The Development Government Agencies Sarmi (A Study on the Regional Employment Board Sarmi)
Elisabeth Aweno Salmin Dengo Joorie M. Ruru
Abstract: Potential Development of Human Resources is very important in order, improve the quality of personnel who are competent and capable of carrying out duties as civil servants and even the community. Human resource development can be done by means of education and training of both the education and in-service training as well as education and training positions as stipulated in Government Regulation No. 101 of 2000 on Education and Training. To determine the potential development of human resources personnel in Sarmi, in this study was conducted using qualitative informant number as many as 10 people. Efforts Potential Development of Human Resource Apparatus in Sarmi is done by means of education and in-service training and occupation is already running but is not optimal, it is because first, the Regional Employment Board Sarmi as implementing education and training is still less put through an evaluation of the results of education and training ; Secondly, there is still a shortage of teachers (widyaswara) so this is one of the obstacles in the implementation of education and training in Sarmi. To realize the potential of human resources personnel in Sarmi, the strategic steps that must be done is necessary to evaluate the implementation of education and training, and should be pursued additional teaching staff (widyaswara) in order to expedite the implementation of education and training nets. Besides, it is expected by the education and training are implemented can have a large impact on the performance of government officials Sarmi Keywords: Potential of Human Resource Development Government Personnel
Pendahuluan Pengembangan potensi sumber daya
Bagi kabupaten sarmi sendiri yang
manusia aparatur merupakan salah satu
dulunya dikenal dengan sebutan distrik sarmi,
upayah yang wajib dilakukan bagi terciptanya
setingkat kecamatan di kabupaten jayapura,
sumber daya yang berkualitas, termasuk
akhirnya dimekarkan dengan Undang-Undang
sumber
memiliki
RI Nomor 26 Tahun 2002 yang dikeluarkan
kemampuan memanfaatkan, mengembangkan
pada tanggal 11 desember 2002 tentang
dan
dan
pemekaran kabupaten jayapura menjadi tiga
teknologi. Sehubungan dengan itu maka,
kabupaten yaitu; Jayapura, Keerom dan
keberhasilan pembangunan dan pelayanan
Sarmi. Pemekaran daerah kabupaten sarmi
pada masyarakat tentu tidak terlepas dari
sendiri diharapkan dapat terselenggaranya
aspek-aspek
pemerintahan
daya
manusia
menguasai
ilmu,
yang
pengetahuan
administrasi
dalam
yang
otonom
guna
penyelenggaraan pemerintahan, sebagai alat
mempercepat proses pembangunan yang
untuk mencapai tujuan. Hal ini mungkin dapat
bertujuan
dilihat
khususnya bagi masyarakat asli papua yang
dari
visi
pemerintahan daerah.
dan
misi
di
setiap
meningkatkan
kesejahteraan,
hidup di daerah sarmi sebagai wujud dari
pelayanan pemerintah yang lebih menyentuh
kurangnya pendidikan dan pelatihan baik itu
pada masyarakatnya. Tuntutan reformasi
diklat prajabatan maupun diklat jabatan
birokrasi, pemerintah kabupaten sarmi telah
terhadap pegawai serta penempatan jabatan
melakukan upaya-upaya tersebut menyangkut
yang dilakukan oleh pemerintah daerah
program
kerja
kabupaten sarmi tidak dilakukan dengan
pegawai/aparatur yang meliputi: program
analisis jabatan sehingga banyak pegawai
pendidikan kedinasan, program pembangunan
yang
dan
program
spesifikasi jurusan yang dimiliki. Sejalan
peningkatan sarana dan prasarana aparatur
dengan hal itu maka pengembangan potensi
dan program peningkatan disiplin aparatur.
sumber daya manusia aparatur pemerintah
Namun dalam kenyataannya upaya-upaya
kabupaten sarmi menjadi suatu kegiatan yang
tersebut
berbagai
harus dilakukan sebagaimana diatur dalam
banyak
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002
permasalahan yang belum teratasi antara lain
tentang pendidikan dan pelatihan (diklat) guna
disiplin kerja, rendahnya etos kerja, loyalitas
mengembangkan
dan dedikasi, rendahnya efisiensi, kurangnya
manusia yang berkualitas.
peningkatan
pengembangan
masih
penyempurnaan
efektivitas
aparatur,
memerlukan dan
masih
ditempatkan
tidak
potensi
sesuai
dengan
sumber
daya
pelatihan-pelatihan dan keterampilan bagi SDM
aparatur.
