TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD) KABUPATEN SIDOARJO EDISI I TAHUN 2015
PEMBANGUNAN TERPADU BERBASIS KAWASAN KEMISKINAN PTBK2
Percepatan Penanganan Kemiskinan Masyarakat Sidoarjo Melalui Program PTBK2
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH SIDOARJO TKPKD
harmonisasi dan Konsistensi Konsistensi Program Kemiskinan di Sidoarjo
Penanganan Penanganan Kemiskinan Kemiskinan
TidaK Boleh BerhenTi
ASA - MasYaRakaT siDOaRJO l eDisi 1 TaHUn 2015
1
PETA PRIORITAS INTERVENSI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012-2015 KODYA SURABAYA
TAMAN
KABUPATEN GRESIK
WARU
GEDANGAN
SUKODONO
SEDATI
KRIAN BALONGBENDO
BUDURAN
WONOAYU
TARIK
SIDOARJO PRAMBON
TULANGAN CANDI
KABUPATEN MOJOKERTO
PRIORITAS 1
KREMBUNG
TANGGULANGIN PORONG
PRIORITAS 2 JABON
PRIORITAS 3 PRIORITAS 4
KABUPATEN PASURUAN
KECAMATAN JABON
BUDURAN
TANGGULANGIN
TARIK
SUKODONO
CANDI
KREMBUNG
GEDANGAN
SIDOARJO
BALONGBENDO PRAMBON TULANGAN WONOAYU PORONG
2
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
TAMAN KRIAN
WARU SEDATI
Daftar Isi ASA - Masyarakat Sidoarjo
Dewan Redaksi : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Selaku Sekretaris TKPKD Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan Kepala Bidang Ekonomi dan SDA Kepala Bidang Pemerintahan dan Aparatur Kepala Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Tim Teknis TKPKD
ALAMAT: Sekretariat Tetap Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Jl. Sultan Agung No. 13 Sidoarjo Jawa Timur (61211) Telp : +6231 8941202 Fax : +6231 8956819 Email :
[email protected] Web : http://www.tkpkd.sidoarjokab.go.id
04 05 12 18 20 28 30 35
Sambutan Bupati Sidoarjo Laporan utama Potret Kemiskinan di Sidoarjo dan Profil TKPKD Penanganan Kemiskinan Tidak Boleh Berhenti tkpkd news TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH SIDOARJO (TKPKD Harmonisasi dan Konsistensi Program Kemiskinan di Sidoarjo ekspose Potret Harapan Hidup untuk Mereka program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2) Percepatan Penanganan Kemiskinan Masyarakat Sidoarjo Melalui Program PTBK2 sosok PATONA : Mimpi yang menjadi kenyataan program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri perkotaan (PNPM-mpk) Modal Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan opini Penanggulangan Kemiskinan Pasca PNPM Mandiri, Pemerintah Daerah Sebagai Panglima ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
3
T
SAMBUTAN BUPATI SIDOARJO
iga persoalan utama dalam upaya pembangunan di Indonesia yaitu Kemiskinan, Ketimpangan dan Kerentanan. Tiga persoalan krusial tersebut merupakan prioritas utama yang harus ditangani dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Langkah awal mengatasi persoalan tersebut adalah dengan memiliki sistem yang baik yang dapat menghasilkan data yang jelas mengenai siapa saja masyarakat yang perlu diberikan bantuan. Oleh karena itu pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah (DKD) dilakukan sebagai dasar intervensi kebijakan program perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. Untuk mengentaskan kemiskinan secara terpadu dan menghindari salah sasaran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo wajib memiliki Basis Data untuk Program Perlindungan Sosial dan disesuaikan dengan karakteristik khas wilayahnya. Data kemiskinan harus terus diupdate karena setiap saat mengalami perubahan. Kita hindari adanya masya rakat miskin yang tidak merasakan program perlindungan sosial sehingga percepatan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo dapat cepat terwujud. Tim ini nantinya akan menjadi katakanlah embrio lahirnya “pelayanan satu pintu penanggulangan kemiskinan” dan itu dimungkinkan dapat dilaksana kan setelah tersedianya Basis Data serta tersedianya Sumber Daya Manusia pada tingkat kecamatan bahkan sampai ke tingkat desa/kelurahan se bagai frontliner dalam pelayanan bagi masya rakat. Beberapa capaian yang telah diraih oleh Kabupaten Sidoarjo antara lain keberhasilan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, meningkatnya tingkat harapan hidup masyarakat
4
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Pengintegrasian berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut memerlukan target dan indikator yang harus dicapai selama kurun waktu 20102015. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi yang secara khusus dapat melihat perkembangan pencapaian target dan indikator kebijakan dan program secara konsisten dan terbuka. Monitoring terhadap kebijakan dan kinerja program diperlukan agar dapat dilakukan evaluasi yang mendorong pengelolaan program yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2010-2015. Salah satu program kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo yaitu melaporkan hasil kinerjanya kepada Bupati Sidoarjo dan Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua TNP2K di Jakarta melalui bentuk Laporan Kinerja dan Laporan Pelaksanaan
Penanggu langan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan meneruskannya kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri selaku pembina Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah setiap tahun. Kita berharap semua pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemis kinan di daerah dapat diukur tingkat keberhasilan dan kelemahannya sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan sehingga dari hasil penyusunan laporan tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dapat merencanakan intervensi program kebijakan yang menjadi prioritas penanganan wilayah demi tercapainya target-target pem bangunan di Kabupaten Sidoarjo. Saya menyambut dengan baik terbitnya “ASA”, media dari Tim Koor dinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah ini, dengan harapan agar kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo bisa diketahui oleh semua pihak dan menjadi wahana tukar pendapat, tukar gagasan dan ide serta tukar pengalaman tentang kiat dan caracara pengentasan kemiskinan yang sudah dijalankan selama ini guna menuju Kabupaten Sidoarjo Sejahtera, Mandiri, dan Berkeadilan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, Wallahul muwaffiq ilaa aqwamit thoriq. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. SIDOARJO, MEI 2015
laporan Utama
Potret Kemiskinan di Sidoarjo dan Profil TKPKD
Penanganan Kemiskinan
Tidak Boleh Berhenti
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
5
laporan Utama
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu dengan lainnya (inter locking), dan angka-angka kemiskinan pun telah menjadi salah satu masalah yang kritis dan krusial yang dihadapi setiap bangsa dan pemerintahan.
K
emiskinan tidak lagi dipandang hanya sebagai persoalan kemanusiaan dan ekonomi belaka, persoalan kemiskinan dengan berbagai dimensinya disadari akan dapat berdampak destruktif yang bermuara pada terjadinya instabilitas sosial, ekonomi, keamanan, hukum maupun politik. Bahkan, tak jarang mempengaruhi eksistensi dan resistensi sebuah pemerintahan baik dalam skala lokal, regional, maupun nasional bahkan internasional. Permasalahan kemiskinan yang bersifat multi dimensional, sudah seharusnya memandang bahwa kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Pandangan konvensional menyebutkan kemiskinan sebagai
masalah kekurangan dan menganggap masyarakat miskin sebagai obyek yang tidak memiliki informasi dan pilihan sehingga tidak perlu terlibat dalam pengambilan keputusan kebijakan publik. Implikasi dari pandangan ini adalah pemerintah mempunyai peran dominan untuk menyediakan modal dan kebutuhan dasar masyarakat miskin. Pendekatan ini terbukti kurang optimal dalam memecahkan masalah kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh kesulitan anggaran dan lemahnya rancangan kebijakan karena tidak menyentuh akar masalah kemiskinan, tetapi juga tidak adanya pengakuan dan penghormatan atas suara dan hak-hak dasar masyarakat miskin. Oleh sebab itu, pemecahan masalah kemiskinan tidak lagi dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri melalui berbagai kebijakan sektoral yang terpusat, seragam dan berjangka pendek. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin itu sendiri dan adanya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2013
135,550
135,915
144,500
50.000
136,300
2007
100.000
144,928
2006
150.000
120,900
223,122
200.000
223,300
250.000
2011
2012
2013
0 2008
2009
2010
JUM L AH PE NDUDUK MIS KIN >> Sumber Data : Susenas BPS
6
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk mengharmonisasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari pendanaan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, serta kabupaten dan peran sektor swasta.
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
7
laporan Utama
dasar mereka, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi dan politik. Kesadaran akan hal tersebut telah mendorong sedikitnya 189 Presiden dan Kepala Pemerintahan negara-negara di dunia pada tahun 2000 di Rio De Jainero-Brazil untuk menandatangani komitmen bersama dalam penanggulangan kemiskinan melalui 8 (delapan) agenda kesepakatan yang berskala global yakni, Millenium Development Goal’s (MDG’s). Setiap negara maupun pemerintahan yang meratifikasi kesepakatan global tersebut terikat komitmen untuk mengurangi angka kemiskinan hingga tinggal separuhnya pada tahun 2015. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai salah satu negara yang ikut bergabung dalam penandatanganan kesepakatan MDG’s, saat ini telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) yang pada masa pemerintahan SBY-JK dirubah namanya menjadi TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) melalui Perpres nomer 54/2005 dan menyusun Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) sebagai salah satu komitmen keikutsertaan dalam komitmen global tersebut. Bahkan pada bulan Maret 2010 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang salah satu isinya adalah sebagai penyem purnaan TKPK menjadi TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang langsung diketuai oleh Wakil Presiden. Perpres tersebut di tindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten atau Kota yang menyatakan bahwa secara struktur langsung diketuai oleh Wakil Gubernur di tingkat Provinsi dan Wakil Bupati/ Wakil Walikota di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga menghadapi persoalan-persoalan kemiskinan ditunjukkan oleh: (1) masih terdapat sekitar 10,70% Rumah Tangga Miskin (RTM) yang hidup dibawah garis kemiskinan; (2) masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan; (3) masih rendahnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, ikut
8
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
mendukung kebijakan nasional tersebut dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo melalui Keputusan Bupati Sidoarjo nomor 188/234/404.1.3.2/2014 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya untuk mengharmonisasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari pendanaan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, serta kabupaten
dan peran sektor swasta. Selama ini program-program tersebut masih dilaksanakan secara sektoral dan parsial dengan pendekatan dan prosedur yang beragam sehingga belum membuahkan hasil yang optimal dalam rangka menurunkan jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo. Harmonisasi, prinsip, kriteria dan prosedur melalui pengokohan peran TKPKD Kabupaten dan SPKD Kabu paten Sidoarjo 2011-2015 diharapkan akan mengurangi in-efisiensi dan inefektivitas pengelolaan program-program penanggulangan kemiskinan.
HARUS TEPAT SASARAN Salah satu tantangan utama dalam program-program penanggulangan kemiskinan adalah mengidentifikasi secara tepat kelompok sasaran yang akan menerima manfaat program berdasarkan kriteria keikutsertaan dan tujuan program. Pada dasarnya ini berarti ketepatan memilah kelompok masyarakat yang berhak atau yang tidak berhak menjadi peserta program. Efektivitas penetapan sasaran diyakini berdampak langsung terhadap keberhasilan pencapaian tujuan program perlindungan sosial dalam menanggulangi kemiskinan.
