TINDAK LANJUT KERTAS KERJA AUDIT (KKA) PUSAT PENELITIAN GEOTEKNOLOGI LIPI Periode 1 Oktober 2015 s.d 5 September 2016
NO
URAIAN
TINDAKLANJUT
2.1.4 b. Prosedur Keuangan Prosedur pengelolaan keuangan pada Puslit Geoteknologi LIPI masih ditemukan beberapa kondisi yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu: b.1. Seluruh bukti pertanggungjawaban keuangan belum disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Berdasarkan pemahaman kami terhadap Pengeluaran. Hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI nomor PMK-190/PMK.05/2012, Peratuan Menteri Keuangan RI nomor tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN khususnya lampiran III dan XI. PMK-190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN khususnya lampiran III dan XI bahwa bukti pertanggungjawaban keuangan sudah kami sahkan dalam surat perintah pembayaran (Spby) sehingga tidak perlu lagi ada pengesahan dalam bukti pertanggungjawaban keuangan. b.2. Terdapat biaya pembelian voucher pulsa, yang belum dapat diyakini pemanfaatan pulsa tersebut untuk mendukung Telah dibuat Surat Pernyataan PPK, bukti kegiatan (kedinasan). terlampir (lampiran 1) b.3. Perjalanan dinas jabatan di dalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam, pembebanan biayanya belum Telah dibuat Surat Pernyataan PPK, bukti dicantumkan dalam surat tugas : terlampir (lampiran 2) 1) A. Rachman, ke KPPN 2 Bandung dalam rangka mengurus SPP LS dan mengambil LPJ tanggal 20 Juli 2016 sesuai ST Dalam Kota nomor 632/IPK.1/UM/2016; 2) Nugraha Sastra, A.Md, Solihin, ke KPPN II Bandung dalam rangka mengajukan usulan kekurangan gaji dan sosialisasi Bimtek PPN PN tanggal 29 Juli 2016 sesuai ST Dalam Kota nomor 662/IPK.1/UM/2016;
3)
Tatang Supriyatna, S.Sos, ke Kantor PT Jasa Raharja pengurusan klaim kecelakaan, tanggal 1 Juli 2016, sesuai ST Dalam Kota nomor 596./IPK.1/UM/2016.
yang belum sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) PMK No.113/PMK.05/2012 yang berbunyi: “Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam tanpa penerbitan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6), pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicantumkan dalam Surat Tugas”. b.4. Pada beberapa surat tugas terdapat ketidaksesuaian antara jabatan yang melaksanakan tugas dengan pekerjaan Telah dibuat Surat Pernyataan PPK, bukti yang akan dilaksanakan terlampir (lampiran 3) b.5. Penugasan pegawai di luar Puslit Geoteknologi LIPI untuk melaksanakan kegiatan, ST diterbitkan bukan oleh Telah dibuat Surat Pernyataan PPK, bukti Atasan Langsung pegawai yang bersangkutan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana terlampir (lampiran 4) dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012, tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap : 1) 2)
ST No.657/IPK.1/UM/2016, tanggal 28 Juli 2016, menugaskan Dr. Ir. Syahroma Husni Nasiotion M.Si, dkk (6 orang) dari P2 Limnologi untuk melakukan survey dan pengumpulan data primer di Danau Matano Sulawesi; ST No.686/IPK.1/UM/2016, tanggal 4 Agustus 2016 ditandatangani oleh Kabid PDHP/Plh Kapus Geoteknologi atas nama Dr. Siti Sundari, M.Si, dari Puslit Biologi perjalanan ke Kuching Malaysia tanggal 14 s/d 20 Agustus 2016.