Kemudian
juga
bahwa
pegawai negeri sipil diharapkan mampu
METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Penelitian Kualitatif
dalam menjalankan tugas dan pelayanan Metode
terhadap masyarakat yang secara profesional. Berdasarkan
informasi
yang
yang
digunakan
yaitu
metode
penelitian
ini
kualitatif.
Alasan
penggunaan
dalam
deskriptif metode
didapatkan bahwa pegawai yang sudah
kualitatif karena peneliti berusaha mengkaji
mengikuti diklat sebanyak 114 orang dari
sejauh
jumlah pegawai 1.628 orang atau dari jumlah
mendukung keberhasilan kabupaten sarmi
pegawai yang ada di kabupaten sarmi. Sesuai
yang terbatas pada upaya menggambarkan
dengan informasi awal bahwa potensi sumber
atau mendeskripsikan keadaan atau kondisi
daya manusia aparatur pegawai negeri sipil di
pelayanan yang dengan uraian deskriptif
kabupaten sarmi masih jauh diharapkan
secara deskriptif.
pemerintah
daerah
bahkan
melaksanakan tugas yang diembankan belum efektif
dan
membuat
potensi
SDM
aparatur
masyarakat.
Kongkritnya masih banyak pegawai yang
secara
mana
B. Fokus Penelitian Berdasarkan dengan judul penelitian
pengaruh
Potensi Sumber Daya Manusia Aparatur maka
terhadap jamannya roda pemerintahan daerah
yang menjadi indikator penelitian adalah
di kabupaten sarmi. Hal ini disebabkan oleh
mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor
101 Tahun 2002 tentang pendidikan dan
di kabupaten sarmi telah berpacu sesuai
pelatihan (diklat) yaitu di dalamnya mencakup
dengan peraturan semisal peraturan Menteri
Diklat
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Prajabatan
Penelitian
dan
ini
Diklat
Jabatan.
memfokuskan
pada
Nomor.
PER/9/M.PAN/5/2007
tentang
pengembangan potensi sumber daya manusia
pedoman umum penetapan indicator kinerja
(SDM) aparatur pemerintah kabupaten sarmi.
utaa di lingkungan instansi pemerintah yaitu pada tingkat pendidikan dan latihan seorang
C. Informan Penelitian Informan
PNS atau aparatur serta peraturan pemerintah
penelitian
yaitu;
staf
pelaksana di badan kepegawaian daerah kabupaten sarmi dan beberapa pimpinan
No. 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan (Diklat). 2. Informan S B (Sekretaris BKD)
dinas/badan di kabupaten sarmi yaitu ; Menurut informan bahwa pengembangan Kepala
Badan
Kepegawaian
Daerah,
Sekretaris Badan Kepegawaian. Kasubag Diklat Pegawai BKD 4 orang yang sudah mengikuti diklat dan Pegawai BKD 3 orang yang belum mengikuti diklat, jadi jumlah informan 10 orang.
potensi sumber daya manusia aparatur di kabupaten sarmi telah dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan ketrampilan dan kapasitas bagi setiap aparatur dalam menjalankan tugas sebagi pelayan masyarakat. bahwa
1 Informan P R (Kepala BKD)
Selanjutnya
pelaksana
menambahkan
pelaksana
diklat
di
kabupaten sarmi baik itu. Sesuai dengan hasil wawancara dengan informan bahwa upaya yang dilakukan dalam pengembangan potensi sumber daya manusia aparatur di kabupaten sarmi adalah dengan melakukan
pendidikan
dan
pelatihan
(DIKLAT) terhadap pegawai yang belum memangku tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil (Diklat Prajabata) maupun yang sudah dalam menduduki jabatan (Diklat Jabatan) sudah berjalan dengan optimal. Hai ini bias dilihat
dalam
beberapa
pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh BKD selama kepemimpinan Bupati Drs. Mesak
Manibor,
MMT.
