waktu deposito yang diinginkan dan tingkat suku bunga. Bagian deposito kemudian membuat nota penyetoran deposito kepada bagian kas, kemudian membukukannya untuk kuasa kas. Bagian kas lembaran nota penyetoran tadi dikembalikan kepada bagian deposito, kemudian bagian deposito menyiapkan satu bilyet deposito yang terdiri dari 3 (tiga) lembar untuk diketik. Setelah diketik dan diperiksa kemudian ditandatangani oleh kepala bagian deposito dan discounter sign oleh pimpinan bank. Dalam bilyet deposito harus selalu dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan stempel dari bank yang bersangkutan. Jangka waktu deposito dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Bunga deposito dapat diambil setiap 1 (satu) bulan sekali sedangkan deposito berjangka ini bentuknya atas nama, sehingga tidak dapat diperjualbelikan karena pengalihannya sulit yaitu harus dengan cessie.


BAB III TINJAUAN HUKUM TERHADAP HUBUNGAN BANK DAN NASABAH A. Pengaturan Perjanjian Deposito Berjangka Sampai saat ini belum ada undang-undang atau peraturan tertentu yang mengatur deposito berjangka secara khusus, tegas dan lengkap. Hal ini mengakibatkan tidak terdapat keseragaman pendapat tentang hukum yang mengatur tentang perjanjian deposito berjangka itu sendiri. Oleh sebab itu maka perjanjian deposito berjangka itu perlu ditinjau dari sudut perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tentang istilah perjanjian sampai sekarang belum ada kesamaan istilah diantara para sarjana. Dalam Bahasa belanda kita dapati istilah “verbintenis” dan “overeenkomst”. Verbintenis diartikan sebagai perikatan, sedangkan overeenkomst diartikan dengan persetujuan atau perjanjian. Sebagian sarjana hukum berpendapat bahwa perjanjian adalah sesuatu peristiwa yang dapat menimbulkan perikatan. Sebagian lagi berpendapat bahwa perjanjian itu sama dengan perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan pengertian persetujuan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Subekti mengatakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. 33

33

R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermassa, Jakarta, 1984, h. 1.


Dari definisi perjanjian yang dikemukakan oleh para sarjana dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa perjanjian terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan dirinya dengan suatu janji-janji untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan sesuatu. Bila hal ini kita hubungkan dengan deposito berjangka maka jelaslah bahwa deposito berjangka adalah suatu bentuk perjanjian. Karena deposito berjangka dibuat oleh dua pihak yaitu bank dan deposan. Pihak Deposan dibebankan kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang serta tidak menariknya sebelum jangka waktu tertentu. Sementara itu kepada pihak bank dibebankan kewajiban untuk membayar kembali deposito beerjangka yang telah jatuh tempo serta membayar bunga kepada deposan. Pasal 1319 KUH Perdata menyatakan bahwa : ”Semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturanperaturan umum yang termuat dalam bab ini (maksudnya bab 2) dan bab yang lalu (maksud Bab 1)”. 34 Maksud dari pasal ini adalah bahwa KUH Perdata khususnya Buku III adalah induk dari hukum perjanjian. Semua jenis perjanjian harus tunduk pada Bab I dan Bab II KUH Perdata. Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak ada mengatur secara tegas mengenai perjanjian deposito berjangka. Perjanjian deposito berjangka muncul dalam praktek perbankan. Subekti menyatakan “Bahwa pada hakekatnya perjanjian deposito (juga Deposito berjangka) adalah perjanjian pinjam-meminjam uang bunga (van het ter 34

R. Subekti Dan R. Tjitrosudibio., Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terjemahan, Pradnya, Jakarta, 1986, h. 305. Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

leen gegeven op interissen) karena pihak yang menerima deposito (bank) dibolehkan memakai uang yang dititipkan dan menyanggupi untuk membayar bunga”. 35 Wiryono Projodikoro mengatakan bahwa “Dalam hal penitipan uang secara deposito, pihak yang menitipkan uang mendapat bunga dari uang tersebut. Ini disebabkan karena uang itu dapat dipergunakan oleh bank dalam perusahaannya. Maka sebetulnya penyimpanan deposito ini bukan penitipan uang melainkan suatu peminjaman uang (verbrukleen)”. 36 Tujuan bank menyelenggarakan deposito berjangka adalah untuk dapat menggunakan uang yang berasal dari simpanan dalam bentuk deposito itu untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit ataupun usaha bank lain. Jika dilihat dari segi tujuannya maka deposito berjangka lebih cocok dengan perjanjian pinjam mengganti, yaitu memakai uang (barang) yang dipinjamnya. Pendapat tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi : “Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. 37 Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang (barang) pihak yang menerima pinjaman bebas untuk menggunakan barang-barang dan uang yang dipinjamnya, karena dengan diserahkannya objek pinjam-meminjam maka berpindah pula hak

35

R. Subekti, Aneka perjanjian, alumni, Bandung, 1982, h. 119. Wiryono Prodjodikoro, Hukum perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, Alumni, Bandung, 1985, h. 126. 37 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Op. Cit, h. 399. 36


milik atas objek perjanjian tersebut. Penerimaan pinjaman adalah pemilik dari barang atau uang yang dipinjamnya (vide pasal 1755 KUH Perdata ). Ketentuan pasal 1755 KUH Perdata tersebut sangat identik dengan perjanjian deposito berjangka khususnya, dan deposito pada umumnya. Bank sebagai penerima deposito adalah pemilik uang yang didepositokan deposan kepadanya, karena itu bank bebas untuk menggunakannya dalam usaha-usaha yang lazim dilakukan oleh bank. Hanya saja bila deposito berjangka tersebut telah jatuh tempo bank harus membayar kembali dalam jumlah nominal yang sama dan mata uang yang sama pula. Sebagai pemilik uang deposito tentu saja bank bertanggung jawab atas musnahnya uang deposito yang diterima meskipun tanpa salahnya (keadaan memaksa/overmacht). Pada dasarnya deposito berjangka sesuai dengan namanya tidak dapat dimintakan pembayaran kembali sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini dapat kita simpulkan dari pengertian deposito dalam pasal 1 sub 7 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan : “Deposito adalah simpanan yang penarikkannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank”. Dikaitkan dengan ketentuan hukum pinjam-meminjam, maka terlihat bahwa pengertian deposito berjangka itu sesuai dengan pasal 1759 KUH Perdata yang berbunyi :


”Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkan sebelum lewat waktu yang telah ditentukan dalam persetujuan”. 38 Jadi, bank yang berkedudukan sebagai peminjam tidak harus membayar kembali deposito berjangka yang belum jatuh tempo, walaupun deposan memintanya. Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa deposito berjangka adalah suatu bentuk perjanjian pinjam-meminjam uang dan tunduk pada hukum perjanjian pinjam-meminjam ataupun pinjam mengganti yang diatur dalam buku III KUH Perdata. Dalam perjanjian tersebut bank berkedudukan sebagai peminjam (debitur) dan deposan sebagai pemberi pinjaman (kreditur). Akan tetapi dalam perkembangannya, deposito berjangka dapat dicairkan oleh deposan walaupun belum jatuh tempo, dengan ketentuan kepada deposan dikenakan penalty atau denda yang besarnya ditentukan menurut ketentuan bank yang bersangkutan. Ketentuan tentang bunga dalam deposito berjangka tunduk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan ketentuan tentang bunga dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga (hutang-piutang dengan bunga) yang diatur dalam Bab 13 bagian ke-4 Buku III KUH Perdata. Sekarang ini kita menjumpai peraturan yang mengatur tentang tingkat suku bunga deposito berjangka pada bank-bank pelaksana deposito berjangka, sehingga bank-bank pelaksana bebas untuk menentukan sendiri tingkat bunga atas

38

Ibid, h. 400.


deposito

yang

diselenggarakannya,

tergantung

kepada

kemampuan

dan

kebutuhannnya akan dana tersebut. Menurut pasal 1765 KUH Perdata adalah boleh untuk memperjanjikan bunga atas pinjaman uang (barang) lain yang habis karena pemakaiannya. Pasal 1765 KUH Perdata ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menetapkan/menentukan besarnya bunga dalam perjanjian pinjam-meminjam uang. Tetapi besar bunga tersebut harus dinyatakan secara tertulis seperti yang telah ditentukan dalam pasal 1767 ayat 3 KUH Perdata. Jika dihubungkan dengan bunga atas deposito, dari uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan antara lain: 1. Bunga atas deposito berjangka adalah bunga yang diperjanjikan, yakni antara bank sebagai peminjam dan deposan sebagai pemberi telah sepakat bahwa dalam perjanjian mereka ada pembayaran bunga yang dinyatakan secara tertulis dalam bilyet deposito berjangka. 2. Besarnya uang deposito berjangka tidak menyalahi ketentuan undang-undang, meskipun jumlahnya melebihi ketentuan besarnya bunga menurut undangundang (6% setahun, karena menurut pasal 1767 ayat 2 KUH Perdata adalah boleh untuk menetapkan bunga dalam persetujuan melampaui bunga menurut undang-undang). 3. Pembayaran bunga deposito berjangka dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya setiap bulan pada tanggal mulainya perjanjian deposito berjangka atau setelah jatuh tempo. Pasal 1766 KUH Perdata memberikan kebebasan kepada para pihak dalam perjanjian pinjam-meminjam uang dengan


membayar bunga, untuk menetapkan sendiri cara-cara pembayaran bunga dalam perjanjian mereka. Lahirnya bentuk perjanjian yang kita kenal dengan nama deposito berjangka ini adalah konsekuensi dari asas yang dikandung oleh KUH Perdata itu sendiri, yaitu dalam ketentuan umum tentang perikatan pada umumnya. Pasal 1319 dan 1338 KUH Perdata adalah pasal-pasal yang menunjukkan bahwa setiap perjanjian harus tunduk pada ketentuan umum hukum perikatan atau perjanjian. Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain sepakat kedua belah pihak, atau karena alasanalasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuanpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pasal 1338 KUH Perdata yang menganut “asas kebebasan berkontrak” (partij otonomi) menjadikan hukum perikatan sebagai hukum induk yang menganut sistem terbuka. Walaupun kepada pihak-pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian tetapi masih ada batasannya, yaitu undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (sesuai pasal 1337 KUH Perdata). Dari uraian-uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan deposito berjangka tunduk pada berbagai macam peraturan atau perundang-undangan yaitu antara lain: 1. Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 2. Buku Ke III KUH Perdata Bab 13 mengenai perjanjian pinjam-meminjam (uang/barang), khususnya bagaian ke-4 mengenai pinjam-meminjam dengan bunga.


3. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang berhubungan dengan deposito berjangka. 4. Keputusan-keputusan Menteri Keuangan RI yang berkaitan dengan deposito berjangka. Misalnya Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.51 Tahun 2001 tentang Pemotongan PPH atas bunga deposito dan tabungan. 5. Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan deposito berjangka yaitu PP No.131 Tahun 2000 yang menetapkan tentang pajak penghasilan atas bunga deposito. 6. Perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu peryaratan yang terdapat dalam bilyet deposito berjangka atau yang terdapat dalam peraturan pelaksana deposito berjangka di bank yang bersangkutan.

B. Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Deposan Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat “percaya” untuk menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya, dan bank akan memberikan jasajasa perbankan. 39

39

Ronny Sautama Hotma Bako, Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h. 32. Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

Dari segi kacamata hukum, hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk, yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual. Untuk itu akan ditinjau satu per satu. 1. Hubungan Kontraktual Hubungan yang paling lazim dan utama antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur maupun nasabah deposan. Terhadap nasabah debitur hubungan kontraktual tersebut berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dan pihak debitur (peminjam dana). Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUH Perdata tentang kontrak (Buku III). Sebab, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak. Namun demikian, selain dari ketentuan umum mengenai kontrak, berlaku untuk semua jenis kontrak, sebagian sarjana berpendapat bahwa perjanjian kredit bank

diatur

oleh

ketentuan

khusus

mengenai

“pinjam

pakai

habis”

(Verbruiklening) vide Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUH Perdata. Dengan demikian kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk pada ketentuan-ketentuan umum KUH Perdata mengenai kontrak. Di samping itu, berbeda dengan kontrak untuk nasabah debitur, in casu kontrak


kredit yang sering kali diatur cukup komprehensif, maka untuk kontrak antara bank dengan nasabah deposan, lazimnya hanya diatur dalam bentuk kontrak yang sangat sederhana, dan diberlakukan dalam bentuk kontrak standar (kontrak baku), yang biasanya terdapat ketentuan- ketentuan yang berat sebelah, di mana pihak bank sering kali lebih diuntungkan. Akan tetapi, sungguhpun dianut prinsip bahwa hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-debitur, di mana pihak bank berfungsi sebagai debitur, sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai kreditur, prinsip ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak. Karena itu, sebenarnya ada tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontrak pada hubungan antara nasabah penyimpan dana dan pihak bank, yaitu sebagai berikut: 40 a. Sebagai hubungan debitur (bank) dan kreditur (nasabah); b. Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur-kreditur; c. Sebagai hubungan implied contract, yaitu hubungan kontrak yang tersirat. 2. Hubungan Nonkontraktual Selain dari hubungan kontraktual seperti yang disebut diatas, kita dapat melihat adanya hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama nasabah deposan. Hubungan hukum antara bank dan nasabah selain hubungan kontraktual sebagaimana disebutkan diatas, yaitu:

40

Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h. 101


a. Hubungan Fidusia (Fiduciary Relation), b. Hubungan Confidencial. Disamping itu, adanya kewajiban bank untuk menyimpan rahasia bank, yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah diperjanjikan sama sekali, juga mengindikasikan bahwa hubungan antara nasabah dan bank tidak sekedar hubungan kontraktual semata- mata. Dalam hal ini ada semacam “amanah” yang diemban oleh pihak perbankan untuk kepentingan nasabahnya.

C. Asas-Asas Dalam Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Deposan Adapun asas-asas yang terdapat dalam hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana, yaitu: 1. Asas Kepercayaan (Fiduciary Principle) Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana selain diliputi asas-asas umum dari hukum perjanjian tetapi juga asas-asas khusus. Artinya nasabah penyimpan dana hanya bersedia menyimpan dananya pada suatu bank, apabila nasabah percaya kepada bank yang bersangkutan dan mampu untuk membayar kembali dana apabila ditagih. Bank juga mempunyai kedudukan yang khusus di dalam masyarakat yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang terpercaya, maka hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kepercayaan. Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi hubungan kepercayaan antara bank dengan nasabah. Hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan pinjam-meminjam uang antara debitur (bank) dan kreditur (nasabah penyimpan dana) yang dilandasi oleh Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

asas kepercayaan. Dengan kata lain, bahwa menurut undang-undang perbankan hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana bukan hanya hubungan kontraktual biasa antara debitur dengan kreditur yang diliputi oleh asas umum dari hukum perjanjian, tetapi juga hubungan kepercayaan yang diliputi asas kepercayaan. Secara eksplisit undang-undang mengakui hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kepercayaan, yang membawa konsekuensi bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur hubungan bank dan nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur tetapi juga hubungan kepercayaan atau fiduciary relation. Ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor10 Tahun 1998 yang menyebutkan “Mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan maka setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi wewenang dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk bimbingan, dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan”. 2. Asas Kerahasiaan ( Confidencial Principle) Hubungan bank dan nasabah penyimpan dana juga mempunyai suatu sifat kerahasiaan, adapun hubungan kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan bank


itu sendiri yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya pada bank tersebut. Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain- lain dari nasabah yang merupakan kelaziman dalam dunia perbankan. Kerahasiaan ini adalah untuk kepentingan bank sendiri karena bank memerlukan kepercayaan masyarakat

yang

menyimpan

uangnya

di

bank.

Masyarakat

hanya

mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila bank menjamin bahwa tidak akan ada penyalahgunaan pengetahuan bank tentang simpanannya. Dengan demikian, bank harus memegang teguh rahasia bank. Asas kerahasiaan diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal itu dapat dilihat dalam Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi : “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dana dan simpananya, kecuali dalam hal sebagaimana dimakusd dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44 A”. Keterikatan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan keadaan keuangan nasabahnya menunjukkan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kerahasiaan. Oleh karena itu, hubungan antara bank dengan nasabah penyimpan dana juga merupakan hubungan kerahasiaan. 3. Asas Kehati-hatian (Prudential Principle) Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehatihatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.


Tujuan dari prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat, dengan kata lain agar bank selalu dalam keadaan liquid dan solvent. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dana di bank. Asas kehati-hatian diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 29 ayat (2) dan (3). Asas kehati-hatian harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat dan bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja. Upaya perlindungan yang diberikan oleh UU Perbankan terhadap dana masyarakat merupakan penegasan bahwa sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah penyimpan dana telah menjadi milik bank sejak disetor dan selama dalam penyimpanan bank, tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang tersebut. Bank hanya boleh menggunakan uang itu untuk tujuan dan dengan cara-cara yang dapat menjamin kepastian bahwa bank itu nantinya akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan kepadanya apabila ditagih oleh para penyimpannya. Mengingat hal yang demikian ini, maka hubungan bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan kontraktual antara debitur dan kreditur yang dilandasi oleh asas kehati-hatian.


D. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Deposan Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat dan untuk mempertahankan kepercayaan tersebut pemerintah berusaha melindungi masyarakat atau nasabah dari tindakan lembaga atau oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kehadiran hukum dalam

masyarakat

diantaranya

adalah

untuk

mengintegrasikan

dan

mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan untuk membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Tetapi menyangkut usaha melindungi konsumen tidak semata-mata bergantung pada penerapan hukum perdata, tetapi juga pada hukum pidana dan hukum administrasi negara yang memuat ketentuan aturan yang dapat melindungi konsumen. Namun tetap diperlukan suatu kehati-hatian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan yang telah terjadi dalam pengelolaan atau pengurusan bank sehingga terjadi suatu kerugian yang dialami oleh nasabah penyimpan dana. Dalam rangka melindungi konsumen secara umum maka pemerintah membentuk Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku jasa perbankan dituntut untuk: 1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya 2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikan


3. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif 4. Menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standard perbankan yang berlaku. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara luas dan dalam. Kekuasaan yang demikian disebut sebagai hak. Tetapi dengan demikian, tidak semua kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu diberikan oleh hukum kepada seseorang. 41 Dasar hukum perlindungan bagi nasabah penyimpan dana menyangkut dasar hukum dalam arti formal maupun dasar hukum dalam arti material. Dasar hukum dalam arti material adalah dasar hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri. Yang terdiri dari bermacam-macam jenis sehingga tergantung dari mana dilakukan peninjauannya. Dasar hukum formal dalam perlindungan bagi nasabah penyimpan dana tidak hanya terbatas pada dasar hukum tertulisnya saja melainkan dimungkinkan adanya dasar hukum yang tidak tertulis. Adapun dasar hukum perlindungan bagi nasabah penyimpan dana yaitu : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

41

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 121.


2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank. 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 ahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, Hermansyah membagi perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana menjadi 2 (dua) macam yaitu: 42 1. Perlindungan Tidak Langsung Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu usaha yang dilakukan oleh bank. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan dengan melalui hal-hal yang dikemukakan berikut ini: a. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 dikemukakan, bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi

42

Hermansyah, Op. Cit, h. 124.


dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 diatas, kita dapat menemukan pasal lain di dalam UndangUndang No. 10 Tahun 1998 yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu diterapkan dalam setiap kegiatan usaha bank, yakni dalam Pasal 29 ayat (2) dan (3). Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (2) di atas, mengandung arti bahwa segala perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka melakukan kegiatan usahanya harus senantiasa berdasarkan kepada kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 29 ayat (3) terkandung arti perlunya diterapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada nasabah debitur. b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/Legal Lending Limit) telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Peraturan Pelaksanaannya. Berdasarkan ketentuan pasal ini, Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan


berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kelompok adalah kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan atau hubungan keuangan. Berdasarkan hal tersebut di atas maka batas maksimumnya tidak boleh melebihi 30 % dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30 % dari modal bank. Pengertian modal bank ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan pengertian yang dipergunakan dalam penilaian kesehatan bank. Batas maksimum yang dimaksud adalah untuk masing-masing peminjam atau sekelompok peminjam termasuk perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama. Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilaksanakan oleh bank kepada: 1. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank. 2. anggota Dewan Komisaris. 3. anggota Direksi.


4. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c 5. pejabat bank lainnya, dan. 6. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e. Batas maksimum dimaksud di atas tidak boleh melebihi 10 % dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.” Menurut SK Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR, yang dimaksud Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/Legal Lending Limit) adalah persentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank. Ditetapkannya ketentuan batas maksimum pemberian kredit, baik dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 maupun peraturan pelaksanaannya semata-mata bertujuan untuk memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank melalui penyebaran resiko dalam bentuk penanaman kredit kepada berbagai nasabah peminjam. Lebih dari itu, adanya ketentuan batas maksimum pemberian kredit tersebut untuk mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok peminjam tertentu saja serta memelihara kesehatan bank dan wujud perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah penyimpan dana pada bank yang bersangkutan. c. Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi. Kewajiban dari bank untuk mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi diatur dalam Pasal 35 UU No. 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa :


“Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.” Ketentuan tersebut berhubungan erat dengan kewajiban bank untuk menyampaikan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur oleh Pasal 34 UU No. 10 Tahun 1998. Bahwa adanya ketentuan yang mewajibkan bank untuk menyampaikan dan mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 34 dan Pasal 35 di atas, dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama nasabah penyimpan mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal yang terkait dengan bank tersebut. d. Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Banyak alasan dan tujuan dilakukannya merger, akuisisi, dan konsolidasi oleh pelaku usaha terhadap badan usaha bank yang dimilikinya. Salah satu yang terpenting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan. Namun demikian, dalam melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi di bidang perbankan tidaklah dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, tetapi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang terkait. Berkaitan dengan itu, menurut ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bahwa dalam pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi harus memperhatikan kepentingan dari semua pihak, yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditur, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, juga kepentingan rakyat banyak, dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank.


Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa dalam rangka pelaksanaan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank kepentingan dari nasabah penyimpan sebagai kreditur telah memperoleh perlindungan hukum. 2. Perlindungan Langsung Perlindungan

secara

langsung

oleh

dunia

perbankan

terhadap

kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Mengenai perlindungan secara langsung ini dapat dikemukakan dalam dua hal, yaitu: a. Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana. Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur untuk didahulukan dari kreditur-kreditur yang lain. Dalam sistem perbankan Indonesia, nasabah penyimpan merupakan kreditur yang mempunyai hak preferen, dalam arti bahwa nasabah penyimpan yang harus didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang sedang mengalami kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya. Berkaitan dengan hak preferen dari nasabah penyimpan ini, dalam hal bank yang menyimpan dana masyarakat tersebut mengalami kegagalan atau kesulitan, maka berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998, dana masyarakat yang disimpan di bank tersebut dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjamin simpanan yang dikenal sebagai Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah sebagai salah satu unit di Departemen Keuangan Republik Indonesia.


b. Lembaga Asuransi Deposito Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Untuk memberikan perlindungan di kemudian hari bagi kepentingan nasabah-nasabah penyimpan dari bank-bank yang mengalami kegagalan, terutama para deposan yang dananya relatif kecil, maka perlu diciptakan suatu sistem asuransi deposito. Misi dari lembaga asuransi deposito ini adalah memelihara stabilitas dari sistem keuangan negara dengan cara mengasuransikan para deposan bank dan mengurangi

gangguan-gangguan

terhadap

perekonomian

nasional

yang

disebabkan kegagalan-kegagalan yang dialami oleh perbankan. Mengenai lembaga jaminan asuransi ini, sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang Pada Bank yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 1973. Berkaitan dengan jaminan terhadap dana masyarakat yang ada pada bank, dalam ketentuan Pasal 37 B ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dikemukan bahwa : “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan.” Dari ketentuan tersebut, jelaslah bahwa adanya suatu kewajiban bagi bank untuk menjamin dana dari nasabah penyimpan. Ketentuan ini juga memberikan suatu jaminan bagi nasabah penyimpan bahwa apabila bank di mana ia menyimpan dananya mengalami kegagalan, maka dananya tersebut pasti diterimanya kembali.


Berkaitan dengan itu, dalam ketentuan Pasal 37 B ayat (2) dikemukakan, bahwa : “Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan.” Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan ini diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Lembaga ini merupakan suatu badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga ataupun skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia. Dengan adanya ketentuan mengenai Lembaga Penjamin Simpanan ini pada undang-undang perbankan maka pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagai dasar hukum dari Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun fungsi dan kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, yaitu: 1

Menjamin simpanan nasabah penyimpan

2

Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan dari Lembaga Penjamin Simpanan yang terdapat pada

Pasal 6 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004, yaitu: 1

menetapkan dan memungut premi penjaminan

2

menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta


3

melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan

4

mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksan bank, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.

5

melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan /atau konfirmasi atas data sebagaimana dimaksud pada anagkat 4 (empat)

6

menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim

7 menunjukkan, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama Lembaga Penjamin Simpanan guna melaksanakan sebagian tugas tertentu 8

melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjamin simpanan, dan

9

menjatuhkan sanksi administratif Adapun yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan yaitu simpanan

nasabah yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Penjamin simpanan nasabah bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan sifatnya terbatas tetapi dapat mencakup sebanyak-banyaknya nasabah. Setiap bank yang menjalankan usahanya di Indonesia diwajibkan menjadi peserta dan membayar premi penjamin. Dalam hal bank tidak melanjutkan usahanya dan harus dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan akan membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah tertentu.


Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana dalam bentuk deposito pada Bank Rakyat Indonesia secara tidak langsung telah tercantum dalam Bilyet Depobri yang menyebutkan bahwa depobri ini dijamin dengan seluruh harta dan kekayaan Bank Rakyat Indonesia. Untuk melindungi dana deposito yang telah disetor oleh deposan dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya resiko kerugian maka Bank Rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang menyatakan bahwa : “Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin.” Dengan adanya ketentuan yang diberlakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia maka Bank Rakyat Indonesia juga memberlakukan ketentuan yang sesuai dengan Lembaga Penjamin Simpanan dan Bank Indonesia pada rekening deposito, yaitu bahwa nilai dari deposito yang kurang dari 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hanya dijamin oleh Bank Rakyat Indonesia, sedangkan nilai dari deposito yang lebih dari 100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka yang menjamin adalah Bank Indonesia. Oleh sebab itu, Bank Rakyat Indonesia harus mendaftarkan rekening deposito yang nilainya lebih dari 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Bank Indonesia. Suku bunga deposito yang nilainya lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditentukan oleh Bank Indonesia, sedangkan suku bunga deposito yang nilainya kurang dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) murni diatur oleh Bank Rakyat Indonesia.


Untuk menghindari adanya tindak pidana money loundering dan untuk melindungi nasabah dari tindak pidana tersebut, Bank Rakyat Indonesia selain memberlakukan ketentuan know your costumer dan juga melaporkan seluruh transaksi terutama transaksi yang dilakukan oleh walk in costumer (yaitu nasabah yang bukan nasabah dari Bank Rakyat Indonesia yang hanya melakukan

transaksi

pengiriman

uang

kepada

bank

lain tanpa

harus

menjadi nasabah dari Bank Rakyat Indonesia) yang melakukan transaksi yang nilainya lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada kantor pusat Bank Rakyat Indonesia. Sehingga apabila terjadi transaksi yang mencurigakan yang menyebabkan timbulnya asumsi adanya tindak pidana money loundering maka Bank Rakyat Indonesia dapat langsung melaporkan nasabah yang melakukan transaksi kepada pihak yang berwajib untuk diperiksa meskipun nasabah tersebut bukan merupakan nasabah dari Bank Rakyat Indonesia.

E. Prosedur Pembukaan dan Pembayaran Kembali deposito Berjangka Adapun prosedur pembukaan deposito berjangka secara umum pada bank menganut ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Calon deposan menghadap petugas bank dan mengutarakan maksudnya. 2. Petugas bank menjelaskan ketentuan-ketentuan dalam menyimpan di bank, kemudian menyerahkan formulir untuk diisi seperti: a. Aplikasi Deposito Berjangka b. Surat pernyataan untuk ahli waris c. Surat Tanda Pengenal Diri Deposan/Kartu Pembayaran Bunga Deposito Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

3. Deposan mengisi formulir permohonan dan yang harus diterangkan dalam permohonan adalah: a. Memberi tanda silang pada kotak yang telah disediakan, apakah tunai, house check atau rect check b. Jumlah uang c. Jangka waktu yang dikehendaki d. Nama dan alamat (sesuai kartu identitas) e. Membubuhkan tanda tangan dan memberikan contoh tanda tangan pada tempat yang telah disediakan. Disamping itu mengisi surat pernyataan diatas materai secukupnya dan berkas-berkas ini dilampiri KTP/copynya dan diserahkan kepada petugas bank 4. Petugas bank meneliti berkas permohonan apakah tidak ada kejanggalan, setelah itu calon deposan dipersilahkan menyetor uang tunai atau dengan house check/rect check kepada teller, teller menerima uang tunai/house check/rect check, bila tunai uang dihitung kembali dan dicatat pada daftar penerima kas, dan aplikasi distempel teller selanjutnya applikasi yang telah distempel tersebut diteruskan kepada seksi deposito. 5. Seksi deposito menerima berkas permohonan kemudian: a. Mencatat pada buku register b. Melengkapi Surat Tanda Pengenal Diri Deposan c. Membuat Surat Deposito bilyet dalam rangkap 5 (lima) Lembar 1 asli untuk nasabah Lembar 2 untuk vocher pembukuan. Lembar 3 untuk file sie deposito


Lembar 4 untuk vocher pembukuan pada saat pelunasan Lembar 5 untuk kantor pusat d. Mencatat pada kartu tanggal jatuh tempo. 6. Seperangkat berkas yang telah diisi diserahkan untuk disahkan kepada pimpinan/kepala bidang operasi/pejabat yang berwenang. 7. Pimpinan/ kepala bidang operasi/pejabat yang berwenang meneliti berkas yang telah diisi dan selanjutnya ditandatangani pada tempat yang telah disediakan. Setelah itu diserahkan kembali kepada seksi deposito. 8. Bilyet/surat deposito asli diserahkan kepada deposan melalui teller. Setelah kita mengetahui prosedur pembukuan deposito berjangka maka perlu diketahui prosedur pelunasan deposito berjangka itu sendiri. Untuk adanya pembayaran kembali deposito berjangka tersebut dapat disebabkan oleh dua hal yaitu: 1. Karena berakhirnya jangka waktu deposito berjangka. 2. Karena atas permintaan deposan sendiri dan disetujui oleh bank untuk menarik kembali depositonya meskipun jangka waktunya belum berakhir. Bila jangka waktu yang disebutkan dalam bilyet deposito berjangkanya berakhir,

deposan

berhak

menarik

kembali

depositonya

dengan

cara

mengembalikan bilyet deposito tersebut kepada bank dan dapat juga berdasarkan permintaan dari deposan yang ditegaskan dalam surat permintaan, deposito berjangka ini diperpanjang secara otomatis dengan tanpa menerbitkan bilyet deposito berjangka baru, dalam jangka waktu yang sama dari suku bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perpanjangan. Setelah itu petugas bank memberikan bukti penyerahannya kepada deposan beserta kepadanya akan


diminta untuk menandatangani bukti pelunasan deposito berjangka dan kasir akan membayar kepada deposan sejumlah uang seperti tertera dalam bilyet deposito berjangka. Pelunasan deposito berjangka ini biasanya adalah uang pokok ditambah dengan bunga yang masih ada atau yang tersisa. Sedangkan untuk deposito yang belum jatuh tempo (belum habis jangka waktunya yang telah diperjanjikan) dengan permintaan deposan kepada bank depositoris dapat dilakukan dengan persetujuan bank pelaksana. Menurut Pasal 1381 KUH Perdata mengatakan bahwa perikatan-perikatan dapat hapus karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaaan utang atau kompensasi, pencampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya barang yang berhutang, pembatalan perjanjian, berlakunya syarat batal, lewat waktu. Subekti menyatakan bahwa: “Perincian dalam pasal 1381 KUHPerdata itu tidak lengkap, karena telah

dilupakan

hapusnya

suatu

perikatan

karena

lewatnya waktu suatu ketetapan waktu yang dicantumkan dalam suatu perjanjian. Selanjutnya dapat diperingatkan pada beberapa cara yang khusus ditetapkan terhadap perikatan, misalnya ketentuan bahwa suatu perjanjian “maatschap” atau perjanjian “lastgeving” hapus dengan meninggalnya seorang anggota maatshap itu atau meninggalnya orang yang memberikan perintah dan karena curatele atau pernyataan pailit mengakibatkan juga hapusnya perjanjian maatschap itu. 43 Sebagaimana perjanjian pada umumnya maka perjanjian deposito berjangka pun dapat berakhir dengan salah satu atau beberapa cara yang disebutkan dalam Pasal 1381 KUH Perdata, ataupun dengan cara-cara yang tidak

43

R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermassa, Jakarta, 2003, h. 152.


disebutkan dalam pasal tersebut, misalnya: dengan persetujuan para pihak. Dengan melihat kepada ketentuan yang ada dan kebiasaan yang lazim dalam praktek penyelenggara deposito berjangka oleh bank-bank pelaksana, maka deposito berjangka itu dapat berakhir dengan beberapa cara antara lain: a. Perjanjian deposito berjangka berakhir dengan dicairkannya nominal deposito berjangka oleh deposan. Pencairan deposito berjangka dengan cara ini dapat dicairkan sebelum dan saat atau sesudah jatuh tempo. Jadi kapan saja deposito berjangka tersebut dicairkan maka saat itulah perjanjian deposito berjangka hapus. b. Lewatnya jangka waktu deposito berjangka. Dalam hal telah lewatnya waktu deposito, tetapi deposan belum juga mencairkan depositonya dan juga tidak memperpanjang deposito tersebut, maka perjanjian deposito itu telah berakhir. Namun perikatan diantara deposan dengan bank masih tetap berlaku , yaitu dalam hal pengembalian nominal deposito dan pembayaran bunga pada bulan jatuh tempo. c. Perjanjian deposito berjangka dapat juga hapus dengan cara pembaharuan hutang (novasi). Pembaharuan hutang terjadi dengan jalan mengganti hutang lama dengan hutang baru, debitur lama dengan debitur baru, dan kreditur lama menjadi kreditur baru. Dalam hal hutang lama diganti dengan hutang baru terjadilah penggantian objek perjanjian, yang disebut “novasi obyektif”. Di sini hutang lama menjadi lenyap.44

44

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, h. 64.