Perkembangan Angka Kemiskinan
Di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2013
14
11,81 12
10,52
10 PERSEN
Pengintegrasian berbagai program penanggulangan kemiskinan tersebut memerlukan target dan indikator yang harus dicapai selama kurun waktu 20102015. Untuk itu, diperlukan monitoring dan evaluasi yang secara khusus dapat melihat perkembangan pencapaian target dan indikator kebijakan dan program secara konsisten dan terbuka. Monitoring terhadap kebijakan dan kinerja program diperlukan agar dapat dilakukan evaluasi yang mendorong pengelolaan program yang lebih efektif dan sesuai dengan tujuan upaya penanggulangan kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidoarjo 2010-2015. Salah satu program kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo yaitu melaporkan hasil kinerjanya kepada Bupati Sidoarjo dan Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua TNP2K di Jakarta melalui bentukLaporan Kinerja dan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) dan meneruskannya kepada pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri selaku pembina Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah setiap tahun dengan harapan semua pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah dapat diukur tingkat keberhasilan dan kelemahannya sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan sehingga dari hasil penyusunan laporan tersebut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dapat merencanakan intervensi program kebijakan yang menjadi prioritas penanganan wilayah demi tercapainya target-target pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
8,67
8
6,91
7,45
2009
2010
6,97
6,42
6,69
2012
2013
6 4 2 0
2006
2007
2008
2011
>> Sumber Data : Publikasi BPS
Perkembangan Angka Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo Terhadap Nasional dan Provinsi Jawa Timur 2006-2012 25 21,09
19,98
20
18,19 17,75
15
11,81
16,58 10,52
10
16,22 15,42
14,85
14,15
8,67
13,33
6,91
7,45
2009
2010
13,85 12,36
13,08 11,66
6,97
6,42
2011
2012
5 0
2006
2007
2008
Kab. Sidoarjo
Prov. Jawa Timur
Nasional
>> Sumber Data : Susenas BPS 2012
Untuk mendukung penetapan sasa ran program penanggulangan kemis kinan, TNP2K bekerja sama dengan dengan BPS mengembangkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang secara nasional terdiri dari sekitar 24 juta rumah tangga dengan kondisi sosio-ekonomi terendah. Jumlah dan persentase di setiap daerah berbedabeda berdasarkan tingkat kemiskinan di masing-masing daerah. Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo sendiri, jumlah rumah tangga sasaran berdasarkan hasil pendataan PPLS tahun 2011 yang dirilis oleh TNP2K terdapat 99.492 RTS (375.061 jiwa) dengan income perkapita 30% menengah kebawah yang tersebar di 18 Kecamatan. STRATEGI MENGATASI KEMISKINAN Penyebab munculnya permasalahan kemiskinan dan akibat yang
ditimbulkannya demikian kompleks. Salah satu diantara penyebabnya adalah terkait dengan persoalan kebijakan, dan berbagai kebijakan publik pun juga telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah kemiskinan, yang tentunya kebijakan publik tersebut baik langsung maupun tidak langsung, memiliki dampak terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Berbagai upaya sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengentas masyarakat miskin, mulai dari bantuan dan perlindungan sosial rumahtangga miskin hingga pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Dari yang bersifat rescue (penyelamatan), semisal upaya jangka pendek untuk menyelamatkan rumah tangga miskin agar tidak semakin terpuruk akibat kenaikan harga BBM, sampai dengan upaya recovery ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
9
laporan Utama
(pemulihan) sebagai upaya jangka panjang untuk pengurangan kemiskinan melalui penguatan kelembagaan, pengembangan sarana dan prasarana ekonomi desa, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Berdasarkan permasalahan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dan agenda utama pembangunan Kabupaten Sidoarjo tahun 2010-2015, maka disusunlah prioritas pembangunan serta arah kebijakan umum yang salah satunya dapat dikaitkan dengan masalah penanggulangan kemiskinan, di mana dalam salah satu sasaran kebijakan pembangunannya adalah “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat” yang dicapai dengan kebijakan umum sebagai berikut : 1. Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat. 2. Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat. 3. Peningkatan daya saing sumber daya manusia. 4. Peningkatan daya beli masyarakat; 5. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Kebijakan publik tersebut baik langsung maupun tidak langsung, memiliki dampak terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, maka kaji ulang perlu dilakukan untuk menilai dampak pelaksanaan kebijakan publik terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin. Kaji ulang kebijakan juga berguna untuk memahami sebe rapa jauh komitmen dan kemitraan berbagai pihak dalam penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan Ekonomi Daerah Upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat lepas dari penciptaan stabilitasekonomi sebagai landasan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sementara itu upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan pendapatan daerah akan memberi daya dukung bagi terealisasinya rencana anggaran belanja daerah, khususnya yang digunakan untuk membiayai rencana kegiatan yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Dalam pengelolaan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2011-2015, mencanangkan misi:
10
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
Menumbuh-kembangkan potensi sektor industri, perdagangan , pariwisata, UMKM, koperasi, pertanian, dan perikanan yang berorientasi agribis secara optimal yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mendorong tumbuhkembangnya iklim investasi untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Misi tersebut merupakan misi ke 2 (dua) dan 6 (enam) dari 8 (delapan) misi yang tertuang dalam RPJMD tahun 2011-2015, dan bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah dan investasi yang berdaya dukung tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tumbuhnya investasi, meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi serta berkembangnya usaha ekonomi produktif di masyarakat, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara luas dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, dan dengan memperhatikan berbagai issue -issue strategis serta permasalahan mendesak di Kabupaten Sidoarjo serta perkembangan global yang terjadi, maka arah kebijakan ekonomi Kabupaten Sidoarjo adalah: Peningkatan pertumbuhan ekonomi kontribusi sektor UMKM dan koperasi, pariwisata, industri perdagangan, jasa, dan pertanian pada PDRB melalui peningkatan daya saing; Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah; Pengembangan investasi berdaya dukung tinggi; Pengembangan sumbersumber dana pembangunan. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak bagi masyarakat miskin ditentukan oleh ketersediaan lapangan kerja yang dapat mereka akses, kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha, dan perlindungan pekerja darieksploitasi dan ketidakpastian kerja. Pemenuhan terhadap hak atas pekerjaan tersebut secara langsung dan tidak langsung dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi,pengembangan sektor riil, perdagangan, ketenagakerjaan, dan pengembangan koperasi, usaha mikro dan kecil. Perluasan Akses Layanan Pendidikan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa
setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu peningkatan dan perluasan aksesibilitas masyarakat (khususnya masyarakat miskin) terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau menjadi sangat penting. Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, efisiensi, efektivitas dan relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, regional, nasional maupun global. Kebijakan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di Kabupaten Sidoarjo diarahkan untuk: (1) Peningkatan tingkat pendidikan masyarakat; (2) Peningkatan daya saing sumberdaya manusia. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk itu meliputi : 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Program Wajib Belajar 9 Tahun. 3. Program Pendidikan Menengah. 4. Program Pendidikan Non Formal. 5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik. 6. Program Pemerataan dan Perluasan akses Pendidikan. 7. Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan. Perluasan Akses Layanan Kesehatan Arah kebijakan dalam pemenuhan hak dasar atas akses dan mutu layanan kesehatan secara umum diarahkan untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat. Penyediaan dan Perluasan Akses Pangan Hak atas pangan merupakan salah satu hak dasar umat manusia, dan dijamin dalam ketentuan perundangundangan. Dalam perubahan IV UUD 1945 diamanatkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Suatu sistem ketahanan pangan merupakan prasyarat utama yang harus dipenuhi dalam upaya pemenuhan pangan, perlindungan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan. Undang Undang No.7 tahun 1996 tentang Perlindungan Pangan menyebutkan bahwa pangan yang aman dan bermutu merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia. UU tersebut menyatakan bahwa pembangunan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang
memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian, dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Selain itu disebutkan juga bahwa pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap ketersediaan pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, serta aman, bergizi, beragam, merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Sejalan dengan visi Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015, maka visi percepatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sidoarjo tahun 2011-2015 adalah ”Terwujudnya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan PenurunanAngka Kemiskinan dibawah Rata-Rata Provinsi Jawa Timur Melalui Upaya Terpadu Menuju Sidoarjo Mandiri dan Sejahtera”. Tujuan dari percepatan penanggu langan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo adalah “Menurunkan secara nyata jumlah penduduk miskin, secara bertahap dan progresif dengan target penurunan angka kemiskinan dibawah rata-rata Provinsi Jawa Timur atau paling tidak 50 % dari total masyarakat miskin yang ada sejak saat tahun 2000 di Kabupaten Sidoarjo dapat dientaskan sampai dengan tahun 2015, serta terpenuhinya hakhak dasar masyarakat miskin”. Berdasarkan arah kebijakan umum dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman, serta kerangka berpikir yang melatarbelakangi upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui kesepakatan segenap pihak yang berkepentingan maka dirumuskan strategi utama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo yakni “STRATEGI PEMENUHAN KEBUTUHAN HAK DASAR”. Strategi ini berhubungan dengan semua kebutuhan kaum miskin seperti akses ke pendidikan, kesehatan, infra struktur, dan pangan yang memper mudah dan mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat miskin. Kebijakan Kebijakan percepatan penanggu langan kemiskinan Kabupaten Sidoarjo dapatdilaksanakan melalui kebijakan penganggaran, kebijakan integrasi perencanaan,kebijakan penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Posisi Relatif Angka Kemiskinan Kabupaten/Kota Terhadap Nasional dan Provinsi Jawa Timur 2012
>> Sumber Data : Susenas BPS.
(TKPKD), dan kebijakan rencana aksi pemenuhan hak dasar. Kebijakan anggaran: yang berorientasi pada percepatan penanggulangankemiskinan berupa pengurangan jumlah orang miskin di Kabupaten Sidoarjo akan sulit tercapai bila orientasi alokasi anggaran tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan tidak direalokasikan untuk tujuan mendorong peningkatan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dalam arti yang luas. Kebijakan Integrasi Perencanaan: Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu di masingmasing SKPD. Beberapa langkah diupayakan untuk terselenggaranya proses perencanaan program yang terintegrasi melalui mekanisme perencanaan dari tingkat desa/ kelurahan sampai di kabupaten. Dalam proses perencanaan dan keterpaduan program percepatan penanggulangan kemiskinan diselenggarakan dengan menjadikan Dokumen Strategi PenanggulanganKemiskinan Daerah (SPKD) sebagai acuan dalam implementasi program percepatan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan Penguatan Kelembagaan TKPKD: Kelembagaan adalah salah satu persoalan yang amat mendasar dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penguatan kelembagaan menjadi fokus dalam penanggulangan kemiskinan.
Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi serta asistensi secara terpadu antar lintas pelaku, lintas program dalam penyiapan rumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan Rencana Aksi Pemenuhan Hak Dasar: Penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara singkat dan sekaligus karena kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dan keterbatasan sumberdaya untuk mewujudkan pemenuhan hakhak dasar. Oleh sebabitu, rencana aksi penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada prioritas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, lingkungan hidup dan sumber daya alam, rasa aman, dan berpartisipasi dengan memperhitungkan kemajuan secara bertahap. Rencana aksi penanggulangan kemiskinan dilaksanakan untuk mencapai visi,misi, tujuan dan sasaran pembangunan dalam kurun waktu lima tahun (2011-2015) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2011-2015. Rencana aksi disusun agar strategi percepatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sidoarjo dapat dilaksanakan secara terpadu, terukur, sinergis dan terencana yang dilandasi oleh kemitraan dan keterlibatan berbagai pihak, dan dikelola sebagai suatu gerakan bersama penanggulangan kemiskinan. l ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
11
t kpkd ne w s
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH SIDOARJO (TKPKD)
Harmonisasi dan Konsistensi Program Kemiskinan di Sidoarjo Keputusan Bupati Sidoarjo nomor 188/111/404.1.3.2/2015 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 adalah upaya untuk mengharmonisasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan baik yang bersumber dari pendanaan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, serta kabupaten dan peran sektor swasta. Selama ini program-program tersebut masih dilaksanakan secara sektoral dan parsial dengan pendekatan dan prosedur yang beragam sehingga belum membuahkan hasil yang optimal dalam rangka menurunkan jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
W
akil Bupati Sidoarjo yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo (TKPKD), H. MG. Hadi Sutjipto, SH, MM mengungkapkan bahwa implementasi TKPKD sudah sesuai dengan visi dan misi pembangunan Pemerintahan saat ini yang terakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yakni Menuju Sidoarjo Sejahtera, Mandiri dan Berkeadilan. Ia menegaskan bahwa banyak perubahan dan keberhasilan Pemerintah Sidoarjo yang terjadi dalam kurun waktu empat tahun ini. ”Terutama masalah kemiskinan, dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dari target RPJMD tahun 2015, angka kemiskinan telah berada di 6,99 persen. Sedangkan angka pengangguran sebesar 4 persen,” tegasnya. “Setiap tahunnya kita berhasil meraih berbagai penghargaan dalam bidang pengentasan kemiskinan. Dari tahun 2011 hingga 2014 kita selalu mendapat Pro Poor Award,” ungkapnya. Namun menurutnya, tidak mudah mengentaskan kemiskinan lantaran kemiskinan kronis terus berlanjut. Dari berbagai upaya yang dilakukan ternyata masih banyak masyarakat yang rawan miskin dan berpotensi kembali miskin sehingga pengentasan kemiskinan tak kunjung selesai.
12
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
Selain Wakil Bupati, Hadi Sutjipto atau yang akrab disapa Pak Tjip yang juga menjadi Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Sidoarjo mengatakan bahwa TKPKD melalui programnya PTBK2 telah berhasil menanggulangi kemiskinan di Sidoarjo. “Dari target RPJMD 7,44 persen, angka kemiskinan turun menjadi 6,99 persen. Sedangkan pengangguran menjadi 4 persen,” jelasnya. “Meski dijadikan sebagai ujung tombak dalam program pengentasan kemiskinan, kami (Pemkab) tidak akan lepas tangan. Karena seperti diketahui, tujuan pembentukan tim itu agar lebih efektif dalam pelaksanaan program. Dengan demikian keberadaannya tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan Pemkab,” ujarnya. Sebagai Ketua TKPKD Wabup menyampaikan sejumlah gagasan agar program pengentasan kemiskinan di Sidoarjo berhasil. Salah satu gagasannya adalah pentingnya database kemiskinan sebagai bahan dasar dalam menentukan arah kebijakan penanggulangannya. Dengan adanya database, konsep penanggulangan kemiskinan diharapkan bisa lebih terarah dan berkelanjutan. “Database kemiskinan harus dibuat sebagai dasar dalam merencanakan program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Data ini sangat penting dan bisa menjadi tolak ukur dalam pencapaian penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara bertahap,” katanya. Berkaitan dengan hal itu, orang nomor dua di Sidoarjo itu mengaku telah meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sidoarjo, untuk selalu memperbarui database kemiskinan di wilayah Sidoarjo. “Kita harapkan dalam waktu dekat, database yang baru itu sudah dapat disiapkan,” katanya. Ia menambahkan, asas prioritas menjadi pertimbangan dalam merancang program penanggulangan kemiskinan. Karena menurutnya, program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan tidak akan terlepas dari ketersediaan anggaran. Karena itu, idealnya pembahasan RAPBD mendapat asistensi dari TKPKD Sdioarjo agar program yang dikedepankan memiliki konsistensi tinggi terhadap kemiskinan. “Pada dasarnya kemiskinan menjadi objek dalam implementasi pembangunan. Oleh karena itu, dalam realisasi anggaran, TKPKD tinggal melakukan pengawasan agar pelaksanaan program sesuai dengan
target yang diharapkan,” tegasnya. Yang menjadi sentuhan program penanggulangan kemiskinan di Sidoarjo menurutnya adalah sentuhan pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi prioritas dalam meningkatkan masyarakat yang dikategorikan miskin. Menyikapi realisasi penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan Pemerintah Sidoarjo termasuk program TKPKD Sidoarjo selama ini, Ketua TKPKD itu menegaskan, pada prinsipnya upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan. “Kita akan terus berupaya agar program pembangunan yang bersentuhan dengan kemiskinan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dengan indikator meningkatnya taraf hidup masyarakat miskin,” tandasnya. “Yang jelas komitmen kami akan diwujudkan dengan adanya peningkatan dalam anggaran tiap tahunnya,” imbuhnya. Jelas Wabup, dalam komitmen itu, pemerintah dan seluruh SKPD, termasuk sektor swasta dan lembaga pendidikan, hendaknya menyikapi dengan merapatkan barisan guna menyusun formulasi strategis dan teknik implementasi berbagai program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan yang sedang dan akan dilaksanakan di Sidoarjo. ”Kami selaku Pemerintah daerah tentunya akan selalu mengawal program-program tersebut dari seluruh SKPD terkait,” jelasnya lagi. Tjipto menyampaikan program penanggulangan kemiskinan di Sidoarjo salah satunya di bidang kesehatan dan pendidikan. “Untuk kesehatan, tahun ini seluruh masyarakat miskin bisa tercover dalam BPJS. Selama ini data yang ada hanya 82 ribu masyarakat yang sudah masuk dalam BPJS. Kendala utamanya adalah database,” sampainya.
