TIM KAJIAN RASKIN LPPM IPB Senin, 15 Desember 2014
Beras merupakan komoditas strategis dan komoditas pangan utama. Konsumsi Beras per kapita penduduk Indonesia menurun tiap tahunnya. Tahun 2004-2013, 107 menjadi 97,4 kg/kapita/tahun. (SUSENAS,BPS 2014). Program RASKIN adalah implementasi komitmen pemerintah untuk menaati kesepakatan internasional terkait pangan.
Program RASKIN terhadap perlindungan sosial dan pembangunan di sektor pangan menjadi isu penting
Ketahanan Pangan
Tidak tepat sasaran, jumlah, dan waktu
Akar masalah: Level Pusat Level Daerah Level Desa
Kedaulatan Pangan
Perlindungan Petani
RASKIN
E-Money
Potensi permasalahan: 1. Penentuan harga beras = Rp subsidi 2. Fluktuasi harga beras
Kontribusi RASKIN: Ketahanan Pangan Stabilitas Harga Populasi orang miskin
• Data primer RTS
wawancara mendalam dengan FGD
• Data sekunder
desk study dan literature review
• Lokasi penelitian Jawa Barat Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur
• Analisis Regresi Berganda
Model 3 Analisis Pengaruh RASKIN terhadap Indeks yang diterima petani dan dibayarkan oleh petani
Keterangan :
IB Inflasi HB RASKIN IBM
= Indeks Harga yang Dibayarkan Petani = Inflasi (%) = Harga Beras (Rp) = Jumlah RASKIN yang Disalurkan (Ton) = Indeks Harga yang Dibayarkan Petani
Model 4 Analisis Pengaruh Harga Beras terhadap Inflasi
Keterangan :
M R Inflasi HB RASKIN IBM
= Perubahan Broad Money (%) = Tingkat Suku Bunga (%) = Inflasi (%) = Harga Beras (Rp) = Jumlah RASKIN yang Disalurkan (Ton) = Indeks Harga yang Dibayarkan Petani
Karakteristik RTM
Miskin
Tidak Miskin
Karakteristik Rumah Tangga Miskin 2006
2009
2006
2009
1. Jumlah ARTM
4,74
4,88
3,80
3,87
Perkotaan
4,70
4,85
3,91
3,92
Pedesaan
4,75
4,89
3,69
3,84
2. Perempuan sbg Ka RTM
12,30
14,60
13,30
8,95
Perkotaan
15,35
11,46
13,57
10,18
Pedesaan
10,55
18,15
13,03
7,8
3. Usia Ka RTM (tahun)
47,81
47,29
47,14
46,62
Perkotaan
48,28
47,46
46,14
46,55
Pedesaan
47,55
47,44
48,09
46,68
• Sebesar 80% RTM memiliki anak usia di bawah 18 tahun dimana sebanyak 4,3 juta jiwa merupakan balita. Sementara 20% lainnya memiliki satu anggota RT lansia. • Proporsi pengeluaran RTM sebesar 65% untuk makanan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap kerawanan pangan sehingga terancam tidak dapat memanfaatkan “window of opportunity” pada tahun 2020-2030 dari bonus demografi yang terjadi mulai tahun 1990an
• Setiap program penanggulangan kemiskinan memerlukan sistem data yang mampu memisahkan peneriman manfaat dari yang bukan penerima manfaat BDT dijalankan oleh TNP2K dan merupakan hasil cacah dari data PPLS BPS. Tabel. Perbandingan PSE 05, PPLS 2008 dan PPLS 2011 Katagori RT Sangat miskin Miskin Hampir miskin Rentan miskin Total
PSE 05
PPLS 08
RT
(%)
RT
3.894.314
20,4
2.989.865
8.236.990
43,1
6.969.601
36,5
19.100.905 100
(%)
ART
17,1 15.944.536 3.013.796
16,3
16.003.996
6.828.824
39,1 25.190.010 3.198.982
17,3
14.300.683
7.665.288
43,8 19.261.505 6.164.987
33,2
24.004.988
6.164.754
33,2
21.177.500
17.483.983 100 60.396.051 18.542.521
100
75.478.167
-
(%)
PPLS 2011
-
ART
-
RT
Keterangan: 1) RT: rumah tangga, 2) ART: anggota rumah tangga Sumber: SMERU 2012
• BDT memiliki peluang kesalahan karena: 1.PPLS dilakukan setiap 3 tahun sekali. 2.Kepastian alokasi anggaran pemutakhiran BDT misal untuk tahun anggaran 2014. 3.Papua dan Papua Barat menggunakan desk study.