Novasi dalam perjanjian deposito berjangka terjadi dengan cara yanng disebutkan dalam Pasal 1413 ayat (1) KUH Perdata, yaitu dengan perpanjangan deposito berjangka yang telah jatuh tempo dapat dimintakan perpanjangannya oleh deposan kepada bank. Perpanjangan jangka waktu ini merupakan perjanjian hutang piutang yang baru, oleh karenanya menghapuskan perikatan deposito yang lama. d. Perjanjian deposito berjangka dapat juga hapus dengan berlakunya lembaga daluwarsa. Pada pasal 1967 KUH Perdata menyatakan : “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewat waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk”. 45 Berdasarkan Pasal 1967 KUH Perdata, maka hutang bank atas pokok pinjaman dalam perjanjian deposito berjangka hapus setelah lewat waktu 30 tahun dari saat jatuh tempo. Setelah lewat waktu tersebut deposan sebagai kreditur tidak lagi dapat menuntut pembayaran kembali hutang bank padanya. Demikian juga halnya dengan bunga deposito berjangka, telah daluwarsa setelah lewatnya waktu 5 tahun terhitung sejak bunga tersebut seharusnya dibayarkan oleh bank. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 1975 ayat (3) KUH Perdata. e. Meninggalnya Deposan. Meninggalnya deposan sebenarnya tidak menghapuskan perikatan hutang piutang yang dibentuk oleh perjanjian deposito berjangka, perikatan itu tetap

45

R. Subekti, Op. Cit, h. 434.


ada, hanya saja deposannya telah digantikan tempatnya oleh ahli warisnya kepada siapa bank harus membayar kembali uang deposito berjangka itu.

F. Peran Bank Indonesia Dalam Melaksanakan Perlindungan Nasabah Deposan Secara umum, peranan Bank Indonesia sebagai bank sentral sangatlah penting dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat dan efisien. Karena dunia perbankan merupakan tonggak dalam pembangunan ekonomi suatu negara, sedangkan secara khusus bank bentral mempunyai peranan yang penting dalam mencegah timbulnya resiko-resiko kerugian yang diderita oleh bank itu sendiri, masyrakat, penyimpan dana, dan kerugian serta membahayakan kehidupan perekonomian suatu negara. Untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dengan menjamin hakhak nasabah dalam bertransaksi dengan bank, Bank Indonesia mengeluarkan produk hukum yang diterbitkan pada tanggal 24 Januari 2005 yaitu Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Transparansi Informasi mengenai produk bank sangat diperlukan untuk memberikan kejelasan kepada nasabah mengenai manfaat dan resiko yang melekat pada produk tersebut, sedangkan menyelesaikan dengan segera pengaduan nasabah diharapkan dapat meningkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Ketentuan dalam Peratura Bank Indonesia mewajibkan agar informasi mengenai produk yang ditawarkan bank kepada nasabah harus memuat sekurangRachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

kurangnya nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat pada produk, persyaratan dan tata cara penggunaan produk, biaya-biaya yang melekat pada produk, perhitungan bunga, jangka waktu berlakunya produk dan penerbit produk. Di samping itu, bank juga dilarang mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai karakteristik produk yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan atau tidak dapat dibaca secara jelas dan atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Peraturan Bank Indonesia hanya mengatur persyaratan minimal yang harus diterapkan bank. Persyaratan lebih rinci diserahkan kepada masing-masing bank. Ketentuan rinci tentang produk yang ditawarkan dapat membantu nasabah menilai apakah mereka telah dirugikan pada waktu mengkonsumsi produk tersebut. Apabila nasabah menilai dirinya telah dirugikan maka nasabah dapat menggunakan haknya untuk meminta ganti rugi. Untuk itu, bank diwajibkan menyelesaikan setiap adanya ungkapan ketidakpuasan yang disebabkan adanya potensi kerugian finansial pada nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian bank. Setiap bank harus menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Sebenarnya ada dua pilihan, apabila penyelesaian yang dilakukan bank belum memenuhi harapan nasabah. Pertama, penyelasaiannya dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kedua, dibentuk badan khusus yang berfungsi menyelesaikan sengketa nasabah bank. 46

46

Zulkarnain Sitompul, Problematika Perbankan, Books Terrace dan Library, Bandung, 2005, h. 185. Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

Kewenangan bank sentral dalam melakukan pengaturan dan pengawasan adalah sebagai alat atau sarana untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, yang menjamin dan memastikan dilaksanakannya segala peraturan perundangundangan yang terkait dengan penyelenggaraan usaha bank oleh bank yang bersangkutan. Dalam hal pengawasan dan pengaturan bank, Bank Indonesia selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia juga mengacu kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan undang-undang perubahannya yaitu Undang-undang Nomor10 Tahun 1998. Pengawasan yang dilaksanakan Bank Indonesia terhadap bank dapat berupa pengawasan langsung yaitu berbentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, juga dapat berupa pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank. Dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dapat menjalankan pemeriksan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Di samping itu pemeriksaan dapat dilakukan secara insidentil setiap waktu apabila diperlukan untuk menyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan. Berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia, maka otoritas pengawasan bank dapat diuraikan menjadi empat, yaitu: 47 1. Kewenangan memberikan izin (power to licence) Melalui kewenangan ini memungkinkan ditetapkan ketentuan dan persyaratan pendirian sebuah bank oleh otoritas pengawasan. Kewenangan ini

47

Satjipto Rahardjo, Op. Cit, h. 121.


merupakan seleksi paling awal dalam tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Kewenangan dalam memberikan izin ini memungkinkan otoritas pengawas bank mencegah pendirian bank yang tidak didukung dengan modal yang cukup, kurang dipersiapkan dengan baik atau yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi pemilik atau pengurus tanpa mengindahkan kepentingan masyarakat. 2. Kewenangan untuk mengatur (power to regulate) Kewenangan untuk mengatur ini memungkinkan otoritas pengawas bank untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek kegiatan usaha perbankan yang sehat dan mampu memenuhi jasa perbankan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ketentuan yang ditetapkan antara lain mencakup pengaturan, likuiditas, dan solvabilitas bank, jenis usaha yang dapat dilakukan dan resiko. 3. Kewenangan untuk mengawasi (power to control) Kewenangan ini merupakan kewenangan yang paling dasar yang diperlukan oleh otoritas pengawasan bank. Pengawasan bank dilaksanakan melalui pengawasan langsung (onside examination) yang berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang ketaatan terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui adakah terdapat tindakan-tindakan yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank, dan pengawasan tidak langsung (off side supervision), yaitu pengawasan yang dilakukan melalui alat pantau seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi


lainnya. Dari data yang disampaikan maka otoritas pengawasan bank dapat menentukan keadaan usaha dan kesehatan bank. 4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (power to impose sanction) Merupakan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi hal-hal yang diatur atau dipersyaratkan kewenangankewenangan tersebut diatas. Pengenaan sanksi tersebut agar pihak bank sungguhsungguh taat dalam menerapkan peraturan perundang-undangan dan prinsip perbankan yang sehat. Pada Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dapat diketahui bahwa bank haruslah memberikan informasi yang berkenaan dengan kemungkinan adanya resiko yang dapat timbul dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah pada bank yang bersangkutan. Apabila bank telah menyediakan informasi yang dibutuhkan nasabah penyimpan dana maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan dari Bank Indonesia. Informasi tersebut harus diberikan oleh bank sebab dalam hal ini bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dapat dilihat dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa : “Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indoensia”. Berdasarkan ketentuan diatas dapat dijelaskan bahwa kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha


suatu bank kepada bank Indonesia diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memantau kegiatan suatu bank. Pemantauan kegiatan suatu bank diperlukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberadaan lembaga perbankan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap perlindungan rekening dapat dilihat pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Suku Bunga Pinjaman Simpanan Pihak Ketiga dan Pasar Uang Antar Bank dan Undang-undang Nomor 24 Nomor 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Pada peraturan tersebut dapat dilihat bahwa Bank Indonesia menjamin seluruh simpanan nasabah tanpa terkecuali. Dengan adanya penjamin terhadap simpanan nasabah maka secara tidak langsung Bank Indonesia melindungi dana yang telah disimpan oleh masyarakat pada suatu bank. Sebagai lembaga pengawas perbankan di Indonesia, maka Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar dalam usaha menjamin dan melindungi agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Bank Indonesia

yang

diharapkan

lebih

aktif

dalam

melakukan

tugas

dan

kewenangannya untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di Indonesia. Pengawasan efektif dan baik merupakan langkah yang preventif dalam melindungi atau setidak-tidaknya mengurangi kasus kerugian nasabah karena tindakan bank atau lembaga keuangan bank lainnya yang melawan hukum.


BAB IV TINDAKAN BANK TERHADAP PENCAIRAN DEPOSITO BERJANGKA SEBELUM JATUH TEMPO KHUSUS PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MEDAN

A. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Sebelum dibahas lebih lanjut tentang hak dan kewajiban diatas, perlu kiranya penulis memberikan gambaran umum tentang PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan. Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu Bank Umum di Indonesia merupakan bank yang telah berdiri sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, oleh sebab itu Bank Rakyat Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam dunia perbankan Indonesia. PT. Bank Rakyat Indonesia didirikan pada tanggal 16 Desember 1895 dengan nama Hulp en Spaarbank der Indlandsche Bestuurs Ambtenaren (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Pegawai Pangreh Praja Berkebangsaan Pribumi) atau lebih dikenal dengan nama Bank Priyayi yang merupakan cikal bakal dari Bank Perkreditan Rakyat pertama di Indonesia. Pada tahun 1934, kegagalan Centrale Kas dalam pengawasan serta campur tangan manajemen VolksBank membuat Bank Rakyat Indonesia memiliki masalah yang berkepanjangan. Untuk mengatasi masalah tersebut dibentuklah Allgemeene Volkscrediet Bank (AVB) yang akan merupakan Badan Usaha Milik Negara. Tujuan didirikan AVB adalah mempersatukan bank-bank rakyat tersebut agar terhindar dari kesulitan dan kebangkrutan. Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