Bahwa
pengembangan sumber daya manusia aparatur
3. Informan P K (Kasubag Diklat) Sesuai dengan hasil wawancara dangan informan
bahwa
pembangunan
potensi
sumber daya manusia aparatur di kabupaten sarmi suda berjalan cukup baik namun masi perlu ditingkatkan di badan kepegawaian daera kabupaten sarmi. Agar pegawai yang memiliki jabatan benar-benar pegawa yang professional maupun
dalam
melayani
mengerjakan masyarakat
tugas sebagai
kelompok sasaran. Namun juga menurut informan persoalan yang dihadapi BKD dalam pelaksanaan diklat adalah mengenai dengan tenaga pengajar yang masih kurang
sehingga ini perlu ditambahkan agar kedepan
informan mengatakan bahwa dari beberapa
bisa lebih lancer kegiatan diklat
diklat yang dilakukan hanya diklat prajabatan yang bisa dikatakan sudah berjalan baik,
4. Informan S G (Pegawai BKD)
menurut informan metode yang dibuat harus
Dalam hasil wawancara oleh peneliti dengan
mudah dipahami oleh peserta diklat agar
informan
potensi
setelah selesai diklat bisa membawah hasil
sumber daya manusia aparatur di kabupaten
yang baik terhadap kinerja. Dengan demikian
sarmi sudah berjalan dengan baik. Walaupun
maka setiap selesai pelaksanaan diklat BKD
dalam pelaksanaannya diklat masi kurang
selalu mengevaluasi kinerja bagi pegawai
tenaga widiasuar, oleh karena itu menurut
yang sudah menduduki jabatan dan apakah
informan pemerintah kabupaten sarmi perlu
ada perubahan atau tidak, tetapi menurutnya
adanya
kualitas
selama ini setelah pegawai mengikuti diklat
cara
maka sangat dirasakan perubahan yang terjadi
bahwa
pengembangan
perhatian
sumberdaya
terhadap
manusia
dengan
pengembangan dalam bentuk pelatihan dan pendidikan sebagai mana amanat undang-
disetiap aparatur. 6. Informan B E (Pegawai BKD)
undang dan peraturan pemerintah No 101 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan
Berdasarkan dengan hasil wawancara bahwa
jabatan PNS. Selanjutnya juga informan
dalam upaya pengembangan potensi sumber
mengatakan
daya manusia aparatur kabupaten sarmi sudah
bahwa
pelaksanaan
diklat
merupakan hal penting dilakukan, karena
berjalan
dengan
baik.
Menurutnya
tujuan dari diklat adalah untuk meningkatkan
pengembangan potensi sumber daya manusia
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan
aparatur dilakukan dengan pendidikan dan
sikap untuk dapat melaksanakan tugas dan
pelatihan (Diklat) kepada pegawai guna
jabatan secara professional dengan dilandasi
meningkatkan kualitas sumber daya manusia
kepribadian dan etika pegawai negeri sipil
yang ada di kabupaten sarmi.