Setiap tahunnya kita berhasil meraih berbagai peng hargaan dalam bidang pengentasan kemiskinan. Dari tahun 2011 hingga 2014 kita selalu mendapat Pro Poor Award.
H. MG. Hadi Sutjipto, SH, MM
Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo. (Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo - TKPKD). ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
13
t kpkd ne w s
Program pengentasan kemiskinan di Sidoarjo tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah daerah saja tetapi peran-peran masyarakat juga sangat diperlukan seperti dana sosial, peran CSR yang berpihak kepada masalah kemiskinan dengan didukung Perda CSR dan peran UKM yang juga begitu besar selama ini.
Disinggung terkait tersebut, Wabup juga mengungkapkan bahwa data tunggal ada di Bappeda. Melalui Bappeda Sidoarjo, seluruh SKPD dan masyarakat sudah bisa mengakses himpunan data terkait kemiskinan dan informasi penanggulangan kemiskinan daerah. “Tujuannya untuk meningkatkan kecepatan akses pengumpulan informasi, serta mendukung pemantauan dan evaluasi secara berkala dari setiap program, wilayah, dan target capaian penanggulangan kemiskinan,” ungkap Hadi Sutjipto. “Mekanismenya sangat mudah dan cepat untuk mengintegrasikan dan mengakses data program kemiskinan di daerah dan pusat. Kita bisa melihat data tersebut by name by address dari pusat,” kata dia. “Karena aksesnya bersifat terbuka, seluruh SKPD di Sidoarjo menjadi terpacu untuk memberikan yang terbaik dalam menanggulangi masalah kemiskinan,” katanya. “Untuk itu, melalui Bappeda, kami akan melakukan pendataan ulang untuk pemutakhiran data masyarakat miskin yang ada di Sidoarjo. Jadi ke depan, semua masyarakat miskin bisa tercover,” lanjut pak Tjip. Selain bidang kesehatan, Pemerintah daerah Sidoarjo melalui programprogramnya juga telah menyentuh bidang pendidikan. “Kita sudah menggratiskan pendidikan 12 tahun untuk masyarakat miskin,” jelasnya. Pak Tjip berharap, program pengentasan kemiskinan di Sidoarjo tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah daerah saja tetapi peran-peran masyarakat juga sangat
14
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
diperlukan seperti dana sosial, peran CSR yang berpihak kepada masalah kemiskinan dengan didukung perda CSR dan peran UKM yang juga begitu besar selama ini,” harapnya. Terkait keberlanjutan TKPKD, Tjipto menandaskan akan terus melanjutkan program-program pengentasan kemiskinan di Sidoarjo. ”Walaupun target kita terlampaui, kita tetap akan menggarap persoalan kemiskinan di Sidoarjo. Seluruh SKPD harus terus menelorkan inovasi-inovasinya tentang program kemiskinan,” tandasnya. Selain itu juga, beliau meyakini bahwa di akhir jabatannya nanti melalui LKPJ, angka kemiskinan bisa lebih kecil dari kisaran 6,69 persen. Untuk itu, Ketua TKPKD itu berharap Tim SKPD harus bekerja keras untuk menggarap programprogram tersebut. “Kita akan selalu melakukan monitoring dan evaluasi seluruh program -program kemiskinan di Sidoarjo supaya bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” tegasnya. PERLU KOMITMEN BERSAMA Penanggulangan kemiskinan telah menjadi agenda dan prioritas utama pembangunan nasional dari dulu hingga kini, demikian juga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan telah dirancang dan dilaksanakan. Upaya penangulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Sidoarjo makin dipercepat dengan dibentuknya Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Sidoarjo melalui Surat Keputusan Gubernur atau Bupati dengan
memperhatikan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2010. Kepala Bappeda Sidoarjo, Ir. Sulaksono selaku Sekretaris TKPKD Sidoarjo mengatakan, kemiskinan merupakan masalah multi dimensi yang tidak hanya menyangkut kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, kondisi geografis, dan gender. “Kemiskinan adalah dimana kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat,” terang Laksono. Untuk mengatasi masalah tersebut, kata beliau, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyusun, melaksanakan serta mengawal program-program percepatan penanggulangan kemiskinan di Sidoarjo. Dalam kesempatan yang sama, pak Lak, biasa beliau disapa mengungkapkan, persentase penduduk miskin di Sidoarjo menunjukan kecenderungan angka penurunan,” ujarnya. “Melihat kondisi tersebut, kerja keras dan komitmen dari seluruh SKPD harus terus ditingkatkan. Khususnya dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan kabupaten dan kota di Sidoarjo,” tandas Sulaksono. Menurutnya, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Sidoarjo terus dilakukan oleh Pemda Sidoarjo. “Yang terbaru, kami telah melakukan pemutakhiran Data Kemiskinan Daerah (DKD). Tujuannya sebagai
dasar intervensi kebijakan program perlindungan sosial kepada masyarakat miskin Sidoarjo,” tuturnya lagi. “Data kemiskinan selama ini masih kurang valid. Masih ada masyarakat miskin yang tidak merasakan program perlindungan sosial. Seperti pemberian Jaminan Kesehatan Masyarkat Miskin (JKMM) maupun pemberian bantuan beras untuk masyarakat miskin atau Raskin (Beras Miskin),” katanya. Ia berharap dengan dilaksanakannya pemutakhiran data tersebut, programprogram yang ada seperti perlindungan sosial akan tepat sasaran kepada masyarkat miskin yang memang benarbenar miskin. ”Dengan validitas itu, percepatan program penanggulangan kemiskinan melalui TKPKD Sidoarjo dapat cepat terwujud,” harapnya. “Pemutakhiran data sangat penting dilakukan agar data yang diharapkan bisa benar-benar valid dan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan begitu, ke depan, pelaksanaan TKPKD dan sasaran program perlindungan sosial akan berjalan sesuai dengan target,” katanya. Kepada majalah ASA, beliau menyampaikan, pada pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di tahun 2014, baik fisik maupun serapan anggaran, telah terealisasi dengan baik dan lancar. Lebih jauh Pak Lak menjelaskan, upaya penanggulangan kemiskinan telah di programkan secara menyeluruh oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara garis besar, program itu meliputi program pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin yang diwujudkan melalui PTBK2 atau Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan seperti program rehab rumah, jamban sehat serta pelatihan-pelatihan di masyarakat. Sebagai Sekretaris TKPKD, Ir. Sulaksono berujar PTBK2 ini merupakan program aksi pembangunan secara terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 20132015. Lokasi atau wilayah sasarannya adalah tertentu berbasis data dengan peringkat kemiskinan tertinggi seperti wilayah Kecamatan Jabon, Tarik dan Krembung. Beliau menegaskan, semakin banyak penduduk yang berpendapatan menengah, namun rentan terhadap guncangan ekonomi yang dapat dengan sangat mudah membawa mereka ke bawah garis kemiskinan, sampai dengan persentil 40 dianggap
masih rentan. “Pengungkit utama dari pengentasan kemiskinan adalah perbaikan ekonomi,“ tegasnya. “Upaya untuk menekan atau mengurangi angka kemiskinan tersebut membutuhkan, dan melibatkan banyak pihak. Bukan saja government, tapi juga pihak-pihak yang lain seperti akademisi, perusahaan dan lain sebagainya,” lanjutnya. Menurutnya, dari pihak government saja, dibutuhkan pula keterlibatan satuan-satuan kerja (SKPD) untuk saling mendukung antara satu dengan yang lain, saling berkoordinasi untuk membuat sebuah kesepahaman dan
kelembagaan lainnya. ”Upaya menekan dan menanggulangi angka kemiskinan kita yang sangat tinggi, harus dilakukan secara berkelanjutan dan terarah secara bersama. Artinya, semua SKPD harus mengeroyok melalui program. Bukan hanya sampai disitu, pihak perusahaan juga mesti berperan melalui program Community Social Responsibility (CSR)-nya, yang fokus dan terarah menurut kondisi riil yang terjadi dilapangan,” kata Sulaksono. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana mencari solusi yang tepat untuk mendongkrak kemiskinan di Sidoarjo. “Kendala kita saat ini adalah
Ir. Sulaksono
Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo. (Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo - TKPKD).
kesepakatan bersama dalam upaya menanggulangi kemiskinan,” tukasnya. Beliau menandaskan terdapat beberapa faktor utama yang selama ini dinilai sebagai penyebab masih banyak masyarakat di daerah ini terpuruk dalam kemiskinan, seperti belum memadainya Infrastruktur Dasar seperti Rumah Tidak Layak Huni, Jalan, Abrasi, Air Bersih, Banjir, Pelabuhan dan Listrik. “Selain itu masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, dimana masih banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan. Dan terakhir yakni masalah fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang relatif masih terbatas,” tukasnya. Dalam kesempatan tersebut, Pak Lak juga berpendapat, untuk menanggulangi Kemiskinan di Sidoarjo, harus dilakukan secara bersama-sama dengan sistem keroyokan atau gotongroyong oleh semua stakeholder. Baik itu seluruh SKPD, perusahaan dan
waktu gerak yang sangat terbatas. Untuk itu kita harus berpacu dengan waktu agar bisa menyelesaikan tugas tepat waktu,” ujarnya. Ia juga berharap, ke depan TKPKD sebagai pilot project dari program pengentasan kemiskinan di Sidoarjo bisa berlanjut dengan inovasi-inovasi terbarunya. Lebih lanjut ia mengungkapkan, target tahun 2016, Pemerintah Sidoarjo akan memaksimalkan perwujudan sambungan rumah tangga di Sidoarjo. “Namun, kami masih perlu mengkaji lebih lanjut untuk mewujudkan hal tersebut terutama efek negatif dan positifnya,” katanya. KOORDINASI LINTAS SEKTORAL Kepala Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Bappeda Sidoarjo, drg. Indrati mengungkapkan penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo perlu upaya yang sinergis untuk mengkoordinasi ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
15
t kpkd ne w s
program dan kegiatan lintas sektor dan lintas wilayah. “Saat ini Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Sidoarjo terus berupaya secara maksimal untuk menekan laju kemiskinan,” katanya. “Alhamdullilah, tingkat persentase kemiskinan di Sidoarjo mengalami penurunan. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo di tahun 2013. Data yang ada menunjukkan posisi relatif angka kemiskinan Kabupaten Sidoarjo terhadap Nasional dan Jawa Timur sebesar 6,69 persen. Sedangkan Nasional sendiri sebesar 11,475 persen dan Jawa Timur sebesar 12,73 persen,” jelasnya. Wanita yang pernah bertugas di Dinas Kesehatan Sidoarjo itu tak memungkiri jika masih diperlukan upaya keras untuk terus menurunkan persentase kemiskinan. Apalagi di tahun 2015, diproyeksikan tingkat kemiskinan dipertimbangkan menjadi 7,44 persen. Iin, sapaan akrabnya menambahkan, yang dibutuhkan saat ini untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan adalah optimalisasi dan koordinasi lintas sektoral. “Sebetulnya kalau melihat berbagai program pengentasan kemiskinan sudah sangat banyak dikucurkan pemerintah ke masyarakat. Misalnya saja seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Apalagi PKH itu sudah ada perluasan penambahan wilayah kecamatan,” tandasnya. Disampaikan Indrati, bahwa realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2015 harus tercapai, dan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Sidoarjo, setiap SKPD teknis untuk fokus dan tepat sasaran pada program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan. Ia menambahkan persoalan ketepatan sasaran menjadi kendala penyaluran program tersebut. “Seharusnya program penanggulangan kemiskinan di semua sektor mengacu pada satu data kemiskinan yaitu data yang bersumber dari BPS. Kesepakatan dan kepatuhan untuk mengacu pada satu data ini penting agar penanganan program kemiskinan dari semua sektor tersebut bisa dilakukan secara lebih terarah, lebih fokus, dan komprehensif. Bila langkah ini ditempuh penggunaan anggaran akan
16
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
lebih efektif dan kemajuan program pun bisa tercatat lebih jelas,” katanya. Ia mengakui, Data kemiskinan yang di gunakan oleh TKPKD Sidoarjo selama ini dianggap tidak tepat sasaran. Untuk itu, melalui TKPKD Sidoarjo, pihaknya telah memvalidasi data kemiskinan di Sidoarjo. Sehingga penyusunan program kerja untuk TKPKD di tahun 2015 memiliki tolak ukur. Ditemui di ruangannya, Iin mengungkapkan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan pertama datanya harus benar dulu. Supaya nanti program-program sosial itu tepat sasaran.