Hal ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan nomor 113/PMK.05/2012, tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, yaitu: (1) Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan oleh Pelaksana SPD sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Tugas; (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: a. Kepala Satuan Kerja untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada Satuan Kerja berkenaan; b. Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja; c. Pejabat Eselon II untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup 1
eselon II/setingkat unit eselon II berkenaan, atau Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat Eselon I/Pejabat Eselon II. b.6. Terdapat bukti pembayaran pembuatan alat uji penelitian yang dipertanggungjawabkan dengan bukti pendukung Bukti pembayaran pembuatan alat uji pembayaran upah harian pembatu lapangan penunjang penelitian. penelitian sudah di lampirkan RAB Kegiatan Jasa, bukti terlampir (lampiran 5) Bila dikaitkan dengan satuan biaya pembantu lapangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.02/2015, tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016, maka pembayaran tersebut melebihi standar yang ada, dalam hal ini satuan biaya tenaga lapangan adalah Rp80.000,00/hari/orang. b.7. Uraian (narasi) pada bukti pembayaran honor penunjang penelitian menggunakan kata “Pemberdayaan Telah dibuat Surat Pernyataan PPK, bukti Masyarakat” Istilah ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya terlampir (lampiran 6) Masukan Tahun 2016 yang seharusnya berupa “honor pembantu lapangan” b.8. Pengesahan lembar II Surat Perjalanan Dinas belum sesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan an. Dr. Haryadi Pengesahan lembar II Surat Perjalanan Dinas telah kami perbaiki, bukti terlampir Permana, Ir. Widodo dkk, dan Dr. Rachmat F Lubis dkk. (lampiran 7) b.9. Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas (uang harian) sebesar Rp3.960.000,00 yang harus ditarik dan disetor ke Kas Negara, yaitu: Nama
Uraian
Uang Harian @ Jumlah Rp425.000,00 SBM /
Sesuai Selisih Lebih
@ Rp370.000,00
(Rp)
Dr. Eko Yulianto
Ke Lebak, Banten
5.100.000
4.440.000
660.000
Ir. Praptisih MT
Penelitian 5.100.000 endapan 5.100.000 paleotsunami, 12 5.100.000 hari
4.440.000
660.000
4.440.000
660.000
4.440.000
660.000
5.100.000
4.440.000
660.000
Purna Sulastya P, ST, MT Januar Ridwan ST Djoko Trisukmono
Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas telah kami setorkan sebesar Rp. 3.960.000,-, bukti terlampir (lampiran 8)
2
Nandang Supriatna Jumlah
15-26 2016
Februari 5.100.000 30.600.000
4.440.000
660.000
26.640.000
3.960.000
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2016, Lampiran I.27.1. b.10. Terdapat pembayaran uang saku Rapat Dalam Kantor di luar jam kerja yang belum dikenakan Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. Pasal 21 sebesar Rp2.490.000,00. Hal ini belum sesuai dengan ketentuan perpajakan 2.490.000,00 telah kami setorkan, bukti terlampir (lampiran 9) b.11. Beberapa perhitungan rampung biaya perjalanan dinas tidak berdasarkan bukti yang terlampir (at cost). Dalam hal Bukti perhitungan rampung biaya ini bukti biaya penginapan lebih besar dari yang dibayarkan (uang muka) sedangkan informasi adanya selisih perjalanan dinas sudah kami perbaiki, bukti lebih/kurang tidak tertulis pada lembar rampung terlampir (lampiran 10) b.12. Terdapat beberapa biaya perjalana dinas, dengan mendapat biaya transport namun bukti biaya tersebut berupa Telah dibuat Surat Pernyataan PPK, bukti pembelian BBM dan pembayaran TOL, kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam terlampir (lampiran 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap b.13. Beberapa pembayaran honor narasumber khususnya pada kegiatan Pelayanan Jasa Iptek (PNBP) belum didukung Pembayaran honor narasumber kegiatan dengan bukti yang lengkap seperti daftar hadir peserta, jadwal acara, surat undangan, surat permintaan menjadi PNBP dat dukung seperti daftar hadir narasumber, materi yang disampaikan, kondisi tersebut menyebabkan pembayaran menjadi kurang validitasnya. peserta, jadwal acara, surat undnagan, surat permintaan menjadi narasumber dan materi yang disampaikan telah kami lengkapi, bukti terlampir (lampiran 12) b.14. Terdapat kelebihan pembayaran honor narasumber yang harus disetor ke Kas Negara sebesar Rp 900.000,00. yaitu: Bukti SPBy No.279.001.005.015 tanggal 20/05/2016, pembayaran biaya honor narasumber FGD di Malili tanggal 4 Mei 2016 a.n. Ramadhan Pirade, SE, MM sebesar Rp1.800.000,00. Dalam bukti pendukung jadwal kegiatan, yang
OJ dalam jadwal acara FGD di Malili telah telah kami sesuaikan, bukti terlampir (lampiran 13)
3