sesuai dengan kebutuhan instansi, serta menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembeharu dan perekat persatuan dan
Selanjutnya
ia
mengatakan
bahwa
pelaksanaan diklat ini penting oleh karena BKD sebagai pelaksana diklat akan terus
kesatuan bangsa
mengupayakan peningkatan diklat bagi setiap 5. Menurut informan K L (Pegawai BKD)
pegawai yang menduduki jabatan (diklat jabatan) yang didalamnya diklatPIM, diklat
Menurut
informan
bahwa
dalam
pengembangan potensi sumber daya manusia
fungtional dan diklat sebelum menduduki jabatan (diklat prajabatan)
aparatur pemerintah kabupaten sarmi dalam pelaksanaan
diklat
jabatan
maupun
parajabatan sudah cukup baik. Selanjutnya
7. Informan H K (Pegawai BKD)
Sesuai hasil wawancara dengan informal
BKD
sebagai
pelaksana
bahwa dalam upaya pengambangan sumber
mendorong
daya manusia aparatur di kabupaten sarmi
mengikuti setiap program diklat
terhadap
diklat
aparatur
perlu untuk
suda dilaksanakan dengan cukup baik. Menurut informan indikator pengembangan
10. informan V. M (Peserta Diklat)
sumberdaya manusia yakni pendidikan dan
Sesuai hasil wawancara dengan informan
pelatihan
telah
bahwa upaya pengambangan sumberdaya
dilaksanakan oleh badan kepegawaian daerah
manusia aparatur di kabupaten sarmi sudah
(BKD). Selanjutnya informan menambahkan
berjalan namun belum optimal. Selanjutnya
bahawa setelah pelaksanaan diklat maka di
menurut informan bahwa pelaksanaan diklat
evaluasi setiap pekerja para aparatur yang
sangat penting oleh karena itu dalam
sudah mengikuti diklat. Tujuan evaluasi agar
pelaksanaan
mengetahui dampak dari pelaksanaan diklat
pengajar yang bisa memberika pengetahuan
terhadap setiap kinerja.
yang berkaitan denga kebutuhan organisasi
(diklat)
setiap
tahun
diklat
dibutuhkan
tenaga
terlebih kususnya dengan tugas yang akan di
8. Informan B D (Peserta Diklat)
laksanakan (diklat prajabat) maupun yang Berdasarkan informan
hasil
bahwa
wawancara dalam
dengan
suda menduduki jabatan (diklat jabatan).
pengembangan
sumber daya manusia dikabupaten sarmi adalah dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan terhadap pegawai yang sebelum menduduki jabatan (diklat prajabatan) dan pegawai yang sudah menduduki jabatan
Data yang telah di peroleh informan, disintesiskan dengan data observasi, telaah dokumen dan lain-lain yang peneliti sudah representif. D. Teknik Pengumpulan Data
(diklat jabatan). Adapun teknik pengumpulan data 9. informan M A (Peserta Diklat) Berdasarkan
hasil
wawancara
tersebut dijelaskan sebagai berikut: bahwa
Wawancara
(Interview)
dengan
cara
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di
mengadakan komunikasi berupa tanya jawab
kabupaten sarmi sudah berjalan namun belum
secara langsung dengan informan. Untuk
optimal.
bahwa
wawancara dengan para informan akan
pengalaman ketika mengikuti diklat masi
dipergunakan daftar pertanyaan terstruktur,
terdapat kekurangan tenaga pengajar sehingga
juga akan dilakukan wawancara mendalam
BKD perlu menambahkan tenaga pengajar
(in-depth interview). Kata-kata dan tindakan
diklat yang lebih memadai. Kemudian juga
orang yang diamati atau diwawancarai
informan menegaskan bahwa diklat sangat
merupakan sumber data utama atau data
penting bagi aparatur pegawai, oleh karena itu
primer. Sebagai hasil usaha gabungan dari
Menurut
informan
kegiatan melihat, mendengar dan bertanya,
penelitian secara bersamaan. Ada 3 komponen
maka pencatatan terhadap sumber data utama
model interaktif yang disajikan dalam analisis
atau data primer akan dilakukan melalui
data berikut ini;
pengamatan berperan serta, meskipun ketiga kegiatan tersebut sebenarnya merupakan hal yang umum di lakukan semua peneliti, namun peneliti
kualitatif,
kegiatan-kegiatan
ini
dilakukan secara sadar terarah dan sengaja dengan tujuan untuk memperoleh suatu informan
yang
diperlukan,
pedoman
wawancara (interview guide) yaitu teknik penelitian dengan arah tatap muka langsung dan mewawancarai yang berhubungan dengan
Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh penelitian reduksi, dirangkum, dipilih ha-hal pokok, difokuskan
pada
hal-hal
yang
penting,
kemudian dicari tema atau polanya yang terfokus pada masalah yang dikaji. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata
focus penelitian ini.