“Pemutakhiran Data Kemiskinan daerah itu penting dilakukan untuk meminimalisrisr kesalahan sasaran program perlindungan sosial kepada masyarakat miskin,” tuturnya. Untuk itu melalui pemutakhiran data tersebut, Ia berharap program perlindungan sosial akan tepat sasaran kepada masyarkat miskin yang memang benar-benar miskin. Sehingga percepatan program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Sidoarjo dapat cepat terwujud. Pada kesempatan itu juga, Kabid kesra dan kemasyarakatan
Drg. Indrati
Kepala Bidang Kesejahteraan dan Kemasyarakatan Bappeda Kabupaten Sidoarjo. (Wakil Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo - TKPKD).
“Mengenai pemilihan data warga miskin, dimana harus dipisahkan antara warga yang bisa untuk diberdayakan dan warga miskin yang sebatas diberikan santunan. Sehingga diharapkan program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran,” ujar Indrati. Lebih jauh diungkapkannya, dalam pendataannya sebaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) dibagi menjadi empat prioritas. Prioritas pertama dilakukan di 8 kecamatan yakni Kecamatan Jabon, Tarik, Krembung, Balongbendo, Wonoayu, Tulangan, Porong dan Kecamatan Prambon. Sedangkan prioritas kedua diarahkan ke Kecamatan Krian dan untuk prioritas ketiga diarahkan pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Sukodono, Buduran dan Gedangan. Untuk prioritas keempat terdapat pada Kecamatan Candi, Tanggulangin, Sidoarjo, Waru, Taman dan Kecamatan Sedati.
itu mengungkapkan bahwa dalam pendataannya sebaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) dibagi menjadi empat prioritas. “Prioritas pertama dilakukan di 8 kecamatan, yaitu Kecamatan Jabon, Tarik, Krembung, Balongbendo, Wonoayu, Tulangan, Porong dan Kecamatan Prambon,” ungkapnya. “Prioritas kedua diarahkan ke Kecamatan Krian, prioritas ketiga diarahkan pada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sukodono, Buduran dan Gedangan. Sedangkan untuk prioritas keempat terdapat pada Kecamatan Candi, Tanggulangin, Sidoarjo, Waru, Taman dan Kecamatan Sedati,” imbuhnya. Indikatornya, Indrati memaparkan adalah penduduk kategori miskin Sidoarjo yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK) maupun KTP Sidoarjo dan indikator lainnya adalah masyarakat miskin diluar kepersertaan Program Perlindungan Sosial (PPLS),
Kasubid Kemasyarakatan Bappeda Sidoarjo yang juga Anggota Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo - TKPKD, Ardi Anindita, S.STP, mengungkapkan apa yang menjadi isu Nasional terkait kemiskinan akan menjadi fokus perhatian utama Kapubaten Sidoarjo. Ardi menuturkan jika TKPKD akan senantiasa berupaya mengoptimalkan segala kemampuan yang ada di Sidoarjo demi tercapainya tujuan bersama dalam menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya dengan mempertajam data penerima manfaat program kemiskinan di Sidoarjo. Bersama dengan tim, pria yang juga bertanggung terhadap proses validasi data rumah tangga miskin iini berharap agar penerima manfaat program benar-benar sesuai dengan criteria yang diharapkan. Untuk itu ia menyebutkan jika proses pengolahan serta validasi data yang masuk harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar bisa terukur serta tepat sasaran. Alumni STPDN yang juga pernah menjadi ajudan bupati ini merasa yang dilakukan oleh TKPKD Sidoarjo tidaklah main-main terutama terkait data kemiskinan. Oleh karenanya akan senantiasa dilakukan validasi serta pemutakhiran data secara berkala. l
Ardi Anindita, S.STP
Kepala Sub Bidang Kemasyarakatan Bappeda Kabupaten Sidoarjo. (Anggota Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo - TKPKD).
Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) serta diluar kepersertaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan Raskin APBN. “Dibawah koordinasi TKPKD dengan menyatukan sumber data kemiskinan menjadi hal yang sangat urgent. Semua pihak di bawah koordinasi TKPKD juga harus sepakat masing-masing program menyasar pada kantong-kantong kemiskinan, terutama yang dalam
peta berwarna merah karena angka kemiskinannya yang tinggi agar program berjalan tepat sasaran dan tepat wilayah,” katanya. “Tugas kami adalah mengawal perencanaan anggaran dan ikut memastikan berbagai program yang telah dicanangkan dananya bisa teranggarkan secara memadai. Langkah itu juga untuk memastikan perencanaan anggaran yang disusun sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Sidoarjo,” pungkasnya.
struktur organisasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) kabupaten sidoarjo penanggung jawab Bupati Walikota ketua : Wakil Bupati/Walikota wakil ketua : Sekretaris Daerah
sektretaris : Kepala Bappeda wakil SEKRETARIS : Kepala BPMD
Perpres No. 15/2010 Permendagri No. 42/2010 SK Bupati Sidoarjo No. 188/613/404.1.3.2/2011 SK Bupati Sidoarjo No. 188/463/404.1.3.2/2012 SK Bupati Sidoarjo No. 188/114/404.1.3.2/2013 SK Bupati Sidoarjo No. 188/234/404.1.3.2/2014
SEKRETARIAT Ketua : Ses Bappeda Wkl Ketua : Ses BPMD Anggota : Bappeda dan BPMD.
pokja penDATAAN DAN SISTEM INFORMASI
pokja pengembangan kemitraan
Ketua : Kabid di Bappeda Wkl Ketua : Kabid di BPS Anggota : Dis Kependudukan Kominfo, dan Perguruan Tinggi setempat.
KELOMPOK PROGRAM BANTUAN SOSIAL TERPADU BERBASIS KELUARGA
KELOMPOK PROGRAM penangGulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat
KELOMPOK PROGRAM penanngulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil
Ketua : Asisten Sekda Bidang Kesra Wkl Ketua : Kepala Dinas Sosial Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Ketua : Ketua BPMD Wkl Ketua : Kepala Dinas Sosial Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Ketua : Asisten Sekda Bidang Ekbang Wkl Ketua : Kepala Dinas Koperasi dan UKM Anggota : Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Ketua : Kabid di Bappeda Wkl Ketua : Kabag Biro Perkonomian Anggota : BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta setempat.
pokja pengaduan masyarakat Ketua : Kabid di BPMD Wkl Ketua : Ses Inspektorat Daerah Anggota : UPM Program-program Penanggulangan Kemiskinan.
KELOMPOK PROGRAM lainnya Ketua : Wkl Ketua : Anggota :
Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Kepala Dinas Nakertrans Kepala SKPD, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
17
ekspose
Potret Harapan Hidup Untuk Mereka
M
asalah kemiskinan lebih besar daripada yang dibayangkan. Kepedulian kita lah yang membuat mereka lebih bahagia. Harapan sebuah hidup yang layak untuk generasi anak cucu mereka. “Apa yang kita dapat hari ini ya habis. Tidak ada yang tersisa untuk di tabung.” ungkapan mereka yang masih tinggal di rumah berlantai tanah dan berdinding bambu. Modal sosial di masyarakat, modal integritas, dan modal SDM yang berkualitas menjadikan hal utama dalam penanganan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Mereka yang miskin bermimpi untuk mempunyai sesuatu penghidupan yang lebih baik. Pernakah kita bermimpi akan nasib mereka? Wujud konkrit yang kita butuhkan, tidak sekedar menjadikan masyarakat miskin sebuah objek dalam pembangunan. l
18
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
19
PRO GRAM
Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan (PTBK2)
Percepatan Penanganan Kemiskinan Masyarakat Sidoarjo Melalui Program PTBK2 PTBK2 atau Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan merupakan program aksi pembangunan secara terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2013-2015 terhadap lokasi atau wilayah sasaran tertentu berbasis data dengan peringkat kemiskinan tertinggi dengan harapan intervensi-intervensi kebijakan yang meliputi kelompok-kelompok indikator program penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara efektif, terintegrasi, dan komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah perdesaan dan perkotaan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan status ekonomi dan sebagai bentuk proses pembelajaran sosial kepada masyarakat secara berkelanjutan.
20
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
K
epala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Sidoarjo, Ir. Agoes Boedi Tjahjono, MT menyampaikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang sebagai koordinator program telah melaksanakan peran sertanya dalam PTBK2 sesuai dengan tupoksi yang ada yakni sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan penyediaan infrastruktur permukiman. Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya serta melihat latar belakang yang ada, Agoes mengatakan bahwa sebagai tim pelaksana program PTBK2, pihaknya telah bertanggung jawab atas terwujudnya pemukiman yang sehat dan lingkungan yang sehat layak dan serasi. “Dinas Cipta Karya sendiri merupakan bagian integral dari Pemerintah Sidoarjo, maka sudah selayaknya mendukung sepenuhnya tercapainya Visi Pemerintah tersebut" katanya. Jamban Sehat ini, menurutnya merupakan salah satu program unggulan dalam PTBK2 yang khusus diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri maupun tempat akhir pembuangan tinja. “ Pihak Cipta Karya sendiri merupakan tim pelaksanaan pembangunan jamban sehat tersebut,” tuturnya. Agoes mengungkapkan, menurut data dari Bappeda Sidoarjo, sasaran PTBK2 adalah daerah yang merupakan kantong kantong kemiskinan di Sidoarjo. Diantaranya meliputi kecamatan
Ir. Agoes Boedi Tjahjono, MT
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang (Anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo - TKPKD).
Tarik, Krembung dan Jabon yang akan dipilih satu desa ditiap kecamatan yang jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) terbanyak. “Data dari Bappeda menunjukkan desa yang terpilih dalam sasaran PTBK2 adalah Desa Kemuning Kecamatan Tarik , Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung dan Desa Tompoasri Kecamatan Jabon,” katanya. Sementara menurut Eva Kurnia, Sekretaris Bidang PLPP (Penyehatan
Lingkungan, Perumahan dan Pemukiman) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Sidoarjo Pelaksanaan pembangunan jamban sehat tahun 2014 telah terealisasi sebanyak 1200 jamban dengan rincian masingmasing desa mendapatkan kurang lebih 80 jamban sehat. “Bantuan tersebut meliputi pembangunan plester, WC jongkok dan penyediaan septi tank dengan pos anggaran masing-masing sebesar Rp. 2,5 juta per jamban,” sampainya. “Untuk tahun 2013, pelaksanaan pembangunan jamban sehat tidak dapat terealisasi karena pos anggaran untuk program tersebut belum ada,” lanjutnya. Dengan membangun jamban sehat, kesehatan lingkungan akan lebih baik. Air yang tersedia pun juga tentu lebih bersih dan sehat. Terkait kendala di lapangan, Agoes mengatakan selama pelaksanaan pembangunan jamban sehat pihaknya tidak mengalami kendala yang berarti. ”Kami disini hanya pelaksana pembangunan saja. Semua perencanaan dan target sasaran adalah wewenang dari Bappeda," katanya. Terakhir, ia berharap kegiatan pembangunan jamban sehat bisa bermanfaat dan digunakan dengan baik oleh masyarakat. “Kedepan, Pemerintah Sidoarjo bisa memenuhi target dan pelaksanaanya bisa merata,” pungkasnya. Realisasi unit rumah Berbicara tentang kemiskinan, secara otomatis penilaian akan
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
21
PRO GRAM
tertuju pada seseorang itu dari tempat tinggalnya (rumah). Tanpa disadari bahwa banyak faktor penunjang yang dapat dinilai sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Pada kenyataanya, data kemiskinan menurut BPS yang dikeluarkan oleh TNP2K selaku lembaga yang berwenang mengeluarkan data hasil pendataan dari BPS masih rancau dan dianggap kurang pas atau jauh menyimpang dari keadaan sebenarnya di masyarakat. Realisasinya, nama dan data kemiskinan di Sidoarjo cukup beragam dari seluruh SKPD di Sidoarjo, tergantung siapa yang mengeluarkan data tersebut. Dari kondisi tersebut perlunya dibangun satu sistem penargetan yang efektif untuk program penanggulangan kemiskinan. Pendataan harus tetap menjaga akurasi dan menciptakan system database yang terpadu serta meningkatkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah baik dalam hal meningkatkan kinerja program penanggulangan kemiskinan maupun penguatan kelembagaan penunjang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Ir. Rosidah Winayu, Kabid Pengatasan Kemiskinan, BPMPKB Sidoarjo mengatakan bahwa keberadaan TKPKD di Sidoarjo cukup kuat dalam mendorong kebijakan penanggulangan kemiskinan di Sidoarjo. “Tentunya semua stakeholder harus terlibat termasuk unsur organisasi di masyarakat,” katanya. Ia mengatakan BPMPKB telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya di TKPKD. Menurutnya, BPMPKB dengan program regulernya, telah mereaslisasi 100 unit rumah per tahunnya untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga tidak mampu yang tersebar di 18 kecamatan di Sidoarjo selama 2013. ”Setiap penerima manfaat telah dianggarkan sebesar Rp. 8,5 juta untuk rehab rumah,” katanya. “Untuk program itu, Pemda telah merealisasikan rehabilitasi rumah sehat sederhana. Dalam kurun waktu 20132015 tercatat ada 150 unit rumah yang dibangun pemerintah,” jelasnya. Rosidah menguraikan tahun 2013, target rehab rumah layak huni tidak bisa direalisasikan, karena terhambat anggaran. Sedangkan di tahun 2014, pembangunan rumah layak huni bisa direalisasikan sesuai dengan target. ”Untuk tahun 2015, dengan target yang sama 75 unit rumah akan direalisasikan pada bulan Juli dan pembangunan fisiknya akan dilaksanakan pada
22
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
Ir. Rosidah Winayu
Kepala Bidang Pengatasan Kemiskinan BPMPKB Kabupaten Sidoarjo. (Anggota Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sidoarjo - TKPKD).