bersangkutan menyampaikan materi selama 1 jam, sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp900.000,00. b.15. Terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas paket meeting (FGD, Seminar, dll) yang dipertanggungjawabkan Telah dibuat Surat Pernyataan PPK, bukti menggunakan format yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor terlampir (lampiran 14) 113/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap dan Perdirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI No.PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap b.16. Terdapat beberapa pembelian barang/jasa menggunakan bukti pembayaran yang tidak bermaterai Hal ini Telah dibuat Surat Pernyataan PPK, bukti tidak sesuai dengan PP No.24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, terlampir (lampiran 15) b.17. Beberapa bukti pembayaran untuk pemeliharaan kendaraan dan peralatan dan mesin belum menyebutkan nomor Telah dibuat Surat Pernyataan PPK, bukti inventaris terlampir (lampiran 16) b.18. Terdapat pembelian pakaian seragam putih dan batik yang dilaksanakan oleh CV. Cipta Agung Persada, sebesar Rp75.537.000,00 dan telah dibayar lunas dengan Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 145 tanggal 15 Juli 2016. Atas pembelian seragam ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
Pengadaan pembelian seragam kami lakukan berdasarkan surat edaran Sekretaris Utama LIPI No. 1 Tahun 2015, Tanggal 16 Maret 2015 tentang Optimalisasi Penggunaan Identitas LIPImtmengenai. Telah dibuat Surat Pernyataan Kuasa Pengguna Anggaran, bukti terlampir (lampiran 17)
b.19. Beberapa kontrak kerja sama penelitian yang dilaksanakan tahun 2015 dan 2016 belum dilaksanakan dengan tertib dalam hal ini surat perjanjian belum valid dan pembayaran tidak mengacu pada perjanjian, yaitu: 1) Surat Perjanjian Kerja sama antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan Puslit Geoteknologi LIPI Nomor:SP/III.3/363/IV/2015, tanggal 30 April 2015, Tentang Studi dan Desain Teknis Penanggulangan Gerakan Tanah di PKS II Cikasungka dan Addendum atas Surat Perjanjian Nomor : SP/III.3/363/IV/2015, tanggal 30 April 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp419.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 246 hari kalender atau dari tanggal 30 April s.d. 31 Desember 2015. Pembayaran yang sudah direalisasikan dari perjanjian ini adalah : • Tahap I sebesar Rp83.800.000,00 (20% dari nilai kontrak) direalisasikan pada tanggal 14 Juli 2015.
Invoice tahap III telah kami tagihkan ke PT. Perkebunan Nusantara VIII pada invoice nomor 0925/IPK.I/KU/2016, tanggal 06 September 2016 bukti terlampir (lampiran 18)
4
• Tahap II sebesar Rp209.500.000,00 (50% dari nilai kontrak) direalisasikan pada tanggal 15 Januari 2016. Sampai berakhirnya pemeriksaan tanggal 22 September 2016 masih terdapat pembayaran yang belum direalisasikan oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII kepada Puslit Geoteknologi LIPI sebesar Rp125.700.000,00 (30% dari nilai kontrak) yang merupakan pembayaran tahap ketiga. b.20. Surat Perjanjian Kerja sama antara Puslit Geoteknologi LIPI dengan PT. Makara Mas, Depok, Addendum sudah kami perbaiki, bukti Nomor:0529/IPK.1/KS/2015, tanggal 4 Mei 2015 tentang Pengukuran Geologi Bawah Pernukaan Menggunakan Metoda terlampir (lampiran 19) Magnetotelurik senilai Rp190.000.000,00 (19 hari x Rp10.000.000,00). Jangka waktu pelaksanaan kegiatan 19 hari (mulai tanggal 14 Mei 2015 s.d. 1 Juni 2015). Sampai dengan 31 Desember 2015, seluruh pembayaran sudah direalisasikan sebesar Rp210.000.000,00. Dari perjanjian ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah: • Terdapat addendum atas Surat Perjanjian Kerja sama Nomor : 1269/IPK.1/KS/2015, tanggal 20 Mei 2015. Namun dalam dokumen addendum ini ada beberapa pernyataan yang tidak konsisten yaitu b.20. • Pasal 3 ayat (1) surat perjanjian (Cara Pembayaran) tidak diaddendum sehingga mengakibatkan kerancuan besarnya pembayaran karena adanya perubahan nilai kontrak, seperti pada tabel di bawah ini: Pasal Pada SP Awal Seharusnya Diaddendum Sehingga Menjadi (Semula) Pasal 3 (1) : Pasal 3 (1) : Pembayaran Tahap I : Pembayaran Tahap I : 25% x Rp190.000.000 = Rp 25% x Rp210.000.000 = Rp 52.500.000 47.500.000 Pembayaran Tahap II Pembayaran Tahap II : 75% x Rp210.000.000 = Rp157.500.000 75% x Rp190.000.000 = Rp142.000.000 b.23. Kontrak Kerja sama antara Puslit Geoteknologi LIPI dengan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri-ITB (LAPI ITB) Nomor : 0971/IPK.1/ KS.02.01/2015 Nomor : 0151/LAPI ITB/SPK/I/2015 tanggal 28 Januari 2015 tentang Penelitian/Survei Geofisika di Daerah PLTP Ulumbu, Kabupaten Manggarai Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp345.000.000,00. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan 30 hari kalender (mulai tanggal 28 Januari 2015 s.d. 26 Februari 2015).
Cara Pembayaran dalam kontrak sudah kami perbaiki
addendum
Pembayaran yang diterima tidak sesuai dengan kontrak hal tersebut dikarenakan mitra mengalami kesulitan likuidasi karena kendala pekerjaan lapangan.
5
Dalam kontrak dinyatakan bahwa pembayaran dilakukan melalui 2 tahap yaitu: • Tahap I : 50% x Rp345.000.000,00 = Rp172.500.000,00 • Tahap II : 50% x Rp345.000.000,00 = Rp172.500.000,00 Namun dari bukti penerimaan diketahui bahwa pembayaran dilakukan melalui 4 tahap yaitu : • Tahap I : Rp100.000.000,00, tanggal 26 Februari 2015. • Tahap II : Rp100.000.000,00, tanggal. 22 Juni 2015 • Tahap II : Rp 70.000.000,00, tanggal. 31 Juli 2015 • Tahap IV : Rp 75.000.000,00, tanggal. 20 Agustus 2015 b.24. Berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nilai PNBP selama Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Selisih kurang penerimaan sebesar Rp. Rp1.294.000.000,00 tetapi realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 hanya sebesar Rp958.800.000,00 sehingga 335.200.000,00 telah terealisasi pada terdapat selisih kurang penerimaan sebesar Rp335.200.000,00. tanggal 15 Januari 2016 sedangkan sisanya sebesar Rp. 125.700.000,00 telah kami tagihkan dan masih dalam proses di PT. Perkebunan Nusantara VIII b.25 Perjanjian Kerja antara PT. Perkebunan Nusantara VIII dengan Puslit Geoteknologi LIPI Nomor : SP/III.3/39/I/2016, tanggal 15 Januari 2016 dan Addendum II atas Surat Perjanjian Nomor : SP/III.3/39/I/2016, tanggal 15 Januari 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.106.500.000,00. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 96 hari kalender atau dari tanggal 15 Januari s.d. 31 Agustus 2016.
Invice IV sebesar Rp. 322.500.000,00 belum kami tagihkan ke PT. Perkebunan Nusantara VII sehubungan laporan belum selesai
Pasal 7 addendum II surat perjanjian diatur cara pembayaran sebagaia berikut : • Tahap I : 20% x Rp980.000.000,00 = Rp196.000.000,00 • TahapII : 30% x Rp980.000.000,00 = Rp294.000.000,00 • Tahap III : 30% x Rp980.000.000,00 = Rp294.000.000,00 • Tahap IV : 20% x Rp980.000.000,00 = Rp196.000.000,00 ditambah penambahan biaya kontrak sebesar Rp126.500.000,00.
6
Realisasi penerimaan sampai dengan tanggal 22 September 2016 adalah sebagai berikut: • Tahap I : Rp196.000.000,00,tanggal 23 Februari 2016 • Tahap II : Rp294.000.000,00, tanggal 04 April 2016 • Tahap III : Rp294.000.000,00, tanggal 13 Mei 2016 Sedangkan untuk pembayaran tahap IV sebesar Rp322.500.000,00 (Rp196.000.000,00 + Rp126.500.000,00) sampai dengan berakhirnya audit (tanggal 22 September 2016) belum direalisasikan oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII. d.1. Terdapat Pembelian BMN yang bersumber dari belanja barang (52) dan belum dicatat dalam BMN
Sudah dicatat Bukti terlampir (lampiran 20)
k. Permasalahan Kepegawaian a. Sdr. Bambang Setiadi, ST. dapat dinyatakan telah melanggar disiplin pegawai karena tidak masuk kerja pada periode Telah dibuatkan surat pemberitahuan ke November s.d. Desember 2015 selama 31 hari kerja dan periode Januari s.d. Februari 2016 selama 35 hari kerja, BOK, bukti terlampir (lampiran 21) tanpa dilandasi surat izin dari pejabat yang berwenang (tanpa alasan yang sah). Sampai berakhirnya audit, yang bersangkutan juga tidak masuk kerja. b. Kepala Puslit Geoteknologi LIPI, Biro Organisasi dan SDM belum mengambil keputusan atau menindaklanjuti hasil pemeriksaan pelanggaran disiplin Sdr. Bambang Setiadi ST yang telah dilakukan oleh Atasan Langsung. c. Hasil pemeriksaan tanggal 4 April 2016 belum belum dilaporkan kepada Kepala Puslit Geoteknologi LIPI.
Bandung, 05 Oktober 2016 Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Kuasa Pengguna Anggaran,
Dr. Eko Yulianto Nip. 197107051999031004 7
8