lain, hal ini merupakan pengorganisasian data Observasi (Observation) yaitu pengamatan
dalam bentuk tertentu, yakni sistematis dan
yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian,
sederhana dengan sosoknya yang lebih
dalam
mantap dan utuh.
rangka
mengetahui
keberhasilan-
keberhasilan pelayanan yang dicapai melalui potensi SDM aparatur di kabupaten sarmi dan program
peningkatan
pendidikan
dan
pelatihan aparatur, program pengembangan kapasitas kelembagaan, aparatur pemerintah, program peningkatan kesehatan dan gizi aparatur, kuantitas dan kualitas SDM aparatur.
Penarikan Penarikan
dengan
cara
dan
kesimpulan
Verifikasi merupakan
pemahaman atas informasi kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat serta proposisi. kualitatif,
Dokumenter/dokumentasi
Kesimpulan
diambil
Untuk
itu
dalam
penelitian
kesimpulan-kesimpulan dengan
longgar
tetap
yang terbuka,
mengumpulkan dan menelaah dokumen-
meskipun kesimpulan sudah disediakan.
dokumen tertulis yang tersedia di lokasi
Mula-mula belum jelas, dan kemudian
penelitian.
meningkat menjadi lebih rinci serta mengakar dengan kokoh.
E. Teknis Analisis Data Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model
Pembahasan Untuk
menilai
Pengembangan
interaktif dari Miles dan Huberman (2001:20),
Potensi Sumber daya Manusia Aparatur
yakni analisis data yang dilakukan secara
Pemerintah di Kabupaten Sarmi maka yang
terus menerus sejak awal sampai selesainya
menjadi indikator dalam penulisan skripsi ini
adalah peneliti mengacu pada Peraturan
informan bahwa dalam rangka mewujudkan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang
sumber daya manusia yang berkualitas maka
Pendidikan dan Pelatihan (diklat) yang
Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan
Didalamnya antara lain, Diklat Prajabatan dan
Latihan
Diklat Jabatan yang di dalamnya menyangkut
pentingnya melakukan diklat prajabatan bagi
Diklatpim
dan
Prajabatan
Aparatur
Kabupaten
Sarmi,
Diklat
Teknis.
Diklat
setiap PNS yang akan memangku tugas dan
merupakan
diklat
yang
fungsi sebagai abdi masyarakat dengan
diperuntukkan
bagi
diklat
prajabatan
memperhatikan
tenaga
pengajar
yang
golongan I untuk menjadi PNS golongan I,
memadai serta harus dievaluasi setiap hasil
diklat prajabatan golongan II untuk menjadi
pelaksanaan diklat. Karena menurut informan
PNS golongan II, diklat prajabatan golongan
tujuan dilakukan diklat prajabatan agar setiap
III untuk menjadi PNS golongan III. Tujuan
PNS dapat terampil melaksanakan tugas yang
pelaksanaan diklat prajabatan adalah untuk
diembankannya. Dengan demikian maka ada
memberikan
rangka
informan yang mengatakan bahwa diklat
kebangsaan,
prajabatan di kabupaten sarmi masih perlu
kepribadian dan etika pegawai negeri sipil, di
menambahkan tenaga pengajar karena jika
samping pengetahuan dasar tentang sistem
dilihat dari realitanya masih kekurangan
penyelenggaraan
negara,
tenaga pengajar karena tenaga pengajar
bidang tugas, dan budaya organisasinya agar
merupakan salah satu faktor penentu dalam
mampu melaksanakan tugas dan perannya
setiap diklat apapun. Oleh karena itu,
sebagai pelayan masyarakat.