Lokasi survey Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Kota Bogor, Kota Sukabumi rata-rata jumlah beras yang didistribusikan dan harga tebus tidak sesuai dengan yang ditetapkan yaitu 15 kg/bulan dengan harga Rp 1.600/kg.
Kota/Kab
Jumlah (Kg/RTS)
Kab Sukabumi
7,12
Kota Sukabumi
15,00
Kab Cianjur
4,45
Kota Bogor
4,45
Kab Bogor
4,45
Harga (Rp/RTS) 2.000 1.600 2.000 2.000
2.000
Sumber : BULOG (2014)
• Kegagalan sinkronisasi Undang Undang tentang APBN dan Otonomi Daerah telah menyebabkan harga tebus raskin Rp 1.600 sulit diperoleh oleh RTS karena muncul biaya tambahan pada saat beras berpindah dari titik distribusi ke titik bagi. 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0
2004
2005
2006
2007
Harga tebus RASKIN (Rp)
2008
2009
2010
2011
2012
Harga beras medium (Rp)
2013
•
Berdasarkan Inpres Perberasan pemerintah memerintahkan BULOG mengelola cadangan beras nasional (cadangan beras pemerintah dan buffer stock) sekitar 2 juta ton dan sekitar 230 ribu ton/bulan untuk program RASKIN yang diperoleh dari pengadaan dalam negeri melalui instrument HPP.
Gambar. Beberapa Masalah Lain: Stok Beras Berada di Gudang Terlalu Lama Sumber: Bappenas, 2014
• Pengelolaan beras dengan sistem FIFO menyebabkan beras berada di gudang berkisar 8 bulan sehingga kualitas raskin sering dikeluhkan oleh RTS. • Pembiayaan buffer stock menjadi beban BULOG yang selanjutnya akan dibebankan terhadap harga jual beras BULOG. • Hasil survey lapang di wilayah Jawa Barat kualitas RASKIN yang diterima RTS masih sangat buruk kualitasnya. Berdasarkan survey tersebut, mayoritas RTS berpendapat bahwa kualitas RASKIN sangat buruk (46%), buruk (28%), cukup (23%), dan baik (3%).
• Posisi raskin dalam ketersedian pangan dapat dilihat dari sisi besarnya raskin terhadap cadangan beras nasional. Berdasarkan data Bulog, dalam 10 tahun terakhir, besarnya prosorsi raskin terhadap ketersediaan beras nasional berkisar antara 43-80%. Hal tersebut membuat tingginya kontribusi raskin terhadap ketersedian beras Indonesia. Tahun
Pengadaan beras Stok awal tahun Total ketersediaan (Ton)
(Ton)
beras (Ton)
Realisasi
Kontribusi
RASKIN (Ton)
RASKIN (%)
2005
1.598.518
1.770.532
3.369.050
1.991.131
59,10
2006
1.725.999
1.092.588
2.818.587
1.624.099
57,62
2007
3.059.967
957.658
4.017.625
1.731.805
43,11
2008
3.211.257
1.572.933
4.784.190
3.236.644
67,65
2009
3.625.227
1.079.841
4.705.068
3.254.121
69,16
2010
2.424.024
1.620.816
4.044.839
3.074.003
76,00
2011
3.931.717
759.514
4.691.230
3.364.635
71,72
2012
5.061.280
877.364
5.938.644
3.372.819
56,79
2013
3.489.682
2.260.009
5.749.691
3.431.615
59,68
2014*
2.786.373
2.108.306
4.894.679
2.752.304
56,23
Daerah
RTS/bulan (kg)
Kebutuhan Kontribusi Beras RASKIN terhadap per bulan (kg) kebutuhan (%)
Kab. cianjur
4,45
33,38
13,33
Kab. Sukabumi
7,12
46,73