Oktober mendatang,” urainya. Sedangkan untuk program pengatasan kemiskinan non regular, beliau menyampaikan sesuai dengan data PPLS 2011, BPMPKB melalui PTBK2 (Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan) akan merealisasi 7500 target untuk rehabilitasi rumah sehat. “Target tersebut merupakan nilai prosentase dari total data PPLS untuk kategori penduduk sangat miskin di Sidoarjo yakni sebesar 28.400 warga miskin,” sampainya. “Wilayah yang menjadi sasaran program ini yaitu desa Trompoasri di Kecamatan Jabon, Desa Kemuning di Kecamatan Tarik, dan Desa Tambakrejo di Kecamatan Krembung. Dari ketiga desa tersebut akan dilakukan beberapa kegiatan di cluster 1 diantaranya Jamban Sehat dan Rumah Sehat yang langsung diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran,” lanjut Rosidah lagi. Wanita berjilbab itu menuturkan, sesuai dengan tupoksi, BPMPKB melalui kabid pengatasan kemiskinan telah melaksanakan program PTBK2 dengan merealisasi rumah sehat di wilayah sasaran tersebut. Rosidah memaparkan realisasi rumah sehat di tahun 2014. “Untuk wilayah Jabon, khususnya di desa Trompoasri, kami sudah mewujudkan 23 unit rumah sehat. Sedangkan wilayah
Krembung di desa Tambakrejo dan desa Kemuning wilayah Tarik masingmasing sudah terwujud 26 unit rumah sehat.” paparnya. Menurutnya, apa yang disampaikan masyarakat terkait masih belum maksimalnya program pengatasan kemiskinan adalah hal wajar. Sebab, memang masih banyak warga miskin yang kondisinya tidak kunjung berubah. Artinya, tidak menujukkan peningkatan ekonomi yang signifikan. ”Hal itu bukan disebabkan karena program pemerintah yang tidak tepat sasaran. Akan tetapi, kebiasaan dan karakter masyarakatnya yang belum mampu keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk dan menyebabkan kemiskinan permanen. Selama pola manajemen ekonomi pribadi dan keluarga tidak berubah,” ungkapnya. Lebih jauh disampaikan Rosidah, setiap program yang sudah direncanakan oleh pemerintah memang perlu dievaluasi lagi. Apakah memang sudah menjadi langkah terbaik atau masih perlu dilakukan penyempurnaan. ”Saya rasa setiap program memiliki plus minusnya, bahkan kemajuan dari setiap program tentu akan ada. Namun memang perlu dilakukan evaluasi secara holistik dari berbagai sisi, dari kajian sosiokultural dan karakter masyarakat
misalnya,” ulas Kabid tersebut. Wanita yang pernah menjadi Kabid ekonomi Bappeda itu mengatakan kemiskinan bersifat dinamis. Untuk itu, penetapan penerima manfaat harus hati-hati dan dilakukan secara seksama. “Untuk itu, harus dilakukan update database tiap tahun karena data kemiskinan bersifat dinamis, karena orang yang tidak berhak menerima manfaat tapi masuk database sebagai penerima manfaat. Sedangkan orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk di database sebagai penerima manfaat. “Selama ini saya melihat data masyarakat miskin dari setiap SKPD selalu berbeda. Akibatnya, program kemiskinan belum menyentuh sasaran penerima manfaat,” lanjutnya. Beliau menyampaikan gagasannya agar seluruh SKPD saling bersinergi terutama terkait dalam data penerima manfaat bantuan sosial. ”Saya masih melihat adanya kerancuan data dari setiap SKPD dalam penentuan penerima manfaat. Untuk itu, ke depan saya mengusulkan untuk melakukan survey sesuai dengan karakteristik penerima manfaat tersebut, misalnya untuk lanjut usia disarankan untuk memberikan bantuan tunai. Sedangkan untuk usia produktif, menurutnya, alangkah lebih baiknya jika bantuan yang diberikan berupa bantuan ketrampilan yang dilaksanakan oleh setiap SKPD sesuai dengan ketrampilannya,” sampainya. “Selama ini, saya melihat SKPD belum melaksanakan programprogram pengatasan kemiskinan tersebut secara optimal. Untuk itu saya akan mengkoordinir seluruh SKPD untuk mendukung semua program tersebut,” imbuhnya. Beliau berharap dengan adanya survey tersebut, ke depan program kemiskinan bisa seluruhnya menyentuh sasaran penerima manfaat. “Namun, hal tersebut tergantung dari setiap SKPD, mau merespon atau tidak hasil dari survey karakteristik tersebut,” harapnya. “Memang ada sejumlah persoalan pelik yang menjadi kendala penanggulangan kemiskinan. Di antaranya, terbatasnya kapasitas SDM pengelola program kegiatan penangggulangan kemiskinan dan rendahnya kualitas masyarakat miskin itu sendiri,” paparnya. Sejauh ini, Rosidah Winayu mengatakan telah berencana dalam
Kantor Kepala Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon.
Kantor Kepala Desa Tambakrejo, Kecamatan Krembung.
Kantor Kepala Desa Kemuning, Kecamatan Tarik. ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
23
PRO GRAM
Samsul
Rumah Tangga Sasaran di Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon.
Kepala Desa Trompoasri, Kecamatan Jabon
waktu dekat melakukan inovasinya yakni survey karakteristik bagi penerima manfaat bantuan sosial. “Untuk mewujudkan inovasi tersebut, kami akan melakukan studi banding sebagai bahan penunjang dan pembanding metode tersebut,” katanya. Pungkasnya, dirinya melalui BPMPKB akan menginventaris program-program yang sudah ada di tingkat daerah seperti pembangunan inklusif. Tugasnya adalah menggerakkan semua SKPD dengan cara memunculkan ide-ide kreatif, pembahasan dan pemahaman.
Apa kata desa?
Kemiskinan merupakan hal yang menjadi momok dalam penyelengaraan pembangunan Indonesia selama ini, baik di tingkat nasional hingga daerah terlebih di wilayah pedesaan. Berbagai upaya telah dan terus diupayakan dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan, bahkan sejak adanya kemiskinan itu sendiri. Namun banyak persoalan yang menjangkit perdesaan dimana permasalahan itu saling berkaitan satu sama lain sehingga, ada kecenderungan masyarakat di perdesaan sulit keluar dari permasalahan kemiskinan. Harus diakui, derap pembangunan selama beberapa dekade hanya menempatkan desa sebagai subjek. Akibatnya, desa tidak hanya berada di pinggir, tapi juga diletakan jauh di belakang. Kondisi ini diperparah kurang maksimalnya upaya, pemerintah pusat, daerah dan tentunya desa serta masyarakatnya untuk benar-
24
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
Rumah Tangga Sasaran di Desa Tambakrejo, Kecamatan Krembung.
Rumah Tangga Sasaran di Desa Kemuning, Kecamatan Tarik.
benar berupaya mencari jalan keluar dari kemiskinan tersebut. Sehingga lama - kelamaan kemiskinan tersebut semakin parah dan bertambah, sebab akar permasalahan serta solusi yang dicanangkan belum sepenuhnya menyentuh kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan kini menjadi suatu identitas yang melekat dengan perdesaan seperti warisan yang diterima turuntemurun. Sehingga tidak heran, banyak penduduk desa yang mengadu nasib baik di kota atau menjadi tenaga kerja di luar negeri dalam upayanya untuk memperbaharui taraf hidup keluarganya. Lantas bagaimana opini para kepala desa terkait implementasi program kemiskinan di Sidoarjo melalui TKPKD ? Menurut Samsul, Kepala desa Trompoasri, Jabon ditemani sekretaris desa, Bambang Hariyono mengatakan, sebagai daerah perdesaan yang berada di Sebaran wilayah 5 Dusun, 14 RT, dan 5 RW desa Trompoasri terletak paling ujung di Kecamatan Jabon, Sidoarjo dan berbatasan dengan Gempol dituntut untuk bekerja lebih keras. Ia mengatakan, Hal ini disebabkan karena desa tersebut memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. “Dibandingkan dengan desa lain, desa kami cukup tertinggal, sehingga dalam program pengentasan kemiskinan, kami harus bekerja lebih keras.”ungkap Samsul saat ditemui di kantornya Menurutnya, target penurunan angka kemiskinan untuk Desa Trompoasri direspon positif oleh semua kalangan masyarakat Trompoasri. “ Program pemerintah yang masuk di Desa Trompoasri selain PTBK2, PNPM Perdesaan, PPIP, dan PKH.”tuturnya Lebih jauh Samsul mengungkapkan bantuan PNPM sampai sekarang sangat bisa dirasakan manfaatnya baik secara fisik maupun bantuan sosial lainnya, salah satunya adalah pembangunan rehab rumah dan realisasi jamban sehat. Terkait program tersebut Samsul beserta stafnya menambahkan sambutan positif dari warga Rumah tangga sasaran.”Kami bersyukur karena program rehab rumah telah tuntas kami laksanakan tanpa ada hambatan dan sesuai yang di agendakan pemerintah. Meskipun bantuan tersebut belum maksimal karena masih banyak warga belum terpenuhi program ini,”jelasnya. Ditempat yang sama, Sekretaris desa, Bambang Hariyono menambahkan dari data yang ada, untuk tahun 2014, rehabilitasi rumah rumah tangga sasaran oleh BPMPKB sebanyak 23 unit rumah. “Masing-masing Rumah tangga sasaran
Akhmad Iwan Jauhari, S.Sos Camat Kecamatan Krembung.
memperoleh dana bantuan sebesar Rp. 8,5 juta per unit.”lanjut Bambang Selain rehabilitasi rumah, Kepala desa itu juga mengatakan, tahun 2014 juga ada 140 rumah tangga sasaran yang juga mendapatkan realisasi jamban sehat yang dilaksanakan oleh Dinas PU. Cipta Karya dan tata ruang. Rehabilitasi rumah sendiri, menurutnya melalui mekanisme seperti halnya usulan kegiatan regular. Tahap awal dari pihak desa melalui Musyawarah Antar Desa mengajukan usulan nama - nama calon pemanfaat yang akan mendapat bantuan Rehab rumah. Musyawarah dan pengajuan usulan nama - nama penerima manfaat tersebut yang akan mendapat bantuan rehabilitasi rumah, kemudian pihak pelaku kecamatan akan melakukan verifikasi untuk melihat kelayakan calon penerima bantuan tersebut. “Program infrastruktur ini merupakan program pancingan bagi warga miskin, karena tidak seluruh kebutuhan dana rehab rumah diberikan, mereka harus mengeluarkan swadaya, baik berupa tenaga kerja, konsumsi bahkan dana tunai yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing penerima program.” imbuh Samsul Samsul menegaskan Mekanisme dalam pengerjaan rehab rumah dilakukan oleh warga sendiri dengan swadaya yang bisa melebihi nilai bantuan yang diterima sebagai wujud respon terhadap program tersebut. “Pemerintah desa dalam hal ini juga ikut berperan
serta dalam pengawasan, monitoring dan evaluasi,” tegasnya. “Sesuai dengan Visi Misi Desa yakni membentuk SDM yang berkualitas, ke depan kami akan membangun dan memajukan kembali desa trompoasri menjadi lebih maju,” katanya. Ia mengakui untuk dalam kurun waktu 5 tahun, Pemerintahan desa Trompoasri mengalami kevakuman. “Untuk itu, kami bersama dengan tenaga SDM yang ada saat ini antara masyarakat dan Pemerintah desa ingin memajukan desa kami dan keluar dari batas kemiskinan,” akunya. Samsul mengungkap, salah satu penyebab, desa Trompoasri masuk dalam kantung kemiskinan disebabkan karena sulitnya sarana irigasi yang masuk di lahan pertanian masyarakat Trompoasri. “50 persen dari jumlah penduduk kami adalah petani dengan kisaran 160 hektar lahan pertanian. Jika musim kemarau, lahan kami sangat sulit mendapatkan pengairan. Padahal desa trompoasri termasuk desa utama dalam budidaya pembenihan padi di Kabupaten Sidoarjo.”ungkapnya “Untuk itu kami berharap kepada Pemerintah daerah agar memberikan peluang kembali kepada desa Trompoasri, kecamatan Jabon, karena masih banyak warga kami yang belum terpenuhi dan perlu perhatian.”harapnya Pungkasnya, Samsul dan stafnya berharap disamping program rehab rumah dan realisasi jamban sehat melalui PTBK2, Pemerintah daerah juga ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
25
PRO GRAM
bersedia membantu penyediaan saluran irigasi yang dapat membantu para petani dalam mengelola sawah dan mempunyai TPST bagi masyarakat Trompoasri.