Pada masa Kolonial Jepang Tahun 1942, setelah dibekukan AVB di buka kembali oleh Pemerintah Jepang dengan nama Syomin Ginko, yang mempunyai arti Bank Rakyat. Lembaga keuangan ini menerapkan sistem cabang yang kemudian dimanfaatkan Pemerintah Jepang untuk kepentingan perang. Tahun 1945, pada Pasca-Proklamasi kemudian atas persetujuan Mr. Abdul Gafar Pringgodigdo, Syomin Ginko diganti nama dengan nama Bank Rakyat Indonesia (BRI). Melalui PP No.1 Tahun 1946 pada tanggal 22 Februari 1946, Syomin Ginko resmi berganti nama menjadi Bank Rakyat Indonesia. Pada tahun 1951, Pemerintah RI mengeluarkan PP No.25 Tahun 1951 yang menetapkan BRI menjadi “Bank Menengah”. Usaha pokoknya yaitu menjalankan bisnis bank umumnya, membina dan mengawasi BPR, serta memberi kredit kepada golongan menengah. Tahun 1956 berdasarkan Surat Dewan Monoter No.SEKR/BRI/328/25 Desember 1956, BRI ditetapkan sebagai Bank Devisa, sehingga BRI dapat turut memajukan perdagangan luar negeri dan perbaikan distribusi barang impor. Pada tahun 1959, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang sanering uang melalui PP tertanggal 24 Agustus 1959 yang mengakibatkan kerugian kas Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 203,3 juta. Berdasarkan Undang- undang No.42 PRP Tahun 1960 yang tercatat dalam Lembaran Negara No. 29/1960, maka Bank Rakyat Indonesia dilebur dalam Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN). Pada masa orde baru tahun 1969, Bank Rakyat Indonesia ditunjuk pemerintah sebagai satu-satunya bank yang bertugas menyalurkan kredit Program Bimbingan Masal (Bimas) dalam bantuan Kredit Likuiditas BI yang mendorong Bank Rakyat Indonesia untuk membentuk Unit Desa BRI. Tahun 1983-1984, keberadaan Bank Rakyat Indonesia di desa mempelopori monetasi daerah


pedesaan yang artinya Bank Rakyat Indonesia turut memasyarakatkan perbankan pedesaan dan membantu pengelolaan sumber dana masyarakat menjadi lebih produktif. Tahun 1991 akibat tingginya suku bunga simpanan dan pinjaman , Bank Rakyat Indonesia melakukan tindakan antisipatif dengan melakukan penyerahan portofolio, penataan organisasi dan efesiensi, bahkan melakukan streamlining (perampingan) atau rasionalsisai pegawai Bank Rakyat Indonesia, sedangkan pada tahun 1992 melalui PP No.21 Tahun 1992, status badan hukum Bank Rakyat Indonesia berubah bentuk menjadi perusahaan persero dengan nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tahun 2003 (bulan Oktober 2003) Bank Rakyat Indonesia kemudian go public menjadi perusahaan terbuka. Anggaran Dasar Perseroan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang dibuat oleh Muhawi Salini,SH, seorang notaris di Jakarta berikut perubahan- perubahannya terakhir diubah dengan Akte No.7 tanggal 3 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan I Mas Fatmial ,SH, notaris di Jakarta dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-23726 HT. 01. 04 Tahun 2003 tanggal 6 Oktober 2003. Pada tahun 2004, BRI mengukir prestasi dengan meraih penghargaan The Best BUMN of The Year 2004 dan pada tahun ini juga dilakukan peresmian pengembangan proyek Small Medium Enterprise (SME) center dengan bantuan Pemerintah Korea Selatan. Sepanjang tahun 2005 dengan semakin kokohnya bisnis UKM-nya, BRI berhasil mengantongi beberapa prestasi yang cukup membanggakan seluruh jajaran, misalnya, Investor Award sebagai emiten terbit sektor perbankan, info bank award sebagai bank dengan kinerja terbaik untuk kelompok bank breast 10 triliun-50 triliun rupiah.


Setelah dilakukannya merger termasuk Bank Milik Pemerintah maka Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu Bank BUMN yang terdiri dari: 1. PT Bank Mandiri (Tbk) 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Tbk) 3. PT Bank Negara Indonesia (Tbk) 4. PT Bank Tabungan Negara (Tbk) Menurut ketentuan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan maupun undang-undang perubahannya yaitu Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyatakan bahwa penghimpunan dana dan pemberian kredit merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga perbankan. Oleh karena Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan selain menyalurkan kredit kepada masyarakat juga sebagai lembaga penghimpun dana masyarakat. Dalam hal menghimpun dana dari masyarakat Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan mengeluarkan berbagai macam produk perbankan yang memberikan keuntungan kepada pihak bank maupun kepada pihak nasabah. Produk perbankan tersebut antara lain tabungan, giro dan deposito. Macam-macam tabungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia antara lain: 1. Tabungan Haji 2. Tabungan Britama 3. Simpedes 4. Simaskot Jenis-jenis giro pada PT. Bank Rakyat Indonesia antara lain: 1. Giro Valas adalah simpanan dalam valuta asing pihak ketiga pada Bank Rakyat Indonesia yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat.


2. Giro BRI adalah jenis simpanan Bank Rakyat Indonesia yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan cek dan bilyet giro. Jenis-jenis deposito pada PT. Bank Rakyat Indonesia yaitu: 1. Depobri rupiah adalah simpanan berjangka dalam mata uang rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia, dimana penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah diperjanjikan. 2. Deposito on call adalah simpanan deposito yang mana simpanan itu tetap berada pada bank selama yang mendepositokan

belum membutuhkannya

dengan jangka waktu kurang dari 1 bulan sehingga dalam deposit on call ini jatuh temponya dihitung berdasarkan hari yang kurang dari 1 bulan. 3. Depobri valas adalah simpanan pihak ketiga berupa deposito dalam mata uang asing yang hanya dapat diambil setelah jangka waktu sebagaimana telah diperjanjikan antara deposan dengan PT Bank Rakyat Indonesia. Bagi para pengusaha, mereka mempunyai kecenderungan memanfaatkan simpanan giro yang pada umumnya berjumlah besar dan uang dapat ditarik sewaktu-waktu. Bila menyimpan sejumlah uang tertentu dan menariknya pada saat jatuh tempo setelah jangka waktu yang telah ditentukan, mereka ini biasanya menyimpan uangnya dalam bentuk deposito atau deposito berjangka. Bila menyimpan uang untuk setiap saat yang diperlukan dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu maka mereka ini akan memilih tabungan. Biasanya PT Bank Rakyat Indonesia lebih menyukai masyarakat menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan berjangka seperti deposito berjangka, karena pihak bank dapat memperkirakan cadangan kas yang tersedia


yang dapat memproyeksikan berapa jumlah kredit yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, maka akan terlihat adanya dua sisi tangung jawab, yakni kewajiban yang terletak pada bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan dana sebagai akibat hubungan hukum dengan bank. Hak dan kewajiban nasabah diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi. Prestasi yang harus dipenuhi oleh bank dan nasabah adalah prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian antara bank dengan nasabah terhadap produk perbankan tabungan dan deposito. Adapun kewajiban PT. Bank Rakyat Indonesia terhadap deposan dalam deposito berjangka antara lain: 1. kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan deposan 2. kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah 3. kewajiban untuk menerima sejumlah uang dari nasabah 4. bank wajib menolak aplikasi pembukaan rekening dari calon nasabah yang tidak memenuhi persyaratan kelengkapan informasi dan atau apabila dokumen-dokumen calon nasabah diragukan kebenarannya 5.

kewajiban bank untuk memperpanjang deposito berjangka atas permintaan deposan yang telah jatuh tempo.

6. Berkewajiban mencairkan deposito berjangka baik yang telah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo atas permintaan deposan. 7. berkewajiban menerbitkan bilyet pengganti deposito berjangka atas hilangnya bilyet asli deposito berjangka milik deposan.


Sedangkan PT. Bank Rakyat Indonesia berhak untuk mempergunakan dana deposito berjangka untuk membiaya kegiatan usaha perbankan (misalnya pemberian kredit) serta mengenakan denda atau penalty dan biaya administrasi apabila deposan mencairkan deposito berjangkanya sebelum jatuh tempo Kewajiban deposan dalam deposito berjangka dapat kita lihat pada pembukaan rekening deposito berjangka. Dalam pembukaan rekening deposito berjangka pada Bank Rakyat Indonesia harus mengacu kepada Kebijakan dan Prosedur Prinsip Mengenal Nasabah (know your customer) antara lain 1. Nasabah perorangan Pembukaan rekening untuk nasabah perorangan wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya : a. Pengisian formulir aplikasi pembukaan rekening b. Permintaan bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah (KTP/SIM/Pasport) c. Penelitian atas kebenaran dan keabsahan bukti-bukti identitas dan dokumen pendukung informasi dari calon nasabah d. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal pada saat pembukaan rekening e. Keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana f. Mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan. Khusus pembukan rekening anak dibawah pengampuan: a. Rekening atas nama anak di bawah pengampuan yang diwakilkan oleh orangtuanya wajib ditulis sebagai berikut: “ nama orang tua qq nama anak”.


b. Data yang di pergunakan adalah data si anak dan orang tua, tetapi dokumen identitas yang diserahkan kepada unit kerja Bank Rakyat Indonesia adalah identitas milik si orang tua mengingat si anak belum memiliki kartu identitas c. Nama gadis ibu kandung yang wajib dicantumkan dalam formulir aplikasi pembukaan rekening adalah nama orang tua si anak. 2. Nasabah non perorangan Pembukaan rekening non perorangan wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya : a. Pengisian formulir aplikasi pembukaan rekening b. Permintaan informasi tentang status hukum dari badan yang dimaksud dibuktikan dengan akta pendirian/anggaran dasar c. Izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang d. NPWP bagi calon nasabah yang diwajibkan untuk memeliki NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku e. Dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakili badan yang dimaksud f. Surat kuasa/penunjukkan dari calon nasabah (non perorangan) dengan persetujuan semua pengurus yang berwenang sesuai dengan anggaran dasar, untuk mewakili badan tersebut dalam melakukan transaksi keuangan di Bank Rakyat Indonsia. Dengan demikian, tanda tangan pengurus yang mewakili harus dicantumkan pada specimen tanda tangan g. Penelitian atas kebenaran dan keabsahan bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah


h. Petugas wajib bertemu dengan calon nasabah, minimal pada saat pembukaan rekening i. Calon nasabah wajib mengisi data tentang keterangan mengenai sumber dan penggunaan dana j. Calon nasabah wajib mengisi dan menandatangani specimen tanda tangan. Hak dari deposan adalah sebagai berikut: 1. Deposan berhak untuk mendapat bunga atas deposito berjangka yang telah diperjanjikan terlebih dahulu 2. Deposan dapat mencairkan deposito berjangka baik secara tunai, overbooking maupun dikliringkan ke bank lain 3. Deposan dapat merubah cara pembayaran bunga yang diperjanjikan dengan mengajukan surat permohonan tertulis kepada unit kerja tempat pembukaan rekening 4. Deposan berhak memberikan kuasa kepada orang lain untuk pencairan deposito berjangka 5. Deposan berhak untuk mencairkan atau memperpanjang deposito berjangka yang sudah jatuh tempo. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan antara nasabah penyimpan dana merupakan suatu hal yang timbul akibat adanya kerjasama antara bank dengan nasabah akan tetapi hak-hak dan kewajibankewajiban nasabah kadangkala tidak diikuti dengan hak-hak dan kewajibankewajiban bank itu sendiri. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha perbankan, sering kali hak-hak nasabah tidak terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan perselisihan antara nasabah dan bank yang ditunjukkan dengan munculnya


pengaduan nasabah. Dalam perkembangan dunia perbankan di Indonesia, terutama sejak deregulasi perbankan tahun 1988, terjadi persaingan yang tajam antara perbankan. Hal positif yang timbul dapat dilihat dari segi nasabah bank adalah meningkatnya upaya bank untuk memberikan pelayanan yang baik kepada para nasabahnya termasuk dalam bentuk jaminan atau perlindungan atas apa yang merupakan hak nasabah. Upaya penyelesaian pengaduan nasabah merupakan bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah berhubungan dengan bank.