penambahan
pengetahuan
pembentukan
wawasan
dalam
pemerintahan
tenaga
pengajar
sangat
diperlukan guna membantu mengembangkan Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa dalam upaya pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintah kabupaten sarmi dengan cara pendidikan dan pelatihan (diklat) yang salah satunya adalah diklat prajabatan sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini dikatakan oleh beberapa informan penelitian bahwa yang dimaksud belum optimal karena setiap kinerja dari setiap peserta diklat prajabatan masih terdapat kinerja
yang
belum
optimal.
Hal
ini
kualitas sumber daya manusia aparatur di kabupaten sarmi. Kabupaten sarmi masih dalam kategori daerah yang sementara berkembang, maka itulah diharapkan sumber daya manusia harus professional dalam mengerjakan sebagai
tugas
pelayan
dan
tanggungjawab
masyarakat.
Dengan
demikian maka, pendidikan dan pelatihan baik diklat prajabatan maupun jabatan sangat penting
harus
dilaksanakan
oleh
BKD
Kabupaten Sarmi.
dikarenakan setiap pelaksanaan diklat BKD sebagai pelaksana diklat kurang melakukan evaluasi hasil diklat. Menurut beberapa
Selanjutnya
dalam
Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang terdiri
Berdasarkan
uraian
dari
hasil
dari dua jenis diklat salah satunya adalah
penelitian yang telah disampaikan pada bab
diklat jabatan yang di dalamnya yang di
sebelumnya maka dapat di ambil kesimpulan
dalamnya mencakup Diklatpim dan Diklat
bahwa: Pengembangan potensi sumber daya
Teknis
dan
manusia aparatur pemerintah kabupaten sarmi
Pelatihan dalam jabatan (in service training)
yang salah satu indikatornya dipakai oleh
adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk
diklat prajabatan yang sudah berjalan namun
meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan
belum optimal, karena sesuai hasil penelitian
dan keterampilan. Diklat dalam Jabatan
di
dilaksanakan
mengembangkan
prajabatan belum membuahkan hasil kinerja
pengetahuan, keterampilan dan sikap pegawai
yang sesuai dengan harapan pemerintah
agar
tugas-tugas
kabupaten sarmi. Penyebab belum optimal
pemerintahan dan pembangunan dengan
pelaksanaan diklat adalah BKD sebagai
sebaik-baiknya. Sedangkan Diklat Teknis
pelaksana diklat kurang mengevaluasi hasil
dilaksanakan untuk memberikan keterampilan
diklat,
dan atau pengetahuan teknis bagi pegawai
pelaksanaan diklat hanya merupakan program
negeri sipil yang berhubungan langsung
yang
dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang
memperhatikan esensi setelah dilaksanakan
bersangkutan. Sesuai hasil wawancara dengan
diklat, bisa mengikuti diklat di daerah lain.
bagi
dapat
informan
aparatur.
Pendidikan
untuk
melaksanakan
bahwa
potensi sumber
upaya
daya manusia
aparatur
jabatan yakni diklatpim sudah berjalan namun belum optimal. Hal ini telah disampaikan oleh informan penelitian disaat peneliti melakukan wawancara dilokasi penelitian, bahwa dalam setiap tahun ada pelaksanaan diklatpim bagi structural.
bahwa
sehingga
harus
pelaksanaan
bisa
dikatakan
dilakukan
tetapi
diklat
bahwa
tidak
pengembangan
pemerintah kabupaten sarmi adalah diklat
pegawai
lapangan
Namun
dalam
pelaksanaan diklatpim yang masih dibutuhkan adalah tenaga pengajar (widyaswara), karena menurut beberapa informan bahwa tenaga pengajar untuk diklat masih kurang jadi BKD sebagai pelaksana perlu menambahkan tenaga pengajar yang ahli dan professional.