Kualitas SDM dalam Pembangunan
Menurut Akhmad Iwan Jauhari, S.Sos, Camat Krembung tersebut mengatakan bahwa secara konsepsional program bantuan sosial yang terfasilitasi di kecamatan Krembung seperti PTBK2, Program PNPM Mandiri Perkotaan, PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas), PNPM Perdesaan, PKH (Program Keluarga Harapan), PSKS (Program Simpanan Keluarga Sejahtera) sangatlah baik, dilihat dari maksud dan tujuan serta sasaran dari program ini. “Pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan tersebut harus didukung langsung oleh masyarakat dibantu oleh aparat pemerintah daerah ditingkat yang paling dekat dengan rakyat,” tanggapnya. “Karena itu, peranan aparat peme rintah daerah akan sangat penting dan harus ditunjang oleh lembaga masya rakat yang ada di desa,” imbuhnya lagi. Terkait dengan pelaksanaan program PTBK2 (Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan), Iwan, sapaan akrabnya mengatakan bahwa program tersebut telah berjalan dengan baik di desa Tambakrejo. Ia menegaskan bahwa Pemerintah kecamatan berperan sesuai tupoksinya untuk memfasilitasi dan berkoordinasi dengan elemen terkait agar program tersebut bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran sesuai dengan target yang diharapkan. “Melalui koordinasi yang intensif khususnya pemerintah desa Tambakrejo, saya yakin data rumah tangga sasaran bisa didapat secara akurat. Hal ini terkait untuk memfasilitasi dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh SKPD teknis bisa berjalan lancar,” tegasnya. Tentunya, menurut Akhmad Iwan Jauhari, data awal yang dipakai masih merujuk pada PPLS 2011. ”Namun, data tetap harus dilakukan validasi agar bisa teridentifikasi sasaran yang menerima manfaat dari program pemerintah disamping data-data pendukung oleh pemerintah daerah,” tuturnya. Didampingi oleh Sekretaris Camat, Ir. Kusdiono kepada ASA, Iwan juga menambahkan bahwa selain validasi data, peningkatan kualitas SDM menjadi faktor penting dalam pengentasan kemiskinan di desa Tambakrejo. “Kami
26
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
berharap ke depan, masyarakat desa Tambakrejo memiliki SDM berdaya saing global agar mampu mengelola seluruh potensi yang ada di desa secara tepat dan optimal,“ imbuhnya. “Kami meminta dukungan Pemerintah desa untuk membantu meningkatkan kualitas SDM yang ada di masyarakat desa melalui generasi muda dengan ilmu pengetahuan dan ketrampilan agar diperhitungkan dalam percaturan nasional dan internasional,” pinta Iwan.
Program Kemiskinan yang Konkrit dan Berkelanjutan
Begitu juga dengan Aan Alifauzansyah, S. Sos, Camat Tarik Sidoarjo sangat menyayangkan jika salah satu desanya masih berada di kantong kemiskinan. Ia mengatakan kemiskinan yang terjadi saat ini memerlukan perhatian
yang lebih serius. ”Berbicara kemiskinan, perlu adanya keseriusan yang mendalam terkait penanganan kemiskinan yang ada selama ini,” katanya. Ia menambahkan kemiskinan di desa Kemuning harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui berbagai skema program pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. “Data yang akurat amat dibutuhkan agar program ke depan tidak menimbulkan masalah,” tambahnya. “Semua program akan terkendala jika data tidak akurat. Orang yang seharusnya menerima malah tidak menerima atau yang seharusnya tidak berhak menerima malah menerima,” lanjutnya lagi. Menurutnya dalam mengumpulkan data yang terintegrasi, Kepala Desa juga
Aan Alifauzansyah, S. Sos Camat Kecamatan Tarik.
harus bertanggungjawab untuk verifikasi dan validasi. “Kami berharap ke depan sasarannya dan time linenya jelas. Data yang dipakai haruslah tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang masuk kategori miskin,” harapnya. “Data yang di dapat seperti by name by address juga dibarengi dengan action dari seluruh pihak baik dari pemerintahan dan juga masyarakat. Seperti halnya bedah rumah, mempunyai semangat partisipatif dan kearifan lokal,” tuturnya. Lebih jauh Camat Tarik tersebut menjelaskan, masyarakat berpartisipasi dalam hal pembangunan bedah rumah, mulai dengan mengumpulkan bahanbahan material dan melakukan swadaya dan semangat kegotong royongan,” jelasnya saat ditemui di lokasi bedah rumah di sasaran warga miskin. Aan juga menegaskan bentuk program kemiskinan juga harus konkrit dan berkelanjutan. “Masyarakat miskin diajak untuk sejahtera tidak harus cukup diberikan bantuan saja, tetapi dengan ilmu-ilmu pendekatan dan komunikasi yang akhirnya mengajak warga miskin tersebut untuk termotivasi dan mempunyai mimpi atau harapan untuk sejahtera dalam kehidupannya,” tegasnya. “Berbicara dengan warga miskin, saya mempunyai beberapa metode. Masyarakat miskin tidak hanya sebagai objek penerima bantuan tetapi masyarakat miskin juga perlu dijadikan subyek dalam menentukan harapan mereka untuk lebih baik,” lanjut Aan.
Orang nomor satu di Kecamatan Tarik itu menilai selain cara berkomunikasi, berbagai pendekatan psikologis juga diperlukan dalam menghadapi warga miskin tersebut. “Kita harus peka terhadap situasi yang dihadapi warga miskin tersebut, dan ilmu seni yang menyenangkan dan memberi semangat mereka bahwasanya mereka juga bagian dari keberhasilan pembangunan pemerintah apabila mereka sejahtera dari kehidupannya dan menuju kehidupan yang layak,” paparnya. Kepada Majalah ASA, Aan mengaku tidak bisa tidur nyenyak karena memikirkan nasib petani di desa Kemuning. “Ini sangat ironi sekali. Melihat potensi pertanian di Sidoarjo yang begitu besar, tetapi masih saja para petani kita masih miskin,” akunya. “Berapa penghasilan yang mereka bawa pulang untuk mencukupi kebutuhan keluarga nya, karena saya mempunyai hitungan riil dan detail terhadap penghasilan petani selama ini. Kapan petani kita bisa makmur sedangkan kebutuhan sehari-hari juga semakin membumbung tinggi. Negara tentunya memberikan proteksi terhadap nasib petani,” tandasnya lagi. Selain itu, bagi Camat Tarik tersebut, masyarakat harus bisa merubah pola pikir ke arah yang lebih maju lagi. “Perubahan pola pikir atau mindset perlu dikembangkan secara terus-
menerus untuk merubah paradigma yang ada selama ini tentang penanganan kemiskinan,” katanya lagi. Tiga modal utama yang sering Ia sampaikan kepada masyarakat desa di Tarik adalah modal Integritas (jujur), modal tenaga (SDM berkualitas dan peran relawan), dan modal sosial (hubungan kekeluargaan dan saling peduli). “Jika diterapkan modal utama tersebut di atas maka harapannya bisa menjadikan teladan bagi masyarakat untuk bisa menjadi lebih sejahtera dan baik,” sampainya. Tentunya, masih menurut Aan, masyarakat membutuhkan beberapa proses dalam perjalanannya, dan proses itupun harus dilalui dan dinikmati perlahan untuk membuahkan hasil yang sesuai dengan masyarakat. “Saya selaku Camat mencoba menjadi peran utama di Kecamatan Tarik untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat saya, khususnya warga yang tidak mampu,” lanjutnya lagi. “Solusi yang sempat saya lakukan selama ini adalah “klinik gelap”, intinya adalah Terapi Ekonomi bagi masyarakat diantaranya masyarakat diajak untuk membuat produk (ide kreatifitas), mengasah permodalan, dan perubahan mimpi,” katanya. Ia berharap, penanganan kemiskinan di desa hendaknya jangan sporadis, “tentunya kita harus fokus terhadap sasaran yang akan kita bantu. Harapannya masyarakat yang sudah terbantu dari program kemiskinan akan lebih bisa menuju kemandirian. Masyarakat butuh pembuktian bahwasanya program dari pemerintah dalam hal penanganan kemiskinan harus berhasil, dengan ini Pemerintah atau Negara menjadi peran utama dalam hal pengatasan kemiskinan,” pungkas Aan Alifauzansyah. l
Kondisi rumah sasaran program PTBK2.
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
27
S O S O K
Penerima Rumah Sehat dan Jamban Sehat (PTBK2)
Mimpi yang Menjadi Kenyataan Tahun 2014 menjadi tahun yang membahagiakan bagi Patona serta anaknya. Impiannya untuk memiliki rumah yang lebih layak huni terwujud. Patona menjadi penerima manfaat program rumah sehat dan jamban sehat yang diadakan oleh Pemerintah Kabupeten Sidoarjo.
Patona menikmati manfat dari hasil Program Rumah Sehat (PTBK2).
28
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
S
ebuah rumah sederhana di desa Trompoasri Dusun Trompokulon RT3 RW2 Kec. Jabon. Di rumah tersebut tinggal seorang perempuan renta berusia 74 tahun, Ibu Patona namanya. Sehari-hari ia tinggal bersama seorang anak dan dua orang cucunya. Sementara anak-anaknya yang lain berjumlah empat orang telah memiliki keluarga dan berada di luar Sidoarjo. Meski rumahnya nampak sangat sederhana janda lima anak ini amat bersyukur sebab sebelum ini kondisinya cukup memprihatinkan. Kehidupan nenek Patona bersama keluarganya memang tak seberuntung tetangga-tetangga desanya. Saat itu dia terpaksa tinggal di rumah yang kondisinya sudah tidak layak. Nampak kumuh karena sudah banyak yang rusak parah dibeberapa bagian,terutama ruang depan, kamar tidur serta tak dilengkapi dengan kamar mandi dan jamban yang layak. Kondisi ini berlangsung lama tanpa ia mampu memperbaikinya. Kepada ASA ia menuturkan jika rumahnya kini sudah jauh lebih baik kondisinya. Pada hal dulu nampak amat miris dengan kondisi atap bolong dimana-mana, bila musim penghujan tiba, air masuk ke semua ruangan rumahnya. “Kalo musim penghujan, airnya masuk ke dalam rumah, maklum atapnya sudah bolong-bolong,” lirihnya, sedih. Patona mengatakan, dirinya tidak mampu memperbaiki rumahnya, karena penghasilannya tidak memadai. Sebab, dirinya tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sebelumnya hanya sebagai buruh tani, saat ini cuma sebagai pedagang es buah yang menjualkan dagangan orang. Pendapatannya pun hanya cukup buat makan sehari-hari, terkadang masih kurang. Kini ia tak lagi bekerja dan dilanjutkan anak tertuanya. “Kerja cuma penjual es buah milik orang lain, bagaimana saya bisa bangun rumah? Cuma bisa pasrah serta berdoa,” ucap Patona sedih mengenang kehidupannya. Dengan kondisi ini, tentu Ia merasa sedih. Namun keluarganya berusaha ikhlas, karena yang terpenting dirinya, sudah senang bisa menyekolahkan anaknya. Sosok Patona memang bisa mewakili satu dari beberapa warga Sidoarjo yang masih kurang beruntung. Patona termasuk dalam kategori rumah tangga miskin. Pekerjaannya selaku buruh jelas susah untuk mengikuti kebutuhan rumah tangganya yang makin hari makin besar. Apalagi saat harga barang-barang terus
Patona memperlihatkan realisasi Program Jamban Sehat (PTBK2).
melambung tinggi. Patona pun tak punya kemampuan untuk memperbaiki rumah tempatnya berteduh setiap hari. Rumah yang telah puluhan tahun ia tinggali bersama kelima anaknya pun dibiarkan apa adanya meski keadannya memprihatinkan. Tahun 2013 yang lalu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi meluncurkan sebuah program yang diberi nama PTBK2. Program Pembangunan Terpadu Berbasis Kawasan Kemiskinan ini merupakan program aksi pembangunan secara terpadu yang dilakukan pada tahun 2013-2015 terhadap lokasi atau wilayah sasaran tertentu. Wilayah yang menjadi sasaran program ini yaitu: Desa Trompoasri di Kecamatan Jabon, Desa Kemuning di Kecamatan Tarik, dan Desa Tambakrejo di Kecamatan Krembung. Dari ketiga desa tersebut akan diluncurkan beberapa kegiatan di cluster 1 diantaranya “Jamban Sehat” dan “Rumah Sehat” yang langsung diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan PPLS 2011. Melalui program tersebut Patona sudah bisa menatap kehidupannya ke depan lebih optimis. Rumah tempatnya berlindung dan menghabiskan
hari-hari tuanya sudah jauh lebih baik kondisinya. Kalau musim penghujan tidak lagi bocor dan lebih bersih sebab lantainya sudah dipasang keramik. Lebih bahagia lagi di rumahnya kini memiliki jamban yang bersih dan sehat. Nominal bedah rumah dari program sebesar Rp. 8,5 juta. Sementara untuk jamban sehat ia mendapat bantuan Rp. 2,5 juta. “Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian dari pemerintah melalui bantuan ini ” ujar Patona. l
Patona bersama anaknya yang tertua. ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
29
proGr am
ProGram nasional PemberdaYaan masYaraKat - mandiri PerKotaan (PnPm-mPk)
Modal SoSial dalaM MenGaTaSi KeMiSKinan
30
ASA - MasYaRakaT siDOaRJO l eDisi 1 TaHUn 2015
Lima tahun sejak diluncurkan, pada 30 April 2007, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri terus mendorong masyarakat untuk merealisasikan mimpi mereka. Program ini merupakan bagian utama dari usaha pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Sejak tahun 2007 program ini sudah berkembang pesat, dengan komponen terbesarnya yaitu PNPM Mandiri Perdesaan, yang diawali pada tahun 1998 dengan nama Program Pengembangan Kecamatan, dan PNPM Perkotaan yang diawali tahun 1999 dengan nama Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Evaluasi dampak kualitatif menunjukkan bahwa melalui PNPM Mandiri, masyarakat semakin mampu untuk mendapatkan pangan yang lebih baik, bersekolah lebih lama, mendapatkan pekerjaan dan mendirikan usaha, menerima perawatan kesehatan, dan untuk berpartisipasi dalam forum politik lokal. Lantas sejauh mana pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Sidoarjo. Apa saja pencapaian yang sudah dilakukan selama ini?
"P
rogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan merupakan kelanjutan dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang dimulai sejak 1999. P2KP yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum terbukti menunjukkan perkembangan positif dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah perkotaan. Karena itu pada 2007, P2KP mulai dijadikan sebagai program rintisan untuk PNPM Mandiri, dan pada 2008 menjadi PNPM Mandiri Perkotaan,” cerita Farid S Zuhri selaku Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sidoarjo. “PNPM Perkotaan sendiri adalah sebagai pelaksana program-program dari pusat, propinsi dan kabupaten dengan level sebagai konsultan manajemen,” jelasnya. Secara umum, Ia menjelaskan, tujuan PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Sidoarjo adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di Sidoarjo secara mandiri. “Secara khusus, program ini bertujuan agar masyarakat di kelurahan peserta program menikmati perbaikan sosial ekonomi dan tata pemerintahan lokal seperti Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pengokohan kelembagaan lokal dengan membentuk Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM),” lanjutnya lagi. Selain memiliki lembaga sendiri, Farid memaparkan program PNPM Mandiri Perkotaan, masyarakat diharapkan bisa belajar membuat perencanaan sendiri di wilayahnya sesuai dengan kondisi persoalan dan potensinya melalui Perencanaan masyarakat yang dikenal dengan Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis). ”Perencanaan tersebut adalah dokumen masyarakat untuk merencanakan dan melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya,” katanya. “PJM Pronangkis yang disusun oleh masyarakat secara partisipatif merupakan wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat,” Farid menambahkan. Kabupaten Sidoarjo, menurutnya menjadi salah satu wilayah sasaran untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Dari 18 kecamatan di Sidoarjo, hanya 15 kecamatan yang merupakan lokasi dampingan PNPM Mandiri Perkotaan. Sedangkan 3 kecamatan seperti Tarik, Jabon dan Wonoayu yang termasuk lokasi PNPM Mandiri Perdesaan.
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
31
PRO GRAM
Sedangkan untuk kelurahan yang menjadi lokasi dampingan di Sidoarjo, dari 15 kecamatan tersebut 291 desa yang mendapatkan program Mandiri perkotaan dan telah banyak Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang berhasil menjalankan PNPM Mandiri Perkotaan untuk tiga aspek pemberdayaan yakni lingkungan, ekonomi, dan sosial tersebut. “Dalam hal ini, kami hanya memfasilitasi antara pemerintah dan masyarakat dari tahap general, perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program pemberdayaan di masyarakat,” imbuh Farid yang 2 tahun pernah ditempatkan di Maluku Utara. Pria Kelahiran 1 April tersebut menandaskan, untuk melaksanakan program-program tersebut, Pemerintah baik dari propinsi hingga daerah telah menyediakan anggaran setiap tahunnya. “Dana yang digulirkan merupakan dana sharing antara APBD dan APBN. Untuk APBD, Pemerintah Sidoarjo telah mengucurkan dana sebesar Rp. 3 Milyar, sedangkan APBN dari Pemerintah Propinsi telah mengalokasikan anggaran untuk program tersebut sebesar Rp. 30 milyar per tahunnya,” tandasnya. “Keberdayaan masyarakat yang telah dibangun program ini merupakan asset yang tidak bisa dinilai dengan materi, karena tujuan pembangunan itu adalah untuk memberdayakan masyarakat dan ketika hal itu sudah mulai dicapai lantas mengapa kita tidak melanjutkan tradisi dan sistem yang sangat baik ini ke depannya,” singgungnya. Korkot PNPM Perkotaan Sidoarjo itu menilai banyaknya investasi yang sudah tumbuh dimasyarakat perlu diselamatkan baik investasi materil maupun non materil. Aset non materil dalam bentuk kelembagaan dan berkembangnya nilai-nilai baik seperti kerelawanan, partisipasi, kegotongroyongan, transparansi, akuntabilitas dan lainnya jauh lebih penting untuk diselamatkan dibanding dengan aset materil. Sehingga pembelajaran yang dibangun dapat terus terjaga. Lebih jauh, Farid juga menyampaikan banyak sudah kegiatankegiatan tridaya yang telah dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan selama ini seperti Pembangunan Infrastruktur, ekonomi bergulir dan kegiatan sosial. Ia menuturkan, capaian kegiatan infrastruktur yang sudah dibangun dari BLM PNPM Mandiri Perkotaan di tahun 2014 antara lain, Pembangunan Drainase (23 persen), pembangunan
32
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
jalan (24,5 persen), Jembatan (3,4 persen), Perumahan (15,7 persen), MCK (18,6 persen), Persampahan (1,6 persen), Air bersih (0,1 persen), Penerangan umum (11,0 persen), Sarana pendidikan (0.7 persen), Sarana kesehatan (0,5 persen ), sarana perdagangan (0,2 persen), dan kegiatan lain sebesar 0,5 persen. “Biaya untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan tersebut mencapai total Rp. 18.169.770.500. Dari data tersebut, dapat dianalisis, infrastruktur yang dibangun oleh PNPM Mandiri Perkotaan adalah infrastruktur dasar yang memiliki daya dukung terhadap pengembangan ekonomi dan akses masyarakat,” tuturnya. Sedangkan untuk kegiatan bidang Ekonomi, Farid yang pernah ditugaskan di Bengkulu itu mengatakan, bentuk kegiatannya adalah ekonomi bergulir (pinjaman lunak) yang dikelola oleh LKM. Dana bergulir yang sudah disalurkan kurang lebih Rp.1 miliar, telah disalurkan kepada seluruh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). ”Kegiatan ekonomi bergulir ini sangat membantu ekonomi masyarakat untuk peningkatan pendapatan,” ujarnya lagi. “Untuk program sosial, bentuk kegiatannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, seperti program makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil, pelatihan Kader Posyandu dan pembelian peralatan kesehatan,” tambah Farid. Farid merasa, selama ini pelaksanaan kegiatan Program Tridaya melalui PNPM Mandiri Perkotaan di kabupaten Sidoarjo berjalan dengan baik. Tidak ada permasalahan yang cukup krusial. Lantas, bagaimana keberlanjutan program tersebut dan bagaimana korelasinya dengan Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 ? Terkait hal tersebut, pemilik nama Farid S Zuhri menjawabnya dengan optimis bahwa program PNPM Mandiri Perkotaan merupakan asset yang baik dan harus dilestarikan. Namun, jika ditinjau secara nasional, Farid mengungkapkan program ini akan berakhir pada Desember 2014. Ia sangat mengharapkan kepada Pemda untuk siap mereplikasi langkah-langkah untuk mengakomodir sistem beserta sumber daya manusianya untuk menjaga keberlanjutan program dari pusat tersebut. “Ke depan, PNPM bisa bersinergi dengan program yang lain,” harapnya. “Banyak pencapaian dan kegiatan ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
33
PRO GRAM
yang sudah diaplikasikan PNPM Mandiri Perkotaan kepada masyarakat. Proses belajar dalam pemberdayaan dan BLM yang dikucurkan telah berhasil dilaksanakan oleh BKM yang ada, bisa dikatakan tingkat keberhasilannya cukup tinggi karena telah memberikan efek domino yang cukup bagus terhadap peningkatan keberdayaan masyarakat,” jelasnya. Dikatakan juga bahwa saat ini pihaknya juga masih menunggu regulasi baru terkait program dan sangat menyambut baik langkah Pemkab Sidoarjo untuk melakukan replikasi.
34
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
“Kami sangat menyambut baik dan siap mendukung program-program yang akan ditelorkan nantinya termasuk menyediakan SDM dan sistem apabila dibutuhkan,” tegasnya. Seiringan ditepatkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Farid menegaskan bahwa semangat pemberdayaan sangat mewarnai UU Desa. Setidaknya terdapat 24 kata pemberdayaan dan puluhan kata yang semakna dengan UU desa ini. Sedangkan pendampingan selalu melekat sebagai salah satu strategi dalam pemberdayaan. Disamping itu,
menurutnya, kucuran dana desa yang begitu besar akan sangat berbahaya jika tanpa adanya program pendampingan yang mengawalnya. “Saya rasa antara PNPM Mandiri dengan implementasi Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 sangat berkorelasi,” tegasnya. “UU Desa tidak hanya melembagakan kebiasaan baik di PNPM, namun lebih dari itu, UU Desa telah melampaui apa yang selama ini ada di PNPM seperti prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas diformalkan dengan lebih apik,” pungkasnya. l
O P I N I
Penanggulangan Kemiskinan Pasca PNPM Mandiri, Pemerintah Daerah Sebagai Panglima Oleh : Farid S Zuhri, ST (Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sidoarjo)
Tahun 2015, sejalan dengan berakhirnya pelaksanaan PNPM Mandiri yang momentumnya bersamaa dengan implementasi amanat UU desa menjadi tahun tantangan bagi Pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melaksanakan akselerasi penanggulangan kemiskinan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya, meski masih banyak keraguan yang ada, seharusnya pemerintah dan masyarakat desa di kabupaten Sidoarjo sebenarnya tidak perlu terlalu berkecil hati, karena hampir seluruh desa di kabupaten Sidoarjo-setidaknya di 15 kecamatan lokasi dampingan PNPM Mandiri Perkotaan-telah memiliki aset pembelajaran mengelola SDM, menyusun perencanaan dan mengembangkan keuangan masyarakat minimal selama 5 tahun (2009-2014) melalui pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator PNPM Mandiri.