B. Perikatan Antara Bank Dengan Nasabah Deposan Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjukkan hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua atau lebih orang atau pihak, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih orang (pihak) dalam bidang/ lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut. 48 Dari rumusan di atas dapat diketahui bahwa suatu perikatan, sekurangnya membawa serta di dalamnya empat unsur, yaitu : 49 1. Bahwa perikatan itu adalah suatu hubungan hukum 2. Hubungan hukum tersebut melibatkan dua atau lebih orang (pihak)

48

Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 17. 49 Ibid. Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

3. Hubungan hukum tersebut adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan 4. Hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam perikatan Ekstensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui pada ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”. Dari rumusan diatas dapat diketahui bahwa diluar perjanjian dan hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang tidak ada perikatan. Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan. Demikian juga dengan perjanjian, perjanjian melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Pihak yang mengadakan perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak siapa ia telah membuat perjanjian atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaannya yang dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan dirinya tersebut. Adapun unsur-unsur perikatan yaitu: 1. Hubungan hukum Hubungan hukum adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekat “hak” pada satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka hukum dapat memaksakan pihak tersebut agar memenuhi kewajibannya.


2. Kekayaan Yang dimaksud dengan kriteria perikatan itu adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap suatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum tersebut dapat disebut suatu perikatan. Adapun ukuran atau kriteria yang dipergunakan dapat dinilai dengan uang atau tidak. Apabila hubungan hukum tersebut dinilai dengan uang maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu perikatan. Tetapi kriteria tersebut tidak lagi dipertahankan untuk mencapai keadilan. Maka ditentukan, bahwa sekalipun hubungan hukum tidak ditentukan atau dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat menghendaki adanya suatu hubungan yang diberi akibat hukum, maka hukum pun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tersebut sebagai suatu perikatan. 3. Pihak-pihak Perikatan haruslah terjadi antara dua orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi adalah kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasinya adalah debitur. 4. Prestasi atau objek hukum Adapun dalam perikatan antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan nasabah penyimpan dana dalam bentuk deposito berjangka, yang menjadi debitur adalah PT. Bank Rakyat Indonesia dan kreditur adalah nasabah penyimpan dana. Hal ini tidak sesuai dengan unsur perikatan yang menyatakan bahwa kreditur adalah bank sedangkan debitur adalah nasabah. Hal ini disebabkan karena pada deposito berjangka, bank diwajibkan membayar sejumlah uang yang sesuai dengan suku bunga deposito berjangka yang tertera pada bilyet depobri, sedangkan dalam hal ini pihak nasabah penyimpan dana menyetorkan sejumlah


uang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Rakyat Indonesia. Para pihak yang telah secara sukarela melakukan perjanjian atau mengikatkan diri terhadap pihak lain, dalam hal ini pihak nasabah penyimpan dana melakukan perikatan terhadap PT. Bank Rakyat Indonesia, pihak nasabah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak PT. Bank Rakyat Indonesia untuk disimpan dalam produk dari PT. Bank Rakyat Indonesia yaitu depobri yang kemudian pihak nasabah menerima keuntungan dari rekening deposito tersebut berupa bunga deposito yang dibayar oleh pihak PT. Bank Rakyat Indonesia setiap bulannya. Guna kepentingan dan keuntungan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia dalam mempertahankan kepercayaan nasabahnya dan masyarakat, maka PT. Bank Rakyat Indonesia yang telah mengikatkan diri pada nasabahnya menjamin uang masyarakat dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, yang menyatakan bahwa : “Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjamin”. Dengan menjadi peserta dalam lembaga penjamin simpanan maka PT. Bank Rakyat Indonesia dapat mengurangi kemungkinan resiko-resiko kerugian yang dapat terjadi baik pada nasabah penyimpan dana maupun pada bank itu sendiri apabila terjadi keadaan bank tidak sehat. Nasabah yang mengikatkan diri pada PT. Bank Rakyat Indonesia melahirkan perjanjian yang dapat dilihat dalam formulir permohonan pembukaan rekening tabungan dan rekening deposito. Dengan adanya perjanjian yang telah


ditandatangani oleh nasabah penyimpan dana tersebut maka secara langsung pihak nasabah penyimpan dana telah mengikatkan dirinya pada PT. Bank Rakyat Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh hak dan kewajiban dari perikatan tersebut.

C. Resiko Yang Timbul Dalam Transaksi Deposito Berjangka Adapun resiko-resiko yang timbul dalam transaksi deposito berjangka antara lain: 1. Hilangnya bilyet deposito berjangka oleh deposan 2. Hilangnya (tidak ditemukannya) arsip deposito berjangka dikantor cabang bank pelaksana 3. Pemblokiran deposito berjangka. 4. Deposan sakit ingatan (gila). Apabila dalam transakasi deposito berjangka timbul resiko seperti yang disebutkan diatas, maka resiko-resiko tersebut dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut: 1. Hilangnya bilyet deposito oleh deposan Apabila seorang deposan yang dinyatakan sebagai pemegang deposito pada PT. BRI Cabang Medan, pada suatu saat kehilangan bilyet deposito berjangkanya, baik karena dicuri atau tercecer atau sebab lain misalnya terjadi kebakaran dan sebab-sebab lainnya, maka sebagaimana kita ketahui apabila seorang ingin mencairkan deposito berjangkanya, maka orang itu harus menunjukkan bilyet depositonya sebagai bukti kepemilikannya atas deposito itu, karena tanpa tanda bukti ini deposan tidak akan bisa mencairkan deposito Rachmad Hidayat : Tindakan Bank Terhadap Pencairan Deposito Berjangka Sebelum Jatuh Tempo Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan, 2008 USU Repository © 2008

berjangkanya. Maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan (misalnya pencairan deposito berjangka oleh orang yang tidak berhak), maka deposan harus melakukan tindakan-tindakan lain sebagai berikut: a. Orang yang kehilangan bilyet deposito tersebut harus melaporkan kehilangan tersebut kepada kepolisian setempat. Oleh pihak kepolisian akan mengelurakan surat keterangan tentang kehilangan bilyet deposito tersebut. b. Setelah melaporkan tentang kehilangan tersebut kepada kepolisian, maka deposan melaporkannya kepada pihak bank yang bersangkutan. Keterangan kepolisian tentang kehilangan tersebut adalah memperkuat laporan kehilangan deposan kepada pihak bank bahwa bilyet deposito tersebut benar-benar hilang. Pelaksanaan pelaporan kepada bank dapat dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan yang dibubuhi dengan materai cukup (Rp.6000,-) atas beban deposan, dimana surat pernyataan ini berisi tentang kehilangan bilyet depositonya. Dengan berdasarkan kepada surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepolisian dan pelaporan deposan kepada pihak bank yang diikuti dengan surat pernyataan kehilangan bilyet deposito oleh deposan kepada bank, maka bank akan memberikan surat keterangan kepada yang bersangkutan. Surat keterangan ini diberikan kepada deposan sebagai bukti bahwa deposan yang besangkutanlah yang berhak atas nominal deposito yang tertulis dalam bilyet deposito yang hilang itu. Surat keterangan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memperhatikan kepentingan nasabahnya. Surat keterangan ini adalah bersifat sementara waktu menunggu proses pengecekkan oleh bank dan menunggu


pencairan bilyet deposito yang hilang itu, karena mungkin saja setelah pelaporan dan pembuatan surat pernyataan kehilangan tersebut ternyata bilyet deposito ditemukan kembali. Tetapi apabila dalam satu minggu ternyata bilyet deposito yang hilang tersebut tidak dapat ditemukan maka bank akan memberikan bilyet deposito yang baru sebagai pengganti bilyet deposito yang hilang. Dalam penggantian ini deposan dibebani biaya sebesar percetakan bilyet deposito. Dengan diberikannya oleh bank bilyet deposito yang baru, maka bilyet deposito yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi. Isi atau bunyi dan kata-kata dalam bilyet deposito yang baru tersebut dikutip dari lembaran foto copy deposito berjangka yang tersimpan dikantor cabang tersebut. Bersamaan dengan diterimanya bilyet deposito yang baru oleh bank sebagai pengganti bilyet deposito yang hilang, maka surat keterangan sementara yang diberikan bank kepada deposan ditarik kembali. Surat pemberitahuan atau surat pernyatan kehilangan tersebut disimpan oleh bank sebagai arsip bersama-sama dengan surat keterangan dari kepolisian. Dengan adanya bilyet deposito yang baru ini maka nominal deposito dari deposan yang bersangkutan dapat dicairkan setelah jatuh tempo. Apabila memang telah jatuh tempo pada saat pemberitahuan, maka biaya pencetakan formulir tidak lagi dibebankan kepada deposan karena memang dalam hal ini kepada deposan tidak lagi diberikan bilyet deposito yang baru. 2. Hilangnya arsip deposito di kantor cabang bank pelaksana Sebenarnya hal ini sangat jarang terjadi atau boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Karena dalam kenyataannya setiap bank itu mempunyai staf pengamanan yang bekerja siang dan malam hari (24 jam setiap hari), dan pengamanan setiap bank dilakukan dengan ekstra ketat. Jadi hilangnya arsip-arsip


bank karena dicuri pihak lain sangatlah tidak mungkin, karena dengan mencuri arsip tersebut tidak ada artinya bagi si pencuri. Hilangnya arsip bank mengenai deposito berjangka hanya mungkin terjadi karena disebabkan terjadi kebakaran, banjir besar, dan gempa bumi yang mengakibatkan hancurnya kantor bank tersebut. Dengan kehancuran kantor tersebut maka kemungkinan besar arsip-arsip yang ada di kantor tersebut akan ikut hancur atau hilang tidak dapat ditemukan lagi. Dengan kejadian tersebut di atas tentunya timbul pertanyaan bagi deposan, kemana dan bagaimana pencairan deposito berjangka yang telah jatuh tempo dan menyangkut pengambilan bunga deposito. Apabila gedung bank pelaksana deposito hancur yang mengakibatkan hilangnya arsip-arsip bank, maka dengan segera pihak kantor pusat atau pimpinan bank cabang setelah mengadakan konsultasi dengan kantor pusat akan menunjuk kantor sementara tempat bank cabang melaksanakan kegiatannya. Oleh bank akan mengumumkan kantor baru tersebut di dalam surat kabar (media cetak) yang beredar di Indonesia (khususnya yang beredar di daerah setempat), agar para pihak yang berkepentingan mengetahuinya. Setelah masyarakat mengetahui hal tersebut, maka deposan melaporkan tentang deposito berjangkanya kepada bank pelaksana. Kantor cabang juga akan meminta copy arsip-arsipnya dari kantor pusat untuk membuat arsip baru sebagai pengganti arsip yang hilang. Dengan adanya pelaporan dari pihak nasabah maka arsip yang berhubungan dengan deposito berjangkanya dapat diselesaikan lebih cepat dan lebih tepat sehingga deposan bisa lebih tenang.