Berkaitan
dengan
upaya
pengembangan
sumber daya manusia aparatur pemerintah kabupaten sarmi maka peneliti berikan beberapa saran sebagai berikut: Pelaksanaan diklat prajabatan guna pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika pegawai negeri sipil, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara,
bidang
tugas
dan
budaya
organisasinya agar mampu melaksanakan tugas
dan
perannya
sebagai
pelayan
masyarakat. Oleh karena itu BKD sebagai pelaksana diklat perlu mengevaluasi setiap hasil diklat agar dapat mengetahui dampak positif terhadap kinerja aparatur yang sudah
Kesimpulan
mengikuti
diklat.
Untuk
mewujudkan
aparatur yang professional maka diharapkan
DAFTAR PUSTAKA
kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan Kabupaten Sarmi menambah tenaga pengajar (widyaswara) dalam memberikan pendidikan dan latihan kepada aparatur serta
Gomes C.2003. manajemen sumber daya manusia Jakarta : Andi Offiset. Handoko T. 1996. Manajemen personalia
perlu dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan
dan
diklat
Yogyakarta: BPFE.
terhadap
perkembangan
kinerja
sumber
daya
manusia
aparatur yang sudah mengikuti diklat jabatan. Sadarayanti, 2016. Manajemen sumber daya SARAN
manusia: Reformasi Birokrasi dan
Berkaitan
dengan
upaya
pengembangan
sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah
kabupaten
sarmi
maka
peneliti
memberikan beberapa saran di bawah ini: 1.
Badan
kepegawaian
pelaksana
diklat
setiaphasil
diklat
daerah
perlu agar
sebagai
mengevaluasi dapatmengetahui
Manajemen
Pegawai
Negeri
sipil.Bandung: PT. Refika Aditama Islamy, I. 2002. Manajemen Sumber Daya Aparatur. Malang: FIA Unibraw Nasution.
1996.
Metode
Penelitian
Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito
dampak positif terhadap kinerja aparatur yang sudah mengikuti diklat; serta perlu adanya penambahan
tenaga
pengajar
guna
melancarkan pelaksanaan diklat di kabupaten sarmi dan bisa diikut sertakan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga yang terakreditas 2.
untuk
Nawawi. H, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia Kompetitif.
Untuk
Bisnis
Yogyakarta:
dan Gadja
Mada Universitas Press Ambar T. Sulistiani dan Rosidah. 2003. Manajemen sumberdaya manusia.
mewujudkan
aparatur
yang
professional maka diharapkan kepada badan kepegawaian pendiddikan dan latihan di
Cetakan pertama. Penerbit Graha Ilmu Yogyakarta Notoadmodjo,
soekidjo.
2009,
kabupaten sarmi untuk menambah tenaga
Pengembangan
pengajar dalam memberikan pendidikan dan
manusia. Rineka Cipta Jakarta
pelatihan
kepada
aparatur
serta
perlu
dilakukan evaluasi hasil pelaksanaan diklat agar
mengetahui
perkembangan
sumberdaya
kinerja
aparatur yang sudah mengikuti diklat jabatan.
Usmar. A, 2003. Implementasi manajemen stratejik, kebijakan dan proses. Jakarta; Amara Books.
Winardi J, 2002. Motivasi dan pemotivasi dalam manajemen. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada. Miles,M.B dan Huberman, A.M. 1994. Qualitative Data Analysis. Beverly Hills: Sage Publications. 2001, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gramedia Sumber-Sumber lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Undang-Undang
Nomor
101
Tentang
Pendidikan dan Pelatihan Diklat Internet, http;Wikipedia,com 2000.
Peraturan
Pemerintah
Republik
Indonesia Nomor: 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS