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
35
O P I N I
Tahun 2015, sejalan dengan berakhirnya pelaksanaan PNPM Mandiri yang momentumnya bersamaa dengan implementasi amanat UU desa menjadi tahun tantangan bagi Pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk melaksanakan akselerasi penanggulangan kemiskinan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya, meski masih banyak keraguan yang ada, seharusnya pemerintah dan masyarakat desa di kabupaten Sidoarjo sebenarnya tidak perlu terlalu berkecil hati, karena hampir seluruh desa di kabupaten Sidoarjo-setidaknya di 15 kecamatan lokasi dampingan PNPM Mandiri Perkotaan-telah memiliki aset pembelajaran mengelola SDM, menyusun perencanaan dan mengembangkan keuangan masyarakat minimal selama 5 tahun (2009-2014) melalui pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator PNPM Mandiri. Di desa lokasi pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan, setiap desa dipastikan telah memiliki Perencanaan Jangka Menengah (PJM) Pronangkis yang secara metode dan alur perencanaan telah melalui mekanisme perencanaan partisipatif sebagaimana juga disyaratkan kepada pemerintah desa dalam penyusunan RPJMDes. Dalam pengembangan modal perekonomian, saat ini lebih dari Rp. 62 Milyar dana yang dikelola oleh UPK di 18 kecamatan, dana ini secara terus-menerus digulirkan untuk membantu permodalan masyarakat khususnya masyarakat miskin, banyak juga kalangan yang menyebut bahwa pelaksanaan UU Desa ini adalah PNPM plus-plus. Bahkan di 5 desa yang menerima program PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) misalnya, saat ini telah mampu menyusun RTPLP (Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman) dan melaksanakan dana stimulant dari APBN sebesar Rp. 1 Miliar per-desa untuk kemudian dilanjutkan dengan pendanaan dari pemerintah daerah dan swasta. Secara kontraktual Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan berakhir di bulan April 2015, Pasca April, PNPM Mandiri Perkotaan berganti baju menjadi P2KP Kota (Program Pengembangan Kawasan Permukiman di Perkotaan), sementara pendamping PNPM Mandiri Perdesaan yang selesai di akhir Desember 2014 yang lalu direncanakan akan diperpanjang kembali selama 4 bulan untuk pengakhiran program sembari mengawal implementasi UU
36
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
Oleh : Farid S Zuhri, ST (Koordinator Kota PNPM Mandiri Perkotaan Kabupaten Sidoarjo)
desa, rencananya pada bulan Mei 2015 ini Kementrian desa juga akan merekrut tenaga pendamping desa, melalui pendampingan desa sebagaimana diatur dalam Permendesa No. 3 tahun 2015, diharapkan mampu berperan stategis dalam mengawal dana desa serta memberdayakan potensi desa yang ada. Tantangan Implementasi UU Desa Di bulan April 2015 ini, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa No. 6 tahun 2014, Dana Desa tahap pertama akan cair. Ibarat pisau yang bermata dua, alokasi dana yang cair yang dijanjikan setiap tahun naik secara bertahap itu diharapkan mampu menjadi berkah bagi desa, namun jika tidak dipersiapkan dengan baik, berkah itu bisa berubah menjadi musibah. Dana bisa jadi berkah apabila aparat desa dan lembaga masyarakat di desa telah siap dengan perencanaan yang baik. Kata pepatah, ketika kita gagal dalam perencanaan, maka sebenarnya kita berencana untuk gagal. Di tingkat masyarakat, yang harus dibangun adalah penguatan mekanisme kontrol sosial atas pemerintahan desa. Kontrol sosial adalah tingkatan partisipatif yang paling tinggi di atas partisipasi semu dan partisipasi kadar hadiah, mekanisme ini haruslah dilandasi pada kesadaran bahwa
kesejahteraan masyarakat desa sebagai tujuan akhirnya, bukan semata demi berebut manisnya kue anggaran desa demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sementara di sisi Pemerintah Desa, yakni Kepala desa dibantu oleh perangkat desa harus mau dan mampu melibatkan masyarakat dalam perencanaan prioritas pembangunan, penataan desa, pengendalian pengelolaan keuangan dan aset desa, pengelolaan sistem informasi dan pertanggungjawaban anggaran desa serta pengembangan ekonomi dan kerja sama desa. (Pasal 26 UU Desa No. 6 tahun 2014), Disebutkan bahwa dalam Kepala desa sebagai penyelenggaraan pemerintahan dibantu oleh unsur masyarakat, melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat (Pasal 54 mengenai musyawarah desa) yang kemudian secara rinci diatur dalam Permendesa No. 2 Tahun 2015. Tantangan utamanya, dalam pelaksanaan UU Desa adalah bagaimana mengubah mindset (pola pikir) pemerintah desa dan masyarakat terkait dengan anggaran desa, selama ini mindset perencanaan desa melalui musrenbangdes umumnya hanya bertujuan membagi habis besarnya anggaran yang ada,
sehingga berapapun dana desa akan habis setiap tahun setelah tahun anggaran berakhir dan dilaporkan, mengubah mindset pembangunan dari menyalurkan dan menghabiskan dana menjadi mindset mendayagunakan anggaran untuk mengembangkan potensi desa adalah syarat utama terwujudnya kemandirian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Kemampuan dalam merumuskan yang terbaik dalam perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes) adalah kunci keberhasilan pembangunan desa. Dengan harapan nantinya, ketika desa telah mampu mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), maka alokasi anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD tidak lagi terforsir untuk pembiayaan biaya rutin dan gaji aparat penyelenggara pemerintahan desa, karena sebagaimana diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 81 bahwa besarnya penghasilan maksimal pemerintah desa diprosentase berdasarkan jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yakni antara 30% - 60%, dimana semakin tinggi jumlah ADD yang diterima, maka semakin sedikit prosentase untuk gaji aparatur desa. Dengan demikian anggaran desa dapat lebih dioptimalkan untuk program prioritas pembangunan desa sebagaimana cita-cita yang mendasari lahirnya UU Desa. Alih Kelola Pendampingan PNPM Mandiri oleh Pemerintah Daerah, Menggagas Program Daerah Pengelolaan Aset PNPM Mandiri Pada Pelatihan ITDA (Inspektorat Daerah) untuk audit pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Denpasar Bali, awal November 2014 yang lalu, telah menyepakati bahwa alih kelola dana pembinaan dana bergulir akan digeser kepada Pemerintah daerah. Sedangkan untuk penanganan infrastruktur dan sosial memang belum ada komponen-komponen resmi. Sebab infrastruktur dan sosial dianggap sebagai aset yang telah menjadi milik masyarakat, sehingga berada di bawah pengelolaan masyarakat sendiri. Yang jelas Pengelolaan Dana bergulir yang secara nasional untuk lokasi PNPM Mandiri Perkotaan jumlahnya yang jumlahnya hampir mencapai Rp.900 Miliar akan ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
37
O P I N I
menjadi fokus perbaikan. Penurunan pengembalian karena tunggakan (RLF) akan ditindaklanjuti. Inovasi-inovasi kreatif penyelesaian dana bergulir haruslah didesain dan direncanakan bersama dengan Pemda sesuai dengan karakteristik permasalahan di masingmasing kota kabupaten, di Kabupaten Sidoarjo sendiri, aset UPK untuk lokasi PNPM Mandiri Perkotaan berjumlah Rp. 48,46 Miliar dan untuk lokasi PNPM Mandiri Perdesaan sebesar Rp.13,68 Miliar. Selain aset keuangan, PNPM Mandiri juga telah mampu mengajak partisipasi aktif masyarakat dalam kelembagaan BKM/LKM sebagai dewan amanah yang memandegani pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di desa-desa, untuk lokasi PNPM Mandiri Perkotaan. Tidak kurang dari 3.338 orang yang tergabung dalam BKM/LKM di 15 kecamatan, yang 747 diataranya perempuan dan 807 diantaranya berstatus sebagai warga miskin sesuai hasil pemetaan swadaya, sementara di lokasi PNPM Mandiri Perdesaan di masing-masing kecamatan terbentuk BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Sementara di level masyarakat, selama 5 tahun terakhir BKM/LKM di lokasi PNPM Mandiri Perkotaan telah melibatkan lebih dari 17 ribu kelompok swadaya masyarakat yang diantaranya ada 5.570 KSM pemanfaat kegiatan ekonomi bergulir, tentu masih banyak warga miskin yang belum masih menjadi daftar tunggu guna mendapatkan manfaat pendanaan tersebut, mengingat berdasarkan data KK Miskin hasil pemetaan swadaya tercatat ada 66.509 KK Miskin di 291 desa/kelurahan lokasi PNPM Mandiri Perkotaan. Aset kelompok masyarakat ini dapat terus dibina untuk menjadi kelompok ekonomi produktif melalui pembinaan UMKM. Semua aset PNPM Mandiri tersebut, yang meliputi aset kelembagaan, keuangan dan sumber daya kelompok, ibarat wakaf yang harus terus dijaga keberlanjutan dan pengembangannya baik oleh masyarakat bersama dengan pemerintah desa, tentunya difasilitasi oleh pemerintah daerah. Penguatan kelembagaan yang bisa dilakukan antara lain; Peningkatan Legalitas dan Pengakuan Lembaga (Payung Hukum Internal dan Eksternal), Peningkatan Kapasitas Unit-Unit Pelaksana (UP) menjadi unit profesional serta
38
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
Pengembangan Jejaring dan Kemitraan Penanggulangan Kemiskinan. Semen tara di level Kelompok Swadaya Masya rakat (KSM), peningkatan kapasitas kelompok dapat dimampukan melalui penguatan keterampilan usaha (SDM), pengembangan jejaring usaha, permo dalan dan pengembangan akses pasar. Pengelolaan aset PNPM Mandiri dan Pendampingan desa dapat dilaksanakan selaras dan saling beriringan, merujuk dalam PP No 60 tahun 2014 pasal 11 dan 12, bahwa dasar besaran pengalokasian dana desa adalah berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, luas wilayah desa dan angka kemiskinan di suatu desa, ditambahkan pula indikator kesulitan geografis desa, dan diantara ketiganya, tingginya angka kemiskinan digunakan sebagai indikator tertinggi (50%), karena itu dalam menyusun prioritas anggaran desa, seyogyanya prioritasnya diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, hal ini otomatis selaras dengan keberlanjutan pengelolaan aset perencanaan dalam PNPM Mandiri. Beberapa best practices yang telah ada, adalah bagaimana pelembagaan prinsip dan nilai pemberdayaan yang dituangkan dalam Perda untuk memfasilitasi internalisasi PNPM Mandiri ke dalam program daerah, bagaimana ke depan daerah mengintegrasikan asset PNPM Mandiri dengan kebijakan lokal, baik yang dilegal-formalkan dengan Peraturan Bupati, Perda maupun SK Kepala Daerah. Sebut saja Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) di Kota Pekalongan atau Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat Menuju Sejahtera (Anggur Merah) di Provinsi NTT. Beberapa best practice tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pemda kabupaten Sidoarjo dengan dukungan pihak legislatif (DPRD) untuk menyusun rumusan payung hukum (perda dan perbub) dan melaksanakan program daerah untuk mengelola dan mengembangkan aset PNPM Mandiri sekaligus memperkuat modal sosial dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa, rejim kekuasaan boleh berganti, kebijakan dan program boleh berubah, namun upaya untuk mengurangi lebarnya jurang sosial di masyarakat harus terus-menerus diperjuangkan. Kabupaten Sidoarjo sendiri dapat menginisiasi Program Daerah untuk Pelestarian dan Pengembangan aset PNPM Mandiri, beberapa tahapan
yang perlu dilaksanakan dalam program ini antara lain : 1. Menerbitkan peraturan daerah (Perda atau Perbub) yang menjadi payung hukum dalam pengelolaan dan pendampingan aset PNPM Mandiri yang dikelola oleh masyarakat, perda atau perbub ini kemudian menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk mengeluarkan perdes dengan menginventarisir dan menjaga keberlangsungan pengelolaan aset di masing-masing desa. 2. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh lembaga masyarakat dalam penge lolaan aset PNPM Mandiri baik aspek legalitas kelembagaan, pena taan fungsional struktur kelem bagaan, profesionalisme SDM dalam manajemen keuangan, pembangunan jaringan kemitraan dll. 3. Mengintegrasikan program daerah pengelolaan aset PNPM Mandiri dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), sehingga TKPKD dapat mengkoordinasikan program daerah pengelolaan aset tersebut dengan semua dinas/instansi yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan. 4. Membangun sistem informasi monitoring dan pendampingan program, pendampingan program yang selama ini masih di-handle oleh konsultan manajemen pusat, sudah saatnya di ambil alih oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat merekrut tenaga ahli dan pendamping lokal daerah untuk pengelolaan aset PNPM Mandiri, Para Tenaga Ahli pendamping inilah yang nantinya akan mengembangkan sistem informasi yang dapat dijadikan media monitoring dan evaluasi program yang dilaksanakan oleh para pendamping di lapangan, sehingga beragam pelaporan, pengaduan dan penanganan permasalahan serta pengembangan dan pelestarian aset dapat tersistem dan terinformasikan dengan baik. Jika langkah dan upaya dan langkah tersebut dapat dilaksanakan, bisa jadi kabupaten Sidoarjo akan menjadi percontohan nasional sebagai kabupaten yang paling siap menjaga dan melestarikan aset PNPM Mandiri dengan menjadi panglima dalam penanggulangan kemiskinan di daerah, semoga.
Sebaran Rumah Tangga Sangat Miskin (SM) Hasil Pendataan PPLS 2011 Kabupaten Sidoarjo
Sebaran Rumah Tangga Miskin (M) Hasil Pendataan PPLS 2011 Kabupaten Sidoarjo
WARU
WARU
TAMAN
SUKODONO
KRIAN
TAMAN
SEDATI
GEDANGAN
BALONGBENDO
KRIAN
SUKODONO
SEDATI
GEDANGAN
BALONGBENDO BUDURAN
WONOAYU
BUDURAN
WONOAYU
TARIK
TARIK SIDOARJO
PRAMBON TULANGAN KREMBUNG
SIDOARJO
PRAMBON TULANGAN
CANDI
KREMBUNG
TANGGULANGIN PORONG
CANDI TANGGULANGIN PORONG
JABON
JABON
LEGENDA
LEGENDA
RTS - Rentan Miskin
RTS - Rentan Miskin
138.000000 - 317.000000
138.000000 - 317.000000
317.000000 - 587.000000
317.000000 - 587.000000
587.000000 - 930.000000
587.000000 - 930.000000
930.000000 - 1.437.000000
930.000000 - 1.437.000000
Sebaran Rumah Tangga Hampir Miskin (HM) Hasil Pendataan PPLS 2011 Kabupaten Sidoarjo
Sebaran Rumah Tangga Rentan Miskin (RM) Hasil Pendataan PPLS 2011 Kabupaten Sidoarjo
WARU
WARU
TAMAN
SUKODONO
KRIAN
TAMAN
SEDATI
GEDANGAN
BALONGBENDO
KRIAN
SUKODONO
SEDATI
GEDANGAN
BALONGBENDO BUDURAN
WONOAYU TARIK
BUDURAN
WONOAYU TARIK
SIDOARJO
PRAMBON TULANGAN KREMBUNG
TULANGAN
CANDI
KREMBUNG
TANGGULANGIN PORONG
RTS - Rentan Miskin
CANDI TANGGULANGIN PORONG
JABON
LEGENDA
SIDOARJO
PRAMBON
JABON
LEGENDA
RTS - Rentan Miskin
138.000000 - 317.000000
138.000000 - 317.000000
317.000000 - 587.000000
317.000000 - 587.000000
587.000000 - 930.000000
587.000000 - 930.000000
930.000000 - 1.437.000000
930.000000 - 1.437.000000
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
39
Atasi
Kemiskinan
Dengan Aksi Serius dan Berkelanjutan
Sebuah harapan hidup masyarakat miskin untuk menjadi lebih baik tertuang dalam semangat kita bersama untuk selalu peduli dan memberi mereka ruang agar masyarakat miskin dapat menikmati hidupnya sesuai dengan yang mereka harapkan. Memberikan manfaat baik kepada mereka yang miskin serta menjadikan mereka peran utama dalam hal pembangunan, baik pembangunan secara fisik atau infrastruktur dan juga pembangunan sumber daya manusia untuk bisa mewujudkan harapan bangsa yang makmur dan sejahtera.
40
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH SIDOARJO (TKPKD)
ASA - Masyarakat Sidoarjo l Edisi 1 Tahun 2015