15,24
Kota Sukabumi
15
40,05
40,56
Kab Bogor
4,45
40,05
11,11
Kota Bogor
4,45
46,73
9,52
• Dengan adanya raskin, maka RTS dimanapun berada memiliki akses terhadap beras. • Berdasarkan hasil estimasi menggunakan regresi berganda, keberadaan raskin berpengaruh signifikan terhadap penurunan harga beras yaitu peningkatan jumlah raskin sebesar 1% akan menurunkan harga beras sebesar 0,02%. Tabel. Hasil Estimasi Regresi Berganda
Variabel Log(Upah) Log(Nilai Tukar Petani) Log(Produksi Padi) Log(RASKIN) Konstanta
Koefisien 1.169947 2.261973 0.026091 -0.026655 -7.311803
Probabilitas 0.0142 0.0027 0.0192 0.1379 0.0000
• Program raskin memiliki fungsi pemenuhan sebagian gizi RTS. Beras memiliki tingkat protein sebesar 7,13% raskin menjadi sangat penting untuk pemenuhan gizi RTS. Tabel. Persentase kebutuhan RASKIN terhadap pemenuhan konsumsi beras RTS
Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Rata-rata 1Konsumsi jumlah kg/kapita/tahun anggota RTS 107,00 105,28 104,00 100,05 104,89 102,21 100,75 102,87 97,65 97,40
4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7
Sumber : Data BPS dalam TNP2K (2013)
Konsumsi kg/RTS/Tahun 502,90 494,80 488,79 470,24 492,99 480,41 473,50 483,47 458,93 457,80
% RASKIN Subsidi thd beras/tahun/RTS Konsumsi (KG) RTS 240 47,72 240 48,50 240 49,10 120 25,52 120 24,34 120 24,98 120 25,34 120 24,82 180 39,22 180 39,32
• •
•
Raskin adalah salah satu komponen untuk mendukung keberlangsungan HPP secara psikologis petani akan merasa terlindungi usahataninya. Posisi raskin terhadap perlindungan petani juga dapat dilihat dari sisi kepastian harga beras yang tercipta dari raskin karena fungsi raskin sebagai instrument stabilitas harga beras. Stabilnya harga beras akan menjadi insentif tersendiri bagi petani untuk menanam padi dibandingkan dengan tanaman lainnya.
Gambar. Perkembangan HPP dan Harga Beras Nasional Sumber: BULOG (2014)
• Kesejahteraan petani berhubungan dengan NTP semakin tinggi nilai tukar petani, semakin baik daya beli petani terhadap produk konsumsi dan input produksi tersebut, dan berarti petani secara relatif lebih sejahtera
Gambar. Perkembangan Nilai Tukar Petani, Indeks Harga Dibayarkan, Indeks Harga yang diterima petani Tanaman Pangan Bulan Desember 2013 – Oktober 2014
Hasil estimasi regresi berganda Raskin berpengaruh positif terhadap indeks harga yang diterima petani akibat dari kestabilan harga beras yang dibentuk oleh raskin. Dimana kenaikan jumlah raskin sebesar 1% akan meningkatkan 0,025% indeks harga yang diterima petani. Raskin berpengaruh negatif terhadap indeks harga yang dibayarkan oleh petani akibat inflasi yang stabil dan penurunan beberapa harga. Kenaikan jumlah raskin sebesar 1% akan menurunkan indeks harga yang dibayarkan oleh petani. Kedua hal tersebut akan meningkatkan Nilai tukar petani.
Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Harga yang Diterima Petani Variabel Koefisien Probabilitas INFLASI 0.010096 0.0000 LOG(Harga Beras) 0.179104 0.0000 LOG(RASKIN) 0.025932 0.0441 C 2.766326 0.0000 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Harga yang Dibayarkan Petani Variabel
Koefisien
Probabilitas
INFLASI
2.28E-05
0.9518
LOG(IU)
1.161938
0.0000
LOG(RASKIN)
-0.002967
0.1283
LOG(HB)
0.031999
0.0030
• Kestabilan harga beras akan menekan inflasi. • Hasil estimasi regresi berganda penurunan harga beras akan menyebabkan penurunan dari inflasi tahun sebelumnya. • Penurunan inflasi dapat bertindak sebagai pengendali kemiskinan. • Berdasarkan hasil FGD dinamika kemiskinan di Indonesia sangat tinggi sehingga sedikit inflasi dapat mengubah kondisi masyarakat yang hampir miskin menjadi miskin. • Pengendalian inflasi dari raskin akan membuat pengendalian kemiskinan.
• E-money akan meringankan beban pengeluaran RTS karena adanya subsidi dari pemerintah. • Melalui e-money, RTS dapat membeli beras sesuai dengan selera/kualitas beras yang ingin dikonsumsi. • Berdasarkan hasil survey cepat, sebanyak 61% responden lebih memilih uang (e-money) sebagai bentuk bantuan yang diharapkan dan akan menggunakan e-money untuk tetap membeli beras serta kebutuhan lain seperti lauk pauk, modal usaha, dan lainnya. • E-money juga diharapkan menjadi instrumen agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
• E-money tidak dapat menggantikan fungsi raskin sebagai: stabilisasi harga beras untuk melindungi petani pengendali inflasi penghambat pertumbuhan kemiskinan cadangan pangan nasional • E-money tidak menyelesaikan masalah efektifitas program kemiskinan jika sistem BDT belum diperbaiki. • Terdapat pula berbagai potensi permasalahan atas adanya e-money seperti sulitnya penentuan besar subsidi yang diberikan jika besar subsidi yang diberikan dengan menyesuaikan harga beras di suatu daerah yang berfluktuasi.
Hasil Penelitian IPB Tahun 2008 Wilayah Sampel
Tepat Jumlah (Kg) Tepat Harga (Rp)
Kualitas (%) Baik
Kab. Cirebon
7,06
2.145
65
Kab. Sukabumi
8,27
2.062
65
Kab. Majalengka
12,00
1.899
62
Kota Banjar
6,12
1.621
45
Kota Cimahi
9,90
1.970
70
Hasil Penelitian IPB Tahun 2014 Wilayah Sampel
Tepat Jumlah (Kg) Tepat Harga (Rp)
Kualitas (%) Baik
Kab Sukabumi
7,12
2.000
0
Kota Sukabumi
15,00
1.600
5
Kab Cianjur
4,45
2.000
80
Kota Bogor
4,45
2.000
30
Kab Bogor
4,45
2.000
5
Program raskin sebaiknya tetap dilanjutkan mengingat fungsi raskin sebagai stabilisasi harga beras untuk melindungi petani, pengendali inflasi, penghambat pertumbuhan kemiskinan, dan menjaga keberlangsungan buffer stock. Dengan beberapa perbaikan pada efektivitas yaitu: 1. Perbaikan sistem BDT melalui penguatan kelembagaan di tingkat desa selain muskel/musdes yang telah diatur. 2. Melakukan sinkronisasi dengan program pembangunan lainnya agar pendataan BDT dapat lebih akurat misal dengan e-KTP. 3. Untuk mengatasi tidak terpenuhinya masalah ketepatan harga, maka dapat dilakukan beberapa hal, sebagai berikut: - Memperhatikan agar tidak adanya kenaikan harga tebus raskin, maka kinerja raskin diukur hanya pada titik distribusi - Meningkatkan harga tebus raskin untuk subsidi biaya distribusi ke titik bagi dengan memperhatikan infrastruktur masing-masing daerah 4. Harus dilakukan penguatan tim pelaksana raskin dengan memasukkan LPND yang memiliki kompetensi dalam pengawasan mutu pangan. 5. Menyimpan beras sesuai dengan peruntukkannya, misalnya buffer stock disimpan dalam bentuk GKG dan raskin disimpan dalam bentuk beras