Bagi deposan yang depositonya jatuh tempo pada saat kejadian atau beberapa hari setelah kejadian, maka untuk mencairkan depositonya deposan membawa bilyet asli deposito berjangkanya dan surat bukti mengenai identitasnya sendiri sebagaimana biasanya pencairan deposito yang jatuh tempo. Dengan datangnya deposan yang akan mencairkan depositonya, maka bank akan mencocokkan bilyet tersebut dengan arsip yang ada di kantor pusat. Proses pencocokan ini tentunya akan memakan waktu, untuk itu kepada deposan diminta pengertiannya akan peristiwa tersebut, karena kejadian ini diluar kehendak pihak bank. Demikian juga halnya dengan pengambilan bunga deposito oleh deposan harus ada saling pengertian diantara kedua belah pihak tentang waktunya. Apabila bilyet deposito juga hilang oleh deposan bersamaan dengan kejadian yang menimpa kantor bank tersebut, maka dalam hal ini sangat dituntut itikad baik pihak bank. Karena dalam hal ini sekalipun deposan tidak ada membawa bilyet depositonya karena hilang, bank dapat mencek kebenarannya pada arsip yang ada di kantor pusat. Apabila memang benar-benar ada, maka bank yang mempunyai itikat baik dan melindungi kepentingan nasabahnya harus mencairkan deposito tersebut pada waktu jatuh tempo sesuai permintaan nasabah. 3. Pemblokiran deposito berjangka Resiko lain yang mungkin dihadapi deposan yang mendepositokan uangnya di bank adalah pemblokiran deposito yang tersangkut dalam status perkara oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Permintaan pemblokiran tersebut dapat dilakukan antara lain oleh: a. Atas permintaan pihak kepolisian


Pihak kepolisian dalam permintaan pemblokiran deposito tersebut dalam pengajuannya harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Permintaan pembekuan atas rekening deposito milik deposan yang datangnya dari pihak kepolisian harus diajukan (ditanda tangani) oleh: - Komandan resort setempat - Komandan tim penyelidikan bidang ekonomi 2) Dalam hal diperlukannya pemeriksaan atau pengusutan lebih lanjut, misalnya untuk mengetahui jumlah atau besarnya rekening deposito yang akan diblokir tersebut maka pelaksanaannya harus tetap ada izin dari Menteri Keuangan RI. b. Atas permintaan pihak pengadilan Dalam hal ini suatu perkara yang sedang diproses di pengadilan negeri, apabila dalam perkara tersebut ternyata pihak-pihak yang terperkara adalah seorang nasabah/deposan suatu bank, dan perkara yang diproses tersebut sehubungan dengan deposito yang dimilikinya, atau karena hal lain diperlukan pemblokiran terhadap deposito milik deposan yang bersangkutan, maka pengadilan negeri dapat meminta pemblokiran terhadap suatu deposito yang diajukan oleh hakim sehubungan dengan suatu perkara, dengan tujuan untuk mendapatkan hal-hal (data) yang diinginkan dalam pemeriksaan perkara. c. Atas permintaan kejaksaan. Permintaan pemblokiran terhadap deposito berjangka yang diajukan oleh kejaksaan, maka pelaksanaannya agar diperhatikan dengan cermat. Adapun halhal yang harus diperhatikan tersebut adalah:


1) Permintaan pembekuan atas rekening deposan dilakukan di dalam penyitaan rekening milik deposan atas perintah kejaksaan 2) Permintaan pembekuan tersebut dilakukan dengan izin dari Menteri Keuangan dan pelaksanaannya melalui surat perintah dari pihak kejaksaan setempat. 3) Jaksa yang melakukan pemblokiran harus menunjukkan surat-surat bukti atau surat perintah dari kejaksaan dan menyerahkan copynya kepada bank dimana rekening deposan itu berada. 4) Setelah tidak terdapat keraguan, bank dapat melaksanakan pemblokiran atau pembekuan rekening deposito tersebut, yakni dengan membuat surat pernyataan untuk diserahkan kepada pihak kejaksaan. 5) Pembatalan kembali atau pencabutan atas pembekuan atau pemblokiran rekening deposito milik deposan yang telah dilaksanakan hanya dapat dilakukan atas permintaan pihak kejaksaan yang bersangkutan. 6) Oleh jaksa yang menyita dibuat proses verbal penyitaan rekening deposito deposan tersebut dan satu copynya diserahkan kepada bank yang bersangkutan. Permintaan pemblokiran dilakukan atas permintan tertulis dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kepolisian RI, Jaksa agung, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Keuangan. Permintaan pemblokiran sebagaimana dimaksud di atas harus menyebutkan nama, pangkat, NIP dan jabatan Polisi, Jaksa atau Hakim, nama tersangka/terdakwa atau deposan, sebab-sebab pemblokiran dan hubungan perkara yang bersangkutan dengan pemblokiran.


Maka dengan adanya pemblokiran ataupun pembekuan terhadap rekening deposito deposan tersebut, maka pihak deposan tidak dapat melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan deposito miliknya, selama pemblokiran pembekuan itu belum dinyatakan dicabut oleh pihak-pihak yang meminta pemblokiran tersebut. Apabila pemblokiran itu telah dicabut, maka pihak deposan dapat

melakukan

suatu

perbuatan

tertentu terhadap deposito miliknya

sebagaimana sediakala. Oleh karena itu pemblokiran deposito berjangka milik seorang deposan oleh pihak kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan mempunyai akibat-akibat sebagai berikut: 1. Dengan dilaksanakannya pemblokiran atas rekening deposito, maka kedudukan deposito tersebut menjadi/merupakan titipan dari pihak bank yang memerintahkan pemblokiran tersebut. Oleh kaena itu deposito berjangka tersebut tidak dapat dicairkan dan atau kecuali atas perintah Kepolisian, Pengadilan Negeri, serta Kejaksaan yang semula memerintahkan pemblokiran tersebut. 2. Atas deposito yang diblokir atau permintaan Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan bunganya tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Dalam hal deposito yang diblokir akan dicairkan sebelum jatuh tempo yakni atas dasar penyitaan, maka bank akan memperhitungkan penalty rate sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi dari uraian di atas tampak bagi kita bahwa bank sangat hati-hati dan cermat terhadap permintaan pemblokiran atas rekening deposito nasabahnya,


karena bank sedapat mungkin akan melindungi nasabahnya dari segala bentuk kerugian. 4. Deposan sakit ingatan (gila) Hidup manusia tidak bisa selalu hidup sehat untuk selamanya, kadang kala ada yang sehat hari ini, besok sudah meninggal atau gila dan sebagainya. Begitu pula dengan halnya juga seorang nasabah deposan yang pada saat mendepositokan uangnya ia dalam keadaan sehat namun ada kemungkinan setelah nasabah deposan tersebut mendepositokannya uangnya, nasabah deposan tersebut jatuh sakit atau sakit ingatan (gila) Tentu dalam keadaan seperti ini timbul masalah bagaimana penyelesaian deposito berjangka milik nasabah deposan yang sakit ingatan tersebut. Menurut Hukum Perdata, bahwa orang yang sudah dewasa, yang menderita sakit ingatan harus ditaruh dibawah pengampuan atau “curatele”(vide Pasal 433 ayat (1) KUH Perdata). Pihak-pihak yang berhak meminta curatele (pengampuan) atas seseorang yaitu: 1. Setiap anggota keluarga Dalam hal ini anggota keluarga yang paling berhak adalah yang terdekat hubungannya dengan orang yang dimohonkan curatele tersebut, misalnya bagi seseorang yang sudah kawin yang paling dekat tentunya adalah suami atau istrinya, sedangkan bagi orang dewasa yang belum kawin yang paling berhak tentunya adalah orang tuanya.


2. Orang itu sendiri Seorang yang merasa dirinya kurang cerdas pikirannya sehingga tidak mampu untuk mengurus sendiri kepentingan-kepentingannya, dapat juga mengajukan permohonan supaya ia ditaruh di bawah curatele. 3. Jaksa Dalam hal seorang menderita sakit ingatan, sehingga membahayakan kepentingan umum, maka jaksa diwajibkan memintakan curatele untuk orang tersebut, jika ternyata belum ada permintaan dari suatu pihak. Permintaan curatele untuk seseorang diajukan kepada pengadilan negeri setempat. Dalam permintaan ke pengadilan negeri ini, maka peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan adanya kedunguan sakit ingatan, itu harus disebutkan dengan jelas disertai dengan bukti-bukti yang menguatkan bahwa orang tersebut wajar ditaruh bawah curatele. Apabila putusan hakim menetapkan seseorang itu ditaruh di bawah pengampuan (curatele) dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Pengadilan Negeri mengangkat seorang “curator” (pengawas) untuk orang tersebut. Terhadap orang yang sudah kawin maka sebagai kuratornya haruslah diangkat istri atau suami dari orang yang ditaruh di bawah curatele itu, kecuali ada hal-hal penting yang tidak mengijinkan pengangkatnnya. Apabila orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu belum kawin maka sebagai kuratornya diangkatlah orang tuanya kecuali ada hal-hal penting yang tidak mengijinkan pengangkatannya. Sebagai akibat hukum dari pada curatele tersebut adalah bahwa kedudukan seseorang yang telah ditaruh di bawah curatele sama seperti orang yang belum


dewasa, ia tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum secara sah. Segala kepentingan-kepentingan orang tersebut dalam hal perbuatan hukum dilakukan oleh curatornya. Pengampuan ini mulai berjalan terhitung semenjak putusan atas penetapan itu diucapkan oleh Hakim (vide Pasal 446 ayat (1) KUH Perdata). Dari uraian-uraian di atas dapatlah dilihat bahwa untuk mengurus segala kepentingan hukum orang yang ditaruh di bawah curatele itu dilakukan oleh curatornya. Dalam hal untuk melakukan pencairan deposito berjangka milik si curatele maka yang harus dibawa curator kepada bank adalah: 1. Asli bilyet deposito milik deposan. 2. Surat pengangkatan curator dari Pengadilan Negeri. 3. Identitas curator sendiri. Demikian juga dalam hal pengambilan bunga atas deposito milik deposan, harus dilakukan oleh curatornya dengan membawa seperti apa yang dibawa dalam pencairan deposito tersebut diatas. Apabila sampai pada saat jatuh tempo belum juga ada orang yang meminta pencairan dan pengambilan bunga deposito berjangka tersebut, maka bank sesuai peraturan yang berlaku di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan akan memperpanjang deposito tersebut secara otomatis, sedangkan bunga atas deposito dimaksud yang seharusnya diambil oleh deposan akan disimpan di bank dengan status “bunga dibayar” atas nama si deposan. Dalam hal adanya keterlambatan oleh deposan mengurusi depositonya, misalnya sampai satu minggu setelah jatuh tempo atau minggu setelah saat pengambilan bunga yang seharusnya, deposan belum juga datang untuk mengambil bunga deposito serta bilyet depositonya yang baru, maka dalam hal


ini bank mengambil suatu kebijaksanaan yang merupakan salah satu bentuk pelayanan bank kepada nasabahnya yaitu bank akan mengirim surat pemberitahuan kepada deposan agar dia datang mengambil bunga serta bilyet depositonya yang baru ke bank. Surat ini dikirimkan ke alamat deposan yang terdapat dalam surat permohonan transaksi deposito oleh deposan yang ada pada di bank.

D. TINDAKAN PIHAK BANK ATAS PENCAIRAN DEPOSITO BERJANGKA SEBELUM TANGGAL JATUH TEMPO, KHUSUS PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MEDAN Penghimpunan dana merupakan pelayanan jasa perbankan yang utama dari semua kegiatan lembaga keuangan bank disamping pemberian kredit. Salah satu pelayanan jasa berupa penghimpunan dana dari masyarakat dapat berupa deposito berjangka. Deposito berjangka ini mempunyai tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan, dibuktikan dengan instrumen tertulis, dan menghasilkan bunga yang tetap bagi nasabah selama usia kontrak. Dengan demikian apabila waktu yang ditentukan telah habis, deposan dapat menarik depositonya atau memperpanjang dengan suatu periode yang dibutuhkan. Mengingat keterikatanya dengan waktu kontrak tersebut maka deposito berjangka ini dari segi nasabah kurang likuid karena tidak dapat diperdagangkan, sedangkan pandangan dari sudut bank, deposito berjangka ini mempunyai beberapa manfaat yang menonjol karena dana deposito tersebut cenderung mengendap sampai waktu jatuh tempo meskipun biayanya tinggi.


Berkaitan dengan pencairan deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia, maka dapat dilakukan pada saat jatuh tempo dan sebelum jatuh tempo dengan berbagai alternatif, yaitu: 1. Diambil secara tunai, baik secara penuh maupun sebahagian di unit kerja tempat pembukaan rekening 2. Overbooking ke rekening tabungan dan Girobri di unit kerja pembukaan atau unit kerja lain dalam mata uang yang sama atau berbeda baik secara penuh maupun sebahagian di unit kerja pembukaan rekening ataupun unit kerja lain 3. Dikliringkan ke bank lain. Apabila deposan menginginkan deposito berjangkanya yang sudah jatuh tempo dikliringkan ke rekeningnya di bank lain, maka atas biaya kliring tersebut menjadi beban nasabah dan dipotong dari deposito berjangka yang bersangkutan. Pencairan deposito berjangka baik secara tunai, overbooking rekening atau kliring harus didahului dengan penyerahan asli bilyet deposito berjangka. Pada saat deposito berjangka petugas bank harus memastikan kebenaran dan keaslian bilyet deposito berjangka dengan mencocokkan data yang tercantum pada bilyet asli, berkas dan data pada sistem. Apabila deposan yang besangkutan tidak dapat datang sendiri untuk mencairkan deposito berjangka karena sesuatu hal (misalnya sakit keras atau terkena musibah), maka deposan dapat memberikan surat kuasa bermaterai cukup kepada penerima kuasa untuk mencairkan deposito berjangka tersebut. Pencairan deposito berjangka dengan menggunakan surat kuasa hanya dapat dilakukan di unit kerja tempat pembukaan rekening.


Penerima kuasa wajib menunjukkan bukti identitas diri, bukti identitas diri deposan dan copynya serta menyerahkan bilyet asli yang telah ditandatangani oleh deposan yang bersangkutan. Kemudian dihadapan petugas bank, si penerima kuasa membubuhkan tandatangan dan nama dibagian belakang bilyet asli deposito berjangka tersebut (di tempat kosong). Deposito berjangka yang sudah dicairkan, harus dimatikan dan dibubuhi stempel “TELAH DIBAYAR” pada bilyet deposito berjangka tersebut. Dalam hal pemilik deposito berjangka mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan denda atau penalty oleh bank yang bersangkutan. Adapun fasilitas penalty yang disedikan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, yaitu 1. Penalty penuh (charge all) a. Untuk deposito berjangka dengan jangka waku 1 (satu) bulan dibebankan biaya administrasi dan bunga berjalan (bunga yang telah dicadangkan dari tanggal jatuh tempo bunga sampai dengan dengan tanggal pencairan.) b. Untuk deposito berjangka dengan jangka waktu di atas 1 (satu) bulan dibebankan penalty bunga sebesar 25 % dari bunga yang sudah menjadi hak deposan ditambah dengan bunga berjalan (bunga yang telah dicadangkan dari tanggal jatuh tempo bunga sampai tanggal pencairan). 2. Bebas penalty (waive all) Terhadap deposito berjangka tidak dikenakan penalty baik terhadap bunga yang sudah diterima maupun bunga berjalan (bunga yang dicadangkan):


a. Untuk deposito berjangka dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dibebaskan biaya administrasi dan bunga berjalan (bunga yang telah dicadangkan dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pencairan) menjadi hak deposan. b. Untuk deposito berjangka dengan jangka waktu diatas 1 (satu) bulan dibebaskan dari penalty bunga sebesar 25 % dari bunga yang sudah menjadi hak deposan ditambah dengan bunga berjalan ( bunga yang telah dicadangkan dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pencairan) menjadi hak deposan. 3. Penalty atas bunga berjalan (waive penalty on TTD interest) Terhadap deposito berjangka hanya dikenakan penalty terhadap bunga berjalan (bunga yang dicadangkan): a. Untuk deposito berjangka dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dibebankan biaya administrasi dan bunga berjalan (bunga yang telah dicadangkan dari tanggal jatuh tempo bunga sampai dengan tanggal pencairan b. Untuk deposito berjangka dengan jangka waktu di atas 1 (satu) bulan: 1) Dibebaskan dari penalty bunga sebesar 25 % dari bunga yang sudah menjadi hak deposan 2) Dibebankan penalty bunga berjalan (bunga yang telah dicadangkan dari tanggal jatuh tempo bunga sampai tanggal pencairan). Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa untuk deposito berjangka dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dan dicairkan sebelum 1 (satu) bulan maka kepada deposan dikenakan biaya administrasi pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (terlampir) dan bunga berjalan tidak dibayarkan,


sedangkan untuk deposito berjangka dengan jangka waktu di atas 1 (bulan), yang dicairkan sebelum jatuh tempo, maka kepada deposan dikenakan penalty penuh: 1. Denda atau penalty bunga sebesar 25 % dari bunga yang sudah menjadi hak deposan 2. Bunga yang telah dicadangkan dari tanggal jatuh tempo bunga sampai dengan tanggal pencairan tidak dibayarkan. Untuk pencairan deposito berjangka yang dicairkan sebelum jatuh tempo dikenakan biaya administrasi pencairan. Dimana besarnya biaya administrasi tersebut disesuaikan dengan jumlah nominal dari deposito berjangka. Untuk deposito berjangka dengan jangka waktu di 1 bulan dikenakan biaya administrasi pencairan sebesar : 1. untuk nominal 1 juta s/d 5 juta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.5.000,2. untuk nominal > 5 juta s/d 25 juta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.10.000.3. untuk nominal > 25 juta s/d 100 juta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.50.000.4. untuk nominal > 100 juta dikenakan biaya administrasi sebesar Rp.100.000.-. Dalam hal pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo PT Bank Rakyat Indonesia berwenang untuk memberikan pembebasan deposito berjangka (Bebas penalty atau penalty bunga berjalan) apabila pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo tersebut dipergunakan untuk pembayaran dalam rangka penyelesaian pinjaman bermasalah atau pelunasan pinjaman di Bank Rakyat


Indonesia, Pembukaan rekening Tabungan Haji, pelunasan setoran haji, sedangkan bunga yang dicadangkan tetap tidak dibayar.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Dalam perikatan antara PT. Bank Rakyat Indonesia dengan nasabah penyimpan dana dalam bentuk deposito berjangka, yang menjadi debitur adalah PT. Bank Rakyat Indonesia dan kreditur adalah nasabah penyimpan dana. Hal ini disebabkan karena pada deposito berjangka, bank diwajibkan membayar sejumlah uang yang sesuai dengan suku bunga deposito berjangka yang tertera pada bilyet depobri, sedangkan dalam hal ini pihak nasabah penyimpan dana menyetorkan sejumlah uang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Rakyat Indonesia. 2. Adapun resiko-resiko yang timbul dalam transaksi deposito berjangka pada PT. Bank Rakyat Indonesia antara lain: a. Hilangnya bilyet deposito berjangka oleh deposan. b. Hilangnya (tidak ditemukannya) arsip deposito berjangka dikantor cabang bank pelaksana. c. Pemblokiran deposito berjangka. d. Deposan sakit ingatan (gila). 3. Dalam hal pencairan deposito berjangka sebelum jatuh tempo pada PT. Bank Rakyat Indonesia maka untuk deposito berjangka dengan jangka waktu 1


(satu) bulan dan dicairkan sebelum 1 (satu) bulan maka kepada deposan dikenakan biaya administrasi pencairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (terlampir) dan bunga berjalan tidak dibayarkan, sedangkan untuk deposito berjangka dengan jangka waktu di atas 1 (bulan), yang dicairkan sebelum jatuh tempo, maka kepada deposan dikenakan : a. Denda atau penalty bunga sebesar 25 % dari bunga yang sudah menjadi hak deposan. b

Bunga yang telah dicadangkan dari tanggal jatuh tempo bunga sampai dengan tanggal pencairan tidak dibayarkan.

B. SARAN Setelah melakukan penulisan ini, ada beberapa hal yang akan dikemukakan sebagai saran, semoga saran-saran ini menjadi suatu masukan yang berarti. Adapun saran-saran tersebut antara lain adalah : 1. PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak debitur dalam transaksi deposito berjangka harus melaksanakan kewajibannya serta memberikan pelayanan yang baik kepada deposan. Hal ini bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk menyimpan dananya pada PT. Bank Rakyat Indonesia, khususnya dalam bentuk deposito berjangka. 2. Hendaknya PT. Bank Rakyat Indonesia lebih memberikan perhatian serta perlindungan

kepada deposan terhadap segala resiko yang timbul dalam

transaksi deposito berjangka, sehingga deposan tetap dapat menuntut hak untuk mencairkan deposito berjangkanya.


3. Hendaknya pihak bank seminimal mungkin memberikan penalty atau denda kepada deposan yang akan mencairkan deposito berjangkanya yang belum jatuh tempo. Hal ini disebabkan dana yang disimpan kepada pihak bank oleh deposan tentunya telah membantu pihak bank itu sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya.


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku American Institute Of Banking, 1987, Bank Management, Bina Aksara, Jakarta. Bako, Ronny Sautama Hotma, 1995, Hubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan Dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan Di Indonesia Dewasa Ini), Citra Aditya Bakti, Bandung. Djumhana, Muhamad, 2003, Hukum Perbankan Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. Fuady, Munir, 2003, Hukum Perbankan Modern, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hadisoewito, Slamet, 1987, Organisasi, Sumber Dan Penanaman Dana Bank, Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta. Hermansyah, 2007, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Prenada Media Group, Jakarta. Latumoerissa, Julius R, 1999, Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum, Bumi Aksara, Jakarta. Malik, Rizal, Ali, A.A.D. Bagindak, 1986, Dasar-Dasar Praktek Dan Kegiatan Usaha Bank, Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Veteran, Jakarta. Muhammad, Abdulkadir, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung. Muljadi, Kartini & Widjaja, Gunawan, 2004, Perikatan Pada Umumnya,. RajaGrafindo Persada, Jakarta. N. Compton, Eric, 1991, Dasar-Dasar Perbankan, Akademik Pressindo, Jakarta.


Nuansa Aulia, Tim Redaksi, 2005, Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Perbankan Dan Lembaga Penjamin Simpanan,. Nuansa Aulia, Bandung. Poerwadarminta, W.J.S., 1993, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Sastrawidjaja,

Man

Suparman,

2004,

Hukum

Asuransi

(Perlindungan

Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian),

Alumni,

Bandung. S.E., Kasmir, 2006, Manajemen Bank, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Siamat, Dahlan, 1993, Manajemen Bank Umum, Intermedia, Jakarta. Simorangkir, J.C.T., T. Erwin, Rudy, Prasetyo, J.T., 2005, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. Sinungan, Muchdarsyah, 1992, Manajemen Dana Bank, Rineka Cipta, Jakarta. Sitompul, Zulkarnain, 2005, Problematika Perbankan, Books Terrace & Library, Bandung. Suyatno, Thomas dkk, 1997, Kelembagaan Perbankan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Suyono, Aryono, 1987, Kamus Praktis Istilah Perbankan, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta. Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermassa, Jakarta. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1986, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya, Jakarta. Subekti, 1984, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta. -----------------,

1982, Aneka perjanjian, alumni, Bandung.


Usman, Rachmadi, 2001, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Widiyono, Try, 2006, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor. Widjanarto, 2003, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

B. Peraturan-Peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

C. Internet www. Yahoo. com



TINDAKAN BANK TERHADAP PENCAIRAN DEPOSITO BERJANGKA SEBELUM JATUH TEMPO STUDI PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG MEDAN SKRIPSI DISUSUN OLEH :

Recommend Documents